PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) SRI SUMINAR

PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) (KASUS DESA BANJARARUM, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

SRI SUMINAR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas akhir “Peningkatan Efektivitas Kelompok Dalam Mendukung Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kasus Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Bogor, Maret 2008

Sri Suminar NRP I 354060015

ABSTRACT SRI SUMINAR. Increasing the effectiveness of a group to assure the success of Program Pengembangan Kecamatan (PPK). A case Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Under direction of WINATI WIGNA and EKAWATI SRI WAHYUNI In the beginning, the fund of the sub-district development program (Program Pengembangan Kecamatan - PPK) in Banjararum was entirely for the development of productive ventures. After 3 years, the loan service was directed to develop the village infrastructure. The loan given to a group. The strategy of community development based on Garvin’s approach (1986) was considered as a strategy to develop human capability for success. The fact that a certain group which obtained the loan was not a real organized group – the members did their own activities – had been an obstacle to achieve the goal of the program. This study was aimed at learning the effectiveness of groups for the success of PPK. The study of businnes group called Semangka and Rukun Tetangga 78 showed that the two groups were not yet effective in managing their groups. The influential factors involved in this case were leadership style, member motivation, member relationship, member interaction, group norms, member attitude toward other groups, member performance, and human resources. Therefore, it is necessary to design a program to increase the effectiveness of groups, referring to effective cooperative principles so that the aim of PPK to empower individuals through community empowerment can be achieved. Designing the program should involve stakeholders through focused discussion group so that the problems facing the groups can be identified and the solution can be formulated. The problems facing Semangka were, among others, the group atmosphere was not conducive, there was no change of leader, the group objective was only made for ontime harvest, the group norms were never renewed, the capital was owned by all the group members and the dynamic performance was static. The problems facing Rukun Tetangga 78 were, among others, the management did not do their duties based on what had been described, the member participation was low, the group lacked cooperation in developing their group, the change of leader was not carried out, the group objective was only formulated for one year, the group norms were never renewed, and the dynamic performance of the group was static. Based on the problem of two business groups, Semangka and Rukun Tetangga 78, it is essential to design a program to optimize the functions of through guidance and training in managing a group, motivation increase of the group to participate in group development and job distribution, and cooperation among the group members in conducting their venture. Keywords : PPK, tanggung renteng system, the effectivennes of a group, design program

RINGKASAN

SRI SUMINAR, Peningkatan Efektivitas Kelompok Dalam Mendukung Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kasus Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibimbing oleh WINATI WIGNA dan EKAWATI SRI WAHYUNI. Pada awalnya pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Banjararum secara keseluruhan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif, setelah berjalan selama tiga tahun, dari jasa pinjaman digunakan untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan. Untuk dapat memanfaatkan dana PPK harus melalui kelompok yang sudah ada dengan sistem tanggung renteng.Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok oleh Garvin (1986) dianggap sebagai strategi yang dapat mengembangkan kemampuan manusia dalam mencapai keberhasilan. Kenyataannya seringkali kelompok hanya dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan, sedang kegiatannya dilakukan sendiri-sendiri, hal ini berpengaruh terhadap efektivitas kelompok dalam pencapaian tujuan program. Melalui kajian ini perlu dipertanyakan bagaimana meningkatkan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan PPK ? Hasil kajian terhadap kelompok Usaha bersama “Semangka” dan kelompok Rukun Tetangga “78” yang mempunyai karakteristik berbeda, dengan fasilitas sama yakni sama-sama sebagai kelompok pemanfaat dana PPK, menunjukkan bahwa keduanya belum efektif dalam mengelola kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan ketua kelompok, motivasi kerja anggota, kohesi anggota, interaksi anggota, norma kelompok, sikap anggota terhadap kelompok, kinerja kelompok dan Sumberdaya manusia. Oleh karena itu, perlu disusun program peningkatan efektivitas kelompok, dengan mengacu pada prinsip-prinsip kerja sama yang efektif, yakni suasana kelompok, kepemimpinan bergilir, perumusan tujuan, fleksibilitas, mufakat, kesadaran kelompok, penilaian yang kontinyu, sehingga tujuan PPK yakni memberdayakan individu melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dapat tercapai. Penyusunan program tersebut dilakukan dengan melibatkan stakeholder, melalui diskusi kelompok terfokus, dapat diinventarisir permasalahan yang dihadapi masing-masing kelompok serta menemu kenali potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah. Permasalahan yang dihadapi kelompok Usaha Bersama “Semangka”adalah suasana kelompok kurang kodusif, tidak adanya kepemimpinan bergilir, tujuan kelompok dibuat untuk satu kali panen, norma kelompok tidak pernah diperbaharui, tidak memiliki modal (kepemilikan bersama) sehingga tidak ada penilaian yang kontinyu, dinamika performa kelompok statis. Semua itu dikarenakan adanya anggapan tidak semua orang dapat memimpin, interaksi antar anggota rendah, tidak ada sistem evaluasi kelompok. Dengan menemu kenali potensi yang ada dalam kelompok seperti, adanya keyakinan diri anggota akan mampu berhasil, adanya pertukaran timbal balik, dan sikap anggota mendukung kelompok.Sehingga dapat disusun rancangan program optimalisasi fungsi

kelompok dengan bentuk kegiatan bimbingan dan pelatihan mengelola kelompok, serta pembentukan modal kelompok. Permasalahan yang dihadapi kelompok Rukun Tetangga “78”, pengurus tidak menjalankan tugas sesuai pembagian kerja yang telah ditetapkan, partisipasi anggota relative rendah, kurangnya kerja sama antar anggota dalam pengembangan kelompok, kepemimpinan bergilir tidak berjalan, tujuan kelompok dibuat untuk satu tahun saja, norma kelompok tidak pernah diperbaharui, dinamika performa kelompok statis. Semua itu dikarenakan ; ketua menganggap masih bisa mengerjakan sendiri, anggota terlalu pasrah, menyerahkan semua urusan kelompok kepada ketua, ketua tidak pernah melibatkan anggota untuk pengembangan kelompok, ada anggapan tidak semua orang dapat memimpin, interaksi anggota rendah,yang disebabkan karena tidak adanya pertemuan rutin kelompok. Di samping itu terdapat beberapa hal yang dapat dipandang sebagai potensi yakni adanya kepercayaan antar anggota dan pengurus, adanya ikatan solidaritas(gotong royong), sikap anggota mendukung kelompok. Sehingga dapat disusun rancangan program optimalisasi fungsi kelompok melalui bimbingan dan pelatihan mengelola kelompok, pemberian motivasi anggota untuk ambil bagian dalam mengembangkan kelompok melalui pembagian tugas yang adil dan merata, serta menjalin kerja sama antar anggota dalam melakukan usaha. Dimana semua ini diarahkan pada keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dapat dilihat dari : Prestasi individu (anggota), diukur dari adanya tambahan pendapatan dan kemampuan mengangsur sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Prestasi kelompok, diukur dari kemampuan kelompok dalam memberdayakan anggotanya melalui kemampuan membuat perencanaan, melaksanakan kesepakatan bersama, dan kemampuan mengatasi masalah yang sedang dihadapi anggota yakni keterlambatan dalam mengangsur, serta secara bersama-sama berusaha memperoleh tambaham pendapatan, yang pada akhirnya dapat menjaga keberlangsungan program. Prestasi organisasi di lingkungan Tim Pelaksana Kegiatan Desa, diukur dari kemampuan mengelola program, sehingga dapat membina kelompok-kelompok yang menjadi tanggung jawabnya, yang pada akhirnya dapat memperkecil jumlah tunggakan dan mengembangkan sasaran tidak hanya untuk warga masyarakat yang sudah mempunyai usaha saja, tetapi juga bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan tetap untuk dapat melakukan usaha dengan sistem bagi hasil, baik di bidang pertanian, atau peternakan. Kata kunci : PPK, sistem tanggung renteng, efektivitas kelompok, rancangan program

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.; dan Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) (Kasus Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SRI SUMINAR

Tesis Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Pengembangan Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008

Judul Tesis

: Peningkatan Efektivitas Kelompok Dalam Mendukung Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Kasus Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Nama Mahasiswa : SRI SUMINAR NRP : I 354060015

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dra. Winati Wigna, MDS. Ketua

Dr.Ir. Ekawati S. Wahyuni,MS. Anggota Diketahui

Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Djuara P.Lubis, MS.

Prof. Dr. Ir. Khairil A.Notodiputro, MS.

Tanggal Lulus :

Tanggal Ujian : 12 Maret 2008

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis : Ir. Fredian Tonny Nasdian,MS.

PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilakasanakan sejak Juni 2007 ini ialah “PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)” Kasus Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dra. Winati Wigna dan Ibu Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS. selaku pembimbing, serta Bapak Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS. selaku penguji dari luar komisi pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Karni Yulianti selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan PPK desa Banjararum beserta masyarakat pemanfaat dana PPK, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Departemen Sosial RI dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberi bea siswa, Ananda Nina dan Andi atas do a dan kasih sayangnya serta rekanrekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Bogor, Maret 2008 Sri Suminar

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Kudus pada tanggal 17 Mei 1958, sebagai anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Tjipto disastro dan Hj. Markijah. Menikah pada tanggal 15 Mei 1983, dengan Drs. Saiful Anwar (alm), mempunyai dua orang anak yakni Nurina Nugraheni, SKG dan Andi Kurnianto. Pendidikan yang pernah diselesaikan adalah : SD Keputran V Yogyakarta lulus tahun 1970, SMP Negeri 3 Yogyakarta lulus tahun 1973, SMPP Negeri X Yogyakarta lulus tahun 1976, Jurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta lulus tahun 1981, dan pada tahun 2006 penulis memperoleh kesempatan belajar pada Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Sekolah Pascasarjana IPB dengan beasiswa dari Departemen Sosial RI dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Sejak tahun 1982 sampai sekarang penulis bekerja sebagai dosen negeri dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat desa “APMD” Yogyakarta.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ....................................................................................... DAFTAR GAMBAR ………………………………...................................

xiv xv

DAFTAR LAMPIRAN …………...............................................................

xvi

PENDAHULUAN Latar Belakang .................................................................................. Perumusan Masalah........................................................................... Tujuan Kajian ................................................................................... Manfaat Kajian...................................................................................

1 6 7 7

TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan........................................... Pendekatan Kelompok Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat.. Efektivitas Kelompok ....................................................................... Kinerja Kelompok......................................................................... .... Sumber Daya Manusia : Modal Manusia dan Modal Sosial.............. Kerangka Pemikiran Kajian ...............................................................

8 9 12 14 15 17

METODE KAJIAN Tipe Kajian......................................................................................... Aras Kajian......................................................................................... Strategi Kajian .................................................................................... Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kajian.............................................. Penentuan Kasus Kajian...................................................................... Metode Pengumpulan Data .................................................. ............. Analisis Data .................................................................... ............. Rancangan Penyusunan Program .......................................................

20 20 20 21 22 22 25 26

PETA SOSIAL DESA BANJARARUM Gambaran Lokasi ................................................................. ............ Kependudukan ................................................................................... Sistem Ekonomi ................................................................................. Struktur Komunitas ............................................................................ Kelembagaan ......................................................................................

27 28 31 33 35

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA BANJARARRUM Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).............. Pengelolaan Program P2KP di Desa Banjararum..................... Program Pengembangan Kecamatan (PPK) .....................................

38 40 41

Pengelolaan PPK di Kecamatan Kalibawang ........................ Pengelolaan PPK di Desa Banjararum ................................... Kesimpulan Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat ............

42 42 53

EFEKTIVITAS KELOMPOK Kelompok Rukun Tetangga “78” ..................................................... Efektivitas Kelompok Rukun Tetangga ”78” ................................... Kelompok Usaha Bersama “Semangka” .......................................... Efektivitas Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” .......................

56 58 61 64

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KELOMPOK Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok............................................. 68 Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok R T “78”.................. 69 Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok U B “Semangka”..... 70 Motivasi Kerja Anggota...................................................................... 71 Motivasi Kerja Anggota Kelompok R T “78”........................ 71 Motivasi Kerja Anggota Kelompok U B “Semangka”........... 72 Kohesi Anggota Kelompok .................................................... 73 Kohesi Anggota Kelompok R T “78”..................................... 74 Kohesi Anggota Kelompok U B “Semangka”......................... 74 Interaksi Anggota Kelompok .............................................................. 75 Interaksi Anggota Kelompok R T “78”................................... 75 Interaksi Anggota Kelompok U B “Semangka”...................... Norma Kelompok ................................................................................ 76 Norma Kelompok Rukun Tetangga “78” ................................ 76 Norma Kelompok Usaha Bersama “Semangka”..................... 77 Sikap Anggota Terhadap Kelompok ................................................. 78 Sikap Anggota Terhadap Kelompok R T “78”....................... 78 Sikap Anggota Terhadap Kelompok U B “Semangka”.......... 79 Sumber Daya Manusia ...................................................................... 79

HUBUNGAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DENGAN KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN Prestasi Individu................................................................................ Prestasi Individu (anggota) Kelompok R T “78”....... ........... Prestasi Individu (anggota) Kelompok U B “Semangka”..... Prestasi Kelompok............................................................................. Prestasi Kelompok Rukun Tetangga “78”............................ Prestasi Kelompok Usaha Bersama “Semangka”................. Prestasi Organisasi (Tim Pelaksana Kegiatan Desa)........................ RANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PPK Analisis Masalah ............................................................................... Permasalahan Umum Klmpk RT ”78” dan Klmpk UB ”Semangka”... Permasalahan Khusus Klmpk RT “78” dan Klmpk UB “Semangka”.. Permasalahan khusus pada Kelompok RT ”78”....... ....................... Permasalahan khusus pada Kelompok UB ”Semangka”....... ........... Proses Penyusunan Program............................................................. Potensi Lokal dan Penentuan Masalah ............................................ Potensi Lokal........................................................................ Penentuan Masalah............................................................... Penentuan Masalah pada Kelompok RT ”78”...................... Program Optimalisasi Fungsi Klmpk dan Peningkatan Partisipasi Anggota bagi Klmpk RT ”78”............................ Penentuan Masalah pada Klmpk UB ”Semangka”............... Program Optimalisasi Fungsi Klmpk dan Pembentukan Modal bagi Klmpk UB “Semangka”..............

83 83 84 84 84 86 86

87 87 89 89 89 90 90 90 92 92 93 95 96

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... ...........

99

DAFTAR PUSTAKA .................................. ...............................................

102

LAMPIRAN ......................................................................................

104

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Masalah, Topik, Sumber Data, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

24

2 Peruntukan Lahan Desa Banjararum, Tahun 2006……………………

28

3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Kerja, Desa Banjararum, Tahun 2006 ………………………………………..

29

4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Desa Banjararum, Tahun 2006 …………………………………………

30

5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Desa Banjararum, Tahun 2006…………………………………………

31

6 Unsur – Unsur Efektivitas Kelompok RT”78” dan Kelompok UB”Semangka”………………………………………………

66

7 Faktor – Faktor Yang Berpengaruh terhadap efektivitas kelompok RT”78” dan k elompok UB “Semangka”……………………

81

8 Rencana Program Optimalisasi Fungsi Kelompok dan Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Pengembangan Kelompok RT “78” ………

94

9 Rencana Program Optimalisasi Fungsi Kelompok dan Pembentukan Modal Kelompok UB “Semangka” ………………………

96

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Bagan Kerangka Pemikiran Kajian …………………………

192

Bagan Mekanisme Pengelolaan dana dan Perguliran Dana PPK di Kecamatan Kalibawang………………………………………

43

3 Grafik Perguliran Dana PPK Desa Banjararum tahun 1999-2006 …

49

4 Grafik Dana Pembangunan sarana Prasarana desa banjararum Tahun 2000-2006……………………………………………………

50

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Pedoman Studi Dokumen……………………………….. ………………

104

2 Pedoman Pengamatan Berperanserta…………………… ………………

105

3 Pedoman Wawancara…………………………………………………….

105

4 Pedoman Diskusi Kelompok Terfokus…………………………………..

108

5 Dokumen Kajian………………………………………………………….

109

6 Sketsa lokasi kajian……………………………………… ………………

112

PENDAHULUAN Latar Belakang Krisis di Indonesia berlangsung panjang, karena Indonesia memiliki faktor internal yang kurang menguntungkan. Faktor internal tersebut berupa konflik kebangsaan, disintegrasi yang melanda beberapa wilayah, problem perekonomian, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Di samping itu faktor keadaan khusus yang disebabkan oleh bencana alam, dan faktor eksternal yang berlangsung bersamaan. Faktor eksternal tersebut ditandai dengan globalisasi yang

menghasilkan sebuah fenomena

persaingan yang luar biasa. Krisis adalah sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi menjadi merosot, apabila berlangsung berkepanjangan akan diikuti resesi dan jika resesi tersebut sangat hebat dapat dinamakan depresi, infrastruktur perekonomian negara yang sudah dibangun puluhan tahun tiba-tiba menjadi tidak berdaya dalam waktu sekejap. Dunia usaha, sektor industri dan perbankan hancur. Kegiatan ekonomi baik kemampuan produksi (supply side) maupun daya beli (demand side) mengalami penurunan secara drastis Ilustrasi di atas telah memperlihatkan bagaimana kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia. Guna memecahkan permasalahan kemiskinan, tidak cukup hanya mengungkapkan permasalahan mikro ekonomi yang secara riil dihadapi masyarakat, akan tetapi makro ekonomi juga harus dipikirkan pemecahannya. Kondisi mikro dan makro ekonomi telah bersama-sama menurunkan daya beli rakyat termasuk juga menjadi sumber terjadinya disparitas pendapatan per kapita penduduk. Keadaan tersebut menjadi agenda krusial untuk segera dipecahkan, mengingat masyarakat yang paling rentan terhadap masalah kemiskinan tidak lain adalah rakyat yang berpenghasilan rendah atau pada batas marginal. Data dari BPS (2006) memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, yaitu dari sekitar 18 persen (1996) menjadi 24 persen (1998) dari total populasi penduduk Indonesia1. Pandangan yang menyebutkan kemiskinan sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan telah menempatkan 1

www.indoprogress.com, di input tanggal 11. 12. 2007

dominasi peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini terbukti kurang berhasil dalam memecahkan masalah yang disebabkan bukan saja oleh rancangan kebijakan yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin tetapi juga kurang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk menyalurkan aspirasinya (komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan strategi dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pemberdayaan memungkinkan orang miskin berpartisipasi bukan sebatas sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pengupaya, penilai sekaligus pemelihara capaian-capaian pembangunan. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan individu, kelompok atau komunitas agar memiliki kemampuan mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Sharlow,1998); melalui peningkatan ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Person, dikutip Suharto, 2005). Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan adalah pemberian akses bagi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam menjangkau dan memanfaatkan sumberdaya, dan kurangnya kesediaan pemerintah atau kelompok kuat untuk membagi sumberdaya kepada kelompok lemah. Pemberian akses ini dapat dilakukan melalui program pendampingan dan kemudahan bagi orang miskin untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya dalam mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Sumodiningrat (1997) secara spesifik mengemukakan bahwa kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah

antara lain disebabkan oleh keterbatasan modal. Bagi

masyarakat miskin, akses terhadap sumberdaya modal ke lembaga-lembaga keuangan formal seperti bank-bank milik pemerintah atau bank-bank komersial masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh prasyarat perbankan yang dimiliki oleh masyarakat lapisan bawah umumnya dinilai dengan 5 C, yaitu character (karakter), callateral (jaminan), capacity to repay (kemampuan untuk mengembalikan pinjaman), capital (modal) dan condition of economy (kondisi ekonomi).

Pelayanan kredit dari perbankan pada umumnya berpedoman pada prinsip pelayanan keuangan modern yang ketat dengan mengutamakan syarat bankable tersebut. Akibatnya, jarak antara lembaga keuangan formal dengan masyarakat lapisan bawah semakin jauh, sehingga mereka tidak dapat mengakses pelayanan kredit dari lembaga keuangan formal. Keterbatasan akses terhadap sumberdaya modal yang disebabkan oleh ketidak mampuan dalam menjangkau lembaga keuangan formal bukan hanya terjadi pada masyarakat miskin, tetapi juga pada orang yang bekerja di sektor informal. Syaukat dan Hendrakusumaatmaja, (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan dan masalah yang dihadapi sektor informal dan usaha kecil adalah kurangnya akses terhadap lembaga perbankan dan finansial (kurang/tiada fasilitas kredit dari bank pemerintah dan komersial) dan lemahnya kondisi sumberdaya manusia yang disebabkan pendidikan rendah dan kurang pelatihan/ ketrampilan. Bagi orang miskin dan yang bekerja di sektor informal, keharusan memiliki jaminan dalam bentuk aset, kepemilikan modal dan syarat-syarat kondisi ekonomi seperti memiliki pekerjaan, mempunyai pendapatan tetap, dan mempunyai usaha produktif, sulit untuk memenuhinya karena pada umumnya mereka mengalami keterbatasan dalam kepemilikan aset, modal dan kondisi ekonomi yang disyaratkan untuk mengajukan kredit. Pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama merupakan strategi pemberdayaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Lewin sebagaimana dikutip oleh Soekanto(2005) menyatakan bahwa akan lebih mudah untuk mengubah pola tingkah laku individu-individu yang terkait dalam suatu kelompok daripada secara individual. Demikian pula Garvin (1986) mengemukakan bahwa kebutuhan manusia ada yang hanya dapat dipenuhi melalui kelompok dan terdapat kemampuan-kemampuan manusia yang dapat dikembangkan melalui kelompok. Salah satu bentuk kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat pemanfaat dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dimana aktivitasnya seringkali dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan sosial atau masyarakat, dapat juga lingkungan fisik atau geografis dan lingkungan politik. Untuk dapat menjaga keberlangsungannya, sebuah kelompok harus selalu beradaptasi dengan

lingkungannya, karena kelompok hanyalah salah satu sub-sistem dari sistem yang lebih besar. Sub-sistem yang lain adalah masyarakat, adat istiadat, sistem politik dan sebagainya. Dalam penanggulangan dampak krisis ekonomi pemerintah memberlakukan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan merupakan program pemerintah yang dimaksudkan selain untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan melalui bantuan modal usaha dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi pedesaan, juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Semangat awal pembentukan PPK oleh pemerintah adalah dimaksudkan untuk mengembangkan hasil pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal ( IDT ) yang sudah berjalan sebelumnya. Penilaian keberhasilan program IDT ditentukan oleh motivasi masyarakat, peran aktif masyarakat serta kebebasan untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Dalam PPK, proses pemberdayaan masyarakat disertai dengan proses pemberdayaan lembaga dan aparat baik di desa maupun di kecamatan yang dikoordinir oleh kecamatan. Pelaksanaan PPK sebagai

wadah

pemberdayaan

masyarakat

dilaksanakan melalui forum kelembagaan pertemuan masyarakat yang dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) , serta Musyawarah Antar Desa ( MAD ). Forum-forum tersebut difasilitasi dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dari aparat desa, kecamatan dan pihak konsultan pendamping. Dari hasil pengamatan awal, diperoleh informasi bahwa mulai tahun 1998/1999 Kecamatan Kalibawang yang terdiri dari empat desa yakni desa Banjararum, Banjarasri, Banjaroya, Banjarharjo memperoleh bantuan dana PPK untuk fase pertama sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.750.000.000,- untuk fase kedua. Dalam mengelola dana PPK di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berfungsi mengkoordinir pengajuan dan pencairan dana dari kelompok-kelompok yang berada di wilayah satu desa, di samping itu juga menerima konsultasi dan memberikan pembinaan untuk masing-masing

kelompok. Dalam perjalanannya sampai dengan tahun ketiga

mendapat penilaian

berhasil dari Bank Dunia, sehingga pada tahun 2001 mendapat reward / hadiah sebesar Rp.750.000.000,- Pada awal pengelolaan dana PPK dilakukan dengan memanfaatkan kelompok yang sudah ada seperti Dasa Wisma, PKK, Karang Taruna, serta kelompokkelompok masyarakat lainnya yang sudah berjalan minimum satu tahun. Tetapi sejak tahun 2004 dari hasil Musyawarah Antar Desa disepakati pemanfaatan dana, bisa melalui kelompok dengan sistem tanggungrenteng, dan bisa perorangan dengan persetujuan Kepala Dukuh serta menggunakan agunan. Sayangnya keberhasilan tersebut tidak dialami oleh semua desa, terdapat satu desa yang tidak berhasil dalam arti mempunyai tunggakan hutang yang paling besar dibanding desa lainnya, yakni desa Banjararum, di mana mayoritas kelompok tidak berhasil dalam mengelola dana PPK, meskipun ada juga beberapa kelompok yang berhasil. Keberhasilan kelompok dalam hal ini diukur dari keberhasilan menjaga keutuhan kelompok dalam memberdayakan anggotanya melalui pemanfaatan dana PPK secara berkelanjutan, hal ini lah yang menjadi permasalahan apakah pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang tepat dalam usaha memberdayakan masyarakat? Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok oleh Garvin (1986) dianggap sebagai strategi yang dapat mengembangkan kemampuan manusia dalam mencapai keberhasilan, terutama di pedesaan yang masyarakatnya hidup dalam kebersamaan. Kenyataannya bila diamati seringkali kelompok hanya dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan, sedang kegiatannya dilakukan secara sendiri-sendiri, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kelompok dalam pencapaian tujuan program. maka melalui kajian ini perlu dipertanyakan bagaimana meningkatkan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan PPK ? Melalui kajian ini pula perlu dicari bagaimanakah strategi yang dapat meningkatkan

efektivitas

kelompok

dalam

mendukung

keberhasilan

Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam bentuk suatu rancangan program, dimana keberhasilan PPK akan dilihat dari prestasi individu, prestasi kelompok dan prestasi organisasi dengan memilih lokasi

di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang,

Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana

efektivitas

kelompok dalam mendukung keberhasilan Program

Pengembangan Kecamatan ? 2. Faktor – faktor apa yang berpengaruh terhadap efektivitas kelompok ? 3. Bagaimana

hubungan

efektivitas

kelompok

dengan

keberhasilan

Program

Pengembangan Kecamatan ? 4. Rancangan program yang bagaimana yang dapat dibuat untuk meningkatkan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan? Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan 2. Menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kelompok 3. Menganalisis hubungan efektivitas kelompok dengan keberhasilan

