PENGUMUMAN NOMOR 04/Pansel/ATR/BPN/V/2015 TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015 Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 113/KEP-3.38/IV/2015 tanggal 23 April 2015 membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi melalui seleksi adalah sebagai berikut: No. 1.
Kode Jabatan A/I.a/001
Nama Jabatan Sekretaris Jenderal Tugas: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan
Eselon I.a
perundang-undangan serta pelaksanaan avokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2.
A/I.a/002
Syarat Kompetensi: 1. Mempunyai pengetahuan yang komprehensif di Bidang administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa. 2. Mempunyai pengalaman birokrasi di Bidang administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa 3. Mempunyai wawasan di Bidang Kebijakan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Nasional dan Daerah, Bidang Infrastruktur Keagrariaan, Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan, Bidang Penataan Agraria, Bidang Pengadaan Tanah, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dan Bidang Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah. Direktur Jenderal Tata Ruang Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
I.a
3.
A/I.a/003
Syarat Kompetensi: 1. Mempunyai pengetahuan yang komprehensif dalam Bidang Kebijakan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang. 2. Mempunyai pengalaman birokrasi di Bidang Penataan Ruang. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
I.a
Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur keagrariaan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar dan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik; c. pelaksanaan kebijakan pembinaan surveyor dan pemanfaatan peralatan survei, pengukuran dan pemetaan; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4.
A/I.a/004
Syarat Kompetensi: 1. Mempunyai pengetahuan yang komprehensif dalam Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 2. Mempunyai pengalaman birokrasi di Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 3. Mempunyai wawasan IT di Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan masyarakat Fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan masyarakat;
I.a
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan masyarakat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan masyarakat; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5.
A/I.a/005
Syarat Kompetensi: 1. Mempunyai pengetahuan yang komprehensif dalam Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan, mempunyai wawasan spasial. 2. Mempunyai pengalaman birokrasi di Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan; Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
I.a
Syarat Kompetensi: 1. Mempunyai pengetahuan yang komprehensif dalam Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Penguasaan Tanah serta Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 2. Mempunyai pengalaman birokrasi di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Penguasaan Tanah serta Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 3. Mempunyai kemampuan pengawasan dalam penyelenggaran Penataan Ruang dan Penguasaan Tanah serta Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
B. Persyaratan Administrasi: 1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. untuk calon pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: a. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c); b. menduduki jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon II; c. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran; 3. Semua unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam tahun terakhir; 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat berat, serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 5. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi delegasi wewenang*) bagi pelamar untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Telah menyerahkan SPT Tahunan; 7. Telah menyerahkan LHKPN terakhir; 8. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh calon peserta dan bermaterai Rp 6000,00 ditujukan kepada Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015; C. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Pendaftaran secara online melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan alamat http://seleksijpt.bpn.go.id dan penyerahan dokumen dilakukan mulai tanggal 7 Mei 2015 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. 2. Surat lamaran dibuat sesuai dengan format terlampir ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp 6000, dengan melampirkan: a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) lengkap sesuai dengan format terlampir yang dilengkapi dengan: 1) Fotokopi SK CPNS dan SK PNS; 2) Fotokopi SK pangkat terakhir; 3) Fotokopi SK jabatan yang pernah diduduki mulai dari jabatan eselon III sampai dengan jabatan terakhir; 4) Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL); 5) Fotokopi ijasah dan transkrip akademik; 6) Fotokopi KTP;
7) Fotokopi kartu NPWP; 8) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; b. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir; c. Fotokopi tanda terima LHKPN; d. Fotokopi SPT Tahunan terakhir; e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat berat, serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010(sesuai dengan format terlampir); f. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi delegasi wewenang*) bagi pelamar untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (sesuai dengan format terlampir) g. Fotokopi Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir); 3. Pelamar hanya diperbolehkan melamar dalam 1 (satu) jabatan lowong; 4. Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan dan bukti pendaftaran online dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup ditujukan kepada: Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 d.a. Sekretariat Panitia Seleksi Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12014 II. JADWAL SELEKSI No. Kegiatan 1. Pengumuman (via website)
Tanggal 07 Mei 2015
2.
Pendaftaran secara online
07 – 13 Mei 2015
3.
Penyampaian berkas administrasi
07 – 13 Mei 2015
4.
Seleksi Administrasi
13 – 18 Mei 2015
5.
Pengumuman hasil seleksi administrasi
18 Mei 2015
III. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak dipungut biaya apapun; 2. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; 3. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 6. Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi apabila ternyata terbukti peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar; 7. Seluruh pengumuman/pemberitahuan yang berkaitan dengan seleksi sampai tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi akan disampaikan melalui website http://seleksijpt.bpn.go.id, peserta seleksi diimbau untuk terus aktif mengakses website dimaksud. Jakarta, 06 Mei 2015 Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ttd. Rini Widyantini, S.H., MPM.
*) Coret yang tidak perlu
