PENGERTIAN, LINGKUP & KEBIJAKAN PERENCANAAN
WILAYAH PERBATASAN (MKP 3)
aris SUBAGIYO
PENGERTIAN • Tipologi wilayah (Rustiadi, 2007): – Wilayah homogen, faktor-faktor dominan wilayah homogen. – Wilayah sistem/fungsional, adanya saling ketergantungan antar wilayah yang satu dengan yang lain, misalnya ketergantungan ekonomi. – Wilayah perencanaan, wilayah yg ditetapkan secara spasial utk perencanaan pembangunan yang melibatkan aspek SDA, SDM.
• Wilayah perbatasan merupakan wilayah perencanaan, ada institusi yang menaungi langsung (BNPP) dengan kebijakan-kebijakan dan memandang wilayah perbatasan sebagai wilayah homogen.
PENGERTIAN • Nurdjaman & Rahardjo (2005) : – Perbatasan negara adalah wilayah hukum NKRI yg berbatasan dengan negara lain & batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
• Bappenas (2005) : – Wilayah perbatasan adl wilayah geografis yg berhadapan dgn negara tetangga, dgn penduduk yg bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan SOSEK, dan SOSBUD dgn cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yg berbatasan.
• Perbatasan suatu negara berperan penting dlm penentuan batas wil kedaulatan, pemanfaatan SDA, menjaga HANKAM (proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah)
WILAYAH PERBATASAN NKRI • Perbatasan Kontinen : – Malaysia, Papua New Guniea (PNG), Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)
• Perbatasan Maritim: – Ada 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, RDTL dan PNG.
• Pengelolaan perbatasan negara merupakan kegiatan : – Pelayanan – Pemberdayaan – Pembangunan
MENGAPA KAW. PERBATASAN DIRENC? • Pembangunan wilayah perbatasan diperlukan untuk meningkatkan keamanan disekitar kawasan perbatasan (antar negara). • Pembangunan wilayah perbatasan diperlukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, akan tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah perbatasan. • Pembangunan wilayah perbatasan diperlukan untuk pengelolaan potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan.
NILAI STRATEGIS WIL. PERBATASAN • Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara. • Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masy sekitarnya. • Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. • Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Sumber : Balitbang DEPHAN
KONDISI UMUM WIL. PERBATASAN (1) • Aspek Ideologi. – Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia.
• Aspek Politik. – Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga
• Aspek Pertahanan dan Keamanan. – Daerah perbatasan merup. wilayah pembinaan yg luas dengan pola penyebaran penduduk yg tidak merata, shg menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Sumber : Balitbang DEPHAN
KONDISI UMUM WIL. PERBATASAN (2) • Aspek Ekonomi. – Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain : • Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) & akses sulit. • Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. • Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masy. daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal). • Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masy. di daerah perbatasan (blank spot).
• Aspek Sosial Budaya. – Akibat globalisasi dan perkembangan IPTEK yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dpt mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing dlm kehidupan masyarakat Indonesia.
ISU PENGEMBANGAN WIL. PERBATASAN (1) • Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan KALBAR & KALTARA menyebabkan sekitar 200 Ha hutan NKRI berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia. • Pengelolaan SDA blm terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yg kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. – Misalnya, kasus illegal lodging yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dlm penjualan kayu kayu ilegal dari KALBAR masuk ke Malaysia Sumber : Balitbang DEPHAN
ISU PENGEMBANGAN WIL. PERBATASAN (2) • Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di perbatasan sangat diperlukan agar peran & fungsi instansi dpt lebih efektif. • Pengelolaan kaw lindung lintas negara belum terintegrasi dlm program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kab Malinau & Nunukan di KALTARA, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta Ha. • Kaw perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak thd hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, tjd byk pelintas batas dari & ke Indonesia maupun Malaysia.
ISU PENGEMBANGAN WIL. PERBATASAN (3) • Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia untuk memperbaiki perekonomian masy. • Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara pemicu orientasi perekonomian masy, seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kec/kab di Kalimantan. • Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yg berbatasan akibat adanya peristiwaperistiwa baik yg terkait dgn aspek ke-amanan & politis, maupun pelanggaran & eksploitasi SDA yg lintas batas negara, baik SDA darat maupun laut.
PERMASALAHAN WIL. DLM LINGKUP NAS. (1) • Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan. • Belum optimalnya payung hukum dan lembaga yang menangani khusus wilayah perbatasan. • Penyelundupan tenaga kerja Indonesia. • Masih kurangnya personel, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan anggota TNI/POLRI. • Terjadinya perdagangan lintas batas illegal. • Kurangnya akses dan media komunikasi dan informasi dalam negeri. Sumber : Patton Andri, 2009
PERMASALAHAN WIL. DLM LINGKUP NAS. (2) • Terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan. • Illegal loging dan Illegal fishing oleh negara tetangga. • Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan. Sumber : Patton Andri, 2009
SKALA PRIORITAS DLM PENANGANAN (1) • Pembangunan dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (welfare approach). • Pembangunan/peningkatan lapangan pesawat terbang perintis di daerah-daerah perbatasan. • Pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian masyarakat di perbatasan. Sumber : Patton Andri, 2009
SKALA PRIORITAS DLM PENANGANAN (2) • Subsidi ongkos angkut orang dan barang ke perbatasan. • Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan (pendidikan, kesehatan, air bersih, pemukiman, kelistrikan, dan telekomunikasi). • Pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui pendekatan Ekonomi Kerakyatan/PNPM Mandiri/Pertanian, perkebunan, dan hasil produk unggulan desa. Sumber : Patton Andri, 2009
KONSEPSI PENGEMB. WILAYAH PERBATASAN • Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI. • Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah. • Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sumber : Balitbang DEPHAN
TUGAS Susun artikel dilatarbelakangi tantangan yg muncul dalam menjalankan dan dampak yang dirasakan dari isu-isu strategis aktual dengan tema diantaranya yaitu “Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” : 1. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar; 2. Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat dan Laut. 3. Pengamanan Kedaulatan Wilayah Natuna (Laut China Selatan).
TUGAS • Karya yang dikirimkan harus orisinil, bukan hasil plagiarisme & tdk pernah dipublikasikan sebelumnya. • Judul karya tulis bebas selama mengacu pd tema tugas. • Naskah terdiri dari 1,300 – 1,500 kata (tidak termasuk tabel dan lampiran). • Diketik di kertas A4, font Tahoma ukuran 11, spasi 1,5 dgn margin ki 4 cm, ka 3 cm, at 3 cm dan ba 3 cm. • Karya tulis dikirimkan dalam bentuk softcopy ke alamat email :
[email protected] • Paling lambat 1 Oktober 2016, pukul 20.00 WIB.
• ARTIKEL TERBAIK AKAN MENDAPATKAN HADIAH. • Subject : Tugas MKP3/Nama/NIM/Tema (1/2/3)
SEKIAN
