JURNAL PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A (STUDI PERKARA NOMOR

JURNAL PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A (STUDI PERKARA NOMOR 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg)

Oleh : Rifka Hidayat NPM. 1410005600057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A (STUDI PERKARA NOMOR 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg) ABSTRAK Rifka Hidayat, NPM. 1410005600057 Fakultas Hukum Universitas Tanansiswa Padang

Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg adalah perkara ekonomi syariah berupa eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah yang diproses Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang terhitung baru ditangani oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Syariah pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg)”. Rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah pada Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA? (2) Apa kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari pengolahan dan analisis data diperoleh jawaban bahwa eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada prinsipnya sama dengan tata cara pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada Pengadilan Negeri. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adalah tidak hadirnya Termohon Eksekusi dalam persidangan aanmaning dan kurangnya minat masyarakat terhadap objek lelang. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Padang Kelas IA untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan bersikap tegas untuk tetap melaksanakan aanmaning tanpa hadirnya Termohon Eksekusi karena yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan memberikan pemahaman kepada peminat lelang bahwa objek lelang dapat dipindahkan haknya kepada pemenang lelang berdasarkan risalah lelang. Kata Kunci : Eksekusi, Hak Tanggungan, Pembiayaan Syariah

1

A. LATAR BELAKANG Eksistensi bank memberikan peran penting dalam perekonomian masyarakat diantaranya melalui pemberian dana bagi masyarakat. Bank sebagai lembaga perbankan di Indonesia merupakan salah satu media sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara RI 1945. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak1. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending). Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan2. Pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, tersirat bahwa jaminan merupakan salah satu faktor dan syarat dalam pertimbangan pemberian kredit. Penilaian dilakukan bank biasanya terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition of economic).3 Dalam hal ini, yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.4 Jaminan yang mempunyai nilai tinggi biasanya akan lebih digunakan untuk menjamin terbayarnya kredit pada bank selaku kreditur. Barang jaminan yang biasanya digunakan berupa tanah. Mengingat tanah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena dari tahun ke tahun nilai tanah akan semakin meningkat. Tanah yang menjadi obyek jaminan dapat tanah yang merupakan milik debitur secara pribadi maupun tanah milik pihak ketiga sebagai penjamin hutang debitur. Tanah yang digunakan jaminan hutang tersebut akan diikat dalam suatu perjanjian yang disebut pengikatan hak tanggungan. 1

Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.2 2 http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan) (diakses pada tanggal 23 Februari 2015) 3 Djuhaenah Hasan, 1998, Perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit, seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, Jakarta, Hal. 59 4 Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, Hal. 50

2

Pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir (tambahan), yang mengikuti perjanjian pokoknya perjanjian kredit atau pembiayaan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Obyek hak tanggungan tersebut akan diikat dengan menggunakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut bersamaan dengan obyek hak tanggungan (sertipikat tanah) kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat dimana letak obyek hak tanggungan berada untuk diterbitkan sertipikat hak tanggungan. Dengan munculnya sertipikat hak tanggungan tersebut akan memberikan kepastian terhadap kreditur pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan pelunasan hutang debitur terlebih dahulu apabila debitur cedera janji atau wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dikarenakan karena pembayaran kredit yang tidak lancar karena keadaan dari debitur. Selanjutnya apabila dirasa debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya maka kreditur akan mengambil langkah untuk menjual barang dalam hal ini tanah yang telah dijadikan jaminan atas hutang debitur. Proses penjualan barang jaminan atas tanah tersebut dikenal dengan eksekusi hak tanggungan. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang terkandung dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu : 1. Pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek hak tanggungan sebagaimana ternyata dalam pasal 6 yaitu melalui pelelangan umum, dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga tertinggi untuk obyek hak tanggungan tersebut. Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal terjadi harga penjualan memperoleh nilai yang tinggi dan terdapat kelebihan nilai setelah dipergunakan untuk membayar hutang debitur kepada kreditur maka sisanya akan menjadi milik debitur. 2. Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 14 ayat (2) yaitu berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan. Dalam Sertipikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

3

3. Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 20 ayat (2) yaitu dengan melakukan penjualan dibawah tangan, Penjualan dibawah tangan tersebut dapat dilakukan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan guna melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan cara-cara sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (3). Cara-cara eksekusi hak tanggungan tersebut diatas juga dilakukan oleh para kreditur yang salah satunya adalah Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yang menjadi obyek penelitian ini. Eksekusi hak tanggungan akan dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi apabila debitur wanprestasi karena pembayaran kredit yang tidak lancar. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian kredit macet yang ada pada bank tersebut. Eksekusi Hak Tanggungan yang ditempuh oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi dalam penelitian ini adalah adalah titel eksekutorial yang diajukan oleh kreditur kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan terdaftar degan Nomor Perkara 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg. Perkara tersebut diajukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi selaku kreditur terhadap debitur yaitu Mahipal (Termohon Eksekusi I) selaku nasabah pembiayaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi dan Mardiah, SMHK (Termohon Eksekusi II) sebagai penjamin fasilitas pembiayaan Termohon I, yang wanprestasi karena pembayaran kredit yang tidak lancar. Pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan terhadap perjanjian pokok, karena perjanjian pokok pada perkara tersebut akadnya didasarkan kepada syari’ah. maka pengadilan agama berwenang untuk melakukan ekseksui hak tanggungan. Hal tersebut berdasarkan pasal 49 huruf (i) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. B. RUMUSAN MASALAH Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah pada Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan upaya untuk mengatasi kendala tesebut?

4

C. METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan datadata yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg tentang sengketa ekonomi syariah. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan berdasarkan dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa data-data informasi atau keterangan dari pihak terkait mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam bisnis perbankan syariah pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri literatur–literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif adalah analisis berupa penyajian uraian dalam bentuk–bentuk kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap. Analisis ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian deskriptif, yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan dan kendala-kendala dalam mengeksekusi penetapan tersebut dalam rangka menjawab permasalahan.

D. HASIL PENELITIAN 1. Proses pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah pada perkara nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Salah satu fungsi pengadilan agama untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, adalah memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.5 Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan secara khusus menyangkut perkara perdata diatur dalam pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.6 Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam pembiayaan syariah dengan pertolongan hakim, karena Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari perjanjian pokok yakni perjanjian pembiayaan syariah yang penyelesaian sengketanya dilaksanakan oleh Pengadilan 5

http://www.pa-padang.go.id/profil-pa-padang/tugas-pokok.html diakses tanggal 25 Juni

2015 6

Ermiati N, wawancara, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg (Padang, 13 Juli 2015)

5

Agama. Hal ini diatur dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.7 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, dimana telah dilakukan wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara yang menjadi objek penelitian, Panitera/Sekretaris dan Juru Sita yang melaksanakan eksekusi hak tanggungan, maka dalam menjalankan salah satu tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dalam pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan juga secara khususnya yaitu menyangkut pula pasal 224 HIR/258 RBg, eksekusi hak tanggungan dengan pertolongan hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas IA didapat data-data yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian yakni pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada perkara nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg yang diperoleh dan selanjutnya telah diolah yaitu : 1. Akad Pembiayaan Syariah a. Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg diajukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi selaku kreditur terhadap debitur yaitu Mahipal selaku nasabah pembiayaan dan isterinya Mardiah sebagai penjamin fasilitas pembiayaan syariah. b. Mahipal selaku nasabah telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi untuk melakukan pembelian aktiva tetap berupa tanah tanah berikut dengan bangunan diatasnya di Perumahan Monang Indah Blok AA-2, Jalan Adinegoro, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang didaftarkan atas nama Mardiah. c. Untuk melakukan pembelian tersebut, Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittingi memberikan piutang murabahah berdasarkan akad AlMurabahah Nomor 222 tertanggal 28 September 2006 sejumlah harga jual Bank sebesar Rp. 147.796.328 yang akan dibayar oleh Nasabah dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2014; d. Terhadap pembiayaan tersebut Mahipal dan Mardiah telah mengikatkan diri sebagai penjamin berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1.459/2006 tertanggal 8 Desember 2006 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3778/2006 tertanggal 22 Desember 2006 atas sebuah tanah berikut dengan bangunan diatasnya di Perumahan Monang Indah Blok AA-2, Jalan Adinegoro, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.8

7 8

Ibid Akad Al-Murabahah Nomor 222 tanggal 28 September 2006.

6

2.

Cidera janji terhadap akad pembiayaan syariah a. Pada tanggal 14 September 2010 Mahipal selaku Nasabah pembiayaan syariah telah memiliki tunggakan fasilitas Al-Murabahah selama 21 (dua puluh satu) bulan sebesar Rp. 32.220.424,-9 b. Berdasarkan dalil tersebut, Nasabah sudah tidak melakukan pembayaran hutang kepada Bank sejak bulan Januari 2009; c. Terhadap tunggakan tersebut, Bank telah meminta nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya dengan surat-surat teguran antara lain: 1) Surat Peringatan I tertanggal 1 Maret 2010 Nomor 123/SBTPIM/III/2010 2) Surat Peringatan II tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 162/Pincab/BSBBKT/III/2010 3) Surat Peringatan III tertanggal 7 April 2010 Nomor 205/Pincab/BSBBKT/IV/2010 4) Surat Pemberitahuan penyelesaian kewajiban pembiayaan Nomor 252/Pincab/BSB-BKT/IV/2010 tertanggal 23 April 2010 tetapi nasabah tidak memenuhi permintaan tersebut. d. Sehingga Bank menyatakan bahwa nasabah telah melakukan cidera janji sesuai dengan pasal 9 Akad Al-Murabahah Nomor 222 tertanggal 28 September 2006 yang menyatakan bahwa Bank berhak untuk menuntut/menagih seluruh pembayaran harga jual yang harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad ini untukm dibayar dengan seketika atau sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu peristiwa dibawah ini : 1) Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/ pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo akad ini; 2) Nasabah tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan kepada Bank.10

3.

Pengajuan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan a. Oleh karena nasabah telah melakukan wanprestasi karena tidak segera melunasi kewajibanya, Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi akan menjual lelang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya guna membayar seluruh sisa piutang nasabah berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1.459/2006 tertanggal 8 Desember 2006 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3778/2006 tertanggal 22 Desember 2006. b. Sesuai dengan yang telah diperjanjikan terhadap tanah jaminan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan tingkat pertama sebesar Rp. 93.000.000,sebagaimana dicantumkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat yang 9

Permohonan Aanmaning dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi 10 Ibid

7

c.

d.

e.

f.

g.

h.

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Nomor 3778/2006 tertanggal 22 Desember 2006. Untuk melakukan penjualan lelang terhadap hak tanggungan, Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi selaku Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan aanmaning dan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Padang Kelas IA tertanggal 18 Oktober 2010 terhadap Mahipal selaku Termohon Eksekusi I dan Mardiah selaku Termohon Eksekusi II. Setelah permohonan diajukan ke pengadilan, maka pihak pengadilan melalui Meja I akan menaksir biaya perkara yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran, biaya pemangilan, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register perkara pada tanggal 18 Oktober 2010 setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak Pemohon Eksekusi.11 Terhadap permohonan Pemohon Eksekusi tersebut, Pengadilan Agama Padang Kelas IA mengabulkan permohonan aanmaning dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada tanggal 23 Desember 2010 guna ditegur supaya Termohon melaksanakan kewajiban (membayar hutang) kepada Pemohon. Menurut Ermiati N. aanmaning adalah teguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan kepada Termohon eksekusi, agar Termohon Eksekusi melaksanakan pemenuhan Hak Tanggungan secara sukarela dalam waktu maksimum 8 (delapan) hari sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR / RBg 207. Aanmaning dilaksanakan dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera serta Termohon Eksekusi. Meskipun yang ditegur hanya Termohon Eksekusi, tetapi Pemohon Eksekusi perlu dipanggil untuk hadir pada sidang aanmaning tersebut. Menurut Ermiati N. paling tidak ada dua manfaat kehadiran Pemohon Eksekusi pada saat aanmaning, yaitu : 1) pada saat aanmaning tersebut masih terbuka kemungkinan perdamaian antara Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi 2) agar Pemohon eksekusi mengetahui hasil aanmaning dan kapan masa aanmaning berakhir, sehingga Pemohon Eksekusi mengetahui kapan harus melaporkan atau kembali mengajukan permohonan agar eksekusi dilaksanakan apabila Termohon eksekusi tidak melaksanakan aanmaning. Aaanmaning terhadap Termohon Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon eksekusi I dan Termohon Eksekusi II tidak memenuhi

11

Ismiati. AM, wawancara, Wakil Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas IA, (Padang, 14 Juli 2015)

8

panggilan pengadilan. Sidang aanmaning dijadwalkan akan dilaksanakan sejumlah 4 (empat) kali yaitu : 1) Sidang aanmaning dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010. Jurusita pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah melaksanakan panggilan kepada Termohon I dan Termohon II ke alamatnya di Kota Padang, namun Termohon I maupun Termohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap. Pemohon Ekasekusi hadir dalam persidangan dan menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasi telepon, Termohon I menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah pidah ke Pekanbaru. Oleh karena itu Hakim menunda sidang aanmaning untuk melakukan pemanggilan Termohon Eksekusi I ke Pekanbaru melalui Pengadilan Agama Pekanbaru. 2) Sidang aanmaning selanjutnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, namun Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Panggilan dinyatakan sah dan patut apabila dilakukan oleh juru sita berbentuk surat tertulis, dan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau disampaikan pada kepala kelurahan bila yang bersangkutan tidak diketemukan di tempat kediaman dan dilaksanakan maksimal 3 hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan (pasal 122 HIR).12 Pada saat persidangan Pemohon Eksekusi menyampaikan bahwa Termohon Eksekusi II menyampaikan bahwa akan melunasi hutangnya pada bulan Mei 2011, sehingga Pemohon Eksekusi mohon agar siding aanmaning ditunda sampai dengan Mei 2011. Atas permohonan tersebut, Hakim menunda sidang aanmaning dan sampai dengan tanggal 16 Mei 2011. 3) Pada persidangan selanjutnya, hari Senin 16 Mei 2011 Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Seyogyanya Pengadilan tidak menunda lagi sidang aanmaning karena Termohon Eksekusi tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, namun karena Pemohon Eksekusi memohon untuk menunda persidangan karena akan mengusahakan damai dengan Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II, Hakim menunda persidangan sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 dan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II pada hari dan tanggal tersebut.13 4) Sidang aanmaning keempat dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2011, Termohon I maupun Termohon II tidak datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya Ketua Pengadilan menyatakan aanmaning dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II. Oleh 12 Sukadi, wawancara, Juru Sita Pengadilan Agama Padang Kelas IA, (Padang, 14 Juli 2015) 13 Ermiati N, wawancara, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg (Padang, 13 Juli 2015)

9

karena aanmaning tidak berhasil, maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan Panitera/Jurusita dengan suatu penetapan untuk meletakkan sita eksekusi atas objek Hak tanggungan. i. Selanjutnya Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi yang merupakan lanjutan aanmaning. Lebih lanjut Ermiati N menjelaskan bahwa sita eksekusi adalah tindakan menempatkan harta kekayaan Termohon eksekusi secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan, sedangkan tujuan dari sita adalah : 1) agar barang Termohon Eksekusi tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. 2) agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan. j. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Jurusita pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA melaksanakan sita eksekusi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011. Pelaksanaan sita dihadiri oleh Pemohon Eksekusi, Saksi-saksi dan Lurah Keluarahan Lubuk Buaya yang diwakili oleh Kasi K2UP. Menurut Sukadi, sita eksekusi dilaksanakan agar pihak Pengadilan dalam hal ini Panitera atau Juru Sita dapat melihat sendiri jenis atau ukuran dan letak barang yang akan disita bahkan harus dapat memastikan bahwa barang tersebut benar-benar milik Termohon. 4.

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan a. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi tertanggal 2 November 2011 yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas IA disertai 2 (dua) orang saksi dengan meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (yang selanjutnya disebut dalam skripsi ini KPKNL) setempat dalam hal ini untuk melakukan penjualan dimuka umum atas barang jaminan tersebut dan membuat berita acaranya untuk disampaikan pada Kantor Pertanahan dimana obyek eksekusi berada.14 b. Prosedur pelaksanaan lelang diawali dengan Panitera Pengadilan Negeri membuat surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi kepada KPKNL Padang untuk melakukan penjualan dimuka umum dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : 1) Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA 2) Perjanjian Kredit, sertipikat Hak Tanggungan, sertipikat tanah, 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan 4) Penetapan dan Berita Aanmaning serta relaas panggilan. 5) Penetapan dan Berita Acara Sita Eksekusi.

