20-Mar-17
PENGERTIAN PERIKATAN
DASAR-DASAR PERIKATAN
• Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (Subekti, 2005 : 1) • Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.
DISUSUN OLEH: 1. Adhisti Friska Paramita 166010200111055 2. Sumawati 166010200111058 3. I Made Sukma Aryawan 166010200111059 4. Baiq Husnul Hidayati 166010200111060 5. Bagus Pratama Wahyudi 166010200111065 6. Andi Moh. Era Wirambara 166010200111074
(16) (19) (20) (21) (26) (31)
1
• Menurut Abdulkadir Muhammad, Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan. • Soediman Kartohadiprodjo, juga merumuskan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. • Perikatan menurut R. Setiawan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. (Setiawan, 1994 : 2)
2
• Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan itu sendiri, maka dari itu pemahaman perikatan senantiasa didasarkan atas doktrin (ilmu pengetahuan). • Menurut Badrulzaman (1982 : 1) perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. • Dalam hal ini Vollmar menyatakan, ditinjau dari isinya bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim. (Badrulzaman, 1982 : 1) 3
4
20-Mar-17
UNSUR-UNSUR PERIKATAN
HUBUNGAN HUKUM
• Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dkk., bahwa pada suatu perikatan terdapat beberapa unsur, antara lain : 1) Hubungan hukum 2) Kekayaan 3) pihak-pihak 4) prestasi
• Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. • Contoh hubungan hukum adalah A berjanji menjual sepeda motor ke B. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda motor miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda motor itu.
5
KEKAYAAN
6
PIHAK-PIHAK
• Dahulu yang menjadi kriteria hubungan hukum itu perikatan atau bukan adalah jika hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, belakangan hal itu telah ditinggalkan karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. • Dalam hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, bila pelanggarnya tidak diberi sanksi maka dirasa tidak ada keadilan dalam masyarakat itu, dan hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. • Jadi hubungan hukum merupakan perikatan bila memuat kriteria dapat dinilai dengan uang dan atau adanya rasa keadilan.
• Hubungan hukum pada perikatan harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang yaitu kreditur. Kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, pihak yang pasif atau berhutang disebut debitur
7
8
20-Mar-17
PRESTASI
PERBEDAAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN
• Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat dibedakan atas: 1) memberikan sesuatu (pasal 1235 BW),misal pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak 2) berbuat sesuatu (pasal 1239 BW), misalnya membangun ruko 3) tidak berbuat sesuatu (pasal 1241 BW), misal X membuat perjanjian dengan Y ketika membuka butik untuk tidak menjalankan usaha butik di daerah yang sama
• Dalam Pasal 1233 KUHPerdata ditegaskan bahwa perikatan selain dari undang-undang, perikatan dapat dilahirkan juga dari perjanjian. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan perikatan. • Prof. Subekti memberikan perbedaan pada pengertian perikatan dan perjanjian sebagai berikut : “Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”
9
“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” • Perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disampingnya sumber-sumber lain. • Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari undang-undang. • Hal lain yang membedakan adalah bahwa perjanjian pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, jadi sumbernya benar-benar kebebasan para pihak yang ada untuk diikat dengan perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata). Sedangkan perikatan selain mengikat karena adanya kesepakatan juga mengikat karena diwajibkan oleh undang-undang. 11
10
• Selain itu, perbedaan antara perikatan dan perjanjian terletak pada konsekuensi hukumnya. Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk melaksanakan prestasi dari masing-masing pihak yang terikat. Sementara pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu pihak yang berjanji ingkar janji. Hal ini terlihat pada pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menggambarkan bahwa tindakan dari satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, tidak hanya merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat tetapi dapat pula merupakan perbuatan tanpa konsekuensi hukum.
12
20-Mar-17
• Konsekuensi hukum lain yang muncul dari dua pengertian itu adalah bahwa oleh karena dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak, maka tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian menimbulkan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan menimbulkan konsekuensi hukum sebagai perbuatan melawan hukum. • Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.
DASAR HUKUM PERIKATAN • Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang terdiri dari 18 bab yang mana Bab I – Bab IV mengenai ketentuan umum dan Bab V – Bab XVIII mengenai perjanjian-perjanjian khusus. • Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, maksudnya perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
13
14
DASAR HUKUM PERIKATAN
DASAR HUKUM PERIKATAN • Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan perbuatan yang diperbolehkan atau perwakilan sukarela ( zaakwaarneming )
1.Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )
a. Perbuatanmelanggar hukum ( onrecthmatige daad ) diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, maka harus membayar kerugian itu.
2.Perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah perikatan - perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Yang terdapat dalam buku 1 BW. Misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam kemiskinan.
15
b. Perwakilan sukarela ( Zaakwaarneming ) dalam pasal 1354 KUHP ini terjadi jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan- kepentingan orang lain.
16
20-Mar-17
SUMBER-SUMBER PERIKATAN
SUMBER-SUMBER PERIKATAN SUMBER PERIKATAN (1233)
PERJANJIAN (1313)
TERTULIS = KONTRAK
OTENTIK
Pasal 1233 KUHPerdata “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.
UNDANG-UNDANG (1352)
LISAN = PERJANJIAN LISAN PERBUATAN MANUSIA (1353)
DITENTUKAN UNDANG-UNDANG (1352)
HAK ALIMENTASI DIBAWAH TANGAN
ZAAKWAARNEMING
PERBUATAN MENURUT HUKUM (1354 & 1359)
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (1365)
17
PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN
Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki (disepakati) oleh para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
19
18
Pasal 1320 KUHPerdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Contoh : 1. Perjanjian Sepihak (wasiat) 2. Perjanjian timbal balik (jual beli) 3. Perjanjian Cuma-Cuma (hibah)
20
20-Mar-17
PERIKATAN BERSUMBER DARI UNDANGUNDANG Pasal 1352 KUHPerdata “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, timbul dari UndangUndang saja, atau dari UndangUndang sebagai akibat perbuatan orang”. 1) Perikatan yang melalui Undang-Undang saja/sematamata karena Undang-Undang. Perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. 21
Contoh : Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya setiap orangtua (suami istri) yang mengikatkan diri dalam perkawinan memiliki kewajiban mendidik atau memelihara anak mereka.
23
22
2) Perikatan dari undang-Undang sebagai akibat perbuatan Manusia. Pasal 1353 KUHPerdata “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang- Undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum”. 1. Perbuatan yang halal (recht matige). a. Mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela (Zaakwerneing) yaitu suatu perbuatan dimana seseorang dengan sukarela tanpa adanya perintah, menyediakan diri dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan resiko ada pada orang yang mengurus tadi. (Pasal 1354 KUHPerdata) 24
20-Mar-17
b.
Contoh : A adalah seorang mahasiswa. A memiliki hewan peliharaan hewan HAMSTER, yang ditaruh dikandang depan kamar kosnya. Suatu saat dia KKN selama 1 bulan, lalu B tetangga kos A melihat HAMSTER yang kelaparan, dengan inisiatif sendiri B memberi makan dan membersihkan kandang HAMSTER milik A, maka berdasarkan hukum, B harus terus merawat HAMSTER itu selayaknya pemilik sampai A tiba selesai KKN dan merawatnya sendiri.
Pembayaran tak terutang (onverschulding Betaling) suatu pembayaran dimana seseorang melakukan pembayaran tanpa adanya utang berhak untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan, yang menerima tanpa hak berkewajiban mengembalikannya. (Pasal 1359 KUHPerdata). Contoh : A berhutang sejumlah uang kepada B, kemudian sesuai perjanjian hutangnya, A telah dibayarkan dan lunas, akan tetapi karena A seorang pelupa maka A melakukan pembayaran lagi kepada B, dan B menerima saja uang tersebut, maka pembayaran yang kedua itu adalah pembayaran yang tidak terutang.
25
c. Perikatan Wajar/Alami (Naturrlijke Verbintenis) Perikatan alami dalam arti sempit : adanya perbuatan berdasarkan pada hukum positif baik yang sejak semula memang tidak mempunyai tuntutan hukum, maupun oleh karena keadaan yang timbul kemudian tuntutan hukumnya menjadi hapus. (Pasal 1359 ayat 1 KUHPerdata) contoh :
26
Perikatan dalam arti luas : perikatan yang terjadi di samping adanya ketentuan dalam Undang-Undang juga dimungkinkan dapat timbul atas dasar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh : - Memberikan pertolongan terhadap orang kecelakaan dijalan, ia tidak dapat menggugat imbalan jasa.
Hutang dalam perjudian dalam hal ini jika dibuat dalam suatu hutang dalam perjudian tidak ada kewajiban hukum untuk membayar hutang tersebut, akan tetapi jika hutang tersebut sudah dibayar, pembayarannya tersebut tidak adapat dibatalkan lagi.
27
28
20-Mar-17
Contoh :
2. Perbuatan melawan hukum (onrech matige) Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum diperlakukan dan melanggar hak subyek orang lain tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. (Pasal 1365 KUHPerdata) (Pasal 1366 KUHPerdata)
1. Seorang pengemudi mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan kurang waspada terhadap keadaan lalu lintas yang ramai, sehingga menabrak kendaraan lain, sehingga ia berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan. 2. Seseorang melempar mangga dengan batu dan mengenai kaca rumah orang lain maka wajib menggantinya.
29
30
BENTUK-BENTUK WANPRESTASI
WANPRESTASI (INGKAR JANJI) • Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. • Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk” (Subekti, 1967:45). Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. • Dasar Hukum Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” 31
1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Atau dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. 2. Tidak memenuhi prestasi. Artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa dijalankan. Hal ini disebabkan oleh: a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan karena barangnya musnah. b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya: penyerahan baju pengantin setelah tanggal acara pernikahan. 32
20-Mar-17
AKIBAT WANPRESTASI
BENTUK-BENTUK WANPRESTASI 3. Memenuhi prestasi tidak sempurna. Artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2. 4. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian Artinya prestasi diberikan, tetapi melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Misalnya, menyerahkan barang yang jelas-jelas dinyatakan dalam perjanjian termasuk larangan, seperti “menyerahkan daging babi pada kreditur yang menjual makanan halal dan telah mencantumkan tanda halal pada produknya.”
1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata); 2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata); 3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata); 4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).
Menurut Pasal 1267 bahwa pihak kreditur dapat menuntut debitur yang telah lalai memenuhi perjanjian, dengan tuntutan sbb: 1. 2. 3. 4.
Pemenuhan perjanjian Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi Ganti rugi saja Pembatalan disertai ganti rugi
33
34
SOMASI
SOMASI Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.
Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: 1. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita” 2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris. 3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.
35
36
20-Mar-17
LALAI (ingebrekestelling)
OVERMACHT / FORCE MAJEUR
Pernyataan lalai atau ingebrekestelling adalah pernyataan yang disampaikan atau dinyatakan sebelum seseorang ditetapkan wanprestasi. Agar seseorang dapat dimintakan ganti rugi dan bunga akibat wanprestasi (ingkar janji), maka debitor tersebut terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.
• Overmacht adalah keadaan yang terjadi di luar kesalahan debitur, di mana terjadi setelah perikatan dibuat. keadaan itu tidak dapat diduga sebelumnya dan menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, misalnya kebakaran, angin ribut, perang, kerusuhan, dsb. Force majeur atau overmacht merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum.
Prof. Mariam Darus Badrulzaman (2001: 19) berpendapat lembaga pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase dimana debitor dinyatakan ingkar janji. Pasal 1238: “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
• Salah satu ahli yakni Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa force majeur merupakan suatu alasan yang dapat diterima untuk tidak melaksanakan prestasi dimana dalam hal tersebut dikarenakan hilangnya suatu objek perjanjian atau tujuan yang diperjanjikan.
37
38
39
40
OVERMACHT / FORCE MAJEUR • Pengaturan mengenai force majeur terdapat dalam pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam bunyinya menjelaskan mengenai ganti rugi yang harus dilaksanakan tetapi dalam arti khusus mengatur mengenai overmacht atau force majeur.
20-Mar-17
EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS
Contoh kasus exception non adimplati contractus
• Exception non adimpleti contractus merupakan suatu prinsip dalam hukum perjanjian di mana dalam pengertiannya merupakan suatu tangkisan yang bertujuan untuk mengetahui fakta di mana pihak yang menggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan memaksa pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi dikarenakan pihak yang menggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.
• Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus PT. Surya Mas Duta melawan Bank Niaga. Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat (Bank Niaga) harus menambah lagi kreditnya kepada penggugat sesuai yang diperjanjikan, meskipun pihak penggugat sudah tidak membayar terhadap
41
42
PELEPASAN HAK / RECHTSVERWEKING
kredit yang diambilnya.
RISIKO
• Pelepasan hak dalam perjanjian atau disebut juga dengan Rechtsverweking merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak kreditur dimana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan menuntut ganti rugi • Misalnya si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kwalitas, tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya. Atau ia pesan lagi barang seperti itu. Dari sikap tersebut dapat disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli.
43
• Secara umum resiko mempunyai arti kerugian yang harus dipikul apabila terjadi overmacht. Dalam ruang lingkupnya resiko selalu berkaitan dengan overmacht. • Secara umum resiko mempunyai arti kerugian yang harus dipikul apabila terjadi overmacht. Dalam ruang lingkupnya resiko selalu berkaitan dengan overmacht.
44
20-Mar-17
• Pada perjanjian timbal balik menganut asas kepatutan (billijkheid) yakni Isi perjanjian hendaknya diharapkan oleh kepatutan yang ada di masyarakat berdasarkan sifat perjanjiannya. Yang dapat diartikan bahwa resiko ditanggung oleh pemilik.
• Pada perjanjian sepihak diatur dalam pasal 1237, yang berbunyi : “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”sesuai pernyataan diatas terdapat resiko pada kreditur 45
Risiko Pada Perjanjian Jual-Beli
46
Risiko Pada Perjanjian Sewa-Menyewa
• Pasal 1460 BW: “Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.” Pasal 1460 meletakkan risiko pada pembeli, yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. (Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa: 2005) 47
• Pasal 1553 BW: “Jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewamenyewa gugur demi hukum.” • Terfokus pada perkataan “gugur”, dapat diartikan bahwa masing-masing pihak tak dapat menuntut sesuatu dari pihak lainnya. 48
20-Mar-17
Risiko Pada Perjanjian PinjamMeminjam
• Jika barangnya berkurang harganya hanya karena pemakaian untuk mana barang itu telah dipinjam, dan di luar kesalahan si pemakai, maka si peminjam tidak bertanggung jawab atas itu. • Pasal 1747, menyebutkan bahwa jika barang dipakai dalam batas-batas yang ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang, maka resiko atau barang dipikul oleh pemilik barang atau yang meminjamkan. Hal ini dikarenakan peminjam telah memanfaatkan atau menggunakan barang yang dipinjam sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan.
• 1754 BW: Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 49
50
TANYA JAWAB DASAR-DASAR PERIKATAN
DAFTAR PUSTAKA 1) • Badrulzaman, Maryam Darus dkk., 1996. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Cetakan I. Bandung: Alumni. • _______ 2001 Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Menyambut Masa Purnabhakti Usia 70 Tahun. Bandung: Citra Aditya Bakti. • Subekti, R. 1987. Hukum Perjanjian. Cetakan kesebelas. Jakarta: Intermasa. • _________1989. Aneka Perjanjian. Cetakan kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti. • Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011. • Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Ke dua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. • Harlien Budiono, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Kedua, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 51
Apakah maksud dari pernyataan “perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit”? Ditanyakan oleh: Nova Winantika Rindang Kirana 166010200111041 absen 04
Jawaban: (dijawab oleh: Dijawab oleh: Adhisti Friska Paramita 166010200111055 absen 16) Maksud pernyataan “perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit” adalah bahwa suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan mata kita, tetapi kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Sedangkan suatu perjanjian dapat dilihat atau dibaca ataupun didengarkan perkataanperkataannya.
52
20-Mar-17
TANYA JAWAB DASAR-DASAR PERIKATAN 2.
3.
Apakah perbedaan dari wakil sukarela dan pemberian kuasa? (ditanyakan oleh: Arlita Shinta, No. absen: 12)
Jawaban: (dijawab oleh Sumawati, No. Absen 19) A. Wakil Sukarela: •Mewakili urusan orang lain dengan sukarela tanpa adanya perjanjian kedua belah pihak (pasal 1354 KUH Perdata); •Pengurusan sukarela sampai dengan selesai pengurusannya, jika orang yang diwakilinya meninggal dunia, maka dia harus tetap menyelesaikan suatu urusan tersebut sampai selesai (pasal 1355 KUH Perdata) •Tidak adanya upah. B. Pemberian Kuasa: • Adanya janji/kuasa yang timbul dari perjanjian baik diucapkan lisan/tulisan dan sepakat; • Jika yang memberi kuasa meninggal, maka kuasa tersebut gugur; • Adanya upah dari pemberian kuasa.
Jawaban : (dijawab oleh Baiq Husnul Hidayati, No. absen 21) Iya, debitur dapat memberikan alasan atas prestasi yang tidak dapat dipenuhinya dengan 3 alasan yaitu: a. Menyatakan adanya keadaan memaksa (overmacht). Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya disebabkan oleh suatu hal yang tidak diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Pasal 1244 dan 1245 KUHPer mengatur pembebasan debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa.
53
b. Menyatakan bahwa kreditur lalai. Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Apabila kreditur lalai melakukan kewajibannya maka pihak debitur tidak bisa dituntuk untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya dalam jual beli mobil, kreditur terlambat menyerahkan mobil kepada debitur sesuai dengan kesepakatan, sehingga debitur tidak melakukan pembayaran seperti yang tercantum dalam perjanjian.
c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya. Merupakan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kwalitas, tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya.
55
Apakah pihak yang melakukan wanprestasi dapat memberikan alasan atas prestasi yang tidak dapat dipenuhinya, sehingga terhindar dari sangsi akibat dari wanprestasi? (ditanyakan oleh Dhimas Haryowidanto, no absen: 29)
54
4.
Di slide Dasar hukum perikatan ada disampaikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), coba saudara jelaskan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut? Dan coba sebutkan syarat syarat yang dapat dikatakan melawan hukum tersebut? (Ditanya oleh: Fanny Landriany Rossa, No. Absen 2)
Jawaban: (Dijawab oleh: I Made Sukma Aryawan, No. absen 20 ) Djaja S Meliala, SH. MH. Dalam Buku Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan menyatakan bahwa: Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 : KUHPer. “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
56
20-Mar-17
Syarat-syarat perbuatan melanggar hukum tersebut ialah : a. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. b. Perbuatan itu harus melawan hukum. c. Ada kerugian. d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. e. Ada kesalahan (schuld).
d.
Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila,
e.
Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden ). Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Contohnya: Salah satu karyawan perusahaan membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
Selanjutnya Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis saja, yaitu a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan b. Melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga
57
5. Apa yang dimaksud kelompok Anda dengan menyebutkan “terdapat hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang” pada slide bagian “Kekayaan” karena dalam presentasi tidak ada pula contoh mengenai itu? Lalu apakah jika ada dua teman yang janjian ingin menonton bioskop, tetapi salah satunya tidak datang, apa itu dapat disebut perikatan? (ditanyakan oleh Ibu Afifah) Jawaban (dijawab oleh Andi Moh. Era Wirambara, nomor absen 31): Penjelasan “hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang” terdapat pada lanjutan slide tersebut, yaitu “Dalam hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, bila pelanggarnya tidak diberi sanksi maka dirasa tidak ada keadilan dalam masyarakat itu, dan hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yaitu mencapai keadilan.” Maka dapat diartikan, bahwa meski ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, hubungan hukum tersebut belum tentu memenuhi “kriteria” untuk bisa disebut sebagai perikatan. Hal tersebut juga berlaku bagi dua orang yang janjian untuk menonton bioskop tetapi salah satunya tidak datang. Janji yang demikian tidak bisa disebut perikatan karena hubungan mereka tergolong dalam lapangan moral, bukan hukum, sehingga pelanggarannya ada pada ranah hubungan sosiologis. 59
58
6.
Apakah orang yang wanprestasi bisa dipidana? Jika bisa, unsur-unsur apa saja yang memenuhi untuk dipidana? (Ditanyakan oleh: Wahyu Adi Wibowo, No. Absen: 28)
Jawaban: (dijawab oleh Bagus Pratama, No. Absen: 26) Menurut kelompok kami, orang yang wanprestasi bisa dipidana apabila hal tersebut memenuhi unsur kesesatan hukum seperti penipuan, penggelapan. Contohnya: Misalnya kita membeli baju di toko online, akan tetapi ketika kita sudah membayar baju yang kita beli tidak dikirimkan oleh pihak penjual, maka si penjual dapat kita pidanakan karena telah melakukan wanprestasi dengan tuduhan penipuan.
60
20-Mar-17
Sekian dan Terima Kasih Senin, 13 Maret 2017
61
