PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KASUS POLLYCARPUS BUDIHARIYANTO
Oleh: I.TAJUDIN. S.H. NIP. 132 312 770
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2009
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Peninjauan kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku, dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia, suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, guna kepastian hukum maka tidak dapat dibuka kembali. Kekecualian dimungkinkan apabila terjadi ketidakadilan. Mempertahankan suatu putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastian hukum. Suatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang ketat, bukan sebaliknya. Untuk menempatkan putusan tetap yang tidak adil itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan kebenaran, maka perlu ada upaya hukum luar biasa, sarana luar biasa itu adalah peninjauan kembali (PK). Lembaga PK mendapat tempat berpijak mula-mula dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 15), yang dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kemudian dalam UU No. 14 Tahun
2
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 21), yang menggantikan UU No. 19 tahun 1964.1 Belum
adanya
undang-undang
yang
mengatur
hukum
aca ra
PK
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, kemudian Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1980 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 untuk menampung masalah-masalah yang timbul karena adanya permohonan PK, baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata.2 Kini PK dalam perkara pidana et lah mendapat pengaturannya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga untuk bagian pidana Peraturan Mahkamah Agung itu kehilangan daya berlakunya, sedangkan bagian lainnya masih tetap berlaku bahkan disempurnakan. Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam KUHAP diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 KUHAP menetapkan syaratsyarat yang memungkinkan pengajuan PK ke Mahkamah Agung, Sedangkan pihak yang dapat mengajukan PK sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) adalah terpidana atau ahli warisnya.Masalah pengajuan PK mencuat sejak diterimanya permintaan PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan (Putusan No. 55 PK/PID/1996) serta kasus yang masih aktual yaitu dalam tindak pidana dengan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto (Putusan No.109 PK/PID/2007 ) yang diduga telah melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir dan menggunakan surat palsu. Dalam amar putusan PK sebagai berikut : 1
Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 12. 2 Ibid., hlm. 13.
3
MENGADILI Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon PK: Jaksa penuntut Umum pada kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat; Membatalkan putusan MA RI tgl 3 Oktober 2006 No: 1185 K/PID/2006 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl 27 Maret 2006 No: 16/PID/2006/PT DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl 20 Desember 2005 No :1361/Pid B./2005/PN Jkt Pst. MENGADILI KEMBALI Menyatakan
terpidana
POLLYCARPUS
BUDIHARI
PRIYANTO
tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : 1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA 2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT. Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama :20 (dua puluh tahun);
Putusan PK lebih tinggi dari vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu 14 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara, ada yang beranggapan hal ini menyalahi aturan lamanya penjatuhan pidana tentang PK karena pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula(Pasal 266 ayat (3) KUHAP). Kemudian Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena beranggapan dasar hukum diterimanya PK oleh Mahkamah Agung adalah pemakaian Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat(1) UUD 1945,
4
dalam
putusan
No
16/PUU-VI/2008,
Mahkamah
Konstitusi
menolak
permohonan pemohon.
B. Identifikasi masalah 1. Apakah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 109 PK/Pid/2007 dengan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat dibenarkan? 2. Apakah lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis PK MA RI kepada Pollycarpus Budihari Priyanto telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku?
5
BAB II PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KASUS POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
A. Praktik Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ketentuan mengenai peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana diatur di dalam Bab XVIII mengenai upaya hukum luar biasa, Bagian Kedua: Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Mengenai pengertian dari PK, Soenarto Soerodibroto, dalam tulisannya Liku-Liku Lembaga Peninjauan Kembali, mengatakan sebagai berikut :3 Herziening adalah Peninjauan Kembali terhadap keputusankeputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (vrijgesproken). Terhadap pengertian dari Soenarto Soerodibroto diatas, terdapat bandingan pengertian mengenai PK yang dikemukakan oleh Irdan Dahlan dan A. Hamzah, sebagai berikut :4 ”Peninjauan Kembali, yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian ha kim dalam menjatuhkan putusannya.” Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP terdapat kesamaan elemen. Adapun Pasal 263 ayat (1) KUHAP berisi : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung” 3
Wahyu Wiriadinata, Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, Cetakan Pertama, Java Publishing, Bandung 2008, hlm.27-28 4
Ibid.
