Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai Oleh: Kristia Lasali1, Forry A, Naway dan Arwildayanto2 Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Email:
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, Hasil penelitian menujukan bahwa; 1) perencanaan dana BOS mengacu pada juknis yang telah ditetapkan dan berupa Peraturan Manteri pendidikan Nasional No 101 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaannya dana BOS tahun anggaran 2014. Kondisi ril yang ditemukan dilapangan diawali dengan membuat RKAS dan memuat 8 standar pendidikan 2) pelaksanaan yang dilakukan untuk dana BOS itu harus sepengatahuan oleh kepala sekolah, disetujui oleh bendahara BOS dan diketahui oleh komite sekolah, kepala sekolah melihat kebutuhan siswa. Dimana pihak sekolah tidak mempunyai dana penyeimbang selain dana BOS dalam pengelolaan pendidikan pada satuan kerja dan dana BOS tersebut dikeluarkan untuk kebutuhan pendidikan, 3) pelaporan dana BOS dilakukakan secara rutin setiap akhir triwulan, pihak sekolah memberitahukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini keDinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo dan diteruskan keInspektorat, pelaporan ini dilakukan agar pihak yang terkait bisa mengetahui bentuk pertanggungjawabnnya, 4) akuntabilitas pemanfataan dana BOS penyampaian pertanggungjawaban sangatlah baik, ini ditunjukan dengan kesesuaian anatara rencana yang disusun dengan tingkat hasil ketercapain program dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Terkait dengan temuan tersebut maka disarankan beberapa hal sebagai berikut : 1) sekolah harus bisa merencanakan dana BOS sehingga bisa terealisasi dengan baik, 2) sekolah perlu juga mencari sumber dana lain selain dana BOS untuk membiaayi opersional sekolah mengingat dana BOS yang memiliki juknis tersendiri. Kata kunci : Pengelolaan,BOS
1
Kristia Lasali, Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo 2 Forry A. Naway dan Arwildayanto, Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo
1. PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak setiap warga negara (UUD 1945 Pasal 29) Realitasnya banyak masyarakat yang ingin sekolah tapi terbentur dengan biaya pendidikan. Anak-anak usia sekolah banyak yang menjadi pengangguran akibat putus sekolah bahkan ada yang tidak pernah memperolah pendidikan. Semua itu terjadi karena tidak memiliki uang untuk membiayai pendidikan. Disisi lainnya setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti program belajar 9 tahun, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Dalam buku panduan BOS Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orang tua siswa yang mampu. Undang-undang Nomor 20 tahuun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggarakannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemeritah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama serta pendidikan lain yang sederajat.
satuan
Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan; dan 2) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Adapun faktor lain penyebab siswa putus sekolah, bisa dibilang menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk mengatasinya, rendahnya motivasi belajar,kedisiplinan, dan kemampuan berpikir siswa akan banyak di pengaruhi oleh siswa. Dikaitkan dengan tingginya siswa putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ada beberapa pilihan yang dapat diambil pemerintah. Misalnya dengan memperbesar indeks dana BOS, memperkuat fokus pembiayaan pada siswa, atau memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh pihak sekolah. Pembesaran indeks dana BOS, jika dikaitkan dengan masih adanya siswa putus sekolah itu, didasarkan pada asumsi kesulitan keluarga (petani atau buruh) dalam menyediakan dana tunai. Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya Permasalan Pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi masih banyak dapat kita temukan berbagai kendala penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah yang muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS dan mengenai pengelolaan dana BOS oleh pemerintah. Berdasarkan konteks penelitian ini, maka fokus masalah yang ingin diamati antara lain:
a) Perencanaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai, b) Pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai, c) Pelaporan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai,d)Akuntabilitas pemanfaatan dana BOSi SMP Negeri 2 Batudaa Pantai 2. Kajian Teori Konsep Bantuan Operasional Sekolah Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu. Permendikbud Nomor 76 tahun 2014 merupakan perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 76 Tahun 2012, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOS adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, Khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (wajar
diknas) sebilan tahun.Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah, Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid atau peserta didik (Juknis Dana BOS 2014). Program BOS adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, Khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (wajar diknas) sebilan tahun.Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah, Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuanyang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pada dasarnya pengelolaan secara teori merupakan salah satu pengalihan biasa dari istilah manajemen yang ada merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan dengan menggunakan cara-
cara pemikiran ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan melalui kerja sama dengan melibatkan orang lain serta mnggunakan sumber-sumber yang tersedia. Buku Panduan dari Depdiknas (Dirjen dikdasmen, 2009) menyatakan bahwa pengelola BOS adalah Kepala Sekolah, Bendahara dan Unsur dari orang tua siswa. Berdasarkan studi lapangan diperoleh beberapa informasi penting: 1) kepala sekolah ada yang menganggap bahwa secara structural pengelolaan BOS mengacu pada Juknis Pusat dan ada juga kepala sekolah yang memperluas distribusi pekerjaan dikarenakan memerlukan tenaga yang lebih; 2) beberapa guru menyatakan bahwa mereka mendapat tugas tertentu (biasanya guru senior) dan beberapa guru lainnya menyatakan tidak mendapat tugas tertentu (biasanya guru muda dan guru honorer). Berdasarkan informasi tersebut maka teridentifikasi pola pengaturan kerja pengelolaan BOS, yaitu: 1. Kepala Sekolah dan bendahara. 2. Kepala sekolah, bendahara dan guru yang diberdayakan berdasarkan kemampuan dan kemauan. 3. Kepala sekolah, bendahara dan guru yang diberdayakan secara bergilir tiap tahunnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan itu merupakan suatu kegiatan dalam melaksanakan suat u kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan agar mencapai tujuan bersama. Pengelolaan dana BOS membutuhkan faktor yang dapat digunakan sebagai konsep dalam mencapai keberhasilan. Pengelolaan program dana BOS dianggap mampu menjadi salah satu alat yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan
program, hal ini dikarenakan program yang berjalan efektif akan sangat membantu kinerja yang positif, dan kinerja yang positif pasti memiliki
produktivitas pengelolaan program yang baik, juga mampu melakukan efisiensi kerja yang positif dan nantinya akan menghasilkan kepuasan kerja dalam melaksanakan program dana BOS. Dan itu semua tercakup dalam pengeloalaan dana BOS. pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai dapat dilihat melalui data rencana kegiatan dan anggaran sekolah. B.1 Dari Beberapa kajian teori manajemen yang di dasarkan pada fokus penelitian sebagai berikut: 1. Perencanaan Dana BOS Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Perencanaan dana BOS sangat membantu dalam memperdiksi segala macam hambatan dan kemudahan, agar nantinya hambatan - hambatan yang akan muncul dapat dicarikan solusi dalam mengatasi hambatan dana BOS yang ada disekolah tersebut dan dapat memasimalkan segala kemudahan yang ada sehinnga nantinya pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya dalam masalah persiapan perencanaan dalam
definisi yang dikemukakan tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu: a) Perencanaan itu kegiatan untuk masa yang akan datang. b) Suatu masalah kuncinya adalah bentuk dan isi “strategi” dan hal ini yang harus mendapatkan perhatian. c) Perencanaan bukan masalah kira-kira, manipulasi, atau teoritis tanpa fakta atau data yang konkrit, maka dalam prinsipnya harus telah benar-benar diperhatikan hal-hal tersebut. d) Persiapan perencanaan harus dinilai dari pengertian - pengertian yang benar tentang kebijakan, arah kebijakan dan dalam kondisi yang bagaimana pelaksanaanya dan sebagaimana. d) Suatu tindakan nyata dalam pelaksanaanya sehingga dapat diartikan sebagai contoh yang lain. Dengan memiliki pemahaman akan pengertian perencanaan, kita dapat merumuskan sendiri fungsi dan tujuan perencanaan. Fungsi perencanaan adalah a) sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian. b) menghindari pemborosan sumber daya, c) alat bagi pengembangan quality assurance, dan d) upaya untuk memenuhi accountability kelembagaa. Perencanaan bantuan operasional sekolah dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) Penyusunan anggaran keuangan sekolah yang meliputi. a) sumber pendapatan, b) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran honorarium dan kesejateraan. 2) Pengorganisasian Bantuan Operasional sekolah, meliputi tim manajemen pusat provinsi dan kabupaten/kota serta tim manajemen sekolah.