Program

Pengembangan Kecamatan 4. Menyusun rancangan program yang dapat meningkatkan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan Manfaat Kajian Hasil kajian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan, sekaligus sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun program pengembangan masyarakat dengan pendekatan kelompok

TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan pembangunan masyarakat. Pembangunan merupakan proses yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Ada dua pendekatan pembangunan selama ini, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down merupakan bentuk blue-print strategy (cetak biru), pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja, sedangkan

pendekatan

bottom-up

merupakan

pendekatan

pembangunan

yang

memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan (people center development) sehingga masyarakat terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan top-down banyak mendapat kritik karena mematikan inisiatif dan kreatif masyarakat. Bentuk penyeragaman kegiatan melalui pendekatan pembangunan ini juga menimbulkan banyak masalah. Cara pandang yang kaku telah mengabaikan kekhususan wilayah dan masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini tidak memperhatikan aspek sosial budaya, perbedaan potensi daerah, kemampuan sumberdaya manusia, karena program pembangunan sampai dengan bentuk kegiatan dibuat seragam atau sama untuk semua wilayah. Akibatnya pembangunan kurang mencapai sasaran, dan tidak efektif dan kadang produk-produk pembangunan tidak bermanfaat bagi masyarakat Pendekatan bottom-up merupakan pendekatan yang ideal dalam pembangunan yang memperhatikan inisiatif, kreativitas dan mengakomodasi kondisi sosial budaya wilayah setempat, potensi dan permasalahan yang dihadapi. Bertolak dari itu pembangunan masyarakat miskin hendaknya mempunyai nuansa pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks community development berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri (Chambers,1995). Wujud penumbuhan kekuasaan dan wewenang tersebut dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan hingga menikmati program pembangunan yang ditentukan oleh mereka sendiri, bahkan mereka

diberi kesempatan untuk mengelola secara mandiri dana pelaksanaan program pembangunan. Empowering menurut Tjokrowinoto(1995) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Prakarsa di desa 2. Dimulai dengan pemecahan masalah 3. Proses disain program dan teknologi bersifat asli/alamiah 4. Sumber utama adalah rakyat dan sumberdaya lokal 5. Kesalahan dapat diterima 6. Organisasi pendukung dibina dari bawah 7. Pertumbuhan organik bersifat tahap demi tahap 8. Pembinaan personil berkesinambungan, berdasarkan pengalaman lapangan/ belajar dari kegiatan lapangan. 9. Diorganisir oleh tim interdisipliner 10. Evaluasi dilakukan sendiri. 11. Berkesinambungan dan berorientasi pada proses. 12. Kepemimpinan bersifat kuat. 13. Analisis sosial untuk definisi masalah dan perbaikan program, 14. Fokus manajemen adalah keberlangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan. Pendekatan Kelompok Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Ada beberapa pendapat tentang kelompok, namun dapat diketahui bahwa pengertian kelompok memiliki ciri – ciri sebagai berikut : dua orang atau lebih, ada interaksi diantara anggotanya, memiliki tujuan atau goal, memiliki struktur (pola hubungan diantara anggota, yang berarti ada peran, norma, dan hubungan antar anggota), dan groupness (merupakan satu kesatuan) (Cartwright dan Zander, 1968, Shaw, 1979 dalam Hariadi, 2004).Konsep kelompok menurut Robert K. Merton (1965:285-286) dalam Sunarto (1993) menyebutkan tiga kriteria obyektif dari suatu kelompok. Pertama, kelompok ditandai oleh sering terjadinya interaksi. Kedua, fihak-fihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. Ketiga, fihak-fihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.

Menurut Doorn dan Lammers (1959) dikutip Wahyuni dalam Sosiologi Umum IPB (2003), grup dicirikan oleh keanggotaan yang terbatas, norma yang tertentu, tujuan tertentu, dengan latar belakang tertentu. Suatu grup akan eksis (hidup) apabila terpenuhi persyaratan berikut(Soekanto, 2005): 1. Ada kesadaran dari setiap anggota sebagai bagian dari grup 2. Ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan yang lain 3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antar mereka bertambah erat (nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, musuh bersama) 4. Grup tersebut berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku 5. Grup tersebut bersistem dan berproses Interaksi dalam kehidupan berkelompok ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang, karena: (a) terjadi saling tukar pengalaman antar anggota (social experience), (b) ada pengendalian cara bertindak antar anggota, dan (c) proses tersebut menjadi tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi dan berperan.(Soekanto, 2005) Penggolongan grup dapat dilakukan berdasarkan beragam klasifikasi, misalnya berdasarkan kualitas atau tipe hubungan antar para anggota (ada grup primer dan sekunder, formal dan informal, paguyuban atau gemenschaft dan gesellschaft, yaitu grup pamrih), kelas sosial (ada grup horizontal antara orang-orang setingkatan, dan grup vertikal), jumlah anggota (ada grup-orang dalam /in-group dan grup-orang-luar /outgroup) dan berdasarkan perasaan, persatuan satu grup (ada grup terbentuk atas dasar partisipasi yang terpaksa dan ada grup referen /reference group) yaitu grup yang menjadi patokan /pengaruh cita-cita bagi seseorang). Grup memiliki struktur yang menggambarkan hubungan antar pelaku serta proses sosial yang menyertainya, Dalam telaah grup, konsep hubungan sosial amat penting. Menurut Doorn dan Lammers (1959) dikutip Wahyuni dalam Sosiologi Umum IPB (2003), menelaah hubungan sosial antar individu, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, penting memperhatikan tiga hal yaitu: 1. Hubungan status antar pelaku : bagaimana tingkatan sosial masing-masing pelaku, apakah bersifat horizontal atau vertikal ?

2. Hubungan peran antar para pelaku : apa peran yang dilakukan masing-masing anggota dan bagaimana keterkaitan peran satu sama lain ? 3. Proses sosial yang menyertai dalam hubungan tersebut : asosiatif atau disosiatif ? Dalam kaitan ini penting untuk memahami konsep status dan peranan sosial. Status sosial menunjuk pada posisi seseorang dalam strukur sosial tertentu dan dalam konteks pola budaya tertentu. Peranan sosial menunjuk pada keseluruhan norma dan harapan masyarakat pada perilaku orang-orang tertentu dalam status sosial tertentu dan dalam konteks pola budaya tertentu (Wahyuni,2003). Tingkat integrasi suatu grup adalah suatu fungsi dari tingkat efisiensi komunikasi yang berlangsung di antara para anggota. Komunikasi itu memperlancar penyesuaian para anggota grup pada norma-norma perilaku grup dan mempengaruhi sikap anggota itu sehingga mereka merasa mengikuti satu alur dalam mencapai tujuan-tujuan bersama grup itu. Bilamana motivasi para anggota cukup tinggi dan mereka percaya bahwa kesamaan pendapat dan sikap merupakan hal yang penting di dalam mencapai tujuan bersama itu, masing-masing akan berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Hubungan antara kohesi grup sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diklasifikasi sebagai berikut : 1. Semakin homogen anggota grup, semakin tinggi derajat kohesivitasnya. 2. Semakin kecil ukuran grup, semakin tinggi derajat kohesivitasnya. 3. Semakin rendah mobilitas fisik anggota grup, semakin tinggi derajat kohesivitasnya. 4. Semakin

efektif

komunikasi

antar

anggota

grup,

semakin

tinggi

derajat

kohesivitasnya. Kadar kohesivitas grup jelas berbeda menurut sifat atau tipe grup. Pada grup temporer kadar kohesivitas rendah sementara pada grup permanen kadar kohesivitas tinggi (nyata). Dalam mengkaji kelompok perlu dipelajari pula dinamika grup yaitu pola interaksi sosial yang berulang di antara anggota grup. Pola-pola ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran grup, konformitas dan kontrol, kepemimpinan dan pengambilan keputusan (Calhoun, 1994) dikutip Wahyuni dalam Sosiologi Umum IPB (2003)

Efektivitas Kelompok Mengacu pada Kamus Sosiologi (Soekanto,1993), efektivitas kelompok didefinisikan sebagai taraf sampai sejauhmana suatu kelompok mencapai tujuannya. Kelompok yang efektif mempunyai tiga aktivitas dasar, yaitu: 1. Aktivitas pencapaian tujuan 2. Aktivitas memelihara kelompok secara internal 3. Aktivitas mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok Interaksi

anggota

kelompok

yang

memperlihatkan

aktivitas

dengan

mengintegrasikan ketiga macam aktivitas dasar tersebut adalah mencerminkan bahwa kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok yang

efektif. Anggota

kelompok yang efektif memiliki ketrampilan untuk mengatasi atau menghilangkan hambatan pencapaian tujuan kelompok, untuk memecahkan masalah di dalam memelihara dan meningkatkan kualitas interaksi di antara anggota kelompok, dan ketrampilan untuk mengatasi hambatan peningkatan agar kelompok lebih efektif lagi (Nitimihardjo dan Iskandar 1993, dalam Huraerah, 2006). Supaya dalam kelompok terdapat kerja sama yang efektif, Floyd Ruch (1993) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Suasana kelompok (atmosphere), suasana kelompok yang dimaksud adalah situasi yang mengakibatkan tiap anggota kelompok merasa senang tinggal di dalam kelompok tersebut. Suasana ini menyangkut: a. Keadaan fisik tempat/kelompok seperti terjadinya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan anggota. b. Rasa aman (treat reduction), Rasa aman ini menyangkut ketentraman anggota untuk tinggal di dalam kelompoknya, dimana ketentraman ini meliputi: a) Tidak ada ancaman b) Tidak ada saling mencurigai. c) Tidak saling permusuhan. 2. Kepemimpinan bergilir (distributive leadrship), Kepemimpinan yang bergilir ini berarti adanya pemindahan kekuasaan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kelompoknya. Dengan demikian tiap anggota yang diberi kekuasaan akan dapat

mengetahui kemampuan mereka masing-masing dan lebih dari itu akan menanamkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelompok secara keseluruhan baik pada saat menjadi pimpinan maupun sebagai anggota kelompok. 3. Perumusan tujuan (goal formulation), tiap kelompok pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yang merupakan tujuan bersama, yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing. 4. Fleksibilitas (flexibility), segala sesuatu yang menyangkut kelompok seperti suasana, tujuan, kegiatan, struktur, dan sebagainya dapat mengikuti perubahan yang terjadi tanpa adanya pengorbanan. 5. Mufakat (consensus), dengan mufakat yang ada dalam kelompok, semua perbedaan pendapat dari anggota dapat teratasi sehingga tercapai keputusan yang memuaskan berbagai pihak. Di lain pihak mufakat dapat berfungsi untuk merencanakan kegiatan kelompok secara bersama dan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya apabila kelompok mengalami suatu kesulitan. 6. Kesadaran kelompok (process awareness), adanya peranan, fungsi, dan kegiatan masing-masing anggota dalam kehidupan berkelompok, maka tiap-tiap anggota pasti timbul rasa kesadarannya terhadap kelompoknya, terhadap sesama anggota kelompok dan pentingnya untuk berorientasi satu dengan yang lain 7. Penilaian yang kontinu (continual evaluation), kelompok yang baik seringkali mengadakan penilaian secara kontinu terhadap perencanaan kegiatan, dan pengawasan kelompok, sehingga dapat diketahui tercapai tidaknya tujuan kelompok. Di samping itu, akan dapat diketahui semua motivasi dan hambatan yang dialami anggota dalam rangka mencapai tujuan kelompok (Santosa, 1992).

Kinerja kelompok Analisis terhadap kinerja kelompok akan membantu menggambarkan bagaimana prospek suatu usaha kelompok dapat mencapai tujuan. Kinerja mengacu pada tingkat kemampuan pelaksanaan tugas dengan standard perbandingan ideal antara pelaksanaan tugas dan yang diharapkan (perencanaan) dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan (evaluasi).

Pengertian kinerja merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) menjelaskan kinerja sebagai ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dimunculkan melalui perbuatan. Lebih jauh Bernadin & Russel dalam Mulyono (1993) menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu cara untuk mengukur kontribusi individu anggota terhadap organisasinya. Kinerja juga diartikan sebagai perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai respon terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga kinerja dapat dilihat dari hasil kerja, derajat kecepatan kerja dan kualitasnya Kinerja bisa disimpulkan sebagai aspek yang berpengaruh terhadap maju dan mundurnya lembaga yaitu kinerja pengurus dan anggota dari suatu lembaga. Dikatakan berpengaruh sebab masing-masing anggota suatu lembaga secara spesifik bisa memunculkan kinerja yang berbeda dan akibat dari kinerja anggota tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan kerjasama di dalam lembaga. Hariadi (2004) mengungkapkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok antara lain : 1. Gaya kepemimpinan ketua 2. Motivasi kerja anggota 3. Kohesi anggota kelompok 4. Interaksi anggota kelompok 5. Norma kelompok 6. Sikap anggota terhadap kelompok Sumber Daya Manusia : Modal Manusia dan Modal Sosial Modal sosial didefinisikan sebagai informasi, kepercayaan dan norma-norma timbal balik yang melekat dalam suatu sistem jaringan sosial (Woolcock, 1998:153 dalam Nasdian dan Utomo, 2005). Dengan mengulas pandangan beberapa ahli, Woolcock(1998) menggolongkan modal sosial menjadi 4 (empat) tipe utama, yaitu: (1) Tipe ikatan solidaritas (bounded solidarity), dimana modal sosial menciptakan mekanisme kohesi kelompok dalam situasi yang merugikan kelompok, (2) Tipe

pertukaran timbal balik (reciprocity transaction), yaitu pranata yang melahirkan pertukaran antar pelaku, (3) Tipe nilai luhur (value introjection), yakni gagasan dan nilai moral yang luhur, dan komitmen melalui hubungan-hubungan kontraktual dan menyampaikan tujuan-tujuan individu di balik tujuan-tujuan instrumental, dan (4) Tipe membina kepercayaan (enforceable trust), bahwa institusi formal dan kelompokkelompok partikelir menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menjamin pemenuhan kebutuhan. (Woolcock 1998: 161 dalam Nasdian dan Utomo, 2005). Keempat tipe modal sosial di atas selalu terkait dengan penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan bersifat timbal balik. Sumber dari modal sosial itu dapat bersifat consummatory, yaitu nilai-nilai sosial budaya dasar dan solidaritas sosial, dan dapat pula bersifat instrumental, yaitu pertukaran yang saling menguntungkan dan rasa saling percaya (Portes, 1998: 8 ) Menurut Putman dan Fukuyama Webstarmaster (1998: 6) konsep modal sosial tidak saja diterapkan pada tingkat individu, tetapi juga pada kelompok, komunitas bahkan nasional. Komunitas membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan-hubungan aktif, partisipasi demokrasi dan penguatan pemilikan komunitas dan kepercayaan. Sumbersumber modal sosial itu muncul dalam bentuk tanggung jawab dan harapan-harapan yang tergantung pada kepercayaan dari lingkungan sosial, kemampuan aliran informasi dalam struktur sosial dan norma-norma yang disertai sanksi (Coleman, 1998 dalam Dasgupta dan Serageldin, 1999: 13). Selanjutnya Portes (1998) menyatakan bahwa modal sosial memiliki konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Konsekuensi positif: berupa pengawasan sosial, sumber dukungan bagi keluarga, dan sumber manfaat sosial ekonomi melalui jaringan sosial luar. Sedangkan konsekuensi negatif berupa pembatasan peluang bagi pihak lain (ekslusifitas), pembatasan kebebasan individu, klaim berlebihan atas keanggotaan kelompok dan penyamarataan norma bagi semua anggota (konformitas). Dalam uraian Woolcock (1998) dalam Nasdian dan Utomo (2005) selanjutnya konsep modal sosial menjangkau aspek yang lebih luas sehingga dapat mengatasi konsekuensi-konsekuensi negatif yang dimaksudkan oleh Portes, dengan apa yang disebut sebagai ”embeddenes”(kerekatan) dan ”aoutonomy” (otonomi) yang mencakup

tingkat mikro dan tingkat makro. Kerekatan pada tingkat mikro merujuk pada ikatanikatan intra komunitas dan pada tingkat makro merujuk pada hubungan negara dan masyarakat. Otonomi pada tingkat mikro merujuk pada jaringan antar komunitas, dan tingkat makro merujuk pada pengembangan kapasitas dan kredibilitas (Woolcock, 1998 dalam Nasdian dan Utomo, 2005). Berdasarkan uraian di atas maka analisis modal sosial dapat digunakan untuk menjelaskan konteks kehidupan masyarakat secara holistik dalam perspektif jaringan baik secara horisontal maupun secara vertikal Kerangka Pemikiran Kajian Program Pengembangan Kecamatan merupakan program pemerintah yang bertujuan

untuk

mempercepat

penanggulangan

kemiskinan

dan

meningkatkan

kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Dalam pelaksanaannya PPK menggunakan mekanisme perencanaan pembangunan bertahap dari melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan. Dengan demikian, program ini memberikan kekuasaan dalam penyaluran dana dan perencanaan serta proses pengambilan keputusan secara langsung di tangan masyarakat. Berhasil dan tidak nya PPK akan dipengaruhi oleh efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok diukur dari sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya, hal ini akan dilihat dari prinsip-prinsip kerja sama yang efektif yakni ; 1. Suasana kelompok. 2. Kepemimpinan bergilir. 3. Perumusan tujuan. 4. Fleksibilitas. 5. Mufakat. 6. Kesadaran kelompok. 7. Penilaian yang kontinyu. Kinerja kelompok yang terdiri dari kinerja pengurus dan anggota akan mempengruhi efektivitas kelompok. Penilaian kinerja merupakan suatu cara untuk mengukur kontribusi individu anggota terhadap organisasinya. Hal ini akan dilihat dari : 1. Gaya kepemimpinan ketua

2. Motivasi kerja 3. Kohesi anggota 4. Interaksi anggota 5. Norrna kelompok 6. Sikap anggota terhadap keolompok Sumberdaya manusia yang terdiri dari modal manusia dan modal sosial, akan memberikan gambaran kehidupan masyarakat secara umum, antara lain dilihat dari : 1. Jenis komunitasnya. 2. Ikatan solidaritas (gotong royong ). 3. Pertukaran timbal balik ( tolong menolong, sumbang menyumbang ). 4. Nilai luhur yang masih dipertahankan ( ketokohan dalam masyarakat). 5. Membina kepercayaan antar anggota masyarakat ( kejujuran, kesetiaan, keterbukaan). Semua itu mengarah pada keberhasilan PPK, yang akan di ukur dari ; 1. Prestasi individu dilihat dari adanya tambahan penghasilan dan kemampuan mengangsur. 2. Prestasi kelompok dilihat dari dinamika performa kelompok yang mengarah pada perkembangan kelompok. 3. Prestasi organisasi di lingkungan Tim Pelaksana Kegiatan Desa, dilihat dari semakin kecilnya jumlah tunggakan dan pengembangan sasaran Secara sederhana kerangka pemikiran ini disajikan dalam gambar seperti tersebut di bawah ini :

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran Kajian

Sumber Daya Manusia ( Modal Manusia dan Modal Sosial ) Kinerja kelompok ƒ Gaya kepemimpinan ketua ƒ Motivasi kerja anggota ƒ Kohesi anggota ƒ Interaksi anggota ƒ Norma kelompok ƒ Sikap anggota terhadap kelompok

Efektivitas kelompok ƒ Suasana kelompok ƒ Kepemimpinan bergilir ƒ Perumusan tujuan ƒ Fleksibilitas ƒ Mufakat ƒ KesadaranKelompok

Keberhasilan PPK ƒ Prestasi individu ƒ Prestasi kelompok ƒ Prestasi organisasi Program peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan PPK

Keterangan ; mempengaruhi

METODE KAJIAN Tipe Kajian Tipe kajian dalam rancangan ini adalah Evaluasi sumatif yaitu menentukan efektivitas tindakan dan intervensi manusia (program, kebijakan, dan lain-lain); penilaian dan perumusan tentang tipe-tipe intervensi yang efektif dan kondisi untuk mencapai efektivitas tersebut (Sitorus dan Agusta, 2006). Evaluasi sumatif ini akan diterapkan untuk mengetahui efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aras Kajian Kajian dirancang pada aras mikro, dengan pendekatan subyektif-mikro. Pendekatan subyektif mikro adalah mengkaji pandangan, keyakinan dan konstruksi realitas sosial. Pendekatan ini mensyaratkan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan tineliti (Sitorus dan Agusta, 2005). Pada kajian ini pengkaji akan melakukan interaksi langsung dengan subyek kajian yaitu ketua dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa, pengurus dan anggota kelompok pemanfaat dana PPK yang berhasil dan yang kurang berhasil untuk mengetahui pandangan, keyakinan dan realitas masalah, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun rancangan program peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan. Strategi Kajian Kajian dirancang dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah penerapan metode kerja penelitian untuk memperoleh pengetahuan/ pemahaman atas satu atau lebih kejadian / gejala sosial, merupakan studi aras mikro yang menyoroti satu atau lebih kasus terpilih (Sitorus dan Agusta, 2005). Studi kasus dalam kajian ini adalah menerapkan metode kerja eksplanasi untuk memahami permasalahan mendasar dalam kelompok pemanfaat dana PPK yang mencakup efektivitas kelompok.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kajian Lokasi kajian Lokasi kajian adalah Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan pengkaji memilih lokasi tersebut adalah; 1. Kecamatan Kalibawang merupakan salah satu kecamatan penerima dana PPK yang mendapat penilaian berhasil dari Bank Dunia. 2. Dana PPK dikelola dengan menggunakan sistem tanggung renteng melalui kelompok masyarakat yang sudah ada atau minimal sudah berjalan satu tahun. 3. Dalam pelaksanaannya, ada kelompok yang berhasil mengelola dana PPK dan tidak sedikit yang gagal. 4. Dilihat dari keadaan sosial ekonomi dan adat istiadatnya relatif sama yakni daerah pedesaan dengan pola hidup yang mengutamakan kebersamaan dan mempunyai ikatan emosional yang kuat karena saling mengenal dengan intens. 5. Dari empat desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kalibawang, Desa Banjararum merupakan salah satu desa dengan jumlah pedukuhan terbesar sehingga permasalahannya pun relatif banyak (mempunyai tunggakan terbesar). 6. Semua kondisi diatas sangat potensial untuk menyusun strategi peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan. Waktu pelaksanaan kajian Kajian dilaksanakan dari bulan juni 2007 sampai dengan Mei 2008 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : observasi, penyusunan proposal, kolokium, perbaikan proposal, persetujuan proposal oleh dosen pembimbing, kerja lapangan dalam rangka mengumpulkan data kajian dan penyusunan program, Analisis data dilakukan secara terus menerus selama kajian berlangsung, Penulisan laporan kajian, Seminar hasil kajian, Ujian akhir, perbaikan laporan, dan penggandaan laporan.

