-- |-ERTAN|A
KebrjakanAlokasi Penggunaan Sumber Daya LahanSecaraBerkeadi lan dalam ReformasiPembangunan Pefranran
Heryadi Siswomartonodan Arilien Habibiex
Pendahuluan Dalam GBHN (1999) ditegaskansecarajelas bahwa dalam rangkapemerataanhasil pembangunan perlu lebih ditingkatkandan diperluaspadausaha-usaha untuk memperbaikipenghasilankelompok masyarakat yang mempunyaimata pencaharianberpenghasilan rendah seperti buruh tani, petani berlahan sempit,peternakkecil, pengrajindansebagainya. Sehubungandenganhal tersebutbagi kebanyakan pendudukIndonesiayangkehidupannyamasihtergantung pada sektor pertanian maka pemilikan lahan merupakanfaktorpenting.Pemilikanlahantidak hanya penting untuk pertanian saja melainkanjuga bagi penentuanberbagaikebutuhanlain dalam kehidupan termasukdi dalamnyauntukkeperluanbermasyarakat, keperluankawasanindustridanpabrik maupundipakai sebagaipemukiman. Dilema yang dihadapi tentangperuntukanlahan padasektorpertanianseringkalibersaingdengansektor lain sepertiindustri, pemukiman dan perdagangan. Padadaerahyang padat sepertipulau Jawa, setiap tahunnyasekitar 50.000 hektar lahan pertanianyang berubahfungsi penggunannya(Soni Harsono, 1995). Penguasaandan pemilikan lahan pertanian sering dikatakansebagaimasalahyang rumit. Dimana menyangkutberbagaiaspeksepertiekonomi,demografi, hukum,politik, dan sosial.Bahkankerumitanitu akan bertambahdenganketerkaitkannyadenganaspek-aspek * Dr. h'. Heryadi Siswomaltono, M.Sc adalah Peneliti Badan Penelitrandan Pengembangan(Litbang) DepartemenPertanjanRI dan Dr. Ir. Arifien Habibie, MS adalah Staf Deputi IV Kantor Menteri Koordi nator PerekonomianRI-red.
48
teknissepertiagronomi,ekologi,danlain sebagainya. Dilihat dari aspeksegi hukum, hak memiliki dan menguasaiitu padaumufirnyadapatmelekatpadadua jenis subyek hukum, yaitu masyarakat/penguasa dan perseorangan. adalahmemberiPengertianpenguasaan kan kewenangansepertipemilikan,namunpenguasaan dan pemilikan lahan terdapatperbedaantergantung pada subyeknya.Seperticara penguasaanoleh pihak pengembangdanparaspekulanterletakpadakepemilikan modalkuat, sehinggaribuanhektarlahanmenjadi terlantar yang akhirnya menjadi lahan tidur yang sebenamyadapatdibudidayakanuntuk pembangunan pertanian(Yustika Baharsyah,1998). Dalam suasanalingkunganstrategisyangberubah dengancepat,penajamanarah kebijakan dan perencanaar bagi reformasi pembangunanpertanianpada masadepanmenjadidemikianpenting.Denganmengantisipasiperubahaneksternalmaupun intemal, visi pembangunanpertaniandapat dirumuskansebagai pertanianyang menjadi ciri pada era reformasi. Kerangka reformasi pembangunanpertanianyang berwawasanagrobisnistersebutpada dasarnyamempunyai beberapatujuan, antatalain (a) menarik dan mendorongsektorpertanian;(b) menciptakanstruktur perekonomianyang tangguh,efisien dan fleksibel; (c) menciptakannilai tambah; (d) meningkatkanpenerimaandevisa;(e) menciptakanlapanganke{a; dan (f) parapetani. meningkatkanpendapatan Oleh karenaitu, strategireformasipembangunan sektor pertanianharus dikaitkan dengan strategi pengembanganindustri pertanianyang dapatdikembangkandi perdesaan.Dan karenanyaharusdiprioritaskanpertumbuhanindustri pertanianyang mampu
No.22. November/Desember 2000 PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
= PrnrnrurnN menangkap efek ganda bagi perdesaan (Syarifuddin Baharsyah, 1997). Dengan demikian, perlu didorong mekanisme keterkaitan antara pembangunan pertanian dengan pembangunan industri dan jasa. Seperti di Amerika Serikat dalam keterkaitan pembangunan pertanian dengan industri, sebenarnyaAmerika Serikat merupakan negara pertanian yang terbesar dan paling efisien di dunia dimana sekitar 2,5 persen angkatan kerjanya mampu mencukupi 90 persen kebutuhan penduduknya dan bahkan merupakan eksportir terbesar di dunia (Kartomo Wirosuhardjo,1997). Dalam naskah ini berikut penulis mencoba menguraikan sistempengelolaaandan penggunaansumberdaya lahan dalam pembangunanpertaniansecaranasional agar tercipta perlanian modem yang berwawasan agrobisnis yang merupakan wujud pertanian era reformasi dalam rangka menyongsong persaingan global.
