EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERADILAN AGAMA Ahmad Fathoni

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERADILAN AGAMA Ahmad Fathoni

A. Pengertian-Pengertian: 1. Eksekusi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata eksekusi /ek·se·ku·si/ /éksekusi/ n Hukum: 1 pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati: yang terhukum sudah menjalani -- nya; 2 penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.1 Berasal dari kata “executie”, yang artinya melaksanakan putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Di mana maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.2 Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. R. Subekti dan Retno Wulan Sutantio mengalihkan istilah eksekusi (executie) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah ”pelaksanaan” putusan. Pembakuan istilah ”pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan ”menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen).3 Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain dari pada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan ”secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Pada masa belakangan ini, menurut Yahya hampir baku dipergunakan istilah hukum ”eksekusi” atau ”menjalankan eksekusi”. 4 Dengan pengertian di atas, maka pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (BH.T), di mana proses ini merupakan tahap 1

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, kata eksekusi.

2

Wildan Suyuthi, Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, ( Jakarta: PUSDIKLAT Pegawai Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 64 3

Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta : BPHN, 1977), hlm 128 lihat juga Retno Wulan Susanti Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik ( Bandung : Alumni, 1979 ), hlm. 111 4 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 6. Eksekusi hak tanggungan 1

terakhir dalam proses acara berperkara di pengadilan, termasuk juga terhadap sengketa perkara di bidang Bisnis Syari’ah. 2. Pengertian Hak Tanggungan “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah: jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”5

3. Jenis-jenis eksekusi Seperti telah dijelaskan, salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (BH.T) yang bersifat kondemnatoir, yakni dalam amar putusan terdapat pernyataan ”penghukuman” terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan yaitu : 1) Menyerahkan sesuatu barang atau eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. (Pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg. ) 2) Mengosongkan sebidang tanah atau rumah, yang disebut dengan eksekusi riil. (Pasal 033 Rv.) 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu atau menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. (Pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg) 4) Membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg) Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, seperti tersebut di atas, maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:6 1) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg.) 2) Eksekusi Riil.(Pasal 1033 RV.) 3) Eksekusi membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg.) 1. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Selain dua jenis eksekusi tersebut, masih ada satu lagi jenis eksekusi, yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, yang menyatakan yang intinya Jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, dan ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak yang dimenangkan, memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua Pengadilan agar kepentingannya didapatkan.

5

6

Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara PerdataIndonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm 181.

Eksekusi hak tanggungan 2

2. Eksekusi Riil Eksekusi riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Misalnya meyerahkan barang, pengkosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi riil, pada umumnya ialah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Proses beracara pada eksekusi riil, Ketua Pengadilan Negeri cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi atas permintaan pihak yang dimenangkan (penggugat). Dengan penetapan itu, panitera atau jurusita pergi ke lapangan melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah sempurna dan dianggap selesai. 3. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR,pasal 208 R.Bg). ini kebalikannya dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang. Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang sangat terbatas sekali, yaitu semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan cidera janji/ wanprestasi, dan hanya dapat diperluas berdasarkan Pasal 225 H.I.R, dengan membayar nilai sejumlah uang apabila Tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam batasan jangka waktu tertentu. B. Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT.7

7

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang¬-undang No. 4 Tahun 1996.


Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".8 Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.9 Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.10 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan; 2. tidak memuat kuasa substitusi; 3. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan; Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli lelang. Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HIR. 8

(Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996). (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996). 10 (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996). 9


Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya. (Rv 526, 1033.) Pasal 526 Rv.: Hak milik barang yang dilelang berpindah ke tangan pembeeli berdasarkan pengumuman kutipan daftar pelelangan yang tidak dapat dibuktikan selain dengan menunjukkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh kantor lelang,yang menyatakanbahwatelah dipenuhi semua syarat-syarat pelelangan (ov. 52) Orang yang barang-barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan bangunan dengan cara sepertitersebut dalam Pasal1033Rv. Pasal 1033 Rv.: Bila putusan untuk pengosongan barang tidak bergerak harus dan debitur setelah diberi peringatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 999, tidak memenuhi putusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka residentierechter mengeluarkan perintah tertulis kepada pegawai yang berwenang untuk menjalankan eksplot, dibantu dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1000, jika perlu dengan menggunakan tangan besidari yang berwenang untuk itu, untuk memindahkan debitur tempat itu dan mengosongkan rumah ataubarangtidakbergerak lainnya. Pasal 999 Rv: Pelaksanaan putusan dimulai dengan perintah residentierechterkepada si terhukum untuk diperingati sekali lagi agar memenuhiputusan pengadilan dalam waktuduahari. Pihak yang dimenangkan, segera setelah jangka waktu tersebut habis, wajib memberitahukan atau menyuruh memberitahukan kepada residentierechter tentang - sudah atau belum - dipenuhinya putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdata: Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211. Pasal 1211 KUHPerdata: Dalam hal penjualan sukarela, tuntutan untuk pembebasan tidak dapat diajukan, kecuali bila penjualan itu telah terjadi di depan umum menurut kebiasaan setempat, dan dihadapan pegawai umum, selanjutnya, para kreditur yang terdaftar perlu diberitahukan tentang hal itu, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum barang yang bersangkutan ditunjuk Eksekusi hak tanggungan 5

pembeli, dengan surat juru sita yang harus disampaikan di tempat-tempat tinggal yang telah dipilih oleh para kreditur itu pada waktu pendaftaran. dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama, Janji ini hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 KUHPerdata: Orang yang telah membe!i barang yang berbeban, baik pada penjualan sebagai pelaksanaan putusan Hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, maupun pada penjualan sukarela untuk harga yang ditentukan dalam bentuk uang, dapat menuntut agar persil yang dibelinya dibebaskan dari segala beban hipotek yang melampaui harga pembeliannya, dengan menaati segala peraturan yang diberikan dalam pasal-pasal berikut. Namun pemurnian itu tidak akan terjadi pada penjualan sukarela, bila pihak-pihak yang berjanji pada waktu mengadakan hipotek telah menyepakati hal itu dan persyaratan perjanjian itu telah didaftarkan dalam daftar umum. Persyaratan perjanjian demikian hanya dapat dibuat oleh kreditur hipotek pertama. dan pasal 11 ayat (2) j UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), maka apabila ada Hak tanggungan lain-lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua Hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara. Penjualan (lelang) benda tetap harus diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang. Pasal 200 ayat (7) HIR: (7) Jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, dengan selang waktu lima belas hari. Pasal 217 RBg:


(1) Pelelangan (penjualan) barang bergerak dilakukan sesudah pengumuman menurut cara setempat dan tidak boleh dilakukan sebelum lewat 8 (delapan) hari setelah dilakukan penyitaan. (2) Bila bersama-sama dengan barang-barang bergerak juga disita barang-barang tetap, dan di antara barang-barang bergerak itu, tidak ada barang yang mudah busuk, maka pelelangan dilakukan bersama-sama dengan urutan yang telah diberikan oleh yang terkena sita, tetapi setelah diumumkan dua kali dengan waktu antara 15 (lima belas) hari. (3) Dalam penyitaan yang dilakukan terhadap seluruh barang-barang tetap, maka digunakan tata cara pelelangan seperti diatur dalam ayat yang lalu. (4) Pelelangan barang-barang tetap yang sekiranya melebihi nilai seribu gulden, di daerah keresidenan dimana beredar satu atau lebih surat kabar harian, harus diumumkan satu kali, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pelelangan, dalam surat kabar tempat akan dilakukan pelelangan, dan jika tidak ada surat kabar di tempat itu, di suatu surat kabar tempat terdekat. DAFTAR BACAAN Anonemous, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 427--431. Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadian Agama, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2000) CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika: 2007 ----, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2007 Manan,Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, 2005 Mertokusumo,Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Liberty, 1998 Retno Wulan Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Bandung : Alumni, 1979 Salim HS, Hukum Kontrak ; Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2006 Saliman, Abdul Rasyid, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaaan ;Teori dan Contoh Kasus, Jakarta : Kencana, 2005 Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta : BPHN, 1977 ----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta :PT. Pradnya Paramita. Sudarsono,Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Ekonisia, 2007


Suyuthi, Wildan, Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, PUSDIKLAT Pegawai Mahkamah Agung RI, 2005. Zefri, Sofyan, Sengketa Perbankan Syariah (StudiKasus Sengketa Pembiayaan alMusyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga).Tesis Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Contoh Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB Tahun 2011 Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk Tanggal Musyawarah: 21-03-2011 Tanggal dibacakan: 24-03-2011 Hakim Ketua DODONG IMAN RUSDANI, SH.MH Hakim Anggota DEWI PERWITASARI, SH.MH, dan KHADWANTO, SH., Panitera RATMANA, MENGADILI: DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat IX, untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karta Obong; 3. Menyatakan Tergugat V, VI, VII, VIII, XI dan XII telah melakukan perbuatan melanggar hukum; 4. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Atas Nama Gubernur Propinsi Djawa Barat No. SK. A. 54/Insp/HM/70 Tanggal 24 Maret 1970, tidak mempunyai kekuatan hukum. Menyatakan penetapan tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara dan pemberiannya sebagai hak milik kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII, batal demi hukum; 5. Menyatakan hibah dari H. Sanusi kepada Karta Obong berdasarkan Surat Hibah Tanggal 10 Juli 1950 sah menurut hukum; 6. Menetapkan tanah obyek sengketa, yang berasal dari, Persil Nomor : 149, seluas + 17.420 m2 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Blok Situ Tengah, RT. 01. RW. 014, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur : D. Tasik - Sebelah Utara : Jalan Propinsi - Sebelah Barat : D. Eigendom + S.H.Sanusi - Sebelah Selatan : Erpah Eigendom. Dan sekarang batas-batasnya telah berubah sehingga menjadi sebagai berikut: - Sebelah Timur : POM BENSIN ( E. GERNING ) - Sebelah Utara : Jalan Raya Propinsi Eksekusi hak tanggungan 8

- Sebelah Barat : Tanah Ipin dan Susan Sugiono - Sebelah Selatan : Selokan ( Irigasi Kecil ); Adalah tanah adat milik H. Sanusi yang telah dihibahkan kepada Karta Obong dan sekarang menjadi milik Penggugat sebagai ahliwaris dari Karta Obong yang sah; 7. Menyatakan : 1) SHM No. 9/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 276/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2 atas nama MAS ENTJEP MUMUNG (Tergugat VII), (Vide Bukti T.XII-1) ; 2) SHM No. 10/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 278/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2 atas nama SRI RAHAYU (Tergugat VIII), (Vide Bukti T.XII-2) ; 3) SHM No. 11/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 277/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2 atas nama MOEHAMAD APOEN alias HADJI APOEN GOPOER (Tergugat V), (Vide Bukti T.XII-3); 4) SHM No. 12/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 279/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2 atas nama ENDOJ SJARIP HIDAJAT (Tergugat VII), (Vide Bukti T.XII-4); Tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Menyatakan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat V, VI, VII, dan VIII kepada Tergugat III dan IV batal demi hukum; 9. Menyatakan SHM No.9 dan No.10 atas nama Dr. SOEKENI SUDIGDO (Tergugat IV) berikut Akta Jual Beli No. 49/Pdl/1972 dan No.50/Pdl/1972 tertanggal 15-6-1972 dan SHM No.11 dan No.12 atas nama Dr. SUDIGDO PRINGGOPRAWIRO (Tergugat III) berikut Akta Jual Beli No. 47/Pdl/1972 dan No.48/Pdl/1972 tertanggal 15-6-1972 Tidak mempunyai kekuatan hukum; 10. Menyatakan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat III dan IV kepada Tergugat II batal demi hukum; 11. Menyatakan; - SHM No. 1018/Desa Padalarang, sebagai pengganti SHM No. 9/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 276/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355, berikut Akta Jual Beli No. 899/6-Pdl/JB/X/1991; - SHM No. 1019/Desa Padalarang, sebagai pengganti SHM No. 10/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 278/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355, berikut Akta Jual Beli No. 898/4-Pdl/JB/X/1991; - SHM No. 1016/Desa Padalarang sebagai pengganti SHM No.11/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 277/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2, berikut Akta Jual Beli No. 900/6Pdl/JB/X/1991; - SHM No. 1017/Desa Padalarang sebagai pengganti SHM No.12/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 279/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2, berikut Akta Jual Beli No. 901/7Pdl/JB/X/1991, masing-masing atas nama H. Sadeli; Tidak mempunyai kekuatan hukum. 12. Menyatakan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I batal demi hukum; 13. Menyatakan:


