DESENTRALISASI aris subagiyo
PENGERTIAN DESENTRALISASI : ➤
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kpd daerah otonom utk mengatur & mengurus urusan pemerintahan dlm sistem NKRI.
OTONOMI DAERAH : ➤
Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom utk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Sumber : Kamus Penataan Ruang
PENGERTIAN DESENTRALISASI : ➤
Transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal…(Rondinelli, 1983)
OTONOMI DAERAH : ➤
Landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah.
➤
Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal. (Koswara, 2000)
PENGERTIAN SENTRALISASI : ➤
Pola kenegaraan yg memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial di satu pusat.
➤
Kelemahan: 1) Kurang aspiratif, 2)Proses yang lama untuk pelaksanaan, 3) Beban kerja yang tinggi di pemerintah pusat.
DEKONSENTRASI : ➤
Pelimpahan wewenang administrasi dari PP kepada pejabat daerah.
➤
Hanya sebatas pelimpahan wewenang administrasi, wewenang politik tetap dipegang oleh PP.
➤
Merupakan perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi.
➤
Contoh : kantor pelayanan pajak, inspektorat.
DESENTRALISASI VS DEKONSENTRASI Desentralisasi (devolution power) : ➤
Pelimpahan kekuasaan (Pemerintah Pusat ke PemProv, PemKab/PemKot)
Dekonsentrasi (delegation power) : ➤
Pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal/bertugas diluar kantor pusat.
PERJALANAN DESENTRALISASI DI INDONESIA No
Periode
Hakikat Otonomi
1
Kolonial Belanda
Desentralisasi
2
Penjajahan Jepang
Sentralisasi
3
Revolusi (1942-1945)
Sentralisasi
4
Orde Lama (1949-1965)
Sentralisasi
5
Orede Baru (1965-1998)
Sentralisasi
6
Orde Reformasi
Desentralisasi
PERATURAN TERKAIT OTODA ➤
UU.No 1 tahun 1945 dimana kebijakan pemerintahan tentang otonomi daerah pada masa itu menitik beratkan pada dekosentrasi
➤
UU. No.22 tahun 1948 dimana kebijakan pemerintah lebih menitik beratkan pada desentralisasi
➤
UU.No. 1 tahun 1957 kebijakan otonomi bersifat dualisme, dimana kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD
➤
ketetapan Presiden No.6 tahun 1959 Pemerintahan lebih menekankan pada dekosentrasi
➤
UU. No18 tahun 1965 masa itu kebijakan Pemeritahan menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah sedangkan dekosentrasi hanya sebagai pelengkap
➤
UU. No 5 tahun 1974 itu setelah terjadinya G30.SPKI yang pada dasarnya telah terjadi fakuman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai denan UU No 5 tahun 1974 yaitu dengan desentralisasi,dekosentrasi dan tugas pembantuan, selanjutnya dengan kebijakan pemerintahan pada masa orde baru,maka pada masa berlakunya UU.No 5 tahun 1974 pembangunan pembangunan menjadi isu sentral dibandingkan politik yang pada penerapannya seolah olah terjadi proses politisasi peran peran pemerintahan daerah dan mengantikanya dengan peran pembangunan yang menjadi isi nasional
➤
UU. No 22 tahun 1999 pada masa itu terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
➤
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah & UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat & Daerah, dijabarkan pd Perpres No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
➤
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
➤
UU No. 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
➤
UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
IDE DASAR DESENTRALISASI ➤
Gagalnya perencanaan terpusat.
➤
Populernya strategi pertumbuhan dgn pemerataan.
➤
Pentingnya partisipasi masy.
➤
Adanya kekhususan daerah yg perlu diperhatikan.
➤
Berharap persaingan positif antar daerah dlm pembangunan.
TUJUAN DESENTRALISASI/OTODA ➤
Membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan manfaat daripadanya.
➤
Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan makro nasional yang bersifat strategis.
Ryaas Rasyid, 2002
HAKEKAT DESENTRALISASI/OTODA ➤
Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, berupa penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri serta pembiayaan dan pertanggung jawaban daerah sendiri.
➤
Dalam kebebasan menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan kewenangan otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
➤
Daerah tidak boleh mencapai hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.
➤
Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.
KEWENANGAN WAJIB YG DISERAHKAN KPD DAERAH OTONOM ➤
Tata Ruang & Pertanahan
➤
Pertanian
➤
Pendidikan dan Kebudayaan
➤
Tenaga Kerja
➤
Kesehatan
➤
LH
➤
Pekerjaan Umum
➤
Perhubungan
➤
Perdagangan & Industri
➤
Penanaman Modal dan Koperasi.
KEWENANGAN PUSAT ➤
Politik Manca Negara
➤
Pertahanan dan Keamanan
➤
Moneter & Fiskal
➤
Yustisi
➤
Agama
➤
Perencanaan Nasional secara Makro
➤
Dana Perimbangan Keuangan
➤
Sistem Administrasi Negara & Lembaga Perekonomian Negara
➤
Pembinaan & Pemberdayaan SDM
➤
Pendayagunaan SDA & Teknologi Tinggi yg strategis.
➤
Konservasi & Standardisasi Nasional
ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 1. Bergesernya egoisme sektoral mjd fanatisme daerah….kepala daerah spt “raja-raja kecil”. 2. Persaingan antar daerah dlm mementingkan daerahnya sendiri, utamanya dlm peningkatan PAD….automoney. 3. Timing and political will. Keseriusan pemerintah pusat ditengah kendala terlambatnya persetujuan anggaran dan tdk tepat waktu. 4. Grey area kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (terkait dgn serah terima aset dan pegawai). 5. Disintegrasi, muncul ketidakpuasan atas pembagian sumber keuangan terutama dana bagi hasil SDA.
ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 6. Otonomi bertujuan pd peningkatan pelayanan publik, semakin dekat dgn rakyat harapannya pelayanan publik lebih efektif & efisien. 7. Koordinasi antar sektor dan antar daerah lemah, shg aspirasi masyarakat seringkali terjegal di forum koordinasi.
KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN YG DESENTRALISASI ➤
Mampu memecahkan masalah secara mandiri.
➤
Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
➤
Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
➤
Mengurangi biaya dan waktu akibat alur birokrasi yg panjang.
➤
Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
➤
Pengambilan keputusan bisa dilakukan dgn cepat.
➤
Menghargai kearifan lokal.
KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN YG DESENTRALISASI ➤
Rentan akan penyalahgunaan kewenangan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan.
➤
Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.
➤
Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.
➤
Sebaran kemampuan keuangan daerah yang tdk merata, SDM yg blm memadai, kapasitas manajemen daerah blm memadai.
➤
Pemekaran ego bagaimana berbagi bagi kekuasaan atau orang mendapat bagian kekuasaan di daerah mencoba memekarkan daerah yang akan menghabiskan APBN negara.
➤
Korupsi pemindahan ladang korupsi dari pusat kedaerah.
➤
Munculnya pilkada langsung yang banyak menghabiskan dana dan rawan konflik. Ongkos yang di bayar untuk pilkada (Ongkos Demokrasi) sangat mahal di Indonesia adalah konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.
KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN YG SENTRALISASI ➤
Pekerjaan pemerintah pusat jadi banyak sehingga menghambat proses pelaksanaan di daerah.
➤
Rakyat di daerah tidak mendapat kesempatan memikirkan dan bertanggung jawab pada daerahnya.
➤
Peraturan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan suatu daerah.
PERMASALAHAN OTODA
TERJADI DI ERA OTONOMI DAERAH
PRINSIP OTONOMI DAERAH ➤
Aspek hak & kewajiban mengatur rmh tangga sendiri.
➤
Aspek kewajiban mengikuti peraturan dan ketentuan PP dlm kerangka NKRI.
➤
Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan.
TUNTUTAN OTONOMI DAERAH PEMDA diharapkan mampu : ➤
Punya inisiatif sendiri (penyusun & pelaksana kebijakan pembangunan)
➤
Menyusun PERDA.
➤
Menggali sumber keuangan sendiri.
➤
Memiliki alat pelaksana (SDM & infrastruktur).
INDIKATOR KINERJA OTODA ➤
Tata-pemerintahan (Kriteria Good Governance, Governance Assessment 2006)
➤
Kriteria Otonomi Award (Jawa Timur bersama Jawa Pos, 2007)
➤
Kriteria Kontekstual Daerah Istimewa Jogjakarta (Bappenas & MAP-UGM, 2007)
INDIKATOR GOVERNANCE ASSESSMENT ➤
Kemampuan memenuhi hak politik warga; partisipasi, transparansi, kapasitas penyampaian aspirasi (voice)
➤
Melaksanakan kebijakan & menyelenggarakan layanan publik; efisien, efektif, akuntabel?
➤
Mengendalikan korupsi; insiden korupsi, toleransi masy.
➤
Menjaga stabilitas politik; keamanan & ketertiban, mengelola konflik
➤
Membuat Perda untuk pelayanan publik; kualitas peraturan, fasilitasi thd dunia usaha
➤
Menegakkan hukum; kepastian, keadilan, kesamaan akses warga
INDIKATOR GOVERNANCE ASSESSMENT
PENGHARGAAN OTONOMI DAERAH KRITERIA : ➤
Inovasi kebijakan; Apakah ada inovasi baru yg dilaksanakan pejabat daerah?
➤
Layanan publik; kesehatan, pendidikan, perizinan
➤
Pengembangan ekonomi; pertumbuhan, pemerataan, pemberdayaan
➤
Kinerja politik lokal; partisipasi, akuntabilitas, kesinambungan politik.
TUGAS : Bantu Kab/Kota dalam inovasi kebijakan dalam layanan : ➤
Layanan publik; kesehatan, pendidikan, perizinan, pemenuhan RTH publik, air bersih.
➤
Pengembangan ekonomi; pertumbuhan, pemerataan, pemberdayaan.
Format : ➤
Tulisan bebas maksimum 800 kata.
➤
Mengacu peraturan terkait.
➤
Dikumpulkan minggu depan, tanggal 2 Nopember 2016 melalui koordinator (file).
➤
Materi bisa didwondload di : arissubagiyo.com
Sekian…….