Penentuan Kasus Kajian Untuk menggambarkan efektivitas kelompok akan dilihat dari : (1) Suasana kelompok ;(2) Kepemimpinan bergilir ; (3) Perumusan tujuan ; (4) Fleksibilitas ; (5) Mufakat ; (6) Kesadaran kelompok ; (7) Penilaian yang kontinu. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok akan dilihat dari : (1) Gaya kepemimpinan ketua kelompok ; (2) Motivasi

kerja anggota ; (3) Kohesi anggota

kelompok ; (4) Integrasi anggota kelompok ; (5) Norma kelompok ; (6) Sikap anggota terhadap kelompok. Serta keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan akan dilihat dari ; (1) Prestasi individu ; (2) Prestasi kelompok ; (3) Prestasi organisasi. Semua ini dilakukan perbandingan antara kelompok Usaha Bersama “Semangka” dan kelompok Rukun Tetangga ”78” guna mengetahui tingkat kefektifan masing – masing kelompok. Pemilihan dua kelompok tersebut, karena kedua kelompok mempunyai karakteristik yang berbeda yang disyaratkan dalam kerjasama yang efektif, selain itu meskipun kedua kelompok mendapatkan fasilitas yang sama, tetapi mempunyai efektivitas yang berbeda Selanjutnya disusun program peningkatan efektivitas kelompok untuk mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan bagi masing-masing kelompok.

Metode Pengumpulan Data Jenis Data Data yang dikumpulkan dalam kajian ini meliputi : 1. Peta Sosial Desa Banjararum 2. Program Pengembangan Masyarakat (P2KP dan PPK) 3. Efektivitas kelompok Usaha Bersama “Semangka” dan Rukun Tetangga “78” dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 4. Faktor–faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok Usaha Bersama “Semangka” dan kelompok Rukun Tetangga “78” dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 5. Strategi yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan

Sumber Data Data dalam kajian bersumber dari : 1. Data primer : bersumber dari responden dan informan. Responden terdiri dari anggota, pengurus kelompok Usaha Bersama Semangka dan kelompok Rukun tetangga 78, anggota Tim Pelaksana Desa. Informan terdiri dari aparat desa, pengurus Unit pengelola kegiatan tingkat Kecamatan, ketua LPMD. Responden dan Informan tidak ditentukan jumlahnya, tetapi berpatokan pada kecukupan informasi tentang masalah kajian. 2. Data sekunder : bersumber dari dokumen Tim Pelaksana Kegiatan Desa, dokumen Desa (monografi desa) yang dapat mendukung kecukupan data Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian adalah : 1. Studi dokumen, yaitu mempelajari data yang bersumber dari dokumen Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan, Tim Pelaksana Kegiatan Desa, kelompok pemanfaat dana PPK, dan dokumen desa. Data yang dikumpulkan dari studi dokumen ini meliputi data tentang monografi desa, data administrasi Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan kelompok pemanfaat dana PPK. Pedoman studi dokumen disajikan pada Lampiran 1. 2. Pengamatan berperan serta, yaitu melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data dengan berinteraksi sosial dengan subyek kajian dalam lingkungan subyek kajian. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui aktivitas pengurus dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan kelompok pemanfaat dana PPK dalam kegiatan rutinnya. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan peran serta ini adalah kecakapan (ketrampilan) Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan pengurus kelompok pemanfaat dana PPK dalam memberikan pelayanan, partisipasi pengurus dan anggota dalam setiap kegiatan. Pedoman pengamatan berperan serta tersaji di Lampiran 2. 3. Wawancara mendalam, yaitu mengumpulkan data dengan temu muka berulang antara peneliti dengan responden dan informan dalam suasana kesetaraan, keakraban dan informal untuk memahami pandangan hidupnya, pengetahuan yang dimiliki, pengalaman-pengalamannya, motivasinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

sikap dan perilakunya dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PPK melalui pendekatan kelompok.Pedoman wawancara tersaji pada Lampiran 3. 4. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) yaitu mengadakan diskusi secara sistematis dengan spesifik melibatkan, pengurus dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa, anggota kelompok pemanfaat dana PPK, aparat desa, aparat dusun, tokoh masyarakat untuk menyusun strategi peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan PPK. Pada diskusi ini, peneliti berperan sebagai fasilitator. Untuk mendukung kegiatan diskusi, pengkaji bekerjasama dengan orang yang dianggap mampu untuk membantu sebagai notulis. Pedoman diskusi tersaji pada Lampiran 4. Secara lebih rinci, metode pengumpulan data disajikan pada Tabel 1 Tabel 1. Masalah, Topik, Sumber Data, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data No

Masalah

Topik Gambaran lokasi Kependudukan Sistem ekonomi Stuktur komunitas Kelembagaan

1

Peta Sosial Desa Banjar arum

2

Evaluasi Deskripsi P2KP dan pengelolaan PPK proram P2KP dan PPK

3

Efektivitas kelompok

4

Sumber Data

Teknik

Instrumen

Dokumen desa Aparat desa

Pengamatan lapangan Wawancara Studi dokumen

Pedoman pengamatan lapangan Pedoman wawancara Pedoman studi dokumentasi

Dokumen BKM, Pengurus BKM, Tim Pelaksana Desa, Dokumen PPK Pengurus Anggota

Pengamatan lapangan Wawancara Studi dokumen

Pedoman pengamatan lapangan Pedoman wawancara Pedoman studi Dokumentasi Pedoman Pengamatan Lapangan Pedoman Wawancara

Suasana kelompok Kepemimpinan bergilir Perumusan tujuan Fleksibilitas Mufakat Kesadaran kelompok Penilaian yang kontinyu FaktorGaya Ketua faktor yang kepemimpinan kelompok

Pengamatan lapangan Wawancara

Pengamatan lapangan

Pedoman Pengamatan

5

mempenga ruhi efektivitas kelompok

ketua kelompok Motivasi kerja anggota Kohesi anggota kelompok Integrasi anggota kelompok Norma kelompok Sikap anggota terhadap kelompok

Bendahara kelompok Anggota

Wawancara

lapangan Pedoman wawancara

Strategi dalam mening katan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasil an PPK

Identifikasi potensi Inventarissasi masalah Merancang strategi program peningkatan efektivitas kelompok

Ketua kelompok Anggota Ketua LPMD Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan Kecamatan

Diskusi Kelompok Terfokus

Pedoman Diskusi

Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan sebagai berikut: 1. Reduksi data, yaitu melakukan katagori data. Kegiatan dalam reduksi data ini adalah pemilihan, pemilahan dan penyederhanaan data. Pengkaji menyeleksi data yang telah dikumpulkan, membuat ringkasan dan mengkategorikan data berdasarkan tujuannya. Hasil kategori data tentang permasalahan yang dikaji dijadikan konsep awal dalam diskusi kelompok. Selanjutnya dilakukan tukar pendapat dengan responden dan informan untuk memperoleh kategori data yang sesuai dengan kondisi nyata kelompok. 2. Penyajian data, yaitu mengkonstruksikan data dalam bentuk narasi dan grafik atau bagan, sehingga memudahkan dalam analisis masalah. Data yang telah dikategorisasi bersama masyarakat disajikan dalam bentuk bagan dalam diskusi kelompok. 3. Penarikan

kesimpulan,

yaitu

menghubungkan

suatu

permasalahan

dengan

permasalahan lain secara kualitatif melalui diskusi, sehingga ditemukan permasalahan

yang sesuai dengan kondisi nyata kelompok. Alur penarikan kesimpulan dimulai dari analisis permasalahan pengelolaan dana PPK yang mencakup kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Desa, kinerja kelompok pemanfaat dana PPK 4. Hubungan antara hasil analisis keempat aspek tersebut digunakan untuk memahami efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan PPK yang meliputi aktivitas pencapaian tujuan, aktivitas memelihara kelompok secara internal, aktivitas mengubah dan mengembangkan cara peningkatan efektivitas kelompok. 5. Verifikasi kesimpulan, yaitu pengkaji meninjau kembali kesimpulan yang telah diperoleh, kemudian bertukar pendapat dengan responden dan informan.

Rancangan Penyusunan Program Hasil penelitian lapangan tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Program Pengembangan Kecamatan, untuk menyusun strategi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil FGD, kemudian disusun program secara partisipatif.

PETA SOSIAL DESA BANJARARUM Gambaran Lokasi Desa Banjararum merupakan satu dari empat desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi alam dengan permukaan tanah berbentuk dataran rendah dan sebagian berbentuk bukit, terletak pada ketinggian tanah dari permukaan air laut 300m. Curah hujan rata-rata pertahun 2340 milimeter dengan keadaan suhu udara rata-rata 20o – 30o celcius. Secara geografis Desa Banjararum berbatasan dengan : 1. Sebelah utara

: Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang.

2. Sebelah timur

: Sungai Progo.

3. Sebelah selatan : Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Desa Pendowoharjo, KecamatanGirimulyo. 4. Sebelah barat

: Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo dan Desa Banjarasri, Kecamatan Purwoharjo, serta Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh.

Pemerintahan Desa Banjararum membawahi 26 pedukuhan, 52 Rukun Warga dan 104 Rukun Tetangga dengan infrastruktur jalan yang telah menjangkau seluruh rumah penduduk yang menyebar di daerah perbukitan dan dataran rendah, sehingga dapat memudahkan mobilitas penduduk ke tempat-tempat pelayanan masyarakat. Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa ) 1. Ke Pusat Pemerintahan Kecamatan

:

7

km

2. Ke Ibu kota Kabupaten

: 26 km

3. Ke Ibu kota Provinsi

: 26 km

4. Ke Ibu kota Negara

: 565 km

Letak Desa Banjararum termasuk strategis karena dilewati jalan yang menghubungkan wilayah DIY dan Jawa Tengah, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana transpotasi

yang memadai. Kondisi tersebut menjadikan Desa Banjararum merupakan wilayah yang cocok untuk tempat usaha terutama di sepanjang jalan besar. Luas wilayah Desa Banjararum

1163.8186 Ha, sebagian besar digunakan untuk

persawahan, ladang, dan pemukiman. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Peruntukan Lahan Desa Banjararum Tahun 2006 Peruntukan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

No 1

Pemukiman / Perumahan

499.0990

42,88

2

Sawah dan Ladang

582.5634

50,06

3

Jalan

18.7195

1,60

4

Bangunan Umum

1.0132

0,09

5

Pekuburan

10.0540

0,87

6

Lain - lain

52.3695

4,50

1163.8186

100

Jumlah

Sumber data ; Monografi desa Banjararum Tahun 2006

Berdasarkan data peruntukan lahan dapat diketahui bahwa 50,06 % dari luas wilayah difungsikan sebagai persawahan dan ladang, hal ini menunjukan bahwa desa Banjararum merupakan desa agraris, dimana sebagian masyarakatnya hidup dari mengolah lahan, untuk tanaman padi, semangka, cabe dan barbagai jenis tanaman lainnya, sehingga dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan sangat membantu petani dalam hal pinjaman dana untuk modal pembelian sarana produksi, yang dilakukan melalui kelompoknya. Kependudukan Yang disebut penduduk bisa individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, himpunan kuantitatif ( agregat orang ) yang tinggal di suatu wilayah, sehingga akan terjadi hubungan-hubungan antar orang, terjadi perubahan (pertambahan dan atau pengurangan). Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi desa Banjararum tahun 2006, jumlah penduduk desa Banjararum sampai dengan desember 2006 sebanyak 10.478 orang yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4874 orang dan perempuan

berjumlah 5604 orang

dengan 2832 kepala keluarga (kk), yang terdiri dari ; 2262

kepala keluarga laki-laki, dan 570 kepala keluarga perempuan Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia kerja Desa Banjararum mempunyai penduduk dengan usia kerja yang relatif banyak, karena keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja, maka tidak sedikit penduduk yang menganggur atau bermata pencaharian tidak tetap seperti buruh bangunan, buruh tani, dagang kecil-kecilan, dan kerja serabutan. Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan dapat membantu mereka dalam hal permodalan. Secara rinci komposisi penduduk berdasarkan usia kerja dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Kerja Desa Banjararum Th 2006 No.

Kelompok Usia Kerja (tahun)

Jumlah (orang)

1

10 – 14

241

2

15 -19

1006

3

20 – 26

1258

4

27 – 40

3252

5

41 – 56

2109

6

57 - keatas

1754

Sumber data: Monografi Desa Banjararum tahun 2006

Seperti kehidupan masyarakat desa pada umumnya, di desa Banjararum pengelompokan usia kerja penduduknya dimulai pada usia 10 tahun ke atas, hal ini disebabkan karena mata pencaharian penduduknya sebagian besar di sektor informal, sehingga sepanjang mereka sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomis, mereka akan selalu melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga benar-benar sebagai unit produksi. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk akan berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan penduduk, untuk mengetahui keanekaragaman tingkat pendidikan penduduk, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan,Desa Banjararum,Tahun 2006 No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%) Lulusan Pendidikan Umum 1.

Tamat Sekolah Dasar

3309

34

2.

Tamat SMP/SLTP

2749

28

3.

Tamat SMA/SLTA

2798

29

4.

Akademik /D1 – D3

444

5

5.

Sarjana/ S1 – S3

324

4

9624

100

Jumlah Lulusan Pendidikan khusus 1.

Pondok Pesantren

-

2.

Madrasah

9

Sumber : Data Monografi desa Banjararum tahun 2006

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa penduduk Desa Banjararum mempunyai tingkat pendidikan yang relatif tinggi, meskipun untuk generasi tuanya masih ada yang lulusan Sekolah Dasar, sedang generasi mudanya sebagian besar berpendidikan menengah dan ada yang sampai pendidikan tinggi, Kemungkinan hal ini disebabkan karena letak Desa Banjararum yang relatif dekat dengan kota Yogyakarta yang menyediakan berbagai fasilitas pendidikan. Hal ini sangat potensial dalam mendukung Program Pengembangan Kecamatan, karena dalam pengelolaan dana PPK diperlukan orang-orang yang mudah menerima inovasi dalam berusaha, sehingga penduduk Desa Banjararum dapat melakukan berbagai usaha guna mendapat tambahan penghasilan. Sistem Ekonomi Faktor yang sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian suatu daerah adalah peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Ke tiga pilar ini apabila dapat bekerjasama secara sinergis akan menentukan keberhasilan perekonomian daerah tersebut. Kondisi sistem ekonomi di Desa Banjararum, dari unsur pemerintah dapat dikatakan sudah memberikan fasilitas berupa bantuan modal

bergulir bagi

masyarakat ekonomi lemah yang tergabung dalam kelompok- kelompok usaha seperti

kelompok pemanfaat PPK, Dana IDT dan lain-lain. Demikian juga pihak swasta telah berpartisipasi dalam bentuk penyediaan lapangan kerja seperti sebagai bapak angkat dalam hal pertanian, dalam arti petani yang dipandang sudah berhasil akan membimbing patani pemula dari proses pengadaan modal, pengolahan lahan sampai ke pemasaranan hasil, terutama palawija, dan cabe. Mata pencaharian penduduk Desa Banjararum relatif heterogen, hal ini disebabkan karena letak wilayahnya yang relatif strategis sehingga penduduknya mempunyai banyak pilihan mencari sumber penghidupan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut : Tabel 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Desa Banjararum, Tahun 2006 No

Mata Pencaharian

Jumlah (jiwa)

Persentase (%)

1

Karyawan ; a. Pegawai Negeri Sipil

426

6

b. TNI/POLRI

350

5

1055

14

271

3

3436

44

c. Pegawai Swasta

2

Wiraswasta/Pedagang

3

Petani

4

Buruh tani

854

11

5

Pertukangan

253

3

6

Pensiunan

868

11

7

Pemulung

-

-

8

Jasa Jumlah

209

3

7722

100

Sumber : Data Monografi Desa Banjararum tahun 2006

Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa penduduk Desa Banjararum sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, dan karyawan, sedangkan jenis mata pencaharian jasa, pertukangan, wiraswasta/dagang hampir merata. Selain itu dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan menambah dinamika perekonomian masyarakat desa

Banjararum, karena masyarakat mempunyai tambahan penghasilan, seperti yang semula bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil saja, dengan adanya pinjaman modal usaha dari PPK mereka dapat bergabung dalam kelompok untuk usaha penggemukan sapi atau mengelola tanah untuk ditanami cabe dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi atau kambing pada saat hari raya Idul Adha dan Idul fitri, masyarakat desa Banjararum membentuk kelompok penggemukan ternak sapi atau kambing, dengan cara meminjam modal dari dana Program Pengembangan Kecamatan untuk membeli ternak, dan ternak tersebut akan dipelihara dan akan dijual apabila hari raya tiba dengan cara dijual eceran dalam arti dipotong terlebih dahulu. Kebiasaan ini terjadi pada hari raya Idul Fitri, sedangkan untuk hari raya Idul Adha dijual dalam satuan perekor. Sebagai

penunjang

sistem

perekonomian

masyarakat

desa

Banjararum,

pemerintah melengkapinya dengan fasilitas perdagangan yang berupa ; 1 buah pasar dengan 12 kios, dan 11 buah toko, 53 warung, dan 21 kaki lima, sedang di bidang jasa terdapat BRI, koperasi simpan – pinjam. Di samping itu dengan adanya PPK, masyarakat yang bermata pencaharian di bidang jasa, mendapat pinjaman modal usaha, antara lain dapat digunakan untuk membeli hasil bumi dari pohonnya (nebas) untuk dijual di pasar.

Struktur Komunitas Struktur sosial pada suatu komunitas dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu : 1. Pelapisan Sosial Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, namun dapat juga terjadi dengan sengaja, disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pelapisan sosial penduduk desa Banjararum terbentuk karena adanya penghargaan terhadap hal –hal sebagai berikut: a. Kekayaan/kepemilikan barang-barang seperti bangunan rumah, mobil dan sebagainya. Orang akan memandang mereka dapat dimintai bantuan finansial sewaktu waktu dibutuhkan misalnya sebagai donatur dalam kegiatan-kegiatan

kemasyarakatan dan atau dapat menolong apabila ada yang sedang mengalami kesulitan. b. Kepemimpinan formal seperti Ketua RT, RW, Kepala Dukuh, Kepala Desa, biasanya peranannya menyangkut hal-hal yang bersifat prosedural administrasi seperti pembuatan KTP, pengesahan surat-surat yang mensyaratkan pengesahan dari KepalaDesa dan sebagainya c. Keaktifan dalam kegiatan keagamaan/kemasyarakatan, yang biasa disebut pemimpin informal, hal ini terbentuk karena adanya para pendukung yang menokohkan seseorang, seperti mereka yang memimpin suatu kelompok keagamaan (ustad), kelompok pendidikan (guru), kelompok usaha (bapak angkat), kelompok pemanfaat dana PPK dan sebagainya. d. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, masyarakat memandang mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat tertinggi, merupakan orang yang pantas dimintai saran atau sebagai tempat bertanya. e. Pekerjaan seseorang, masyarakat Desa Banjararum memandang jenis pekerjaan sebagai karyawan baik PNS, TNI/POLRI maupun swasta sebagai orang yang sudah mapan. f. Usia seseorang/pinisepuh, berdasarkan adat yang ada di Yogyakarta, masyarakat akan selalu menghormati orang yang lebih tua, dengan kata lain orangtua dianggap sebagai ”pepunden” (orang yang didudukan pada posisi di atas) Dalam kehidupan sehari-hari, pelapisan sosial tersebut tidak menimbulkan terjadinya konflik dan justru mewarnai kehidupan, interaksi sosial terjalin sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Jejaring Sosial dalam komunitas. Jejaring sosial kepemimpinan formal di tingkat desa dalam membangun hubungan dengan masyarakat terjalin melalui 26 Kepala Dukuh, 52 Ketua Rukun Warga, sedang masing-masing Rukun Warga menjalin hubungan dengan 104 Ketua Rukun Tetangga masing-masing, dan Ketua Rukun Tetangga membangun hubungan dengan warga masyarakatnya melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Jejaring sosial yang terbentuk antara pemimpin formal dan informal, terjalin dalam

bentuk komunikasi yang sifatnya informal dalam konteks kepentingan yang menyangkut persoalan kehidupan sehari hari. Dalam kaitan dengan Program Pengembangan Kecamatan, yang dikelola oleh warga masyarakat yang difasilitasi pihak Kecamatan melalui Unit Pengelola Kegiatan mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Kepala Desa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, Ketua LPMD, Kepala Dukuh, Pengurus RW, Pengurus RT, Tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga lain dari masyarakat untuk masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan adanya dana PPK pemerintah desa dapat memfasilitasi penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memiliki lahan, pemerintah desa memberi kesempatan berusaha melalui menggarap lahan kas desa dengan sistem bagi hasil. Di samping itu dari tokoh masyarakat (pemilik modal) juga memberi kesempatan berusaha melalui beternak sapi, juga dengan sistem bagi hasil. Kelembagaan Keberadaan kelembagaan sangat diperlukan masyarakat karena melalui kelembagaan ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah desa Banjararum adalah : 1. Lembaga pendidikan. Terdapat 10 buah Taman kanak-kanak (termasuk kelompok bermain), 9 buah SD/MI ( 1 buah MI. Ma’arif, 6 buah SD negeri dan 2 buah SD Muhammadyah), 1 SMP Muhammadyah, 2 buah SLTA

(1 buah SMK

Muhammadyah, 1 buah SMA negeri). Dengan tersedianya sarana pendidikan seperti tersebut di atas, menjadikan tingkat pendidikan masyarakat desa Banjararum relatif tinggi terutama untuk generasi mudanya. Di samping itu dari Program Pengembangan Kecamatan telah menyediakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu yang disalurkan melalui sekolahnya. 2. Lembaga keagamaan. Terdapat majelis taklim, remaja masjid, majelis gereja, remaja gereja, yang biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan peribadatan seperti pengajian untuk masyarakat yang beragama Islam dan sembahyangan bagi meraka yang

memeluk agama katolik. Biasanya acara ini dipakai juga sebagai ajang silaturahmi dan saling mengikatkan tali persaudaraan, melalui kelompok – kelompoknya mereka dapat memanfaatkan dana Program Pengembangan Kecamatan. 3. Lembaga perekonomian.Terdapat kelompok-kelompok simpan pinjam yang biasanya berinduk pada organisasi PKK dusun atau organisasi Rukun Tetangga, kelompok usaha bersama yang bergerak di bidang pertanian, peternakan dan dagang, Tim Pengelola Kegiatan desa, yang bertugas mengelola dana PPK di tingkat desa. Lembaga perekonomian inilah yang banyak memanfaatkan dana PPK yang disimpan pinjamkan kepada kelompok masing – masing. 4. Lembaga pemerintahan, yakni lembaga yang keberadaannya diatur oleh pemerintah pusat yakni ; Desa, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, PKK, Karang Taruna, LPMD, di mana masing-masing lembaga tersebut di atas memiliki forum untuk membahas permasalahan di lingkungan masing-masing, yang dikemas dalam bentuk arisan RT, RW, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, pertemuan PKK dan sebagainya. Lembaga – lembaga ini sering dimanfaatkan oleh warganya untuk memperoleh pinjaman dana PPK. 5. Lembaga sosial budaya. Lembaga ini biasanya muncul atas inisiatif masyarakat lokal, misalnya dalam bentuk paguyuban-paguyuban yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan (keamanan, oleh raga, kesenian dan sebagainya), sehingga di desa Banjararum terdapat kelompok ronda, kelompok bulu tangkis, tenis meja, volley ball, kelompok jantung sehat, kelompok kesenian daerah. Kelompok – kelompok ini pun juga bisa memanfaatkan dana PPK. Masyarakat desa Banjararum masih mempertahankan budaya peninggalan leluhur, seperti peringatan-peringatan dalam proses kehidupan seseorang, pada saat ada kelahiran (selapanan), memasuki masa akil baliq (khitanan), perkawinan, dan peringatan orang yang sudah meninggal dunia (tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, setahun, dua tahun dan seribu hari). Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan gotong royong (tolong-menolong) dalam bentuk sumbang-menyumbang. Masyarakat desa Banjararum juga masih memelihara budaya gotong royong seperti kerja bakti untuk kebersihan lingkungan, penjagaan keamanan lingkungan melalui ronda malam, meskipun pelaksanaan kegiatannya melalui instruksi pengurus lingkungan, tetapi

masyarakat dengan suka rela berpartisipasi dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk tenaga maupun materi (uang dan atau makanan). Dengan kesukarelaan warga berperanserta dalam kegiatan sosial, ada perasaan malu dari warga bila tidak terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus warga, apabila kegiatan tersebut diumumkan atau ada surat pemberitahuan ke masing-masing warga. Kegiatan arisan merupakan bentuk kegiatan yang sering dilakukan oleh pengurus lingkungan atau kumpulan ibu-ibu di tingkat ketetanggaan sebagai sarana bagi pertemuan warga untuk saling bersilaturahmi, seperti arisan warga RT dan RW. Kelembagaan ini sangat potensial dalam menjaga norma sosial.