KebijakanEkstensifikasiLahan dan Distribusinya Kebr.laksanaan ekstensifikasipertaniandan perkebunan juga sangat berpengaruh terhadap keadaan hutan. Pencetakan sawah yang diperluas dengan pemanfaatanhutan rawa dan gambut. Sementarasawah kelas satu yang sudah dikorbankan dibuat perindustrian pada kawasan-kawasan industri pinggiran kota. Dalam pemikiran para perancang program ini. perusahaan perkebunan milik negara yang menguasai teknologi, permodalan, dan teknik-teknik manajemen akan dikaitkan dengan petani plasma yang tidak memiliki keunggulan-keunggulan seperti itu. Jadi tujuan tersebut kepada para petani perkebunan kecil melalui hubungan ekonomi intensif atau pola kemitraan. Dalam pola kemitraan tersebut investor bukanlah melakukan pemaksaan yang harus dilakukan terhadap mitranya,
melainkan merupakan strategi usaha atau bisnis berdasarkan analisis manfaat biaya yang sama-sama menguntungkan antara pelaku kemitraan. Dengan pola pengembangan strategi transformasional dalam bidang pertanian dapat dirintis usaha pertanian menuju agroindustri dan pada gilirannya dapat menciptakan agrobisnis yang tangguh (Tri Cahyono,1997). Secara teoritis pula bahwa Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) atau Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), dan perusahaan-perusahaanperkebunan milik negara yang menjadi model pengelolaan pembangunan. Sebab perkebunan "small holder" disekitamya, milik rakyat, menjadi sasaran pengembangannya. Dalam prakteknya, PIR sangat berorientasi bisnis di samping pemerataan atau transfer teknologi unggulan. Jadi, semakin pentingnya PIR dalam rencana pembangunan yang sekarang dirancang pemerintah dapat ditilik dari segi strategi intemal dan ekstemai. Secara intemal, berkaitan dengan proses kaprtalisasi perdesaanyang semakin intensif. Sedangkan secara ekstemal berkaitan dengan keperluan untuk menggalakkan ekspor non migas sebagai strategi yang diandalkan. Di Indonesia, potensi cukup besar, Balai Pusat Statistik (1997) melaporkan bahwa, luas lahan yang dapat dikemban gkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura mencapai 23,271 jtrta hektar (Tabel 1), baik yang tersebar di Pulau Jawa maupun Luar Jawa.
Penataan dan Pemanfaatan Lahan Gejala yang timbul diseputar penguasaandan pemilikan tanah perdesaan dan perkotaan dewasa ini adalah terpusatkanpada sebagian besar pemanfaatan pemilikan tanah ditangan sekelompok masyarakat
Tabel1.PotensiSumberDayaLahanuntukTanamanPangandanHortikulturadi Indonesia. PulauLuas
Lahan Kering pada Areal (ha) Tega I/ K eb un/L a d ang/ H uma
PerkebunanNegara/ Perkebunanswasta
Jumlalt
Sumatera Jawa Bali danNusaTeng Kalimantan Sulawesi Maluku dan Irja
4.371.842 3.122.006 9 9 0 .1s6 r.718.534 r.6t7.282
6.57r.ts6 632.460 2.747.358 7.736.266
10.942.998 3.754.466 1.3s4.7s9 3.86s.892 3.353.548
JUMLAH
r1.820.180
tr.451.483
23.271.663
2000 No. 22. November/Desember PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
50+.2+3
49
:_-A
:I-ERTANIA Tabel2. Luas Lahan yangLayakuntuk Pertanian Setiap Penduduk Agraris. lItilayah
Sumatera Jawa Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku
Penduduk (juta orang)
Luas (juta Ha)
42.9t8 116.025 11.340 r0.946 14.027 2.t88
41.360 1,3.219 8.849 53.946 t8.922 1.450
Penduduk Agraris (persen)
68 46 62 66 6B 68
Lahan Layqk Pertanian (persen)
s9.9 71.9 40.J
33.8 11 /l
33.8
Sumber:BPS ( I 997) telahdiolah.
pemilik modal kuat. Di lain pihak, masyarakatperkotaan secaraumum dan masyarakatpemilik modal lemahkhususnyacenderungtersingkirdari mekanisme pasaryangada,yangberakibatpadatimbulnyaketidak merataandalampenguasaan danpemilikantanah. Posisipemerintahdalammengatasiataumengendalikan masalahtersebutdi atas sudahcukup jelas, sebagaimana yang telah diamanatkanoleh UUD 1945 pasal33 ayat 3 danUUPA pasal2 ayat l. Pemerintah memiliki banyakaltematifdalamupayamengendalikan mekanismepasaryang ada. Namun paling tidak ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu melalui (1) intervensisecaralangsunguntuk dapat menciptakan mekanismepasaryangtidak hanyaberorientasikepada pertumbuhanekonomi sematadan(2) memperhatikan aspekpemerataan, sebagaimana yangdikehendakioleh GBHN. Sejauhini memangbelum ada suatupenelitian mendalammengenaiintervensi mana yang paling efektif di dalamupayamencapaimaksudtersebutdi atas.Namun sejalandengantugaspraktis pertanahan maka secararingkas gambaranintervensipemerintah secaralangsungyang selamaini telah dilaksanakan disampingkonsep pemikiran baru yang masih perlu diteliti dankemudiandikembangkan.Dalamketetapan MPR No. II/MPR 1993 tentangGaris-garisBesar HaluanNegara(GBHN) meqjelaskanbahwapenataan penguasaan tanaholeh negaradiarahkanagarpemanfaatannyadapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Amanat tersebuttermasuk upayapemerintahuntuk melakukanintervensidalam rangkamemperbaikitata caradan kekuranganmekanisme pasar tanah, serta menunjangsecarabertahap terwujudnyarasakeadilandalampenguasaan/pemilik-
50
an tanah melalui kebijakan yang baru, penyesuaian yang adadanperombakanyangtelahusang. Dalam prakteknya,khususnyauntuk kegiatan pembangunanlewat perizinantersebut,timbul banyak masalahpascaprosespra pelayanansepertiadanya penyalahgunaanperizinanyangtelahdiberikan.Selain itu terjadi pula penelantarantanahyang telah dikuasai dan bentuk-bentukspekulasilainnya sehinggatedadi lahantidur sepertiakhir-akhir ini dikenal masyarakat, yang dalam pemanfatannyadapat digunakansebagai usahapertaniantanamanpangan,hortikultura dan perkebunan(YustikaBaharsyah,1998). Selanjutnyaapabiladipilah dalampenataanlahan yang layak dan tidak layak untuk usahapertanian kemudiandibagi denganjumlah pendudukagraris, sebenamyalahanyang tersediauntuk masing-masing tidak juga terlalu luas. Hanya di Pulau Kalimantan , Maluku dan Irian Jayaketersediaanlahanyang layak untuk pertanianper penduduk agraris di atas satu hektar. Sedangkandi Jawa lahan yang layak untuk pertanianper pendudukagraris hanya kurang dari seperempathektar, di Sulawesikurang dari setengah hektar,Nusa Tenggarasedikit diatassetengahhektar dan Sumaterakurangdari satuhektar(Tabel2). Harus diakui bahwa penataaanlahan yang layak untuk sektorpertaniantidak selaludimanfaatkansecara tepat. Dengan hanya melanjutkanpola pemanfaatan lahan yang ditinggalkanpenjajah,banyak usaha pertanian di Indonesiatidak mendukungkelestarian lingkungan sehinggatidak layak apabila dilihat dari aspek ekonomi. Kecuali perkebunanpeninggalan penjajah,hanya sedikit pertaniandi Indonesiayang dirancanguntuk perdaganganantar wilayah maupun perdagangan internasional.Selebihnyahanyadiusaha-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No 22, November/Desember 2000
kan untuk mendukungkehidupanpetani sehari-hari atau hanya untuk memenuhiperdagangansetempat (Amien,1994). Olehkarenaitu konsolidasitanahmerupakansalah satuinstrumenpentinguntukmengendalikanmekanis, me pasardalamkaitannyadenganupayapemanfaatan tanah secaraoptimal, seimbangdan lestari dengan meningkatkanefisiensipemanfaatantanahdi wilayah perkotaan.Konsolidasitanah dapat didefinisikan sebagaisuatu model penataanlingkungan yang dari tidak teraturmeryaditeratur.Di sampingitu dilengkapi denganprasaranadanfasilitasumumyangdibutuhkan, sedangkanprinsipnyadipergunakansecaraswadaya pemilik tanahsendiri. olehmasyarakat Dalam penerapannyaterdapatdua aspekpenting yangmeryadisasaran utamakonsolidasitanahyaitu(1) penataanfisik ataspenggunanserta (2) pemanfaatan tanahdanpenataanterhadappenguasaan danpemilikan tanah.Kedua aspektersebuttidak dapat dipisahkan satudenganyang lainnya.Diharapkanpenataanmelalui fisik makanilai tanahperkotaansemakinmeningkat untuk kepentinganmasyarakatpemilik tanah.Dan dan diharapkanmelalui pelayananpenguasaaan pemilikanoleh masyarakatdapattercapai. pemilikan Selainintervensimelalui pembatasan tanalr,lembagaperizinan,kosolidasitanahmakapraktek"land banking" juga dapatdrjadikansebagaisalah satualat instmmendalam rnengendalikanmekanisme pasaryang ada. Paling tidak melalui kegiatan"land banking" dapat terpenuhibeberapasyarat utama penyediaantanahyanglancardanmendukungpelaksanaanpembangunan nasionalsepertilokasitanahyang sesuai,luas areal tanah yang cukup, harga atau ganti rugi tanahsecarawajar,waktu penyediaantanahtepat, ketentuanyangberlakuditaatisertatidak menimbulkan keresahan atausengketa. Sampaisaatini kita mengenaldua contohkonkrit tanahyang menggunamengenaikegiatanpengadaan kan prinsip "land banking". Contohpertamaadalah dalamupayamengatasi masalahpenyediaan tanahbagi keperluanpembangunanperumahandan pemukiman. Pemerintahmenetapkansuatubadanuntuk mengolah kawasansiap bangun sesuaidengan amanatdalam rangkapenyediaantanahuntuk industri beberapaperusahaanuntuk mengelolakawasanindustri seperti berbagaipengembang.Secaragaris besar,kegiatan dasarusahaland banking adalahmeliputi pengadaan tanah, pematangantanah dan penyaluran atau penjualan tanah.Sedangkanmodal awal diperoleh.dari beberapasumber antaralain sebagianpajak pertanahan,danapenggantibiaya dan termasukkeuangan
dalamrangkakegiatankonsolidasitanahdanpemasr-rkan keuangannegarayang berasaldari kegiatan fungsionalpertanian.
