1
PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM KESAKSIAN DIDEPAN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang) Meliwati1, As Suhaiti Arief1, Zarfinal1 1 Depatement of Legal Studies, Faculty of Law, University Bung Hatta Email; meliwati
[email protected] Abstract Dissenter rights is the right to refuse to give testimony, or retreat from the testimony. Notary dissenter in the right entails an obligation not to speak , so that the Notary is not only the right not to speak, but have no obligation to talk. In using this Notary broken right there are some interesting issues to be studied is how the right to refuse the use of testimony in front of the Notary in the State Court Class IA Champaign, as well as the right to refuse the use of law as a result of the Notary as a witness in court . The type of research conducted by the author is legally sociological. The author collected data from State Court Class IA Champaign and several respondents involved in the case of a broken right Notary. The data were analyzed qualitatively. Based on the research results , notarization is Partij deed, deed in which the only load on the statements of the parties who came to the Notary. Notaries can not be said to have committed a violation of the Sale and Purchase Commitments deed as mentioned above, because of what was stated in a notarial deed is the will of the parties , in which the notary is a public official authorized. In the civil case number : 52/PDT/2011/PT.PDG. Notary principal defendants in Case II : Deed of Sale dated June 16, 2005 Nomor.37/PT/2005 above ground object cases to trial. Keywords : Right , dissenter , Notary , Testimony
Pendahuluan Landasan filosofis dibentuknya undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-
akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Praktek kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Belanda banyak mewariskan sistem hukumnya bagi Indonesia. Belanda adalah negara yang menganut sistem civil law dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga notaris di Indonesia adalah seorang pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.
2 Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuwensi predikat kepejabatan yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (treatment) daripada masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya, berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Hukum Notariat pada dasarnya mengatur kekuatan pembuktian dari akta Notaris, hal mana dijumpai dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sinilah letaknya arti penting dari profesi Notaris, bahwa ia karena undangundang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian guna suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha. Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pribadi" ialah antara lain; adalah membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar kawin sah, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pewarisan dan lain-lain. Yang dimaksud "untuk kepentingan usaha", antara lain akta-akta mendirikan P.T., C.V., Firma dan sebagainya, akta-akta mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain-lain. Jabatan Notaris didasarkan kepercayaan antara Notaris dengan pihak yang menggunakan jasanya, maka ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang
yang berkepentingan langsung atau pihakpihak yang disebut dalam akta yaitu ahli waris. Hak ingkar atau merupakan terjemahan dari verschoningrecht adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang Pengadilan. Hak ingkar ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang cakap wajib menjadi saksi, dan diharuskan memberikan kesaksian di muka Pengadilan. Maka terhadap semua akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Bila notaris menjadi tersangka/ terdakwa maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh Notaris melainkan oleh penghadap berdasarkan keterangan yang diberikannya. Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 tahun 2001 dan pelanggaran pajak Undang-Undang Pajak Nomor.14 Tahun 2002, khusus akta yang dibuat oleh Notaris yang ada keterlibatan dengan tindakan pidana korupsi dan pelanggaran pajak Pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris digugurkan karena tidak perlu izin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Di dalam praktek para Notaris, sering terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap Notaris, dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian atau pernyataan yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu apakah itu karena disengaja atau karena tidak mengetahui
3 tentang adanya peraturan perundangundangan mengenai itu seolah-olah tidak ada rahasia jabatan Notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari Notaris. Dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di Pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan Undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum. Kasus yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dimana Notaris disengketakan di pengadilan, seperti kasus perdata Nomor : 52/PDT/2011/ PT.PDG. Dalam kasus ini Notaris menjadi tergugat II dalam Pokok Perkara: Akta Jual Beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 atas tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah batal demi hukum; dan menyatakan tanah objek perkara adalah milik Penggugat. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 632 Surat Ukur No. 107/KM/2002 tertanggal 27 Februari 2002 kedalam boedel;