- SHM No. 1018/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 276/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355, berikut Akta Jual Beli No. 196/11/Padalarang/1995; - SHM No. 1019/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 278/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355, berikut Akta Jual Beli No. 194/08/Padalarang/1995; - SHM No. 1016/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 277/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2, berikut Akta Jual Beli No.208/15/Padalarang/1995; - SHM No. 1017/Desa Padalarang, Surat Ukur No. 279/1970 tanggal 13-5-1970 Luas 4.355 M2, berikut Akta Jual Beli No.207/JB/Padalarang/1995, masing-masing atas nama SUSAN SUGIONO Tidak mempunyai kekuatan hukum; 14. Menyatakan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah obyek sengketa sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I kepada Tergugat IX, batal demi hukum. 15. Menyatakan semua akta hak tanggungan berikut sertifikat hak tanggungan yang dibuat karena pembebanan hak tanggungan terhadap tanah obyek sengketa sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I kepada Tergugat IX, tidak mempunyai kekuatan hukum; 16. Menyatakan Tergugat X telah melepaskan hak dan kepentingannya terhadap tanah obyek sengketa; 17. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai atau memiliki tanah obyek sengketa, yang letak luas dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud pada diktum butir 7, untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah, tanpa syarat dan beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara; 18. Menghukum Tergugat XI untuk menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa baik asli maupun turunan/fotocopynya kepada Penggugat tanpa syarat apapun; 19. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya. DALAM REKONPENSI : - Menolak gugat rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.4.556.000 ,(empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah ),-

PUTUSAN No. 1842 K/Pdt/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAHAGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : JULIATI RAHAYU, beralamat di Desa Cerme, Kecamatan Cerme, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Aziz Ilyas, SH & Hariyanto, SH, Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Petemon III/202


Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 1999 ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; melawan: 1. KOESNOTO, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bandarejo III/9 Surabaya ; 2. PERSEROAN TERBATAS BANK DUTA CABANG SURABAYA, berkantor di Jalan Gubernur Suryo No.12 Surabaya ; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil : 1. Bahwa beberapa tahun yang lalu Tergugat I mendatangi Penggugat “dengan menawarkan” pinjaman uang kepada penggugat, dengan syarat Penggugat menyerahkan jaminan berupa sebuah sertifikat hak miliknya dan atas nama penggugat; 2. Bahwa oleh karena penggugat pada saat itu sangat membutuhkan uang, maka Penggugat mengatakan kepada pihak Tergugat I, bahwa dirinya akan meminjam uang kepadanya dengan jaminan sebuah sertifikat Hak Milik No.1294/Gambar Situasi No.125/tahun 1983 tertulis atas nama penggugat, yakni atas tanah dan rumah yang terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, seluas kurang lebih 669 meter persegi, setempat dikenal dengan jalan Raya Cerme Kidul No.99 (untuk selanjutnya tanah/rumah ini mohon cukup disebut dengan tanah sengketa); 3. Bahwa sebelum Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat, maka terlebih dahulu pihak Tergugat I meminta dan mengharuskan kepada Penggugat untuk melakukan jual beli secara formalitas (garis bawah dari kami) dengan pihak Tergugat I, maksudnya terhadap tanah sengketa diadakan jual beli formalitas di hadapan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I; 4. Bahwa sejak semula baik Penggugat sendiri maupun suami Penggugat disamping tidak mengerti dan awam hukum tentang maksud dibuatnya akta PPAT dimaksud, dan tidak mengerti akibat hukumnya di kemudian hari, sehingga Penggugat merasa khawatir dan bertanya kepada Tergugat I, bahwa bagaimana akibatnya nanti bagi Penggugat ?, apabila tanah sengketa dijual kepada Tergugat I, maka dijawab oleh Tergugat I, bahwa jual beli tanah dan rumah sengketa tersebut adalah bersifat formalitas belaka, lagi pula tanah dan rumah sengketa masih tetap milik dan dikuasai oleh Pengugat, dari sini Penggugat percaya begitu saja, dengan tanpa menyadari akibatnya maka selanjutnya Penggugat mau saja oleh Terugat I diajak ke Notaris/PPAT Irine Manibuy, SH., pada tanggal 7 Mei 1996, Eksekusi hak tanggungan 11

