PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN BUNGARAYA
DESA BUNGARAYA
Jl. Hang Tuah No. 18
BUNGARAYA Kode Pos 28663
PERATURAN DESA BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BUNGARAYA
Menimbang
:
a. bahwa Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasilan dan pendapatan masyarakat dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah serta untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan maka perlu diatur Penertiban Hewan Ternak dalam suatu Peraturan Desa.
Mengingat
:
1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 17); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGARAYA Dan KEPALA DESA BUNGARAYA MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DESA BUNGARAYA PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri. 2. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah Propinsi Riau. 3. Gubernur adalah Gubernur Riau. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Siak. 5. Bupati adalah Bupati Siak. 6. Camat adalah Kepala kecamatan sebagai Perangkat daerah Kabupaten Siak. 7. Camat adalah Camat Bungaraya. 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 9. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bungaraya sebagai Pimpinan Pemerintah Desa. 12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsure wilayah dan unsur pelaksana teknis. 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. 14. BPD adalah BPD Bungaraya. 15. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. 16. Petugas adalah Aparatur Pemerintah Desa yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan atau penertiban terhadap pemeliharaan ternak. 17. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, tempat perkembangbiakannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia yakni : sapi, kerbau, kambing/domba dan babi. 18. Pemilik ternak atau peternak adalah orang atau badan hukum yang memelihara ternak dan atau yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari usaha beternak. BAB II TATA CARA PEMELIHARAAN TERNAK Pasal 2
(1) Setiap pemilik ternak wajib untuk memelihara ternaknya dengan baik. (2) Ternak yang dipelihara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, wajib dibuatkan kandang oleh pemiliknya atau orang lain yang diberi kuasa untuk memelihara ternak tersebut. Pasal 3
Setiap pemilik ternak dan atau orang yang diberi kuasa untuk memelihara ternak, wajib untuk memperhatikan, mengawasi serta mencegah agar ternaknya tidak : a. Berkeliaran di jalan umum. b. Menimbulkan pencemaran lingkungan. Pasal 4
Setiap pemilik ternak wajib mencegah agar ternaknya tidak mengganggu rumah orang lain serta tidak merusak pertanian orang lain. BAB III PERIJINAN Pasal 5
Setiap orang atau badan usaha yang memelihara ternak melebihi 10 (sepuluh) ekor tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) ekor, wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa setempat.
Pasal 6
(1) Pemeliharaan ternak yang melebihi dari jumlah 25 (dua puluh lima) ekor, wajib mendapatkan ijin peternakan dari Pemerintah Desa. (2) Perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. BAB IV WEWENANG DAN PROSEDUR PENGAWASAN Pasal 7
(1) Pemerintahan Desa berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap pemeliharaan ternak dan atau peternakan. (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 di dapat didelegasikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala bidang Kebersihan dan atau Keamanan Desa. (3) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pemeriksaaan, dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait.
dan atas, Desa dan Desa
Pasal 8
(1) Petugas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan wajib membawa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang untuk itu. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib diperlihatkan dan ditunjukan kepada pemilik ternak dan atau orang yang diberi kuasa memelihara ternak di tempat pengawasan dan pemeriksaan dilakukan. (3) Petugas yang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan, berwenang untuk : a. Memasuki dan memeriksa tempat pemeliharaan ternak. b. meminta keterangan kepada pemilik atau orang yang diberi kuasa untuk memelihara ternak. Pasal 9
(1) Apabila dalam pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas ada ternak yang ditahan sebagai jaminan, maka petugas wajib menempatkannya dalam kandang yang disediakan oleh petugas yang berwenang. (2) Semua ternak yang ditahan, wajib dipelihara oleh petugas dengan baik. (3) Petugas tidak boleh menjual ternak sebelum ada penyelesaian dari Pemilik orang yang diberi kuasa untuk memelihara ternak selambatlambatnya 1 Minggu sejak ternak ditahan oleh petugas. Pasal 10
Semua hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Petugas, wajib dibuatkan berita acaranya.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 11
(1) Pemilik ternak dan atau orang yang diberi kuasa untuk memelihara ternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 point a dan b serta pasal 4, maka ternaknya dapat ditahan sebagai jaminan untuk penyelesaian proses hukum. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dikenai sanksi Administrasi di denda sebagai berikut : a. Hewan ternak berupa Kambing : Rp. 50.000,-/Ekor b. Hewan ternak berupa Sapi : Rp. 100.000,-/Ekor (3) Hewan ternak yang merusak tanaman pertanian, menabrak/tertabrak kendaraan (kendaraan roda dua atau roda empat), maka pemilik hewan ternak tersebut wajib membayar ganti rugi atau perbaikan sebesar biaya perbaikan kendaraan tersebut. (4) Apabila dalam waktu satu minggu pemilik atau orang lain yang diberikuasa memelihara ternak tidak ada yang mengaku memilikinya, maka ternak tersebut akan dilelang oleh petugas. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN Pasal 12
(1) Terhadap petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan (2) serta pasal 10 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrsai yang dimaksud ayat 1 dapat berupa peringatan, ataupun pemecatan. Pasal 13
Petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (3), wajib memberikan ganti rugi sebesar 3 (tiga) kali jumlah hasil penjualan dari ternak tahanan yang dijual.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 15 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di Desa Bungaraya Pada tanggal 14 November 2012 KEPALA DESA BUNGARAYA
Diundangkan di Desa Bungaraya Pada tanggal 15 November 2012
DUL KODIR
SEKRETARIS DESA BUNGARAYA
R U S T A M NIP. 19710323 200906 1 003
LEMBARAN DESA BUNGARAYA NOMOR ................ TAHUN 2012
