PENGHULU BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK PERATURAN KAMPUNG BUNGARAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGHULU (LKPJ) KAMPUNG BUNGARAYA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGHULU BUNGARAYA
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Penghulu wajib menyusun Peraturan Kampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penghulu (LKPJ) Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2016; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir (a) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8); 16. Peraturan Bupati Siak Nomor 11.b Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 11.b); 17. Peraturan Bupati Siak Nomor 12.a Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah Kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 12.a); 18. Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pada Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 18); 19. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Penjabaran Anggaran Pendapatan Kabupaten Siak Tahun Anggaran Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor
Tahun 2015 tentang dan Belanja Daerah 2016 (Berita Daerah 53);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 55); 21. Peraturan Bupati Siak Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 56); 22. Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 57); 23. Peraturan Bupati Siak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung di Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 6); 24. Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 28). Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUNGARAYA Dan PENGHULU BUNGARAYA MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN KAMPUNG BUNGARAYA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGHULU (LKPJ) KAMPUNG BUNGARAYA TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 2. Bupati adalah Bupati Siak. 3. Camat adalah Camat Bungaraya. 4. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Kampung adalah Pemerintah Kampung Bungaraya , dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Bungaraya. 6. Pemerintah Kampung Bungaraya adalah Penghulu Bungaraya dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Bungaraya. 7. Penghulu adalah Penghulu Bungaraya. 8. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung. 10. Keputusan Penghulu adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan kebijaksanaan Penghulu yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPK Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. 12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Masa Jabatan Penghulu yang selanjutnya disebut LPPK Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Penghulu kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung selama 6 (enam) tahun. 13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Penghulu yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Penghulu kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Kampung termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. 14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Penghulu yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Penghulu kepada BAPEKAM sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. 15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut Informasi LPPK kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Penghulu kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan Kampung melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
Pasal 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penghulu (LKPJ) berupa Laporan Keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari :
a. Ringkasan laporan realisasi/perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; b. Rincian laporan realisasi /perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; c. Daftar realisasi/perhitungan dana cadangan Kampung; dan d. Daftar realisasi/perhitungan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kampung. (apabila ada). Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Pendapatan Kampung a. Anggaran b. Realisasi
2. Belanja Kampung a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung a. Anggaran b. Realisasi b. Bidang Pembangunan a. Anggaran b. Realisasi c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Anggaran b. Realisasi d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Anggaran b. Realisasi e. Bidang Tak Terduga a. Anggaran b. Realisasi Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)
Rp. 2.031.539.037,Rp. 1.608.981.081,Rp. 422.557.956,Rp. 629.956.052,-,Rp. 432.849.600,Rp. 197.106.452,Rp. 1.219.413.878,Rp. 1.025.722.010,Rp. 193.691.868,Rp. Rp. Rp.
169.150.000,130.100.000,39.050.000,-
Rp. Rp. Rp.
31.000.000,31.000.000,0,-
Rp. Rp. Rp.
0,0,0,-
Rp. Rp. Rp.
17.980.893,0,17.980.893,-
Rp. 1.619.671.610,(Rp. 10.690.529,-) =================
3. Pembiayaan Kampung a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Pasal 4
Untuk laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 sebagai berikut : 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 422.557.956,- (Empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan Rp. 2.031.539.037,b. Realisasi Rp. 1.608.981.081,c. Selisih lebih/(kurang) Rp. 422.557.956,-
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 429.848.320,(Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja Rp. 2.049.519.930,b. Realisasi Rp. 1.619.671.610,c. Selisih lebih/( kurang ) Rp. 429.848.320,3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 7.290.364,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/deficit Rp. (17.980.893,-) b. Realisasi Rp. (10.690.529,-) c. Selisih lebih/(kurang) Rp. ( 7.290.364,-) 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 17.980.893,b. Realisasi Rp. 17.980.893,c. Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,- (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,b. Realisasi Rp. 0,c. Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,(nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 0,b. Realisasi Rp. 0,c. Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,Pasal 5
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Penghulu ini. Pasal 6
Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana perlunya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Bungaraya : 06 Januari 2017
PENGHULU BUNGARAYA FARID INDRA WAHYUDI Diundangkan di Kampung Bungaraya Pada tanggal 09 Januari 2017
KERANI BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK R U S T A M, S.IP NIP. 19710323 200906 1 003 LEMBARAN KAMPUNG BUNGARAYA KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR .....
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN BUNGARAYA KAMPUNG BUNGARAYA
PERATURAN KAMPUNG BUNGARAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGHULU (LKPJ) KAMPUNG BUNGARAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH KAMPUNG BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK
