PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI RAKYAT MELALUI GERAKAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

ISSN : 0215 - 9635, Vol. 17 No. 1 Th 2004

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI RAKYAT MELALUI GERAKAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH Mahendra Wijaya Dosen Mata Kuliah Sosiologi Ekonomi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 57126

Abstract In facing the liberalization era and the rich domination, we have to focus on the entrepeneurship, as a spirit, action and ability someone to manage the work in process of looking, creating, technology and new product. The creativity and never give up attitude is the most important element to decide the pillar of cooperation. Facing these changes, the cooperation concept has focused on the “kewirausahaan”. Key words: Entrepeneurship, Cooperation.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyeleng-garaan pemerintahan, dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana Otonomi Daerah pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen itu juga tertuang dalam Tap MPR No. XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pasal 3 ayat 2, yang menyebutkan:

“bertanggungjawab,transparan, terbuka dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi”. Atas dasar hal tersebut di atas telah disahkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU ini adalah men-dorong untuk memberdayakan masya-rakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu UU menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota.

Mahendra Wijaya “Pengembangan Potensi Ekonomi Rakyat Melalui Gerakan Koperasi Menghadapi Otonomi Daerah”

27

Jurnal Sosiologi D I L E M A Tulisan ini bermaksud untuk membahas bagaimana pengem-bangan potensi ekonomi rakyat dalam menghadapi otonomi daerah.

Pembahasan Potensi Ekonomi Rakyat Apa pengertian ekonomi rakyat itu ? Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, ekonomi rakyat identik dengan koperasi, yaitu kumpulan orang-orang (anggota koperasi) yang memiliki kegiatan usaha ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Mereka harus mampu berperan bukan saja sebagai pemilik organisasi, mela-inkan secara efektif dan konsisten juga sebagai pengguna produk atau jasa dari koperasinya. Itu berarti secara rasional ada tuntutan tentang manfaat yang ingin diraih dari organisasi yang dibentuk. Adapun ciri-ciri ekonomi kerakyatan antara lain: keadilan dalam pembagian sumber daya alam, kesetaraan di antara para pelaku ekonomi, equaltreatment dan berlaku wajar/fair, partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi rakyat adalah para pelaku usaha ekonomi yang mencakup sekitar 99,8% dari jumlah unit usaha yang sering dikategorikan sebagai UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Sedangkan koperasi adalah wadah utama kegiatan ekonomi rakyat tersebut. Usaha ekonomi rakyat tersebut terdapat pada seluruh sektor perekonomian, yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. 1. Sektor Pertanian dan Kehutanan Dalam upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi dan musibah kekeringan yang berlanjut, pemba-ngunan pertanian dan kehutanan akan semakin dipacu agar dapat berperan menjadi sektor andalan seiring dengan arah baru pembangunan nasional yang menekankan pada pemberdayaan eko-nomi rakyat. Pembangunan pertanian dan kehutanan diarahkan untuk lebih cepat 28

menghasilkan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja, serta mendu-kung pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka penyelamatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi nasional. 2. Sektor Pertambangan dan Energi Koperasi dapat berperan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan dilokasi usaha pertambangan skala kecil yang akan diperluas pada usaha perminyakan dan distribusinya. Selain itu dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejah-teraan rakyat, program listrik masuk desa akan dilanjutkan dan dikem-bangkan, yang pengadaannya meman-faatkan sumber energi setempat dengan melibatkan koperasi dalam pengelolaan dan pelaksanaannya seca-ra lebih efisien. 3. Sektor Transportasi Kebijakan pembangunan trans-portasi, khususnya transportasi darat diarahkan guna mendukung kelancaran arus distribusi angkutan bahan pokok, perluasan kesempatan kerja, pengem-bangan berbagai kegiatan sektor riil serta pengembangan usaha-usaha skala menengah, kecil dan koperasi. Program pengembangan fasili-tas jalan diarahkan untuk mendukung kelancaran dan keterjangkauan trans-portasi bagi kegiatan ekonomi rakyat yang menghubungkan pusat produksi perekonomian rakyat dan pasar. 4. Sektor Industri Kebijakan pengembangan industri diarahkan antara lain untuk industri rumah tangga dan industri kecil pedesaan di seluruh provinsi agar menjadi industri yang tangguh, modern dan mandiri. Untuk itu, sasaran kegiatan lebih difokuskan pada penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan


ISSN : 0215 - 9635, Vol. 17 No. 1 Th 2004

pemberdayaan ekonomi rakyat terutama di pedesaan. 5. Sektor Perdagangan Kebijaksanaan pembangunan sektor perdagangan harus menempat-kan koperasi sebagai pelaku dagang yang mempunyai jaringan yang luas antar daerah. Di samping itu Koperasi harus memiliki kemampuan kelemba-gaan usaha perdagangan dan jaringan informasi usaha serta sistem kemitraan antara koperasi, pedagang kecil, menengah dan besar sehingga tercipta tertib usaha agar terwujud persaingan yang wajar di kalangan pengusaha. 6. Sektor Pariwisata Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang memiliki anggota atau masyarakat mempunyai keterkaitan pada pembangunan sektor pariwisata sebagai industri jasa pariwisata yang dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.Untuk itu promosi pariwisata dan terlibatnya koperasi pada sektor ini dapat mem-bantu program pembangunan sektor pariwisata nasional. 7. Sektor Keuangan Kebijakan subsektor keuangan perlu diarahkan pada terciptanya alternatifalternatif model pembiayaan dan atau skim kredit yang akan memperkuat struktur permodalan usaha kecil dan koperasi. Wujud nyata keberpihakan pemerintah pada perekonomian rakyat dapat diukur dari adanya skimskim kredit murah dan tersalurnya kreditkredit ini kepada koperasi dan usaha kecil dalam membiayai kegiatan usahanya. 8. Sektor Investasi Pembangunan investasi dilaku-kan untuk membangkitkan produktivi-tas dalam menata kehidupannya. Sehingga koperasi berperan sebagai fasilisator dan dinamisator pengem-

bangan investasi yang harus mampu memulihkan dunia usaha, meningkat-kan kesempatan usaha kecil, menengah dan koperasi serta memperkuat daya saing perekonomian nasional. 9. Pos, Telekomunikasi dan Informatika Peran koperasi dalam sektor telekomunikasi dan informasi perlu dikuatkan, karena berkembangnya arus informasi dengan alat telekomunikasi secara cepat, mudah dan murah dilakukan oleh koperasi diseluruh pelosok tanah air.

Gerakan Koperasi Kendala yang dihadapi oleh koperasi yang pada dasarnya ber-sumber pada rendahnya sumber daya manusia. Kendala tersebut selanjutnya menurunkan berbagai masalah, antara lain: kekurangmampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan memperluas skala usaha pangsa pasar, kelemahan koperasi dalam organisasi dan manajemen koperasi, keterbatasan koperasi dalam mengakumulasi per-modalan dari dalam anggota,dan keter-batasan koperasi dalam menguasai ilmu dan teknologi yang dapat membantunya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatannya. Untuk mengembangkan kope-rasi maka perlu diperhatikan aspek-aspek berikut. Sasaran operasional pengem-bangan koperasi: Pertama, mening-katkan daya saing koperasi, yang memerlukan penguasaan berbagai ke-unggulan dan aset produksi oleh para anggotanya, yang dapat membantu mereka untuk menghasilkan produk dan jasa yang sangat diperlukan oleh para anggota dan para masyarakat luas. Kedua, meningkatkan pasar koperasi yang secara khusus dimak-sudkan agar sektor koperasi mampu masuk dan berada dalam pasar bebas dan sekaligus ikut membantu


29

Jurnal Sosiologi D I L E M A menekan dampak krisis ekonomi yang masih berlangsung. Ketiga,menguat dan meluasnya basis usaha kewirausahaan koperasi selaras dengan berkembangnya tingkat kemampuan koperasi sebagai pelaku ekonomi. Keempat, semakin kokohnya struktur dunia bisnis nasional dengan mengupa-yakan koperasi berperan secara maksimal, dan posisinya sebagai pelaku ekonomi biasa yang memiliki ciri khas. Kebijakan pokok untuk pengembangan koperasi: pertama, secara simultan melakukan pemberdayaan koperasi dengan melaksanakan kegiat-an untuk memanfaatkan dan mengen-dalikan aspek kelembagaannya. Kedua, segera menetapkan dan mewujudkan rangkaian jaringan usaha dan kegiatan kemitraan antar koperasi maupun antar koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Ketiga, mengupayakan untuk dapat menempatkan jajaran sektor perekonomian pada posisi yang setara dengan lembaga ekonomi lainnya, terutama melalui upaya memberda-yakan gerakan koperasi secara menye-luruh, di antaranya melalui kegiatan aktif dari DEKOPIN baik pada tingkat pusat maupun daerah. Untuk pemberdayaan koperasi dapat dilakukan melalui : Pertama, konsolidasi kekuatan dan sumber daya potensialnya koperasi, yang meliputi potensi SDM, modal, lapangan usaha dan kemungkinan penetrasi pasar domestik maupun internasional. Kedua, pembinaan kader-kader koperasi yang bermentalkan enterpre-neurial sebagai langkah awal mencip-takan profesionalisme dan kemandirian koperasi. Koperasi membutuhkan tena-ga muda yang ulet, inovatif, progresif, berwawasan luas, serta memiliki kualitas managerial skill serta jiwa kewirausahaan yang memadai.

