Penguasaan Teori Hukum dan Kemahiran Hukum dalam Menghadapi Dunia Kerja
Rahel Octora, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung
Abstract Work, often understood as something formal by students, is related with office work in a corporation or in an institution. The true meaning of work can be defined more widely. Work is an activity to get financial benefits, a means of self actualization as well as the application of knowledge. The meaning of work is included in being an officer, a professional, or an enterpreneur. This paper will specifically talk about legal education and the correlation between legal science and some kinds of jobs and occupations. Fresh graduates have to be ready to face the fact that there are a lot of complaints from industries that graduates with Bachelor’s degree are not ready to work. After graduating from universities, they still need to join some training programs to improve their skills. Every faculty must design its curricula based on the need and demand of the workplace. It’s true that theory is important but practical skills are also important. In other words, hard skills are not enough. Proper curricula can support student readiness to face the real work. Keywords: work, occupation, legal education, theory, skill.
I.
Pendahuluan
Dunia kerja seringkali dimaknai secara sempit sebagai lingkungan bekerja formal, di mana seseorang bekerja sebagai karyawan di suatu instansi atau perusahaan, padahal makna kata “kerja” dapat dipahami secara lebih luas. Bekerja adalah suatu kegiatan dengan tujuan mencari nafkah, mengaktualisasikan diri, menyalurkan hobi dan menerapkan ilmu serta keahlian yang dimiliki. Pengertian “kerja” dalam tulisan ini seyogianya dimaknai dalam pengertian bekerja sebagai karyawan, pengemban suatu profesi tertentu, termasuk pula enterpreneur atau wirausaha. Sebelum memasuki dunia kerja, seseorang senantiasa mempersiapkan dirinya dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan dapat diperoleh dengan cara menempuh pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan: 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan Setiap satuan pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang berilmu dan cakap. Tulisan ini akan secara khusus membahas pendidikan di bidang hukum dan korelasi antara ilmu hukum dengan dunia kerja. Seorang sarjana hukum harus dapat menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi dunia kerja, di tengah banyaknya keluhan dari dunia kerja saat ini yang menyatakan bahwa lulusan sarjana harus mengikuti berbagai training dan pelatihan sebelum bekerja karena mereka dinilai belum siap kerja.
79
Zenit Volume 3 Nomor 1 April 2014
II.
Pembahasan
2.1.
Sekilas Tentang Sifat dan Karakteristik Ilmu Hukum
Kata “hukum” seringkali diidentikan dengan “aturan”, sehingga mempelajari hukum seringkali hanya dipandang sebagai proses mempelajari aturan mengenai berbagai bidang yang berlaku di suatu negara. Ilmu hukum adalah ilmu normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum menyumbangkan temuan-temuan yang spektakuler bagi manusia berupa berbagai konsep-konsep hukum.1 Dengan demikian, mempelajar ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari proses mempelajari konsep-konsep hukum yang senantiasa berkembang dan dilahirkan dari proses penelitian. Selain bersifat normatif, ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan, Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum.nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum 2 Menurut B.Arief Sidharta, sebagai ilmu normatif, ilmu hukum menyandang sifat khas yakni memberikan solusi terhadap problematika kemasyarakatan yang mendesak.3 Hukum ditujukan untuk manusia, Artinya hukum diterapkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan antar orang dengan orang, orang dengan kelompok orang, atau antar kelompok. Di sini, hukum akan berhadapan dengan manusia yang memiliki kehendak bebas, yang tidak dapat diatur secara kaku sebagaimana kita melakukan pemrograman terhadap mesin. Manusia yang memiliki kehendak bebas diatur berdasarkan prinsip pengenaan tanggung jawab. Manusia dihadapkan pada berbagai aturan, dan manusia itu sendiri yang menetukan apakah akan taat terhadap aturan atau melanggar aturan. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan dihadapkan dengan konsekuensi berupa sanksi atau tanggung jawab hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2.2.
