FUNGSI HUKUM MENGHADAPI TRANSFORMASI SOSIAL DUNIA MAYA Elisabeth Program Studi Komputerisasi Akuntansi STMIK Profesional Makassar
[email protected] Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam antara Fungsi hukum dalam menghadapi transformasi sosial dan dunia maya di masyarakat. Ini menyangkut hal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan informasi. Penelitian ini menggunakan penelitian sosial dengan pendekatan normatif dan yuridis dan bahan hukum primer yang meliputi data sekunder. Teknik analisis data ini menggunakan kombinasi deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan transformasi sosial yang terkait dengan kejahatan dalam dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi adalah alat kontrol sosial dan rekayasa sosial dalam masyarakat. Kata kunci: Fungsi Hukum sosial, Cyber Crime kemudian kita bandingkan dengan keadaan
PENDAHULUAN Perubahan sosial secara umum dapat
masyarakat pada waktu yang lampau.
diartikan sebagai suatu proses pergeseran
Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam
atau berubahnya struktur/tatanan didalam
masyarakat,pada
masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih
suatu proses yang terus menerus, ini berarti
inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya
bahwa
untuk mendapatkan penghidupan yang
kenyataannya akan mengalami perubahan-
lebih bermartabat.
perubahan.
dasarnya
setiap
merupakan
masyarakat
pada
Pada dasarnya setiap masyarakat yang
Perubahan sosial besar dalam sejarah
ada di muka bumi ini dalam hidupnya
bangsa Indonesia, yakni saat kedatangan
dapat dipastikan akan mengalami apa yang
bangsa-bangsa
dinamakan dengan perubahan-perubahan.
perubahan besar-besaran, baik dalam hal
Adanya
pemerintahan, yang pada masa itu masih
perubahan-perubahan
tersebut
barat
membawa
akan dapat diketahui bila kita melakukan
dalam
suatu perbandingan dengan menelaah suatu
tersebar di seluruh wilayah nusantara,
masyarakat
maupun
pada
masa
tertentu
yang
bentuk
yang
dalam
kerajan-kerajaan
kehidupan
yang
sosial 54
masyarakat. Setelah ratusan tahun, datang
Internet merupakan suatu jaringan
pula bangsa Asia yang menduduki wilayah
yang memudahkan interaksi antar para
Indonesia, yakni Jepang, walaupun dalam
penggunanya.
kurun waktu yang relatif singkat, namun
mudahnya
Jepang juga telah membawa beberapa hal
dengan yang lainya. Baik secara langsung
baru masuk ke Indonesia. Kemudian
maupun tidak langsung, kehadiran internet
datang proses dekolonisasi yang lebih
membawa
perubahan
intensif,
proklamasi
kehidupan
masyarakat
kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses
terkecuali
dekolonisasi ini bisa dilihat sebagai suatu
Masyarakat
proses
seperti masyarakat Indonesia, cenderung
yaitu
yang
semenjak
bersambungan
dengan
perubahan sosial1 . Fokus
Dimana
orang
berkomunikasi
antara
dalam
masyarakat
dengan
dunia,
satu
system tidak
Indonesia.
yang sedang berkembang,
menerima semua hal-hal baru tanpa adanya adalah
filter atau pemilahan antara mana yang
berkaitan
tepat untuk diambil dan mana yang tidak.
dengan hukum dalam era digitatisasi
Hal ini mernimbulkan banyak permasalah
masyarakat
Era
didalam kehidupan masyarakat berkaitan
digitalisasi saat ini, sudah tidak dapat
dengan penggunaan jaringan dalam dunia
dielakkan lagi setelah adanya proses
maya. Terlebih lagi, bermunculan berbagai
globalisasi dalam kehidupan masyarakat
bentuk
dunia. Bahwa seakan-akan dunia tanpa
media internet. Mulai dari pencurian,
adanya sekat pemisah. Kebebasan serta
pemerasan, pencemaran nama baik, bahkan
kemudahan berkomunikasi dan mobilisasi
berbagai tindakan asusila. Permasalahan
membuat
bukan
dalam artikel ini adalah peran hukum
merupakan suatu halangan. Salah satu
dalam menghadapi perubahan sosial dan
fenomena yang paling menarik adalah
kejahatan dunia maya.
mengenai
penulisan perubahan
Indonesia
jarak
disini sosial
saat
seakan-akan
ini.
kejahatan
yang
menggunakan
dengan ditemukannya berbagai macam alat komunikasi yang semakin hari semakin
PEMBAHASAN
canggih, salah satunya adalah internet.
