PENGELOLAAN PNBP SDA KEHUTANAN
Jakarta 9 Oktober 2015 1
Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
5.
PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
6.
PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
7.
KMK No.368/KMK.06/2001 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan;
8.
Keputusan Menteri Keuangan No.656/KMK.06/2001 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan Dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9.
Keputusan Menteri Keuangan No.109/KMK.06/2001 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan.
2
Dasar Pemungutan PNBP Dasar pemungutan PNBP sektor lingkungan hidup dan kehutanan: • PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan • PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan • PP No. 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup
JENIS PNBP Sumber Daya Alam
Non SDA
(PP No 12 Tahun 2014 dan PP No 33 Tahun 2014) 1. 2. 3. 4.
Dana Reboisasi; IIUPH; PSDH; PKH.
(PP No 12 Tahun 2014 dan PP No 44 Tahun 2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PNBP dari PHKA; Ganti Rugi Tegakan; Penggantian Nilai Tegakan; Jasa Laboratorium dan Perpustakaan; Produk Samping Hasil Penelitian; Penggunaan Sarana dan Prasarana; PNBP Lingkungan hidup; PNBP lainnya.
3
Jenis PNBP SDA Kehutanan 1.
Penerimaan Dana Reboisasi. • Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. • Formula penghitungan DR = Tarif/Satuan X Volume • Contoh : Tarif Kelompok Jenis Meranti (untuk wilayah Kalimantan dan Maluku) sebesar US$.16/M3
2.
Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan. • Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. • Formula penghitungan PSDH = Tarif (%) X Harga Patokan X Volume Produksi • Contoh : Tarif Kelompok Jenis Meranti sebesar 10%/M3 Tarif Kelompok Rotan sebesar 6%/Ton 4
Jenis…(2) 3.
Iuran Hak Pengusahaan Hutan/Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IHPH/IIUPH). • Iuran Hak Pengusahaan Hutan/Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin diberikan. • Formula penghitungan : IHPH/IIUPH = Tarif/Ha X Luas Areal
5
Jenis…(3) 4. PNBP Pengunaan Kawasan Hutan. • PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. • Formula Perhitungan :
PNBP = (L1 x Tarif)+(L2 x 4 x Tarif)+(L3 x 7 x tarif) Rp/Tahun • Definisi : L1 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasaran penunjang yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha) L2 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha) L3= adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha)
6
Realisasi PNBP Kehutanan Tahun 2014 (jutaan rupiah) REALISASI 2014 Jenis PNBP
APBN 2014
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1-Q4
% terhadap APBN
A. SDA Non Migas
5.017,02
586,55
885,58
859,99
1.365,06
3.697,21
73%
1. Dana Reboisasi
2.440,00
349,54
466,70
435,17
542,51
1.793,93
73%
2. PSDH
1.790,44
145,99
201,95
172,26
307,25
827,47
46%
3. IIUPH
146,25
22,29
40,15
72,74
60,76
195,94
133%
4. PKH
640,32
68,73
176,78
179,82
454,54
879,87
137%
B. PNBP Lainnya
57,96
135,70
146,84
256,72
258,22
797,45
1375%
1. Pendapatan dari PHKA
57,96
3,97
22,11
12,38
48,32
86,79
149%
-
131,73
124,73
244,34
209,90
710,66
-
107,39
53,25
51,67
59,38
57,11
221,42
206%
5.182,37
775,50
1.084,09
1.176,09
1.680,39
4.716,08
91%
2. Pendapatan lainnya C. Pendapatan BLU Total
7
Realisasi PNBP Kehutanan Tahun 2015 (jutaan rupiah)
REALISASI 2015
Jenis PNBP
APBN 2015
APBN-P 2015
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1-Q4
% terhadap APBN-P
A. SDA Non Migas
4.573,98
4.713,30
697,63
1.136,33
635,80
-
2.469,69
52%
Dana Reboisasi
2.490,85
2.630,16
354,22
531,33
326,95
-
1.212,51
46%
PSDH
1.071,55
1.071,55
183,75
267,37
157,86
-
608,98
57%
IIUPH
162
162
25,10
23,44
8.16
-
56,70
35%
849,58
849,58
134,56
314,11
142,83
-
591,50
70%
B. PNBP Lainnya
29,27
45,57
151,89
144,45
87,69
-
384,03
842%
Penerimaan dari PHKA
29,27
45,57
151,89
144,45
87,69
-
384,03
842%
100,83
100,83
-
-
-
-
4.704,10
4.859,71
849,52
1.280,78
723,49
-
2.853,72
59%
PKH
C. Pendapatan BLU Total
8
Realisasi SIMPONI PNBP Kehutanan Tahun 2015 (jutaan rupiah)
Realisasi s.d. Juli 2015 Jenis PNBP
APBN-P 2015 Total Realisasi
% Realisasi % Total Realisasi Simponi thd Realisasi Simponi total realisasi thd APBNP
Pendapatan Kehutanan
4,713,300,000,000 2,469,815,864,000 457,520,809,868
19%
52.40%
1 Pendapatan Dana Reboisasi
2,630,161,620,000 1,212,519,020,000 146,511,887,695
12%
46.10%
608,988,586,000 160,336,637,224
26%
56.83%
2 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 1,071,550,000,000 3 Pendapatan IIUPH (IHPH)
162,000,000,000
56,706,922,000 12,967,554,900
23%
35.00%
4 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
849,588,380,000
591,501,344,000 137,635,642,849
23%
69.62%
5 Pendapatan Kegiatan Perbenihan
0
99,992,000
69,087,200
69% 9
Target dan Pagu PNBP Kehutanan Tahun 2016-2019 (dalam Rp Milyar)
PNBP
APBN 2014
Realisasi 2014
Target
APBN-P 2015
RAPBN 2016
Pagu
Target
Pagu
Target
Pagu
Total
4.716,08
5.182,37
1.648,11
4.859,71
1.165,35
4.244,58
1.158,82
SDA Non Migas
3.697,21
5.017,02
1.625,91
4.713,30
1.062,97
4.030,56
1.126,68
PNBP Lainnya
797,45
57,96
45,57
1,53
100,00
1,50
BLU
221,42
107,39
100,83
100,83
114,02
30,63
22,20
2017
PNBP Target
2018 Pagu
Target
2019 Pagu
Target
Pagu
Total
4.070,11
992,51
4.088,49
1.073,55
4.176,40
1.135,40
SDA Non Migas
3.879,20
952,61
3.892,42
1.022,07
3.973,47
1.078,84
88,63
1,6
93,07
1,7
97,73
1,8
102,27
38,29
102,99
49,78
105,19
54,76
PNBP Lainnya BLU
10
IV. Perimbangan PNBP SDA Kehutanan
Pemerintah Pusat
Provinsi
Kabupaten Penghasil
Kabupaten Lainnya
Dana Reboisasi
60 %
-
40 %
-
PSDH
20 %
16 %
32 %
32 %
IIUPH/IHPH
20 %
16 %
64 %
-
Penggunaan Kawasan Hutan
100 %
-
-
-
PNBP
Berdasarkan : 1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
11
Hal-hal Yang Perlu di atur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan pelaksanaan PP No. 12 Tahun 2015 • Pembagian rayonisasi (Pasal 2 ayat (2)) • Harga patokan (Pasal 3) • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (Pasal 4) • Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) (Pasal 5 ayat (3))
12
TERIMA KASIH