guna melakukan dan menanda tangani akta Jual beli atas tanah sengketa, dan sebelumnya penggugat menyerahkan sertifikat hak milik (tidak) No.194/ Gambar Situasi No.125 tahun 1983 atas nama Penggugat sendiri kepada pihak Tergugat I, walaupun Penggugat belum menerima pinjaman uang dari Tergugat I, akhirnya terbitlah akta jual beli dimaksud, yakni akta Nomor: 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Irine Manibuy. SH.; 5. Bahwa, rupanya berdasarkan akta Jual beli PPAT Nomor : 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 tersebut, pihak Tergugat I mengurus dan membalik namakan Sertifikat No.194/Gambar Situasi No.125 tahun 1983 semula atas nama Penggugat dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dengan terbit sertifikat baru dengan Nomor 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996; 6. Bahwa tanpa sepengetahuan Pengugat, selanjutnya pihak Tergugat I mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat II, guna memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat II, sedangkan yang dipakai sebagai jaminan kepada Tergugat II adalah tanah dan rumah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus1996 atas nama Tergugat I dan ternyata permohonan kredit Tergugat I tersebut telah dikabulkan oleh Tergugat II, sehingga pihak Tergugat I menerima kredit dari Tergugat II sejumlah kurang lebih Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); 7. Bahwa cukup lama Penggugat tidak mengetahui kalau tanah sengketa Tergugat I telah dijaminkan kepada Tergugat II untuk keperluan hutang pribadinya, dan Penggugat baru tahu setelah berkali-kali menanyakan kepada Tergugat I dimana keberadaan sertifikat miliknya itu, dan dijawab oleh Tergugat I bahwa sertifikat dimaksud berada di Bank dalam hal ini Tergugat II; Hal ini diketahui setelah Penggugat menerima pinjaman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengangsurnya tiap-tiap bulan sesuai perjanjian ; 8. Bahwa, setelah nyata-nyata Penggugat mengtahui dan menyadari akibatnya, kalau sertifikat sengketa milik Tergugat I : dijaminkan” secara melawan hukum kepada Tergugat II, maka selanjutnya Penggugat merasa bahwa tindakan Tergugat I telah “merekayasa” jual beli atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah ; langkah selanjutnya Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I agar segera mengembalikan sertifikat atas tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah ; Kemudian seketika pula Tergugat I dengan Penggugat membuat dan menandatangani Surat Persetujuan yang isinya antara lain bahwa jual beli tanah sengketa berdasarkan akta PPAT No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 adalah “tidak benar” dan batal demi hukum, dan tanah sengketa adalah sepenuhnya milik Penggugat ; Demikian pula mengenai hutang Penggugat kepada pihak Tergugat I telah “dinyatakan lunas” ; 9. Bahwa, disamping itu untuk meluruskan kembali hubungan hukum yang “sebenarnya” antara Penggugat dengan Tergugat I, maka antara Penggugat dengan pihak Tergugat I sama-sama menghadap Notaris di Gresik, untuk membuat akta Legalisasi Notaris, yang isinya antara lain bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal ini hutang piutang dinyatakan Eksekusi hak tanggungan 12

selesai ; Karenanya Tergugat I “berkewajiban” untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996 yag telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dengan tanpa syarat dan dalam keadaan baik kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah ; Dan antara Penggugat dengan Tergugat I, masing-masing sama-sama menyatakan bahwa akta Jual beli No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 adalah akta jual beli tanah sengketa yang seharusnya batal demi hukum ; 10. Bahwa menurut hemat kami tindakan Tergugat I yang telah menjaminkan tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996 adalah menjaminkan tanah dan rumah orang lain, dalam hal ini Penggugat, oleh karenanya hal ini adalah merupakan tindakan yang melawan hukum ; Demikian pula pihak Tergugat II yang telah menerima jaminan tanah sengketa, yakni tanah milik orang lain, dalam hal ini Penggugat, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum pula ; Karenanya Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 03 Oktober 1996 dan Akta Kuasa Memasang Hak Tanggungan No.5 tertanggal 03 Oktober 1996 yang keduanya sama-sama dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Abdul Wahid Zainal, SH. dan akta Hak Tanggungan No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Wimphry Suwidnyo, SH., demikian pula sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996 yang menyangkut jaminan tanah sengketa milik Penggugat seharusnya batal demi hukum ; 11. Bahwa sebagai akibat Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mengalami dan menderita kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil ; dan kerugian dimaksud sudah seharusnya menjadi tanggungan pihak Tergugat I dengan pihak Tergugat II secara tanggung renteng ; Bahwa kerugian materiil dapat dirinci sebagai berikut, bahwa dengan terancamnya tanah dan rumah sengketa milik Penggugat yang nantinya disita dan dijual kepada pihak lain, guna menutupi hutang Tergugat I kepada Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian sejumlah tanah dan rumah sengketa, yang dinilai kurang lebih sejumlah Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ; Kerugian materiil dan kerugian immateriil tersebut sudah seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak Tergugat I dengan pihak Tergugat II secara tanggung renteng ; 12. Bahwa demikian pula sejak Tergugat I tidak mengembalikan sertifikat atas tanah sengketa, yakni sejak ditanda tanganinya Surat Persetujuan tertanggal 09 April 1999 di hadapan Notaris di Gresik, maka hal ini menurut hemat kami bahwa Tergugat I “telah wanprestasi” kepada Penggugat; Sebagai akibat Tergugat I wanprestasi tersebut, dengan sendirinya Penggugat menderita kerugian dan kerugian dimaksud sudah seharusnya menjadi tanggungan pihak Tergugat I ; 13. Bahwa sejak tanggal 09 April 1999 Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan kerugian sebagai akibat wanpretasi tersebut Penggugat menderita kerugian jika dihitung perbulannya mencapai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total kerugian selama 3 (tiga) bulan


seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kerugian sejumlah ini seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat I ; 14. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Penggugat oleh para Tergugat maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan milik Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak ; 15. Bahwa gugatan Penggugat dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis dan otentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 180 HIR, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini nantinya dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : I.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah dan rumah sengketa yakni tanah dan rumah seluas kurang lebih 669 meter persegi yang terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996, semula atas nama Penggugat dan diubah menjadi atas nama Tergugat I ;

III.