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA BANJARARUM Selama ini pemerintah telah mempergunakan sistem top-down melalui sejumlah kebijakan pembangunan. Dalam perjalanan pembangunan terasa ada banyak kelemahan yang terjadi, sehingga pembangunan tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Beberapa kritik yang dilontarkan terhadap sisi kelemahan seperti terjadinya marginalisasi kemanusiaan, pengkikisan daya kemampuan dan kreativitas masyarakat, terjadinya perlakuan dan penyelesaian permasalahan kemiskinan secara seragam dengan tanpa menghiraukan persoalan secara kasual/lokal. Bertolak dari beberapa kritik tersebut akhirnya terlontar pendekatan buttom-up yang mencoba mengedepankan kepentingan arus bawah, dengan menggali aspirasi dan membuka kesempatan berkreasi serta mengartikulasikan keinginan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang kedua pendekatan tersebut, Proyek Penanggulanan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) lebih merupakan perpaduan antara top-down dan buttom-up. Kedua pendekatan ini terefleksi pada proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh dua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat. Di tingkat pusat dirumuskan kebijakan berupa Pedoman Pelaksanaan Program yang bersifat normatif disertai dengan batasan-batasan administratif. Sedangkan di bawah terjadi proses interaksi secara terpadu antara kebijakan normatif dan administratif tersebut dengan aspirasi dan kreativitas masyarakat selaras dengan kasus maupun potensi yang dimiliki. Proses interaksi ini berlangsung dalam forum Musyawarah Dusun (musdus), Musyawarah Desa (musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD). Melalui interaksi tersebut terjadilah, mekanisme pengkajian produk kebijakan dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kepentingan lokal. Dari proses interaktif tersebut dapat dirumuskan dan ditetapkan teknis operasionalnya, sehingga muncul sebuah kebijakan teknis yang mengakomodasi persoalan-persoalan lokal, sehingga bentukbentuk kegiatannya berintikan muatan lokal yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Produk kebijakan pemerintah yang terbentuk melalui pendekatan campuran (mixed approach) saat ini cukup tepat untuk digunakan. Bentuk campuran dua

pendekatan top-down dan buttom-up dapat mengakomodasi persoalan lokal yang dihadapi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian baik kepentingan pemerintah yang berskala nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat maupun kepentingan lokal masyarakat dapat dipadukan dalam bentuk kegiatan yang nyata, dan bermanfaat secara langsung. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena ; Pertama sifat program menjadi fleksibel, sehingga mampu merespon dan menampung kepentingan pembangunan masyarakat secara kasuistik. Kedua masyarakat yang sudah cukup kritis perlu mendapatkan ruang yang lebih leluasa untuk melakukan problem solving melalui diskusi atau musyawarah, sehingga bentuk kegiatan yang diputuskan adalah produk lokal. Dengan demikian masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab atas berhasil tidaknya program. Disinilah peran serta atau partisipasi masyarakat sebagai komponen penting dalam proses pemberdayaan. Program tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dan penyempurnaan dari program-program sejenis yang lebih dahulu dilaksanakan, namun di lapangan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses pemberdayaan masyarakat terutama pada lembaga lokal yang tidak kuat dan tidak sustainable, sehingga menghambat keberhasilan program. Untuk mengetahui program apa yang sesuai dengan kebutuhan masayarakat perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap program-program tersebut. Program pengembangan masyarakat yang dievaluasi di desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan proyek pemerintah yang berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan. Instansi pelaksana (executing agency) atau penyelenggara kegiatan adalah Direktorat jenderal Perumahan dan Pemukiman

Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah dan sumber dana program P2KP

berasal dari pemerintah (APBN) dan pinjaman luar negeri (Bank Dunia). Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh program P2KP adalah melalui kelembagaan, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelaksanaan dan pengelolaan program P2KP dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengguna dana atau pemanfaat. Adapun tujuan dari program P2KP adalah : 1. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. 2. Mendorong kepada pemerintah daerah untuk makin tanggap memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat. 3. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat miskin , terutama dalam pelayananpelayanan pendanaan, sosial serta sarana dan prasarana. Program dana bergulir P2KP ditujukan bagi pengembangan usaha yang mampu membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Ketika awal program, kelompok sasaran program dana bergulir yang dilaksanakan oleh BKM Desa Banjararum adalah masyarakat atau rumah tangga miskin yang akan memulai usaha baru dan masyarakat yang telah memiliki usaha. Namun karena masyarakat yang baru memulai usaha banyak terjadi kemacetan, pengurus BKM menetapkan bahwa kelompok sasaran yang layak memperoleh bantuan modal (pinjaman) adalah pemilik usaha yang telah berjalan dan mampu menyediakan syarat agunan. Hal tersebut dilakukan agar dana bantuan lancar dan dapat disalurkan kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan pinjaman.

Pengelolaan Program P2KP di Desa Banjararum Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Desa Banjararum pada tahun 2003 sebesar Rp.

194.000.000,00. dan digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, melalui pinjaman modal usaha dengan jasa pinjaman sebesar 18 % per tahun. Proses pelaksanaan

pinjaman melalui beberapa tahap yakni : masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat mengajukan usulan atau proposal pinjaman kepada BKM melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK). Pendekatan kelompok yang dilakukan program P2KP merupakan upaya pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat, seperti dalam hal pembuatan perencanaan melalui pengajuan usulan/proposal dan pengelolaan dana. Setelah diteliti kelayakan besarnya pinjaman oleh Unit Pengelola Keuangan, selanjutnya dibawa ke rapat BKM dan usulan tersebut akan diseleksi kembali dengan melihat skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia. Setelah proses penyeleksian dilakukan dan memenuhi syarat, BKM mencairkan dana untuk KSM yang disetujui.Untuk menentukan besarnya pinjaman ada ketentuan bagi peminjam yang baru pertama kali pinjam boleh meminjam maksimum Rp. 500.000,00, kemudian untuk perguliran berikutnya, apabila pembayarannya lancar selanjutnya besarnya pinjaman bisa meningkat begitu seterusnya, bahkan ada yang sampai Rp.25.000.000,00 untuk satu KSM dengan jumlah anggota 8 orang. Pengguliran dana program P2KP yang dilakukan BKM Desa Banjararum sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dari modal Rp.194.000.000,00, secara kumulatif telah bergulir sebesar Rp.1.238.000.000,00. Jumlah sebesar ini sudah termasuk tambahan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp. 27.200.000,00. Mengenai penggunaan jasa pinjaman sebesar 18% per tahun ditentukan sebagai berikut : 50% digunakan untuk operasional BKM termasuk pemberian Insentive Pengembalian Tepat Waktu (IPTW), 30% untuk pemupukan modal, 10% untuk Sosial (membantu Posyandu), 8% untuk membantu pembangunan fisik (korban gempa), 2% untuk cadangan apabila terjadi resiko.Semua ini dikelola oleh sebuah Tim yang terdiri dari : Koordinator BKM

: Jaswaldi

Unit Pengelola Keuangan Manager

: Suryanti

Kasir

: Tutiek

Unit Pengelola Lingkungan : Sanijo Unit Pengelola Sosial

: Suyono

Anggota BKM sebanyak 11 orang

Dari hasil wawancara dengan pengurus BKM

diperoleh informasi bahwa

pelaksanaan program P2KP yang dimulai tahun 2003 merupakan program pemberdayaan masyarakat setelah PPK, sehingga didalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dalam hal menyeleksi calon peminjam. Seperti penuturan ibu Ttk (kasir BKM) berikut ini : ”Untuk memutuskan pengajuan pinjaman disetujui atau tidak, kami juga bekerja sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa PPK, terutama dalam hal pemberian informasi tentang calon peminjam, hal ini kami lakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan program”. Meskipun demikian masih saja terjadi tunggakan yang relatif besar yakni Rp.27.500.000,00.Untuk mengatasinya bagi penunggak akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya tunggakan, sedang prosesnya dilakukan pemberian peringatan, penagihan, pemanggilan untuk mendapatkan kejelasan tentang kesanggupan membayar, pada akhirnya mereka akan tertutup akses fasilitas pinjaman. Dari beberapa kasus di KSM kebanyakan tunggakan justru dilakukan oleh ketua kelompok yakni anggota sudah mengangsur lewat ketua kelompok, tetapi oleh ketua kelompok tidak disetorkan ke BKM, melainkan dipakai untuk keperluan pribadi, sehingga pada saat anggota akan meminjam kembali karena merasa sudah lunas, ternyata tidak bisa, akibatnya kelompok macet dan sebelum ketua kelompok dapat melunasi anggota akan tertutup akses pinjamannya.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dilihat dari segi bentuk dan muatannya, kebijakan program PPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat lebih merupakan bingkai program yang memfasilitasi terjadinya forum demokrasi dalam menentukan jalan keluar atas persoalan-persoalan lokal. Wujud paling teknis dari program ini berupa bentuk dan jenis kegiatan, sistem manajemen kegiatan, mekanisme kerja, dan besarnya dana serta tenaga yang dialokasikan pada setiap kegiatan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, yang diselaraskan dengan kemampuan kelompok masyarakat untuk membangun aktivitas ekonomi produktif. Program Pengembangan Kecamatan, dinilai dari sudut pandang pendekatan yang dipergunakan dalam merumuskan kebijakan, setapak lebih maju dibandingkan dengan

program-program pengentasan kemiskinan yang lain. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi partisipasi nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan cukup diperhitungkan. Dengan demikian konsep pembangunan pemberdayaan masyarakat sudah terekspresikan melalui proses dinamis yang terjadi dalam musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Konsep fasilitator mulai muncul di dalam program, sekaligus merupakan pertanda bahwa agen-agen pembangunan menempatkan masyarakat sasaran program sebagai subyek (pelaku) pembangunan, baik dari perencanaan operasional, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan sampai dengan evaluasi dan pelestarian program. Sedangkan pemerintah dan agen-agen pembangunan yang lain berposisi sebagai fasilitator. Rancangan kebijakan seperti ini akan mempunyai peluang lebih besar untuk memberdayakan masyarakat.

Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kalibawang merupakan salah satu dari 10 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mendapatkan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kecamatan Kalibawang mendapatkan dana PPK sejak digulirkannya PPK secara nasional pada tahun 1998/1999 dengan dana sebesar Rp. 500.000.000-, tahun 2000 sebesar Rp.750.000.000,- dan tahun 2001 sebesar Rp.750.000.000,- Keseluruhan dana bantuan PPK selama tiga tahun tersebut digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Dari hasil jasa perguliran dana yang digunakan untuk membangun prasarana dan sarana ekonomi serta kegiatan pelatihan ketrampilan usaha bagi masyarakat miskin. Karena keberhasilan dalam pengelolaan PPK selama tiga tahun yang ditandai dengan berkembangnya dana PPK, maka pada tahun 2002 Kecamatan Kalibawang merupakan satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang mendapat reward/ganjaran sebesar Rp. 750.000.000,- dari pemerintah pusat. Untuk mengelola dan pengguliran dana PPK ditempuh mekanisme seperti dalam Gambar 2 berikut ini :

Gambar 2 : Bagan Mekanisme Pengelolaan Dana dan Perguliran Dana PPK di Kecamatan Kalibawang. MAD

Tim Verifikasi

UPK LPMD Musyawarah Desa Musyawarah Dusun

Tim Pelaksana Desa

Kelompok Masyarakat

Keterangan : PengajuanUsulan Pendelegasian Pencairan Konsultasi Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kalibawang Di sini dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pengguliran dana PPK, diawali dari pihak pemanfaat dana PPK yang tergabung dalam kelompok mengajukan proposal yang berisi identitas, dan besarnya pinjaman. Kemudian ketua kelompok akan membawa usulan tersebut ke musyawarah dusun. Hasil dari musyawarah dusun kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa, yang akhirnya diseleksi oleh Tim Verifikasi kemudian UPK menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD). Semua usulan yang masuk sangat ditentukan oleh forum tersebut. Dari hasil MAD hari berikutnya dana dapat dicairkan melalui Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang akan diteruskan ke ketua kelompok, kemudian ketua kelompok akan membagikannya kepada anggota.

Pengelolaan Dana PPK Di Tingkat Desa Banjararum

Desa Banjararum merupakan salah satu dari empat desa yang ada di wilayah Kecamatan Kalibawang, yang mempunyai pedukuhan paling banyak yakni 26 pedukuhan, dengan 49 kelompok penerima manfaat, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana PPK juga relatif banyak. Inilah alasan mengapa desa Banjararum dipilih sebagai lokasi dalam kajian ini. Seperti desa-desa lain yang berada di wilayah

Kecamatan Kalibawang,

pengelolaan dana PPK di desa Banjararum telah dimodifikasi dengan gagasan masyarakat yang berupa, pemanfaatan dana untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga secara keseluruhan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang berupa kegiatan ekonomi simpan pinjam dan non simpan pinjam. Dari jasa simpan pinjam tersebut dikelola untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, serta pelatihan bagi penduduk yang belum mempunyai usaha, pembuatan jalan dusun, dan membiayai kegiatan operasional. Mengenai prosedur peminjaman harus melalui kelompok, baik kelompok yang sudah ada (PKK dusun, dasa wisma, karang taruna dan sebagainya) maupun kelompok baru dengan catatan kelompok tersebut sudah berjalan minimal satu tahun. Mengenai besarnya jasa pinjaman ditentukan sebagai berikut ; pada awalnya 20%, kemudian turun menjadi 18% dan saat ini menjadi 16% per tahun Seperti apa yang dituturkan oleh Bendahara Tim Pelaksana Desa (ibu Krn) sebagai berikut : ”Untuk penentuan besarnya jasa pinjaman di tingkat kelompok sangat bervariasi ada yang tetap menarik jasa pinjaman 20% dengan pertimbangan yang 4% masuk kas kelompok yang akan digunakan untuk kepentingan bersama. Ada yang menarik 18%, karena yang 2% untuk tambahan tabungan dan ada yang tetap menarik 16%, ini semua sangat tergantung pada hasil kesepakatan kelompok”. Sedang prosedur pengajuan pinjaman dengan mengajukan proposal yang berisi identitas peminjam dan besarnya pinjaman yang kemudian mendapat pengesahan dari ketua kelompok. Kelompok membuat rincian jumlah pinjaman masing-masing anggota yang akan dibawa ke musyawarah dusun (musdus) dari musdus dibawa ke musyawarah

desa

(musdes) kemudian akan masuk ke tim verifikasi dan penentuan terakhir di

musyawarah antar desa ( MAD). Setelah disetujui forum dana segera cair,

ketua

kelompok dapat mengambil melalui Tim Pelaksana Kegiatan desa yang pada akhirnya sampai di tangan anggota kelompok. Dalam mengelola dana PPK Kecamatan Kalibawang telah melakukan berbagai strategi pengendalian antara lain dengan memberikan sangsi denda sebesar 5% dari jumlah angsuran bagi penunggak dan memberikan reward (ganjaran) bagi peminjam yang dapat mengangsur tepat waktu dengan istilah IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) sebesar bunga satu kali angsuran untuk setiap tahunnya. Di samping itu juga diadakan pendampingan kelompok, meskipun masih terbatas pada kelompok yang bermasalah yakni berupa penagihan dan membantu mencarikan jalan keluarnya, dan apabila ada yang terpaksa belum dapat membayar sampai bertahun tahun, terpaksa kelompok menyerahkan urusannya ke Tim Pelaksana Desa, kalau belum juga dapat diselesaikan akan dibantu Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan. Di sini akan dipelajari penyebab pemanfaat dana PPK tidak dapat mengembalikan pinjamannya, kalau penyebabnya karena musibah seperti gagal panen, atau bangkrut dalam berdagang, maka akan dibuat penjadwalan ulang dalam mengangsur dalam arti setiap bulan harus mengangsur berdasarkan kemampuan yang bersangkutan dan tanpa dikenai bunga dan sangsi dalam arti hanya mengembalikan pokok pinjaman sampai lunas, kemudian setelah lunas dapat pinjam kembali. Seperti apa yang dialami ibu Smrh (40tahun) mempunyai 2 anak dan bersuamikan seorang sopir, yang pada tahun 1998 pinjam dana PPK sebesar 1 juta yang digunakan untuk berdagang (membuka warung di rumahnya yang kebetulan letaknya strategis) dan berhasil, kemudian setelah lunas pinjam lagi 3 juta, karena usahanya semakin berkembang maka setelah lunas pinjam lagi 5 juta dapat dikembalikan tepat waktu, kemudian pinjam lagi 5 juta tetapi karena musibah yakni suaminya yang berprofesi sebagai sopir mengalami kecelakaan lalulintas sehingga ibu Smrh harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, di samping itu juga dagangannya sebagian dihutang oleh beberapa tetangganya, maka ibu Smrh yang baru mengangsur sebanyak 4 kali kemudian berhenti tidak dapat mengangsur, semua barang dagangan habis untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Setelah beberapa tahun tidak mengangsur, maka ibu Smrh mendapat pembinaan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Banjararum, yakni ibu Smrh yang kemudian mempunyai usaha menggoreng ayam yang dititipkan di 5 tempat angkringan dengan penghasilan sekitar 20 – 30 ribu /hari dan suami berdagang kayu bakar dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,-/ 3 – 5 hari. Untuk mengembalikan pinjaman dana PPK ibu Smrh mengangsur Rp. 100.000,- setiap bulannya, dengan harapan apabila sudah lunas akan meminjam kembali untuk membuka warung seperti semula. Mekanisme pengajuan pinjaman dan pembayaran angsuran Dalam upaya mencapai tujuan PPK salah satu aspek kegiatannya adalah penyaluran dana pinjaman kepada kelompok-kelompok yang mengajukan pinjaman. Penyaluran dana pinjaman tersebut tetap mengedepankan aspek pemberdayaan pada tingkat kelompok, dengan mekanisme pengangsuran dan pembayaran sebagai berikut : 1. Anggota kelompok mengajukan pinjaman atau membayar angsuran melalui pengurus kelompok. 2. Pengurus kelompok mengajukan daftar pengajuan pinjaman anggota atau menyerahkan uang dan daftar pembayar angsuran anggota kelompok kepada Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa 3. Tim Pelaksana Kegiatan Desa mengajukan rincian pinjaman atau menyetorkan uang angsuran kelompok kepada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan 4. Jadwal pembayaran angsuran khusus desa Banjararum telah disepakati 1 hari kerja dalam 1 bulan yaitu setiap tanggal 22 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila tanggal 22 jatuh pada hari Jum’at, maka pelaksanaan angsuran dilaksanakan pada hari sebelumnya yaitu Kamis b. Apabila tanggal 22 jatuh pada hari Sabtu atau Minggu maka pembayaran angsuran dilaksanakan pada hari Senin Pencairan dana pinjaman biasanya dilakukan setelah Musyawarah Antar Desa (MAD), dengan mekanisme kebalikan saat pengajuan yakni dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan turun ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa kemudian masing-masing pengurus kelompok mengambil di kantor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, yang pada akhirnya akan dibagikan kepada anggota kelompok. Mengenai besarnya pinjaman sesuai yang di sepakati pada saat Musyawarah Antar Desa.

Dalam rangka pelaksanaan PPK, seluruh kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa mendapatkan dana dari dana operasional TP PPK. Sumber dana operasional TP PPK terdiri dari dana keuntungan (jasa pinjaman), dana 0,5% dan dana denda. Dana 0,5% adalah dana yang berdasarkan keputusan MAD merupakan dana yang dialokasikan sebagai insentif bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan dana denda adalah dana yang dikenakan kepada kelompok yang pembayaran angsurannya tidak tepat waktu maupun tidak sesuai jumlahnya. Denda bagi kelompok yang tidak tepat pembayaran angsurannya adalah 5% dari jumlah tertunggak. Dari denda 5% disetor ke UPK 2% sedangkan 3% untuk TPK Desa. Maksud dari pemberian denda ini supaya pemanfaat dana PPK berusaha mengangsur tepat waktu, selain denda juga diberlakukan pemberian reward (ganjaran) bagi mereka yang dapat mengangsur tepat waktu yakni pengembalian bunga satu kali dalam satu tahun, pemberian kaos, dan kalender. Semua ini dilakukan sebagai upaya preventif maupun represif untuk keberhasilan PPK. Selain itu masih banyak upaya yang dilakukan seperti ; 1. Selektivitas yang diperketat bagi calon pemanfaat dana PPK 2. Pembinaan terhadap kelompok yang bermasalah 3. Pemanggilan terhadap pengurus/anggota kelompok bermasalah 4. Mengadakan perjanjian ulang dengan disertai pembayaran sebesar 10% dari besarnya tunggakan dan sisanya diangsur maksimal 12 kali dalam 1 tahun serta masih diikuti dengan pemberian jaminan yang berujud surat-surat penting (BPKB,Akte Tanah) Walaupun demikian dalam pengelolaan dana PPK masih saja ditemui banyaknya tunggakan, dan berdasarkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2006 besarnya tunggakan yang sudah jatuh tempo Rp. 431.210.693,Menurut bendahara Tim Pelaksana Kegiatan desa tunggakan sebesar itu terjadi sejak awal pengguliran dana PPK, sekitar tahun 1999. Hal ini terjadi karena dana yang tersedia relatif besar dan diupayakan semua dipinjamkan, maka kurang selektif dalam menyetujui besarnya pinjaman maupun calon peminjam. Di samping itu adanya anggapan bahwa dana tersebut hibah dari pemerintah sehingga ada sebagian warga masyarakat yang tidak mempedulikan keberlangsungan perputaran dana, dan ini oleh pengurus dianggap penyebar virus bagi warga yang lain. Berdasarkan pengalaman

tersebut, maka pengurus dalam mengajukan calon peminjam lebih hati-hati, dan sampai sekarang masalah penunggak masih terus ditangani dengan berbagai cara dengan melihat kasus per kasus, penanganan mereka yang memang baru terkena musibah seperti gagal panen atau bangkrut akan berbeda dengan mereka yang memang punya karakter bandel (menomor duakan urusan mengangsur pinjaman). Perguliran Dana PPK Untuk melihat perkembangan perguliran dana PPK selama tahun 1999 – 2006 dapat dilihat dari rekapitulasi data yang diambil dari laporan pertanggung jawaban akhir tahun 2006 sebagai berikut : Gambar 3. Perguliran Dana PPK Desa Banjararum tahun 1999-2006

Volume pinjaman (dalam satuan ribuan)

1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1998

1999

2000

2001

2002 2003 Tahun

2004

2005

2006

2007

Besarnya dana yang dipinjam oleh kelompok-kelompok yang berada di desa Banjararum dari tahun ke tahun relatif dinamis. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi yang ada, seperti yang diceritakan oleh Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Desa bahwa pada awal perguliran dana PPK ketersediaan dana belum begitu besar dan tingkat sosialisasi program belum merata, sehingga pemanfaat dana masih terbatas. Tahun-tahun berikutnya mulai ada peningkatan terutama pada tahun 2000 dan tahun 2001 menunjukkan peningkatan yang relatif tinggi, dimana dana PPK sudah mulai berkembang ditambah dengan reward (ganjaran) yang diperoleh sebesar Rp. 750.000.000,-. Ternyata prestasi yang diperoleh juga berdampak yakni semakin besar pula tunggakan, sehingga pada tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami penurunan akibat terjadinya kredit macet, sehingga mulai saat itu ada suatu ketentuan yang bertujuan

menyeleksi calon peminjam dari tingkat kelompok dan lebih luwes dalam menerima angsuran. Dulu kalau jumlahnya belum penuh angsuran tidak diterima, sekarang terkumpul berapapun pengurus kelompok akan menerimanya, bahkan ada ketua kelompok yang menutup lebih dahulu kalau sudah batas waktunya, dengan harapan kelompok dapat menerima Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).Dan sejak saat itu yakni tahun 2005 mulai menunjukan kenaikan dan pada tahun 2006 menunjukan sedikit penurunan. Dana Pembangunan Sarana Prasarana Dana Pembangunan sarana prasarana adalah dana keuntungan PPK yang dialokasikan sebagai stimulan pembangunan pada tingkat dusun. Selama tujuh kali tutup buku mendapat dana sebesar Rp. 154.663.662,- dengan perincian sebagai berikut : Tutup buku I tahun 2000 sebesar

Rp. 11.493.196,-

Tutup buku II tahun 2001 sebesar

Rp.