1.
Konsep
Terjadinya
Perubahan
Sosial
55
Selo Soemardjan2 menyatakan bahwa
masyarakat hukum itu sendiri memiliki
perubahan sosial adalah perubahan yang
fungsi yang berdampingan satu sama lain
terjadi pada lembaga kemasyarakatan di
yakni:
dalam
1.
suatu
masyarakat,
yang
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk
Hukum
sebagai
sarana
untuk
melakukan social engineering;
di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola
2.
perilaku
Soerjono Soekanto4 menyebutkan adanya
diantara
masyarakat.
kelompok
dalam
Raharjo3
menitik
Satjipto
Sebagai sarana pengendalian sosial.
faktor-faktor
yang
menyebabkan
beratkan pada paradigma bahwa perubahan
terjadinya perubahan sosial dalam
sosial merupakan ciri suatu masyarakat
masyarakat. Yakni sebagai berikut:
modern dengan variabel yang
dapat
1.
Faktor Internal yang menyebabkan
mendorong perubahan sosial adalah:
terjadinya perubahan sosial dalam
1.
Variabel fisik, biologi dan demografi,
masyarakat adalah sebagai berikut:
berkaitan dengan peningkatan jumlah
a.
Perubahan penduduk
penduduk
b.
Penemuan-penemuan baru
c.
Pemberontakan
dan
factor-faktor
yang
mengikutinya; 2.
Variabel teknologi, semakin banyak penggunaan
teknologi
modern,
berimbas pula pada penyesuaiaan yang
3.
(revolusi)
dalam tubuh masyarakat 2.
Factor Ekstern a. Faktor
alam,
alam
mempunyai
dilakukan masyarakat;
peranan yang sangat penting bagi
Variabel ideologi, berkaitan dengan
kehidupan manusia
pandangan masyarakat terhadap hal-
b. Peperangan
hal baru.
c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat
Di dalam masyarakat, perubahan sosial
lain.
menimbulkan pergeseran-pergeseran serta
Disini,
perubahan
dalam
hubungan
sosial
penggaruh
kebudayaan
masyarakat lain merupakan suatu hal yang
masyarakat. Perubahan-perubahan sosial
tidak
dalam masyarakat memiliki kaitan yang
hubungan kerja sama antarnegara serta
erat
sarana komunikasi dan informasi yang
dengan
hukum,
dimana
dalam
bisa
dielakkan
lagi.
Adanya
56
semakin canggih, seperti televisi, radio,
tahun 1500 dan revolusi informasi tahun
dan
1955.
internet
memudahkan
pengaruh
kebudayaan masyarakat lain masuk dalam
Perkembangan
Teknologi
suatu negara. Akibatnya muncul perubahan
membawa
pada masyarakat yang menerima pengaruh
manusia. Tanpa disadari, setelah 10.000
kebudayaan itu.
tahun efek samping dari berbagai macam
2.
Peran Hukum Berkaitan dengan
teknologi
Perubahan Sosial yang Terjadi di
menganggu ketertiban umum.
Hukum adalah keseluruhan azas-azas kaidah-kaidah
kehidupan
tersebut
Perubahan
Indonesia
dan
perubahan
tersebut
yang
mulai
yang
budaya
dirasakan
positif
tentunya
yang memberikan manfaat.
