PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI COMMUNITY DEVELOPMENT BERBASIS KARAKTER PANCASILA Sutiyono1, Cristmas Astriani2 Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
[email protected],
[email protected] Abstrak Pada tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami bonus demograsi. Sumber daya manusia terutama pemuda yang berumur 15 – 64 tahun akan mengalami peningkatan secara kuantitas sekitar 70%. Pemuda merupakan salah satu aset bangsa yang sangat dibutuhkan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Pemuda perlu dikader sejak awal untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, dibutuhkan suatu metode khusus untuk memberikan pendidikan agar menjadi pemuda yang transformatif berkarakter ke-Indonesiaan. Karakter ke-Indonesiaan yang dimaksudkan adalah karakter Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui komunitas pengembangan atau community development. Community Development merupakan komunitas pembangunan yang mengarah pada pengutan potensi dan peran masyarakat untuk meraih potensi individu melalui pengorganisasian kelompok masyarakat untuk bertindak secara kolektif. Komunitas ini juga dapat menjadi pengontrol kebijakan, proyek, program, dan kebijakan dengan peran individu-individu dalam masyarakat tertentu. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran community development dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda baik di perkotaan dan pedesaan yang berbasis karakter Pancasila. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan menggunakan metode kepustakaan atau library research. Melalui communiy development diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas berasaskan Pancasila. Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Community
PENDAHULUAN Sumber daya manusia dalam suatu negara memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia ini sangat penting dalam penentuan pembangunan dan kemajuan suatu negara. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam sebuah sistem kenegaraan yang di dalamnya terdapat berbagai tanggungjawab terhadap negaranya. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia juga merupakan negara yang sedang berproses memasuki tahapan krusial untuk menentukan perjalanannya sebagai sebuah bangsa yang termasuk pada tahap pembangunan. Era yang krusial ini sering disebut sebagai era bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Era bonus demografi ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif yang berkisar antara 15 sampai
Development, Karakter Pancasila
64 tahun. Dengan demikian, menuurut data dari BKKBN (antaranews.com), Indonesia mengalami peningkatan pemuda atau tenaga produktif sekitar 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Sebelum, proses menuju pada tahun tersebut, dibutuhkan beberapa terobosan-terobosan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa supaya memiliki kesadaran kemandirian baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Beberapa indikator ini biasa disebut sebagai wawasan kebangsaan. Konsep kebangsaan ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Apalagi generasi muda sebagai aset bangsa, pengetahuan wawasan kebangsaan ini sudah menjadi kewajiban demi pengembangan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara de facto, konsep kebangsaan itu telah menjadi dasar negara dan ideologi nasional yang terumus dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
kebangsaan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dengan demikian, mempelajari dan memahami Pancasila serta diimplementasikan pada sikap dan perilaku merupakan bentuk dari terealisasinya wawasan kebangsaan. Karakter Pancasila ini sudah sepatutnya dipahami oleh para generasi muda agar mampu berkontribusi dan memiliki korelasi dengan tujuan negara Indonesia. Dengan mengamalkan sikap dan perilaku berbasis Pancasila, maka generasi muda akan menjadi generasi yang transformatif berkarakter keIndonesiaan. Hal ini juga mengingat beberapa efek negatif dari maraknya kasus yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pemuda. Kasus yang disebabkan dari perkembangan teknologi informasi dan kemunikasi diantaranya: 1) pelajar atau juga mahasiswa yang menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan fokus utamanya untuk belajar mengalami penurunan. Apalagi dalam konteks dunia maya melalui internet, mereka secara tidak langsung masuk dalam dunia yang memiliki kebebasan terlalu (over free), maka sangat penting dihadirkan solusi yang mengarahkan pemanfaatan perkembangan TIK ke arah yang positif; 2) tindakan kriminal melalui bantuan kecanggihan teknologi atau biasa disebut sebagai (Cyber Crime). Dalam dunia pendidikan juga dapat terjadi berupa tindakan pencurian dokumen atau asset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan; 3) menimbulkan sikap yang apatis antarindividu, baik bagi pelajar/siswa/mahasiswa maupun pendidik/guru/dosen. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran atau e-learning. Dalam sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antar peserta didik dengan pengajarnya, maka hal ini juga akan
