PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN DAN BANTUAN PENDIDIKAN DARI PUSAT KE DAERAH
1
LATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan pendidikan Islam dapat dilihat berdasarkan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan: 1. Perluasan
dan pemerataan akses; 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan.
2
Latar Belakang (lanjutan) Kebijakan
desentralisasi pendidikan berimplikasi pada munculnya tantangan baru yang menuntut sinergi pembangunan pendidikan Islam dengan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah. Salah satu implikasinya adalah tidak tersedianya dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam di daerah karena tidak boleh mendapatkan alokasi dana dari APBD setempat. Untuk mengimbangi kekurangan dana ini, Ditjen Pendidikan Islam mulai mengurangi porsi bantuan yang dikelola di Pusat dan secara berangsur mulai mendistribusikan bantuan ke daerah. 3
Kebijakan Umum Mengacu kepada tiga kebijakan pembangunan pendidikan Islam dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendidikan Islam 2004- 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 bidang Pendidikan. Tiga kebijakan tersebut terdiri dari: 1. Perluasan dan Pemerataan Akses; Ditujukan kepada upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan Islam dengan mengacu kepada skala prioritas nasional dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; Diarahkan pada peningkatan mutu Pendidikan Islam sehingga dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 3. Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan Diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan berdasarkan skala prioritas 4
Kebijakan Strategis di Bidang Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
1.
2. 3.
4. 5.
Peningkatan kapasitas daya tampung dengan merehabilitasi bangunan dan fasilitas fisik pendukung proses pembelajaran lain; Pembangunan unit-unit sekolah baru; Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non-formal; Peningkatan peran pendidikan non-formal dan informal; Peningkatan bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola masyarakat (swasta); 5
Kebijakan Strategis di Bidang Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
3.
Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi; Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Sertifikasi guru dan dosen;
4.
Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS
5.
Pengembangan konsorsium kurikulum pendidikan Islam; Pengembangan madrasah internasional;
1. 2.
6.
8.
Peningkatan kinerja riset pendidikan Islam; Pengembangan Ma'had PTAI;
9.
Peningkatan Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah;
10.
Peningkatan Pemanfaatan ICT dalam proses belajar-mengajar; Peningkatan kerjasama dengan lembaga/kementerian dan instansiinstansi terkait, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor dalam dan luar negeri.
7.
11.
6
Kebijakan Strategis di Bidang Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan 1.
Peningkatan peran pengawas pendidikan;
2.
Peningkatan infrastruktur manajemen pendidikan; Peningkatan Pemanfataan ICT dalam tata kelola pendidikan;
3. 4. 5. 6. 7.
Pengembangan database dan sistem pengawasan pemberian bantuan; Pengembangan mekanisme pelaporan; Pengembangan nilai-nilai budaya religius dan peningkatan profesionalisme aparat birokarasi pendidikan; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan;
8.
Perumusan regulasi pendidikan yang berpihak terhadap pendidikan Islam;
9.
Pengembangan kapasitas dan tata kelola pendidikan yang bersinergi dengan kebijakan Otonomi Daerah Peningkatan citra positif pendidikan Islam;
10.
7
PROGRAM STRATEGIS 1.
Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi GPAI pada Satuan Pendidikan;
2.
Pengembangan Budaya Religius pada Satuan Pendidikan;
3.
Pengembangan MI-MTs Terpadu;
4.
Pengembangan Program Vokasional pada MA;
5.
Pengembangan Madrasah Internasional;
6.
Pengembangan Ma'had PTAI
7.
Pengembangan Pondok Pesantren Unggulan;
8.
Pengembangan Community College pada Pondok Pesantren;
9.
Peningkatan Kerjasama Luar Negeri;
10.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan;
11.
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12.
Pengembangan Sistem Perencanaan Pendidikan Islam;
13.
Pengembangan Sistem Penganggaran Pendidikan Islam;
14.
Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Islam;
15.
Peningkatan Kapasitas Institusi Satuan Pendidikan;
16.
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
17.
Peningkatan Infrastruktur Manajemen Pelayanan pendidikan;
18.
Peningkatan Pemanfaatan ICT dalam Proses Pembelajaran dan Tata Kelola Pendidikan;
19.