30

Ketiga, meningkatan upaya un-tuk meningkatkan kerjasama (linkage) dengan BUMN dan swasta guna menjamin akses terhadap fasilitas permodalan, informasi, alih teknologi serta mempermudah transformasi alih managerial skill. Kerjasama juga dapat dirintis dalam segi produksi dan distribusi yang mencakup pema-sukan input hingga mekanisme pemasaran produk (Moh. Sofyan).

D. Menuju Koperasi yang Berbasis Kewirausahaan Menghadapi era liberalisme, koperasi menghadapi dilema skenario masa depan yaitu : Pertama, koperasi akan menampakkan eksistensinya dalam era liberalisme dan privatisasi. Peran koperasi perlahan-lahan akan meningkat, ditandai dengan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat untuk membangun kekuat-an berdasarkan collectife bargaining. Di sisi lain pihak swasta dan perusahaan milik pemerintah yang telah diswastanisasi, semakin aktif untuk “melirik” Bagan I Ciri-ciri

Watak

Percaya diri

Keyakinan, ketidaktergantungan, optimisme

Berorientasi tugas dan hasil

Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras mempunyai doronga energentik dan inisiatif

Pengembilan resiko

Kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan

Kepemimpinan

Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik

Keorisinilan

Inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak

Berorientasi ke masa depan

Pandangan ke depan, perspektif

Sumber : The Practise of Interpreneurs, Geoffrey G. Meredith et, al. H. O. Geneva, 1982 (Hal.3).


ISSN : 0215 - 9635, Vol. 17 No. 1 Th 2004

koperasi guna dijadikan mitra usaha dalam relasi yang saling menguntungkan. Kedua, koperasi kian terjepit dalam wacana perekonomian yang terdominasi oleh pihak swasta. Konsentrasi industri yang semakin terpusat di tangan swasta dalam struktur pasar yang diwarnai oligopoli, monopoli maupun kartel, membuat ruang gerak koperasi kian terbatas. Guna menghadapi dilema tersebut maka perlu memperhatikan koperasi yang berbasis pada kewira-usahaan (Enterpreneurship), yaitu me-rupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menge-lola usaha serta kegiatan yang tertuju kepada kegiatan mencari,menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru. Kreatifitass berusaha dan sikap tidak pantang menyerah merupa-kan elemen penting yang menentukan kuatnya pilar koperasi. Perubahan dianggap sebagai sesuatu yang baik yang perlu direspons secara positif. Aspek inovasi kreatif merupakan respons terbaik yang diberikan seorang wirausahawan yang tergabung dalam koperasi, untuk mengambil keuntungan-keuntungan dari perubahan. Pada umumnya inovasi identik dengan tindakan meng-ambil resiko. Kesimpulan pemikiran ini tampaknya linear

dengan bukti empiris bahwa wirausahawan pengam-bil resiko (risk-take) memiliki peluang meraih sukses lebih besar dibandingkan wirausahawan penghindar resiko (riskaverter). Hanya saja, dengan koperasi terdapat peluang mengeli-minasi resiko tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Anonim, 1998. Reformasi Bidang Ekonomi : Koperasi Meningkatkan Kemandirian Usaha Kecil Menengah dan KUD. CV Mini Jaya Abadi. Jakarta. Asep Saefuddin dan Yonny Koesmaryono. 2000. Peran Perguruan Tinggi Menatap Masa Depan. Makalah Tim Statuta Perguruan Tinggi-Dikti. Hediono. 1998. Visi dan Misi Pemberdayaan Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat. Makalah dalam seminar Kerjasama IPB-Deptan-Depkop PKM. Sumarna F Abdurahman. 1999. Konsepsi Dewan Koperasi Indonesia tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Koperasi. Makalah dalam seminar Dekopin.


31

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI RAKYAT MELALUI GERAKAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

Recommend Documents