6
Jika kita telaah elemen-elemen dari PK seperti dilihat dari pengertian diatas, maka kita dapat menemukan beberapa hal : 5 a. Meninjau kembali; b. Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde); c. Bukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan; dan d. Dimohonkan terpidana atau ahli warisnya. Memperhatikan elemen-elemen diatas, maka terlihat bahwa weteen memberikan ketentuan yang terbatas, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya yang mengatakan bahwa pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Batasan yang termuat dengan mendasar bisa dilihat dengan putusan-putusan yang masih dalam proses upaya hukum biasa, seperti Banding atau Kasasi tidak diperbolehkan mengajukan PK. 6 Syarat-syarat untuk memungkinkan mengajukan permintaan PK ke Mahkamah Agung (MA) adalah: 1. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Putusan yang dimaksud disini bukan hanya putusan yang mengandung pemidanaan (penjatuhan pidana), tetapi juga putusan yang menjatuhkan tindakan (maatregel) serta upaya hukum ini baru dapat dipergunakan apabila upaya hukum biasa telah dipergunakan. Upaya PK dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (banding) maupun putusan Mahkamah
5 6
Ibid., hlm. 28-29 Ibid., hlm. 29
7
Agung (kasasi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu melekat dalam putusan MA sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka sejak saat itu terbuka jalan untuk meminta PK terhadap putusan MA tersebut. Sekalipun upaya PK dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun hal ini dikecualikan terhadap putusan bebas (vrijspraak) dan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag rechts vervolging). Hal ini logis karena tujuan upaya PK dimaksudkan sebagai upaya yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. 2. Alasan yang menjadi dasar permintaan PK adalah: a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan
itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari ut ntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 263 ayat (2a) KUHAP); b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (Pasal 263 ayat (2b) KUHAP); c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat( 2c) KUHAP);
8
d. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan (Pasal 263 ayat (3) KUHAP). Apabila diperhatikan, adanya keadaan baru atau novum ditempatkan sebagai alasan utama atau pertama. Alasan mengenai hal tersebut dapat diketahui melalui Penjelasan atas Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa ”Pada umumnya, peninjauan kembali putusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat nova, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak at mpak atau memperoleh perhatian”. Selain ketentuan tersebut, dalam Penjelasan Umum atas UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung juga menekankan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diminta apabila terdapat novum atau keadaan baru, sedangkan Penjelasan Umum atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa ”Peninjauan Kembali ini dilakukan apabila terdapat fakta-fakta atau keadaankeadaan yang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui. Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang mendorong pembuat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan novum sebagai alasan utama. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan atas kekhilafan hakim terhadap fakta atau keadaan, tidak atas dasar salah menerapkan hukumnya. Hal ini diungkapkan MA dalam putusannya No. 6 PK/Kr/1980 yang dalam pertimbangannya menyatakan antara lain bahwa permohonan PK yang diajukan oleh kuasa terpidana atas dasar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tidak dapat diterima. Mahkamah Agung memberikan dasar
9
pertimbangannya pada Pasal 9 ayat 2b Perma No. 1 Tahun 1980 yang berlaku waktu itu, kini ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP, dimana ternyata bahwa keadaan
baru
yang
dapat
mengha silkan PK
disebut
keadaan
sehingga
menimbulkan persangkaan kuat bahwa putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pelepasan dari tuntutan pidana karena perbuatan yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Keadaan baru tersebut niscaya bersifat yuridis. 7 Dikaitkan dengan ada tidaknya pemeriksaan terhadap permintaan PK, putusan MA dapat berisi: 1. menyatakan permintaan PK tidak dapat diterima 2. menolak, atau 3. menerima putusan PK. Pemeriksaan PK dimulai pertama-tama diteliti masalah dapat diterima atau tidaknya (ontvakelijkheid) sesudah itu baru masalah materi (pokok perkara) dari permintaan PK. Suatu permintaan PK memenuhi syarat untuk dipakai sebagai dasar dalam pemeriksaan PK (ontvakelijkheid): 1. Apabila diajukan dengan lisan atau tulisan oleh pemohon yaitu terpidana atau ahli warisnya atau wakilnya menurut surat kuasa khusus; 2. Apabila diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum; 3. Apabila permintaan berisi alasan-alasan yang secara limitatif disebut dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas ini tidak dipenuhi, hasilnya ialah keputusan MA yang menyatakan permintaan PK tidak dapat diterima.