9.528.920,-

Tutup buku III tahun 2002 sebesar Rp. 24.998.905,Tutup buku IV tahun 2003 sebesar Rp.

13.125.000,-

Tutup buku V tahun 2004 sebesar Rp.

32.997.022,-

Tutup buku VI tahun 2005 sebesar Rp.

31.341.366,-

Tutup buku VII tahun 2006 sebesar Rp.

31.179.253,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini : Gambar 4. Dana Pembangunan Sarana Prasarana Desa Banjararum

SHU

Tahun 2000-2006 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1999

2000

2001

2002

2003 Tahun

2004

2005

2006

2007

Dana tersebut diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha (SHU) Program Pengembangan Kecamatan Kalibawang. Berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) berhasil diputuskan beberapa ketentuan sebagai berikut : Lima puluh persen (50%) SHU dibagi rata untuk tiap desa dan sisanya 50% lagi dengan sistem kompetisi (perebutan). Sistem tersebut berdasarkan bunga dan denda yang berhasil dikumpulkan desa dengan perimbangan besarnya tunggakan.Dari dana tersebut dibagikan kepada tiap-tiap dusun yang mengacu pada hasil Musdus dengan ketentuan 50% dibagi rata tiap dusun dan 50% dengan sistem kompetisi tiap-tiap dusun dengan perimbangan besarnya bunga dan tunggakan kelompok-kelompok pemanfaat dana PPK yang berada di dusun tersebut. Pembangunan sarana prasarana yang dibiayai dari dana PPK ternyata dapat memancing swadaya masyarakat lebih besar dari dana PPK itu sendiri. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana yang didanai PPK sangat tinggi. Berkaitan dengan pencairan dana PPK fase III (Pasca Bencana) dana tersebut baru dapat dicairkan apabila dapat menurunkan tunggakan minimal 5% dari seluruh tunggakan. Karena waktu yang mendesak dan sukar dapat terpenuhi (sebesar kurang Rp. 20.000.000,-) dan demi menyelamatkan dan terlaksananya semua kegiatan yang akan didanai PPK pasca bencana, maka Tim Pelaksana Kegiatan Desa Banjararum memberanikan diri untuk mengurangi tunggakan tersebut dengan mencairkan dana sarana prasarana yang belum dicairkan sebesar Rp. 23.652.915 dan beban tersebut akan ditanggung oleh dusun-dusun yang akan diputuskan pada musyawarah desa (musdes) pada bulan-bulan yang akan datang baik teknis maupun ketentuan yang lain Dana Sosial Tim Pelaksana Kegiatan tingkat desa Banjararum melalui LPMD telah menyalurkan dana bagi kepentingan yang bersifat sosial yaitu bantuan terhadap korban bencana alam dan pembinaan dusun.. Dana yang disalurkan untuk kepentingan tersebut berasal dari dana operasional LPMD. Dana pembinaan sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pedukuhan dan Rp. 1.950.000,- untuk bantuan administrasi KKLKMD. Tiap pedukuhan menerima dana pembinaan sebesar Rp. 75.000,- selain itu dalam kurun waktu tahun 2006 dana sosial yang dialokasikan dalam RAPB yang diperuntukan untuk bantuan kecelakaan

dan atau kematian (bagi pelaku PPK) sebesar Rp. 500.000,- belum digunakan, dengan alasan belum adanya kriteria yang jelas tentang penggunaan dana sosial tersebut. Selain itu Tim Pelaksana Kegiatan Desa pada tahun 2006 telah menerima usulan pelatihan bagi kelompok pembuatan minyak kelapa untuk 20 orang dan kelompok peternak ayam buras sebanyak 20 orang Keikutsertaan dalam kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan Kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masih sangat terbatas, yakni baru dapat melibatkan anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa, dan beberapa pengurus kelompok saja. Mengenai bentuk kegiatannya antara lain : 1. Mengikuti pelatihan manajemen organisasi yang diselenggarakan oleh PPK maupun LPMD 2. Mengikuti pelatihan administrasi keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan PPK 3. Mengadakan cross cek tentang catatan angsuran kelompok bersama UPK 4. Bersama UPK mengadakan kursus/ pelatihan pembuatan minyak goreng dengan sistem fermentasi, emping melinjo, krupuk, anyam-anyaman dan ternak buras serta pertanian.

Musyawarah Desa Forum ini dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah LPMD yang diadakan setiap bulan antara tanggal 5 sampai tanggal 10. Forum ini berfungsi sebagai tempat menampung, dan menyalurkaan aspirasi warga serta untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan PPK termasuk pengusulan pinjaman dana oleh warga dan pemecahan masalah yang ada secara bersamasama. Dalam musyawarah desa dihadiri oleh : 1. Lurah Desa 2. Tim Koordinasi PPK desa 3. Ketua Umum LPMD selaku penanggung jawab PPK di desa 4. Pengurus LPMD, Pengawas serta Tim Koordinasi 5. Kepala-Kepala Dukuh

6. Ketua/wakil KKLKMD 7. Wakil-wakil kelompok Setiap penyelenggaraan musyawarah desa dihadiri sekitar 40 – 50 orang, sehingga cukup mewakili kepentingan warga. Kesimpulan Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat Berdasarkan

hasil

evaluasi

program

yang

dilakukan

terhadap

Proyek

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kelompok sasaran program pengembangan masyarakat baik program P2KP maupun PPK adalah para pemilik usaha yang sudah berjalan untuk mengembangkan usahanya. Secara umum tanggapan masyarakat atas kedua program sangat positif. Hal tersebut tampak dari besarnya peranserta masyarakat dalam memanfaat kedua program. 2. Penetapan pemilik usaha sebagai sasaran pada kedua program menyebabkan program belum menyentuh masyarakat miskin, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga program belum mampu memecahkan permasalahan pengangguran dan keluarga miskin. 3. Peran program dalam mengangkat masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan belum terwujud. Anggota hanya sekedar penerima atau pelaksana program yang berjalan sendiri-sendiri setelah menerima bantuan. Keterlibatan anggota (peminjam) dalam pengambilan keputusan sangat kurang. Hal ini tampak dari sikap anggota yang selalu menyerahkan semua urusan kelompok kepada ketua. 4. Proses pembelajaran masyarakat dalam kegiatan dana bergulir, dimana masyarakat mampu merencanakan dan mengelola dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan belum terwujud pada kedua program Pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Desa, hanya menerima usulan warga, mengadakan verifikasi dan memutuskan usulan. Setelah dana cair pengurus tidak melakukan pemantauan kesesuaian penggunaan dana pinjaman dengan kemampuan mengangsur.

5. Kurangnya sosialisasi yang mendalam tentang program baik kepada anggota kelompok maupun masyarakat pada umumnya menyebabkan pemahaman tentang program hanya sekedar proses peminjaman, penyaluran dan pengembalian dana pinjaman saja. 6. Keterlibatan kepala dusun, kepala desa terhadap kedua program hanya terjadi pada awal perguliran dana, yaitu ketika sosialisasi dan proses peminjaman saja. Sementara keterlibatan untuk pengawasan atau tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan kegiatan sangat kurang. Masih ada anggapan dari pengurus lingkungan bahwa tanggungjawab kegiatan ada di pengelola program, padahal dalam PPK terdapat pengembalian jasa pinjaman untuk dusun. Dari hasil evaluasi program pengembangan masyarakat di atas, meskipun kedua program memiliki kesamaan, namun Program Pengembangan Masyarakat (PPK) lebih dapat memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dan dapat menghidupkan kembali forum-forum komunikasi pembangunan seperti musyawarah dusun, musyawarah desa yang dulunya tidak dapat berjalan rutin, dengan adanya PPK dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga aspirasi masyarakat untuk kemajuan wilayahnya dapat tersalur, meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada saat musyawarah dusun yang diselenggarakan setiap bulan untuk membahas pengajuan pinjaman dana PPK yang harus ditanda tangani Kepala Dusun dan membahas rencana penggunaan dana PPK dari pengembalian jasa pinjaman yang biasanya untuk pembangunan sarana prasana dusun. Atas dasar hasil evaluasi tersebut, maka kajian ini lebih mendalami Program Pengembangan Kecamatan, khususnya pada organisasi Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan Kelompok Pemanfaat dana PPK agar dapat efektif dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan.

EFEKTIVITAS KELOMPOK Efektivitas kelompok diukur dari sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya, untuk itu terlebih dahulu perlu dideskripsikan pengelolaan kelompok baik bagi kelompok Rukun Tetangga ”78” maupun kelompok UsahaBersama ”Semangka”.

Kelompok Rukun Tetangga ”78” Terbentuknya kelompok didasarkan adanya Program Pengembangan Kecamatan yang memberikan penawaran pinjaman dana untuk modal usaha. Hal ini ditanggapi secara positif oleh beberapa orang yang kebetulan pada waktu itu memang membutuhkan dana untuk usaha, dengan pertimbangan pengurusannya mudah, tanpa anggunan, dan dapat meminjam dalam jumlah yang relatif besar. Karena adanya beberapa kemudahan itulah maka mereka bergabung membentuk kelompok. Kelompok ini tidak dapat berdiri sendiri, karena dalam persyaratannya harus kelompok yang sudah berumur minimal satu tahun, maka kelompok ini menggunakan payung organisasi Rukun Tetangga 78, sehingga nama kelompoknya adalah kelompok Rukun tetangga ”78”. Jumlah anggota sekitar 8 sampai 10 orang, dengan mata pencaharian bervariasi seperti pedagang barang bekas (rongsokan), gabah (padi), material, dan tukang kayu. Kelompok Rukun Tetangga ”78” berdiri dari tahun 1999 sampai sekarang, dan telah terjadi pergantian pengurus sebanyak dua kali yakni tahun 1999 – 2005 dan tahun 2005 sampai sekarang. Susunan pengurus tahun 1999 – 2005 adalah : Ketua

: Widi

Sekretaris

: Mulyono

Bendahara

: Muryadi

Meskipun telah dibentuk kepengurusan, tetapi dalam pelaksanaannya semua urusan kelompok di jalankan ketua, anggota tahunya beres, asal setiap bulan dapat mengangsur sesuai dengan aturan yang disepakati, seperti apa yang dijelaskan oleh bp. Grn yang menjabat sebagai ketua kelompok (2005) sebagai berikut : ”Berdasarkan hasil kesepakatan anggota, uang kas diperoleh dari sisa angsuran misalnya setiap pinjam Rp.1.000.000,- anggota mengangsur Rp. 100.000,- selama 12 bulan, padahal dalam ketentuannya jasa pinjaman ditentukan 16% pertahun, sehingga setiap tahun kelompok mempunyai dana cadangan sebesar Rp.40.000,per sejuta. Rata–rata kelompok mencairkan dana sekitar Rp.30.000.000,- per

tahunnya. Jadi uang kas yang terkumpul untuk setiap tahunnya sejumlah 30 x Rp.40.000, = Rp.1.200.000,- dan masih ditambah dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu yang besarnya 1 x jasa pinjaman per tahunnya, yakni 30 x Rp. 160.000,- = Rp.4.800.000,-. Untuk setiap akhir pelunasan angsuran terkumpul dana kelompok sejumlah Rp.1.200.000 + Rp.4.800.000,- = Rp.6.000.000,kemudian dibagikan kepada anggota berdasarkan besarnya pinjaman per satu juta”. Besarnya pinjaman rata – rata Rp.2.500.000,- - Rp.5.000.000,- sesuai dengan kemampuan mengangsur masing – masing anggota. Penggunaannya pun menjadi urusan masing – masing anggota dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, dengan pertimbangan tanggal 22 uang yang sudah terkumpul harus disetor ke bendahara Tim Pengelola Kegiatan Desa. 2. Anggota diwajibkan datang pada saat verifikasi dan pencairan dana yang biasanya bertempat di rumah ketua kelompok. Setelah proposal kelompok tiba di UPK kemudian Tim Verfikasi mendatangi kelompok untuk mengadakan klarifikasi rencana penggunaan dana PPK, dan membuat perkiraan tentang kemampuan mengangsur anggota kelompok.Selain dua kali pertemuan kelompok seperti tersebut di atas, kelompok Rukun Tetangga ”78” tidak mengadakan pertemuan bulanan, karena uang angsuran dapat diserahkan langsung di rumah ketua atau diserahkan pada saat pertemuan rutin tingkat RT yang diselenggarakan setiap minggu legi. Di tingkat RT inilah ajang komunikasi dan saling tukar infomasi antar warga terjadi. Ketua RT sekaligus memonitor pengelolaan kelompok. Aturan tersebut dari tahun ke tahun berjalan lancar, sampai pada tahun 2005, terjadi penyalah gunaan dana angsuran yakni uang angsuran anggota tidak disetorkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa, tetapi digunakan untuk keperluan pribadi ketua sampai pada saat pembagian uang kas yang biasanya berfungsi sebagai dana cadangan apabila ada anggota yang belum dapat mengangsur tepat waktu dan akan dibagi sebagai tabungan anggota pada akhir angsuran ternyata tidak bisa dibagi karena uangnya tidak ada.Masalah ini kemudian ditangani oleh Tim Pelaksana Desa, kelompok sempat berhenti selama 3 bulan, setelah masalah dapat diselesaikan, maka dibentuk kepengurusan baru tahun 2005 - sekarang dengan susunan sebagai berikut ; Ketua Kelompok : Giran Ambyah

Sekretaris

: Tukimin

Bendahara

: Tjipto Madyo

Dengan tetap menjalankan aturan kelompok yang dibuat terdahulu, yang menarik dari kelompok ini adalah anggota selalu berusaha menutupi kesalahan ketua lama, yakni mereka mengatakan pergantian ketua disebabkan karena kesibukan ketua sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sebagai ketua. Mengenai perkembangan performa kelompok termasuk statis, hal ini dapat dilihat dari awal berdiri sampai sekarang jumlah anggota, dan besarnya jumlah pinjaman tidak banyak perubahan. Umur dari kelompok ini dapat dikatakan hanya satu tahun karena setelah angsuran lunas, maka anggota boleh melanjutkan menjadi anggota kelompok, atau berhenti atau ganti orang lain yang masuk menjadi anggota baru, sehingga keanggotaannya silih berganti. Oleh karena tujuan kelompok adalah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan mudah, maka dengan ketentuan yang ada, dirasa sudah cukup terpenuhi.

Efektivitas Kelompok Rukun Tetangga ”78” Untuk mengamati efektivitas kelompok dilihat dari prinsip – prinsip kerja sama yang efektif yakni; suasana kelompok, kepemimpinan bergilir, perumusan tujuan, fleksibilitas, mufakat, kesadaran kelompok dan penilaian yang kontinu. 1. Suasana kelompok Kedekatan tempat tinggal yakni lingkup rukun tetangga (RT), merupakan salah satu alasan terbentuknya kelompok dalam mencapai tujuan bersama yakni memperoleh pinjaman modal usaha dan dapat membayar angsuran dengan lancar. Meskipun penggunaannya

sendiri-sendiri, tetapi kelompok mempunyai dana cadangan yang

dikumpulkan dari pembulatan uang angsuran anggota yang berfungsi sebagai sarana mengatasi masalah apabila ada anggota yang belum dapat membayar angsuran, di samping itu juga berfungsi sebagai tabungan yang akan dibagikan pada saat akhir pelunasan. Dengan adanya kesepakatan yang demikian anggota menjadi lebih tenang. Kelompok Rukun Tetangga ”78” secara formal tidak menyelenggrakan pertemuan rutin tersendiri, tetapi diikutkan dalam pertemuan rutin lingkup RT yang diselenggarakan

setiap minggu legi. Menurut penuturan dari salah satu anggota yakni bp.Jnt.sebagai berikut : ”Saya tertarik bergabung dalam kelompok ini karena sama-sama orang tidak punya / derajat sama dan kompak. Dari kondisi demikian menjadikan anggota termotivasi untuk tetap menjadi anggota kelompok. 2. Kepemimpinan bergilir Sejak awal berdiri sampai sekarang telah terjadi dua kali pergantian pengurus yang disebabkan karena terjadinya penyalah gunaan dana angsuran anggota. Kebiasaan yang ada apabila seseorang dipilih sebagai ketua akan dipakai terus, apalagi untuk kelompok yang hanya beranggotakan 9 orang. Seperti apa yang dituturkan bp. Grn sebagai berikut ; ”Saat ini saya duduk di dua kelompok sebagai ketua, ketua di kelompok pengajian, ketua di kelompok Rukun Tetangga ”78” Sebetulnya bp Grn sudah berusaha memberi kesempatan kepada anggotanya untuk pergantian kepemimpinan, tetapi tidak disetujui dengan alasan kondisi kelompok sudah berjalan dengan baik, mereka khawatir apabila ketua diganti justru kelompok tidak dapat berjalan dengan lancar.

3.Perumusan Tujuan Meskipun secara eksplisit tujuan kelompok tidak tertulis, tetapi secara implisit tujuan masing-masing anggota dapat ditangkap yakni mendapatkan pinjaman modal usaha, dan dapat membayar angsuran dengan lancar, dengan jalan mentaati aturan kelompok yang telah disepakati bersama.Seperti apa yang disampaikan oleh ketua kelompok (Bp. Grn) sebagai berikut :

”Tujuan kelompok saya yakni mendapatkan pinjaman sesuai dengan pengajuan, dapat mengembalikan pinjaman sesuai peraturan, sehingga dapat menerima IPTW” Dan tujuan ini menjadi tujuan semua anggota kelompok. 4.Fleksibilitas Dalam melaksanakan kesepakatan anggota kelompok, sering terjadi sesuatu di luar perhitungan sebelumnya, misalnya telah disepakati bahwa pembayaran angsuran sudah harus terkumpul di rumah ketua

tanggal 20 setiap bulannya, tetapi dalam

pelaksanaannya sering ada anggota yang belum dapat membayar sampai waktu yang telah ditentukan, untuk itu ketua dapat mencarikan jalan keluarnya, yakni kalau hanya mundur beberapa hari akan ditutup dulu, dengan adanya prinsip mong tinemong (saling menjaga perasaan), maka hal ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini diperjelas dengan penjelasan dari Bp. Grn sebagai berikut : ”Meskipun terjadi pergantian pengurus dikelompok kami, tetapi suasana kelompok, kegiatan dan tujuan kelompok masih dapat berjalan seperti biasa” 5. Mufakat Untuk menghargai jerih payah ketua yang harus mengurus semua keperluan anggota seperti pengajuan pinjaman, mengambil dana pinjaman, menyetorkan uang angsuran anggota dan mengkoordinir anggota pada saat tim verifikasi datang, anggota berinisiatif untuk mengurangi sebagian dana cadangan untuk uang transpot ketua. Hal ini tampak pada apa yang dituturkan Bp. Cpt sebagai berikut : ”meskipun ketua kelompok tidak meminta, tetapi kami anggota mufakat mengambil sebagian uang kas sebesar Rp. 10.000,- per bulan untuk transpot ketua”. Karena ketua merasa bahwa apa yang dilakukan untuk kegiatan sosial maka ketua akan ”lega trimo” (ikhlas) dalam menjalankan perannya. 6. Kesadaran kelompok Peraturan kelompok dibuat berdasarkan kesepakatan anggota pada saat kelompok terbentuk, dan menjadi pegangan untuk mengatur kehidupan berkelompok, sehingga

masing – masing merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan bp. Grn (ketua Kelompok) sebagai berikut : ”Kami ini orang tidak punya, bisanya hidup dari kebersamaan, sehingga apa yang sudah disepakati akan dipatuhi” 7. Pelaporan yang kontinyu Kelompok Rukun Tetangga ”78” setiap saat pelunasan (angsuran terakhir) selalu membagikan dana cadangan dan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) kepada anggotanya, dan ini sekaligus berfungsi sebagai pelaporan tugas ketua kepada anggota Hal ini dipertegas oleh penjelaskan bp.Grn (Ketua Kelompok) sebagai berikut : ”Saat pembagian dana cadangan dan IPTW sangat ditunggu – tunggu semua anggota karena biasanya dapat untuk menutup kekurangan sebelumnya” Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” terbentuk, dari keberhasilan Bp. Jk dalam mengelola lahan dengan jenis tanaman cabe, yang sekali tanam dapat panen sekitar 20 sampai 27 kali. Menurut penjelasan dari Bp. Jk keberhasilan menanam cabe melalui beberapa kali percobaan yang memakan waktu panjang dan hasilnya bisa dinikmati orang banyak karena siapa saja boleh meniru. Kebetulan Bp. Jk mempunyai Kakak dan adik yang semua mempunyai mata pencaharian pokok sebagai pegawai negeri, Bp. Jk satusatunya orang yang bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dengan tersedianya lahan milik keluarga pengelolaannya dipercayakan kepada bp. Jk. Dengan adanya penawaran pinjaman dana PPK, mereka membentuk kelompok Usaha Bersama ”Semangka” pada tahun 2000 sampai sekarang dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua

: Jaka

Sekretaris : Nuraini Bendahara : Karni Yuliati Anggota berjumlah 6 orang, dengan jenis usaha yang sama yakni mengolah lahan dengan jenis tanaman cabe.

Peraturan kelompok dibuat satu kali pada saat kelompok terbentuk yakni jasa pinjaman ditentukan 20% per tahun dengan perician 16 % disetorkan ke Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan yang 4% per tahun digunakan untuk operasional pengurus dan apabila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar tepat waktu akan ditutup pengurus dengan konsekuensi Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) yang besarnya 1 x bunga angsuran dalam satu tahun menjadi hak pribadi pengurus. Cara membayar angsuran disetorkan ke ketua kelompok, kalau sudah terkumpul baru diberikan ke Tim Pelaksana Kegiatan Desa setiap 4 bulan sekali dengan pertimbangan disesuaikan dengan masa panen. Menjelang pengajuan pinjaman ketua kelompok menghitungkan semua pengeluaran untuk sarana produksi masing-masing anggota. Setelah dana pinjaman diterima anggota, maka akan diserahkan kembali kepada ketua untuk pembelian sarana produksi, dari pengolahan lahan, memetik hasil sampai pemasarannya ditangani ketua, dengan cara mempekerjakan tetangganya yang tidak memiliki lahan sebagai buruh tanam sampai petik, sedang pemasarannya sudah ada tengkulak yang membeli di tempat. Dengan cara seperti ini semua pihak merasa diuntungkan, sehingga kerja sama yang terjadi saling memanfaatkan dan bagi mereka ini dirasakan cukup adil, meskipun tidak memiliki kas kelompok. Dengan melihat kemampuan mengangsur dari hasil panen tanamannya, maka kelompok Usaha Bersama ”Semangka” diperbolehkan mengangsur pinjaman 4 bulan 1x dalam waktu 1 tahun dengan

pinjaman dana

relatif besar berkisar Rp.5.000.000,- -

Rp.10.000.000,- untuk masing-masing anggota. Cara mengangsur uang pinjaman disetor langsung ke ketua, dan penggunaan sisa pinjaman diatur pengurus seperti yang dikatakan bendahara kelompok ibu Skrn : ”Anggota diwajibkan membayar jasa pinjaman 20 % dari pokok pinjaman, dengan perincian 16% masuk ke Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan, sedang yang 4% untuk operasional pengurus, dan apabila ada anggota yang terlambat dalam mengangsur akan ditutup pribadi pengurus dengan konsekuensi IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) yang akan diberikan sejumlah 1 x bunga dalam satu tahun menjadi hak pribadi pengurus”. Dari kondisi tersebut, kelompok dapat mengatasi kesulitan dalam mengangsur pinjaman, dan ini terjadi pada waktu-waktu tertentu saja.

Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” ini bersifat mandiri artinya tidak berinduk pada organisasi lain, sehingga aturan yang dipakai oleh kelompok berdasarkan kesepakatan anggota, meskipun terkesan ketua kelompok lebih dominan dalam hal memutuskan aturan. Kelompok tidak mengadakan pertemun rutin dengan pertimbangan kerena semua anggota adalah saudara (kakak beradik) maka komunikasi setiap saat dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Meskipun hanya 2x dalam 1 tahun seluruh anggota kelompok ini berkumpul, yakni pada saat verifikasi dan pada saat pencairan dana, tetapi komunikasi tetap dapat berjalan karena sewaktu-waktu anggota ada kesulitan bisa langsung menghubungi ketua baik di rumah maupun di sawah. Melihat prospek yang sangat bagus, maka pak Jk mengembangkan usahanya dengan sistem bapak angkat. Bermula dari banyaknya pemuda yang menganggur, dan melihat masih ada lahan yang belum tergarap, muncul pemikiran bapak Jk untuk menggabungkan antara mereka yang

mempunyai kemampuan mengangsur dengan

pemuda yang potensial untuk mengolah lahan dibawah bimbingan bapak Jk. Dengan sistem bagi hasil. Hal ini seperti apa yang diceritakan Bp. Jk : ”Kalau dilihat dari jumlah anggota dari awal berdiri sampai sekarang jumlahnya tidak berubah, tapi kegiatannya berkembang seperti adanya sistem bapak angkat, yakni dengan melibatkan pemuda di sini yang belum mempunyai pekerjaan untuk mengolah lahan garapan dengan tanaman cabe, sedang yang mengangsur warga yang memiliki dana dengan sistem bagi hasil”. Dengan demikian Kelompok Usaha Barsama ”Semangka” dari kegiatannya menanam cabe dapat membawa manfaat untuk berbagai pihak seperti : mereka yang tidak mempunyai lahan garapan menjadi punya pekerjaan karena menjadi buruh mengolah lahan, sedang yang perempuan biasanya menjadi buruh petik, pemuda mengelola lahan dengan sistem bagi hasil, anggota kelompok dan pengurus kelompok mendapat tambahan penghasilan, di samping itu masyarakat dusun juga mendapat manfaat dari pengembalian jasa pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan, dimana sebagian dikembalikan ke dusun untuk bantuan pembangunan fisik, yang jumlahnya sama untuk masing-masing dusun dan ada yang dikompetisikan melalui ketertiban pembayaran angsuran dan besarnya pinjaman.

Efektivitas Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” 1.Suasana kelompok Kesamaan jenis usaha anggota kelompok, menjadikan dasar untuk mendekatkan anggota pada tujuan yang sama yakni mendapatkan tambahan penghasilan melalui pengelolaan lahan.Apalagi anggota kelompok masih ada ikatan persaudaraan yakni kakak beradik, yang kebetulan tempat tinggalnya berdekatan, sehingga komunikasi yang terjadi berjalan lancar. Jumlah

keanggotaannya

tetap,

sehingga

merekatkan

hubungan

antar

anggota.Adanya kepuasan akan hasil yang didapat menyebabkan anggota berkeinginan untuk tetap menjadi anggota.

2. Kepemimpinan bergilir Dalam kelompok Usaha Bersama ”Semangka”, belum pernah ada pergantian pengurus, peran pemimpin sangat besar. Dalam pengambilan keputusan, seperti penyusunan program kerja, penentuan kegiatan dan pengelolaan kelompok, anggota mempercayakan pada ketua kelompok.Hal ini dijelaskan dengan pernyataan salah satu anggota kelompok Usaha Bersama (bp.Skr): ”Anggota tidak ikut menyusun program kerja kelompok karena tidak mengerti, jadi terserah ketua. Pokoknya anggota di sini percaya saja pada ketua. Yang penting kami bisa memperoleh pinjaman uang dan dapat membayar cicilan serta ada tambahan penghasilan” Pernyataan tersebut menunjukkan tentang peran pemimpin (ketua) yang sangat besar dalam pengambilan keputusan, sehingga terkesan ada dominasi dari ketua.

3.Perumusan tujuan Tujuan kelompok merupakan integrasi dari tujuan masing – masing anggota. Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” yang semua anggotanya bermata pencaharian pokok sebagai pegawai negeri dan memiliki lahan garapan berkeinginan untuk mendapat tambahan penghasilan. Dengan melihat keberhasilan Bpk. Jk dalam menanam cabe, mereka bergabung membentuk kelompok Usaha Bersama, dengan mengajukan pinjaman dana PPK

4. Fleksibilitas Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” yang semua anggotanya masih mempunyai ikatan persaudaran (kakak beradik) dalam kehidupan berkelompok lebih menggambarkan keluwesannya terutama dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi penunggakan angsuran dari salah satu anggotanya. Mereka akan mengatasi dengan jalan menawarkan siapa yang akan menutup dulu, dan sebagai konsekuensinya IPTW akan diberikan kepada yang menutup angsuran tersebut.

5. Mufakat Sebagian aturan kelompok dibuat oleh pengurus seperti ; besarnya jasa pinjaman diputuskan ketua dan disepakati anggota. Sepanjang aturan tersebut dirasa adil bagi kedua belah pihak, hal ini tidak menjadi masalah. Hal ini diperkuat dari pernyataan bp. Tr (anggota) sebagai berikut : ”Kami semua tahu kalau jasa pinjaman yang ditentukan ketua relatif tinggi, tapi saya ikhlas karena imbang dengan apa yang saya dapat” 6. Kesadaran kelompok Masing–masing anggota mempunyai kesadaran terhadap kelompok, sesuai peranan,

fungsi

dan

kegiatan

masing–masing

anggota

dalam

kehidupan

berkelompok.Meskipun aturan kelompok dibuat oleh pengurus, tetapi dapat dipakai sebagai

pegangan

dalam

kehidupan

berkelompok,

masing–masing

anggota

mematuhinya. Seperti yang disampaikan bp.Tr sebagai berikut : ”Kami sadar bahwa ketua telah melakukan tugasnya mestinya,maka apa yang menjadi keputusannya, dirasa adil”

sebagaimana

7. Penilaian yang kontinyu Penilaian yang kontinu merupakan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan dan pengawasan sehingga dapat diketahui tercapai tidak tujuan kelompok. Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” tidak mempunyai dana kelompok, sehingga mereka tidak mengadakan pelaporan kelompok. Setiap pinjaman lunas, kelompok langsung mengajukan pinjaman untuk pengolahan lahan berikutnya. Seperti apa yang disampaikan ibu Krn (bendahara) sebagai berikut :

”Untuk urusan kelompok anggota tahunya beres, semua urusan dipercayakan penguruskarena mereka merasa selama ini telah menerima tambahan penghasilan” Untuk mengetahui efektivitas kelompok Rukun Tetangga ”78” dan kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini : Tabel 6 Unsur-Unsur Efektivitas Kelompok Rukun Tetangga ”78” dan Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Unsur-unsur Suasa Kepe Peru Fleksi Mu Kesa Peni na mim musan bili fa daran laian yg klpk pinan Efektivitas tujuan tas kat klpk konti No bergi nyu lir Kelompok

1

1

2

R.T.”78”

1

2

1

2

1

2

1 2

v

v

v

v

v

v

v

v

1

2

1

v

2

v

v

2

U.B. “Semangka”

v

v

v

Sumber : dioleh dari hasil wawancara dengan responden, tahun 2007 Keterangan : 1= kurang mendukung 2= mendukung

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa kelompok Rukun Tetangga “78” unsure-unsur yang mendukung efektivitas kelompok lebih sedikit dibanding dengan kelompok Usaha Bersama “Semangka” dimana perbedaan terletak pada suasana kelompok, kesadaran kelompok dan penilaian yang kontinyu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok Usaha Bersama “Semangka” relatif lebih efektif dari kelompok Rukun Tetangga “78” . Meskipun demikian kedua kelompok belum menunjukkan efektivitas yang maksimal.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KELOMPOK RUKUN TETANGGA ”78” dan KELOMPOK USAHA BERSAMA ”SEMANGKA” Dengan menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok, akan dapat diketahui hal–hal yang dapat dipandang sebagai potensi ataupun masalah suatu kelompok dalam pencapaian tujuannya. Dalam hal ini akan dinalisis dua kelompok yakni kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dan Kelompok Rukun Tetangga ”78”, dengan mempertimbangkan karakteristik masing – masing. Hal ini akan dilihat dari : Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok Kepemimpinan dalam kelompok memiliki peranan penting dalam membentuk eksistensi suatu kelompok di mana kelompok itu berada. Begitupun dalam kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dan kelompok Rukun Tetangga ”78”, kepemimpinan memainkan peranan penting untuk mengarahkan kegiatan kelompok tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Dalam kepemimpinan terdapat unsur pemimpin yang mampu mempengaruhi aktivitas kelompok dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas. Menurut Fiedler sebagaimana dikutip Wirawan (1987), pemimpin adalah anggota kelompok yang mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kelompok yang berkaitan dengan tugas-tugas kelompok. Pada umumnya pemimpin kelompok yang dipilih adalah anggota yang memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas dibandingkan anggota kelompok lainnya serta memiliki kemampuan mengadakan relasi di dalam masyarakat. Keberadaan pemimpin dan kepemimpinannya dalam kelompok mempunyai peranan dalam mencapai tujuan kelompok. Untuk mencapai tujuan tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan kepemimpinan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinannya. Soekanto (2005), menggambarkan tugas kepemimpinan seseorang adalah di muka memberi teladan, di tengah-tengah membangun semangat dan di belakang memberikan pengaruh. Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok Rukun Tetangga ”78”. Ketua Kelompok Rukun Tetangga ”78” dipilih untuk menggantikan ketua kelompok sebelumnya yang diganti sebelum waktunya karena bermasalah, yakni menyalah gunakan

uang angsuran anggota. Kemudian pada tahun 2005 dibentuk kepengurusan baru, yang terdiri dari : Ketua

: Bp. Giran Ambyah

Sekretaris : Bp.Tukimin Bendahara : Bp.Tjipto Madyo Jumlah anggota 9 orang dengan beraneka ragam mata pencaharian seperti ; tukang kayu, dagang, usaha rongsokan (barang bekas). Gaya kepemimpinan ketua kelompok Rukun Tetangga ”78” bersifat fleksibel yang berarti disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Hal ini dinyatakan oleh ketua kelompok sebagai berikut : ”Meskipun kesepakatan awal anggota harus mengangsur setiap tanggal 20 dengan membayar penuh, tapi dalam pelaksanaannya ada yang mengangsur waktunya mundur beberapa hari atau belum dapat mengangsur penuh tetap saya terima, karena kebetulan kelompok mempunyai kas jadi itu yang saya pakai”. Di samping itu meskipun sudah dibentuk kepengurusan, dalam pelaksanaannya keperluan kelompok diurus sendiri oleh ketua. Semua anggota mempercayakan kepada ketua, dengan alasan sepanjang masih bisa melakukannya sendiri, tidak masalah. Seperti apa yang dikatakan Bp. Grn (ketua kelompok) ”Mulai dari pengajuan, penentuan tempat berkumpul saat kedatangan Tim Verifikasi sampai pencairan dana PPK dan mengumpulkan uang angsuran anggota, sampai mengatasi masalah kalau ada yang belum dapat membayar angsuran saya lakukan sendiri, Alhamdullillah sampai sekarang tidak ada masalah” Keadaan seperti itu bisa terjadi karena jumlah kelompok relatif kecil dan urusan kelompok semata-mata hanya untuk mendapatkan pinjaman dana PPK, sedang penggunaannya sendiri-sendiri. Hal ini diperjelas dengan pernyataan salah satu anggota kelompok Rukun Tetangga ”78” (bp.Skr) :

”Pokoknya anggota di sini percaya saja pada ketua. Yang penting kami bisa memperoleh pinjaman uang dan dapat membayar cicilan ” Pernyataan tersebut menunjukkan tentang peran pemimpin (ketua) yang sangat besar dalam mengupayakan kebutuhan anggotanya, meskipun terkesan kurang partisipatif.

Bila dilihat dari tingkat keaktifan ketua dalam menggerakkan anggota bercirikan kepemimpinan tradisional

jawa yang lebih mengandalkan perasaan mong tinemong

(saling menjaga perasaan). Gaya kepemimpinan ketua kelompok Rukun tetangga ”78” seperti tersebut diatas sangat berpengaruh positif terhadap efektivitas kelompok.

Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok Usaha Bersama ”Semangka”. Ketua

dipilih

berdasarkan

kepercayaan

anggota

kepada

ketua

akan

keberhasilannya di bidang pertanian, terutama jenis tanaman cabe. Kelompok ini berdiri tahun 2000 sampai saat ini belum pernah terjadi pergantian pengurus. Adapun susunan pengurus sebagai berikut : Ketua

: Bapak Jaka

Sekretaris : Ibu Nuraini Bendahara : Ibu Karni Yuliati Gaya kepemimpinan

ketua kelompok Usaha Bersama ”Semangka” bersifat

fleksibel, dalam arti menyesuaikan situasi dan kondisi anggotanya, meskipun sedikit otoritas.Dikatakan fleksibel karena meskipun kelompok ini tidak ada pertemuan rutin, tetapi ketua menyediakan waktunya tanpa batas waktu dan tempat. Apabila anggota ada kesulitan bisa konsultasi dengan ketua di rumah atau di sawah. Dikatakan sedikit otoritas karena aturan tentang hak dan kewajiban anggota dibuat tidak melibatkan anggota.Seperti apa yang diceritakan oleh Bp. Jk (ketua kelompok) sebagai berikut : ” Kebetulan semua anggota kelompok saya yang berjumlah 6 orang mempunyai mata pencaharian pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil, saya satu-satunya orang yangbermata pencaharian sebagai petani, sehingga dari kalkulasi biaya produksi, mencari tenaga kerja, sampai pemasaran mereka tahunya beres ”. Hal ini menunjukan betapa dominannya pengurus, ini terjadi karena anggota sudah terlalu percaya kepada ketua karena selama ini hasil yang mereka dapatkan berkat pemikiranpemikiran ketua. Gaya kepemimpinan ketua kelompok Usaha Bersama ”Semangka” seperti tergambar di atas berpengaruh positif pada efektivitas kelompok

Motivasi Kerja Anggota Setiap orang dalam melakukan setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut dapat dicapai secara individu dan atau melalui kelompok. Sehingga tujuan kelompok merupakan tujuan bersama, yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing. Semakin kuat motivasi kerja anggota maka semakin tinggi tingkat keektifan kelompok. Motivasi menurut Gray dan Starke sebagaimana dikutip oleh Pandjaitan (2005), menunjuk pada proses yang menimbulkan antusiasme dan kemantapan untuk melakukan tindakan tertentu. Lebih lanjut Panjaitan (2005) menyatakan bahwa orang akan termotivasi untuk menghasilkan aktivitas yang baik jika mereka dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Motivasi Kerja Anggota Kelompok Rukun Tetangga ”78” Kelompok Rukun Tetangga ”78” yang beranggotakan 9 orang dengan mata pencaharian beranekaragam seperti tukang kayu, dagang dan usaha rongsokan(barang bekas), masing-masing mempunyai kebutuhan akan modal usaha. Dimana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui kelompok. Kelompok inilah yang akan mengupayakan pinjaman dana Program Pengembangan Kecamatan. Untuk memperlancar proses pencairan dan pelunasannya dibutuhkan kemauan yang kuat dari anggotanya. Seperti apa yang dituturkan bp.Sp anggota kelompok Rukun Tetangga ”78” : ”Bagaimanapun caranya saya selalu menyisihkan uang untuk mengangsur pinjaman, supaya pada perguliran berikutnya saya bisa pinjam kembali” Hal ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan bersama kelompoknya sudah sesuai dengan harapannya yakni mendapatkan uang pinjaman yang relatif banyak dengan cara yang mudah, sehingga mereka berusaha tertib dalam mengangsur, supaya untuk perguliran berikutnya mereka dapat pinjam kembali. Karena tujuan kelompok adalah integrasi dari tujuan individu masing-masing yakni memperoleh pinjaman uang dengan mudah, maka selama angsuran lancar mereka merasa kelompoknya berhasil. Hal ini dipertegas oleh ketua kelompok yakni bp.Grn :

”Meskipun penggunaan uang pinjaman diatur sendiri-sendiri oleh anggota, selama ini pembayaran angsuran lancar-lancar saja, dan cukup membantu kebutuhan anggota”. Dengan adanya motivasi kerja anggota, terutama untuk mengangsur pinjaman dana PPK, sangat mempengaruhi efektivitas kelompok. Motivasi Kerja Anggota Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” beranggotakan 6 orang dengan mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mereka bergabung dalam kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dengan tujuan mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk itu masing-masing anggota mengajukan pinjaman modal usaha guna pembelian sarana produksi untuk mengolah lahan, dengan jenis tanaman cabe. Dalam hal pengelolaannya mereka mempercayakan kepada ketua kelompok, karena mereka memandang ketua kelompok mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas tentang tanaman cabe. Tujuan kelompok Usaha Bersama ”Semangka” merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing yakni mendapatkan pinjaman modal usaha untuk menambah penghasilan, maka keberhasilan kelompok yang diukur dari lancarnya pembayaran angsuran anggota dan keberlangsungan kelompok yang ditandai stabilnya jumlah anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Bp. Jk : ”Kalau dilihat dari jumlah anggota dari awal berdiri sampai sekarang jumlahnya tidak berubah, tapi kegitannya berkembang, seperti adanya sistem bapak angkat, yakni dengan melibatkan pemuda yang belum mempunyai pekerjaan untuk mengolah lahan garapan dengan tanaman cabe, sedang yang mengangsur pinjaman modal adalah warga yang memiliki dana dengan sistem bagi hasi”.

Dengan demikian Kelompok Usaha Barsama ”Semangka” dari kegiatannya menanam cabe dapat membawa manfaat untuk berbagai pihak seperti ; mereka yang tidak mempunyai lahan garapan menjadi punya pekerjaan karena menjadi buruh mengolah lahan, sedang yang perempuan biasanya menjadi buruh petik, pemuda mengelolala lahan dengan sistem bagi hasil, anggota kelompok dan pengurus kelompok mendapat tambahan penghasilan, di samping itu masyarakat dusun juga mendapat manfaat dari pengembalian

jasa pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan tingkat Kecamatan, dimana sebagian dikembalikan ke dusun untuk bantuan pembangunan fisik, yang jumlahnya sama untuk masing-masing dusun dan yang dikompetisikan melalui ketertiban pembayaran angsuran dan besarnya pinjaman. Motivasi kerja anggota kelompok Usaha Bersama ”Semangka” yang relatif tinggi, terutama dalam hal menjaga kelangsungan usahanya, mempengaruhi efektivitas kelompok. Kohesi Anggota Kelompok Kadar kohesivitas anggota kelompok dipengaruhi oleh sifat atau tipe kelompok. Pada kelompok temporer kadar kohesivitas rendah sementara pada kelompok permanen kadar kohesivitas tinggi (nyata). Untuk bertindak secara kolektif dalam mencapai keberhasilan tujuan kelompok, maka diperlukan kekuatan yang memelihara perasaan kebersamaan dalam kelompok. Terjadinya kekuatan yang mempersatukan anggota yang terlibat di dalam kelompok menunjukkan adanya kohesivitas kelompok. Menurut Festinger sebagaimana dikutip oleh Ahmadi (1991), menyatakan bahwa kohesi kelompok adalah kekuatan yang memelihara dan menjaga anggota dalam kelompok. Kohesi Anggota Kelompok Rukun Tetangga ”78” Kelompok Rukun Tetangga ”78” yang berada pada organisasi kewilayahan RT 78, merupakan kelompok temporer karena terbentuknya didasarkan pada warga masyarakat yang pada saat bersamaan membutuhkan pinjaman uang, sehingga dapat dikatakan umur kelompok hanya satu tahun, yakni dari saat pengajuan pinjaman sampai pelunasannya. Hal ini diperjelas dengan penuturan Bpk.Grn (ketua kelompok) sebagai berikut ; ”Setiap akhir pelunasan angsuran, uang kas yang tadinya berfungsi sebagai cadangan dibagikan kepada semua anggota, dan masih ditambah uang IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu)” Ini menunjukkan bahwa untuk periode berikutnya kelompok mengumpulkan uang kas dari anggota

kelompok baru, karena biasanya bagi anggota yang sudah tidak

membutuhkan uang pinjaman dapat keluar dan diganti warga lain yang sedang membutuhkan uang pinjaman. Dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok Rukun Tetangga ”78” setiap periode dapat berganti-ganti. Hal ini akan mempengaruhi kadar kohesivitas anggota kelompok, seperti penuturan anggota kelompok Bpk. Bb. ”Untuk urusan kelompok semua sudah diserahkan ketua kelompok, anggota tahunya menerima pinjaman uang dan mengangsur sampai lunas itu saja” Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa kohesivitas anggota kelompok Rukun Tetangga ”78” dapat dikatakan rendah, karena mereka mengikatkan diri kedalam kelompok hanya untuk jangka waktu satu tahun, selain itu untuk urusan kelompok semua diserahkan ketua, anggota kurang terlibat. Kondisi ini mempengaruhi pencapaian tujuan kelompok yang hanya sekedar mendapatkan pinjaman dana PPK dengan mudah, sehingga kelompok kurang efektif. Kohesi Anggota Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” termasuk kelompok permanen, karena kelompok ini terbentuk didasarkan pada kekeluargaan, artinya semua anggotanya ada ikatan keluarga (kakak beradik) dan sejak berdiri (tahun 1998) sampai sekarang (2008) jumlah anggotanya tetap. Di samping itu penggunaan dana PPK untuk jenis usaha yang sama yakni mengolah lahan dengan jenis tanaman cabe. Hal ini dipertegas dengan penuturan Bpk. Jk sebagai berikut : ”Di kelompok ini, semua anggotanya masih saudara (kakak beradik) kebetulan saya anak nomor 4 dari 6 bersaudara dan satu-satunya yang bermata pencaharian sebagai petani, lainnya sebagai pegawai negeri, sehingga mereka memilih saya sebagai ketua kelompok” Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa kohesivitas anggota Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” relatif tinggi, karena masing – masing anggota mengikatkan diri ke dalam kelompok dengan tujuan sama yakni menambah penghasilan. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas kelompok.

Interaksi Anggota Kelompok Interaksi

anggota

kelompok

yang

memperlihatkan

aktivitas

dengan

mengintegrasikan aktivitas pencapaian tujuan, memelihara kelompok secara internal, mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok Interaksi anggota kelompok Rukun Tetangga ”78” Selain saat menemui tim verifikasi dan saat pencairan dana , kelompok Rukun Tetangga ”78”tidak mengadakan pertemuan kelompok secara khusus. Menurut mereka hal ini tidak menjadi masalah karena setiap minggu legi ada pertemuan lingkup RT yang bisa dipakai sebagai ajang berinteraksi dan saling tukar informasi antar anggota. Karena bercampur dengan warga di luar kelompok yang jumlahnya relatif besar, maka interaksi mereka tidak memperlihatkan adanya upaya meningkatkan kefektifan kelompok Interaksi Anggota Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” yang keanggotaannya didasarkan pada kekeluargaan (kakak beradik), sehingga interaksi anggota satu dengan yang lain relatif tinggi. Meskipun pertemuan kelompok diadakan setahun dua kali yakni pada saat kedatangan tim verifikasi dan pada saat pencairan dana, tetapi secara informal mereka sering bertemu di sawah maupun saling mengunjungi rumah masing–masing. Sehingga komunikasi tetap dapat berjalan karena sewaktu-waktu anggota ada kesulitan bisa langsung menghubungi ketua baik di rumah maupun di sawah. Disini lebih kelihatan upaya meningkatkan keefektifan kelompok, melalui diskusi-diskusi secara informal yang dilakukan antar mereka. Norma kelompok Keberadaan norma berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk menentukan perbuatan yang harus dilakukan oleh anggota dan yang ditolak oleh orang – orang di sekitarnya, dimana kesemuanya mengarahkan pada pencapaian tujuan kelompok. Semakin kuat norma kelompok maka semakin tinggi tingkat keefektifan kelompok.