Yang menjadi
perhatian
kita,
adalah
Tujuan
Hukum
perubahan yang menimbulkan dampak
Apeldoorn
adalah
negatif. Perubahan-perubahan tersebut bila
mengatur pergaulan hidup secara damai.
kita kaitkan dengan kehidupan hukum
Jadi
perdamaian
individu di masyarakat, bisa kita sebut
dalam masyarakat. Berdasarkan definisi
dengan pelanggaran-pelanggaran maupun
diatas maka arti dari Hukum Dalam Ilmu
kejahatan-kejahatan
Pengetahuan Alam lebih kurang adalah
dengan hukum positif di Indonesia.
menurut
manusia.
mengatur
perubahan
kepada
LV
hukum
Van
menghendaki
keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah
Bentuk-bentuk
yang mengatur alam semesta dan seisinya.
bertentangan
Tujuannya untuk mengatur seluruh tata
tentunya
kehidupan di Alam Raya ini, agar terjadi
peraturan
kesetimbangan
yang
yang
perubahan
dengan
harus
bertentangan
yang
hukum
tersebut
diselesaikan
melalui
perundang-undangan
yang
sesuai
diantara
berlaku agar peranan hukum terhadap
alam
semesta,
perubahan sosial bisa diimplementasikan
termasuk manusia. Teknologi telah dimiliki
secara baik dan relevan. Maka dari itu,
manusia sejak zaman batu, pada saat
peranan hukum yang berkaitan dengan
manusia masih sangat sederhana dalam
perubahan
memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam
masyarakat antara lain adalah sebagai
perjalanannya Teknologi telah berkembang
berikut:
menjadi
1.
komponen-komponen
sangat
pesat
sejak
revolusi
sosial
yang
terjadi
di
Hukum sebagai kontrol social
pertanian tahun 8000 SM, revolusi industri 57
Yang dimaksud sebagai kontrol sosial
adalah
suatu
proses
sebagaimana dicita-citakan atau untuk
yang
melakukan perubahan-perubahan yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-
diinginkan. Kemampuan seperti ini
orang agar bertingkah laku sesuai
biasanya hanya dilekatkan pada hukum
dengan
modern sebagai lawan dari hukum
harapan
masyarakat.
Sebagaimana di uraikan di atas, maka oleh hukum, kontrol sosial tersebut dijalankan
2.
dengan
menggerakkan
tradisional. 3.
Peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008
Berkaiatan
dengan
berbagai aktivitas, yang melibatkan
Perubahan Sosial dan Kejahatan
penggunaan dari kekuasaan negara
Dunia Maya
sebagai
Menurut
suatu
lembaga
yang
Ralf
Dahrendrof
diorganisasi secara politik, melalui
Sunarto
lembaga-lembaga yang dibentuknya5.
masyarakat tunduk pada proses perubahan
Hukum
dan perubahan ada di mana-mana, disensus
sebagai
sarana
social
engineering
mengatakan
bahwa
dalam setiap
dan konflik terdapat dimana-mana, setiap
Apabila kita berbicara mengenai
unsur
masyarakat
menyumbang
pada
hukum sebagai suatu konsepsi yang
disintegrasi dan perubahan masyarakat,
modern,
sesungguhnya
setiap perubahan masyarakat didasarkan
penggunaan hukum sebagai sarana
pada paksaan beberapa anggota terhadap
untuk melakukan Sosial Engineering
anggota lainnya6. Hal ini pula yang terjadi
adalah suatu hal yang lumrah. Bahkan
pada perubahan sosial dalam hal mulanya
tidak
orang
dari masyarakat yang cenderung tradisional
dalam
menuju masyarakat era digital. Konflik
penggunaannya sekarang ini hampir
mengenai urgensi penggunaan gadget,
selalu berupa sarana untuk melakukan
kebutuhan
Social
Hukum
masyarakat terhadap pergeseran pola-pola
sebagai SE adalah penggunaan hukum
perilaku terhadap gadget membawa mereka
secara sadar untuk mencapai suatu
pada era baru yakni era digital sebagai
tertib
bentuk dari adanya perubahan sosial.
maka
terlalu
berpendapat,
jauh
hukum
Engineering
atau
apabila
(SE).
keadaan
masyarakat
gadget,
serta
tunduknya
58
Hukum pun mengikuti perubahan sosial ini,
agar
tujuan
hukum
a.
mengenai
crime
kejahatan
kemanfaatan dapat dicapai.
merupakan
baru
bentuk
dari
adanya
perubahan sosial
Globalisasi yang secara tidak langsung meniadakan
Cyber
batas-batas
suatu
tindakan
menciptakan suatu “global village”. Global
berhubungan
dengan
village ini saling menyatu, terbuka, dan
(cyberspace) dan tindakan kejahatan yang
bergantung satu sama lain. Sifat terbuka ini
menggunakan
dijembatani
kejahatan cyber crime ini bermacam-
oleh
antar
adanya
negara
Istilah cyber crime saat ini merujuk
teknologi
pada
macam. Antara lain9:
sosial dalam hal tatanan organisasi dan
1.
sosial
kemasyarakatan
yang
dunia
maya
komputer8.
informasi yang memungkinkan kehidupan
hubungan
kejahatan
Unauthorized
Acces
Bentuk
to
dari
Computer
System and Service
berkembang dan berubah secara cepat. Hal
Kejahatan yang dilakukan dengan
ini tidak dapat dihindari, karena fleksibitas
memasuki atau menyusup ke dalam
dan kemampuan telematika sebagai ciri
suatu sistem jaringan komputer secara
khas teknologi informasi dengan cepat pula
tidak sah, tanpa izin atau tanpa
merasuki lingkungan komunitas sosiaol
sepengetahuan dari pemilik sistem
masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto7,
jaringan komputer yang dimasukinya.
kemajuan berjalan
di
bidang
bersama
teknologi
akan
dengan
munculnya
di
bidang
perubahan-perubahan
2.
Iilegal Contents Merupakan
kejahatan
dengan
memasukan data atau informasi ke
kemasyarakatan.
internet tentang suatu hal yang tidak
Salah satu bentuk baru dari kejahatan
benar, tidak etis, dan dapat dianggap
pada era digital ini adalah munculnya
melanggar hukum atau menganggu
kejahatan yang sering disebut dengan cyber
ketertiban umum.
crime.
Mengenai
bagaimana
hukum
cyber
crime
berperan
dan dalam
3.
Data Forgery Merupakan
kejahatan
menghadapinya ini akan dibahas dalam
memalsukan
pon-poin berikut.
dokumen
dengan
data
pada
dokumen-
penting
yang
tersimpan
59
sebagai scriptless document melalui
4.
b. Peran UU No. 11 Tahun 2008
internet.
tentang Informasi dan Transaksi
Cyber Espionage
Elektronik
Merupakan
kejahatan
yang
5.
Informasi dan Transaksi Elektronik lahir
dengan
berkaitan dengan peran hukum dalam
memasuki sistem jaringan komputer
perubahan sosial yakni sebagai alat kontrol
pihak sasaran.
sosial dan juga sebagai sarana sosial
Cyber Sabotage and Extortion
engineering. Oleh karena itu undang-
pihak
Kejahatan
6.
ini
laian,
dilakukan
dengan
undang ini lahir sebagai jawaban atas
membuat gangguan, perusakan atau
perubahan sosial yang terjadi pada era
penghancuran terhadap suatu data,
digital. Yakni secara konkret menjawab
program komputer atau sistem jaringan
kebutuhan masyarakat akan penumpasan
komputer
kejahatan
yang terhubung dengan
cyber
crime
sebagai
jenis
internet.
kejahatan baru. Latar belakang ini dapat
Offense Against Intellectual Property
dilihat dalam penjelasan umum UU No. 11
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak
Tahun
atas kekayaan intelektual yang dimiliki
Transaksi Elektronik. Di sana disebutkan
pihak lain di internet. Sebagai contoh
bahwa pemanfaatan teknologi informasi,
peniruan tampilan pada web page
media, dan komunikasi telah mengubah
suatu situs milik orang lain secara
baik
ilegal, penyiaran suatu informasi di
peradaban manusia secara global. Rezim
internet
yang
merupakan
hukum yang dimaksud tidak lain adalah
rahasia
dagang
lain
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
ternyata orang
dan
sebagainya. 7.
UU No. 11 Tahun 2008 tentang
mata-mata
terhadap
kegiatan
menghadapi
kejahatan cyber crime
memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan
dalam
perilaku
tentang
Informasi
masyarakat
dan
maupun
dan Transaksi Elektronik.
Infringements of Privacy Kejahatan
2008
ini
ditujukan
UU No. 11 Tahun 2008 tentang terhadap
Informasi dan Transaksi Elektronik secara
informasi seseorang yang merupakan
jelas telah menyebutkan batasan-batasan
hal yang sangat pribadi dan rahasia.
apa saja yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam kaitannya dengan dunia 60
teknologi
dan
informasi.
Mengenai
perbuatan
yang
diperbolehkan
5) memberikan rasa aman, keadilan, dan
untuk
kepastian hukum bagi pengguna dan
dilakukan UU ini telah memberi batasan
penyelenggara Teknologi Informasi.
pada
sebagaimana
Mengenai perbuatan-perbuatan yang
dijelaskan pada Pasal 3 dan 4. Pasal 3
dilarang diatur dalam Pasal 27 hingga 37
mengatur bahwa pemanfaatan teknologi
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
informasi
dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal ini
tujuan
perbutannya
dan
transaksi
elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
mengatur hal-hal di bawah ini:
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad
a.
baik, dan kebebasan memilih teknologi
Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan
atau netral teknologi. Sedangkan pada
tanpa
Pasal 4 menjelaskan bahwa pemanfaatan
dan/atau
teknologi
dan/atau
informasi
dan
transaksi
hak
mendistribusikan mentransmisikan membuat
dapat
elektronik dapat dilaksanakan sepanjang
diaksesnya Informasi Elektronik
bertujuan untuk:
dan/atau
1) mencerdaskan sebagai
kehidupan
bagian
dari
bangsa
masyarakat
informasi dunia;
yang
memiliki
Elektronik
muatan
yang
melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan
2) mengembangkan
perdagangan
dan
tanpa
perekonomian nasional dalam rangka
dan/atau
meningkatkan
dan/atau
kesejahteraan
masyarakat;
hak
mendistribusikan mentransmisikan membuat
dapat
diaksesnya Informasi Elektronik
3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
dan/atau
tanpa
pemikiran dan kemampuan di bidang
dan/atau
penggunaan
dan/atau
Informasi
Elektronik
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan
kepada setiap orang untuk memajukan
dan
Dokumen
yang memiliki muatan perjudian.
4) membuka kesempatan seluas-luasnya
Teknologi
Dokumen
pemanfaatan seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan
hak
mendistribusikan mentransmisikan membuat
dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen
Elektronik
61
yang memiliki muatan penghinaan
mengakses
dan/atau pencemaran nama baik.
Sistem Elektronik milik Orang
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak
dan/atau dan/atau
b.
mendistribusikan
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan
mentransmisikan
tanpa hak atau melawan hukum
membuat
dapat
mengakses
Komputer
dan/atau
diaksesnya Informasi Elektronik
Sistem Elektronik dengan cara apa
dan/atau
pun
Dokumen
Elektronik
dengan
tujuan
untuk
yang memiliki muatan pemerasan
memperoleh Informasi Elektronik
dan/atau pengancaman.
dan/atau Dokumen Elektronik.
Pasal 28
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
tanpa hak menyebarkan berita
mengakses
bohong dan menyesatkan yang
Sistem Elektronik dengan cara apa
mengakibatkan
pun
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan
yang
ditujukan
untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu
dan/atau
kelompok masyarakat tertentu
Komputer
dengan
menerobos,
tanpa hak menyebarkan informasi
dan/atau
melanggar,
melampaui,
atau
menjebol sistem pengamanan. e.
Pasal 31 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi
Pasal 29
penyadapan
atas
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan
Elektronik
dan/atau
atau
Informasi Dokumen
tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dalam suatu Komputer
Elektronik
dan/atau
dan/atau
Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan
atau
menakut-nakuti
yang ditujukan secara pribadi. d.
dan/atau
lain dengan cara apa pun.
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan
c.
Komputer
Sistem
Elektronik
tertentu milik Orang lain. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
Pasal 30
melakukan
intersepsi
atas
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan
transmisi
Informasi
Elektronik
tanpa hak atau melawan hukum
dan/atau
Dokumen
Elektronik 62
yang tidak bersifat publik dari, ke,
menyembunyikan suatu Informasi
dan di dalam suatu Komputer
Elektronik
dan/atau
Elektronik milik Orang lain atau
Sistem
Elektronik
tertentu milik Orang lain, baik yang
tidak
Dokumen
milik publik.
menyebabkan
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan
perubahan apa pun maupun yang
tanpa hak atau melawan hukum
menyebabkan adanya perubahan,
dengan
penghilangan,
memindahkan atau mentransfer
dan/atau
penghentian Informasi Elektronik
Informasi
dan/atau
Dokumen
Dokumen
Elektronik
yang sedang ditransmisikan.
cara
apa
Elektronik
pun
dan/atau
Elektronik
kepada
Sistem Elektronik Orang lain yang
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana
tidak berhak.
dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana
(2), intersepsi yang dilakukan
dimaksud pada ayat (1) yang
dalam rangka penegakan hukum
mengakibatkan terbukanya suatu
atas
Informasi
permintaan
kejaksaan,
kepolisian,
dan/atau
penegak hukum
f.
dan/atau
institusi
lainnya
Elektronik
dan/atau
Dokumen Elektronik yang bersifat
yang
rahasia menjadi dapat diakses oleh
ditetapkan berdasarkan undang-
publik dengan keutuhan data yang
undang.
tidak sebagaimana mestinya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Sedangkan mengenai ketentuan pidana
tata cara intersepsi sebagaimana
yang dapat diancamkan terhadap kejahatan
dimaksud pada ayat (3) diatur
cyber crime diatur dalam Pasal 45 hingga
dengan Peraturan Pemerintah.
52 UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Pasal 32
Informasi dan Transaksi Elektronik.
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
PENUTUP
dengan cara apa pun mengubah,
Kesimpulan
menambah, melakukan
mengurangi, transmisi,
menghilangkan,
merusak,
Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari berbagai pembahasan diatas.
memindahkan, 63
1.
Perubahan sosial adalah perubahan
akselarasi yang tepat dan cepat dalam
yang terjadi pada lembaga-lembaga
menjawab kebutuhan
kemasyarakatan
perubahan sosial yang ada; dan
di
dalam
suatu
masyarakat dan mempengaruhi sistem
2.
3.
hukum atas
UU No. 11 Tahun 2008 tentang
sosialnya, sedangkan perubahan sosial
Informasi dan Transaksi Elektronik
tersebut dapat terjadi dikarenakan
telah
adanya faktor internal maupun faktor
maupun formil yang baik, sehingga
eksternal;
diharapkan semua kompenen memberi
Peran hukum dalam perubahan sosial
dukungan atas implementasi yang
adalah sebagai alat kontrol sosial dan
menyeluruh UU ini.
memiliki
ketentuan
materiil
sarana social engineering; dan 3.
UU No. 11 Tahun 2008 tentang
DAFTAR PUSTAKA
Informasi dan Transaksi Elektronik
sosial yang terjadi pada era digital
Elisatris, Gultom dan Dikdik M. Arief Mansur, 2009. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT Refika Aditama.
utamanya
Satjipto,
lahir sebagai jawaban atas perubahan
dalam
hal
menghadapi
Perubahan
kejahatan cyber crime.
2009.
Hukum
Sosial,
dan
Yogyakarta:
Genta Publishing.
Saran Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk perbaikan berbagai kalangan,
Satjipto, Raharjo, 2010. Sosiologi Hukum. Jakarta: Genta Publishing. Satjipto,
yakni sebagai berikut: 1. Perubahan sosial merupakan suatu
Raharjo,
2010.
Ilmu-Ilmu
Pemanfaatan
Sosial
bagi
keniscayaan dalam kehidupan sosial
Pengembangan Ilmu Hukum. Jakarta:
sehingga
Genta Publhising.
anggota
masyarakat
hendaknya siap dan dapat bersikap
2.
Raharjo,
Soerjono, Soekanto, 1980. Pokok-Pokok
cerdas dalam menghadapinya;
Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali
Hukum dalam bentuk apapun harus
Pers.
mampu berperan dalam perubahan sosial, kebijakan
sehingga
para
hendaknya
pembuat
mengadakan
Sabian,
Utsman,
Sosiologi
2009.
Dasar-Dasar
Hukum.
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
64