2. Pelaksanaan Dana BOS Pelaksanaan dana BOS merupakan suatu proses yang disepakati bersama oleh pihak sekolah dan komite sekolah untuk memanfatatkan dana BOS sesuai juknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan pengelolaan BOS dapat meningkatkan kebutuhan sekolah dan mensejahterakan peserta didik dalam hal ini siswa yang kurang mampu demi mewujudkan suatu tujuan yamg direncanakan. Permasalahan lain yang sering muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses balajar mengajar tetap kurang efektif sampai dengan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS, ketidak fahaman orang tua siswa tentang dana BOS. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang
optimal, dan pada akhirnya mutu pendidikan akan terus menurun. Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 3. Pelaporan Dana BOS Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabkan dalam pelaksanaan program BOS, masingmasing pengelola program ditiap tingkatan (pusat provinsi, kabupaten/kota, sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait. Secara umum hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksanaan program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima
bantuan,penyaluran,penyerapan,pemanf aatan dana,pertanggung jawaban keuangan serta hasil monitoring. Pelaporan tinggkat sekolah terdiri atas: a) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS K2), b) Pembukuan, c) Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana ( Formulir BOS-K7), d) Rekapitulisasi realisasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7a), e) Bukti pengeluaran, f) Pelaporan. Pelaporan tingkatkabupaten/kota (Formulir BOS-K8): a) Rekapitulasi penggunaan dana BOS yang diperoleh dari tim manajemen BOS sekolah dengan menggunakan (Formulir BOSK8b), b) pengunaan pengaduan masyarakat antara lain berisi informasi tentang jenis kasus,kemajuan penanganan dan status penyelesaian. 4. Akuntabilitas pemanfataan Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja sesuai dengan mandat yang diterima kepada orang lain (masyarakat, atasan, ataupun pihak-pihak lain yang telah ditetapkan. Depdiknas (2011:305-306) mengemukakan bahwa tata cara penggunaan dan pertanggungjawabkan dana BOS akan diuraikan untuk setiap komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS. 1). Pembeliaan/pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku teks yang sudah rusak; 2). Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan baru; 3).Membiayi kegiatan pembelajaran remedial,pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja,usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sejenisnya; 4). Membiayai ulangan harian,ulangan umum,ujian sekolah,dan laporan hasil
belajar siswa; 5). Membeli bahan-bahan habis pakai; 6). Membayar langganan daya dan jasa; 7). Membayar biaya perawatan sekolah; 8) membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; 9). Perkembangan profesi guru; 10). Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang mengahadapi masalah biaya transport dari rumah kesekolah; 11). Membiaayi kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS; 12). Untuk pembelian alat tulis kantor. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Bantuan operasional sekolah pada dasarnya merupakan bantuan yang di berikan untuk membantu sekolah untuk agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 Tahun setiap pengelolaan program haurus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 Tahun yang bermutu. 2) BOS harus memberi kepasitian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya. 3) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP. 4) kepala sekolah SD/SLB menjamin semua sekolah akan lulus dapat melanjutkan sekolah ke SMP/SMPLB.
5) kepala sekolah berkewajiban mengindentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali di bangku sekolah. 6) kepala sekolah harus mengelolah dana BOS secara transparan. 7) BOS tidak menghalangi siswa,orang tua yang mampu atau walinya memberikan sumbangan suka rela yang tidak mengikat kepala sekolah. Sumbangan suka rela dari orang tua siswa harus bersifat iklas,tidak terikat waktu dan tidak di tetapkan jumlahnya serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. Secara Khusus Program BOS bertujuan untuk: 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan pungutan bagi sekolah RSBI dan RSBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun. Baik di sekolah negeri maupun swasta; 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa swasta.
Sasaran Bantuan
Program
dan
Besar
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SDSMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun sekolah penerima BOS diantaranya: 1) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. 2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi
dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin disekolah tersebut. 3) Semua sekolah SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT Negeri dilarang melakukan pungn kepada orang tua/wali siswa. 4) Untuk SD/SDLB Swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan dapat memungut biaya pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. 5) Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 3. Metode Penelitian Latar Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai Jln, Buke Panai No. 1. Pemilihan Lokasi penelitian didasarkan oleh pertimbangan bahwa secara geografis sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang lokasinya berada di daerah yang sangat strategis yang mudah di jangkau oleh peneliti. Pertimbangan lain bahwa peneliti sudah menganal subyek dan objek yang diteliti, sehingga mempermudah dalam proses pengumpulan data. Adapun alasan peneliti sehingga memilih tempat pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai karena didasarkan hasil pengamatan dan memiliki tempat yang cukup layak tetap dilihat dari tingkat fenomena sekolah nampak perlu penelusuran yang mendalam tentang pengelolaan bantuan operasinal sekolah. Sekolah ini memiliki visi dan misi sekol ah yaitu visi sekolah adalah Cerdas,Ber wawasan unggul dilandasi imam dan
taqwa. Misi 1) Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, 2) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, 3) Terwujudnya siswa yang cerdas dan kompotitif, 4) Terwujudnya sumber daya manusia, pendidikan yang memilih kemampuan dan kesanggupan kerja yang tinggi. Sekolah pertama menerima dana BOS pada tahun 2007.
Kehadiran SMP Negeri 2 Batudaa Pantai bermula dari keinginan masyarakat yang begitu kuat ingin menyekolahkan anak-anak mereka dan bertolak dari jarak tempuh tempat tinggal dan sekolah yang sangat berjauhan, tersebutlah Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai yang berjumlah penduduk ± 3.200 jiwa dengan kondisi penghasilannya sekitar 85% bermata pencaharian sebagai nelayan. Tepat pada tahun 1992 masyarakat bersama pemerintah desa mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kecamatan Batudaa Pantai bersama jajaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam agenda perencanaan pendirian sekolah menengah pertama (SMP). Dari hasil pertemuan tersebut telah beroleh satu kemufakatan yakni pendirian kelas jauh yang berinduk dari SLTPN 4 Batudaa Pantai yang beralamat di Desa Kayubulan (Ibukota Kecamatan Batudaa Pantai). Mengingat kondisi saat itu jumlah siswa sekitar 164 siswa yang terdiri dari kelas 3 berjumlah 50 siswa, kelas 2 berjumlah 48 siswa dan kelas 1 berjumlah 68 siswa maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya Dinas Pendidikan Nasional memberikan apresiasi berupa pendirian sekolah induk bernama SLTPN 3 Batudaa Pantai. Hingga pada bulan Mei 1999 mulai
dibangunnya sekolah tersebut diatas tanah seluas 10.000 m2 yang merupakan swadaya masyarakat dan mulai dioperasikannya pada awal tahun pelajaran 2000/2001 dengan tenaga pengajar Guru PNS berjumlah 8 orang dan Guru Kontrak 4 orang dan yang menjadi kepala sekolah yaitu Bapak Ali Talib. Seiring dengan berjalannya waktu dan melihat perkembangan sekolah tersebut dari tahun 2005 berdasarkan SK Nomenklatur Bupati Gorontalo nama sekolah tersebut diganti menjadi SMP Negeri 2 Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sampai dengan sekarang yang masih eksis beroperasi dan diminati oleh warga masyarakat khususnya usia sekolah di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai. Rancangan Penelitian Rancangan atau desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Khususnya adalah bagaimana pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai. Yin (dalam Arifin, 2009) menyatakan studi kasus yang baik adalah yang patut untuk diberikan contoh (exempalry) dan hendaknya bersifat signifikan, lengkap menujukan bukti yang memadai dan dapat disusun dalam gaya yang menarik. Disamping itu, rancangan studi kasus banyak memiliki kelebihan. antara lain (1) bersifat luwes, (2) menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki, (3) dpat dilaksanakan secara praktis. Kehadiran Penelti Kehadiran penelitian dilokasi diawali dengan penjajakan lokasi penelitian untuk mendaptakan data awal, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan kegiatan wawancara untuk mendapatkan data penelitian. Pertama, peneliti memasuki area penelitian SMP Negeri 2 Batudaa Pantai dan menyerahkan surat izin peneltian dari