InformasiSumberDayaLahan Dalam rangka reformasi pertanianyang berkelanjutanbanyak faktor besertainteraksinyayang patut dipertimbangkan.Faktor-faktor tersebutantara lain adalahkeadaanlingkungan,sumberdaya lahan, perubahanagroklimat,dan sosial ekonomi. Penilaian produktivitaslahanmemerlukanpengetahuan mengenal jenis tanah,penyebarannya, dan masukanyang diperlukan untuk mengatasidan meningkatkanproduktivitasnya,sertatanggapannya terhadappenerapanteknologi(WidjajaAdhi, 1989). Pengetahuan mengenaisumberdaya lahantelah disadariperlunyaperencanazm terutamauntukpengempertanian, bangan tetapi informasi data sumberdaya lahanjanngdigunakanseca.ra efektif. Hal-haltersebut perlu ditelaahdalam usahameningkatkansumbangan penelitiansumberdaya lahan untuk pengembangan pertaniansecaraberkeian;utan.Saat ini data btrse tentangtanahsedangdigarapdan unit informasitanah sehinggamemudahkandan mempercepatpelayanan informasitanah. Padatingkat nasionalsasaranutama penelitian informasi data tanah adalahuntuk, (1) menentr-rkan wilayah yang memungkinkankeuntunganbiotik dan sosialekonomiyangtertinggiuntuk suatukomoditi;(2) memilih komoditi yangmemberikankeuntunganbiotik dan sosial ekonomi untuk suatu wilayah; dan (3) meneliticarapeningkatandanpelestarianproduktivitas suatukomoditi di suatuwilayah. Kesemuanyaitu merupakanpendekatandasardari sistempembangunan pertanian y ang b erazaskanketerpaduankomoditi, wilayah danusahatani. Banyakpenelitiansumberdayalahantelahdilaksanakanoleh berbagaiinstansi,baik dalam maupun diluarBadanLitbang,baik penerintairswastanasional maupunswastaasing.Hasilnyatersebardi berbagai departemenseperti Perhubungan,PekerjaanUmum, Kehutanandan DepartemenPefianian.Untuk membangun suatu data base tanah dan untuk menghindari pengulangankegiatan,informsasisumber dayalahan perlu dikumpulkan. Pengumpulaninformasi berupa laporan dari berbagaiinstansi memerlukandata dan waktu, sertakerjasamadari semuapihak yang terkait. Di samping itu survai tanah di Indonesia telah dilaksanakanpada berbagaitingkat skalametodedan berbagaimetodeuntuk berbagaitujuan penggunaan. " Streamline"pendekatan-pendekatan yang berbeda
No 22, November/Desember 2OOO PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
)t
-PenrnrunN diperlukanuntuk memudahkandalam penafsirannya. Pada tingkat tinjauan pendekatanmelalui "land system" akan terus dikembangkan,sedangkanpada seri tanahatau tingkat survaidetail adalahpendekatan "frase" yangadaterusdikembangkan.PusatPenelitian Tanah dan Agroklimat Litbang Pertaniansedang membangunsuatuunit data basetanah,danmenginterpretasikan data atau informasi tanah dan lahan dari daerahsurvaipemetaan. Kegiatan ini merupakansalah satu komponen "Project Implementation(Jnit" (PIU) dari "Land Resource Evaluation and Planning" Project (LREPP), yang telah dikelola oleh BadanKoordinasi Survaidan PemetaanNasional (Bakosurtanal).Unit data base tanahdilengkapiperangkatlunak LECS ataupogram serupaatauyang dikembangkandari LECS. Diharapkan pula perangkatlunak lain, sepertianalisasistem ataumodel simulasidan sistempakar,dapatmemanfaatkan data base tanah ini. Untuk itu diperlukan komponenpenunjang,yaitu suatusistempengelolaan database. Di phak lain, sistempakar (expertsystem)dinilai sangatbermanfaat dalam perencanaanpraktis pada tingkat petani. Sistem ini dapat digunakanuntuk menyusunrekomendasipengapuranmisalnyapemberian amelioran,pemupukan,pengaturanirigasi serta pengawetandan pengelolaantanah dan air. Suatu sis,temyang dapat membantu petani menentukan rekomendasikebutuhankapur yang telah dikembangkan. Kemampuansistempakar terletakpadakemampuannya mencakup pengetahuanyang tidak saja diketahui para pakar tetapi juga penalaranatau "commonsense"petani. Denganmenyaringpengetahuanparapakar ke dalam aturan-aturanyang berkaitke an,paraperakitpengetahuandapatmenuangkannya sistempakar.Sistemini memungkinkanparapenyuluh pertanian lapangan mendapat rekomendasi suatu masalahtertentuuntuk suatulokasi dan padakeadaan khusus.