7
Soedirjo, op.cit, hlm. 22.
10
Selain syarat tersebut di atas, suatu permintaan PK diputus tidak dapat diterima oleh MA dalam hal-hal sebagai berikut:8 1. Apabila pemohon bukan terpidana; 2. Apabila alasan yang menjadi dasar permohonan PK adalah keliru menerapkan hukum; 3. Apabila permintaan diajukan oleh seorang untuk terpidana dengan tidak mendapat surat kuasa khusus; 4. Apabila pemohon adalah salah seorang keluarga terpidana, sedang terpidana masih hidup; 5. Apabila putusan yang terhadapnya diajukan permintaan PK adalah putusan bebas; 6. Apabila perkara masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Praktek pengadilan selama ini terdapat beberapa keputusan MA mengenai permintaan PK tidak dapat diterima, antara lain: 1. Karena permintaan PK tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Putusan MA tanggal 20 Februari 1984 No. 1/PK/Pid/1984; 2. Karena pemohon sudah pernah mengajukan permintaan PK yang sudah diputus oleh MA tanggal 24 Agustus 1983 No. 46/PK/Kr/1981. Putusan MA tanggal 29 Oktober 1984 No. 5 PK/Pid./1984; 3. Karena permintaan PK diajukan oleh saksi. Putusan MA tanggal 31 Oktober 1984 No. 18 PK/Pid/1984; 4. Karena PK ditujukan terhadap putusan bebas. Putusan MA tanggal 24 Agustus 1983 No. 32 PK/Pid/1981;
8
Ibid.., hlm. 35.
11
5. Karena PK diajukan oleh keluarga terpidana sedangkan terpidana sendiri masih hidup. Putusan MA tanggal 31 Mei 1983 No. 4 PK/Pid/1981. Selain permohonan
PK yang tidak dapat diterima, MA juga dapat
menolak permintaan PK dalam hal:9 1. Alasan keberatan yang mendasari permintaan PK secara formal memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2); 2. akan tetapi sekalipun alasan permintaan sah secara formal, namun alasan itu tidak dapat dibenarkan karena: a. Secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau novum. Sebagai contoh, keberatan yang diajukan pemohon dalam Putusan MA tanggal 13 April 1984 Reg. 15/PK/Pid/1983. Dalam putusan ini, keadaan baru yang diajukan pemohon antara lain surat pernyatan saksi Masri yang dituangkan dalam bentuk akta notaris tanggal 2 Juni 1983. Surat pernyataan saksi tersebut berisi keterangan bahwa bukti P4 yang pernah diajukan pelapor adalah bohong dan berisi tipu muslihat, yakni mengenai terjemahan dari bahasa Tionghoa ke dalam bahasa indonesia yang semestinya harus diterjemahkan “meminjam” tapi telah diterjemahkan dengan kata “titipan”. Terjemahan yang demnikian dibuat oleh yang membuat pernyataan (Masri) karena atas permintaan anak pelapor. Inilah kemudian fakta atau keadaan baru yang diajukan pemohon sebagai alasan yang mendasari permintaan PK. Tanggapan MA atas alasan ini, keadaan baru atau bukti baru yang diajukan pemohon hanya merupakan “penafsiran” belaka dari pemohon, dan bukan merupakan fakta autentik yang benar-benar relevan melumpuhkan fakta 9
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, sinar Grafika,Jakarta, 2007 hlm. 632.