Dunia Kerja yang Akan dihadapi oleh Sarjana Hukum
Sarjana Hukum adalah orang yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum. Pada saat mereka menyelesaikan studinya, kemudian mereka akan memilih pekerjaan seperti apa yang akan mereka geluti. Hukum terkait erat dengan kehidupan masyarakat. Adagium ubi societas ibi ius yang berarti “ di mana ada masyarakat di situ ada hukum” menunjukan bahwa seorang sarjana hukum dapat bekerja pada berbagai bidang, baik bidang akademis maupun bidang praktis, baik sebagai pekerja, pengemban profesi, maupun sebagai pengusaha. Banyak sekali kita jumpai orang-orang yang bergelar Sarjana Hukum, namun tidak semuanya merupakan Sarjana Hukum yang siap kerja. Seorang Sarjana Hukum yang siap kerja adalah mereka yang dapat menerapkan ilmu yang telah selesai ia pelajari pada masa perkuliahannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ini yang sulit, karena seringkali mahasiswa fakultas hukum selama menjalani proses perkuliahan, hanya mengejar target waktu kelulusan dan mengambil SKS sebanyak-banyaknya pada setiap semsesternya. Mereka mengejar Indeks Prestasi setinggi-tingginya dan serigkali apa yang tertulis di transkrip nilai tersebut tidak menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Sarjana hukum akan mengadapi kemungkinan bekerja pada bidang-bidang sebagai berikut: a. Bidang penyelesaian sengketa: 1. Secara Litigasi yaitu beracara di pengadilan, sebagai Hakim, Jaksa, atau Pengacara 2. Secara Non-Litigasi, melalui berbagai alternatif penyelesaian sengketa sebagai Mediator, Arbiter b. Bekerja pada perusahaan/korporasi (perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, industri, perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya): 1. Sebagai staf pada divisi legal 2. Sebagai staf pada divisi Ketenagakerjaan/Human Resources c. Bekerja pada kantor Konsultan Hukum, kantor Notaris dan/PPAT d. Bekerja di lembaga pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah e. Bekerja sebagai wirausahawan 1
Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 12. 2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011, hlm. 22. 3 Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 150. 80
Penguasaan Teori Hukum dan Kemahiran Hukum dalam Menghadapi Dunia Kerja (Rahel Octora)
f.
Bekerja pada bidang-bidang lain Setiap bidang yang dijalankan memiliki tuntutan dan tantangannya masing-masing. Bidang ilmu hukum yang harus dikuasai pun mungkin berbeda-beda pada setiap bidangnya. Sarjana hukum yang siap kerja dituntut untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum, asas hukum, teori hukum dan yang lebih penting, dapat menerapkan apa yang ia pahami untuk menyelesaikan masalah konkrit. Sebagai contoh: saat seorang Sarjana Hukum bekerja di divisi Sumber Daya Manusia pada sebuah perusahaan, ia tidak cukup hanya memahami Undang-undang Ketenagakerjaan saja dan teoriteori yang disampaikan pada saat kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Ia-pun harus memahami hal-hal yang sifatnya prosedural dan praktis misalnya berkenaan dengan pembuatan perjanjian kerja, proses pendaftaran Jamsostek bagi para pekerja dan sebagainya. Disini kita lihat bahwa penguasaan terhadap pengetahuan yang bersifat teoritis harus dilengkapi dengan kemampuan praktis yang sebagian besar dapat diperoleh dari pengalaman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengalaman tersebut dapat diperoleh mengingat lulus kuliah pun belum? Para fresh graduate ini baru mulai mencari pengalaman kerja dengan gelar sarjana yang mereka miliki. Di sisi lain, dunia kerja membutuhkan tenaga siap kerja. Hal ini yang membuat para fresh graduate seringkali ditempatkan di posisi-posisi yang bersifat umum dan tidak menuntut penguasaan atas ilmu yang disandang dalam gelar kesarjanaannya. Sebagai contoh, banyak lulusan Fakultas Hukum yang mengikuti Program Pengembangan Staf, atau Management Trainee yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan. Setelah proses pelatihan tersebut selesai, besar kemungkinan bagi para pekerja baru tersebut justru tidak ditempatkan pada divisi hukum. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah merancang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di mana kerangka tersebut harus diterapkan dalam sistem kurikulum setiap program studi. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4 Berdasarkan KKNI, lulusan program S1 menempati level-6, yang artinya dapat ditempatkan dalam posisi analis pada jenjang pekerjaan, sehingga para lulusan S-1 dituntut untuk menguasai ilmu, baik dari aspek teori dan prosedural, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 5 2.3. Sistem Kurikulum yang Baik, Membekali Lulusan untuk Siap Menghadapi Dunia Kerja Mempelajari ilmu hukum akan mendatangkan banyak manfaat. Paling tidak, seseorang dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku, dan dapat mengidentifikasi hak serta kewajiban orang lain dalam hubungan kemasyarakatan sehingga tidak saling merugikan. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang sifatnya menyeluruh. Kembali ditekankan di sini bahwa proses mempelajari ilmu hukum bukan hanya ditujukan bagi pemahaman terhadap konsep hukum dari sudut pandang keilmuan semata. Proses pembelajaran harus menyentuh aspek kognitif dan afektif, melatih hard skill dan soft skill. Mempelajari hukum bukan hanya mempelajari hal-hal yang bersifat rasional. Hukum tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan. Memahami keadilan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan rasio, karena keadilan adalah rasa.