Pencitraan Pendidikan Islam
8
Program
Prioritas
2008:
Direktorat Pendidikan Madrasah: ♦ Bantuan Operasional Siswa (BOS); ♦ Madrasah Internasional; ♦ Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS; ♦ Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan; ♦ Pembangunan Unit Sekolah Baru; Direktorat Pendidikan PD Pontren: ♦ Beasiswa Siswa/Santri Berprestasi; ♦ Bantuan Insentif Guru Madrasah Diniyah ♦ Bantuan Politeknik dan community college 9
Program
Prioritas
2008
(lanjutan)
Direktorat Pendidikan Tinggi: ♦ Sertifikasi Dosen; ♦ Peningkatan Kerjasama Luar Negeri ♦ Pengembangan Ma'had PTAI; Direktorat PAIS: ♦ Pengadaan buku pelajaran PAI; ♦ Beasisiswa S2 GPAI Sekretariat: ♦ Pencitraan Pendidikan Islam; ♦ Peningkatan Kompetensi Guru Mismatch (dual competency); ♦ Pemetaan Pendidikan 10
Tahun 2008 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 905.217.052.000 (sembilan ratus lima milyar dua ratus tujuh belas juta lima pulh dua ribu rupiah). Jumlah ini menurun sebesar Rp 365.636.954.000 atau 28,77% dari anggaran tahun 2007 sebesar Rp 1.270.854.006.000 No Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2008 Anggaran 1
PAUD
8.000.050.000
2
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3
Pendidikan Menengah
90.064.293.000
4
Pendidikan Tinggi
81.050.000.000
5
Pendidikan Non-Formal dan Informal
23.049.500.000
6
Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
221.347.354.000
7
Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
148.877.025.000
8
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9
Penerapan Kepemerintahan yang Baik Jumlah
307.229.007.000
40.000.000 25.559.823.000 905.217.052.000
11
ANGGARAN PER UNIT KERJA SEKRETARIAT MADRASAH PONTREN PAIS DIKTIS
= 83.151.823.000 = 489.047.454.000 = 176.974.525.000 = 60.952.000.000 = 95.091.250.000
12
ANGGARAN PER BELANJA (dalam ribuan Rp)
13
BANTUAN DITJEN PENDIDIKAN ISLAM TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pemberian bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah : • Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan Islam • Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan tugas tenaga pendidik pada lembaga-lembaga pendidikan Islam • Mendorong peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam • Mendorong penguatan tata kelola dan citra unggul dunia pendidikan Islam Sasaran pemberian bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah: ◦
Lembaga pendidikan Islam (Madrasah, Pendidikan Diniyah, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam, Majelis Ta’lim, RA/BA/ TA serta TPQ/TKQ;) dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, dan PTU.
◦
Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
◦
Yayasan/Orsos/LSM penyelenggara/pengelola lembaga pendidikan Islam;
◦
Kelompok Kerja seperti Pokjawas, KKG, MGMP, KKM, Asosiasi, dll. 14
Bantuan Pusat Penurunan alokasi anggaran Ditjen Pendidikan Islam karena sebagian alokasi anggaran sudah didistribusikan ke DIPA daerah (Kanwil). Sisa alokasi bantuan yang masih terdapat dikelola di Pusat dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang bersifat lintas daerah, lintas program, (cross section). 15
Mekansime Penyaluran Bantuan Pusat 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Melakukan seleksi proposal. Melakukan verifikasi. Menberikan rekomendasi penetapan penerima dan besarnya bantuan. Menetapkan pemberian bantuan dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui nomor rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme yang berlaku. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program bantuan. Melaporkan pelaksanaan program bantuan kepada Menteri Agama. 16
Jenis Bantuan Pusat
17
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
18
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
19
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
20
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
21
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
22
Bantuan yang dikelola Daerah (Bantuan Prioritas Nasional) 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan untuk pelaksanaan proses pendidikan sebagai upaya untuk meringankan beban pembiayaan oleh para peserta didik atau orang tua/wali 2. BOS Buku. Bantuan pada siswa untuk pengadaan buku mata pelajaran yang diujikan secara nasional 3. Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS. Bantuan untuk mendukung kesejahteraan guru non-PNS dalam melaksanakan fungsinya sebagai tenaga pendidik dalam proses pendidikan Islam 4. Bantuan Sertifikasi Guru. Bantuan untuk pembiayaan sertifikasi guru, baik guru negeri maupun guru swasta 5. Bantuan Tunjangan Profesi Guru. Bantuan untuk menghargai profesi guru yang dibuktikan dengan sertifikat guru (lulus sertifikasi) 6. Bantuan Kualifikasi Guru. Bantuan biaya pendidikan jenjang S-1 bagi guru 7. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin. Bantuan untuk peserta didik dari keluarga miskin 8. Bantuan Pembangunan/Renovasi Prasarana Pendidikan Islam. Bantuan untuk pembangunan dan renovasi ruang kelas belajar 23
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BANTUAN Tepat Sasaran Bantuan diberikan langsung kepada penerima (orang/lembaga). Tepat Waktu Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan Tepat Jumlah 1. Bantuan yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, tidak ada pemotongan dan tidak ada manajemen fee dalam pelaksanaan program bantuan. 2. Jumlah sasaran penerima sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tepat Guna Bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan wajib bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan bantuan. 24
TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN Pelaksanaan program bantuan prioritas nasioal meliputi tahapan-tahapan: (1) sosialisasi, (2) Pendataan dan verifikasi calon penerima, (3) penetapan penerima bantuan, (4) penyaluran bantuan melalui rekening penerima, (5) pemantauan penyaluran bantuan, (6) pemantauan penggunaan bantuan, (7) pelaporan pelaksanaan program bantuan, (8) pelaporan penggunaan bantuan
25
Mekansime Penyaluran Bantuan Daerah 1. Sosialisasi Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing 2. Pendataan dan Verifikasi Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk bahan monitoring. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan. 3. Penetapan Penerima Menetapkan daftar penerima bantuan. Membuat SK penerima bantuan. 4. Penyaluran Menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui nomor rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme melalui SPM-LS ke KPPN setempat 5. Pemantauan Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Dirjen Pendidikan Islam. 6. Evaluasi dan Pelaporan Menghimpun dan mengevaluasi laporan penggunaan bantuan. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam.
26
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT DAN DAERAH
NO
TAHAP
01
Sosialisasi
PUSAT
DAERAH
1. Menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bantuan 2. Sosialisasi kebijakan dan program bantuan secara nasional
Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing
02
Pendataan dan Verifikasi
Memverifikasi data calon penerima bantuan
Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pusat
03
Penetapan Penerima
Membuat SK bantuan rehab/RKB dan tunjangan profesi guru
Mengajukan usulan daftar penerima bantuan
Menyusun juknis pemberian bantuan
Membuat SK daftar penerima bantuan non rehab/RKB
27
04
Penyaluran
1. Mengatur pedoman penyaluran dana program bantuan 2. Memproses SE Dirjen Perbendaharaan dalam penyaluran
Menyalurkan dana bantuan sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran yaitu melalui nomor rekening penerima
05
Pemantauan
1. Mengatur pedoman pemantauan pe laksanaan program bantuan 2. Melakukan pemantauan atas penyaluran bantuan
1. Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan 2. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Pusat
06
Pelaporan
Menyusun pedoman pelaporan pelaksanaan dan penggunaan bantuan
1. Menghimpun laporan penggunaan bantuan 2. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Pusat
28
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PENANGGUNGJAWAB
01
Penyusunan dan sosialisasi panduan
Januari-Februari
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen Agama RI
02
Sosialisasi dan pendataan calon penerima bantuan
03
Pengusulan daftar penerima bantuan
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen Agama RI
04
Penetapan daftar penerima bantuan
Disesuaikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Disesuaikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen Agama RI
05 06
Evaluasi tengah-program (mid-term evaluation) Penyaluran dana bantuan
07
Pemantauan pelaksanaan program bantuan
Disesuaikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
08
Pemantauan penggunaan program bantuan
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen Agama
09
Pelaporan penggunaan bantuan
Disesuaikan
Penerima Bantuan
10
Pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan
SeptemberNovember
Kantor Wilayah Departemen Agama
11
Pelaporan Nasional Pelaksanaan Program Bantuan
NovemberDesember
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
29
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : Wajib menggunakan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam/Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku; Wajib melakukan pengelolaan keuangan dengan baik; Merealisasikan bantuan paling lambat satu bulan setelah bantuan diterima; Merealisasikan bantuan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat jumlah; Memenuhi ketentuan perpajakan; Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q pejabat eselon II terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu bulan setelah selesai penggunaan dana bantuan. 30
MONITORING DAN PELAPORAN MONITORING Monitoring bantuan dilakukan untuk mengetahui dan memantau proses, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan. Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Tujuan monitoring adalah : Mengukur capaian sasaran; Mengetahui ketepatan guna, sasaran dan jumlah; Mengetahui manfaat bantuan; Melakukan penilaian dan identifikasi permasalahan yang terjadi, dan memberikan saran pemecahan terhadap permalasahan yang dihadapi. PELAPORAN Pelaporan oleh Tim Monitoring Ditjen Pendidikan Islam dan Kanwil Departemen Agama. Pelaporan oleh Penerima Bantuan: Pemanfaatan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan atau Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku; ◦ Bukti penggunaan dana bantuan (kuitansi, faktur, dsb); ◦ Bukti penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ◦ Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu bulan setelah dana bantuan digunakan. Pelaporan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Menghimpun laporan penggunaan bantuan Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam.
31
Contoh: Mekanisme Pencairan Bantuan BOS berdasarkan Perdirjen PER-14/PB/2007 tanggal 26 Maret 2007
KPPN KAS NEGARA
3
SP2D 4 SPM LS
REKENING
2
5 SEKOLAH DAERAH DAERAH Penerima
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Bantuan
1
SPP LS
DAERAH DAERAH TIM MANAJEMEN BOS PROV.
32
Alur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan yang dananya di dalam DIPA Kantor Wilayah atau PTIN
33
34