KebijakanPembangunanPertanian Era Reformasi pertaniandalamerareformasitidak Pembangunan lagi berorientasikepadapeningkatanproduksisemata, tetapimengarahkepadapendekatanagrobisnis.Secara konseptualsistem agrobisnisdapat diartikan sebagai semuaaktivitas,mulai dari pengadaandan penyaluran saranaproduksi sampai denganpemaaranprodukproduk yang dihasilkan oleh usahatanidan nelayan serta agroindustri, yang saling terkait satu sama lainnya.Dengandemikiansitim agrobisnismerufakan
52
suatusistemyang terdiri dari berbagaisubsistemyaitu (a) sub sistem pengadaandan penyaluran sarana produksi,teknologi dan pengembangansumber daya manusia;(b) sub sistembudidayaatauusahatani;(c) sub sistempengolahanhasil pertanianatau agrohasilpertanian industri;dan (d) subsistempemasaran atauagrobisnis. Dengan pendekatansistem tersebutorientasi reformasipembangunanpertanianmencakupseluruh aspek dalam sistem agrobisnisyang dilaksanakan secaraterpadu denganmemperhatikankelestarian sumberdayaalam dan lingkunganhidup. Keterkaitan denganagroindustridalam sistemagrobisnismenjadi sangatpenting dalam penyediaandan penyaluran saranaproduksi,penyediaaandanadan investasi,serta teknologi dengan dukungan sistem tataniaga dan yangefektif. perdagangan agroindustripada dasamyadihaPengembangan rapkan selain memacupertumbuhanekonomi perdesaan,sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatankerja dan pendapatanpetani. Dengan demikian maka menumbuhkan agroindustri yang dikembangkandi perdesaanperlu dirancangdengan prinsip dasaryaitu (1) memacukeunggulanbrigade penumbuhanagroindustri; (2) memacu peningkatan kemampuansumberdayamanusiadan menumbuhkan agroindustri yang sesuai serta mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan;(3) memperluaswilayah sentra-sentraagrobisniskomoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagaipenyandangbahan baku yang berkelanjutan;(4) memacu pertumbuhan agrobisniswilayah denganmenghadirkansubsistemsubsistemagrobisnis;dan (5) menghadirkansarana pendukungberkembangnyaindustri perdesaan. Untuk dapat memberikandukunganyang penuh terhadapperkembanganagroindustri di perdesaan tersebut,kendala-kendalayang masih melekat pada sektor pertanianharus segeradapat diatasi. Kendala tersebut antara lain masih tersebarnyausahatani denganberagamkualitasproduksehinggamenlulitkan baik dari aspekprocessing,markedng maupun pendukung agrobisnis atau agroindustri lainnya. Hal tersebutakanterkait dengankelangsunganbahanbaku serta "high cost industrial processing and marketingi'.Berbagaiupayatelah dilakukansepertikonsepsi pengembangan sentraagrobisniskomoditasunggulan (SPAKU) yang diharapkanakanmampumemperkecil permasalahan yang ada.Gambaran sertarnenuntaskan umum mengenaikendala atau permasalahanserta tantangan dan berbagai peluang yang dipandang mempengaruhiberkembangnyaagrobisnisperdesaan,
2000 No 22, November/Desember PERENCANMNPEMBANGUNAN,
5 PrnrnrurnN arftaralain pengembanganwilayah agroindustri dan ngunanpertaniandiarahkanpadapeningkatanefisiensi kelembagaan. usaha,peningkatanpemanfaatandanpenguasaan ilmu Denganberkembangnyaindustrialisasiperdesaan, dan teknologipertanian,peningkatankualitassumber makasektorpertanianakanmemiliki posisinilai yang dayamanusia.Sejalandenganitu, usaha-usaha pokok lebihkuatsehinggadapatmemperkuat pulaposisinilai pembangunan pertanianyangmeliputi (a) diversifikasi; tukarnya.Industrialisasiperdesaantidak berarti segala (b) intensifikasi;(c) ekstensifikasi; dan(d) rehabilitasi macamindustri bisa di perdesaan.Industrialisasai yang diimplementasikansecaraberkelanjutan,perperdesaanharusberpangkalpada keunggulankom- luasandanpendalamandari usahasebelumnyadengan paratif setempat,baik sumber daya lahan maupun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasiyang semakin sumberdayamanusianya. terpadu dan diselesaikandengankondisi agroklimat, Dalam prosesindustrialisasiini, harus dicegah pola tataruang,kelestarianlingkungan,pembangunan terjadinyakesenjanganbaru di perdesaankarena sektor lain dan kondisi sosial ekonomi masyarakat industri dimiliki oleh orang luar pekerjaannyapen- setempat,sertadidukungolehpemanfatanteknologi. datang, sehinggayang dinikmati oleh masyarakat Penggunaansumberdaya lahan yang tidak dihanyalahlimbahnya.Oleh karenaitu, industri perde- dasarkanpada potensi dan kesesuaiannyasertatidak saan pertama-tamaharus berakar pada masyarakat menggunakanteknik pengelolaaansesuailingkungperdesaansendiri, sekurang-kurangny a harus ikut annyadapatmengakibatkanterjadinyadegradasilahan dimiliki oleh masyarakatdesa,misalnya melalui dan kerusakanlingkungan yang pada akhimya akan koperasi.Harus dicegah terjadinya alineasi antara menyulitkan dalam pengelolaantanah dari berbagai industrimasyarakat.di perdesaan. komoditi pertaniandi arenaperdaganganbebasatau Genderangglobalisasiyang semakingencardan globalisasi. kesadaran bahwamekanismepasartidak selalumampu memecahkanmasalahmembawaimplikasi semakin Kesimpulan perlunyamenatakembalilandasansistempengelolaan Beberapakesimpulan mengenaipenggunaan sumber daya lahan pertanian.Penataankembali sumber daya lahan dalam rangka reformasi pemtersebutlebih berupayaintegrasikepadapemanfaatan bangunanpertanianadalahsebagaiberikut. ganda,yangberwawasanagroekosistem yangmerupaPertama, permasalahanpokok yang kita hadapi kan sesuatupengelolaanyang kompleksdan rumit, dalam pengelolaansumberdaya lahan untuk dapat akan tetapi ciri-ciri spesifik terpenting menyangkut meningkatkantaraf hidup masyarakatpetani adalah empatsifat pokok. Empat sifat pokok tersebutadalah dengan memanfaatkansumber daya lahan secara kemerataaan(equitability), keberlanjutan(sustain- efisiendanlestarisehinggatidak merusaklingkungan. ability), kestabilan(stability), dan produktivitas Kedua, sumberdaya lahan merupakanmatriks (productivity). dasarkehidupanmanusiadan pembangunan.Hampir Dalamkontekspembangunanpertanianberkelan- semuaaspek kehidupandan pembangunan,baik jutan, pengelolaaansumberdaya lahan harus dilak- langsungmapun tidak langsung,berkaitandengan sanakandalam satu pola yang menjamin kelestarian permasalahanlahan. Untuk dapat mempertahankan lingkunganhidup, menjagakeseimbangan biologis, kelangsunganhidup dan kehidupan,manusia memmemeliharakelestariandan bahkan memperbaiki butuhkanpangan,sandang,dan fasilitaskehidupan kuairtassumber daya lahan sehinggadapat terus dasarlainnya dalamkualitas dan kuantitasnya.Untuk dimanfaatkan,dan menerapkanmodel pemanfaaatan kebutuhantersebutmanusiamembutuhkanlahan,baik sumberdayalahanyang efisien.Kebijaksanaanuntuk sebagaifaktor produksi maupun sebagairuang yang mendukungpembangunanpertanianberkelanjutan dapatmewadahinya. telah diterapkanseperti model pengendalianhama Ketiga, sumberdayalahankering merupakanmodal terpadu,gerakanhematair dalamusahatani,kebijakan dasarpembangunan pertanianyang perlu dikembangkan harga saprodi,pengembangandiperairanumum dan untuk merungkatkankesejahteraan masyarakatterutama laut, sertaberbagaiperaturandalampenangkapan ikan, di daerahperdesaan.Di lndonesia,potensilahantersebut pemeiiharaanterumbukarang,penghijauandanpenge- menurut laporan BPS (1997) menunjukkanbahwa lolaanlingkunganlainnya. luasnyauntuk ekstensifiasidan distribusinyasebagai Dalamrangkamempertahankan danmeningkatkan pengembangan pertaniantanamanpangandan horkeunggulankomperatifhasilpertaniandanmemperluas tikultura mencapai23 juta hektaryang tersebaerbaik di spektrum kegiatan pembangunanpertanian,pemba- PulauJawamaupunLuar Jawa. No.22, November/Desember PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 2000
53
=PrnrnrunN Keempat, memasuki pembangunantahapanberikutnya, kesinambunganuntuk mempertahankan swasembadapangan,sangatlahberat tantangannya mengingat luas areal persawahanyang produktif berubahfungsi ke non pertanian.Dengan demikian, salahsatuupayauntuk mempertahankan swasembada pangandimasa mendatangadalahrnelalui pemanfaatan lahankering denganmenerapkankaidah-kaidahkonservasitanah. Kelima, untuk menunjang swasembadapangan, makaperlu dikembangkankomoditastanamanpangan dan hortikultura dalam skala yang luas secaraagro-
bisnis denganmelibatkanperusahaanswastasebagai bapak angkat denganpartisipasi aktif dari petani sebagaistakeholdermelalui programkemitraanseca.ra berkeadilan. Keenam,melibatkanperusahanBUMN dankoperasi dalam usahatanikonservasidenganmengembangkan komoditasunggulanyangkompetitifdengannilai ekonomi tinggi. Disampingiru pula meningkatkankemampuan petugasdanpetanidalampolakemrkaandenganinvestor pelaksanaannya sehingga menjadilebihprofesionalyang pada gilirannya dapatmendukungpembangunanpertaxianberwawasanagrobisnisdanagroindustri.l
Daftar Pustaka
Soekartawi. 1992. Agrobisnis. Teori dan Aplikasinya. Rajawali Press. Jakarta. Soni Harsono. 1995. "Alih Fungsi Lahan Pertanian".Harian Kompas 15 Oktober 1995. Jakarta. Soleh Sukmana, H. Suwardjo, Uha Kusnadi dan Amirudin Syam. 1998. "Usahatani Konservasi di Daerah Sungai bagian Hulu". Risalah Lokakarya Penelitian Sistem Usahatani. Bogor, 14 15 Desember 1988. Puslitbangtan.Deptan. Subagyo, H dan IPG. Widjaja Adhi. 1998. "Peluang dan Kendala PenggunaanLahan Rawa untuk Pengembangan Pertaniandi Indonesia". Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Balitbang. Deptan. Widjaja Adhi, IPG. 1988. "PenelitianSistem Usahatanidi Indonesia.Perspektif dan Persepsi".Risalah Lokakarya PenelitianUsahatani.Bogor, 14 - 15 Desember1988. Puslitbang Deptan.
BambangTri Cahyono. 1997. "PengembanganStrategiBisnis dengan Pola Kemitraan di Indonesia". Jurnal Magister Agrobisnis. Badan Penerbit IPWI. Jakarta. Biro Pusat Statistik. 1998. Potensi Lahan Pertanian . BPS. Jakarta. Heryadi, S. 1993. "Meningkatkan Mutu Intensifikasi".Harian Suara Pembanruan. Dewi Sartika. Jakarta, 29 Mei 1993. Yustika Baharsyah. 1998. Harian Kompas. Bulan Februari. Jakarta. Kartomo Wirosudardjo.1997."StrategiLink and Match dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia". Jurnal Magister Manajemen.Badan PenerbitIPWI. Repubik Indonesia.1999. Garis-garisBesar Haluan Negara. Syarifuddin Baharsyah. 1997. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Pembekalan Juru Kampanye Tingkat Nasional.DPP Golkar. Jakarta.
PERENCANMNPEMBANGUNAN, No.22, November/Desember 2000