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan; Menghukum Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, dst. Dengan adanya Akta Jual Beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 atas tanah objek perkara membawa notaris ke lembaga peradilan. Para penggugat menuntut majelis hakim menyatakan perbuatan notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli adalah perbuatan melawan hukum dan menuntut pembatalan akta pengikatan jual beli yang dibuatnya. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan-permasalahan pokok dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penggunaan hak ingkar Notaris dalam kesaksian di depan Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang? 2. Apakah akibat hukum penggunaan hak ingkar Notaris sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang? Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penggunaan hak ingkar Notaris dalam kesaksian di depan Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang. 2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan hak ingkar Notaris sebagai saksi di di Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang. Metodologi 1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping melakukan penelitian atau mengumpulkan data di lapangan juga melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui responden
4 dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 2. Bahan atau Materi Penelitian Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui responden yang dalam hal ini penulis dapatkan dari hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dan responden yang terdiri dari 3 (tiga) orang Notaris di Kota Padang serta hakim yang menyidangkan perkara. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur penunjang, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, laporan atau data yang ada pada Pengadilan Negeri dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitin ini. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Dokumen atau studi kepustakaan Studi Dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau melalui literatur-literatur yang ada, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. b. Wawancara Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara langsung dengan responden dan informan dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka sebagai alat pengumpul data. 4. 4. Analisis Data
Adapun analisis hasil yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka kemudian dikonstruksi dengan suatu kesimpulan, sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dengan permasalahan yang telah dikemukakan, bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 adalah tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan putusan No.52/PDT/2011/PT.PDG dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Tentang Duduk Perkara : Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam foto copy resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.16/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 18 Agustus 2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat; 1. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang jual beli tanah objek perkara kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak – hak Penggugat ;
5 2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 atas tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah batal demi hukum ; 3. Menyatakan tanah objek perkara adalah milik almarhumah Hanafisah (Penggugat) 4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 632 Surat Ukur No. 107/KM/2002 tertanggal 27 Februari 2002 kedalam boedel Harta Peninggalan almarhumah Hanafisah (Penggugat) ; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; 6. Menghukum Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ; 8. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No.16/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 18 Agustus 2011 telah diberitahukan secara resmi kepada Tergugat II/Terbanding dan Tergugat III/Terbanding masing-masing tanggal 13 September 2011; MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2011, Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari RABU tanggal 07 MARET 2012 oleh kami Hj.IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, SUDIYATNO,SH. dan
H.AMRIDDIN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan MASRIAL,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ; Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dijelaskan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya seharihari sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan nama dan wibawanya sebagai seorang Notaris, bahkan tindakantindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kehidupan sehari-harinya bisa juga menjatuhkan martabatnya, oleh karena itu seorang Notaris harus mampu menjaga nama baik dan martabatnya, hal ini dimungkinkan, karena kalau terjadi hal-hal yang dapat menjatuhkan wibawanya sebagai Notaris akan berakibat terhadap tugasnya sehari-hari dan dalam Undang- Undang juga dimungkinkan dilakukan pengusutan dan pemeriksaan untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tingkah lakunya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Eli Satria, SH dan Sartika, SH, Notaris di Daerah di Kota Padang, beliau menyatakan bahwa Notaris Rismadona, SH tidak bersalah dalam kaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.52/PDT/2011/PT.PDG tentang pembatalan akta dan perbuatan yang melawan hukum dalam kaitan dengan pembuatan akta Perikatan Jual Beli No.37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Armalina Ahmad, SH yang juga