12
yang sudah kuat dalam putusan semula. Oleh karena itu, fakta baru yang dikemukakan pemohon tidak bernilai sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf a. b. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan. Sebagai contoh, putusan MA tanggal 13 Juni 1984 Reg. No. 8 PK/Pid/1983. Pemohon antara lain mengajukan alasan ada saling pertentangan antara putusan pidana No. 8/1980 yang telah menghukum pemohon dengan pidana penjara atas kesalahan melakukan kejahatan penggelapan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP, dengan putusan MA dalam perkara perdata No. 1438 K/Sip/1983. Akan tetapi pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan secara jelas dimana letak pertentangan antara kedua putusan tersebut. Oleh karena itu, MA menolak permintaan PK atas alasan keberatan yang diajukan pemohon tidak dapat dibenarkan sebab ternyata tidak ada pertentangan antara putusan pidana No. 8/1980 dengan putusan MA dalam perkara perdata No. 1438 K/Sip/1983. c. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim. Sebagai contoh dalam putusan MA tanggal 9 Juni 1983 No. 6 K/Pid/ 1982. Semula pemohon dijatuhi pidana atas kejahatan menggunakan surat palsu berdasar putusan MA tanggal 22 Desember 1979 No. 161 K/Kr/1978. Atas putusan ini terpidana mengajukan permohonan PK. Salah satu alasan yang dikemukakan adanya kekhilafan dan kekeliruan dalam putusan MA No. 161 K/Kr/1978, karena dalam putusan itu MA memerintahkan agar rumah terperkara dikembalikan kepada saksi Karamah, sedang dalam putusan PN
13
Jakarta Selatan-Barat No. 316/1976 yang sudah berkekuatan hukum tetap, hak saksi atas rumah tersebut tidak diketahui. Alasan ini dianggap MA tidak dapat dibenarkan karena pengembalian rumah yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana No. 161 K/Kr/ 1978 didasarkan pada ketentuan bahwa barang bukti dikembalikan kepada orang yang dianggap paling berhak atau siapa pemegang terakhir barang bukti maupun dari tangan siapa barang bukti disita. Dengan demikian hakim dapat menentukan pengembalian barang bukti kepada orang yang dianggap paling berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Tentanga adanya orang yang merasa paling berhak atas barang tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan perdata. Berdasar alasan itu, tidak benar ada kekhilafan dan kekeliruan dalam putusan dimaksud. Terdapat beberapa asas yang ditentukan dalam upaya PK, antara lain adalah:10 1. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula; Asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menegaskan, pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK ”tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula” yang diperkenankan adalah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4. Prinsip yang diatur dalam Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya PK yang bermaksud membuka kesempatan
10
Ibid., hlm. 639.
14
kepada terpidana untuk membela kepentingannya agar bisa terlepas dari ”ketidakbenaran” penegak hukum. 2. Permintaan PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan; Berdasarkan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Putusan yang terhadapnya diminta PK sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka itu PK sebagai sebagai upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa MA tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijalani oleh terpidana, hal ini dapat dilakukan apabila dipandang perlu. Jika permintaan PK beserta berkas perkara sudah diterima oleh MA dan sementara itu terpidana meninggal dunia, maka diteruskan atau tidaknya permintaan PK diserahkan kepada kehendak ahli warisnya (Pasal 268 ayat (2) KUHAP). 3. Permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali Pasal 268 ayat (3) KUHAP membenarkan atau memperkenankan permintaan PK atas suatu perkara hanya satu kali saja. Prinsip ini berlaku terhadap permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Dalam PK asas ini agak menyentuh keadilan karena seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara
kepastian
hukum
dengan rasa
keadilan,
dan
dengan
bera ni
mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum.
B. Tinjauan Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Dengan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Lembaga PK (di dalam perkara pidana dikenal dengan istilah ”herziening” dan dalam perkara pidana dikenal dengan istilah ”request civiel” atau rekes sipil)
15
mendapat tempat berpijak mula-mula dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 15), yang dinyatakan tidak berlakunya oleh UU No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 21) yang menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1964. Terakhir, UU No. 14 Tahun 1970 diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam undang-undang inipun diatur mengenai PK, yaitu di dalam Pasal 23 yang berbunyi: ”(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” Baik Undang-undang No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970, maupun UU No. 4 Tahun 2004 menunjukan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara yang mempunyai wewenang dan tugas mengadili putusanputusan yang dimohonkan PK. PK sebagai upaya hukum dapat dipergunakan baik terhadap putusan dalam perkara pidana maupun perkara perdata. PK dalam bahasa asing disebut ”Herziening”, hal ini dapat diketahui dari Penjelasan atas UU No. 19 Tahun 1964, pasal demi pasal, khususnya Pasal 15 yang berbunyi: ”Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau herziening”. Belum adanya
undang-undang
yang
mengatur
hukum
aca ra
PK
sebagaimana
diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 1970 oleh MA dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1980 Peraturan MA No. 1 Tahun 1980 untuk menampung masalahmasalah yang timbul karena adanya permohonan PK. Peraturan MA ini mengatur PK, baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata.
16
Kini PK dalam perkara pidana telah mendapat pengaturannya dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga untuk bagian Peraturan MA itu kehilangan daya berlakunya, sedang bagian lainnya masih berlaku bahkan disempurnakan. Setelah lahirnya KUHAP barulah istilah PK dipertegas, kemudian lebih dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tahun 1982 yang menentukan: ”Upaya hukum luar biasa yang selama ini dikenal dengan istilah request civiel/rekes sipil tidak dikenal lagi dan diganti dengan istilah peninjauan kembali”. Dengan demikian saat ini tidak dikenal lagi istilah Herziening ataupun rekes sipil. Baik untuk perkara pidana maupun perdata hanya dipergunakan istilah ”peninjauan kembali”. Mahkamah Agung (MA) ditunjuk untuk mengadili perkara PK oleh Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 jo Pasal 31 dan 52 UU No. 13 Tahun 1965 dan sesudah UU No. 19 tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku dan diganti oleh UU No. 14 Tahun 1970 maka ketentuan ini diatur di dalam Pasal 21, yang terakhir UU No. 14 Tahun 1970 diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004 dan terhadap ketentuan ini diatur di dalam Pasal 23 ayat (1). Fungsi MA dalam melakukan peradilan dalam PK ialah mengadakan koreksi (terakhir) demi tegaknya keadilan. 11 Sejak diterimanya permintaan PK yang diajukan oleh penuntut umum dalam kasus Muchtar Pakpahan (Putusan No. 55 PK/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996), telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Hal ini menjadi preseden bagi penuntut umum untuk mengajukan PK. Hal yang sama-pun terjadi dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang diduga dilakukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto. Kasus ini menjadi
11
Soedirjo, Op.Cit., hlm. 34.
17
menarik karena pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan PK atas putusan MA. Pada tingkat Pengadilan Negeri, atas perbuatannya, Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto didakwa Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan diputus terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan perbuatan
pidana
“Turut
melaku kan
pembunuhan berencana” dan “Turut melakukan pemalsuan surat” serta dihukum penjara selama 14 (empat belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini selanjutnya diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Adapun selanjutnya permohonan banding tersebut diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selanjutnya menguatkan Putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 27 Maret 2006 dengan Putusan No.16/PID/2006/ PT.DKI. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No.1185 K/Pid/2006 menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I (Jaksa Penuntut Umum) dan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II (Pollycarpus Budihari Priyanto). Putusan MA ini kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005. Kemudian dalam mengadili sendir i, MA memutus bahwa Terdakwa dinyatakan
tidak
bersalah
dalam
melakukan
tindak
pidana
seba gaimana
didakwakan dalam dakwaan Kesatu, yaitu “Turut melakukan pembunuhan
18
berencana” sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut. Akan tetapi Terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan PK terhadap putusan Kasasi tersebut dengan alasan yurisprudensi dalam perkara atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan (putusan MA Nomor : 55PK/Pid/1996 tanggal 25 Okttober 1996), dalam perkara atas nama terdakwa ram Gulumal alias V. Ram (Putusan MA Nomor: 3PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001) dan dalam perkara terdakwa Soettiyawati alias Ahua binti Kartaningsih (Putusan MA Nomor: 15PK/Pid/2006 tanggal 9 Juni 2006). Kemudian, pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2008 dalam Putusan MA No. 109 PK/Pid/2007, MA menerima permohonan PK Jaksa dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : 1. Melakukan pembunuhan berencana; 2. Melakukan pemalsuan surat; MA dalam putusannya juga menjatuhkan pidana 20 tahun penjara
kepada
Terdakwa. Konsep dan ide yang menutup hak mempergunakan upaya hukum biasa bagi penuntut umum terhadap putusan bebas dilanjutkan menjadi sistem ”linear” sampai kepada upaya hukum luar biasa. Konsep dan ide inilah yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHAP, yang menegaskan:12 -
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MA; 12
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Op.Cit., hlm. 643.