Membatalkan Akta Jual beli No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Irine Manibuy, SH. ;

IV.

Membatalkan Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 03 Oktober 1996 dan membatalkan Akta No.5 tertanggal 03 Oktober 1996 tentang KuasaMemasang Hak Tanggungan masing-masing yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT H.Abdul Wahid Zainal, SH.; Membatalkan pula Akta Hak Tanggungan No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Wimphry Suwidnyo, SH., demikian pula sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996. Membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik dengan segala akibat hukumnya ;

V.

Menyatakan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil, uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;


VI.

Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprerstasi, karenanya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

VII.

Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996 kepada Penggugat selaku pemilik sah dan dalam keadaan baik ;

VIII.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

IX.

Menyatakan bahwa putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Gugatan Rekonpensi Tergugat I: 1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam konpensi mohon dianggap dan dinyatakan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini ; 2. Bahwa dengan Akta Jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996 Penggugat I rekonpensi telah membeli sebidang tanah hak milik No.194 berikut rumah yang berdiri di atasnya dari Tergugat rekonpensi dengan persetujuan suaminya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.194 Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1984 No.125/1984 luas 669 m2, terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 3. Bahwa, berdasarkan akte jual beli tersebut, Penggugat I rekonpensi selanjutnya mengurus dan membalik nama sertifikat tersebut atas nama Penggugat I rekonpensi No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996 ; 4. Bahwa untuk mengembangkan usaha Penggugat I rekonpensi selanjutnya mengajukan permohonan kepada Penggugat II rekonpensi untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah sengketa dan sertifikat Hak Milik atas pabrik milik Penggugat I rekonpensi ; 5. Bahwa oleh karena usaha Penggugat I rekonpensi mengalami penurunan omzet sehingga tidak dapat menyelesaikan pinjaman tersebut pada Penggugat II rekonpensi, dan karena Penggugat I rekonpensi menjual pabriknya dan membayar pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat II rekonpensi, sehingga sisa pinjaman yang belum Eksekusi hak tanggungan 15

terbayar pada Penggugat II rekonpensi adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan karenanya Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996 saat ini masih menjadi agunan pada Penggugat II rekonpensi ; 6. Bahwa Tergugat rekonpensi berkali-kali menawarkan kepada Penggugat II rekonpensi agar menyelesaikan sisa hutang kepada Penggugat I rekonpensi tersebut pada Penggugat II rekonpensi asalkan tanah dan rumah sengketa dijual kembali kepada Tergugat rekonpensi dan mendapat persetujuan dari Penggugat I rekonpensi, akan tetapi tidak pernah ada realisasinya ; 7. Bahwa ternyata Tergugat rekonpensi saat ini mengajukan gugatan terhadap Penggugat I rekonpensi dengan dalih bahwa akta jual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut merupakan hasil rekayasa dan hanya merupakan formalitas belaka, padahal kesemuanya itu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa ada paksaan ; 8. Bahwa dengan adanya tawaran untuk membeli kembali obyek sengketa Penggugat I rekonpensi tidak keberatan dan bahkan mau menandatangani Surat Persetujuan tanggal 9 April 1999 dengan alasan untuk mengantisipasi jangan sampai Penggugat II rekonpensi menjual obyek sengketa kepada orang lain ; Dengan tidak terlaksananya pembelian kembali obyek sengketa, maka Surat Persetujuan tanggal 9 April 1999 tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; 9. Bahwa akibat dari adanya gugatan Tergugat rekonpensi tersebut telah menyebabkan Penggugat I rekonpensi harus membayar pengacara untuk mewakili dalam menghadapi gugatan tersebut ; Oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat I rekonpensi kepada pengacara sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) harus diganti oleh Tergugat rekonpensi ; 10. Bahwa selain itu Tergugat rekonpensi sampai saat ini belum juga mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I rekonpensi, sehingga sampai saat ini Penggugat I rekonpensi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan karenanya atas kerugian tersebut Tergugat rekonpensi harus membayarnya ; 11. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah terjadi peralihan hak dari Tergugat rekonpensi kepada Penggugat I rekonpensi sejak ditanda tanganinya Akta Jual beli No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996, maka Penggugat I rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat I rekonpensi ; 12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar serta didukung oleh bukti-bukti otentik, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan banding ataupun kasasi ; 13. Bahwa mengingat tindakan Tergugat rekonpensi sampai sekarang belum juga mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I Eksekusi hak tanggungan 16

rekonpensi, jelaslah bahwa tindakan Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya Penggugat I rekonpensi berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana tersebut diatas ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut : -

Mengabulkan gugatan Penggugat I rekonpensi ;

-

Menyatakan jual beli obyek sengketa antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat I rekonpensi tersebut sebagaimana dalam Akta Jual beli No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996 tersebut adalah sah menurut hukum ;

-

Menyatakan Surat Pernyataan/Persetujuan tanggal 9 April 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

-

Menyatakan tindakan Tergugat rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum ;

-

Menghukum Tergugat rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I rekonpensi, terhitung sejak putusan ini dibacakan;

-

Menghukum Tergugat rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat I rekonpensi seketika dan sekaligus ;