14

Ermiati N, wawancara, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg (Padang, 13 Juli 2015)

10

c. Selanjutnya KPKNL menjawab surat Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas IA tersebut diatas yang isinya antara lain : jadwal, maupun tempat pelaksanaan lelang. d. Panitera mengumumkan jadwal tersebut sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 8 Februari 2012 melalui Pengumuman Tempel pada kantor Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan pada tanggal 23 Februari 2012 melalui surat kabar harian. Pengumuman tersebut memuat mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat lelang, serta letak obyek dan harga limitnya.15 e. Panitera memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II. f. Lelang Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 oleh KPKNL Padang g. Selanjutnya Panitera selaku Penjual menyerahkan risalah lelang dan barang yang dijual pada pemenang lelang sedangkan salinan risalah lelang diserahkan pada Termohon Eksekusi dan Pemohon Eksekusi serta Kantor Badan Pertanahan Nasional. h. KPKNL Padang menerima uang hasil penjualan dari pemenang lelang kemudian KPKNL menyerahkan pada Panitera dan oleh Panitera diserahkan pada Pemohon Eksekusi, apabila ada kelebihan sisanya diberikan kepada debitur.16 i. Dengan telah selesainya objek hak tanggungan tersebut dilelang, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa antara para pihak telah selesai dan sita jaminan terhadap objek tersebut harus dilakukan pengangkatan sita dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA. 2.

Kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada perkara nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg yang menjadi kendala adalah sebagai berikut : 1. Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II tidak hadir dalam persidangan aanmaning/teguran supaya Termohon Eksekusi untuk melaksanakan kewajiban (membayar hutang) kepada Pemohon Eksekusi. Sehingga proses persidangan menjadi cukup lama.17 2. Permasalahan lainnya menurut Ismiati AM. adalah kurangnya peminat akan pelelangan, terlihat dari peserta lelang objek eksekusi pada perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg hanya berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa objek eksekusi yang akan dilelang adalah barang bersengketa sehingga akan rumit untuk memindahkan hak kepada pemenang lelang. 15

Ismiati. AM, wawancara, Wakil Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas IA, (Padang, 14 Juli 2015) 16 Ismiati. AM, wawancara, Wakil Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas IA, (Padang, 14 Juli 2015) 17 Ermiati N, wawancara, Ketua Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg (Padang, 13 Juli 2015)

11

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Agama Padang melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut : 1. Dalam hal Termohon Eksekusi tidak menghadiri persidangan aanmaning/teguran, penyelesaian yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah dengan memanggil kembali yang Termohon Eksekusi secara layak dan patut, jika telah dipanggil secara sah dan patut Termohon Eksekusi tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, maka Pengadilan harus bertindak tegas untuk melaksanakan aanmaning tanpa hadirnya Termohon Eksekusi sesuai dengan pasal 125 HIR18 2. Untuk mengatasi kurangnya minat masyarakat akan pelelangan, Pengadilan Agama Padang Kelas IA selaku pelaksana eksekusi hak tanggungan memberikan pemahaman kepada peminat lelang bahwa objek eksekusi yang akan dilelang tersebut dapat dipindahkan haknya kepada pemenang lelang berdasarkan risalah lelang. Hal tersebut sesuai dengan ketetuan pasal 24 dan pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.19 E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat disimpulan sebagai berikut : a. Pelaksanaan eksekusi dalam pembiayaan syariah pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada prinsipnya sama dengan tata cara pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Berdasarkan Penetapan Eksekusi tersebut Panitera melaksanakan eksekusi dengan melakukan penjualan melaui pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang. Kepada pememang lelang diberikan risalah lelang sebagai bukti kepemilikan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari pelelangan. b. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg adalah tidak hadirnya Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dalam persidangan aanmaning. Peyelesaian yang ditempuh Pengadilan Agama adalah dengan bersikap tegas untuk tetap melaksanakan aanmaning tanpa hadirnya Termohon Eksekusi karena yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan. Kendala lainnya adalah kurangnya minat masyarakat akan objek eksekusi yang akan dilelang, karena masyarakat menganggap bahwa objek eksekusi yang akan lelang adalah barang bersengketa sehingga akan rumit untuk memindahkan hak kepada pemenang lelang. Untuk mengatasi kendala ini, Pengadilan Agama Padang Kelas IA memberikan pemahaman kepada peminat lelang bahwa risalah lelang dapat digunakan sebagai dasar pemindahan hak atas objek eksekusi. 18

Ibid Ismiati. AM, wawancara, Wakil Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas IA, (Padang, 14 Juli 2015) 19

12

2. Saran Berikut akan dikemukakan saran-saran penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut : a. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg membutuhkan waktu yang lama, permohonan eksekusi didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2010 dan pelelangan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012. Hal ini disebabkan karena Permohon Eksekusi meminta untuk menunda sidang aanmaning untuk melakukan perdamaian, sehingga sidang aanmaning dijadwalkan kembali sebanyak 4 (empat) kali. Sebaiknya Bank dapat memaksimalkan upaya penyelesaian peradamaian di luar pengadilan, sehingga proses dapat dilaksanakan dengan segera sehingga dapat efisien waktu dan biaya, mengingat Bank adalah adalah lembaga keuangan yang menyimpan mengelola dana masyarakat dan harus melindungi dana tersebut terhadap tindakan yang dapat merugikan nasabahnya. b. Disamping itu kepada pihak pelaksana eksekusi hak tanggungan yakni Pengadilan maupun KPKNL sebaiknya mensosialisasikan tentang penggunaan risalah lelang sebagai alat bukti sebagai bukti kepemilikan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari pelelangan. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengikuti pelelangan objek eksekusi sehingga akan didapatkan harga jual yang tinggi yang pada akhirnya akan menguntungkan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA Buku Abdurrahman dan Samsul Wahidin, 1985, Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Atas Tanah, Alumni, Bandung. Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta. Boedi Harsono dan Sudarianto Wiriodarsono, Konsepsi Pemikiran tentang UUHT, Makalah Seminar Nasional, Bandung. Boedi Harsono, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta. Chatib Rasyid, Syaifuddin, 2009, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama, UII Press, Yogyakarta. Cik Hasan Bisri, 1997, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Remadja Rosdakarya, Bandung. ---------------, 2000, Peradilan Agama di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Djuhaenah Hasan, 1998, Perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit, seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, Jakarta. 13

Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, 2006, Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Jakarta. Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta. Herowati Poesoko, 2008, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. J. Satrio, 1993, Parate Eksekusi Sebagai Sarana mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya, Jakarta. Kartono, 1973, Hak-hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta. Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, 2002, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yokyakarta. Pradjoto and Associates, Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Makalah, Desember 2007. Purwahid Patrik, 1989, Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Roihan A. Rasyid, 1994, Hukum Acara Peradilan Agama, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung. ---------------, 1990, Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa Dalam Penemuan Hukum dan pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Sutardja Sudrajat, 1997, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertiftkatnya, Mandar Maju, Bandung. Yahya Harahap, 2007, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, 1980, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya.

14

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sumber Lain https://advosolo.wordpress.com/2012/07/09/kekuasaan-peradilan-agama/, Kekuasaan Peradilan Agama, diakses tanggal 10 Juni 2015 http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjian-jaminandan-lembaga-jaminan/, Perjanjian Jaminan Dan Lembaga Jaminan, diakses tanggal 18 Juni 2015 http://www.pa-padang.go.id/profil-pa-padang/tugas-pokok.html, Agama Padang, diakses tanggal 25 Juni 2015

Tupoksi

Pengadilan

http://www.pta-makassarkota.go.id/artikel/Implikasi%20Hukum%20Terbitnya %20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi.pdf, Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 27 Juni 2015 http://id.wikipedia.org/wiki/, Debitur, diakses pada tanggal 23 Februari 2015 http://id.wikipedia.org/ wiki/Kredit_(keuangan), Kredit (keuangan), diakses tanggal 23 Februari 2015

15