19
-
Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 21 Undang-undang No 14 tahun 1970 jo Pasal 23 ayat (1)Undang-
undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada dasarnya memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terdapat hal atau keadaan baru yang ditentukan dalam undang-undang, dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana tiada lain adalah penuntut umum di satu pihak dan terpidana di pihak lain. Walaupun Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan penuntut umum berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun pasal tersebut tidak melarang penuntut umum untuk mengajukan PK, oleh karena itu dalam rangka mensejajarkan keseimbangan hak yang diberikan kepada terpidana dan penuntut umum, maka keduanya diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini secara tersirat dapat terlihat juga dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP dapat ditafsirkan bahwa terhadap putusan bebas, dalam hal ini putusan bebas yang tidak murni dapat diajukan peninjauan kembali, pihak yang melakukannya adalah Jaksa Penuntut umum jika alasannya memenuhi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 263 ayat (2 ) KUHAP, adalah tidak logis jika ayat (3) ini ditafsirkan dan diberikan haknya kepada terpidana atau ahli warisnya, sebab tidak masuk akal sehat terpidana mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang membebaskan dari kejahatan atau kesalahan yang didakwakan. Mahkamah
Agung
dalam
putusannya
men gabulkan
permohonan
peninjauan kembali melalui kewenangan penafsirkan ekstensif, penafsiran yang
20
menembus ketentuan pasal 263 KUHAP, dilakukan secara komparatif dengan case law yang terjadi dalam Pasal 244 KUHAP. Dalam salah satu alasan MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh penuntut umum adalah kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui extensive interpretation. Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP “tidak memberikan hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas), akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperatif yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa: ”Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas” dan Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa: ”Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali et rhadap putusan bebas”. Pasal-pasal tersebut ”menutup pintu” bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya banding dan kasasi terhadap putusan yang membebaskan terdakwa atau putusan bebas.
21
Pertimbangan-pertimbangan
majelis
hakim
PK yang
menerima
permohonan PK Jaksa Penuntut Umum dengan terpidana Pollycarpus Budihari priyanto telah benar yaitu : 1.
Dalam menghadapai problema yuridis hukum acara pidana dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP, maka MA berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung
kekurangan
pengaturan
mengenai
hak
atau
wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan PK dalam perkara pidana; 2.
Menafsirkan dan melakukan metode komparatif dalam case law terkait penafsiran ekstensif dalam Pasal 244 Jo Pasal 67 KUHAP yang telah dijadikan sebagai yurisprudensi;
3.
Penafsiran Pasal 21 undang-undang No 14 tahun 1970 Jo Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan jaksa sebagai salah satu pihak dalam pengajuan PK perkara pidana;
4.
Menafsirkan
secara
ekstensif
asal P
263
ayat
(3)
KUHAP,menurut penafsiran majelis hakim MA RI, maka ditujukan kepada jaksa oleh karena jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkepntingan agar keputusan hakim dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti dengan pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa;
22
5.
Berdasarakan asas legalitas dan penerapan asas keseimbangan HAM antara kepentingan perseorangan (termohon PK) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak.
Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yaitu menegakkan hukum dan memberi keadilan serta memelihara kepastian hukum, memang harus memberikan keadilan, bila perlu melakukan terobosan, melalui metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang memang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang kepada hakim. Dengan penafsiran ekstensif terhadap pasal 263 (3)”…… putusan bebas yang telah inkracht van gewijde …. permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hukum acara tergolong hukum publik yang bersifat imperatif dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang hakiki. Sifat hukum acara sebagai ketentuan hukum publik memang diakui imperatif tetapi tidak seluhnya absolut,ada ketetuan yang dapat dilenturkan(flexible) dan dikembangkan (growth).
23
C. Lamanya Pidana yang dijatuhkan dalam PK Pollycarpus Budihari Priyanto
Terkait adanya perbedaan antar majelis hakim mengenai lamanya penjatuhan pidana, dua hakim anggota majelis PK berpendapat lamanya hukuman tidak boleh melebihi dari putusan semula yaitu antara 2-14 tahun, karena putusan PN dan PT telah menjatuhkan lamanya pidana selama 14 tahun kepada terpidana karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana kepada aktivis HAM Munir dan majelis hakim Kasasi menjatuhkan 2 tahun pidana penjara untuk pemalsuan surat, tetapi 3 majelis hakim PK lainnya berpendapat hukuman yang dijatuhkan dalam putusan PK bisa melebihi 14 tahun karena perbuatan yang terbukti dalam pemeriksaan PK adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya minimal 20 tahun pidana penjara, dan pemalsuan surat. Mengenai lamanya pidana yang dapat dijatuhkan putusan Pk dalam perkara pidana, sebenarnya KUHAP telah mengaturnya, menegaskan bahwa melebihi
pidana
diperkenankan
Pasal 266 ayat (3) KUHAP
pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK ”tidak boleh yang
adalah
telah
dijatuhkan
menerapkan
dalam
ketentuan
putusan
pidana
yang
se mula”
yang
lebih ringan
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4. Prinsip yang diatur dalam Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya PK yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya agar bisa terlepas dari ”ketidakbenaran” penegak hukum. Berbeda halnya dalam kasus ini PK diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi terhadap terpidana Pollycarpus dari dakwaan pembunuhan berencana (Pasal 340
24
KUHP), kemudian setelah majelis hakim memeriksa alasan PK yang dapat diterima oleh majelis hakim PK dan menyatakan perbuatan terpidana terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dan
pemalsuan
surat
guna
mendu kung
pelaksanaan
tindak
pidananya
(pembunuhan berencana terhadap Munir), pada dasarnya pemeriksaan terhadap dakwaan I tentang pembunuhan berencana telah dilakukan pada pemeriksaan tingkat PN dan PT yang telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti
turut
serta
melakukan perbuatan
pembunuuhan
berencana
dan
menjatuhkan hukuman selama 14 tahun pidana penjara, jadi alasan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim PK selama 20 tahun karena terpidana pollycarpus terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pembunuhan berencana dapat dikatakan tidak tepat (sebatas lamanya penjatuhan
pidana),
karena seharusnya penjatuhan lamanya pidana tetap mendasarkan kepada Pasal 266 ayat (3 ) KUHAP, yang seharusnya lamanya pidana dapat sama dengan putusan PN dan PT atau lebih ringan dari 14 tahun.
25
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Peninjauan
Kembali
(PK)
terhadap
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap diatur di dalam Pasal 263 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya apabila ditemukannya keadaan baru atau novum yang apabila keadaan tersebut sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, akan tetapi dalam kasus dengan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto melalui penafsiran ekstensif Pasal 263 ayat (3) KUHAP jo Pasal 21 undang-undang No 14 tahun 1970 dan Pasal 23 ayat (1) undang –undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan beberapa yurisprudensi, Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pihak dalam perkara pidana disamping terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK dalam kerangka mencari atau mendekati kebenaran materiil;
2. Mengenai lamanya pidana yang dapat dijatuhkan putusan Pk dalam perkara pidana, sebenarnya KUHAP telah mengaturnya,
Pasal 266 ayat (3) KUHAP
menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK ”tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula” yang
26
diperkenankan adalah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4.
B. Saran Ketentuan Pasal 263 (3) KUHAP masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda khususnya mengenai diperbolehkannya penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), sehingga sebaiknya terhadap ketentuan PK ini lebih diperjelas siapakah pihak yang berhak untuk mengajukan PK.
27
DAFTAR PUSTAKA BUKU M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2, Sinar Grafika, 2007. Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986. Wahyu Wiriadinata, Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, Cetakan Pertama, Java Publishing, Bandung 2008.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. PERMA No. 1 Tahun 1980.
28