4
Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Indonesian Qualificaton Framework dan Arah Kurikulum LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, hlm. 5 (http://www.slideshare.net/aryshiddiqi/dirjen-dikti-kebijakan-dikti-ttg-kkni-dankurikulum-24325340) 5 ibid.,hlm.9 81
Zenit Volume 3 Nomor 1 April 2014
Kurikulum pendidikan tinggi hukum memegang peranan yang penting dalam membekali para calon lulusannya menjadi lulusan yang berkualitas dan siap kerja. Pada sistem kurikulum yang baik, terlihat bahwa ilmu yang diberikan dapat menjawab tantangan dan tuntutan dari dunia kerja. Korelasi ilmu hukum dengan dunia kerja dirangkum dalam tabel di bawah ini: Tabel I Ringkasan Korelasi Ilmu Hukum dengan Keterampilan yang Dibutuhkan dalam Dunia Kerja No.
Jenis Profesi / Pekerjaan
Tuntutan dari Dunia Kerja terhadap Sarjana Hukum 1. Menguasai prinsip dan asas-asas hukum khususnya yang berlaku di Indonesia 2. Memiliki kepekaan terhadap keadilan
1
Seluruh jenis profesi hukum
2
Praktisi Hukum (Sebagai Advokat /Penasehat Hukum)
3
Praktisi Hukum - Litigasi (Sebagai Jaksa , Hakim, Panitera)
4
Praktisi Hukum Non Litigasi (Mediator, Arbiter)
5
Konsultan Hukum
6
Notaris dan/ PPAT
7
Divisi Legal pada Perusahaan
8
Divisi Sumber Daya Manusia pada Perusahaan
9
82
Bank dan Lembaga Pembiayaan
3. Mampu menyelesaikan masalah secara tepat dan berfikir logis 4. Mampu menerapkan tata bahasa yang baik dalam penyusunan dokumen hukum, karya ilmiah dan dalam berkomunikasi lisan Menguasai proses beracara dalam penyelesaian suatu kasus konkrit, Mahir dalam menyusun legal opinion/pendapat hukum Menguasai proses beracara dalam penyelesaian suatu kasus konkrit
Menguasai proses sengketa non litigasi
acara
penyelesaian
Menguasai hukum baik secara umum, maupun secara spesifik terkait bidang tertentu yang menjadi kekhususan dari konsultan tersebut. Contoh Bidang Khusus yang menjadi keahlian Konsultan Hukum diantaranya : - Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Bidang Perpajakan - Bidang Investasi - Bidang Pasar Modal dsb Notaris: Menguasai cara perancangan akta perjanjian dan memahami konsekuensi hukum dari suatu perjanjian. Secara khusus PPAT harus memahami hukum pertanahan. Mampu memberikan nasihat hukum atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan Memahami aturan ketenagakerjaan dan mampu memberikan solusi atas sengketa hubungan industrial yang terjadi. Memahami hubungan hukum yang terjadi antara bank/lembaga pembiayaan sebagai kreditur dengan para debiturnya. Mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum dan memahami aspek praktis/prosedural dari suatu transaksi dan akibat hukumnya.