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo dengan nomor 420/DikbudKab/Sekr/3866 kepada kepala sekolah pada hari Sabtu, jam 09.00 Wita tanggal 1 November 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci. Alasan penggunanaan metode kualitatif adalah karena peneliti ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan dana bos yang ada di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai. Selain itu juga dengan hakikat penelitian kualitatif, yaitu (1) mendiskripsikan pengelolaan dana bos dengan menggunakan penelitian kualitatif akan dapat dipahami secara utuh, terfokus sesuai konteks; (2) hubungan antara peneliti denagn subyek yang diteliti lebih peka sehingga dapat dilakukan secara mendalam terhadap subyek yang diteliti; (3) penelitian kualitatif bersifat alamiah, deskriptif dan induktif serta berupaya menemukan makna dari satu fonemana yang terjadi (lincolin & Guba, 1985; Bogdan & Biklen, 1998 dalam Masaong, 2011 :77) Data yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data hasil observasi dan wawancara dengan sumber data adalah manusia atau informan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Penentuan informan atau responden pada penelitianini mengacu pada pertimbangan sebagai berikut (1) informan telah berada cukup lama dan selalu menyatu dengan kegiatankegiatan yang menjadi fokus penelitian, (2) informan masih bersifat aktif ditempat penelitian serta selalu ada ditempat kegiatan yang menj di fokus penelitian; (3) informan yang aktif memiliki waktu yang sangat banyak untuk diminta data seputar fokus penelitian; (4) informan dapat dipercaya dan (5) informan yang bersifat asing. Sumber data yang diperolah: (1) Kepala sekolah, (2) Wakil kepala sekolah, (3) Bendahara BOS, (4) Guru, (5) Komite sekolah.
1.1 a.
4. Deskripsi Hasil Penelitian Perencanaan dana BOS sistematika perencanaan dana BOS
Hasil penelitian menujukan bahwa secara umum perencanaan dana BOS mengacu pada juknis yang telah ditetapkan dan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NO 101 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun anggaran 2014, yang tel ah ditentukan perencanaanya dan meliba tkan kepala sekolah,wakil kepala sekola h bendahara,guru dan komite sekolah sehingga menghasilkan perencanaan yang baik dan memenuhi kebutuhan sekolah. Kondisi ril yang ditemukan dilapangan bahwa SMP Negeri 2 Batudaa Pantai ini diawali dengan membuat RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah). program yang dituangkan dalam RKAS itu memuat 8 standar pendidikan yakni : (1) standar Isi, (2) standar Proses, (3) standar kompotensi lulusan, (4) stndar pendidik dan tenaga pendidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pembiayaan, (7) standar penilaian, (8) standar pengelolaan kini dibiayai oleh dana BOS. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunanaan dana BOSdana BOS dikelolah oleh kepala sekolah,bendahara dan komite sekolah dalam hal ini pihak sekolah dan komite membuat suatu perencanaan pengelolaan dana BOS dan pada akhir triwulan dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana BOS. Kondisi lainnya menujukan bahwa informan mengakui Perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah (1) disesuaikan program kerja dan kebutuhan sekolah; (2) diperuntukan kepada siswa yang ekonomi menenga kebawah; (3) merehabilitasi bangunaan sekolah, perencanaan ini dilakukan sesuai kebutuhan sekolah dan mengarah pada juknis yang sudah ditetapkan. Dan