Gugatan Rekonpensi Tergugat II: 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konpensi, mohon dianggap diulang dalam rekonpensi ini ; 2. Bahwa berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No.04 tertanggal 03 Oktober 1996, Nyonya Munasijah dan Koesnoto masing-masing selaku Direrktur dan Wakil Direktur dari Perseroan Comanditer (CV) Trisula dengan persetujuan Arie Prasetyawan selaku Persero Komanditer dari perseroan tersebut menyatakan mengaku telah berhutang kepada Penggugat karena menerima fasilitas dalam bentuk rekening koran kegunaan untuk modal kerja dengan plafond maksimum Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; 3. Bahwa untuk menjamin kembali pelunasan pinjaman yang telah diterimanya, selanjutnya Koesnoto dengan persetujuan Nyonya Muasijah istrinya telah menyerahkan hak milik mereka kepada Penggugat sebagai agunan kredit berupa : a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.2859/Simomulyo, seluas 382 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.3927/1994, tertanggal 30 April 1994, sertifikat mana telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tertanggal 30 Mei 1994, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Eksekusi hak tanggungan 17

Kelurahan Simomulyo, tercatat nama pemegang hak Koesnoto berikut bangunan gudang untuk industri yang berdiri dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Simorejo A No.1-B Surabaya selanjutnya disebut agunan kredit I; b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 668/Cermekidul,seluas 669 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996, sertifikat mana telah diterbitkan oleh KantorPertanahan Kotamadya Gresik tertanggal 06 September 1996, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Gresik, Kecamatan Cerme, Desa Cermekidul, tercatat nama pemegang hak Koesnoto berikut bangunan rumah yang berdiri dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Raya Cerme Kidul No.99 Gresik, selanjutnya disebut agunan kredit II; 4. Bahwa berdasarkan : a. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.5 tertanggal 03 Oktober 1996, yang dibuat dihadapan H.Abdul Wahid Zainal, SH. Notaris di Surabaya ; junctis : b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat oleh Wimphry Suwidnyo, SH., Notaris di Gresik, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Gresik c. Sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996, tetanggal 25 Oktober 1996, yang dibuat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grersik ; d. Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Hak Tanggungan No.4 tertanggal 03 Oktober 1996 ; Agunan kredit II telah dibebani dengan hak tanggungan untuk peringkat I (pertama) untuk menjamin pelunasan piutang Penggugat hingga sejumlah Rp.53.125.000,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; 5. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1999, agunan kredit I telah dijual oleh Koesnoto kepada Asmono dengan persetujuan Penggugat dengan harga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 6. Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dialokasikan : a. Sebesar Rp.8.000.000,- untuk PPh jual beli, dan ; b. Sebesar Rp.92.000.000,- untuk menurunkan hutang pokok ; 7. Bahwa sisa hutang pokok CV.Trisula saat ini sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan berupa agunan kredit II ; 8. Bahwa menurut penelitian Penggugat sebelum kredit diberikan CV.Trisula pada tangga 07 Mei 1996 telah terjadi peralihan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.194/Cermekidul dari Tergugat dengan persetujuan Sudjono, suaminya kepada Koesnoto berdasarkan Akta Jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996, yang dibuat dihadapan Irine Manibuy, SH. Notaris di Gresik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ; Eksekusi hak tanggungan 18

9. Bahwa pada kenyataannya sejak tanggal 07 Mei 1999 saat terjadi peralihan hak atas tanah dari Tergugat sebagai penjual kepada Koesnoto sebagai pembeli sampai tanggal 03 Oktober 1996 saat penandatangan perjanjian kredit dan agunan kredit antara Penggugat dengan Nyonya Munasijah dan Koesnoto hingga gugatan rekonpensi ini diajukan, Tergugat bersama keluarganya masih menempati agunan kredit II ; 10. Bahwa perbuatan Tergugat bersama keluarganya menempati agunan kredit II tanpa seijin baik secara lisan maupun tertulis dari Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan nelawan hukum ; 11. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengalihkan hak atas tanah tersebut secara sukarela dari Koesnoto kepada pihak lain yang berminat membelinya ; 12. Bahwa adapun taksiran kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakuakn oleh Tergugat sebesar Rp.53.125.000,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai hak tanggungan ; 13. Bahwa adalah logis bila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp.53.125.000,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus dengan tunai sejak perkara ini diputus oleh pengadilan ; 14. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan, karena ada kekhawatiran bahwa selama perkara ini disidangkan, Tergugat bersama keluarganya akan merusak agunan kredit II, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda tidak bergerak yaitu : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 668/Cerme kidul, seluas 669 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996, sertifikat mana telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Gresik tertanggal 06 September 1996, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Gresik, Kecamatan Cerme, Desa Cermekidul, tercatat nama pemegang hak Koesnoto berikut bangunan rumah yang berdiri dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Raya Cerme Kidul No.99 Gresik ; 15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu sangat beralasan Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad) ; Eksekusi hak tanggungan 19

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan jujur ; 3. Menyatakan sah menurut hukum : a. Akta Jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996, yang dibuat dihadapan Irine Manibuy, SH. Notaris di Gresik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ; b. Sertifikat Hak Milik No. 668/Cermekidul, tercatat nama pemegang hak Koesnoto yang diterbitkan pada tanggal 06 September 1996, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No.194/Cermekidul, tercatat nama pemegang hak Yuliati Rahayu ; c. Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No.04 tertanggal 03 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan H.Abdul Wahid Zainal, SH. Notaris di Surabaya ; d. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.5 tertanggal 03 Oktober 1996, yang dibuat dihadapan H.Abdul Wahid Zainal, SH. Notaris di Surabaya ; e. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat oleh Wimphry Suwidnyo, SH., Notaris di Gresik, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Gresik f. Sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996, tetanggal 25 Oktober 1996, yang dibuat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grersik ; 4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat bersama keluarganya menempati agunan kredit II tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.53.125.000,- (lima puluh tiga jutaseratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus dengan tunai sejak perkara ini iputus oleh pengadilan ; 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatori beslag) terhadap : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 668/Cermekidul, seluas 669 meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996, sertifikat mana telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Gresik tertanggal 06 September 1996, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Gresik, Kecamatan Cerme, Desa Cermekidul, tercatat nama pemegang hak Koesnoto berikut bangunan rumah yang berdiri dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Raya Cerme Kidul No.99 Gresik ; Eksekusi hak tanggungan 20