Mata Kuliah yang Membekali Calon Lulusan untuk Menjawab Tantangan Tersebut Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia Etika Profesi Hukum, Filsafat Hukum Logika Hukum dan Penalaran Hukum Terminologi Hukum, Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah Bahasa Inggris Hukum Acara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Peradilan Niaga, Kemahiran Penyusunan Dokumen Hukum Perdata, Kemahiran Penyusunan Dokumen Hukum Pidana, dsb
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pajak, Hukum Investasi Hukum Pasar Modal
Hukum Perdata Hukum Perikatan Hukum Waris Kemahiran Penyusunan Kontrak Hukum Agraria Hukum Dagang Hukum Perusahaan Kemahiran Penyusunan Kontrak Hukum Perikatan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perbankan Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan Kemahiran Penyusunan Kontrak
Penguasaan Teori Hukum dan Kemahiran Hukum dalam Menghadapi Dunia Kerja (Rahel Octora)
10
Lembaga Perasuransian
Pegawai Lembaga Pemerintahan
11
12
Akademisi
13
Wirausaha
Memahami hubungan hukum yang terjadi antara lembaga asuransi sebagai penanggung dengan para tertanggungnya. Mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum dan memahami aspek praktis/prosedural dari suatu transaksi dan akibat hukumnya. Memahami aspek hukum ketatanegaraan dan administrasi negara, Mampu menyusun regulasi
Mampu melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mampu mengantisipasi risiko-risiko hukum yang terjadi sehubungan dengan aktivitas bisnis.
Hukum Asuransi
Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan Daerah Kemahiran Penyusunan Undangundang Mata Kuliah yang terkait dengan Bidang Kekhususan yang diambil sebagai akademisi, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Seluruh Mata Kuliah yang terkait dengan aktivitas bisnis
*) Tabel di atas hanya merupakan gambaran umum yang menggambarkan bahwa mata kuliah yang terdapat dalam sistem kurikulum suatu Perguruan Tinggi memiliki korelasi dengan dunia kerja yang akan dihadapi oleh para calon lulusannya. Setiap universitas memiliki struktur kurikulum yang berlainan sesuai dengan konsentrasi bidang hukum yang dipilih oleh masing-masing universitas tersebut.
III.
Kesimpulan
Berdasarkan apa yang disampaikan pada uraian di atas, penulis menyimpulkan: 1. Saat seorang calon mahasiswa memutuskan untuk mengambil suatu program studi tertentu, ada baiknya ia mempelajari terlebih dahulu struktur kurikulum pada program studi tersebut agar dirinya meyakini bahwa ia akan mempelajari hal-hal yang berguna baginya untuk meraih citacitanya. 2. Program Studi yang berkualitas merancang sistem kurikulum yang berkualitas, yang bukan hanya ditujukan bagi penguasaan ilmu semata, melainkan membekali para calon lulusannya dengan keterampilan khusus yang terkait langsung dengan tuntutan dunia kerja. Komposisi bobot mata kuliah yang bersifat “kemahiran” harus memadai. 3. Magang / kerja praktek juga harus menjadi kegiatan prioritas bagi mahasiswa yang telah menempuh semester akhir. Apabila Program Studi tidak memfasilitasi kegiatan magang, sebaiknya mahasiswa melakukan kegiatan magang secara mandiri di sela-sela kesibukan kuliah untuk menambah pengalaman dan keterampilan kerja. 4. Untuk menghadapi dunia kerja, penguasaan soft skill juga harus mendapatkan perhatian.
IV.
Daftar Pustaka
Buku : Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2006, Malang: Banyumedia Publishing. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
83
Zenit Volume 3 Nomor 1 April 2014
Sumber Internet: Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Indonesian Qualificaton Framework dan Arah Kurikulum LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 (http://www.slideshare.net/aryshiddiqi/dirjen-dikti-kebijakan-dikti-ttg-kkni-dankurikulum-24325340)
84