Norma kelompok Rukun Tetangga ”78” Norma kelompok Rukun Tetangga ”78” dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yakni pada saat terbentuknya kelompok, berupa pemilihan pengurus kelompok, penentuan tujuan kelompok, mekanisme pengajuan pinjaman, pencairan dana sampai ke cara mengangsur pinjaman dan pembentukan dana cadangan. Hasil kesepakatan tersebut dipakai sebagai pedoman dalam mengatur perilaku kehidupan berkelompok. Meskipun umur kelompok hanya satu tahun yakni sampai pelunasan pinjaman, kemudian membentuk kelompok baru, tetapi tetap menggunakan aturan yang sudah ada. Kelemahan pada kelompok ini adalah tidak dapat mengatasi masalah saat terjadi penyalah gunaan dana angsuran seluruh anggota oleh ketua lama, yang pada akhirnya penyelesaian masalah ditangani Tim Pelaksana Kegiatan Desa,yang menarik dari kelompok ini adalah aib ketua ditutupi oleh kelompok. Pada saat ditanyakan mengapa ketua lama diganti sebelum masa pengabdiannya habis ? Ketua baru ( Bp. Grn) menyatakan ; ”Saya dipilih sebagai ketua yang baru, karena ketua lama banyak kesibukan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ketua kelompok ini”. Setelah melalui beberapa pertanyaan, baru terungkap bahwa uang angsuran seluruh anggota yang sudah terkumpul pada ketua tidak disetorkan, akibatnya seluruh anggota menerima sangsi tidak mendapatkan perguliran, setelah ada keputusan bahwa ketua lama bertanggung jawab dengan cara mengangsur langsung ke Tim Pelaksana Kegiatan Desa, proses ini memakan waktu 3 bulan. Akibatnya salah satu anggota karena terdesak oleh kebutuhan untuk secepatnya mendapatkan pinjaman, dia pindah kelompok lain yang tidak sedang menghadapi masalah sehingga dapat segera cair. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok Rukun Tetangga ”78” didalam kehidupan berkelompok berpegang pada aturan yang sudah disepakati bersama, tetapi karena kelompok kurang kuat dalam memberlakukan aturan, maka efektivitas kelompok relatif rendah.

Norma Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Norma kelompok Usaha Bersama ”Semangka” tidak jauh berbeda dengan kelompok Rukun Tetangga ”78” yakni aturan dibuat hanya satu kali pada saat kelompok dibentuk, selanjutnya dipakai untuk pedoman dalam kehidupan berkelompok. Bedanya hanya pada cara mengatasi masalah yang dihadapi kelompok. Untuk kelompok Usaha Bersama ”Semangka” meskipun tidak mempunyai dana cadangan, tetapi selalu berhasil dalam mengatasi masalah, terutama dalam menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran angsuran anggota yakni dibayar dulu oleh salah satu pribadi pengurus dengan konsekuensi Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) harus diserahkan kepada pengurus tersebut, dan ini sudah disepakati semua pihak. Demikian juga dengan cara mengangsur uang pinjaman disetor langsung ke ketua, dan penggunaan sisa pinjaman diatur pengurus seperti yang dikatakan bendahara kelompok ibu Skrn :

”Anggota diwajibkan membayar jasa pinjaman 20 % dari pokok pinjaman, dengan perincian 16% masuk ke Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan, sedang yang 4% untuk operasional pengurus, dan apabila ada anggota yang terlambat dalam mengangsur akan ditutup pribadi pengurus dengan konsekuensi IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) yang akan diberikan sejumlah 1 x bunga dalam satu tahun menjadi hak pribadi pengurus” Dari kondisi tersebut, kelompok dapat mengatasi kesulitan dalam mengangsur pinjaman, dan ini terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, dan mundurnya pembayaran angsuran hanya beberapa hari saja. Karena kelompok Usaha Bersama ”Semangka” lebih kuat dalam menerapkan aturan (disertai sangsi) maka efektivitas kelompoknya relatif tinggi.

Sikap Anggota Terhadap Kelompok Untuk mencukupi kebutuhannya setiap individu dapat mengusahakan secara sendiri atau kelompok, maka mereka akan memilih individu–individu yang mempunyai kesamaan tujuan. Dengan demikian mereka saling beradaptasi, dengan menyesuaikan sikap terhadap usaha – usaha yang dilakukan individu-individu lain. Mereka berusaha memperjuangkan pencapaian tujuan bersama tersebut.Semakin kuat sikap positif anggota terhadap usaha kelompok maka semakin tinggi tingkat keefektifan kelompok.

Sikap positif anggota terhadap usaha kelompok dapat dilihat dari ; motivasi anggota untuk bergabung dalam kelompok, tingkat partisipasi anggota dalam usaha kelompok, pemanfaatan hasil yang didapat dan menjaga keberlangsungan usaha kelompok. Sikap Anggota Terhadap Usaha Kelompok Rukun Tetangga ”78” Anggota kelompok Rukun Tetangga ”78” mempunyai tujuan yang sama yakni mendapat pinjaman modal usaha, untuk itu mereka akan mendukung apa yang sudah menjadi kesepakatan kelompok dengan jalan membayar angsuran tepat waktu. Dari kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada sikap positif anggota terhadap kelompok, maka efektivitas kelompok relatif tinggi.

Sikap Anggota Terhadap Usaha Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Anggota kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dalam usahanya mencapai tujuan kelompok yakni memperoleh pinjaman modal, untuk pembelian sarana produksi pertanian, selalu menunjukan sikap mendukung usaha kelompok. Hal ini terlihat dari kepatuhan mereka di dalam membayar angsuran tepat waktu. Dari gambaran seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok Usaha Bersama ’Semangka” menunjukan sikap positif trhadap kelompok, sehingga mempengaruhi tingkat keefektifan kelompok. Sumber Daya Manusia Aktivitas suatu kelompok seringkali dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan sosial atau masyarakat, dapat juga lingkungan fisik atau geografis dan lingkungan politik. Untuk dapat menjaga keberlangsungannya, sebuah kelompok harus selalu beradaptasi dengan lingkungannya, karena kelompok hanyalah salah satu sub sistem dari sisem yang lebih besar. Sub-sistem yang lain adalah masyarakat, adat istiadat, sistem politik, dan sebagainya. Demikian juga dengan kondisi geografis desa Banjararum yang relatif strategis, meskipun daerahnya terdiri dari dataran tinggi (perbukitan) dan dataran rendah, tetapi karena daerah yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan jalan beraspal dan dilalui

jalan propinsi yang menghubungkan daerah Kulon Progo (DIY) dengan Muntilan (JawaTengah), maka mobilitas masyarakatnya relatif tinggi, mereka dengan mudah menjangkau pusat-pusat pelayanan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sarana prasarana pelayanan masyarakat yang bersifat fisik ini diikuti oleh tumbuhnya berbagai kelembagaan masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perekonomian, lembaga pemerintahan, dan yang tidak kalah pentingnya lembaga sosial budaya, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yakni Karang Taruna, paguyuban ronda dan sebagainya. Berfungsinya kelembagaan ini memberikan gambaran kompleksnya

kebutuhan

masyarakat

desa

Banjararum,

terlebih

lagi

dengan

diberlakukannya Program Pengembangan Kecamatan, yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui kelembagaan yang sudah ada, dimana dalam pelaksanaan disesuaikan situasi dan kondisi masyarakatnya yakni hidup dalam kebersamaan, sehingga dalam pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan harus melalui kelompok yang sudah ada. Maju mundurnya suatu kelompok ditentukan oleh kinerja kelompok, dimana kinerja kelompok dapat dipengaruhi oleh modal manusia, yang terdiri dari tingkat pendidikan/ketrampilan, variasi jenis pekerjaan, dan modal sosial yakni sikap menjaga kepercayaan, saling membantu, kekeluargaan dan sebagainya. Ini semua bisa terjaga kelestariannya

karena

adanya

kerja

sama

yang

efektif

dari

masing-masing

anggotanya.Seperti yang terjadi pada dua kelompok yang menjadi bahan kajian yakni kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dan kelompok Rukun Tetangga ”78” Karena kedua kelompok berada dalam satu desa, maka sumber daya manusianya tidak jauh berbeda. Sumber daya manusia yang membedakan kedua kelompok tersebut adalah modal manusianya yakni untuk kelompok Usaha Bersama ”Semangka”, tingkat pendidikan anggota relatif tinggi rata-rata SMA, bahkan ada yang Sarjana, mempunyai pekerjaan tetap(PNS) dan memiliki sarana produksi berupa lahan garapan, sehingga dengan adanya dana PPK yang dikelola melalui kinerja dan efektivitas kelompoknya, mereka dapat mengusahakan lahannya untuk menanam cabe secara intensif sehingga dapat menghasilkan tanaman yang produktif, yakni satu kali tanam dapat panen 20 kali dan ini akan menambah pendapatan mereka.Sedangkan kelompok Rukun Tetangga ”78” tingkat pendidikan anggotanya relatif rendah yakni SD-SMP mempunyai mata

pencaharian bervariasi seperti petani, dagang, peternak kecil-kecilan, sehingga dalam mengelola dana PPK juga relatif sedikit berkisar Rp.30.000.000,- untuk sembilan orang, rata-rata anggota mendapat dana pinjaman antara Rp.2.500.000,- - Rp.5.000.000,Modal sosial dari kedua kelompok tersebut tidak jauh berbeda, masing-masing anggota berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, hal ini diwujudkan dengan sikap menepati janji, dan sikap saling bantu membantu dengan menjaga keseimbangan antar mereka, sehingga tidak ada yang merasa dipihak yang rugi atau dipihak yang untung, semua dilakukan dengan ikhlas, seperti saat salah satu anggota belum dapat membayar sesuai waktu yang telah ditentukan, mereka akan berusaha mencari pinjaman atau dibayar melalui uang kas, dan yang bersangkutan akan menepati janji dalam pengembaliannya, begitu juga saat terjadi penyalah gunaan uang angsuran oleh ketua lama kelompok Rukun Tetangga ”78” semua anggota menutupi kabar tersebut, saat ditanya mengapa ketua kelompok diganti secara mendadak, mereka menjawab kalau ketua lama terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan, ini menggambarkan bahwa mereka mempunyai harga diri kelompok. Baik modal manusia maupun modal sosial yang dimiliki kedua kelompok merupakan potensi yang sangat vital untuk menentukan efektivitas kelompok. Tabel 7 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kelompok Rukun Tetangga “78” dan kelompok Usaha Bersama “Semangka” Faktor-faktor berpengaruh thdp efektivitas klmpk

Gaya kepe mim pinan ketua

Moti vasi kerja angg.

Kohesi Interak angg. si angg

Norma Sikap klmpk angg. thdp klmpk

Kelompok

1

1

2

1

1

v

No

2

1

R.T.”78”

v

v

2

U.B. “Semangka”

v

v

2

v

1

2

2

1

2

v

v

v

v

v

v

Sumber : diolah dari hasil wawancara dengan responden, tahun 2007. Keterangan : 1= kurang mendukung 2= mendukung

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kelompok pada kelompok Rukun Tetangga “78”

kurang mendukung dibanding

kelompok Usaha Bersama “Semangka” terutama pada faktor kohesi anggota. Unsur kohesi anggota kelompok Rukun Tetangga “78” lebih rendah derajat kohesivitasnya dibandingkan dengan kelompok Usaha Bersama “Semangka”, hal ini disebabkan karena pada kelompok Usaha Bersama “Semangka” keanggotaannya ada ikatan keluarga dan bersifat tetap, sedang kelompok Rukun tetangga “78” keanggotaan mudah berubah-ubah. Hal ini akan mempengaruhi efektivitas kelompok.

HUBUNGAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DENGAN KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN Program Pengembangan Kecamatan dikatakan berhasil bila individu (anggota kelompok), kelompok dan organisasi dapat mencapai prestasi yang tinggi sesuai dengan tujuan program. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Prestasi Individu Prestasi individu tinggi bila, anggota kelompok dapat tambahan penghasilan dari usahanya mengolah lahan, berdagang, beternak dan sebagainya serta dapat membayar angsuran tepat waktu. Prestasi Individu (anggota) Kelompok Rukun Tetangga ”78” Anggota Kelompok Rukun Tetangga ”78” mempunyai jenis usaha yang bervariasi, sehingga pemanfaatan dana PPK dikelola sendiri-sendiri, akibatnya penggunaan dana PPK tidak sesuai dengan tujuannya, kadang ada yang menggunakan untuk membiayai pendidikan anak, membetulkan rumah dan sebagainya. Karena tidak digunakan untuk menambah modal usaha, maka pada saat mengangsur kadang menemui kesulitan. Meskipun demikian anggota kelompok Rukun Tetangga ”78” selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan cara meminjam kas kelompok atau meminjam pada simpan pinjam PKK dusun, ini terjadi pada sebagian kecil anggota, kejadian seperti ini dinamakan gali lubang tutup lubang dan yang semestinya harus dihindari. Hal ini diperjelas dengan keterangan dari Bp. Grn (ketua kelompok) sebagai berikut : ”Penggunaan dana PPK, antara lain saya gunakan untuk memperbaiki rumah, atau untuk keperluan lain yang penting saya bisa mengembalikan” Lain lagi dengan keterangan Bp. Mryd (anggota) sebagai berikut : ”Dengan adanya dana PPK saya merasa mendapatkan manfaat yang besar, untuk memanbah modal berdagang gabah/padi, dengan prosedur yang mudah dan sampai saat ini usaha saya dapat berkembang”

Selain itu mereka merasa bahwa dengan memanfaatkan dana PPK dapat meringankan masyarakat lingkup pedukuhan, karena dari jasa pinjaman

ada pengembalian untuk

pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, jembatan, juga pembelian kursi, meja, piring, gelas untuk keperluan pesta yang bisa dipakai oleh masyarakat dengan tidak dipungut biaya. Dengan demikian mereka berharap agar perguliran dana PPK ini dapat berkelanjutan dan kelompok dapat mengembangkan sasaran. Prestasi Individu (anggota) Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Anggota kelompok Usaha Bersama ”Semangka” yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri memanfaatkan dana PPK untuk mengolah lahan dengan tanaman cabe, dari usahanya tersebut anggota mendapat tambahan penghasilan. Seperti apa yang dijelaskan oleh bapak Bb.(anggota) sebagai berikut : ”Kebetulan kami memiliki lahan milik keluarga yang dalam pengelolaannya membutuhkan modal yang cukup besar, dengan adanya pinjaman dana PPK dapat membantu usaha kami, sehingga kami mendapat tambahan penghasilan, yang dapat untuk membiayai pendidikkan anak”. Di samping itu anggota merasa dengan mereka memanfaatkan dana PPK mereka dapat membantu pembangunan sarana prasarana di wilayahnya, sehingga mereka berusaha untuk dapat mengangsur dengan tertib supaya dapat meminjam lagi. Meskipun demikian masih saja ada yang tidak dapat membayar angsuran tepat waktu. Prestasi Kelompok Prestasi kelompok tinggi bila, kelompok dapat mengatasi masalah yang terjadi, sepert bila ada salah satu anggota yang belum dapat membayar angsuran, disamping itu kelompok dapat mengembangkan performa kelompoknya. Prestasi Kelompok Rukun Tetangga ”78” Prestasi kelompok Rukun Tetangga ”78” dalam mengatasi masalah anggota yang belum dapat membayar angsuran tepat waktu, dengan menghimpun dana kelompok (kas kelompok), yakni dengan menggunakan sistem tabungan setiap anggota yang meminjam dana PPK sebesar 1 juta harus mengembalikan Rp.100.000,- setiap bulan selama 12 bulan berarti ada sisa Rp. 200.000,- yang akan diberikan ke Tim Pelaksana

Desa sebagai jasa pinjaman sebesar Rp. 160.0000,- dan yang Rp.40.000,- sebagai dana kelompok untuk cadangan yang akan dikeluarkan apabila diperlukan dan akan dibagikan sebagai tabungan anggota pada akhir pelunasan. Sehingga melalui kelompok ini angsuran anggota dapat berjalan dengan lancar dan setiap akhitr pelunasan anggota akan menerima Pengembalian Tepat waktu (IPTW) sebesar bunga satu kali angsuran dalam satu tahun. Dilihat dari perkembangan performa kelompok dapat dikategorikan statis karena dari awal berdirinya kelompok, sampai sekarang tidak banyak perubahan dalam hal besarnya jumlah pinjaman, besarnya jumlah anggota, dan dalam hal pencapaian tujuan kelompok. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Bp Grn (ketua kelompok) sebagai berikut: ”Pada umumnya warga masyarakat yang bergabung dalam kelompok PPK mereka yang mempunyai kebutuhan pinjaman uang relatif besar, sedang mereka yang hanya membutuhkan pinjaman dalam jumlah kecil mereka akan pinjam pada kelompok simpan pinjam yang dikelola oleh PKK atau kelompok yang lain dengan alasan bisa dilakukan se waktu-waktu” . Sehingga anggotanya relatif tetap apabila ada yang baru hanya satu atau dua orang saja, demikian juga apabila ada yang keluar juga berkisar satu atau dua orang saja. Di samping itu kelompok Rukun Tetangga ”78” dalam setiap pengajuan pinjaman selalu memdapatkan jatah yang tidak sesuai dengan besarnya dana yang diajukan. Seperti apa yang dikeluhkan oleh salah satu anggotanya yakni Bp.Mryd sebagai berikut : ”Sebetulnya kebutuhan akan modal usaha saya untuk berdagang gabah/padi belum dapat tercukupi lewat dana PPK, sehingga saya masih harus mencari pinjaman ke BRI atau Bank Pasar yang harus menggunakan agunan berupa sertifikat dan tidak semudah pinjam di PPK, tapi mau bagaimana lagi” Hal ini ada beberapa kemungkinan antara lain : ketersediaan dana terbatas atau kelompok yang belum mendapat kepercayaan dari Tim Pelaksana Desa.

Prestasi Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Prestasi kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dalam mengatasi masalah anggota yang belum dapat mengangsur tepat waktu dengan dipinjami uang salah satu pengurus, dengan syarat IPTW menjadi hak yang meminjami, hal ini terjadi karena

kelompok tidak mempunyai modal bersama (kas kelompok), disamping itu sejak awal berdiri sampai sekarang tidak ada perubahan dari jumlah anggota dan besarnya pinjaman. Meskipun demikian kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dapat dikategorikan sebagai kelompok yang dapat mempertahankan keberlangsungannya dan mendapat penilaian berhasil dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa, sehingga setiap kali mengajukan pinjaman selalu dikabulkan.

Prestasi Organisasi Prestasi organisasi tinggi bila, Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam melaksanakan sosialisasi program dapat dipahami oleh masyarakat, dalam memberikan pelayanan kredit dapat berlaku adil, serta di dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok tepat sasaran, dan selalu membuat laporan kegiatannya secara rutin maka tujuan organisasi Tim Pelaksana Kegiatan Desa akan tercapai, dan ini merupakan prestasi organisasi. Semua ini sangat dipengaruhi oleh kinerja dan efektivitas kelompok. Tim Pelaksana Kegiatan Desa Banjararum sejak tahun 1999 telah melakukan sosialisasi program melalui kader desa secara intesif selama satu tahun kemudian dilanjutkan melalui tokoh masyarakat dan sebulan sekali anggota Tim mendatangi forum-forum kelompok, guna mencarikan jalan keluar apabila ada kelompok yang mengalami masalah, dan setiap tahun selalu membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, tetapi selama ini masih banyak kelompok yang ada di wilayahnya yang tidak berhasil, disamping itu belum dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin. Sehingga dapat dikatakan di tingkat organisasi pun belum efektif.

RANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN Analisis Masalah Secara umum, tujuan Program Pengembangan Kecamatan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan sistem tanggung renteng, melalui kelompok yang sudah ada atau kelompok yang sudah berumur minimal satu tahun. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok oleh Garvin (1986) dianggap sebagai strategi yang dapat mengembangkan kemampuan manusia dalam mencapai keberhasilan, terutama di pedesaan yang masyarakatnya hidup dalam kebersamaan, namun dalam kenyataannya ada juga pengelolaan dana PPK yang berhasil tanpa menerapkan pendekatan kelompok. Dalam kajian ini pengamatan dilakukan terhadap dua kelompok pemanfaat dana PPK yakni kelompok Rukun Tetangga ”78” dan kelompok Usaha Bersama ”Semangka”. Oleh karena itu analisis masalah dan kebutuhan juga disesuaikan dengan kondisi masingmasing

Permasalahan Umum pada Kelompok Rukun Tetangga ”78” dan Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Berdasarkan hasil kajian terhadap kelompok Rukun Tetangga ”78” dan kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dapat diinventarisir kesamaan permasalahan sebagai berikut : 1. Suasana kelompok yang kurang kondusif, hal ini disebabkan karena seluruh anggota kelompok berkumpul satu tahun hanya dua kali yakni pada saat kunjungan tim verifikasi dan pencairan dana, setelah itu berjalan sendiri-sendiri, sehingga interaksi

antar anggota dirasa kurang, hal ini dapat mengakibatkan ikatan emosional / kohesivitas anggota kurang, sehingga anggota kurang memiliki kepedulian kelompok, anggota dengan mudah melepaskan keanggotaannya

seakan-akan semua urusan

kelompok sudah diserahkan kepada ketua, meskipun di dalam stuktur kelompok dibentuk ketua, sekretaris dan bendahara, namun dalam pelaksanaannya semua dipegang ketua Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada ketua telalu besar dan rawan terhadap penyimpangan karena kurang adanya kontrol. 2. Kepemimpinan bergilir tidak berjalan, karena masa bakti jabatan ketua tidak dibatasi, kecenderungan yang terjadi adalah adanya dominasi oleh ketua. 3. Tujuan kelompok, dibuat hanya untuk jangka pendek yakni satu tahun (waktu untuk mengangsur), tentu saja hal ini akan berpengaruh pada kinerja kelompok, sehingga manfaat yang didapat belum bisa maksimal. 4. Semua perencanaan yang dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak pernah diperbaharui sehingga tidak mengikuti perkembangan situasi 5. Dinamika performa kelompok, dari tahun ke tahun tidak berkembang. Hal ini dilihat dari jumlah anggota dan besarnya pinjaman untuk kedua kelompok tidak banyak berubah. Permasalahan yang dihadapi kedua kelompok ini mengakibatkan rendahnya efektivitas kelompok yang terlihat dalam suasana kelompok yang kurang kondusif, tidak ada pergantian ketua, tujuan kelompok hanya untuk jangka pendek, aturan tidak pernah diperbaharui, dinamika performa kelompok relatif statis, yang berakibat pada sulitnya mencapai hasil yang maksimal, maka kebutuhan kedua kelompok adalah perlunya optimalisasi fungsi kelompok.

Permasalahan Khusus pada Kelompok Rukun Tetangga ”78” dan Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Permasalahan Khusus Kelompok Rukun Tetangga ”78” Pada kelompok Rukun Tetangga ”78” di samping menghadapi permasalahan umum juga menghadapi permasalahan khusus yakni : 1. Pengurus tidak menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari perangkapan tugas yang dibebankan kepada salah satu pengurus. Dalam hal ini tugas sekretaris dan bendahara dirangkap oleh ketua. 2. Partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok rendah, hal ini terlihat dari sikap anggota yang terlalu pasrah, semua urusan kelompok diserahkan kepada ketua. 3. Kurangnya kerja sama antar anggota dalam mengembangkan kelompok. Hal ini disebabkan anggota sibuk mengurus usahanya sendiri-sendiri dan mereka beranggapan bahwa bekerja sama tidak penting karena usaha dijalankan masingmasing Permasalahan yang dihadapi kelompok Rukun Tetangga ”78” merupakan masalah yang menyebabkan kelompok sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kebutuhan penting kelompok Rukun Tetangga ”78” adalah perlunya motivasi untuk meningkatkan kesadaran berkelompok dan membangun kerja sama antar anggota.

Permasalahan Khusus Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Selain menghadapi permasalahan umum, kelompok Usaha Bersama ”Semangka” juga menghadapi masalah khusus yakni :Tidak ada penilaian kontinyu, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sistem pelaporan, karena kelompok tidak mempunyai kas / kepemilikan bersama Berdasarkan analisis masalah sebagaimana telah dijelaskan, maka kebutuhan kelompok Usaha Bersama ”Semangka” adalah perlunya pengelolaan kelompok secara benar

Proses Penyusunan Rancangan Program Penyusunan rancangan program peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan, dilakukan secara partisipatif melalui kegiatan Focus Group Discusion (FGD) yang melibatkan

stakeholders yang terdiri dari unsur UPK kecamatan, UPK desa, wakil kelompok Usaha Bersama ”Semangka”, wakil kelompok Rukun Tetangga ”78” dan ketua LPMD. Dengan acara penentuan permasalahan dan kebutuhan serta potensi dan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun program peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok. Sebelum pembahasan masalah dan penyusunan program, fasilitator (pengkaji) mengungkapkan permasalahan kelompok berdasarkan karakteristik masing-masing yang berpedoman pada hasil kajian. Kemudian secara bersama-sama melakukan katagori masalah dan menentukan prioritas masalah. Selain itu dilakukan juga identifikasi potensi lokal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kelompok.