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 434/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 20 September 2000, yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; DALAM REKONPENSI : Gugatan Penggugat I Rekonpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I rekonpensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan jual beli obyek sengketa antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat I rekonpensi sebagaimana Akta Jual beli No.80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996 sah menurut hukum ; 3. Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa (tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, luas lebih kurang 669 meter persegi, yang terletak Desa Cermekidul, Kecamatan Cerme di Kabupaten Gresik) kepada Penggugat I rekonpensi sejak putusan ini diucapkan ; 4. Menolak gugatan Penggugat I rekonpensi untuk selain dan selebihnya; Gugatan Penggugat II Rekonpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat II rekonpensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa : a. Akta Jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996 ; b. Sertifikat Hak Milik No. 668/Cerme kidul, tanggal 6 September 1996 tercatat nama pemegang hak Koesnoto ; c. Akte Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No.04 tertanggal 3 Oktober 1996 ; d. Akte Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.05 tertanggal 03 Oktober 1996; e. Akte Pemberian Hak Tanggungan No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 ; f. Sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996, tetanggal 25 Oktober 1996; sah menurut hukum ; 3. Menolak gugatan Penggugat II rekonpensi untuk selain dan selebihnya


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan seebsar Rp.245.000,(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 713/PDT/2001/PT.SBY., tanggal 28 Januari 2002 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 434/Pdt.G/1999/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2002 ; bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Agustus 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2002 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi putusan No. 434/Pdt.G/ 1999/PN.SBY.jo Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 713/PDT/2001/ PT.SBY. adalah putusan yang salah menerapkan hukum. Oleh karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30, telah dinyatakan bahwa suatu surat di bawah tangan tidak dapat membatalkan akta authentik yang dibuat di hadapan Notaris (vide putusan No. 434/Pdt.G/ 1999/PN.SBY. hal.30). demikian pula putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan menguatkannya, berarti putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah salah menerapkan hukum pula. Oleh karena menurut hemat Pemohon Kasasi putusan a quo adalah sebagai putusan yang salah menerapkan hukum. Oleh karena kedudukan akta di bawah tangan diatur dan diakui oleh Pasal 1338 KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka apabila suatu akta di bawah tangan dinyatakan tidak dapat membatalkan akta authentik, adalah pendapat yang tidak berdasar hukum, bahkan sangat bertentangan dengan hukum. Oleh sebab meskipun suatu akta authentik secara formalitas memenuhi ketentuan undang-undang akan tetapi di dalamnya terkandung unsur Eksekusi hak tanggungan 22

perbuatan pura-pura (schjn handeling) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996 yang merupakan akta jual beli pura-pura (schjn handeling) apabila dikaitkan dengan bukti P-I dan P-II walaupun dibuat dalam bentuk legalisasi notaris, yang isinya antara lain ditegaskan bahwa, hubungan hukum antara pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I sebenarnya adalah hubungan hutang piutang dan hutang tersebut telah disepakati dinyatakan lunas oleh kedua belah pihak dan karenanya jual beli atas tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam akta jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tertanggal 7 Mei 1996 adalah jual beli proforma (jual beli pura-pura/schjn handeling) dan berdasarkan perjanjian dimaksud pihak Termohon Kasasi I wajib melakukan perbuatan pembatalan akta jual beli tersebut sekaligus menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa kepada pihak Pemohon Kasasi selaku pemilik yang sah ; 2. bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi putusan a quo salah menilai dan sangat apriori terhadap bukti P-II yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi padahal akta legalisasi sebagaimana bukti P-II dimaksud dibuat, ini setelah pihak Pemohon Kasasi berusaha mencari dan menemui pihak Termohon Kasasi I dan setelah bertemu dibuatlah bukti P-II tersebut yang isinya meluruskan hubungan hukum antara pihak Termohon Kasasi dengan pihak Termohon Kasasi I yang sebenarnya adalah hubungan hutang piutang dan bukan hubungan jual beli tanah/rumah sengketa sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli No. 80/30/CRM/V/1996, tersebut. Bahkan jika kami menilai putusan a quo sangat tidak adil dan cara mengambil kesimpulan tidak didasarkan kepada prinsip hukum dan prinsip keadilan. Oleh karena justru putusan a quo membenarkan jawaban pihak Termohon Kasasi I/Tergugat I yang berdalih bahwa pembuatan legalisasi notaris sebagaimana bukti P-II dimaksud bertujuan untuk menghindari adanya lelang dari pihak Termohon Kasasi II selaku pemegang jaminan atas hutang Termohon Kasasi I. Padahal sangat tidak logis. Oleh sebab andai kata anggapan ini benar, apakah hal ini dapat benar-benar menghindari adanya lelang dari pihak Termohon Kasasi II padahal hal ini yang dimaksud lelang belum pernah direncanakan/tidak ada lelang. Lagipula andai kata ada lelang atas obyek sengketa, apakah dengan adanya bukti P-II tersebut lelang secara hukum dapat dihindari, mohon dicamkan dan ditelaah kembali substansi dari pada perjanjian dan tujuan dibuatnya akta sebagaimana dalam bukti P-II tersebut. Dengan demikian menurut hemat kami putusan a quo dalam mengambil keputusan telah salah menafsirkan hukum yang semestinya dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan ; Lagi pula Mahkamah Agung-RI dalam putusannya pernah memutuskan atas kasus yang serupa, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung-RI No.2125 K/Pdt/1995 tanggal 6 Februari 1997, dalam perkara antara Tan Tjai Hong (Fonny) melawan kaiman Tjandra, dkk (Vide Varia Peradilan No.148 Januari 1998 tahun XIII, halaman 62) ;