6 salah seorang Notaris di daerah Kota Padang, bahwa apabila setelah akta selesai dibuat, sekiranya dalam akta tersebut terdapat kekhilafan, kelalaian, ataupun kata-kata yang tidak pada tempatnya yang menimbulkan kerugian yang besar bagi klien atau pihak lain, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris Terkait dengan kasus yang diuraikan di atas, bahwa notaris sudah mengikuti standar prosedur pembuatan akta yang ada dan berdasarkan keterangan penghadap, tetapi penghadap notaris yang berniat buruk dengan tidak memberikan data yang sebenarnya, sehingga tidak diperlukan lagi kehadiran Notaris sebagai saksi, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu juga ditegaskan, disinilah sebenarnya peranan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, dimana apabila Notaris sebagaimana yang diarahkan pada waktu pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, maka tidak akan ada masalah jika suatu saat nanti mereka dipanggil sebagai saksi. Dengan adanya Majelis Pengawas Daerah ini sangat membantu sekali dalam menghadapi pemanggilan Polisi, dimana Polisi tidak seenaknya saja dapat memanggil seorang Notaris. Majelis Pengawas memberikan pengarahan tentang apa yang harus dijawab oleh Notaris yang dipanggil, yang pasti jangan menyimpang dari isi akta dan hanya tentang akta yang dibuatnya. Menurut penulis pengawasan yang dilakukan dari beberapa unsur sudah cukup baik, karena MPD menolak memberi persetujuan untuk dipanggil polisi sampai dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan notaris melalui MPN yang bersifat final dan mengikat. Meskipun yang diawasi oleh
Majelis Pengawas ini adalah seorang Notaris, bukan berarti diperlukan pengawasan dari unsur Notaris saja. Unsur notaris sangat diperlukan karena yang mengetahui prakteknya adalah Notaris itu sendiri. Sedangkan unsur pemerintah diperlukan juga karena jabatan Notaris ini berhubungan dengan praktek langsung kepada masyarakat (pengguna jasa), dimana masyarakat itu harus di lindungi oleh suatu lembaga yaitu pemerintah. Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Perlu diketahui bahwa tidak semua apa yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris dicantumkan dalam akta. Disamping itu kepada Notaris banyak hal-hal yang disampaikan oleh klien bukan dalam kedudukannya sebagai Notaris, akan tetapi sebagai ahli yang memberikan penjelasan hukum. Walaupun Undang-Undang tidak memuat ketentuan yang secara tegas melarang Notaris untuk tidak bicara. Notaris adalah orang kepercayaan, dengan demikian hak ingkar tidak hanya dapat diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga hanya terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat di perlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Notaris harus mengetahui sampai seberapa
7 jauh jangkauan hak ingkarnya tersebut, karena dalam prakteknya setiap saat ada kemungkinan dihadapkan pada hal-hal dimana Notaris harus menentukan sendiri dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dapat diketahui: 1. Dalam praktek pengadilan yang terjadi sekarang, pada umumnya Notaris hadir tidak berkedudukan sebagai saksi melainkan sebagai pihak tergugat. 2. Pada umumnya Notaris mengetahui bahwa mereka mempunyai hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang yakni Pasal 146 HIH / 174 R.Bg dan Pasal 1909 K.U,H.Per. Namun yang menjadi persoalan adalah Notaris hadir di Pengadilan bukanlah sebagai saksi tetapi dilibatkan sebagai pihak tergugat. dalam putusannya dapat dianalisa keberadaan hak ingkar Notaris dengan praktek yang terjadi, tampaknya tidak memberikan kesempatan kepada Notaris secara tegas untuk menggunakannya, karena hakim lebih cenderung Notaris digugat oleh pihak-pihak yang berperkara. Secara nyata dapat kita perhatikan bahwa hakim-hakim dalam berperkara di Pengadilan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang menyangkut jabatan Notaris. Berdasarkan kasus di atas, keterangan yang akan diberikan oleh Notaris di Pengadilan hanya sebatas bahwa perbuatan akta jual beli yang diperbuat dihadapan Tergugat dengan akta jual beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemungkinan Notaris akan hadir untuk memberikan keterangan sangat kecil sekali, karena jika ia dipanggil sebagai