berpengaruh pada sikap sosial dan hasil belajarnya (Asmani dalam Sudibyo: 182). Akan tetapi bila dilihat secara pendidikan, pemuda Indonesia masih mengalami defisit jumlah dibandingkan dengan yang menyenyam pendidikan tinggi. Hal ini dibuktikan dari data yang menyebutkan bahwa hanya 23,80% partisipasi SDM yang berumur 19-24 tahun menyenyam pendidikan formal, 70,68% berumur 16-18 tahun, 94,79% berumur 13-15 tahun, dan 98,98% berumur 7-12 tahun (www.bps.go.id). Berdasarkan data ini, hanya sekitar 23% saja, SDM Indonesia yang dapat menyenyam pendidikan tinggi. Artinya, ada banyak pemuda Indonesia yang masih perlu diberi arahan dan sentuhan pendidikan untuk menjadikan pemuda lebih mandiri dan berwawasan global. Hal ini bisa rerata hanya bisa dilakukan oleh beberapa pendidikan yang berada pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan jitu untuk mengembangkan pemuda yang tidak dapat menyenyam pendidikan tinggi terutama pada kualitas sumber daya manusia baik dalam segi wawasan kebangsaan pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik yang barasaskan Pancasila. Commnunity development atau masyarakat pengembangan menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penerapan ini dapat dilakukan baik pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dommunity development sangat cocok untuk mengembangkan masyarakat pada bidang-bidang yang meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Untuk itu, community development dapat menjadi pembangunan masyarakat yang bisa di daerah pedesaan maupun perkotaan. Masyarakat pengembangan ini dapat berbentuk macam-mcam sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat ada daerah tertentu. Pengembangan masyarakat juga ini diharapkan dapat memberikan
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
pengaruh signifikan pada generasi muda ke arah yang lebih bijak dalam merespon perkembangan zaman yang begitu cepat. Hal ini juga dapat membantu percepatan negara untuk mewujudkan tujuan nasionalnya yang tertera dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran community development dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik pada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Selain itu, pengembangan masyarakat ini diberikan muatan yang mengarah pada karakter Pancasila sebagai filter pemuda dalam menghadapi era global. METODE PENELITIAN Metode penulisan ini menggunakan metode library research. Metode ini adalah salah satu jenis dari metode penelitian kualitatif. Library research juga dapat disebut sebagai riset pustaka yang membatasi pada bahanbahan koleksi perpustakaan, tanpa memerlukan riset lapangan. Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan (prelinmary research) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Mustika Zed, 2004). Selanjutnya, menurut Mestika Zed (2004:54), menjelaskan bahwa riset kepustakaan sering adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hal tersebut, didasarkan dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan. Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas buku-buku mengenai community development, pengembangan pemuda, kemudian didukung oleh beberapa data dari jurnaljurnal tertentu serta artikel ilmiah, dan
artikel lepas dari alamat web terpercaya. Jenis data yang diperoleh bersifat variatif, artinya gabungan dari data kuntitatif dan kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul karya tulis. Data atau informasi tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya disusun berdasarkan hasil studi, sehingga terkait satu sama lain dan sesuai dengan tema yang dibahas. Analisis data dilakukan secara induktif, yang di dalamnya terdiri dari dua tahap yaitu proses reduksi data dan penyajian data. Reduksi data bertujuan untuk penulis lebih mudah dalam memilih data yang valid, sedangkan penyajian data agar dimungkinkan penarikan simpulan. Penyajian data yaitu pengumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan, maupun pengambilan suatu tindakan tertentu. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk gambar sehingga penulis dapat dengan menguasai dengan baik. Penarikan simpulan didapatkan sesudah merujuk tujuan penulisan, analisis dan sintesis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik merepresentasikam pokok-pokok bahasan dalam karya tulis serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Memasuki era bonus demografi, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas jumlah penduduk tidak produktif yang bisa dilihat dari angka rasio ketergantungan yang rendah. Rasio ketergantungan sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dan jumlah penduduk usia produktif. Pada kondisi ini jumlah usia angkatan kerja (15 s/d 64 tahun) mencapai 70%, sedangkan 30% penduduk yang tidak produktif yaitu usia di bawah 15 tahun
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
dan di atas 65 tahun. Pada era ini diperkirakan oleh para ahli jatuh pada tahun sekitar 2020 s/d 2030 seperti yang disampaikan Ide Bagus Permana (Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN). Sri Maryati (2015: 135) dalam jurnalnya menyatakan bahwa Bonus Demografi sebagai potensi ekonomi nasional perlu dipersiapkan dan selanjutnya dimanfaatkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat dimanfaatkan dengan baik maka perlu dipenuhi beberapa syarat, antara lain: peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar kerja, keterbukaan perdagangan dan peningkatan akses tabungan dan investasi nasional. Sri Maryati juga menuliskan bahwa anggaran di bidang pendidikan yang mencapai 20% dari nilai APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitan SDM, utamanya SDM yang akan masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan keterampilan serta melalui Balai Latihan Kerja. Pendidikan perlu lebih dimasyarakatkan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian akan tercipta generasi emas yang siap menghadapi tantangan pada era Bonus Demografi pada tahun 2020-2030. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Konadi dan Iba (2011: 23) bahwa “perlu usaha bersama untuk meningkatkan SDM sehingga kelompok usia produktif mampu menyumbangkan devisa bagi negaranya. Kemampuan akademis yang tinggi dan keterampilan yang diharapkan bisa membantu remaja bersangkutan untuk melanjutkan ke perguruan
tinggi dan bisa hidup mandiri di masyarakat luas.” Pendapat dari Sri Maryati mengandung dua pesan untuk membantu generasi muda dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dan melatuh hidup mandiri di masyarakat yang luas. Disinilah perlunya bagaimana mengembangkan masyarakat baik untuk memotivasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kemudian, melatih kemandirian masyarakat agar bisa memiliki pemahaman yang mewadahi serta berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan global. Pada kondisi demikian, perlu hadir beberapa alternatif langkah untuk mendukung percepatan pengembangan masyarakat khsusunya tenaga produktif dalam penanaman wawasan dan kemampuan yang mendorong ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada dasarnya pengembangan masyarakat (community development) terdiri atas dua kata, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat dapat dituliskan bahwa pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Telah disebutkan bahwa konsep dari komunitas adalah sekelompok orang dengan identitas bersama. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat bergantung pada interaksi antara manusia dan aksi bersama daripada kegiatan individu apa yang beberapa ahli sosiologi menyebutnya dengan lembaga kolektif (Flora dan Flora 1993). Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosialbudaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu: 1. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental (Mayo, 1998). Christenson dan Robinson mendefinisikan community development sebagai suatu proses di mana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka (Soetomo, 2013:81). Dari definisi tersebut pesan yang akan disampaikan bahwa hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam community development prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung. Prinsip-prinsip umum yang muncul antara lain: (1) fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan; (2) berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas; (3) mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat. Pengembangan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses yang bertujuan meningkatkan sosial, ekonomi, dan situasi lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan maksud dan akhir dari pengembangan masyarakat, bukan hanya sebagai objek tapi juga berperan sebagai subjek dalam pengembangan masyarakat. Masyarakat sendiri yang mengambil tindakan dan berpartisipasi bersama-sama. Hal ini melalui tindakan masyarakat tersebut menjadikan masyarakat lebih penting, tidak hanya ekonomi tapi sebagai fungsi masyarakat yang kuat. Pengembangan masyarakat meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk bersama membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya, seperti infrastruktur, tenaga kerja, dan pengetahuan. Pengembangan ini mengarah pada bagaimana masyarakat yang dikembangkan dapat ikut andil dalam setiap tindakan. Efendi (2009) menyampaikan beberapa hal untuk meningkatkan peran serta masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan peran serta masyarakat pada umumnya merupakan proses yang berorientasi pada manusia dan hubungannya dengan manusia lainnya 2. Penting ditekankan bahwa para pembina peran serta masyarakat harus bersifat sebagai fasilitator, pemberi bantuan teknis, bukan sebagai instruktur terhadap masyarakat, agar mampu mengembangkan kemandirian masyarakat dan bukan menimbulkan ketergantungan masyarakat (Efendi, 2009). Efendi (2009) juga menyampaikan secara garis besar, langkah pengembangan peran serta masyarakat umum adalah sebagai berikut. 1. Penggalangan dukungan penentu kebijakan (opinion leader), pemimpin wilayah, lintas sektor, dan berbagai organisasi kesehatan, yang dilaksanakan melalui dialog, seminar, dan lokakarya dengan memanfaatkan media massa dan sistem informasi kesehatan. 2. Persiapan petugas penyelenggara melalui pelatihan, orientasi, atau sarasehan di bidang kesehatan. 3. Persiapan masyarakat melalui serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memecahkan masalah kesehatan, dengan menggali dan menggerakkan swadaya yang dimiliki (Efendi, 2009). Terkait pengembangan masyarakat atau community development, Karel Eramuri menyampaikan beberapa prinsip
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
pengembangan masyarakat atau community development yaitu: 1) Integrated development; 2) confronting structural disadvantage; 3) human rights: protection human rights promotion human rights; 4) Sustainability; 5) empowerment; 6) the personal and the political; 7) community ownership; 8) self reliance; 9) independence from state; 10) immadiate goals and ultimate visions; 11) organic development; 12) the pace of development; 13) external expertise; 14) communtiy building; 15) process and outcome; 16) the integrity of process; 17) non-violence; 18) inclusiveness; 19) consensus; 20) cooperation; 21) participation; 22) defining need. Pengembangan yang maksud oleh penulis adalah pengembangan masyarakat yang dapat berdampak pada beberapa bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pengembangan ini akan dibarengi dengan beberapa nilai pokok ke-Indonesiaan atau dapat dikatakan sebagai karakter Pancasila, sehingga community development yang dibangun bukan serta merta mengadopsi prinsipnya secara keseluruhan. Prinsip community development yang dibangun dilakukan dengan memperhatikan pada nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Soegito (2010: 76-79), menjelaskan mengenai makna nilai yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya tanpa paksaan. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan moral dan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Nilai Persatuan Indonesia, mengandung arti usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalismenya. Nilai sila keempat mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar
kebenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Yang kekelima mengandung makna suatu tata masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, dimana warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan adab. Dengan membentuk sebuah komunitas pengembangan ini, penulis memaksudkan pengembangan pada bidang ekonomi dengan membentuk suatu kelompok usaha bersama. Kelompok ini dibentuk berdasarkan musyawarah atau consensus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat baik ditingkat desa maupun kota. Dengan pembentukan kelompok yang kompak ini juga akan mempercepat beberapa bantuan pemerintah kepada kelompok usaha masyarakat. Baik di kota dan desa program UMKM juga menjadi salah satu target dalam kelompok ini. Kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat termasuk usia produktif yang menganggur adalah belum ada secara masif pembentukan komunitas pengembangan seperti ini. Apalagi dengan kelompok-kelompok semacam ini dibentuk atas dasar untuk pemahaman dan praktik wawasan kebangsaan Indonesia yang dituangkan dalam bidang-bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik atau berbasis Pancasila, maka diharapkan commnunity development ini akan menjadi terobosan baru menuju pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. bagan dari pola pikir penulis ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
Pemerintah/Negara
Pedesaan
Perkotaan
Community Development
ComDev sesuai kebutuhan
ComDev sesuai kebutuhan
Kualitas SDM Gambar I. Ilustrasi Pola Pikir Penulis (Komparasi dari beberapa teori Comdev dan Nilai Pancasila) (sumber primer)
Keterangan: pada pembentukan community development baik di pedesaan maupun di perkotaan tersebut di dasarkan pada prinsip musyawarah mufakat (karakter Pancasila dan prinsip community development: consencus). Beberapa kepentingan terin-clude dalam pembahasan tujuan atau visi dari kelompok yang telah dibuat (immadiate goal and ultimate visions). Dalam prosesnya (prinsip proces and outcome) terdapat prinsip yang kokoh pada kesejahteraan bersama (kesejahteraan sosial). Kelompok pengembangan ini dibentuk oleh seorang tokoh masyarakat yang memiliki inisiasi untuk berkembang atau kelompok yang telah ada bentukan dari pemerintah seperi karang taruna, kelompok PKK, dan yayasan yang telah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Dengan mempertimbangan tujuan dari kelompok pengembangan yang didasarkan pada musyawarah musfakat tersebut, maka secara tidak lansung masyarakat telah belajar mengenai bagaimana aktivitas yang mendukung pada ketahanan nasional.
Pada sistem kerja pengembangan masyarakat tersebut, nilai-nilai yang mencerminkan karakter Pancasila telah terin-clude dalam proses pembentukan community development dan pelaksanaan community development. Dengan demikian pengembangan masyarakat yang berbasis karakter Pancasila akan menjadi terobosan dalam percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. PENUTUP Pengembangan kualitas sumber daya masyarakat melalui community development berbasis karakter Pancasila menjadi salah satu alternatif percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini menjadi penting karena kelompok ini dibentuk didasarkan atas kebutuhan masyarakat Indonesia. Komunitas ini juga dapat menjadi pengontrol kebijakan, proyek, program, dan kebijakan dengan peran individu-individu dalam masyarakat tertentu. Selain itu, juga akan terwadahinya dan tersalurkannya dengan cepat bantuan dari pemerintah disamping pengembangan potensi SDM
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017
di dalamnya. Pemuda dalam kelompok ini akan menjadi pemuda yang transformatif berdasarkan Pancasila untuk menggapai cita berdikari bersama baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dengan memasukkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan akan tercipta proses yang mendukung untuk ketahanan nasional. DAFTAR PUSTAKA _____. (2016). BKKBN: Indonesia Mendapat Bonus Demografi pada 2020.http://www.antaranews.com (Diunduh pada tanggal 14 Agustus 2017) Efendi, Ferry dan Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Flora, C.B. and J.L. Flora. 1993. “Entrepreneurial Social Infrastructure: A Necessary Ingredient.” Annals of the American Academy of Political and Social Sciences 539: 48-58. Mayo, M. 1994. “Community Work”, dalam Hanvey and Philpot (eds), Practising Social Work. London: Routhledge. Soegito, dkk. 2010. Pendidikan Pancasila. Semarang: UNNES PRESS. Soetomo. 2013. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka pelajar Sri Maryati. 2015. Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia. Journal of Economic and Economic Education Vol.3No.2(124-136) Sudibyo, Lies. (2011). Peranan dan Dampak Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Widyatama. No.2 Vol. 20 Undang-Undang Dasar Negarai Republik Indonesia Tahun 1945 Win Konadi dan Zainuddin Iba. 2011. Bonus Demografi Modal
Membangun Bangsa yang Sehat dan Bermartabat. Majalah Ilmiah Unimus 2(6) Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.