Potensi Lokal dan Penentuan Masalah Potensi Lokal Berdasarkan hasil kajian dan diskusi kelompok terfokus, dapat dikemukakan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan efektivitas kelompok baik untuk kelompok Rukun Tetangga ”78” maupun kelompok Usaha Bersama ”Semangka” yaitu : 1. Hubungan antar warga (ketetanggaan) melalui sikap yaitu

terjalin dengan baik yang dapat diamati

saling membantu dan kekeluargaan, terutama dalam hal

membantu kerepotan yang dialami tetangganya, seperti saat ada kematian. Hajatan atau saat tertimpa musibah. 2. Keberadaan ketua RT sebagai panutan warga, hal ini terlihat dari apa yang dianjurkan oleh ketua RT, warga masyarakat akan mematuhinya 3. Adanya lembaga kemasyarakatan baik formal seperti lembaga pemerintahan (desa, dukuh, RW, RT) maupun non formal seperti forum2 warga yang bertujuan melayani dan menjaga hubungan sosial antar warga (ajang silaturahmi). Kelembagaan ini yang dipakai oleh warga dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam hal pengajuan dana PPK 4. Tanggapan masyarakat terhadap program sangat positif, dengan mengamati komentar warga tentang keberadaan PPK, mereka merasa keberadaan PPK sangat membantu

tercukupinya kebutuhan mereka melalui pinjaman dana modal usaha serta dapat membantu pembangunan fisik. 5. Tim Pelaksana Kegiatan Desa memiliki pengurus yang terlatih dibidang pembukuan dan dapat dipercaya, hal ini dilihat dari awal keberadaan PPK sampai sekarang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk operasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Pelaksana Desa yang secara rutin dibuat untuk disebar luaskan. 6. Ketua kelompok, memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. 7. Motivasi anggota yang tinggi dalam menggunakan dana untuk pengembangan usaha, supaya ada tambahan penghasilan dan ada niat untuk mengembalikan dana pinjaman, demi menjaga keberlangsungan program. Di samping itu ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai ancaman bagi keberlangsungan kelompok yakni : 1. Adanya isu yang beredar di kalangan masyarakat bahwa PPK adalah hibah untuk masyarakat miskin, sehingga tidak harus mengembalikan 2. Dasar dari pengelolaan dana PPK yang tidak menggunakan agunan, sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan penunggakan 3. Semakin banyaknya penawaran kredit baik yang berasal dari masyarakat yang berwujud simpan pinjam maupun yang berasal dari pemerintah seperti program mikro kredit, program P2KP maupun oleh perbankan, semua ini berpotensi penggunaan dana PPK yang tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya untuk menutup tunggakan hutang pada lembaga keuangan lainnya sehingga terjadi gali lubang tutup lubang, yang semakin memberatkan warga masyarakat.

Penentuan Masalah Berdasarkan hasil kajian dan diskusi kelompok terfokus, dapat inventarisir permasalahan yang dapat menghambat peningkatan efektivitas kelompok, baik yang terdapat pada kelompok Rukun Tetangga ”78” maupun kelompok Usaha Bersama ”Semangka” untuk menemukan penyebabnya dan dicari cara mengatasinya.

Penentuan masalah pada kelompok Rukun Tetangga ”78” Secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi kelompok Rukun Tetangga ”78” sebagai berikut : 1. Prioritas masalah : a. Pengurus tidak menjalankan tugas sesuai pembagian kerja yang telah ditetapkan b. Partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok rendah c. Kurangnya kerja sama antar anggota dalam pengembangan kelompok d. Suasana kelompok tidak kondusif e. Kepemimpinan bergilir tidak berjalan f. Tujuan kelompok dibuat untuk jangka pendek g. Norma kelompok tidak pernah diperbaharui h. Dinamika performa kelompok statis

2. Sebab-sebab masalah : a. Ketua menganggap masih bisa mengerjakan sendiri b. Anggota terlalu pasrah, menyerahkan semua urusan kelompok kepada ketua c. Ketua tidak pernah melibatkan anggota untuk pengembangan kelompok d. Interaksi anggota rendah e. Ada anggapan tidak semua orang dapat memimpin f. Umur kelompok hanya satu tahun (waktu mengangsur) g. Tidak ada sistem evaluasi kelompok

3. Cara mengatasi : a. Optimalisasi fungsi kelompok, melalui pelatihan keterampilan teknik manajerial untuk mengelola kelompok. b. Motivasi untuk meningkatkan kesadaran berkelompok dan membangun kerja sama antar anggota kelompok. Berdasarkan hasil penentuan masalah, kemudian disusun rencana program sebagai implementasi dari aktivitas pemecahan masalah

Program Optimalisasi Fungsi Kelompok dan Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Pengembangan Kelompok bagi Kelompok Rukun Tetangga ”78” Tujuan Tujuan program optimalisasi fungsi kelompok dan peningkatan partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok bagi kelompok Rukun Tetangga ”78”, yaitu : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok 2. Meningkatkan partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok 3. Meningkatkan kerja sama antar anggota

Rancangan Program Program disusun secara partisipatif melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diikuti oleh anggota dan pengurus kelompok Rukun Tetangga ”78”, wakil Tim Pelaksana Kegiatan Desa. Dalam penyusunan program ini, pengkaji berperan sebagai fasilitator. Program yang disusun mencakup penentuan tujuan program, penentuan kegiatan yang akan dilakukan dan peranan masing-masing pihak yang terlibat. Secara lebih rinci penyusunan program optimalisasi fungsi kelompok dan peningkatan partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok Rukun Tetangga ”78” disajikan pada Tabel 8. berikut ini : Tabel 8 Rancangan Program Optimalisasi Fungsi Kelompok dan Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Pengembangan Kelompok Rukun Tetangga ”78” No

Program

1

Optimalisasi fungsi kelompok

Tujuan

Kegiatan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok

Penyuluhan Diskusi/tukar pengalaman mengelola kelompok Bimbingan dan pelatihan manajemen e

Pihak Yang Terlibat Pengurus kelompok Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan

2

3

Peningkatan partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok

Menumbuhkan kesadaran anggota akan perannya sebagai bagian dari kelompok Peningkatan Menciptakan kerja sama antar kekompakan anggota diantara anggota

Pemberian motivasi untuk ambil bagian dalam mengembangkan kelompok Pembagian tugas Menjalin kerja sama antar anggota dalam melakukan jenis usaha

Pengurus Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Pengurus Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Sumber : Hasil FGD

Penentuan Masalah pada Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Permasalahan yang dihadapi kelompok Usaha Bersama ”Semangka” secara keseluruhan sebagai berikut : 1. Prioritas masalah : a. Tidak adanya penilaian kontinu b. Suasana kelompok tidak kondusif c. Kepemimpinan bergilir tidak berjalan d. Tujuan kelompok dibuat untuk jangka pendek e. Norma kelompok tidak pernah diperbaharui f. Dinamika performa kelompok statis 2. Sebab-sebab masalah a. Tidak memiliki modal / kepemilikan bersama b. Interaksi anggota rendah c. Ada anggapan tidak semua orang dapat memimpin d. Umur kelompok hanya satu tahun (waktu mengangsur) e. Tidak ada sistem evaluasi kelompok

3. Cara mengatasi : a. Optimalisasi fungsi kelompok b. Pembentukan modal kelompok

Program Optimalisasi Fungsi Kelompok dan Pembentukan Modal Kelompok bagi Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” Tujuan Tujuan program optimalisasi fungsi kelompok dan pembentukan modal bagi kelompok Usaha Bersama ”Semangka” , adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok 2. Meningkatkan kemampuan permodalan Rancangan Program Program optimalisasi fungsi kelompok dan pembentukan modal bagi kelompok Usaha Bersama ”Semangka”, disusun secara partisipatif dengan melibatkan anggota, pengurus kelompok Rukun Tetangga ”78”, ketua RT, Tim Pelaksana Kegiatan Desa. Pada penyusunan program pengkaji berperan sebagai fasilitator. Hasil penyusunan program secara rinci disajikan pada Tabel 9 berikut ini Tabel 9 Rancangan Program Optimalisasi Fungsi Kelompok Dan Pembentukan Modal Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” No

Program

Tujuan

Kegiatan

1

Optimalisasi fungsi kelompok

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok

Penyuluhan Diskusi/tukar pengalaman mengelola kelompok Bimbingan dan pelatihan manajemen

2

Meningkatkan kemampuan permodalan

Membentuk modal kelompok Meningkatkan produktivitas

Membentuk kelompok simpan pinjam Menjalin kerja sama dengan pemilik lahan / modal

Sumber : Hasil FGD

Pihak yang Terlibat Pengurus kelompok Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Pengurus kelompok Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tokoh Masyarakat Ketua RT

Program kegiatan pada Kelompok Rukun Tetangga ”78” dan Kelompok Usaha Bersama ”Semangka” sebagaimana tercantum pada Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dijelaskan sebagai berikut : Optimalisasi

Fungsi

Kelompok

melalui

Peningkatan

Pengetahuan

dan

Keterampilan Pengurus dan Anggota dalam Mengelola Kelompok. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok baik dalam aspek teknik pelaksanaan kegiatan maupun dalam aspek manajerial. Pengetahuan dan keterampilan ini meliputi penentuan tujuan dan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, pengorganisasian kegiatan, mobilisasi sumber-sumber, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan kelompok dilakukan dengan : 1. Penyuluhan Penyuluhan merupakan aktivitas pendidikan yang memberikan berbagai informasi berkaitan dengan pengelolaan kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota baik teknik maupun manajerial.Penyuluhan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan desa dan Unit Pengelola Kegiatan kecamatan sebagai penanggung jawab program 2. Diskusi Diskusi ini dilakukan dalam rangka pendidikan dan pelatihan dua arah. Melalui diskusi akan terjadi transformasi pengetahuan dan pengalaman, sehingga akan menumbuhkan saling belajar. Orang yang cukup pengetahuan dan pengalaman akan membagi pengetahuan dan pengalamannya kepada yang kurang pengalaman. Untuk meningkatkan kualitas diskusi dapat melibatkan pengurus kelompok yang telah berhasil. 3. Bimbingan dan pelatihan keterampilan manajemen kelompok Bimbingan dan pelatihan manajemen merupakan teknik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan

anggota dalam aspek manajerial Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Pengembangan Kelompok. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anggota bahwa mereka adalah bagian dari kelompok, sehingga maju mundurnya kelompok sangat tergantung dari partisipasi anggota. Hal ini dapat dicapai melalui pembagian tugas yang jelas baik antar pengurus maupun antara pengurus dengan anggota. Peningkatan Kerja Sama Antar Anggota. Muara akhir dari terbangunnya kohesivitas kelompok adalah berkembangnya kerja sama antar anggota kelompok, sehingga tercipta kekompakan yang mendorong iklim usaha anggota. Meskipun jenis usaha yang dilakukan oleh anggota berbeda-beda, tetapi kerjasama dan saling bantu diantara anggota harus tetap terpelihara. Kerjasama diantara anggota dapat diwujudkan melalui pemberian motivasi untuk saling membantu ketika ada anggota yang mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya. Dukungan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam meningkatkan motivasi anggota untuk kerja sama dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Peningkatan Kemampuan Permodalan. Kemampuan permodalan menunjuk pada kapasitas organisasi dalam aspek finansial untuk mendukung aktivitas dan keberlanjutan kelompok. Peningkatan kemampuan permodalan dapat memanfaatkan potensi dan sumber-sumber baik dari internal maupun eksternal kelompok. Pengembangan sumber-sumber dari dalam dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan mikro sendiri yaitu membentuk kelompok simpan pinjam. Sedangkan sumber-sumber eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan. Tujuan dari peningkatan permodalan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha anggota, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Dalam kegiatan ini, dapat melibatkan pemerintah desa atau pemilik lahan yang dapat digarap dengan sisitem bagi hasil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Hasil kajian pengembangan masyarakat melalui peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan PPK di desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Efektivitas kedua kelompok yang menjadi bahan kajian yakni kelompok Rukun Tetangga ”78” dan kelompok Usaha Bersama ”Semangka” menunjukkan bahwa pada kelompok Rukun Tetangga ”78” unsur-unsur yang mendukung efektivitas kelompok lebih sedikit dibanding kelompok Usaha Bersama ”Semangka” dimana perbedaan terletak pada suasana kelompok, kesadaran kelompok dan penilaian yang kontinyu. Sehingga kelompok Usaha Bersama ”Semangka” relatif lebih efektif dibanding kelompok Rukun tetangga ”78”. Meskipun demikian kedua kelompok belum menunjukkan efektivitas yang maksimal, sehingga perlu upaya peningkatan efektivitas kelompok untuk mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 2. Faktor kohesi anggota ternyata berpengaruh terhadap efektivitas kelompok, pada kelompok Rukun Tetangga “78” Unsur kohesi anggota lebih rendah dibanding kelompok Usaha Bersama ”Semangka”, hal ini disebabkan karena pada kelompok Usaha Bersama ”Semangka” keanggotaannya didasarkan pada ikatan keluarga dan bersifat tetap, ditunjang dengan jenis usaha yang sama yakni di bidang pertanian, sedang kelompok Rukun Tetangga ”78” keanggotaannya mudah berubah-ubah, dengan jenis usaha yang bervariasi dan dikelola sendiri-sendiri. Hal ini akan mempengaruhi efektivitas kelompok. 3. Karena kelompok Usaha Bersama ”Semangka” relatif lebih efektif dibandingkan kelompok Rukun tetangga ”78”, maka prestasinya pun dapat dilihat dari pemberian kepercayaan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa melalui Tim Verifikasinya selalu menyetujui setiap pengajuan pinjaman dari kelompok Usaha Sedang untuk kelompok Rukun Tetangga ”78” seringkali besarnya dana yang diajukan belum pernah disetujui secara penuh.

4. Dari hasil Focus Group Disscussion dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di desa Banjararum menghasilkan rancangan program peningkatan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program pengembangan Kecamatan untuk kelompok Rukun Tetangga ”78” berupa program optimalisasi fungsi kelompok, peningkatan partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok, dan peningkatan kerjasama antar anggota, sedang untuk kelompok Usaha Bersama ”Semangka” berupa program optimalisasi fungsi kelompok dan peningkatan permodalam kelompok

Rekomendasi

Untuk mempercepat pencapaian tujuan program, yakni terwujudnya prestasi individu, prestasi kelompok dan prestasi organisasi, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa Selama ini Tim Pelaksana Kegiatan Desa, hanya membina kelompok yang bermasalah (mempunyai tunggakan besar), akan lebih baik kalau dilakukan juga kepada kelompok lain

untuk tindakan pencegahan melalui sosialisasi aturan terbaru,

pemotivasian pemanfaatan dana PPK, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana PPK oleh kelompok. Disamping itu sudah waktunya bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa memperluas sasaran yakni untuk masyakarat miskin dengan system bagi hasil, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa yang dapat memanfaatkan dana PPK hanya mereka yang mempunyai kemampuan mengangsur saja. Bagi Kelompok Selama ini kelompok hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman uang secara mudah, anggota menyerahkan semua urusan kepada ketua, akan lebih baik kalau diciptakan suasana keseimbangan yakni melalui pergantian kepengurusan, sehingga lebih ada keterbukaan, dan mencegah dominasi oleh seseorang (ketua).

Bagi Anggota Selama ini anggota bersikap tahunya beres, kurang inisiatif, akan lebih baik kalau dimulai dengan melatih mereka

untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan

kelompok, melalui pembagian tugas yang merata yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA Ali, Madekhan ,2007,” Orang Desa Anak Tiri Perubahan”, Malang, Averroes Press Badan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia dan LembagaPenelitian Smeru, 2005,”Penanggulangan Kemiskinan”, Jakarta Lembaga Penelitian Smeru Garvin, charles, 1986,”Contemporary Group Work”, New.Jersey, Prentice hall Inc.Englewood Cliff Huraerah Abu,dan Purwanto, 2006, “Dinamika Kelompok”, konsep dan Aplikasi,Bandung, Refika Aditama Jamasy, Owin, 2004, ”Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan”, Jakarta, Blantika Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005,”Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)”, Jakarta, Kantor Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nasdian, Tonny Fredian dan Bambang Sulistyo Utomo, 2005. ’Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial’. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor Soekanto, Soerjono, 2005, ”Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta, Raja Grafindo Persada Sumodingrat,Gunawan,1997 ” Pelayanan Kredit Untuk Masyarakat Lapisan Bawah”,Bappenas, dalam ”Diskusi Ahli : Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial UsahaKecil di Indonesia”, Editor Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin,1997,Yayasan Akatiga, PEP LIPI, Yayasan Mitra Usaha, the Asia Foundation Supriyanto, BJ,1997,” Micro Banking untuk Micro Enterpreneurs” dalam Diskusi Ahli : ”Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia”, Editor.Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin, 1997, Yayasan Akatiga, PEP LIPI.Yayasan Mitra Usaha, the Asia Foundation

Suharto, Edi (2005) “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung,

Refika Aditama Tjokrowinoo, Moeljarto (1996) “Pembangunan Dilema dan Tantangan”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Syaukat,Yusman dan Sutara Hendrakusumaatmadja, 2005 “Pengembangan Ekonomi Lokal”, Program Pascasarjana IPB Wahyuni, Eka et al, 2003. ”Grup”. Sosiologi Umum, Jurusan SOSEK IPB dan Pustaka, Wirausaha Muda Bogor

Lampiran 1. Pedoman Studi Dokumen Dokumen Desa : 1. Monografi desa 2. Program-program pengembangan masyarakat dan pelaksanaannya 3. Rencana pengembangan masyarakat Dokumen Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa 1. Struktur organisasi (pembagian kerja, mekanisme kerja, kedudukan ) 2. Aturan dalam mengelola dana PPK ( kriteria menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota) 3. Program kerja tahunan (tujuan yang akan dicapai dalam satu tahun, kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilakukan dalam satu tahun) 4. Keadaan aset sejak berdiri hingga sekarang 5. Daftar pengajuan pinjaman (daftar anggota yang mengajukan pinjaman, jumlah pinjaman yang diajukan, jumlah pinjaman yang disetujui) 6. Daftar hadir anggota ( dalam pertemuan rutin bulanan dalam satu tahun ) Dokumen Kelompok Masyarakat 1. Daftar nama anggota kelompok dari sejak berdiri hingga sekarang 2. Daftar nama pengurus dari sejak berdiri hingga sekarang 3. Jumlah pinjaman kelompok yang diajukan dari awal sampai yang terakir 4. Jumlah pinjaman kelompok yang disetujui 5. Aturan yang disepakati dalam kelompok Lampiran 2. Pedoman Pengamatan Berperan Serta Kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat dana PPK 1. Pelaksanaan kegiatan pada pertemuan rutin 2. Pelaksanaan rapat rutin 3. Pelaksanaan pembagian kerja antar pengurusan 4. Pelaksanaan laporan keuangan kepada anggota

5. Pelaksanaan rapat pengurus Keragaan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat dana PPK 1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota pada pertemuan rutin 2. Keterlibatan anggota pada setiap pertemuan 3. Keaktifan anggota dalam pembuatan keputusan 4. Reaksi anggota terhadap laporan keuangan dari pengurus Lampiran 3. Pedoman Wawancara Pedoman wawancara kepada Tim Pelaksana Kegiatan tingkat desa dimana terdapat kelompok yang berhasil dan yang tidak berhasil 1. Adakah orang yang mewakili masing-masing kelompok 2. Kalau tidak ada siapa yang mewakili kelompok untuk menyampaikan kepentingan kelompok 3. Kalau ada siapa dia (tokoh masyarakat atau lainnya) 4. Mengapa harus dia (temui) 5. Sejak kapan ? Apa alasannya menjadi wakil. 6. Berapa kali menghadiri di setiap pertemuan yang diselenggarakan Desa 7. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal apa 8. Adakah usulan bapak yang diterima atau ditolak, mengapa 9. Menurut anda apa ada keterbukaan dalam Tim Pelaksana apakah ketua mengambil keputusan sendiri atau melalui musyawarah apakah ketua menerima kritikan dari anggota tim Sumber Daya Manusia Tim Pelaksana Kegiatan tingkat desa 1. Apakah pendidikan terakhir yang telah ditempuh dan lulus 2. Adakah hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tugas-tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa 3. Pelatihan atau kursus-kursus apakah yang pernah diikuti dalam rangka menunjang tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa

4. Ketrampilan apakah yang diperlukan dalam menunjang tugas-tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa 5. Berapa lama melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa 6. Pengalaman lain yang dimilki dalam mengelola dana bantuan sejenis 7. Motivasi menjadi anggota Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa (proses menjadi anggota tim, berapa periode, tugas pokok, kepuasan yang dirasakan) 8. Harapan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas Kinerja Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa Bentuk aset (barang, uang, sumber pemasukan, kelengkapan kepengurusan ) Seberapa besar aset yang dimiliki yang berupa uang Barang-barang apa saja yang dimiliki sebagai aset Dari mana saja kah sumber pemasukan dana Apakah jumlah pengurus dirasakan sudah sesuai dengan kebutuhan Faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Proses meliputi : sosialisasi program, pemberian kredit serta kegiatan pelaporan dan tindak lanjut. 1. Bagaimanakah proses sosialisasi program pengembangan kecamatan yang telah dilakukan 2. Bagaimanakah cara memberikan pinjaman 3. Apakah hambatan-hambatan yang dialami dalam menyalurkan pinjaman dan Mengapa hal tersebut menjadi hambatan serta bagaimanakah cara mengatasinya 4. Bagaimanakah keefektifan dalam memberikan pinjaman 5. Perkembangan dan faktor pendukung dan penghambat perkembangan aset 6. Bagaimana perkembangan aset sejak berdiri 7. Bagaimanakah penggunaan jasa pinjaman sejak berdiri hingga sekarang 8. Bagaimana perkembangan aset yang diharapkan

Bagaimana sistem pelaporan yang dibuat dalam perguliran dana dan laporan kegiatan lainnya Keragaan Anggota Sumber Daya Anggota 1. Apakah pendidikan terakhir yang pernah ditempuh dan lulus 2. Apakah pernah meningikuti pelatihan atau kursus yang ada kaitannya dengan usaha ekonomi produktif 3. Berapa lama menjadi anggota kelompok masyarakat 4. Apakah sebelumnya pernah mengikuti program sejenis 5. Manfaat apakah yang dirasakan setelah menjadi anggota kelompok masyarakat pemanfaat dana PPK, Bagaimanakah perbedaan dengan program sebelumnya 6. Mata pencaharian sebelum dan sesudah bergabung dalam kelompok masyarakat pemanfaat dana PPKKinerja Anggota 1. Keterlibatan dalam menyusun rencana kerja tahunan 2. Berdasarkan pengalaman, apakah proses penyusunan rencana kerja selama ini sudah sesuai dengan harapan 3. Keterlibatan dalam pelaksanaan pelayanan, apakah ada hambatan dan bagaimana cara mengatasinya 4. Keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi, apakah ada hambatan dan bagaimana cara mengatasinya 5. Bagaimanakah proses menjadi anggota kelompok 6. Adakah keinginan yang belum tercapai Lampiran 4. Pedoman Diskusi Kelompok Pembasan 1. Membahas hasil temuan lapangan dengan menampilkan hal-hal yang dapat dipandang sebagai potensi dan yang diperkirakan akan menghambat efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan. Pembahasan 2. Bersama sama stakeholder menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas kelompok dalam mendukung keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat

Kantor Unit Pengelola Kegiatan

Wawancara dengan anggota kelompok UB”Semangka”

Kolam hasil ikan dari pemanfaatan dana PPK

Wawancara dengan anggota Rukun Tetangga “78”

Kegiatan FGD dengan Kelompok UB”Semangka”

Kegiatan FGD dengan Keompok UB”Semangka” dan Kelonpok Rukun Tetangga “78”