3. Bahwa dengan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan hukum jual beli sebagaimana dalam akta jual beli No. 80/30/CRM/ V/1996 tersebut di atas adalah seharusnya dinyatakan batal demi hukum dalam putusan a quo, demikian pula perbuatan membalik nama sertifikat tanah sengketa dari Pemohon Kasasi kepada dan menjadi atas nama Termohon Kasasi I adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ; 4. Bahwa putusan a quo pemeriksaannya di sidang sangat tidak fair dan tidak adil, oleh sebab pada saat kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat hendak mengajukan suami Pemohon Kasasi (Djono) pihak Majelis Hakim menolaknya dengan alasan bahwa suami yang bernama Djono tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, katanya hal ini dilarang oleh HIR. Justru hal ini menurut hemat kami, mengenai pemeriksaan saksi Djono selaku suami Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bertentangan dengan HIR, bahkan HIR tidak melarang pengajuan saksi dalam hal ini suami Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karena menurut hemat kami pengajuan saksi suami Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut merupakan kunci perkara ini. Dan menurut hemat kami penolakan pengajuan saksi suami Penggugat/Pemohon Kasasi dalam hal ini Djono terkesan dihalangi oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo, oleh karena putusan a quo bertumpu atas kebenaran formil akta authentik sebagaimana yang tertuang dalam akta jual beli No. 80/30/CRM/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996 dan secara berat sebelah menghantam kedudukan akta legalisasi notaris sebagaimana dalam Bukti P-I dan bukti P-II tersebut, padahal apabila putusan a quo tersebut fair, maka akan dapat terungkap bahwa jual beli tanah sengketa tersebut di atas, adalah jual beli pura-pura (schjn handeling) karenanya putusan a quo adalah putusan yang berpijak kepada alasan yuridis yang sangat rapuh, dan putusan a quo demikian harus dibatalkan ; 5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 putusan No.343/Pdt.G/1999/PN.Sby., dinyatakan bahwa “menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dalam melakukan jual beli tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Tergugat I, bukanlah jual beli yang sifatnya hanya formalitas saja, melainkan jual beli yang benar, karena telah memenuhi peraturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga oleh karenanya akte jual beli No. 80/30/CRM/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996 telah sah menurut hukum, maka oleh karenanya petitum ketiga dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak”. Pertimbangan hukum seperti ini yang berlandaskan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak ada kaitannya dengan “jua beli yang benar/yang sah” sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak korelasinya dengan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, sehingga Pemohon Kasasi menilai kredibilitas dan kecermatan Majelis Hakim dalam putusan a quo yang nota bene dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur cukup diragukan, karenanya dalam perkara ini dimohon Mahkamah Agung membatalkan putusan a quo ; Menimbang, bahwa berpendapat :

terhadap

alasan-alasan


tersebut

Mahkamah

Agung

mengenai alasan ke-1 dan 2: bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I hanyalah bersifat formalitas saja, karena sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 April 1999 (Bukti P-I dan P-II) adalah berupa perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah No.688 milik Penggugat ; bahwa ternyata Penggugat telah melunasi hutangnya tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat I; bahwa tindakan Tergugat I yang telah melakukan balik nama sertifikat No.688 dari nama Penggugat menjadi Tergugat I dan telah menjaminkannya kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan ad.1 dan ad.2 tersebut dapat dibenarkan maka keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Juliati Rahayu dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 713/PDT/2001/ PT.SBY., tanggal 28 Januari 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 434/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 20 September 2000 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JULIATI RAHAYU, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Aziz Ilyas, SH & Hariyanto, SH, tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 713/PDT/2001/ PT.SBY., tanggal 28 Januari 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 434/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 20 September 2000 ; MENGADILI SENDIRI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; Eksekusi hak tanggungan 25

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah dan rumah sengketa yakni tanah dan rumah seluas kurang lebih 669 meter persegi yang terletak di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996, semula atas nama Penggugat dan diubah menjadi atas nama Tergugat I ; 3. Membatalkan Akta Jual beli No. 93/30/CRM/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Irine Manibuy, SH. ; 4. Membatalkan Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 03 Oktober 1996 dan membatalkan Akta No.5 tertanggal 03 Oktober 1996 tentang Kuasa Memasang Hak Tanggungan masing-masing yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT H.Abdul Wahid Zainal, SH.; 5. Membatalkan pula Akta Hak Tanggungan No.188/21/WS/CRM/X/1996 tertanggal 17 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Wimphry Suwidnyo, SH., demikian pula sertifikat Hak Tanggungan No.808/19966. 6. Membatalklan Sertifikat Hak Tanggungan No.808/1996 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik dengan segala akibat hukumnya; 7. Menyatakan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil, uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ; 8. Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprerstasi, karenanya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ; 9. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 668/Gambar Situasi No.6487/1996, tertanggal 01 Agustus 1996 kepada Penggugat selaku pemilik sah dan dalam keadaan baik ; 10. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum’at, tanggal 23 Desember 2006, oleh German Hoediarto, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarno, S.H, dan Arbijoto, S.H, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Soedarno, S.H, dan Arbijoto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ; Eksekusi hak tanggungan 26

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua;

ttd./ Soedarno, S.H.

ttd./German Hoediarto, S.H

ttd./ Arbijoto, S.H. Panitera Pengganti ; Agus Suwargi, SH.


EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERADILAN AGAMA Ahmad Fathoni

Recommend Documents