pihak tergugat sudah barang tentu ia memberi kuasa kepada pengacara atau advokatnya. Akibat Hukum Penggunaan Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Pengunduran diri oleh Notaris sebagai saksi di Pengadilan, mempunyai arti bahwa Notaris tersebut telah menggunakan hak ingkarnya yang bertujuan menjaga rahasia jabatannya. Oleh karena itu apabila hakim sudah mengetahui atau menduga lebih dahulu bahwa saksi (wajib menyimpan rahasia) sudah tentu akan menggunakan hak ingkarnya sebelum mengambil sumpah saksi. la disumpah sebagai saksi apakah bersedia memberikan kesaksian. Kalau dijawab bahwa saksi akan mempergunakan hak ingkarnya, la tidak disumpah dan diizinkan pulang. Masalahnya sekarang adalah apa akibat hukum yang timbul jika seorang Notaris menolak memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris tersebut. Dengan kata lain akibat hukum apa yang akan diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap seorang Notaris yang tidak mau memberikan kesaksian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang tidak bersedia memberikan tentang aktanya walaupun Notaris tersebut telah dipanggil sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengatur tentang sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris yang menolak hadir di persidangan. Terhadap Notaris yang ternyata diperlukan kesaksiannya, Pengadilan Negeri tidak mengadakan upaya paksa agar dia hadir untuk memberikan kesaksian itu atau
8 menerangkan segala sesuatu tentang aktaakta itu. Seandainya kesalahan yang timbul adalah disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan dari Notaris, umpamanya suatu perjanjian bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan dan hal ini hanya nyata-nyata diketahui oleh Notaris, maka disini Pengadilan Negeri akan melakukan teguran terhadap Notaris yang bersangkutan. Disamping tindakan yang demikian, Pengadilan Negeri dapat meminta pertanggung jawaban Notaris tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri terhadap perbuatan Notaris yang tidak mau memberikan kesaksian tentang akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah tergantung dari permasalahan yang timbul dalam suatu proses perkara. 1. sampai enam bulan. Kesimpulan A. Simpulan Setelah dilakukan analisis data dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Berdasarkan kasus perdata Nomor : 52/PDT/2011/PT.PDG. Notaris menjadi tergugat II dalam Pokok Perkara: Akta Jual Beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 atas tanah objek perkara. Tindakan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri terhadap perbuatan Notaris yang tidak mau memberikan kesaksian tentang akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah tergantung dari permasalahan yang timbul dalam suatu proses perkara. 2. Akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Notaris bahwa Notaris tidak dapat
dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan Akta Perikatan Jual Beli tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta Notaris adalah kehendak dari para pihak, dimana notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang. Notaris tidak memiliki tanggungjawab berkaitan dengan putusan tersebut karena Notaris telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta. B. Saran 1. Bagi seorang notaris yang professional maka akan lebih baik jika memiliki sifat kehati-hatian, ketelitian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta tanah yang dimintakan oleh para pihak. 2. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat harus sesuai dengan aturan hukum. 3. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa kenebaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. 4. Bagi para pihak yang menghadap hendaknya jujur atau menceritakan yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan akta kepada notaris, supaya akta itu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang menyebabkan dibatalkannya akta.
Ucapan Terima Kasih
9 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 2. Ibu Nurbeti, SH. MH, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bunghatta Padang 3. Bapak Adri, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Ekonomi. 4. As Suhaiti Arief, S.H, M.H, selaku pembimbing I. 5. Zarfinal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II. 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 7. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 8. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Bung Hatta atas bantuan dan telah memberikan pelayanan selama penulisan Skripsi ini. 9. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang telah membantu penulis dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala usaha dan jerih payah yang telah di berikan mendapat balasan dan amal yang setimpal dari Allah SWT. Daftar Pustaka Buku-buku Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2010 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga Jakarta, 1992 Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Notaris, Bandung, 2009
Refika
Aditama,
Irawati Koesoemawati cs, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009 Kohar, Notaris Berkomunikasi, Alumni Bandung, PT.Bina Surabaya, 1983 Komar Andasasmita, Notaris 1, Sumur Bandung, 1981 Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata, Usaha Nasional, Surabaya, 1991 R. Soebekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, 1982 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, 1982 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogyakarta, 1993 Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sumur Bandung, 1982 Undang-Undang H.I.R K.U.H.Perdata, PT. Jakarta, 1983
Pradnya
Paramita,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris Sumber lainya Biro Humas dan HLN. Hasbullah, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, (www.wawasanhukum.blogspot.com)