perlu keterlibatan masyarakat dalam hal ini, pihak Sekolah dan Komite sekolah duduk bersama membahas rencana program jangka pendek yang isinya pengalokasian untuk program remedial dan pengayaan,rencana program jangka menengah yang isinya sekolah sudah menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan program jangka panjang isinya untuk pemeliharaan bangunan sekolah dan penataan ruangan. perencanaan ini dilakukan sesuai kebutuhan sekolah dan mengarah pada juknis yang sudah ditetapkan. selanjutnya dalam menyusun suatu program dana BOS yang terlibat yaitu komite sekolah.sebagai komite sekolah kami ikut membantu untuk perencanaan dana BOS sebagai tanggung jawab untuk membantu sekolah dan membuat perencanaan yang baik. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah (1) disesuaikan program kerja dan kebutuhan sekolah; (2) diperuntukan kepada siswa yang ekonomi menenga kebawah; (3) merehabilitasi bangunaan sekolah, perencanaan ini dilakukan sesuai kebutuhan sekolah dan mengarah pada juknis yang sudah ditetapkan. Dan perlu keterlibatan masyarakat dalam hal ini, pihak Sekolah dan Komite sekolah duduk bersama membahas rencana program jangka pendek yang isinya pengalokasian untuk program remedial dan pengayaan,rencana program jangka menengah yang isinya sekolah sudah menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan program jangka panjang isinya untuk pemeliharaan bangunan sekolah dan penataan ruangan. Didalam perencanaan BOS kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua siswa mengadakan rapat untuk pengelolaan dana BOS di sekolah dan kelengkapan kebutuhan siswa demi mensejahterakan siswa. Sebagai komite sekolah perlu juga ikut membantu perencanaan dana BOS.
b.
Mekanisme BOS
pengelolaam
dana
Berdasarkan data observasi dan jawaban dari responden dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai biasannya diawali dengan Mekanisme disesuaikan rencana yang telah ditetapkan dan kesemuannya itu dilakukan dengan tupoksi masingmasing sehingga menghasilkan mekanisme pengelolaan yang transparansi dan profesional serta sesuai dengan kebutuhan sekolah, pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai yang dikelola oleh bendahara BOS dan disesuaikan dengan juknis yang ada. Setiap dana BOS yang masuk dari setiap triwulan tidak selalu terealisasi dengan baik, dikarenakan ada hambatan-hambatan yang tidak terduga, baik hambatan diluar sekolah maupun dalam sekolah. selanjutnya kepala sekolah dan bendahara melakukan transaksi penarikan uang direkening sekolah dan dikelola oleh bendahara BOS sesuai dengan rencana program yang telah dibuat dan disusun bersama dengan komite sekolah. Setiap dana BOS yang masuk dari setiap triwulan tidak selalu terealisasi dengan baik, dikarenakan ada hambatan-hambatan yang tidak terduga, baik hambatan diluar sekolah maupun dalam sekolah. Disamping itu juga ada temuan lainnya berdasarkan pendapat responden bahwa mekanismenya dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada sehingga menghasilkan transparansi oleh pihak pengelolaan dana BOS serta sesuai dengan kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kabupaten. c.
Komitmen dan kerja terhadap perencanaan pengelolaan dana BOS
sama dan
Hasil penelitian nenujukan bahwa komiten dan kerja sama di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai ini sangatlah bagus dimana kepala sekolah, guru dan komite sekolah mengadakan rapat membahas bagaimana menjaga komitmen dan kerja sama tentang dana BOS. Program dana BOS ini jelas memiliki pertanggungjawaban dalam pelaksananya. Hal ini dilakukan dengan menjaga Komitmen dan kerja sama antara kepala sekolah dan komite sekolah. Stakholder dan komite sekolah ikut terlibat dengan pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah. SMP Negeri 2 Batudaa Pantai tidak pernah kerja sama dengan pihak lain seperti dunia usaha, dunia industri atau sejenisnya. Suatu kegiatan apabila tidak mempunyai suatu komitmen maka setiap yang akan direncanakan tidak berjalan sesuai yang diharapakan Hasil lainnya berdasarkan pendapat responden bahwa pihak sekolah menyesuaikan rencana yang telah ditetapkan dan kesemuannya ini dilakukan secara bersama-sama dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan menghasilkan transpansi.Sebagai komite sekolah untuk menjaga komiten dan kerja sama dengan pihak sekolah telah membahas atau mencari sebuah solusi untuk merencanakan pengelolaan dana BOS secara efektiv dan efisien. 1.2 a.
Pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai Implementasi dana BOS
Impelementasi yang dilakukan untuk pelaksanaan dana BOS itu harus sepengatahuan oleh kepala sekolah, disetujui oleh bendahara BOS dan diketahui oleh komite sekolah, kepala sekolah melihat kebutuhan siswa. Dimana, pihak sekolah tidak mempunyai dana penyeimbang selain dana BOS dalam pengelolaan pendidikan pada satuan kerja dan dana BOS tersebut dikeluarkan untuk kebutuhan pendidikan
dan penerapan dana BOS ini sangat diperlukan karna sekolah tidak memiliki dana selain dana BOS jadi apa yang dibutuhkan oleh sekolah untuk kebutuhan siswa yang ekonomi menegah kebawah di ambil dari dana BOS tapi mengacu pada juknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah setiap tahun anggaran. Sebagai komite sekolah saya hanya bisa membantu didalam perencanaan, mekanismenya dan komiten serta kerja sama pihak sekolah dan orang tua siswa. Penggunan dana BOS tersebut sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 1.3 a.
Pelaporan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai Mekanisme pelaporan dana BOS
Hasil penelitian menujukan bahwa pelaporan dana BOS sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Pelaporan ini biasanya dilakukan setiap akhir triwulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo serta Inspektorat sehingga dana BOS ini diketahui semua pihak dan mekanisme pembelanjaanya serta perta nggungjawabannya. Disamping itu secara rutin pertanggungjawaban tersebut dilakukan setiap akhir triwulan berjalan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS tersebut juga dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pelaporan (reporting) ini dilakukan agar pihak yang terkait bisa mengetahui bentuk pertanggungjawaban dan dapat memberikan masukan kepada pengelolaan dana BOS demi kebutuhan sekolah. Pelaporan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat pelaksanaan program BOS mencapai tujuan yang diharapkan dan kegiatan ini juga menjadi salah satu rujukan bagi sekolah dalam mengukur sejauh mana pencapaian tujuan dari program yang telah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan juknis yang ditetapkan.
1.4
a.
Akuntabilitas pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 batudaa pantai Penyampaian pertanggungjawan dan keakuratan hasil pengelolaan dana BOS
Hasil penelitian menujukan bahwapenyampaianpertanggungjawaban dan keakuratan hasil sangatlah baik, ini ditunjukan dengan kesesuaian antara rencana yang disusun dengan tingkat hasil ketercapaian program dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dan setiap penyampaian pertanggungjawaban dana BOS disekolah dilaporkan secara langsung ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan diteruskan ke pihak Pengawas Keuangan Daerah dalam hal ini Pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan monitoring dan inpeksi demi keberlanjutan pengelolaan dana BOS kedepan serta untuk memastikan keakuratan hasil tersebut. Hasil lainnya bahwa Program BOS ini harus ada penyampaian pertanggungjawaban dan keakuratan hasil bagi pihak sekolah. Penyampaian dan keakuratan hasil ini memiliki sisi bermakna oleh pihak sekolah, karena bentuk pertanggungjawaban ini selain disampiakan ke pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo secara rutin pada akhir triwulan, dan pada akhir tahun anggaran disampaikan pula kepada pihak lain yang terkait dengan pengelolaan BOS itu sendiri yakni orang tua siswa serta masyarakat sekitar sekolah. Penyampaian pengelolaan dana BOS sdbagai bentuk upaya untuk mengembangkan akuntabilitas tersebut. b.
Upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS
Hasil penelitian menujukan maka upaya-upaya untuk mengatasi kendala
dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS disekolah, kami pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah beserta guru-guru bisa menyesuaikan dana BOS dengan kebutuhan siswa. Uang yang ada harus digunakan untuk siswa dan peningkatan sistem pendidikan yang ada di sekolah. Hasil lainnya bahwa untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS pihak pengelolaan dana BOS mengkomunikasikan kendala tersebut dengan komite sekolah dan orang tua siswa yang kemudian bersama-sama pula mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut dan sekolahn juga memiliki strategi untuk mengatasi kendala dalam menjaga pengelolaan dana BOS Maka kami pihak sekolah mengembangkan life skil siswa dalam hal ini seperti kerajinan tangan guna untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Upaya untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan secara rutin dan kosisten demi peningkatan kualitas sekolah yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian secara keseluruhan ditampilkan diagram konteks tentang pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai sebagai berikut 5. Kesimpulan Perencanaan program dana BOS sesuai dengan suknis yang telah ditetapkan olehn pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo serta Inspektort dan diawali dengan membuat RKAS (Rencana kegiatan anggaran sekolah) program yang dituangkan dalam RKAS itu memuat 8 Standar Pendidikan Pelaksanaan dana BOS diperlukan oleh pihak sekolah dan harus sepengatahuan oleh kepala sekolah, disetujui oleh
bendahara BOS dan diketahui oleh komite sekolah, kepala sekolah melihat kebutuhan siswa. dibutuhkan oleh sekolah untuk kebutuhan siswa yang ekonomi menegah kebawah. Pelaporan dana ini dilakukan secara rutin setiap akhir triwulan pihak sekolah memberitahukan kepada pihak yang terkait yaitu ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan diteruskan ke inspektorat. Pelaporan (reporting) ini dilakukan agar pihak yang terkait bisa mengetahui bentuk pertanggungjawaban dan dapat memberikan masukan kepada pengelolaan dana BOS demi kebutuhan sekolah Akuntabilitas pemanfataan dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pembelanjaan dana BOS tersebut.
Saran Berdasarkan simpulan tersebut diatas dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
Bagi kepala sekolah harus bisa merencanakan dana BOS yang Baik dan tepat sasaran sehingga teralisasi dengan baik Bagi komite harus jelas pelaksanaan dana BOS itu bisa terarah dengan baik Siswa dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah itu dengan kepentingan pendidikan Guru bisa melihat kebutuhan siswa yang kurang mampu dan mendapatkan pendidikan yang merata Sekolah perlu juga mencari sumber dana lain selain dana
BOS untuk membiayayi operasional sekolah mengingat dana BOS yang memiliki juknis tersendiri. Pihak dinas sebagai perpanjangan tangan dalam pengelolaaan dana BOS
6. Daftar Pustaka Ahdiyana, Marita, (2008), Mekanisme Akuntabilitas LOD Propinsi Daerah Istimewa Anhar, Nurastrid,2011. Pengembangan Budaya Madrasah (Studi Kasus di madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Unggulan Kota Gorontalo), skripsi. Gorontalo: Fakultas Ilmu Pendidikan Atmosoeprapto, Kisdarto. 2002. Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. PT. Elex Media Departemen Pendidikan Nasional, (2009), Buku Panduan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun, 2009. Depdiknas, 2005. Panduan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dikmenum-Ditjen Dikdasmen, Jakarta. Depdiknas, 2011. Panduan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dikmenum-Ditjen Dikdasmen, Jakarta. Depdiknas. Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta: Artikel tentang : Dana BOS dan Permasalahannya, yang diakses dari Direktorat Jenderal. 2009 Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014
Dirjen Pajak. 2010. Petunjuk Teknis Perpajakan. Jakarta: Dapertemen Keuangan Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2011. Buku Saku Panduan Program Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. Kemendiknas, 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementrian Pendidikan nasional Kemendikpud, 2014. Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung jawabka Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode Baru ( edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Universitas Indonesia. Jakarta Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung Mulyasa, E. 2004. Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan Implementasi. Bandung: Rosdakarya Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta Sugiyono,2011. Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta
