PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA TANGERANG PADA PASAR TRADISIONAL BANDENG PASCA REVITALISASI
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh Naomi Laura 6661111108
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, 2016
ABSTRAK Naomi Laura. 6661111108. Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Kondisi Pasar Tradisional semakin hari semakin buruk, sedangkan sekarang semakin banyak Pasar Modern yang berkembang di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang melakukan revitalisasi Pasar Tradisional untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional sehingga tidak kehilangan konsumen. Melalui PD Pasar Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang membuat program untuk merevitalisasi Pasar Tradisional yang kondisinya sudah buruk, salah satunya adalah Pasar Bandeng. Setelah dilakukannya revitalisasi, pengawasan terus dilakukan dari semua pihak demi mempertahankan kondisi pasar yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan di Pasar Bandeng pasca revitalisasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik puposive sampling. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yang terdiri dari 4 dimensi pengawasan, yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih kurang optimal karena intensitas pengawasan yang rendah dan pembenahan yang belum berhasil. Untuk itu peneliti memberikan saran yaitu, perlu dibuatnya peraturan khusus pengawasanan, diadakannya jadwal pengawasan agar pengawasan dilakukan secara rutin, ditegakkannya peraturan yang ada dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan, dilakukan pembenahan atas fasilitas yang rusak. Kata kunci: pengawasan, pasar tradisional, revitalisasi
ABSTRACT Naomi Laura. 6661111108. Controlling of Market Regional Company Tangerang City on Bandeng Traditional Market After Revitalized. School of Public Administration. The Faculty of Social Science and Political Sciene. Sultan Ageng Tirtayasa University. Traditional market conditions are getting worse, while Modern Market growing in Tangerang City. The Government of Tangerang City revitalizing Traditional Market to increase the quality of Traditional Market so that not lose consumers. The Government of Tangerang make a program revitalizing for Traditional Market in bad condition, one of which is Bandeng Market trough Market Regional Company Tangerang City. After the revitalization, controlling are contiued by all parties to mantain market condition much better than before. The purpose of this research was to determine how the control in Bandeng Market after revitalized. This research used qualitative methods. Election research informants used purposive sampling technique. This research used the teory put forward by Stephen P. Robbins and Marry Coulter consist of four dimensions of controlling, there are Standards, Measurement, Compare, and Action. The result showed that controlling is still not optimal because low intensity of control and revamping unsuccsessful. The suggestions to this research are the need special regulation for controlling, made a regular schedule for controlling, enforce all regulations by give strict sanctions. Revamping over the demage facilities. Kleywords: Controlling, Traditional Market, The Revitalization
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya yang selalu setia menyertai penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun sebagai perbaikan dan guna untuk menambah wawasan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis juga memperoleh bantuan bimbingan dan juga saran baik berupa moril maupun materiil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingannya kepada yang terhormat: 1. Yth. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Yth. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Yth. Ibu Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Yth. Bapak Iman Mukhroman, M.Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Yth. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi selama menjalani perkuliahan. 7. Yth. Bapak Riswanda, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Yth. Ibu Dr. Ayuning Budiati, S.IP., MPPM selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membagi banyak ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu selama menjalani perkuliahan. 10. Yth. Bapak Teguh Waluyo, SE selaku Kepala Sub. Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Pasar dari Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang telah membantu penulis dalam
memberikan
informasi
penyelesaian skripsi penulis.
untuk
penyediaan
data
dalam
11. Yth. Bapak Sugeng Aryanto, SH selaku Kepala Pasar Malabar dan Bapak Sanusi Endang Priyatna selaku Kepala Pasar Bandeng yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai informasi dan data tentang Pasar Bandeng. 12. Yth. Bapak Hizbulloh selaku Staff Pasar Bandeng yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang Pasar Bandeng. 13. Orang tua serta Keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis dalam menjalani skripsi ini. 14. Semua teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angakatan 2011 yang telah memberikan banyak pengalaman, dukungan, serta doa, terkhusus untuk Firstyana Gusti Ayu, Nita Retna Sari, Dhani Chairani, Indri Selianawati, Diana Pusvitasari, Desy Hartining, Gesti Resti Fitri, Deddy Rusadi, Helen Kartikasari. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Serang, 01 November 2016 Penulis
Naomi Laura
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR JUDUL LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR
........................................................................
i
DAFTAR ISI
........................................................................
iv
DAFTAR TABEL
......................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR
........................................................................
ix
DAFTAR BAGAN
.........................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN
......................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1 1.2 Identifikasi Masalah
.......................................................................... 17
1.3 Batasan Masalah ...................................................................................... 17 1.4 Rumusan Masalah ...................................................................................... 17 1.5 Manfaat Penelitian
.......................................................................... 18
1.5.1 Manfaat Teoritis .......................................................................... 18 1.5.2 Manfaat Praktis .......................................................................... 18 1.6 Sistematika Penulisan
.......................................................................... 18
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori
...................................................................................... 22
2.1.1 Pengertian Pasar .......................................................................... 22 2.1.2 Pengertian Perusahaan Daerah .................................................. 24 2.1.3 Pengertian Pengawasan .............................................................. 26 2.1.4 Manfaat Pengawasan
.............................................................. 28
2.1.5 Tujuan Pengawasan
.............................................................. 29
2.1.6 Tipe-Tipe Pengawasan .............................................................. 30 2.1.7 Proses Pengawasan
.............................................................. 33
2.1.8 Prinsip-Prinsip Pengawasan 2.1.9 Dimensi Pengawasan
.................................................. 36
.............................................................. 38
2.1.10 Syarat-Syarat Pengawasan Yang Efektif
.......................... 39
2.2 Penelitian Terdahulu
.......................................................................... 43
2.3 Kerangka Berpikir
.......................................................................... 46
2.4 Asumsi Dasar
...................................................................................... 49
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian ...................................................................................... 50 3.2 Ruang Lingkup Penelitian.......................................................................... 51 3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................................... 52 3.4 Variabel Penelitian
.......................................................................... 52
3.4.1 Definisi Konsep .......................................................................... 52 3.4.2 Definisi Operasional 3.5 Instrumen Penelitian
.............................................................. 53
.......................................................................... 54
3.6 Teknik Pengumpulan Data
.............................................................. 56
3.6.1 Cara Pengumpulan Data
.................................................. 56
3.6.2 Jenis dan Sumber Data
.................................................. 61
3.7 Informan Penelitian
.......................................................................... 62
3.8 Teknik Analisis Data
.......................................................................... 64
3.9 Teknik Pengujian dan Keabsahan Data .................................................. 66 3.10 Jadwal Penelitian
.......................................................................... 68
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
.............................................................. 70
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang
...................................... 70
4.1.2 Gambaran Umum PD Pasar Kota Tangerang .......................... 73 4.1.3 Tugas Unsur Organisasi .............................................................. 73 4.1.4 Susunan Organisasi PD Pasar Kota Tangerang .......................... 82 4.1.5 Visi dan Misi PD Pasar Kota Tangerang 4.1.6 Gambaran Umum Pasar Bandeng
...................................... 86
4.1.7 Struktur Organisasi Pasar Kota Tangerang 4.2 Deskripsi Data
.......................... 85
.......................... 89
...................................................................................... 90
4.2.1 Data Informan Penelitian
.................................................. 91
4.2.2 Daftar Nama Informan
.................................................. 93
4.3 Analisis Hasil Penelitian .......................................................................... 95 4.3.1 Menetapkan Standar (Standards)
...................................... 96
4.3.2 Pengukuran (Measurement)
.................................... 107
4.3.3 Membandingkan (Compare)
.................................... 122
4.3.4 Melakukan Tindakan (Action)
.................................... 136
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
............................................................ 148
4.4.1 Menetapkan Standar (Standards)
.................................... 149
4.4.2 Pengukuran (Measurement)
.................................... 153
4.4.3 Membandingkan (Compare)
.................................... 157
4.4.4 Melakukan Tindakan (Action)
.................................... 159
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan
.................................................................................... 164
5.2 Saran
.................................................................................... 166
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1
Keterangan Pasar Milik PD Pasar Kota Tangerang .............. 6
Tabel 3.1
Pedoman Wawancara .............................................................. 58
Tabel 3.2
Daftar Informan
.............................................................. 62
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
.............................................................. 69
Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Pasar Bandeng ...................................... 88
Tabel 4.2
Kode Penelitian
Tabel 4.3
Kodefikasi Informan Penelitian
Tabel 4.4
Daftar Harga Renovasi Pasar Bandeng
Tabel 4.5
Matriks Hasil Penelitian
.............................................................. 91 ...................................... 93 ........................ 127
................................................ 163
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1
Tipe-tipe Pengawasan ............................................................. 30
Gambar 2.2
Proses Pengawasan
Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran ............................................................. 48
Gambar 3.1
Teknik Analisis Data ............................................................. 66
Gambar 4.1
Peta Kota Tangerang ............................................................. 71
Gambar 4.2
Pasar Bandeng
............................................................. 34
............................................................. 86
DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 1.1
Struktur Organisasi Pasar Kota Tangerang
.......................... 14
Bagan 4.1
Struktur Organisasi PD Pasar Kota Tangerang
Bagan 4.2
Struktur Organisasi Pasar Kota Tangerang
.............. 83
.......................... 88
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I
Surat Ijin Penelitian
LAMPIRAN II
Member Check
LAMPIRAN III
Matriks Hasil Penelitian
LAMPIRAN IV
Data Pendukung Penelitian
LAMPIRAN V
Dokumentasi Penelitian
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Pasar adalah sebagai suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu
untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Syarat-syarat terbentuknya pasar antara lain, adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar menjadi tujuan utama masyarakat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai kebutuhan pokok tersedia di pasar, baik berupa bahan pangan maupun sandang yang dijual secara grosir dan ritel (Kotler & Keller, 2012:8). Peranan pasar terbagi untuk produsen, konsumen, dan pemerintah. Peran pasar bagi produsen yaitu sebagai tempat untuk mempromosikan barang, menjual hasil produksi, memperoleh bahan produksi. Peran pasar bagi konsumen yaitu untuk memudahkan konsumen mendapat barang kebutuhan dan sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Peran pasar bagi pemerintah yaitu sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan daerah. Kegunaan pasar konkret dalam kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain merupakan tempat menjual hasil produksi yang dihasilkan masyarakat, menjadi tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung, menjadi tempat transaksi jual beli barang atau jasa, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu
1
2
menciptakan lapangan kerja, membantu meningkatkan pendapatan daerah (Robert S. Pyndick, 2007:152). Pasar mempunyai beberapa fungsi antara lain, fungsi disribusi, yaitu untuk mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Fungsi pembentukan harga, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi, yaitu sebagai sarana paling tepat untuk ajang promosi. Dalam pengklasifikasiannya, pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia. Pasar tradisional biasanya terhubung dengan toko-toko kecil di dusun-dusun sebagai tempat kulakan. Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar serta ditandai dengan adanya transaksi. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pasar tradisional mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya antara lain, lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang meunjukkan sikap
3
keakraban antara penjual dan pembeli. Di dalam pasar tradisional, tawarmenawar harga adalah wujud transaksi interaktif yang sering dilakukan. Harga di pasar tradisional merupakan hasil kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Informasi mengenai harga dagangan merupakan sebuah komponen penting di pasar tradisional. Sistem jual beli yang terjadi merupakan sebuah sistem transaksi yang interaktif yang tidak dapat ditemui di pasar modern. Fleksibilitas dalam pasar tradisional tidak hanya dalam masalah harga. Para pedagang pun relatif fleksibel dalam melakukan kegiatannya, baik pada sisi waktu, kegiatan, maupun tempat. Hal ini menjadi salah satu pendongkrak perekonomian kalangan menengah ke bawah. Saat bangsa sedang di landa kritis ekonomi, pasar tradisional terbukti menjadi salah satu katup penyelamat ekonomi kerakyatan. Bila diatur dengan baik pasar tradisioanal sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD pemerintah daerah. Kelemahannya antara lain, kumuh dan kotornya lokasi pasar, banyaknya produk yang mayoritas diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menggunakan bahan kimia yang tidak seharusnya dipakai, cara pengemasan yang kurang dilirik oleh konsumen. Selain itu, pedagang juga harus berjuang menghadapi pungutan, baik resmi maupun ilegal. Gambaran yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilatar belakangi oleh perilaku dari padagang pasar, pengunjung, atau pembeli dan pengelola pasar. Gambaran negatif terhadap pasar tradisional mengakibatkan sebagian pada pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain yang mudah dijangkau seperti pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang lebih mudah dijangkau.
4
Pasar modern adalah pasar yang pelayanannya dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Kelebihan dari pasar modern ini adalah memiliki sirkulasi pengunjung yang teratur, ventilasi dan sanitasi yang baik, kapasitas parkir yang memadai dan keamanan yang terjamin. Pasar modern ini juga menyediakan fasilitas penunjang aktivitas pasar seperti mushola, ATM center, toilet, tempat cuci dan pemotongan. Sedangkan kelemahannya yaitu pada praktik jual beli yang tidak melakukan kontrak langsung antara penjual dan pembeli (https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar).
Dengan berjalannya waktu, peran pasar tradisional terlihat terus menurun. Selain itu peran pasar tradisional skala kecil menengah di perkotan terancam hadirnya pedagang keliling dan warung di perkampungan. Pada sisi lain, kehadiran mereka adalah solusi yang jitu bagi kalangan menengah kebawah untuk belanja harian tanpa harus ke pasar. Sehingga menghemat biaya transportasi. Akibatnya akan terdapat beberapa pasar tradisional yang tutup karena kehilangan fungsinya. Hilangnya pasar tradisional yang berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian perdesaan dengan perkotaan, dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Di Indonesia, pangsa pasar dan kinerja pasar tradisional mengalami penurunan, sementara pasar modern mengalami peningkatan karena banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk mendirikan pasar-pasar modern. Hal ini menyebabkan pasar tradisional kurang diminati. Selain karena pasar modern, penurunan pangsa pasar tradisional juga disebabkan oleh banyak faktor lainnya, antara lain kondisi pasar yang memperihatinkan, desain dan tampilan pasar serta atmosfer, tata ruang, tata
5
letak, dan lemahnya daya saing para kegiatan tradisional. Karena munculnya berbagai macam pasar modern yang memiliki fasilitas lebih menarik dan nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional, akhirnya tidak sedikit masyarakat yang mulai berpaling dari pasar tradisional ke pasar modern. (Leksono, 2007:55). Pasar-pasar tradisional dan pasar modern rata-rata mempunyai spesifikasi barang dagangan yang hampir sama sehingga berpeluang mengakibatkan terjadi persaingan diantara dua pasar tersebut. Jika dibiarkan persaingan bebas antara kedua pasar tersebut dapat menggeser keberadaan pasar tradisional. Dari banyak sisi, pasar tradisional tidak lebih baik dari pasar modern, apalagi karakter masyarakat saat ini lebih menyukai tempat belanja yang nyaman dan efisien dan hal inilah yang ditawarkan oleh pasar modern. Pasar tradisional tidak memiliki dua hal tersebut karena keterbatasan modal. Dan hal inilah yang harus dijembatani pemerintah. Kebijakan revitalisasi pasar adalah cara yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ini. Pada kota-kota besar trend
yang mengakibatkan menurunnya
perkembangan pasar tradisional semakin menjadi perhatian. Salah satu kota yang memiliki masalah tersebut adalah Kota Tangerang. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di kota berjuluk “kota 1000 industri” ini terlihat sangat dinamis. Di sektor perdagangan pun terlihat gairah investasi dan transaksi yang terus menggeliat. Namun, di tengah gemerlapnya semua itu, Pemkot Tangerang tidak melupakan arti penting pasar tradisional sebagai roda utama perekonomian sebagian besar warganya.
6
Pengelolaan pasar pada saat dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pariwisata dan Dunia Usaha tidak sesuai lagi karena adanya persaingan global dan seiring dengan perkembangan Kota Tangerang maka Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2003 membentuk PD Pasar Kota Tangerang sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan PD Pasar dan mulai beroperasi pada tanggal 10 April 2004.
Dengan adanya PD Pasar Kota Tangerang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas Pasar Tradisional di Kota Tangerang. PD Pasar Kota Tangerang dibentuk untuk mengelola pasar tradisional dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar. Jumlah, lokasi, kondisi, dan status pasar-pasar yang sudah sejak lama ada dan diberikan kewenangannya kepada PD Pasar Kota Tangerang adalah sbb: Tabel 1.1 Keterangan Pasar Milik PD Pasar Kota Tangerang LUAS NO
NAMA PASAR
KONDISI LAHAN 240,680 m2
1
Pasar Anyar
Baik
2
Pasar Bandeng
4,550 mw
Rusak berat
3
Pasar Gerendeng
1,886 m2
Kumuh
4
Pasar Jatiuwung
1,500 m2
Cukup
5
Pasar Malabar
4,120 m2
Rusak
6
Pasar Poris
2.000 m2
Kumuh
7
Pasar Ramadhani
3,500 m2
Kumuh
(Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, 2011.)
7
Melihat besarnya peran dan fungsi pasar-pasar tradisional tersebut, Pemerintah Kota Tangerang pun memiliki sejumlah program untuk meningkatkan mutu fisik dan pelayanan pasar-pasar tradisionalnya. Salah satunya adalah program revitalisasi pasar yang sudah rutin dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Dilaporkan, Tahun 2012 lalu Pemerintah Kota Tangerang menyiapkan dana sebesar Rp 17.500.000.000,- untuk merevitalisasi sejumlah pasar tradisional yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang (http://pdpasarkotatangerang.blogspot.co.id/2013/10/revitalisasi-pasartradisional-di-kota.html). Pengertian dari revitalisasi bisa berarti proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usahausaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Terdapat beberapa pasar tradisional di Kota Tangerang yang mendapat perhatian dan telah di revitalisasi. Salah satu pasar tradisional yang telah direvitalisasi adalah Pasar Bandeng yang beralamat di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Karawaci Baru, Kota Tangerang. Kondisi Pasar Bandeng sebelum direvitalisasi terbilang sangat memperihatinkan, yakni kondisi pasar yang kumuh seperti perkampungan, dijadikan tempat tinggal oleh oknum-oknum preman, dan disinyalir menjadi sarang kriminal. Begitu pula dengan kondisi bangunan yang sesuai dengan keterangan kondisi pada data PD Pasar Kota Tangerang menyatakan rusak berat. Revitalisasi Pasar Bandeng mulai dilakukan pada Bulan Maret 2012 dan selesai pada Bulan Juni 2013. Pembangunan Pasar Bandeng ini menelan
8
biaya sebesar Rp 16.000.000.000,- dan terlaksana atas kerjasama dalam perjanjian MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PT Bangun Bina Persada. Terkait kerja sama pengelolaan, pihak ke tiga akan diberikan hak pengelolaan pasar selama 5 tahun. Pendapatan yang masuk ke dalam Perusahaan Daerah Pasar Bandeng antara lain dari bagi hasil jual beli kios sebesar 70% : 30%, dan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan kotribusi sebesar 70% : 30%, serta diberikannya kotribusi sebesar Rp 20.000.000,-/bulan. Dengan dikelolanya Pasar Bandeng oleh pihak swasta, diharapkan bisa memberikan kontibusi yang besar terhadap PAD Kota Tangerang. Selain itu juga dapat menjadi percontohan untuk pasar-pasar tradisional lain di Kota Tangerang. Revitalisasi ini bertujuan untuk memberikan kesan nyaman dan aman kepada pembeli maupun penjual. Kini Pasar Bandeng berdiri dengan bangunan pasar seluas 4.500 m2 dan total kios sebanyak 401 kios. Revitalisasi ini telah merubah kondisi pasar menjadi lebih bersih dan tertata rapi. Pasar ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti mushola, kantor unit pasar, kantor koppas, bank, pos keamanan dan parkir, kantor pemasaran, gardu listrik, PJU di lingkungan pasar, area bongkar-muat barang, area parkir, TPS, fire hydrant, rambu lalulintas, MCK, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun
demikian,
revitalisasi
pasar
tidak otomatis mendorong
peningkatan pembeli. Di balik pembangunan fisik yang telah dibaharui, terdapat masalah yang timbul pada pasar tersebut. Bahkan dalam jangka pendek, revitalisasi pasar membuat orang kehilangan pelanggan karena untuk sementara pasar dilakukan penataan. Pada tahun kedua setelah pembangunan,
9
tingkat pengunjung dan pedagang di Pasar Bandeng semakin menurun sehingga kebijakan kontribusi kepada Perusahaan Daerah Pasar Bandeng diturunkan menjadi Rp 13.000.000,-/bulan dari yang seharusnya kontribusi tersebut naik setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan proses pemulihan untuk menarik kembali pelanggan pasar yang lama (Wawancara dengan Kepala Pasar, Februari 2015). Dari ke-7 pasar tradisional milik Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang,
diketahui
bahwa
kondisi
Pasar
Bandeng
yang
paling
memprihatinkan yaitu dengan kategori rusak berat sehingga pada tahun 2012 PD Pasar Kota Tangerang merevitalisasi Pasar Bandeng. Namun, setelah pasar direvitalisasi kondisinya semakin sepi pengunjung dan pendapatannya pun semakin menurun sehingga kondisi Pasar Bandeng yang sekarang adalah pasar yang memiliki bangunan yang terbaik dan fasilitas yang terlengkap dibandingkan Pasar Tradisional milik PD Pasar Kota Tangerang lainnya namun menjadi pasar yang paling sepi pengunjung bahkan dibandingkan dengan kondisi sebelum revitalisasi yang lebih ramai pengunjung, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan peneliti menulis penelitian yang memilih tempat di Pasar Bandeng sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan pengamatan awal penulis, kenyataan yang dijumpai di Pasar Bandeng Kota Tangerang dengan kompleksitas masalah yang terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan pelayanan pasar, terdapat penyimpangan yang merupakan masalah pengawasan dan harus dilakukan perbaikan oleh PD Pasar Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
10
Pertama, kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha pasar terutama investor. Pada Pasar Bandeng, masih terdapat banyak kios yang kosong terutama di lantai dua, hal ini dikarenakan harga sewa yang mahal yang disebabkan oleh penjualan dari pihak ketiga. Walaupun kios yang berada di pasar ini tersedia dengan keadaan yang baik tetapi ternyata banyak pedagang yang mengaku bahwa harga kios yang disewakan atau dijual dengan harga yang mahal karena banyak kios dan toko yang diinvestasikan oleh masyarakat, bukan untuk membuka usaha dagang sehingga penyewa mendapat harga yang lebih mahal daripada harga asli. Berdasarkan pernyataan administrasi keuangan pihak pengelola pasar, perbedaan harga antara daftar harga asli dengan harga yang diberikan oleh investor ada yang mencapai 50%. Seperti contohnya kios yang berukuran 3x2 M mempunyai harga jual dari pihak pengelola sebesar Rp 118.000.000,- termasuk PPN 10% dan para investor menjual kembali pada pedagang dengan kisaran harga Rp 225.000.000 – Rp 250.000.000. Dari hasil observasi dan data yang diberikan oleh pihak PD Pasar Bandeng, terdapat 7 jenis tempat pedagang untuk dibeli atau disewa oleh pedagang yaitu los yang berbentuk meja keramik, counter yang berbentuk tempat setengah lingkaran, 3 kios dengan ukuran yang berbeda-beda, kios mamin (makanan dan minuman), dan kios KBT (kios bawah tangga). Semua jenis tempat mempunyai ukuran yang berbeda-beda berdasarkan tanah dan huk. Semua jenis tempat dagang tersebut tersusun dengan bangunan rapi yaitu kios berada di sisi pinggir bangunan pasar, los berada di tengah pasar pada lantai 1, counter berada di tengah pasar pada lantai 2, kios mamin berada di luar area bangunan pasar yaitu dibawah kantor pengelola demi mencegah adanya
11
kebakaran yang disebabkan oleh dapur, dan kios KBT yang berada di setiap bawah tangga pada area bangunan pasar. Dari semua itu, bangunan yang paling banyak kosong adalah kios terutama pada lantai dua. Hal yang disebabkan dari banyaknya kios yang kosong di Pasar Bandeng berdampak pada sepinya pengunjung pasar dan menurunnya pemasukan kepada PD Pasar Kota Tangerang. Mayoritas pengunjung adalah hanya masyarakat di perumahan sekitar pasar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar, terdapat pernyataan bahwa masyarakat banyak yang memilih pergi ke pasar lain yang lebih ramai dengan alasan pasar lain mempunyai barang yang lebih lengkap dibandingkan Pasar Bandeng. Bahkan terdapat beberapa pedagang pasar bandeng yang tidak rutin berjualan maupun yang menutup usaha dagangannya dikarenakan kerugian yang didapat oleh pedagang atas sepinya pengunjung pasar. Sepinya pengunjung juga berdampak pada pemasukan pendapatan bagi pihak pengelola Pasar Bandeng sehingga tidak dapat mencapai target kebijakan kontribusi yang seharusnya diberikan kepada PD Pasar yaitu sebesar Rp 20.000.000,- menjadi diturunkan pada tahun ke-2 setelah revitalisasi sebesar Rp 13.000.000,-. Hal ini berdampak kerugian bagi PD Pasar Bandeng Kota Tangerang karena pada ketentuan awal, besaran kontribusi untuk PD Pasar Bandeng seharusnya naik setiap tahunnya. Dalam hal ini, PD Pasar pernah mengadakan sekali pertemuan bersama para inverstor yaitu pada tahun pertama revitalisasi untuk melakukan himbauan supaya para investor dapat mempertimbangkan harga jual atau sewa demi keberlangsungan pasar tetapi hingga saat ini himbauan tersebut belum membuahkan hasil dan smpai sekarang belum diadakan lagi pertemuan
12
bersama investor. PD Pasar juga belum memberikan peringatan dan sanksi kepada para pedagang dan investor yang telah lama bahkan bertahun-tahun menutup kiosnya sebagaimana sanksi yang tertulis di Peraturan Daerah Kota Tangerang No 6 Tahun 2005 Pasal 10 yaitu sanksi ditutup dan disegelnya tempat berjualan selama-lamanya 3 bulan berturut-turut, dikenakan denda 100% tiap keterlambatan 1 bulan membayar biaya jasa pengelolaan dan ijin pemakai Tempat Berjualan dicabut apabila keterlambatan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, pemutusan aliran listrik dan air diputus. Kedua, belum dilakukannya tindak lanjut dari hasil pengawasan mengenai pelanggaran atas kewajiban dan larangan pedagang sesuai peraturan yang ada. Melalui pengawasan yang dilakukan, terdapat beberapa pedagang di Pasar Bandeng yang terbukti melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain, menempati los tempat berjualan dengan tidak sesuai aturan yang ada, menambah dan memperluas tempat usahanya, tidak memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah, tidak memenuhi pembayaran pungutan pada waktunya. Masih terdapat keterangan nama los yang tercantum di jalan dalam pasar yang tidak sesuai dengan barang yang dijual di tempat tersebut. Pada saat pasar mempunyai bangunan yang baru, pedagang di dalamnya berjualan dengan sesuai aturan, tetapi kondisi seperti itu tidak berjalan lama karena para pedagang mengaku merasa kehilangan konsumen. Hal ini terjadi karena pada awalnya masih terdapat pedagang yang berjumlah sedikit sehingga pedagang memilih berjualan di los yang berdekatan dengan los yang telah terisi agar tidak kehilangan pelanggan.
Selain itu terdapat
juga pemilik kios
yang
13
memperbolehkan pedagang menyewa kios dengan menjual dagangan yang berbeda dengan keterangan kios. Pada akhirnya pedagang baru yang ingin mengisi sesuai dengan aturan los tidak mendapat tempat karena sudah terisi oleh pedagang lain. Selain itu, pedagang los terutama pada los sayur tidak hanya berjualan di meja keramik yang telah disediakan, melainkan menambah peti atau meja tambahan untuk memperbanyak produk dagang walaupun telah terdapat aturan ambang toleransi dengan batasan keramik berwarna yang tetap saja dilanggar oleh pedagang tersebut. Kebersihan yang kurang diperhatikan oleh pedagang yang diakibatkan oleh bercampurnya sampah antara sayur dengan daging atau yang lainnya di pinggir jalan membuat kurang nyamannya jalan bagi pengunjung. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola Pasar Bandeng, mereka menyatakan bahwa hal tersebut telah diketahui oleh pihaknya maupun Kepala Pasar dan mereka menyadari hal tersebut memang menimbulkan penyimpangan,
tetapi
pada
akhirnya
pihak
pengelola
membiarkan
ketidakteraturan tersebut demi meningkatkan pendapatan pedagang dan kondisi pasar yang tidak memungkinkan untuk teratur. Namun sesuai dengan peraturan yang ada, seharusnya PD Pasar mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan kepada para pedagang, pelaku usaha, dan warga masyarakat pengguna pasar mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Selain itu, harus menegakkan peraturan berupa sanksi ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 sesuai dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan pemakai tempat usaha. Hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pengawasan yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.
14
Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia di PD Pasar Bandeng. Pada Pasar Bandeng, Kepala Pasar adalah satu-satunya orang yang bekerja untuk menangani segala permasalahan yang ada di Pasar. Kepala Pasar juga berperan sebagai pengawas atau kepanjangan tangan dari PD Pasar Kota Tangerang yang diberikan wewenang untuk mengawas dan mengevaluasi serta memberika laporan kepada PD Pasar Kota Tangerang mengenai masing-masing pasar. Namun sesuai aturan yang ada seharusnya Pasar Kota Tangerang mempunya struktur organisasi sebagai berikut: Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pasar Kota Tangerang KepalaPasar
Subag Administrasi & Keuangan
Urusan Kebersihan
Urusan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan
Petugas Psapon
Petugas Satuan Pengamanan, ketertiban, dan keamanan
Pada Pasar lainnya di Kota Tangerang terdapat PD Pasar masing-masing yang mempunyai staff sesuai dengan struktur tersebut. Dengan kurangnya SDM di Pasar Bandeng, peran pengawasan untuk mengupayakan perbaikan perilaku pedagang menjadi terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh karena Kepala Pasar harus bekerja sendiri untuk menghandle seluruh tanggung jawab dalam
15
organisasi pasar, tidak adanya koordinasi dalam organisasi pasar itu sendiri, dan kurangnya kemampuan/kompetensi Kepala Pasar. Keempat, tidak adanya SOP (Standar Operating Procedur) sebagai acuan atau buku panduan dalam melakukan pengawasan untuk Kepala Pasar. Dalam melakukan perannya sebagai pengawas, Kepala Pasar Bandeng tidak memiliki standar yang baku untuk melakukan pengawasan sistematis sesuai dengan prosedur. Namun, pada wawancara yang dilakukan peneliti, Kepala Pasar Bandeng menyatakan bahwa ia mengetahui bagaimana alur pengawasan pasar itu sendiri, yakni perannya mengawasi keadaan pasar dari mulai fisik hingga pelaku usaha, selanjutnya menilai apa yang menjadi permasalahan atau menemukan pelanggaran, kemudian membuat laporan kepada PD Pasar Kota Tangerang untuk ditindaklanjuti langsung oleh PD Pasar Kota Tangerang maupun dengan memberikan surat teguran untuk pihak pengelola/pihak swasta agar melakukan tindakan perbaikan. Kepala Pasar Bandeng menyatakan bahwa pihak
pengelola
tidak
mempunyai
inisiatif
untuk
melihat
langsung
permasalahan yang ada atau pelanggaran yang ada di dalam pasar maupun memberikan tindakan korektif untuk perbaikan. Bagaimanapun kemampuan yang dimiliki oleh Kepala Pasar dalam melakukan pengawasan akan lebih baik bila mempunyai SOP dimana kinerjanya dapat diukur dan dapat menciptakan manajemen yang baik, serta dapat dilakukan penerapan sanksi yang tegas. Kelima, lambatnya penangangan atas keluhan pedagang. Beberapa pedagang mengaku bahwa seringkali keluhan yang mereka sampaikan tidak mendapat respon yang cepat dari pihak pengelola maupun pd pasar. Pedagang juga menyatakan bahwa jarang dilakukannya musyawarah antara pedagang
16
dengan pihak pengelola maupun pd pasar, padahal seringkali pedagang mengharapkan hal tersebut dilakukan demi kemajuan pedagang maupun pasar. Keluhan pedagang biasanya disampaikan kepada Kepala Pasar saat berada di lapangan. Keluhan tersebut antara lain, 1) bagian-bagian fisik pasar yang telah rusak seperti atap yang bocor, pagar yang roboh, dan pintu masuk yang kurang yang membuat beberapa pedagang kehilangan konsumen, 2) harga kios yang terbilang mahal karena investor, 3) sepinya pengunjung pasar terutama pada lantai dua, 4) berkurangnya petugas kebersihan yang berdampak menurunnya kebersihan lingkungan pasar. Kepala Pasar sendiri menyatakan bahwa setiap keluhan dari pedagang selalu ia pertimbangkan dan dilaporkan kepada PD Pasar Kota Tangerang, hanya saja untuk hal-hal yang berkaitan dengan fisik pasar maupun pengelolaan pasar harus sepenuhnya tanggung jawab pihak pengelola untuk menindaklanjuti dan seringkali hal tersebut dilakukan dengan waktu yang lama sekalipun telah mendapat surat teguran dari pihak PD Pasar Kota Tangerang.
1.2
Indentifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan
permasalahan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 1. Kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha pasar terutama investor.
17
2. Belum dilakukannya tindak lanjut dari hasil pengawasan mengenai pelanggaran atas kewajiban dan larangan pedagang sesuai peraturan yang ada. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia di PD Pasar Bandeng. 4. Tidak adanya SOP (Standar Operating Procedur) sebagai acuan atau buku panduan dalam melakukan pengawasan untuk Kepala Pasar. 5. Lambatnya penangangan atas keluhan pedagang pasar. 1.3
Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar peneliti lebih
fokus terhadap permasalahan secara mendalam, dalam hal ini peneliti membatasi pada ruang lingkup permasalahan yang difokuskan kepada “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. 1.4
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui “Bagaimana Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang”. 1.5
Manfaat Penelitian
1.5.1
Manfaat Teoritis Untuk
menambah
khasanah
dalam
ilmu
pengetahuan
terkait
pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya pada teori manajemen dan pengawasan. Selain itu, diharapkan penelitian ini
18
bermanfaat sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengawasan Pasar Tradisional. 1.5.2
Manfaat Praktis Bagi Pemerintah Kota Tangerang, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang dan PD Pasar Bandeng Kota Tangerang diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui masukan yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Tangerang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini
yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”, tersusun atas sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari latar belakang yang menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif.
19
Selanjutnya identifikasi masalah, dalam hal ini identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema/topik/judul penelitian atau masalah. Kemudian terdapat juga kegunaan penelitian yang akan diteliti, dan yang terakhir yaitu sistematika penelitian yang menjelaskan dari bab per bab yang ada dalam penelitian. menjelaskan tentang latar belakang yang menerangkan secara jelas mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti dalam penelitian penelitian tersebut, lalu identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II DESKRIPSI TEORI Bab ini akan membahas mengenai teori-teori relevan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui kesamaan atau perbedaan dari masing-masing penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kerangka teori menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan penelitian sementara. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Ruang lingkup penelitian dan lokasi dilakukannya penelitian. Definisi variabel penelitian yang menjelaskan mengenai variabel penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data. Informan penelitian menjelaskan orang-orang yang terkait
20
dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengolahan dan uji keabsahan data yang menjelaskan tentang teknik dan rasionalisasinya. Serta tentang jadwal yang memaparkan waktu penelitian ini dilakukan. BAB IV HASIL PENELITIAN Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas. Kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan sebagaimana dengan penggunaan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya
data yang sudah dianalisis, peneliti uji validitas dengan
menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan pelaksanaan penelitian, terutama untuk penelitian eksperimen dan ketebatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi obyek penelitian. BAB V PENUTUP Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara praktis agar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.
21
DAFTAR PUSTAKA Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan literatur yang mutakhir. LAMPIRAN Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk menunjang penyususnan skripsi, seperti lampiran tabel-tabel, lampiran grafik, instrumen penelitian, lampiran dokumentasi, riwayat hidup peneliti, dll.
BAB II DESKRPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori Teori digunakan agar peneliti dapat menemukan cara yang mudah untuk mengelola sumber daya sewaktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan serta yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, teori yang digunakan yaitu pengertian Pasar, pengertian Perusahan Daerah (PD) Pasar, dan pengertian Pengawasan. 2.1.1 Pengertian Pasar Pengertian Pasar sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres-RI) Nomor 112 Tahun 2007 adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Lebih lanjut Perpres-RI tersebut mendefinisikan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar. 22
23
Pengertian Pasar menurut Perda Kota Tangerang No. 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar adalah sebagai berikut: “Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemeritah Kota Tangerang sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa, baik berupa Pasar Tradisional, Pasar Induk maupun Pasar Modern.” Sedangkan Pasar Tradisional adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dan dalam penentuan harga terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar bisa dibedakan berdasarkan tujuan pembeliannya menjadi dua macam, yaitu pasar konsumen akhir dan pasar organisasional (pasar bisnis). Pasar konsumen akhir terdiri atas setiap individu dan rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi langsung. Perilaku pasar konsumen dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni budaya (kultur, sub kultur, dan kelas sosial), sosial (kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status), pribadi (usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri), dan psikologis (motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan dan pendirian). Sementara itu, pasar organisasional atau sering disebut pula pasar antara (pasar produsen) terdiri atas organisasi, pemakai industri, pedagang, pemerintah, dan lembaga non-profiit yang tujuan pembeliannya adalah untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi produk akhir; dijual kembali; disewakan atau dipasok kepada pihak lain, baik untuk kepentingan meraih laba ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
24
Berdasarkan pengertian pasar di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli yang berbentuk bangunan dan dalam pelaksanaannya mempunya peraturan yang harus dipatuhi. 2.1.2 Pengertian Perusahaan Daerah Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar), PT Bank Jateng, PT Bank DKI. Pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk: 1.
Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut
2.
Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai
badan
hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah. Perusahaan
daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat : a)
Memberi jasa
b)
Menyelenggarakan kemanfaatan umum
c)
Memupuk pendapatan.
Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan
25
mengutamakan industrilisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Undang–Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah: Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan Daerah dalam menuaikan tugasnya selalu meperhatikan daya guna yang sebesar–besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khusunya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuh kebutuhan rakyat dengan mengutamakan indutrialisasi dan ketentraman serta kesenganan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual. Sebagai contoh yang harusnya diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah dapat disebutkan Perusahaan Air Minum, Perusahaan Tanah untuk Pembangunan perumahan, Perusahaan Pasar, Perusahaan Pembangunan Perumahan Rakyat.
2.1.3 Pengertian Pengawasan Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa
26
tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku. (LAN RI, 1997:159) George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam bukunya “Dasar–Dasar Manajemen” (2009:163) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses mengevaluasikan pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan serta mengambil tindakan yang perlu. Harold Koontz & Cyrill O’Donnell (Silalahi 1992:175), memberikan definisi pengawasan adalah suatu pengukuran dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menjamin agar apa yang terjadi ada kesesuaian dengan rencana. Herbert G. Hicks (Silalahi 1992:175), mengemukakan bahwa pengawasan itu berkaitan dengan pembandingan antara kejadian-kejadian dengan rencana dan mengadakan koreksi seperlunya apabila terjadi penyimpangan dari rencana. Pengawasan menurut Newman yang dikutip oleh Manullang adalah “Controlling is assurance that the performance conform to plan”. Yang artinya pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah “keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengawasan diselenggarakan pada waktu kegiatan operasional
27
sedang berlangsung. Berarti: (a) orientasi waktu pelaksanaan pengawasan adalah sekarang; (b) sasaran pengawasan terbatas pada keterkaitannya dengan rencana; (c) sifat pengawasan pada dasarnya adalah prefentif. (Siagian, 2007:258) Handoko (1986:359) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Siagian (2005:125) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan: “Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganpenyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.” Handayaningrat
(1990:21)
mengatakan
bahwa
pengawasan
dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana (“Seeing that the operating result conform as nearly as possible to the plan”).
28
John F. Mee dalam bukunya Management thought in a Dynamic Economy menyatakan pengawasan adalah (controlling) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Handayaningrat, 1990:26). Pengertian pengawasan menurut peneliti yaitu pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan hingga pengoreksian dari suatu organisasi pada suatu proses pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan demi tercapainya tujuan. 2.1.4 Manfaat Pengawasan Manfaat terpenting dari pengawasan adalah: (a) tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada, (b) dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif, (c) pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional, (d) langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan dan (e) tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. (Siagian, 2007:261) 2.1.5 Tujuan Pengawasan Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya
29
penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Oleh karna itulah, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutannya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. (Manullang, 2004:174) Beberapa tujuan pengawasan administrasi kantor menurut Odgers (2005) adalah: 1. meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi kinerjanya; 2. meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan
pekerjaan
yang
tidak
perlu
atau
mengurangi
penyalahgunaan alat atau bahan; 3. menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai; 4. mengoordinasikan beberapa elemen tugas atau program
yang
dijalankan; 5. meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. (Sukoco, 2007:129)
30
Hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan, untuk: 1. menghentikan
atau
meniadakan
kesalahan,
penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-tertiban. 2. Mencegah
terulangnya
kembali
kesalahan,
penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-tertiban tersebut. 3. Mencari cara-cara yang lebih atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi. (LAN RI, 1997:159) 2.1.6 Tipe-tipe Pengawasan Dalam Handoko (2003:361) terdapat tiga tipe pengawasan, yaitu 1) pengawasan pendahuluan, 2) pengawasan “concurrent”, dan 3) pengawasan umpan balik. Gambar 2.1 Kegiatan Belum Dilaksanakan
Kegiatan Sedang Dilaksanakan
Kegiatan Telah Dilaksanakan
Feedforward Control
Concurrent Control
Feedback Control
Sumber: (Handoko, 2003:361)
Pengawasan
Pendahuluan
(Feedforward
Control).
Pengawasan
pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap
31
kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control), atau pengawasan ini sering disebut pengawasan “YaTidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa lanjutkan, atau menjadi semacam peralatan
“double-check” yang lebih menjamin ketepatan
pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan umpan balik (Feedback Control). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Menurut
Lembaga
Administrasi
Negara
dalam
buku
“Sistem
Administrasi Negara Republik Indonesia”, pengawasan dapat dibedakan menurut:
32
1) Subyek yang melakukan pengawasan Berdasarkan subyek yang melakukan pengawasan, terdapat 4 macam pengawasan, antara lain: a) Pengawasan Melekat (Waskat), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya. b) Pengawasan
Fungsional
(Wasnal),
yaitu
pengawasan
yang
dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. c) Pengawasan Legislatif (Wasleg), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Pengawasan ini merupakan pengawasan politik (Waspol). d) Pengawasan Masyarakat (Wasmas), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa. 2) Cara pelaksanaan pengawasan Berdasarkan faktor ini, dapat dibedakan antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. a) Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan di tempat
kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi
dan pemeriksaan. b) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari
33
pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. 3) Waktu pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan
yang
dilakukan
sebelum
kegiatan
dimulai.
Pengawasan ini antara lain dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan
dan
persetujuan
anggarannya,
Petunjuk
rencana
Operasional
kerja
(PO),
dan
rencana
persetujuan
atas
rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat/instansi yang lebih rencah. b) Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harus dicapai dalam waktu selanjutnya. c) Pengawasan dilaksanakan.
yang
dilakukan
Pengawasan
ini
sesudah
pekerjaan
dilakukan
dengan
selesai cara
membandingkan antara rencana dan hasil. 2.1.7 Proses Pengawasan Dalam Handoko (2003:362) proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah), yaitu: 1) penetapan standar pelaksanaan, 2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan - penyimpangan, dan 5) pengambilan tindakan koreksi bila perlu.
34
Gambar 2.2 Proses Pengawasan
Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Penetapan Standart Pelaksanaan
Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Perbandingan dengan standar evaluasi
Pengambilan tindakan koreksi bila perlu Tindakan Koreksi
Sumber: (Handoko, 2003:362) Tahap
pertama
dalam
pengawasan
adalah
penetapan
standar
pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (marketshare), marjin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi. Tiga bentuk standar yang umum (Handoko, 2003:364) adalah: 1. Standar-standar phisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk.
35
2. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. 3. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu waktu Tahap kedua dalam pengawasan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur – setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk apa? (what form) pengukuran akan dilakukan – laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon? Siapa (who) yang akan terlibat? Manajer? Staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para karyawan. Tahap ketiga dalam pengawasan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: 1. pengamatan (observasi); 2. laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan;
36
3. metoda-metoda otomatis dan 4. inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel. Tahap keempat dalam pengawasan yaitu pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standard yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Tahap kelima dalam pengawasan yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. 2.1.8 Prinsip-prinsip Pengawasan Prinsip-prinsip pengawasan dalam buku “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia” adalah sebagai berikut: 1. Obyektif dan Menghasilkan Fakta Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus menemukan fakta-fakta tentang
pelaksanaan
pekerjaan
dan
berbagai
mempengaruhinya. 2. Pengawasan Berpedoman pada Kebijakan yang Berlaku
faktor
yang
37
Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercantum dalam: a) Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan b) Rencana kerja yang telah ditentukan c) Pedoman kerja yang telah digariskan d) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 3. Preventif Pengawasan harus bersifat mencegah sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan,
berkembang
dan
terulangnya
kesalahan-
kesalahan. Oleh karena itu pengawasan harus sudah dilakukan dengan menilai rencana-rencana yang akan dilakukan. 4. Pengawasan bukan Tujuan Pengawasan hendaknya bukan dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 5. Efisiensi Pengawasan harus dilakukan secara efisiensi, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan. 6. Menemukan Apa yang Salah Pengawasan terutama harus ditujukan mencari apa yang salah, penyebab kesalahan, bagaimana sifat kesalahannya.
7. Tindak Lanjut
38
Hasil temuan pengawasan harus diikuti dengan tindak lanjut. Suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut: a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatankegiatan yang harus diawasi b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan c. Fleksibel d. Dapat mereflektir pola organisasi e. Ekonomis f. Dapat dimengerti g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif (LAN RI, 1997:163) 2.1.9 Dimensi Pengawasan Terdapat empat dimensi pengawasan yang diciptakan oleh Robbins and Coulter (2005:460) antara lain, standars, measurements, comparison, dan action. Keempat dimensi pengawasan yang diciptakan Stephen P. Robbins and Mary Coulter ini akan diuraikan sebagai berikut: 1) Menetapkan Standar (Standards) Penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. 2) Pengukuran (Measurement)
39
Pengukuran merupakan proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. 3) Membandingkan (Compare) Membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar. Proses ini akan memungkinkan penyimpanganpenyimpangan antara standar antara standar dengan realisasi, apakah standar dapat tercapai. 4) Melakukan tindakan (Action) Keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Proses Follow-Up atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan dengan merubah standar, ukuran atau norma. 2.1.10 Syarat-syarat Pengawasan yang Efektif Menurut Handayaningrat (1990:151) syarat-syarat pengawasan yang efektif, ialah: 1. pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang 2. pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya 3. pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting
40
4. pengawasan harus objektif 5. pengawasan harus luwes (fleksibel) 6. pengawasan harus hemat 7. pengawasan harus membawa tinakan perbaikan (corrective action) Kemudian Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi manajerial (2005:130) mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Untuk melaksanakan pengawasan diperlukan tersedianya suatu sisteem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan. Penyediaan informasi tidaklah selalu mudah karena agar benar-benar bermanfaat dalam pelaksanaan pengawasan, informasi tersebut bukan saja harus dapat dipercaya, mutakhir, dan terolah dengan rapi, tetapi sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri sebagai berikut : 1.
Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. Dalam teknik pengawasan ada hal-hal yang berlaku bagi semua jenis organisasi, misalnya anggaran yang dialokasikan, standar waktu penyelesaian tugas, standar biaya, serta pemanfaatan sumber daya manusia.
41
2.
Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus mapu mendeteksi deviasi
atau
penyimpangan
yang
mungkin
terjadi
sebelum
penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha deteksi seperti itu harus dilakukan sedini mungkin dan informasi tentang hasil tentang deteksi itu harus segera tiba ditangna manajer secara fungsional bertanggung jawab agar ia segera dapat mengambill tindakan pencegahannya. 3.
Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, manajer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa yang seharusnya didelegasikan kepada orang lain.
4.
Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Terdapat kriteria dalam standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional. Kriteria demikian bermakna apabila para pelaksana mengetahui, memahami dan menerima kriteria tersebut. Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilaksanakan dengan objektif. Dampak positif dari adanya kriteria yang jelas demikian dipandang dari kacamata para bawahan ialah bahwa bagi mereka lebih mudah menerima hasil pengawasan yang dilakukan.
5.
Keluwesan pengawasan. Salah satu konsekuensi adanya rencana yang fleksibel ialah bahwa pengawasan pun harus bersifat fleksibel pula. Fleksibilitas berarti bahwa pelaksanaan pengawasan harus tetap bisa berlangsung meskipun organisasi menghaapi perubahan karena timbulnya keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Dengan demikian
42
penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. 6.
Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam mana tertampung berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi dan jaringan informasi. Semua ini harus diperhatikan dalam pengawasan.
7.
Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakain tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi tinggi pula.
8.
Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Sistem pengawasan dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan berbagai
teknik
untuk
membantu
para
manajer
melakukan
pengawasan seperti dengan menggunakan rumus matematika, baganbagan yang rumit, analisis yang terinci, atau data statistik. Akan tetapi tidak semua manajer memahami terlatih untuk menggunakan teknikteknik canggih tersebut. Bagi yang bertugas selaku pengawas, perlu menentukan teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkannya, dan alat bantu apa yang dikuasainya. 9.
Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Pengawasan yang baik harus menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut.
43
10.
Pengawasan harus bersifat membimbing. Jika telah ditemukan ada yang tidak beres dan siapa yang salah serta telah diketahui pula faktorfaktor penyebabnya. Kelemahan dan kesalahan bawahan hanya bisa dikoreksi apabila manajer yang bersangkutan relatif bebas dari kelemahan dan kesalahan yang sama. Berdasarkan karakteristik diatas dapat diketahui bahwa pengawasan
yang efektif adalah pengawasan yang merefleksikan sifat dari kegiatan yang sedang diselenggarakan, pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan dari adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi agar kesalahan tetrsebut dapat diantisipasi, dan apabila sudah terjadi maka dapat diketahui penyebabnya agar tidak terulang lagi sehingga kegiatan yang dilakukan tepat guna dan tujuan dari perencanaan dapat dicapai. 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber imiah, baik skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal penelitian. Penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai referensi peneliti untuk menganalisis bagaimana penelitian yang peneliti lakukan. Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu, yaitu : Ayu Dwi Purnamasari (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Operasional Pasar Tradisonal Kota Bekasi, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa sejauh mana tingkat efisiensi pengelolaan input dan output, mendeskripsikan
44
perbaikan pasar-pasar Kota Bekasi yang tidak efisien dan mengeksplorasi kendala-kendala dan solusi dalam pengelolaan pasar tradisional dengan studi kasus 9 Pasar Tradisional di Kota Bekasi Tahun 2012. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dari Mumu dan Susilowati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 pasar tradisional di Kota Bekasi belum mencapai efisiensi, dimana input dan output yang digunakan dalam penelitian belum digunakan secara optimal, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan input dan output pada pasar yang belum efisien. Ike Hanisyah (2014) melakukan penelitian tentang Pengawasan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tentang Daerah Wisata Pantai Di Kabupaten Tangerang, Studi Kasus Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila, dan Pantai Tanjung Pasir, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tangerang bukan hanya dalam pelestarian lingkungan daerah pesisir pantai namun pengawasan yang diharapkan untuk mengembangkan daerah wisata pantai di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan Teori Indikator Pengawasan dari Eti. D. Rahayu, yaitu menentukan ukuran (standar), mengadakan penilaian atau pengukuran, melakukan perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan pedoman, mengadakan perbaikan atau pembetulan. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tangerang belum merumuskan ukuran pengawasan atau belum menyusun pedoman buku standar pengawasan tersebut, belum adanya pengawasan atau
45
monitoring ke kawasan wisata pantai secara berkesinambungan yang menyebabkan belum dilakukan aspek penilaian dari pengawasan yang pernah dilakukan, belum dilakukan kembali pengawasan secara khusus untuk memperhatikan kondisi dan situasi wisata pantai sehingga tidak adanya perubahan positif bagi perkembangan wisata Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila, dan Pantai Tanjung Pasit. Yaya Sunarya (2009) melakukan penelitian tentang Pengawasan Dalam Pengelolaan Pertambangan Umum Oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak, Studi Kasus Kawasan Pertambangan di Cikidang Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak di kawasan pertambangan CIkidang Kecamatan Cibeber terhadap kegiatan pertambangan yang ada di Cikidang serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menjadi penambang ilegal. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Pengawasan menurut Djoko Widodo, yaitu pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawasan. Kemudin kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak terhadap kegiatan pertambangan ilegal di kawasan pertambangan Cikidang secara prosedural sudah dilakukan dengan baik, hanya saja dalam penerapan sanksi yang tidak diterapkan dengan tegas , dan diperparah dengan sumber daya pengawas yang minim. Kemudian faktor-faktor yang melatarbelakangi kegiatan pertambangan ilegal ini adalah
46
karena kondisi perekonomian masyarakat sekitar yang buruk serta pihak keamanan dan aparat desa yang ikut “bermain” mendukung kegiatan ilegal tersebut. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah berfokus pada bagaimana Pengawasan Stratejik Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Bandeng Kota Tangerang. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti ke Pasar Bandeng Kota Tangerang melihat beberapa masalah yang ada pada pengelolaan yang menyebabkan ketidakdisiplinan, ketidakteraturan, dan penyimpangan maka
peneliti
berasumsi
bahwa
pengawasan yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang belum berjalan dengan baik. 2.3 Kerangka Berpikir Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti. Sementara Uma Sekaran dalam
Sugiyono
(2008:65)
mengemukakan
bahwa
kerangka
berfikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Dalam penyusunan kerangka berpikir, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins and Coulter (2005:460) yang menyatakan
tentang
dimensi-dimensi
pengawasan.
Keempat
dimensi
47
pengawasan yang diciptakan Stephen P. Robbins and Marry Coulter (2005) adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan Standar (Standards) 2) Pengukuran (Measurement) 3) Membandingkan (Compare) 4) Melakukan Tindakan (Action) Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah:
48
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
Permasalahan: 1. 2.
3. 4.
5.
Kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha pasar terutama investor. Belum dilakukannya tindak lanjut dari hasil pengawasan mengenai pelanggaran atas kewajiban dan larangan pedagang sesuai peraturan yang ada. Kurangnya Sumber Daya Manusia di PD Pasar Bandeng. Tidak adanya SOP sebagai acuan atau buku panduan dalam melakukan pengawasan untuk Kepala Pasar. Lambatnya penangangan atas keluhan pedagang pasar.
Dimensi-dimensi pengawasan yang diciptakan Stephen P. Robbins and Marry Coulter (2005) adalah sebagai berikut: 1)
2) 3) 4)
Menetapkan Standar (Standards) Pengukuran (Measurement) Membandingkan (Compare) Melakukan tindakan (Action)
Pengelolaan pasar menjadi lebih baik
Sumber: Peneliti, 2016
49
2.4 Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi” belum berjalan optimal dan efektif sesuai dengan dimensi pengawasan sehingga belum ada perbaikan akan penyimpangan-penyimpangan yang ada hingga saat ini.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1
Metode Penelitian Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008 : 21) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Satori dan Komariah (2010 : 28) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar
daripada
angka-angka.
Mendeskripsikan
sesuatu
berarti
menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan, kutipan 50
51
dari data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Dalam praktiknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”, dan kemudian menganalisanya sampai pada suatu kesimpulan yang absolut. 3.2
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi dan
menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian digunakan sebagai batasan penelitian agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Dengan itu maka diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. Pembatasan ruang lingkup penelitian sendiri didasarkan pada penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah yang mana dipaparkan secara ringkas dalam identifikasi masalah. Adapun, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena terkait bagaimana Perusahaan
52
Daerah Pasar Kota Tangerang dalam melakukan pengawasan Pasar Tradisional di Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi. 3.3
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yaitu menjelaskan locus penelitian yang akan
dilaksanakan, termasuk dalam menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya. Pasar Tradisional Bandeng dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah penelitian, yaitu terkait mengenai belum berjalan optimal dan sesuainya pengawasan dengan fase/langkah-langkah pengawasan sehingga tidak ada perbaikan akan penyimpangan-penyimpangan yang ada hingga saat ini. 3.4
Variabel Penelitian 3.4.1 Definisi Konsep Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah: 1. Pengawasan Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah
hasil
pelaksanaan
pekerjaan
yang
dilakukan
oleh
bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Pasar
53
Pasar adalah suatu daerah yang mempunyai bangunan di atasnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Badan Swasta dengan tujuan untuk memperdagangkan barang atau menawarkan jasa dengan proses tawar-menawar. 3.4.2 Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjabaran fenomena yang akan diamati. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pengawasan PD Pasar Kota Tangerang dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Bandeng Kota Tangerang Pasca Revitalisasi. Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomenafenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu menurut Stephen P. Robbins and Marry Coulter (2005) mengenai dimensi pengawasan, yaitu: 1) Menetapkan Standar (Standards). Standar diperlukan untuk peningkatan yang lebih baik dalam pelaksanaan perencanaan yang sudah ditentukan. Menentukan standar pedoman dalam melakukan pengawasan di Pasar Tradisional Bandeng Kota Tangerang. 2) Pengukuran (Measurement). Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengawasan. 3) Membandingkan (Compare). Membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standard yang telah
54
ditetapkan dan penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. 4) Melakukan tindakan (Action). Melakukan tindakan koreksi atas hasil analisa dalam berbagai bentuk, antara lain mengubah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau keduanya dilakukan bersamaan. Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan, kemudian akan dioleh dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya. 3.5
Instrumen Penelitian Irawan (2006 : 15) menjelaskan bahwa satu-satunya insturmen
terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Peneliti sebagai key instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peniliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
55
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:222). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluas dan selengkap mungkin mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. Maka sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposif, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:218). Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. (Raco, 2010:115). Bouma Gary D. (1993:119) dalam bukunya The Research Process, edisi revisi menyatakan: Purposive sampling, sejumlah peneliti yakin bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangan yang mendalam atau intuisi dalam memilih orang-orang atau kelompok yang dinilai paling baik untuk diteliti. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang didapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis berupa catatan atau dokumentasi tentang Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang dan Pasar Bandeng Kota Tangerang, seperti profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan data
56
lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam, buku catatan dan kamera. 3.6
Teknik Pengumpulan Data 3.6.1 Cara Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataankenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur,
alat-alat,
serta
kegiatan
yang
nyata.
Teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:63). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Pengamatan/Observasi Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi non partisipatif (pengamatan tidak terlibat), dimana peneliti
dalam melakukan pengumpulan data tidak melibatkan diri dalam pekerjaan
57
yang dilakukan oleh sumber data melainkan melakukan pengamatan secara berulang-ulang kepada kegiatan obyek/sumber data.
2. Wawancara Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu penentuan informan yang terdiri dari informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti. Selain itu, sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian; b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai; c. Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan; d. Mempersiapkan pencatatan data wawancara. Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan
58
cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 2009:200). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, namun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Dimensi Pengawasan (Robbins and Coulter, 2005) 1. Menetapkan Standar (Standards)
2.
Pengukuran (Measurement)
Indikator
Pedoman Wawancara
Informan
a. Penetapan Perencanaan b. Penetapan Target/Hasil yang diinginkan
1. Perjanjian kerjasama antara PD Pasar Bandeng dan PT. Bangunbina Persada. 2. Standar/SOP yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang. 3. Sanksi tertulis untuk mencegah adanya penyimpangan. 4. Target yang ditetapkan dari revitalisasi Pasar Bandeng. 5. Kontribusi yang disepakati untuk pendapatan dan pengeluaran PD Pasar Kota Tangerang dan PT Bangunbina Persada. 6. Retribusi yang ditetapkan bagi Pedagang Pasar Bandeng. 7. Peraturan yang dibuat untuk mengelola Pasar Bandeng. 1. Jadwal pengawasan. 2. SDM/Tim pengawas. 3. Bentuk pengawasan. 4. Sistem pengawasan. 5. Mekanisme pengawasan. 6. Sasaran pengawasan. 7. Kondisi sarana dan prasarana Pasar setelah direvitalisasi hingga saat ni.
1) Kepala Pasar Bandeng 2) Mantan Kepala Pasar Bandeng 3) Kabid Administrasi dan Kepegawaian PD Pasar Kota Tangerang 4) Administrasi Keuangan Pasar Bandeng dari Pihak Pengelola/PT. Bangunbina Persada
a. Intensitas Pengawasan (Harian, Minggan, Bulanan) b. Hal-hal yang diukur dalam Pengawasan
1) Kepala Pasar Bandeng 2) Mantan Kepala Pasar Bandeng 3) Kabid Administrasi dan Kepegawaian PD Pasar Kota
59
8. Jumlah pengunjung Pasar Bandeng. 9. Ketertiban Pedagang dalam melaksanakan tanggungjawab.
3.
Membandingkan (Compare)
a. Hasil yang dicapai b. Penyimpangan yang terjadi
1. Hasil laporan pelaksanaan pengawasan rutin. 2. Realisasi yang ada di lapangan. 3. Tercapai atau tidaknya standar yang telah ditentukan. 4. Pelanggaran/penyimpangan yang terjadi di Pasar Bandeng.
4.
Melakukan Tindakan (Action)
a. Koreksi atas hasil pengawasan b. Solusi untuk melakukan perbaikan c. Perubahan Standar, Ukuran, atau Norma
1. Keputusan yang diambil untuk menanggapi hasil pengawasan. 2. Respon dalam menanggapi keluhan Pedagang/saran dari Konsumen. 3. Proses tindak lanjut atau bukti yang telah dilakukan dalam memperbaiki pelanggaran yang ada. 4. Penetapan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan yang ada. 5. Perubahan jumlah kontribusi yang telah ditetapkan untuk PT. Bangunbina Persada maupun pelaku usaha di Pasar Bandeng. 6. Peraturan yang diperbaharui. 7. Standar yang diubah.
(Sumber: Peneliti, 2016)
Tangerang 4) Pedagang Pasar Bandeng 5) Konsumen Pasar Bandeng 6) Petugas Kemanan 7) Petugas Kebersihan 8) Petugas Parkir 9) Masyarakat Sekitar Pasar 1) Kepala Pasar Bandeng 2) Mantan Kepala Pasar Bandeng 3) Kabid Administrasi dan Kepegawaian PD Pasar Kota Tangerang 4) Pihak Pengelola dari PT. Bangunbina Persada 5) Pedagang Pasar Bandeng 6) Konsumen Pasar Bandeng 7) Petugas Keamanan 8) Petugas Kebersihan 9) Petugas Parkir 1) Kepala Pasar Bandeng 2) Kabid Administrasi dan Kepegawaian PD Pasar Kota Tangerang 3) Pihak Pengelola dari PT. Bangunbina Persada 4) Pedagang Pasar Bandeng 5) Konsumen Pasar Bandeng 6) Masyarakat Sekitar Pasar
60
3. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:82). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumendokumen yang mendukung penelitian mengenai pengawasan PD Pasar Kota Tangerang pada Pasar Bandeng pasca revitalisasi.
4. Studi Literatur/Kepustakaan Studi
literatur/kepustakaan
dalam
penelitian
ini
adalah
pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
3.6.2 Jenis dan Sumber Data Dalam melakukan penelitian dapat digunakan sumber fakta berganda, baik primer maupun sekunder. Menurut Andi (2004:57), menjelaskan sebagai berikut: “dilihat dari cara memperolehnya, data bisa dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diterima langsung dari
61
objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti dalam bentuk dokumen dan publikasi.” Berkaitan dengan hal yang di atas, dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut: 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsug dari objek yang diteliti agar memperoleh informasi yang menyeluruh, tepat, dan benar yang diperoleh dari wawancara. Yin (2002:108) menyatakan bahwa “Salah satu sumber informasi yang sangat penting ialah wawancara”. 2. Data sekunder, dilakukan untuk mendukung data primer guna pengembangan analisis data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu peneliti memperolehnya dari studi kepustakaan, dokumen dan arsip yang bersumber dari buku-buku yang relevan dan dari lembagalembaga yang menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian serta menunjang untuk kelengkapan informasi yang dibutuhkan.
3.7
Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang
diperlukan selama proses penelitian. Informan ini terbagi menjadi dua, yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary informan). Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana
62
informan kunci (key informan) didapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (secondary selection) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara langsung. Dalam penelitian mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi” ini, pemilihan informan penelitiannya menggunakan purposive sampling. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang ataupun pihak-pihak yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan itu sendiri berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Tabel 3.2 Daftar Informan No Kode 1
I1-1
Nama Mantan
Keterangan
Kepala
Pasar
Bandeng 2
I1-2
Kepala Pasar Bandeng
3
I1-3
Staff Perbantuan PD Pasar Bandeng
4
I1-4
Kepala
Sub
Pembangunan,
Divisi
Key Informan
63
Pemeliharaan,
dan
Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang 5
I2-1
Administrasi
Keuangan
Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada Key Informan 6
I2-2
Humas Bandeng
Pengelola dari
Pasar PT.
Bangunbina Persada 7
I2-3
Petugas
Parkir
Pasar
Bandeng 8
I2-4
Petugas Kebersihan Pasar Secondary Informan Bandeng
9
I2-5
Petugas Keamanan Pasar Bandeng
10
I3-1
Pedagang
Sendal
Pasar
Daging
Pasar
Bandeng 11
I3-2
Pedagang
Key Informan Bandeng 12
I3-3
Pedagang
Pakaian
Pasar
Bandeng 13
I3-4
PKL
Sayuran
Pasar
Bandeng 14
I3-5
Konsumen Pasar Bandeng
Secondary Informan
64
15
I3-6
Konsumen Pasar Bandeng
16
I3-7
Masyarakat Sekitar Pasar Bandeng
17
I3-8
Konsumen Pasar Bandeng
18
13-9
Konsumen Pasar Bandeng (Sumber : Peneliti, 2015)
3.8
Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2005 :
248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung , dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu.
Dalam
menganalisis
selama
di
lapangan
peneliti
menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses datanya mencakup: a. Data Reduction (Reduksi Data)
65
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. b. Data Display ( Penyajian Data) Setelah
data
direduksi,
langkah
selanjutnya
adalah
mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
66
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data
Data collection Data display
Data reduction Conclusion: drawing/verif yng
(Sumber: Sugiyono, 2012)
3.9
Teknik Pengujian dan Keabsahan Data Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan
(Moleong, 2013 : 324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain di luar data itu, untuk pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan (Sugiyono, 2012 : 274 ), yaitu :
67
1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber yang masih terkait satu sama lain dalam Pengawasan Pasar Tradisional oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang di Pasar Bandeng Kota Tangerang. 2.
Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dari wawancara dengan sumber data, melalui observasi maupun dengan dokumentasi.
Selain itu peneliti juga melakukan membercheck dalam menguji keabsahan data. Membercheck yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh informan penelitian. Setelah membercheck dilakukan, maka informan diminta tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan membercheck. 3.10
Jadwal Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tangerang, tepatnya di Pasar
Bandeng, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan September 2015 sampai dengan November 2016. Adapun jadwal penelitiannya adalah sebagai beriku
68
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian
Waktu Pelaksanaan No
Kegiatan
1
Pengajuan Judul
2
Observasi Awal
3
Pengumpulan Data
4
Penyusunan Proposal
5
Seminar Proposal
6
Revisi Proposal Skripsi
7
Penelitian Lapangan
8
Pengolahan Data
9
Penyusunan Bab IV
10
Penyusunan Bab V
11
Sidang Skripsi
Sep 2015
Okt-Nov 2015
Des 2015
2
Jan 2016
Feb 2016
Mar 2016
Apr-Mei 2016
Okt 2016
Des 2016
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian Deskripsi penelitian menggambarkan mengenai objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pada lokasi penelitian, serta hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi obyek penelitian juga menjelaskan secara umum terkait gambaran pengawasan, keberlangsungan pasar, dan pengelolaan pasar, serta dijelaskan juga terkait gambaran umum instansi yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Berikut “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. 4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bekasi di provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kota Tangerang terletak pada posisi 6°10’41,9”LU 106°37’54,8”BT 6,16667°LS. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan
69
70
berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu: 1. Ciledug (8,769 Km2) 2. Larangan (9,611 Km2) 3. Karang Tengah (10,474 Km2) 4. Cipondoh (17,91 Km2) 5. Pinang (21,59 Km2) 6. Tangerang (15,785 Km2) 7. Karawaci (13,475 Km2) 8. Jatiuwung (14,406 Km2) 9. Cibodas (9,611 Km2) 10. Periuk (9,543 Km2) 11. Batuceper (11,583 Km2) 12. Neglasari (16,077 Km2) 13. Benda (5,919 Km2)
71
Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang
(Sumber: Wikipedia, 2016)
serta meliputi 104 Kelurahan dengan 981 Rukun Warga (RW) dan 4.900 Rukun Tetangga (RT). Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta. Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.
72
4.1.2 Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan efisiensi umum di bidang perpasaran di lingkungan perekonomian rakyat Kota Tangerang. PD Pasar Kota Tangerang didirikan berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dan mulai beroperasi pada tanggal 10 April 2004. PD Pasar dibentuk atas dasar pengelolaan pasar yang dahulu dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pariwisata dan Dunia Usaha tidak sesuai lagi karena adanya persaingan global seiring dengan perkembangan Kota Tangerang. 4.1.3 Tugas Unsur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 09 B Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok mengupayakan peningkatan mutu pelayanan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di bidang perpasaran melalui kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan nilai sosial-ekonomi pasar. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Perusahaan Daerah memiliki fungsi: a. Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah; b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan atau pembangunan pasar;
73
c. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar; d. Pengelolaan terhadap retribusi yang berkenaan dengan pasar; e. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar; f. Pemberian fasilitas dalam rangka penciptaan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang di pasar. Adapun tugas unsur organisasi PD Pasar Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1. Badan Pengawas, mempunyai tugas: a. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dan usahausaha Perusahaan Daerah b. Mengajukan saran dan pendapat kepada Walikota dalam hal-hal menyangkut: - Pengangkatan dan pemberhentian Direksi; - Rencana kerja Anggaran Tahunan; - Laporan Kegiatan Usaha Triwulan dan Laporan Keuangan Triwulanan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Pengawas mempunyai wewenang untuk: a. Memperingatkan atau memberi teguran kepada Direksi dalam hal Direksi menyalahi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya oleh Badan Pengawas;
74
b. Mengadakan pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga telah menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan Daerah; c. Memberikan pengesahan terhadap Rencana Kerja Lima Tahunan serta Renana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah. Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota. 2. Direksi, mempunyai tugas: a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan Daerah b. Mengajukan Rencana Kerja Lima Tahunan serta Rencana Tahunan kepada Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan c. Mengadakan pembinaan terhadap para Pegawai d. Melaksanakan pengelolaan atas kekayaan Perusahaan Daerah e. Melaksanakan dan membina kegiatan-kegiatan administrasi umum dan administrasi keuangan f. Mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar pengadilan g. Memberikan laporan secara periodik mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Perusahaan Daerah, dalam bentuk Laporan Kegiatan Usaha Triwulan kepada Badan Pengawas Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direksi mempunyai wewenang untuk: a. Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai;
75
b. Menetapkan pengangkatan, pemberhentian dan pengalintugasan para Pegawai dalam rangka pengisian jabatan-jabatan di bawah Direksi; c. Melaksanakan
penandatangan
naskah
ikatan
hukum
antara
Perusahaan Daerah dengan pihak lain; d. Dengan persetujuan Badan Pengawas, mengadakan: -
Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
-
Perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan atau pinjaman kepada pihak lain dalam hal perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman tersebut dapat menyebabkan berkurangnya asset atau menimbulkan beban terhadap anggran Perusahaan Daerah
-
Pemindahtanganan,
pembebanan
dengan
hipotik
atau
penggadaian barang-barang milik Perusahaan Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak -
Penyertaan modal Perusahaan Daerah pada perusahaan lain.
Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas. 3. Direktur Utama, mempunyai tugas: a. Menetapkan kebijakan strategis Direksi dalam rangka mencapai tujuan pokok dan menyelenggarakan fungsi-fungsi Perusahaan Daerah
76
b. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan para Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi c. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta menetapkan rumusan usulan Direksi mengenai perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diperlukan kepada Badan Pengawas Direktur Utama dibantu oleh Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Operasi. 4. Direktur Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas: a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatankegiatan pelaksanaan kebijakan strategis Direksi oleh Divisi-Divisi di bidang administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggan, hukum dan hubungan masyarakat serta pengelolaan keuangan dan kekayaan Perusahaan Daerah b. Merencanakan dan mengadakan pengendalian terhadap sumbersumber penerimaan dan belanja Perusahaan Daerah c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama Dalam melakukan tugasnya, Direktur Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan membawahkan: a. Divisi Administrasi b. Divisi Keuangan 5. Divisi
Administrasi,
mempunyai
tugas
merumuskan
dan
menyelenggarakan kebiajakan taktis operasional, sebagai bentuk
77
penjabaran kebijakan strategis Direksi, dalam hal-hal yang berkenaan dengan: a. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kerumahtagaan b. Kegiatan-kegiatan
perencanaan
kebutuhan,
pengadaan
dan
pengelolaan perlengkapan kantor Perusahaan Daerah c. Kegiatan-kegiatan inventarisasi Barang milik Perusahaan Daerah d. Kegiatan-kegiatan
yang menyangkut
hukum
dan hubungan
masyarakat e. Kegiatan-kegiatan administrasi dan pembinaan pegawai f. Kegiatan-kegiatan penyusunan Rencana Kerja Lima Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan g. Kegiatan-kegiatan penyusunan Laporan Kegiatan Usaha Triwulan dan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan h. Kegiatan-kegiatan penyusunan laporan kegiatan Divisi Administrasi i. Kegiatan-kegiatan lain yag ditugaskan oleh Direktur Administrasi Dan Keuangan Divisi Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan serta membawahkan: -
Sub Divisi Umum dan Personalia
-
Sub Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat
6. Divisi Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggaran kebijakan taktis operasional, sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi, dalam hal-hal yang berkenaan dengan:
78
a. Kegiatan-kegiatan
penyusunan
Anggaran
Tahunan
yang
disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh Divisi Umum b. Kegiatan-kegiatan administrasi keuangan dan verifikasi, serta penerimaan dan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah c. Kegiatan-kegiatan penyimpanan dan pengamanan uang serta suratsurat berharga milik Perusahaan Daerah d. Kegiatan-kegiatan pengurusan pembayaran gaji dan penghasilan Direksi serta Pegawai e. Kegiatan-kegiatan pengurusan pembayaran Honorarium dan Jasa Produksi bagi Aggota Badan Pengawas, Anggota Sekretariat dan Tenaga Kontrak Kerja f. Kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengendalian terhadap sumbersumber penerimaan dan belanja Perusahaan Daerah g. Kegiatan-kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Keuangan Tahunan h. Kegiatan-kegiatan penyusunan laporan kegiatan Divisi Keuangan i. Kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan Divisi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan
tugasnya
bertanggung
jawab
Administrasi dan Keuangan sertamembawahkan: -
Sub Divisi Anggaran dan Kas
-
Sub Divisi Pembukuan dan Pelaporan
kepada
Direktur
79
7. Direktur Operasi, mempunyai tugas: a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatankegiatan pelaksanaan kebiajakan strategis Direksi oleh Divisi-Divisi yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan potensi perpasaran di Daerah b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktur Operasi bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan membawahkan: a. Divisi Teknik dan Penertiban b. Divisi Usaha dan Jasa 8. Divisi Teknik dan Penertiban, mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebiajakan taktis operasional, sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi, dalam hal-hal yang berkenaan dengan: a. Kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, dan perbaikan pasar b. Kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengawasan pasar c. Kegiatan-kegiatan pengamanan dan penataan terhadap kegiatan perpasaran d. Kegiatan-kegiatan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah e. Kegiatan-kegiatan penyusunan laporan Divisi Teknik f. Kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Direktur Operasi
80
Divisi Teknik dan Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Operasi serta membawahkan: a. Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi b. Sub Divisi Penertiban 9. Divisi
Usaha
dan
Jasa,
mempunyai
tugas
merumuskan
dan
menyelenggarakan kebijakan taktis operasional, sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi, dalam hal-hal yang berkenaan dengan: a. Kegiatan-kegiatan pemberian pelayanan perijinan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan b. Kegiatan-kegiatan pemasaran tempat berjualan di Pasar c. Pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
kepemilikan
dan
penggunaan Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan d. Pembinaan dan pemberdayaan pedagang atau pelaku usaha di Pasar e. Pengelolaan pemungutan Retribusi Pasar f. Penyusunan laporan kegiatan Divisi Usaha dan Jasa g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasi Divisi Usaha dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan membawahkan: a. Sub Divisi Pemasaran b. Sub Divisi Pemberdayaan Pedagang
81
Tata kerja Perusahaan Daerah Pasar adalah sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi serta para Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Pasar wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Direktur Utama serta para Direktur, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Pasar wajib melaksanakan pengawasan terhadap para bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpanganpenyimpangan wajib segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama serta para Direktur, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Pasar bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta pentunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 4.1.4 Susunan Organisasi PD Pasar Kota Tangerang Susunan organisasi Perusahaan Daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1. Badan Pengawas 2. Direksi, yang terdiri dari: 1) Direktur Utama 2) Direktur Administrasi dan Keuangan 3) Direktur Operasi
82
3. Divisi Administrasi, yang membawahkan: 1) Sub Divisi Umum dan Personalia 2) Sub Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat 4. Divisi Keuangan, yang membawahkan: 1) Sub Divisi Anggaran dan Kas 2) Sub Divisi Pembukuan dan Pelaporan 5. Divisi Teknik dan Penertiban, yang membawahkan: 1) Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pasar 2) Sub Divisi Penertiban Pasar 6. Divisi Usaha dan Jasa, yang membawahkan: 1) Sub Divisi Pemasaran 2) Sub Divisi Pemberdayaan Pedagang 7. Pasar
83
Bagan 4.1 Struktur Organisasi PD Pasar Kota Tangerang
(Sumber: Company Profile PD Pasar Kota Tangerang, 2005)
84
4.1.5 Visi dan Misi PD Pasar Kota Tangerang Adapun Visi PD Pasar Kota Tangerang, yaitu membangun dan mengembangkan Pasar sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur kota yang modern serta pengelolaan yang mandiri dan menggunakan konsep pengelolaan perusahaan modern untuk: a. Pengembangan ekonomi dan perdagangan masyarakat (khususnya UKM). b. Pelayanan dan keamanan konsumen yang lebih baik. c. Peningkatan PAD (Pajak Daerah, Retribusi dan bagian laba PD Pasar Kota Tangerang). Sedangkan misinya adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan fasilitas yang layak kepada para pedagang di pasar sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutu dari komoditi. 2. Rehabilitasi pasar secara bertahap melalui rekayasa keuangan (Financial engineering) antara ain berupa: a. Kemampuan aktiva sendiri (on fund) b. Kredit bank c. Kerjasama usaha d. Equity APBD 3. Membangun blok-blok kios PK-5 sebagai bagian dari penataan kota secara keseluruhan 4. Pembangunan pasar-pasar baru yang lebih menyebar untuk keperluan:
85
a. Mengurangi
mobilitas
penduduk
dalam
kaitannya
dengan
kemacetan lalu lintas b. Membatasi akses ke pasar modern dalam kaitannya dengan diversitas harga-harga dan pola hidup hemat (tidak konsumtif). 4.1.6 Gambaran Umum Pasar Bandeng Pasar Bandeng adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Kota Tangerang tepatnya terletak di Jl. Beringin Raya, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Perumnas 1, Kota Tangerang. Pasar ini berdiri sejak tahun 1979. Pasar ini memiliki luas 4500 m2 dan letaknya dikelilingi oleh beberapa sarana prasarana masyarakat seperti sebuah puskesmas, gelanggang olah raga (GOR) kecil bernama GOR Bandeng, dan Rumah Bersalin Ibu dan Anak. Sebagai pasar tradisional, pasar Bandeng memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian khuussnya dalam kegiatan perekonomian rakyat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah di sekitar pasar. Pada awalnya, pasar Bandeng dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang dan dikelola di bawah naungan Dinas Pasar Kota Tangerang, seiring berjalannya waktu, Pemkot Tangerang mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (PD Pasar) dengan tujuan agar pasar tradisional di Kota Tangerang menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi yang tinggi kepada PAD Kota Tangerang, sehingga sejak tahun 2003 Pasar Bandeng dikelola oleh PD Pasar Kota Tangerang.
86
Gambar 4.2 Pasar Bandeng
(Sumber: www.abouttng.com, 2016)
Pada awal berdirinya, Pasar Bandeng memiliki kondisi fisik pasar yang seadanya dengan bangunan berbentuk bedeng, sampai pada bulan Maret 2012 pasar ini direvitalisasi dan dibangun menjadi bangunan baru yaitu bangunan 2 lantai yang dimana pada lantai pertama terdapat sekitar 221 kios dan lantai dua terdapat sebanyak 180 kios sehingga secara keseluruhan berjumlah 401 kios dengan ukuran yang berbeda. Revitalisasi Pasar Bandeng dilakukan atas kerjasama antara PD Pasar Kota Tangerang dengan pihak swasta yaitu PT. Bangunbina Persada, yang dimana dalam kontrak kerjanya PT. Bangunbina Persada mendapat hak pengelolaan selama 5 tahun. Dengan dikelolanya Pasar Bandeng oleh pihak swasta, diharapkan bisa memberikan kontibusi yang besar terhadap PAD Kota Tangerang. Selain itu juga dapat menjadi percontohan untuk pasar-pasar tradisional lain di Kota Tangerang. Revitalisasi ini bertujuan untuk memberikan kesan nyaman dan aman kepada pembeli maupun penjual.
87
Setelah direvitalisasi, pasar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti mushola, kantor unit pasar, kantor koppas, bank, pos keamanan dan parkir, kantor pemasaran, gardu listrik, PJU di lingkungan pasar, area bongkarmuat barang, area parkir, TPS, fire hydrant, rambu lalulintas, MCK, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Revitalisasi ini telah merubah kondisi pasar menjadi lebih bersih dan tertata rapi. Adapun daftar jenis fasilitas atau sarana prasarana yang terdapat pada Pasar Bandeng adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sarana & Prasarana Pasar Bandeng NO
FASILITAS
JUMLAH
KET
1
Kantor Kepala Pasar
1 unit
Ada
2
Kantor Pengelola Pasar
1 unit
Ada
3
Kantor Bank
-
Belum Ada
4
Musholla
1 unit
Ada
5
MCK
2 unit
Ada
6
TPSS
1 unit
Ada
7
Pos Jaga
1 unit
Ada
8
Sarana Air Bersih/Touren
1 unit
Ada
9
Telepon
1 unit
Ada
10
ATM
-
Belum Ada
11
Pos Parkir
2 unit
Ada
12
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
15 unit
Ada
13
Gardu Listrik
1 unit
Ada
88
14
Penerangan Jalan Umum (PJU)
8 unit
Ada
15
Penangkal Petir
1 unit
Ada
16
Rambu Lalu Lintas
5 unit
Ada
17
Fire Hydrant
4 unit
Ada
18
Pemagaran & Penghijauan
ls.
Ada
19
Halte/Shelter/Celukan
1 unit
Ada
(Sumber: PT. Bangunbina Persada, 2015) 4.1.7 Struktur Organisasi Pasar Kota Tangerang
Bagan 4.2 Bagan Struktur Organisasi Pasar Kota Tangerang
Struktur organisasi pasar Kota Tangerang adalah sbb: Kepala Pasar Subag Administrasi & Keuangan
Urusan Kebersihan
Urusan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan
Petugas Psapon
Petugas Satuan Pengamanan, ketertiban, dan keamanan
(Sumber: Kepala Pasar, 2016)
4.2 Deksripsi Data
89
Deskripsi data merupakan bagian untuk menjelaskan penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun tindakan. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. Peneliti dalam tahap ini akan melakukan analisis data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 16 informan penelitian, yang terdiri dari pilar pemerintahan, pilar swasta, dan pilar masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan informan Purposive Sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teori dari Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yang mana terdiri dari empat indikator dalam pengawasan, yaitu yang diantaranya menetapkan standar (standards), pengukuran (measurement), membandingkan (compare), dan melakukan tindakan (action).
Tabel 4.2 Kode Penelitian Kode I1-...
Keterangan Informan dari Pilar Pemerintah
90
I2-...
Informan dari Pilar Swasta
I3-...
Informan dari Pilar Masyarakat (Sumber: Peneliti, 2016)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa kode-kode penelitian, yang terdiri dari keterangan informan penelitian. Adapun kode informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga bagian, yang mana kode informan I1-1, I1-2, I1-3, I1-... merupakan kode untuk informan dari Pilar Pemerintah, kode informan I2-1, I2-2, I2-3, I2-... merupakan kode informan untuk informan dari Pilar Swasta, kode informan I3-1, I3-2, I3-3, I3-... merupakan kode untuk informan dari Pilar Masyarakat. Kode informan tersebut ditujukan untuk memudahkan peneliti menganalisis data hasil penelitian serta untuk mempermudah pembaca dalam mengenali informan dalam penelitian mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. 4.2.1 Data Informan Penelitian Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian mengenai“Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. Pada penelitian ini, adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan. Deskripsi informan penelitian meliputi nama informan, usia, dan pekerjaan atau jabatan dari informan. Penjelasan mengenai data informan
91
penelitian tersebut dapat menjelaskan bagaimana peran masing-masing irforman dalam menjalankan fungsi pengawasan di Pasar Bandeng. Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders (semua pihak) baik pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator serta pelaksana langsung pengawasan di Pasar Bandeng, pihak swasta sebagai pelaksana langsung pengelolaan Pasar Bandeng, serta pihak lainnya yang terlibat dalam pengawasan Pasar Bandeng. Pelaksana langsung pengawasan Pasar Bandeng yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Kepala Pasar Malabar, Kepala Pasar Bandeng, Staff Perbantuan Pasar Bandeng. Dari pihak lainnya yaitu pihak swasta yaitu PT. Bangunbina Persada adalah
Humas
Pengelola Pasar Bandeng, Administrasi Keuangan Pasar Bandeng, Petugas Parkir Pasar Bandeng, Petugas Kebersihan Pasar Bandeng, Petugas Keamanan Pasar Bandeng. Masyarakat yang menjadi informan adalah masyarakat yang mendukung kegiatan pengawasan Pasar Bandeng yaitu Pedagang Pasar Bandeng, Pedagang Kaki Lima Pasar Bandeng, Konsumen Pasar Bandeng, dan Masyarakat Penduduk Sekitar Pasar Bandeng.
4.2.2 Daftar Nama Informan Dalam penelitian ini, seperti yang sudah peneliti kemukakan pada BAB III, dalam pemilihan informannya peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para stakeholder dalam Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang
92
Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi baik dari pihak PD Pasar, Pedagang, dan Masyarakat. Tabel 4.3 Kodefikasi Informan Penelitian No Kode
Nama
1
I1-1
Bpk Sugeng, SH
2
I1-2
Bpk
Sanusi
Keterangan Mantan Kepala Pasar Bandeng Endang Kepala Pasar Bandeng
Priyatna 3
I1-3
Bpk Hizbulloh
Staff
Perbantuan
PD
Pasar
Bandeng 4
I1-4
Bpk Teguh Waluyo, SE
Kepala
Sub
Pembangunan,
Divisi
Pemeliharaan,
dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang 5
I2-1
Trias Anggraini
Administrasi Keuangan Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada
6
I2-2
Bpk Yaman
Humas Pengelola Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada
7
I2-3
Fatimah
Petugas Parkir Pasar Bandeng
8
I2-4
Zainal
Petugas
Kebersihan
Pasar
Keamanan
Pasar
Bandeng 9
I2-5
Noordin
Petugas
93
Bandeng 10
I3-1
Ibu Eti Sumiati
Pedagang Sendal Pasar Bandeng
11
I3-2
Bpk Sardi
Pedagang
Daging
Pasar
Pakaian
Pasar
Bandeng 12
I3-3
Ibu Yul
Pedagang Bandeng
13
I3-4
Bpk Pi’i
PKL Sayuran Pasar Bandeng
14
I3-5
Ibu Nur
Konsumen Pasar Bandeng
15
I3-6
Ibu Yani
Konsumen Pasar Bandeng
16
I3-7
Ibu Pipit
Masyarakat Pasar Bandeng
17
I3-8
Ibu Ita
Konsumen Pasar Bandeng
18
I3-9
Ibu Lina
Konsumen Pasar Bandeng (Sumber: Peneliti, 2016)
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing informan dalam penelitian mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. Adapun kode informan menjelaskan perbedaan peran informan dari masingmasing indikator, yaitu I1-... sebagai informan dari pilar pemerintah, I2-... sebagai informan dari pilar swasta, dan I3-... sebagai informan dari pilar masyarakat. Informan di atas merupakan informan yang peneliti anggap paling tepat untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan
terkait
permasalahan
Pengawasan
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Bandeng Pasca Revitalisasi. Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai dan kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.
94
4.3 Analisis Hasil Penelitian Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 17 informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap Pengawasan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menganilisis data-data hasil wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen yang didapatkan selama proses penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara terus-menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Adapun dalam menganalisis data hasil penelitian lapangan menggunakan teori dari Stephen P. Robbins dan Marry Coulter (2005) yang mana terdiri dari 4 dimensi-dimensi pengawasan, yaitu yang diantaranya Menetapkan Standar (Standards), Pengukuran (Measurement), Membandingkan (Compare), Melakukan Tindakan (Action). Berikut adalah analisis data mengenai “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”
4.3.1
Menetapkan Standar (Standards) Standar adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja
di kemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Standar dibentuk dalam penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar
95
juga merupakan batasan tentang apa
yang harus dilakukan dalam
melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indokator kerja. Indikator kerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Dalam suatu pengawasan program, untuk melaksanakan pengawasan itu sendiri harus berdasarkan dengan acuan yang ada. Maka harus ada suatu keputusan, peraturan, maupun perintah yang sah dari pihak yang mempunyai kuasa baik melalui data yang nyata maupun secara lisan. Pada organisasi Pemerintahan Daerah khususnya Perusahaan Daerah/PD Pasar Kota Tangerang terdapat peraturan yang menjadi acuan dan standar kinerja PD Pasar Kota Tangerang dalam menjalankan tugasnya yaitu melalui Keputusan Walikota Tangerang, seperti yang dikatakan oleh Kabid Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Pasar PD Pasar Kota Tangerang bahwa: “Dalam operasional kinerja PD Pasar Kota Tangerang kami mempunyai peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas sebagai pegawai PD Pasar Kota Tangerang, peraturan tersebut ada di dalam Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Dari wawancara penelitian dengan I1-4 dapat kita ketahui bahwa mulai dari pembentukan sampai tata kerja seluruh pegawai di PD Pasar Kota Tangerang telah diatur lewat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2003 yang berisi tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Kota Tangerang. Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terdapat
96
Badan Pengawas yang jabatannya di atas PD Pasar Kota Tangerang yakni bekerja untuk mengawasi seluruh kegiatan serta kinerja di PD Pasar Kota Tangerang dan bertanggungjawab kepada Walikota Tangerang. Hal tersebut dinyatakan oleh Kabid Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang yang mengatakan: “Tidak hanya peraturan dan keputusan yang menjadi acuan sebagai target kami, tetapi kami juga mempunyai pengawas dimana bertugas untuk mengawasi seluruh pekerjaan dan kegiatan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan yang dinamakan Badan Pengawas. Badan Pengawas sendiri bertanggungjawab kepada Walikota Tangerang yang notabene adalah pembuat keputusan dalam tata kerja pegawai di sini. Disinilah kami dituntut untuk bertanggungjawab dalam segala pekerjaan mengatur pasar milik PD Pasar Kota Tangerang dengan berusaha mentaati dan mengikuti peraturan yang ada” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja PD Pasar Kota Tangerang sendiri diawasi oleh Badan Pengawas yang menuntut para pegawai untuk bekerja sesuai aturan yang ada dimana aturan tersebut memudahkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya Badan Pengawas tersebut juga menjadikan para pegawai bekerja dengan penuh tanggungjawab agar tidak menimbulkan penyimpangan/pelanggaran. Terdapat standar lainnya yang ada di PD Pasar Kota Tangerang yakni standar dalam pengelolaan pasar yg dinaungi oleh PD Pasar Kota Tangerang itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Pasar bahwa pasar bukan semata-mata dikelola tanpa adanya tujuan namun telah ada ketetapan yang mengatur agar pasar dikelola dengan baik demi meningkatkan PAD Kota Tangerang. Kepala Pasar Bandeng mengatakan:
97
“Dari PD Pasar itu sudah ada peraturan yang harus diikuti oleh pelaksana pengelola pasar yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar yang didalamnya mencakup segala hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang untuk pelaku usaha pasar serta sanksi yang telah ditetapkan bagi yang melanggar peraturan.” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Dari pernyataan dalam wawancara dengan I1-1 dapat dinyatakan bahwa dari awal berdirinya PD Pasar Kota Tangerang yakni pada tahun 2005 dibuat pula peraturan baru tentang Pengelolaan Pasar yang masuk dalam Peraturan Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi PD Pasar Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pasar milik PD Pasar Kota Tangerang. Tidak hanya pernyataan dari Kepala Pasar, Kepala Kabid Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Pasar pun membenarkan bahwa terdapat Perda yang mengatur pengelolaan pasar untuk PD Pasar Kota Tangerang. Hal tersebut dinyatakan oleh I1-4 sebagai berikut: “Ya, jelas kami punya acuan untuk mengelola pasar dari dahulu sejak pasar di Kota Tangerang masih dibawah naungan Dinas Pasar Kota Tangerang hal itu sudah ada yaitu tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar, namun dikarenakan peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi seluruh pasar yang ada, maka direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor Kota Tangerang Nomor 6 tentang Pengelolaan Pasar yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang ditambah atau diganti isinya” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa sebelum dibentuknya PD Pasar Kota Tangerang telah terdapat standar pengelolaan pasar untuk seluruh pasar di Kota Tangerang melalui Perda. Selain itu kita juga dapat lihat bahwa peraturan yang ada mengikuti dan mempertimbangkan segala kondisi yang ada yang berkaitan dengan pasar sehingga menimbulkan peraturan baru
98
yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Namun, di sisi lain Kepala Pasar Bandeng merasa bahwa sudah perlu diadakan revisi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar dimana pada Perda No 6 tersebut masih terdapat hal-hal yang kurang lengkap, rancu, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut diungkapkan oleh I1-1 yang menyatakan bahwa: “Kalau menurut saya sih standar tersebut harusnya lebih ditingkatkan lagi melalui proses revisi karena masanya sudah lewat dari 5 tahun yang imana bagusnya peraturan itu dievaluasi dan direvisi dalam jangka waktu 5 tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan keadaan nyata yang ada pada Pasar Kota Tangerang. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tersebut saya sudah baik, tapi ada beberapa yang kurang seperti tidak adanya peraturan bagi Pedagang Kaki Lima/PKL padahal di setiap pasar tidak hanya pedagang di dalam pasar yang menjadi pelaku usaha tetapi pasti ada PKL di luar pasar. Di sisi lain ada juga poin yang rancu di dalam pasal 7 yang mengatakan bahwa dilarang bertempat tinggal atau tidur di pasar di luar jam buka pasar seharusnya hal tersebut lebih ditegaskan lagi, begitu juga sama sanksi yang ada di peraturan tersebut, belum tegas dan ditegakkan” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Berdasarkan keterangan dari I1-1 dapat dinyatakan bahwa Kepala Pasar Bandeng merasa bahwa peraturan yang ada harus dievaluasi dan direvisi karena masa berlakunya sudah terbilang lama dan harus disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di masa sekarang. Kepala Pasar juga menyebutkan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi pasar yang ada di Kota Tangerang dari mulai Pedagang Kaki Lima yang tidak dimasukkan dalam Perda tersebut hingga sanksi yang belum ditegakkan secara nyata berdasarkan peraturan yang ada sehingga dapat diketahui bahwa masih ada pelaku usaha pasar maupun pihak yang berwajib yang tidak menaati dan mematuhi peraturan pengelolaan pasar di Perda Nomor 6 tentang Pengelolaan Pasar.
99
Standar atau peraturan yang ada pada PD Pasar Kota Tangerang bukan hanya praturan yang ditetapkan oleh pemerintah, melainkan ada pula peraturan yang dibuat atas kesepakatan dari pihak swasta, dimana yang dimaksud pihak swasta di sini adalah PT. Bangunbina Persada sebagai pihak pengelola Pasar Bandeng dengan PD Pasar Kota Tangerang sebagai pemilik dan pengawas Pasar Bandeng. Hal tersebut dinyatakan oleh Pegawai Bagian Humas Pengelola Pasar Bandeng yang bertugas di Kantor Pengelola Pasar Bandeng, beliau mengatakan: “Pada awal kami membangun pasar ini sebagai program revitalisasi dari PD Pasar Kota Tangerang, kami membuat persetujuan dalam kesepakatan penjanjian MoU (Memorandum of Understanding) dengan PD Pasar Kota Tangerang. MoU itu sendiri disahkan diatas kertas dalam Addendum Perjanjian Kerjasama atas Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dengan PT. Bangunbina Persada Nomor Pihak Kesatu: 539.2/021.PD.PSR/2013 Nomor Pihak Kedua: 004/BBP/I/2013 Tentang Kerjasama Pengelolaan Pasar Bandeng dan dibuat per tanggal 20 Agustus 2013. Isi dari perjanjian ini adalah bahwa hak pengelolaan Pasar Bandeng telah diserahkan kepada PT. Bangunbina Persada dalam jangka waktu 5 tahun” (Wawancara dengan Yaman sebagai Humas Pengelola Pasar Bandeng dari pihak pengelola, Jumat 11 Maret 2016). Dari pernyataan wawancara dengan I2-2 dapat kita nyatakan bahwa standar yang ada dibuat oleh beberapa pihak baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Bagi pihak swasta sebagai pengelola, peraturan yang ada adalah berupa perjanjian kontrak dengan PD Pasar Kota Tangerang yang berisi tentang segala perjanjian pengelolaan Pasar Bandeng dimana telah dikontrak selama 5 tahun. Dapat disimpulkan bahwa terdapat juga peran pengawasan dari PT. Bangunbina Persada dimana dalam hal pengelolaan di dalamnya juga terdapat hak pengawasan operasional pasar. hal tersebut juga dibenarkan dan dinyatakan oleh I1-1 yang mengatakan:
100
“Ya, pasti dimana ada kerjasama disitu ada perjanjian. Kerjasama kami sebagai PD Pasar Kota Tangerang yang memiliki lahan Pasar Bandeng berbentuk surat perjanjian MoU dengan PT. Bangunbina Persada dalam memberikan sepenuhnya hak pengelolaan Pasar Bandeng. Latar belakang diadakannya perjanjian tersebut adalah adanya perubahan jumlah sarana dagang yang didalamnya tentang bangunan dan fisik baru pasar serta kondisi lapangan yang mengalami perubahan semenjak diadakannya revitalisasi yang dilakukan oleh PT. Bangunbina Persada. Di dalam addendum tersebut berisi hal-hal yang mengenai maksud dan tujuan kerjasama, penempatan pedagang, lingkup perjanjian, jangka waktu perjanjian, denda keterlambatan, sanksi, serta hak dan kewajiban PT. Bangunbina persada selaku pengelola Pasar Bandeng yang di dalamnya termasuk kontribusi yang telah ditetapkan besarannya di dalam perjanjian tersebut. Addendum MoU juga disepakati dan disetujui oleh Ketua Badan Pengawas PD Pasar Kota Tangerang” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Dari hasil wawancara dengan I1-1 di atas dapat kita ketahui bahwa memang benar terdapat perjanjian MoU antara PD Pasar Kota Tangerang dengan PT. Bangunbina Persada selaku pengelola Pasar Bandeng. Standar yang dibuat antar pihak juga mempunyai alasan dan latar belakang yang jelas hingga dibuatnya perjanjian tersebut. Pihak PD Pasar mempertimbangkan revitalisasi dengan segala perubahan fisik yang lebih baik yang telah dikerjakan oleh PT. Bangunbina Persada dan PT. Bangunbina Persada juga wajib bertanggungjawab untuk mengelolanya serta mempertahankan kondisi pasar yang lebih baik untuk meningkatkan pemasukan PD Pasar Kota Tangerang serta PAD Kota Tangerang melalui kontribusi yang dditentukan. Seperti itulah kerjasama yang terjalin diantara kedua pihak dalam mengelola Pasar Bandeng. Peraturan yang ada untuk dijadikan sebagai standar suatu pasar tidak hanya ada di dalam peraturan pemerintah dan swasta melalui Surat Perjanjian dan Peraturan Daerah atau Peraturan PD Pasar, tetapi terdapat juga standar-
101
standar yang ditetapkan berupa standar fisik yang diberlakukan untuk pedagang. Standar tersebut ditetapkan untuk mengatur pola berjualan untuk para Pedagang Pasar Bandeng baik yang di dalam pasar maupun para Pedagang Kaki Lima yang berada di area pasar. hal tersebut dibuat untuk mewujudkan kondisi pasar yang aman, nyaman, dan tertib agar menarik perhatian konsumen. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Yaman selaku Humas Pengelola Pasar Bandeng, dimana I2-2 mengatakan: “Kami selaku pihak pengelola memberikan batasan-batasan juga untuk pedagang yang harus dipatuhi dengan tujuan suasana pasar ini dapat terkontrol dengan baik karena ketertiban pedagangnya. Bentuk dari peraturan ini kami buat secara nyata yang dapat dilihat langsung oleh pedagang yakni berupa bentuk fisik. Hal yang kami lakukan contohnya membuat garis batas jualan untuk pedagang. Garis ini ditandai dengan keramik merah yang telah dibuat di setiap los, kios, dan counter. Garis ini bertujuan untuk membatasi pedagang dalam menaruh setiap barang yang dijual di meja atau peti yang dimilikinya, tidak diperbolehkan untuk dilanggar dengan menambah tempat berjualan di luar garis pembatas karena hal tersebut menimbulkan penyempitan jalan bagi konsumen, tidak tertatanya los, kios, maupun counter dengan baik, menimbulkan kecemburuan sosial bagi pedagang lain, dan mengurangi keindahan pasar ini. Selain itu, kami juga membuat peraturan dimana tersedia plang yang digantung untuk menentukan lokasi produk yang dijual atau yang disebut juga zoning untuk pedagang. Hal ini bertujuan untuk meberikan tempat yang nyaman bagi pedagang dan konsumen dimana pedagang mempunyai tempat khusus dan sama dengan pedagang lain yang mempunyai produk serupa serta memudahkan pengunjung/konsumen yang datang untuk mencari dan menemukan barang yang mereka butuhkan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menciptakan suasana yang tertib dan nyaman karena ada lokasi dan tempat yang rapi dalam memiliki kategori produk dagang yang dijual oleh pedagang di sini. Terdapat juga tetapan besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang berdasarkan kategori tempat (los, kios, dan counter) dengan bukti karcis yang ditarik perharinya oleh pengelola pasar” (Wawancara dengan Yaman sebagai Humas Pengelola Pasar Bandeng dari pihak pengelola, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan I2-2 di atas, dapat kita ketahui bahwa PT. Bangunbina Persada selaku pihak pengembang revitalisasi Pasar
102
Bandeng mempunyai strategi dan tujuan serta fungsi dalam jangka panjang dari setiap bagian fisik pasar yang dibuat, dimulai dari besaran los, kios, dan counter serta pembatas yang ditetapkan melalui garis merah yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan pola dagang dari pedagang untuk menciptakan suasana yang tertata rapi demi kenyamanan pedagang maupun pengunjung pasar. Hal ini dapat memudahkan pihak pengelola dalam mencapai target karena peraturan seperti itu dapat dilihat dengan kasat mata. Ini adalah bukti fisik dari peraturan yang dibuat demi kemajuan pasar yang menimbulkan keuntungan fisik pula seperti contohnya apabila pedagang mentaati peraturan tersebut, kondisi pasar akan menjadi teratur dengan porsi yang sama dalam berdagang untuk semua pedagang pasar. mengingat buruknya kondisi dan bangunan serta tempat berjualan pedagang pada Pasar Bandeng sebelum direvitalisasi, hal ini membuktikan bahwa terdapat kemajuan di Pasar Bandeng dalam hal keteraturan pedagang. Begitu pula dengan zoning yang telah dibuat dari awal pembangunan pasar. Hal ini sangat menguntungkan pedagang dan pengunjung, dimana peraturan ini menjadikan Pasar Bandeng dengan kategori Pasar Tradisional yang memiliki bangunan dan lokasi seperti Pasar Modern dimana semua tempat dagang bagi pedagang telah di atur dalam zona lokasi per kategori produk yang dijual. Begitu banyak keuntungan yang didapat dari peraturan ini antara lain memudahkan pengunjung dalam berbelanja, mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan keteraturan di dalam pasar, dan mewujudkan persaingan yang sehat antarpedagang karena pembagian lokasi yang adil. Untuk kontribusi yang telah ditetapkan memang sesuai dengan perjanjian yang ada yaitu hak pengelolaan operasional Pasar Bandeng
103
yang ada di tangan PT. Bangunbina Persada yang didalamnya terdapat hak pengelolaan retribusi pedagang. Retribusi tersebut telah ditentukan dan ditarik berdasarkan prosedur yang ada dimana terdapat bukti pembayaran retribusi berupa karcis yang diterima oleh pedagang. Dari beberapa peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah daerah, peraturan dari pihak swasta, maupun peraturan atas perjanjian pihak PD Pasar Kota Tangerang dengan PT. Bangunbina Persada, belum terdapat aturan yang menjelaskan khusus dalam pelaksanaan pengawasan Pasar Tradisional Kota Tangerang. Belum terdapat uraian tentang proses pengawasan maupun intensitas pengawasan. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Pasar Bandeng, dimana I1-2 mengatakan bahwa: “Kalau untuk cara-cara pengawasan, jadwal pengawasan, sama proses pengawasan gitu sih secara khusus belum ada peraturan yang tertulisnya. Saya nggak megang data keputusan atau peraturan mengenai pengawasan pasar. Tapi pengawasan adalah tugas utama seorang Kepala Pasar di dalam tupoksi yang ada. Saya sebagai Kepala Pasar juga sudah mengerti bagaimana cara pengawasan yang saya lakukan, seberapa sering saya melakukan pengawasan, dan apa yang saya lakukan dalam mengontrol pasar. Semua itu didapat dari atasan saya yang mempunyai hak untuk memerintah yaitu Ibu Dirut PD Pasar Kota Tangerang, tetapi hal tersebut baru secara lisan saja” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Dari pernyataan yang telah dikatakan oleh I1-2 dapat disimpulkan bahwa hingga sekarang belum ada peraturan yang memuat khusus tentang pengawasan Pasar Tradisional di Kota Tangerang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan Kepala Pasar yang tidak mempunyai standar atau acuan yang berbentuk baku dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam mengawasi Pasar Bandeng. Pengetahuan Kepala Pasar Bandeng hanya sebatas
104
rutinitas pengawasan yang biasanya telah ia lakukan, dari pengalaman Kepala Pasar terdahulu atau yang lainnya, dan atas intruksi lisan dari atasannya. Walaupun Kepala Pasar sudah mengetahui dan mengerti bagaimana proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukannya, akan lebih baik lagi apabila semuanya itu mempuyai peraturan dan prosedur khusus agar pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal lagi. Hal yang sama juga dinyatakan pada pihak PD Pasar Kota Tangerang dimana peraturan dan prosedur khusus yang tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan pasar belum ada. Yang menjadi acuan PD Pasar Kota Tangerang dalam melakukan pengawasan adalah Perda Kota Tangerang No 9 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja PD Pasar Kota Tangerang dan Perda Kota Tangerang No 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar yang dimana terdapat kewajiban dan peran pengawasan yang dilakukan PD Pasar Kota Tangerang dalam mengatur Pasar Tradisional milik PD Pasar Kota Tangerang. Namun, di dalamnya belum terdapat prosedur, tata cara, serta waktu pengawasan yang tersusun dan tertulis. Seperti yang dikatakan oleh I1-4 menyatakan bahwa: “Peraturan yang kami pakai dalam melakukan pengawasan ke Pasar Tradisional milik PD Pasar adalah Perda No 9 dan Perda No 6. Untuk peraturan seperti prosedur khusus pengawasan memang belum ada. Tetapi kami mengikuti petunjuk dan arahan dari Kepala Kantor PD Pasar Kota Tangerang yakni Direktur Utama yang mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada kami, yang mana segala informasi mengenai pengawasan diberikan kepada kami dari mulai proses pengawasan, tim pengawas, waktu pengawasan hingga prosedur yang ada dalam melakukan pengawasan sampai kepada pelaporan dan evaluasi. Hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan perintah yang ada dari Dirut PD Pasar Kota Tangerang dan memang cara pengawasan tersebut kami rasa telah
105
efektif dan efisien dalam menjalankannya. Mungkin untuk kedepannya kan ada peraturan tertulis untuk itu” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-4 diatas, dapat dinyatakan bahwa belum ada peraturan atau acuan khusus yang tertulis mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan PD Pasar Kota Tangerang. Pada dasarnya telah terdapat prosedur yang ada dalam menjalani pengawasan, dari mulai proses penngawasan, waktu pengawasan, tim pengawas, hingga bentuk hasil pengawasan yang telah diketahui dan dimengerti oleh seluruh pegawai PD Pasar Kota Tangerang, hanya saja semua itu baru berbentuk lisan. Hal ini sangat disayangkan karena apabila ada peraturan pengawasan yang tertulis, dapat lebih mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan pengawasan Pasar Tradisional dimana terdapat hal-hal yang harus dipatuhi demi terciptanya pengawasan yang tegas. Peraturan yang tertulis akan membuat kinerja pengawasan tertata dengan lebih baik demi mencapai tujuan. Melihat dari apa yang telah disampaikan oleh beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat peraturan yang baik dalam mengelola dan mengawasi Pasar Bandeng, baik itu peraturan dari pihak Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, PT. Bangunbina Persada, maupun Kerjasama antara pihak PD dengan pihak PT. Terdapat peran pengawasan yang menjadi hak dan kewajiban para stakehlders di dalam peraturan tersebut demi pengelolaan pasar yang baik. Hanya saja, belum ada peraturan khusus yang didalamnya memuat tentang tata cara, prosedur, dan jadwal pelaksanaan pengawasan Pasar Tradisional Kota Tangerang.
106
4.3.2
Pengukuran (Measurement) Pengukuran pelaksanaan program dalam suatu organisasi swasta
maupun pemerintah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan setiap program kerja yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, maka untuk mengetahui diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari setiap program untuk mengetahui apakah setiap pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pengukuran merupakan proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Hal ini berkaitan dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengawasan. Begitupun dalam pengelolaan Pasar Bandeng, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan apakah sesuai dengan yang dikehendaki yang telah ditetapkan pada target/standar yang ada, maka perlu dilakukannya pengawasan yakni pengawasan dari pihak pemerintah maupun swasta. Salah satu poin penting dalam pengukuran pelaksanaan dalam pengawasan adalah jadwal pengawasan itu sendiri, yang artinya seberapa sering pengawasan dilakukan atau bagaimana intensitas pengawasan itu dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh I1-1: “Saya sebagai Kepala Pasar Bandeng jelas melakukan peran pengawasan itu setiap hari, ditambah dengan kurangnya personil di Kantor PD Pasar Bandeng membuat saya harus lebih rajin lagi untuk turun langsung ke pasar dalam melakukan controlling. Dari pagi hari
107
hingga sore hari saya bukan hanya berdiam diri di kantor, melainkan sering berada di area pasar berkeliling melakukan pengawasan dan pendekatan kepada para pedagang” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pasar Bandeng, dimana I1-2 mengatakan bahwa: “Iya saya mah tiap hari keliling pasar lah harus tau gimana keadaan pasar dari hari ke hari, ya namanya Kepala Pasar ya pasti bertanggungjawab sama tugasnya mengawasi pasar, kadang saya yang turun langsung ke pasar berkeliling nemuin pedagang, kadang Pak Iik selaku staff perbantuan di sini, ya ganti-gantian gitu, kalau untuk jadwal sih kami nggak punya. Intinya kalau dibilang seberapa sering ya sering lah setiap hari pasti ada kontrol di pasar ini” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Pasar menyangkut pelaksanaan pengawasan, sebagaimana Kepala Pasar mempunyai peran pengawasan. Baik kepala pasar yang lama maupun yang baru tetap sama-sama melakukan pekerjaan pengawasan di area pasar walaupun pada waktu Kepala Pasar Bandeng yang lama menjabat, tidak mempunyai staff untuk membantu pekerjaannya. Sayangnya, hingga saat ini Kepala Pasar tidak mempunyai dan membuat jadwal pengawasan meskipun menurut pernyataannya intensitas pengawasan dilakukan setiap hari. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan pedagang selaku sasaran pengawasan. Dimana beberapa pedagang mengaku bahwa Kepala Pasar Bandeng yang lama lebih sering dan lebih bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan daripada Kepala Pasar Bandeng yang baru. Hal ini dinyatakan oleh I3-1 yang mengatakan:
108
“Ya, pedagang di sini mendapat pengawasan dari Kepala Pasar. Biasanya sih Kepala Pasarnya keliling gitu ngecekin pedagang, jualannya, sampe bangunan pasarnya kalo ada yang rusak. Tapi kalo sekarang mah jsaya jarang liat, apalagi saya jualannya di lantai 2, Kepala Pasar yang sekarang tuh jarang banget naik kesini. Kalo yang dulu mah rajin, akrab dama pedagang. Nggak kayak yang sekarang” (Wawancara dengan Eti Sumiati sebagai Pedagang Sendal Pasar Bandeng, Kamis 10 Maret 2016). Dari hasil wawancara dengan I3-1 dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang dirasakan pedagang selaku sasaran pengawasan dalam hal intensitas pengawasan yang dilakukan Kepala Pasar, dimana Kepala Pasar Bandeng yang lama lebih sering melakukan controlling maupun pendekatan pedagang dibandingkan dengan Kepala Pasar yang baru. Hal tersebut sangat disayangkan, karena dengan bertambahnya SDM di kantor PD Pasar Bandeng yaitu 1 orang staff perbantuan, seharusnya pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal dibandingkan dengan 1 orang pegawai PD Pasar Bandeng sebelumnya yakni hanya Kepala Pasar. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kinerja Kepala Pasar yang lama lebih baik dibandingkan dengan kinerja Kepala Pasar yang baru di Pasar Bandeng atau SDM tidak sebanding dengan kinerja yang ada. Tidak hanya Kepala Pasar Bandeng, pegawai PD Pasar Kota Tangerang juga mempunyai tugas dan peran dalam pengawasan Pasar Tradisional. Dalam melakukan pengawasan, PD Pasar Kota Tangerang melakukan pengawasan langsung dan tidak mempunya jadwal, yang mereka terapkan adalah pengawasan mendadak yakni pengawasan yang dilakukan dengan tiba-tiba tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pekerja atau petugas yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh I1-4:
109
“Untuk jadwal pengawasan kami nggak punya, karena pengawasan yang kami lakukan itu semacam sidak, jadi tidak ada pemberitahuan yang kami berikan dalam melakukan pengawasan. Hal itu kami lakukan demi mendapakan dan menungkap langsung kejadian-kejadian atau penyimpangan apa yang terjadi di lapangan. Biasanya dalam sehari kami bisa mengunjungi beberapa pasar dan turun langsung mengontrol situasi pasar. Untuk intensitasnya sendiri pada Pasar Bandeng sudah terbilang cukup ya, bahkan untuk pasar lainnya juga sama. Kami tetap melakukan control yang berkelanjutan dan berulangulang” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Dari keterangan hasil wawancara dengan I1-4 di atas, dapat dikatakan bahwa PD Pasar Kota Tangerang juga tidak mempunyai jadwal pengawasan dalam melakukan pengawasan Pasar Tradisional di Kota Tangerang. Tidak dibuatnya jadwal pengawasan dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang mereka lakukan adalah pengawasan secara sidak dimana tidak ada pemberitahuan untuk para pegawai di pasar yang dituju dengan tujuan untuk melihat kondisi pasar secara langsung dalam keadaan alaminya. Di sisi lain, hal ini memang menguntungkan pihak PD Pasar Kota Tangerang dalam hal memudahkan langkah pengawasan dimana semua kondisi yang dilihat saat turun langsung ke lapangan adalah kondisi nyata dari apa yang ada di lapangan. Hal ini mengurangi kecurangan-kecurangan bagi pegawai ataupun pedagang dimana kondisi mereka tidak dapat dibuat-buat karena telah mengetahui adanya sidak di waktu sebelum-sebelumnya. Namun, di sisi lain hal ini juga dapat mengurangi intensitas pelaksanaan pengawasan dimana tidak ada waktu yang teratur dan bersistematis dalam melakukan pengawasan. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa pedagang dari pernyataan I3-3 yang mengatakan:
110
“Kalau dari PD Pusat mah paling kalo mau ada penilaian Adipura sih, kalo udah masuk masa Adipura Kota Tangerang tuh biasanya sering mereka dateng ngawasin pasar ini keliling ngatur langsung dan ikut bantu-bantu untuk ngerapiin dan ngebersiin pasar” (Wawancara dengan Yul selaku Pedagang Pakaian Pasar Bandeng, Kamis 10 Maret 2016). Hal yang senada juga disampaikan oleh Pedagang Pasar Bandeng lainnya, dimana I3-1 mengatakan: “Jarang. Sama aja Kepala Pasar sama PD Pusat jarang kesini. Kalau mau Adipura tuh baru dateng langsung kesini” (Wawancara dengan Eti Sumiati sebagai Pedagang Sendal Pasar Bandeng, Kamis 10 Maret 2016). Kemudian tidak hanya pedagang melainkan pengunjung juga menyatakan hal yang serupa oleh I3-8 yang mengatakan: “Kalo saya sih belum pernah liat ya, atau mungkin pengawasannya dilakukan pas saya lagi nggak disini. Tapi kayaknya jarang deh ada pengawasan dari luar, selama ini saya cuma liat Kepala Pasarnya aja” (Wawancara dengan Ita sebagai pengunjung Pasar Bandeng, Rabu 14 Desember 2016). Dari pernyatan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat pendapat yang tidak kontras atara PD Pasar Kota Tangerang sebagai pihak yang berperan melakukan pengawasan dengan beberapa Pedagang dan Pengunjung selaku sasaran pengawasan. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa intensitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari PD Pasar Kota Tangerang masih terbilang kurang sehingga pedagang merasa tidak diperhatikan. Hal itu terlihat dari pernyataan pedagang yang menyatakan pengawasan sering dilakukan hanya pada saat masa menjelang penlaian Adipura Kota Tangerang. Hal yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan adalah dengan dibuatnya jadwal pengawasan yang tersusun dan bersistematis oleh PD Pasar Kota Tangerang.
111
Lain halnya dengan pihak pemerintah, pihak swasta yaitu PT. Bangunbina
Persada
selaku
pengelola
pasar
juga
melakukan
peran
pengawasan. Pengawasan di lakukan oleh pegawai penarik retribusi pedagang dimana pada setiap harinya pegawai turun langsung ke pasar untuk menarik retribusi sekaligus mengontrol pasar sehingga pengawasan dilakukan setiap hari. Hal tersebut dinyatakan oleh Humas Pasar Bandeng, dimana I2-2 mengatakan: “Untuk pengawasan yang kami lakukan sih udah kami delegasikan kewenangannya kepada pegawai penarik retribusi yang setiap harinya turun ke pasar untuk menagih iuran. Karena dia setiap hari berkeliling pasar menemui pedagang jadi dia juga yang melakukan peran mengawasi pasar” (Wawancara dengan Yaman sebagai Humas Pengelola Pasar Bandeng dari pihak pengelola, Jumat 11 Maret 2016). Dari keterangan hasil wawancara dengan I2-2 di atas, terlihat bahwa yang melakukan pengawasan dari PT. Bangunbina Persada adalah pegawai penarik retribusi. Hal itu dilakukan oleh penarik retribusi dengan alasan karena yang setiap harinya turun ke pasar adalah orang tersebut. Sedangkan, seharusnya dengan jabatan sebagai Humas Pasar Bandeng, Bapak Yaman juga mempunyai peran untuk mengawasi pasar. Ditambah dengan kondisi SDM di kantor pengelola yang sedikit, seharusnya Humas dapat membantu dan berkoordinasi dengan pegawai lainnya untuk melakukan pengawasan demi terciptanya kondisi pasar yang nyaman, aman, dan tertib. Walaupun intensitas petugas pengawasan sudah dipastikan pengawasan harian, alangkah lebih baiknya apabila pegawai lain tidak hanya di dalam kantor melainkan turun ke pasar untuk melakukan controlling.
112
Begitu pula dengan SDM pengawas di PD Pasar Kota Tangerang, tidak terdapat tim pengawas khusus yang bertugas untuk melakukan kontrol langsung ke Pasar Tradisional di Kota Tangerang, seperti halnya yang dikatakan oleh I1-4 bahwa: “Kalau SDM Pengawas sih ya biasanya kami-kami ini para staff dan kadang juga Ibu Dirut ikut untuk terjun langsung ke lapangan. Sering sih diajak Ibu Dirut untuk ikut ke Pasar tetapi tidak ada orang-orang tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan, ya siapa yang bisa ya ikut. Biasanya kami sampai 6 orang sih tyang didalamnya ada Dirut beserta jajarannya. Tetapi kami juga melihat masalah atau penyimpangan yang ada sebelumnya dari laporan pengawasan yang ada, contohnya apabila ada kerusakan bangunan saya sebagai Kepala Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi yang akan datang untuk melihat langsung masalah yang ada, atau apabila yang bermasalah ada pada bagian keuangan, staff Divisi Keuangan ikut untuk mengoreksi. Jadi tergantung kondisi dan situasi pasar yang dituju agar pengawasan ini menjadi lebih tepat sasaran” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Berdasarkan hasil pernyataan wawancara dengan I1-4 di atas dapat dikatakan untuk SDM atau tim pengawas khusus tidak dibuat oleh PD Pasar Kota Tangerang melainkan SDM yang ikut untuk melakukan pengawasan lebih fleksibel dimana tidak ada ketentuan-ketentuan khusus dalam mengikuti pelaksanaan pengawasan, namun di sini PD Pasar Kota Tangerang tetap melihat situasi kondisi yang ada di pasar tempat pengawasan dengan mmperhatikan laporan yang ada tentang masing-masing pasar sehingga ada pegawai-pegawai yang bekerja di bidangnya ikut dalam pelaksanaan pengawasan untuk melakukan penyelesaian atas pelanggaran atau kerusakan yang terjadi di pasar. Dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak membentuk SDM/tim pengawas khusus, Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang tetap
113
memperhatikan dan terjun langsung ke lapangan dalam melihat dan mengawasi pasar tradisional milik PD dan memperhatikan SDM yang perlu ikut sesuai dengan kondisi masing-masing pasar. Dari beberapa hasil wawancara di atas juga, apabila ditinjau dari waktu pelaksanaannya dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan di Pasar Bandeng dilakukan sesuai dengan pengawasan preventif yang dimana pengawasannya dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung. Baik dari pihak PD Pasar Kota Tangerang, Kepala Pasar, dan PT. Bangunbina Persada yang mempunyai peran pengawasan melakukannya pada saat jam operasional pasar dengan tujuan agar mengurangi penyimpangan yang ada saat pekerjaan berlangsung di Pasar Bandeng. Pengukuran tidak hanya tentang intensitas pengawasan dan SDM pengawasan, tetapi juga bagaimana pengawasan itu berjalan. Seperti apa sistem atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan, serta apa saja sasaran pengawasan. Seperti yang diungkapkan Kepala Pasar mengenai pengawasan yang dilakukan, I1-1 mengatakan: “Peran pengawasan yang saya lakukan sebagai Kepala Pasar ya tentu saja dengan melihat dan memperhatikan kondisi operasional pasar dari hari ke hari. Tidak hanya dari saya, saya juga memerlukan pendapat dan saran dari para pedagang karena itu saya harus mendekatkan diri kepada pedagang di pasar ini. Saya melakukan kontrol dengan berkeliling ke seluruh area pasar dari kondisi pedagang, tingkat pengunjung, kondisi bangunan pasar, sampai pada fasilitas yang ada di pasar. semuanya itu harus diperhatikan demi kemajuan pasar ini. Tidak hanya sampai disitu, saya juga bertanggungjawab untuk membuat laporan dimana didalamnya adalah laporan pertanggungjawaban Kepala Pasar tentang kondisi pasar dimana didalamnya adalah hasil-hasil pengawasan yang saya lakukan,
114
demi mengoptimalkan pasar ini, yang saya lakukan adalah dengan memberikan fakta nyata tentang apa yang ada di lapangan agar segala kondisnya dapat diperbaiki dan mendapatkan solusi untuk penyimpangan yang ada. Laporan yang ada juga harus punya bukti yang kuat misalnya pakai foto agar pengawasan yang sudah dilakukan itu mempunyai fakta yang kuat. Laporan tersebut adalah laporan rutin yang diberikan setiap 2 minggu sekali. Adapun guna dan fungsi laporan tersebut sebagai bahan diskusi dalam rapat antara Kepala Pasar dengan PD Pasar Kota Tangerang” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Hal serupa juga dikatakan oleh I1-2 yang menyatakan: “Pengawasan dilakukan setiap hari oleh saya sebagai kepala pasar, dimana saya bertugas untuk melihat kondisi pasar, pedagang, dan tingkat pengunjung, selain itu saya juga memeriksa fisik atau bangunan pasar. Begitu juga sama hasil pengawasannya, jadi harus ada bukti kita sudah melakukan pengawasan, saya laporkan secara rutin ke PD Pasar Kota Tangerang sebagai laporan pertanggungjawaban untuk bahan evaluasi, supaya kalo ada penyimpangan, pelanggaran, atau kesalahan lain dapat langsung ditindaklanjuti oleh PD. Seperti contohnya kalo ada bangunan yang rusak misalnya pagar roboh atau atap yang bocor, yang saya lakukan itu membuat laporan ke PD Pasar Kota Tangerang setelah itu dari pihak PD akan ngasih surat teguran kepada PT supaya PT melakukan tindak lanjut” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan kedua pernyataan di atas, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melakukan perannya sebagai pengawas pasar, Kepala Pasar mempunyai alur dan prosedur dalam melakukan pengawasan walaupun cara pelaksanaannya tidak ada dalam peraturan baku. Setiap Kepala Pasar di Pasar Bandeng melakukan pengawasan dengan bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung, dimana cara pengawasannya adalah dengan Kepala Pasar langsung datang melihat kondisi pasar, memeriksa apabila terjadi penyimpangan, serta menampung keluhan dan saran pedagang untuk Pasar Bandeng. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dari hari ke hari hingga ditemukannya hasil pengawasan baik hasil yang baik maupun buruk. Tidak
115
hanya sampai di situ, Kepala Pasar juga bertanggungjawab dalam pembuatan laporan yaitu laporan rutin kondisi pasar dalam waktu 2 minggu sekali, yang mana isi dari laporan tersebut adalah segala hal yang menjadi hasil pelaksanaan pengawasan dimana laporan tersebut dibutuhkan untuk bahan diskusi antar Kepala Pasar dan Direksi PD Pasar Kota Tangerang agar segala kekurangan yang ada pada pasar dapat diselesaikan melalui PD Pasar Kota Tangerang. Dari keterangan tersebut juga dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kepala Pasar mempunyai proses terentu yang bersistematis. Dari mulai proses dilakukannya pengawasan secara langsung turun ke pasar, proses pembuatan hasil pengawasan melalui laporan pertanggungjawaban dengan bukti yang kuat, proses diskusi PD Pasar Kota Tangerang dalam mencari solusi akan masalah yang ada melalui rapat, hingga proses PD Pasar Kota Tangerang melakukan tindakan terhadap pasar melalui surat perintah maupun surat teguran kepada pihak swasta, kemudian proses pihak pengelola dari PT. Bangunbina Persada melakukan tindakan atas perintah dari PD Pasar Kota Tangerang yang meliputi pengelolaan dan bangunan pasar. Dalam hal ini, Kepala Pasar tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenang atas peran engawasan yang dimilikinya, tetapi harus mengikuti proses tersebut, dimana apabila terdapat hasil pengawasan yang berkaitan langsung dengan PT. Bangunbina Persada tidak diperbolehkan membuat laporan langsung ke PT. Bangunbina Persada melainkan hanya boleh berkoordinasi langsung dengan PD Pasar Kota Tangerang karena Kepala Pasar merupakan kepanjangan tangan dari PD Pasar Kota Tangerang.
116
Begitu pula dengan PT. Bangunbina Persada, dalam melakukan pengawasannya harus tetap mengacu pada dasar perjanjian kerjasama dengan PD Pasar Kota Tangerang, dimana dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan bahwa pihak pengelola harus memberikan laporan pengelolaan secara berkala, seperti yang dikatakan oleh I2-1: “Iya selain kami memiliki hak dalam pengelolaan, kami juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan rutin yaitu laporan pertanggungjawaban pengelolaan dimana didalamnya termasuk juga laporan hasil pengawasan yang berupa pelanggaran dan masalah yang ada serta kondisi pasar ini secara berkala dalam segala perubahanperubahannya” (Wawancara dengan Trias Anggraini selaku pegawai Administrasi dan Keuangan Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada, Kamis 10 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan I2-1 dinyatakan bahwa dalam melakukan pengawasannya, pihak pengelola telah diatur dalam perjanjian MoU yang ada baik hak maupun kewajibannya. Cara pengawasan yang dilakukan oleh pihak swasta sama dengan pengawasan dari pihak pemerintah yaitu pengawasan langsung dengan bentuk pengawasan yang mengikuti standar yang ada dengan berbagai prosedur. Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta adalah jenis pengawasan aktif dan pasif, dimana jenis pengawasan aktif dinyatakan pada pelaksanaannya yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan yaitu di Pasar Bandeng. Sedangkan pengawasan pasif dibuktikan dengan adanya laporan atau surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti dari pihak pemerintah maupun pihak swasta dimana Kepala Pasar Bandeng dan PT. Bangunbina Persada sama-sama memberikan laporan secara
117
rutin atas kondisi pasar. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh I1-4 yang menyatakan tentang proses dan cara pengawasan yang dilaksanakan dengan berkata: “Bentuk pengawasan yang kami lakukan itu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif yang kami lakukan dilaksanakan dengan cara turun langsung ke Pasar Bandeng dimana kami selaku pengawas mendatangi pasar untuk melihat langsung bagaimana kondisi operasional Pasar Bandeng. Kami memperhatikan segala aspek dalam pengawasan baik dari kinerja pihak pengelola, Kepala Pasar, Pedagang, kondisi pengunjung, hingga kondisi fisik seperti bangunan dan fasilitas yang ada di dalamPasar Bandeng. Selain itu, kami juga mendatangi lagsung para pedagang untuk melakukan pendekatan hingga kami benar-benar mengetahui apa keluhan pedagang, apa yang pedagang inginkan, dan apa masalah yang ada di pasar. Hal tersebut kami lakukan demi mengetahui bagaimana keadaan real yang terjadi di dalam pasar. Tidak lupa juga dengan bagian fisik dan fasilitas pasar yang menjadi perhatian kami dimana apabila terjadi kerusakan harus segera mendapatkan perbaikan untuk menunjang kegiatan pedagang maupun pengunjung di Pasar Bandeng. Sedangkan untuk pengawasan pasif, kami memanfaatkan laporan atau surat yang ada dari Kepala Pasar maupun PT. Bangunbina Persada sebagai laporan pertanggungjawaban secara rutin. Dari laporan tersebut kami dapat mengetahui secara tidak langsung bagaimana kondisi yang ada di Pasar Bandeng dengan bukti yang ada dalam laporan tersebut. Laporan tersebut juga berfungsi guna membantu kami dalam melakukan tindakan lanjutan sebgaimana laporan tersebut kami jadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk menangani permasalahan yang ada” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Dari keterangan hasil wawancara dengan I1-4 kita dapat mengetahui bahwa pengawasan oleh PD Pasar Kota Tangerang dilakukan dengan 2 cara yaitu cara pengawasan aktif dan pasif
yang berarti dilakukan di tempat
pengawasan maupun diluar tempat pengawasan. Yang mana pengwasan aktif dapat dibuktikan sendiri dengan melihat langsung kondisi Pasar Bandeng dengan mendatanginya sedangkan pengawasan pasif yakni pengawasan yang
118
dilakukan dengan melihat hasil pengawasan dari pihak lain yaitu pihak pemerintah maupun pihak swasta dimana di dalamnya terdapat laporan pengelolaan, data penyimpangan/pelangaran, masalah yang ada, keuangan (pendapatan maupun pengeluaran), hingga kondisi bangunan dan fasilitas yang ada. Dapat kita lihat bahwa di sini PD Pasar Kota Tangerang cukup tegas dan cermat dalam melakukan pengawasan. Hal ini ditandai dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk melihat langsung secara real keadaan pasar dan meminta laporan pertanggungjawaban secara rutin dari pihak yang berada di Pasar Bandeng. PD Pasar Kota Tangerang terlihat mempunyai hubungan dan koordinasi yang baik antara bawahannya yakni PD Pasar Bandeng dan pihak yang bekerjasama yaitu PT. Bangunbina Persada karena dalam pelaksanaan pengawasannya, PD Pasar Kota Tangerang tetap membutuhkan dan pihak yang berada di Pasar Bandeng sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi real pasar tersebut dari hari ke hari. Di sisi lain, dari pernyataan di atas dapat kita katakan bahwa sasaran pengawasan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan PD Pasar Kota Tangerang tidak hanya pada satu pihak tetapi ke seluruh pihak yang ada di pasar. hal itu dapat dibuktikan dari pernyataan yang mengakatakan bahwa halhal yang dilakukan saat pengawasan adalah memperhatikan segala aspek dalam pengawasan baik dari kinerja pihak pengelola, Kepala Pasar, Pelaku usaha pasar, hingga kondisi fisik seperti bangunan dan fasilitas yang ada di dalam Pasar Bandeng. Sasaran pengawasan yang dimaksud di sini adalah Kepala Pasar selaku kepanjangan tangan dari PD Pasar Kota Tangerang, PT.
119
Bangunbina Persada selaku pengelola, serta Pelaku usaha pasar yang di dalamnya ada Pedagang Pasar, Pemilik Toko, dan Pedagang Kaki Lima. Dalam pelaksanaan pengawasan, selain dilakukan oleh PD Pasar Kota Tangerang, Kepala Pasar Bandeng, dan PT. Bangunbina Persada, terdapat pihak lain dari pemerintah yang melakukan pengawasan di Pasar Bandeng yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan PD Pasar Kota Tangerang. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh I1-4 yang mengatakan: “Kami berkerjasama dengan dinas lain untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pedagang antara lain yang telah kami lakukan adalah pembinaan dari Dinas Pertanian Kota Tangerang dalam hal keamanan dan kebersihan pangan (ayam & ikan) dengan pemberian fish box dan soft case untuk ayam. Lalu pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu tentang bahaya pewarna, pengawet, dll pada makanan maupun ikan dan ayam. Kemudian pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang yaitu sebatas pembinaan harga bahan pokok, permodalan, dan PKL. Pembinaan dan penyuluhan dilakukan melalui proses sesuai prosedur dimana laporan penyuluhan dari dinas didisposisi ke PD Pasar Kota Tangerang lalu dari PD ke Kepala Pasar dan Kepala Pasar memberikan sosialisasi ke pedagang tentang jadwal pembinaan yang akan dilakukan” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Pernyataan yang senada juga dilontarkan dari I1-1 yang mengatakan bahwa: “Ya, sudah pernah ada. Beberapa pengawasan yang telah kami lakukan bersama pihak lain, yaitu kerjasama PD Pasar Kota Tangerang dengan Disperindagkop Kota Tangerang melalui penyuluhan koperasi, pengawasan harga sembako kepada pedagang, pengawasan pasar tertib ukur untuk pedagang yang memakai alat ukur. Kemudian pengawasan makanan bersama Badan Pemeriksa Obat dan Makanan/BPOM. Lalu penyuluhan kebersihan dan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang.” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016).
120
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa PD Pasar Kota Tangerang juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan pengawasan dimana hubungan antara keduanya dilakukan berdasarkan proses sesuai prosedur yang ada yakni Dinas yang ingin melakukan program pengawasan di Pasar Bandeng harus meminta izin dari PD Pasar Kota Tangerang selaku wadah yang menaungi dan memiliki beberapa Pasar Tradisional di Kota Tangerang. Proses yang dilalui antara lain proses disposisi Dinas terkait ke PD Pasar Kota Tangerang kemudian dari PD Pasar Kota Tangerang memberikan informasi kepada Kepala Pasar lalu Kepala Pasar memberi pengumuman mengenai jadwal pelaksanaan pengawasan dari Dinas tersebut. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lain dapat meringankan dan membantu pekerjaan PD Pasar dalam hal pengawasan. Tidak hanya pengawasan, namun pembinaan juga dilakukan oleh Dinas terkait
yang
melakukan
kerjasama
tersebut.
Pembinaan
ini
sangat
menguntungkan pedagang karena pedagang mendapatkan ilmu, informasi, serta alat yang membantu pedagang untuk lebih mengetahui tentang tata cara, peraturan, dan kewajiban pedagang atas produk dagangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa terdapat pembinaan dari Disperindagkop Kota Tangerang, BPOM Kota Tangerang, dan Dinas Kesehatan tentang kesehatan, kebersihan, harga bahan pokok, koperasi, tertib ukur, bahaya pengawet dan pewarna, serta alat yang diberikan seperti contohnya fish box dan soft case. 4.3.3
Membandingkan (Compare)
121
Pada tahap ini yang dilakukan adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar. Proses ini akan memungkinkan penyimpangan-penyimpangan antara standar dengan realisasi, apakah standar dapat tercapai. Dalam suatu pelaksanaan program, untuk mengetahui hasil pengawasan dengan baik, maka harus ada perbandingan dari hasil pekerjaan dan standar pedoman yang ditentukan dalam program tersebut. Pada pelaksanaannya, didalam tahap ini banyak ditemukan hasil-hasil dari pengawasan dimana setiap hasil yang ada berdasarkan dari perbandingan antara kondisi nyata dengan standar yang ada. Pernyataan ini didukung oleh I1-1 yang mengatakan: “Ya, dalam melakukan pengawasan kan kita sudah punya peraturan yang kita jadikan acuan untuk menilai dari hasil kondisi pasar yang sekarang dengan aturan yang ada di Perda maupun Surat Perjanjian Kerjasama. Nah, biasanya dari situ langsung keliatan mana hal-hal yang salah, pelanggaran apa yang terjadi, kemajuan dan kelemahan apa yang ada di pasar pada masa sekarang” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan peran dan tanggungjawabnya sebagai pengawas, Kepala Pasar tidak hanya mengamati, melihat, dan mengobservasi keadaan pasar, melainkan melakukan perbandingan juga atas apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang ada di lapangan pada saat itu dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang ada. Pada tahap ini, hasil dari pelaksanaannya adalah penyimpanganpenyimpangan yang ada di Pasar Bandeng dari segala pihak seperti
122
penyimpangan yang dilakukan pedagang yakni memperluas tempat dagang dengan menambah tempat produknya serta kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan, seperti yang dikatakan oleh I1-2: “Ya biasanya yang kita temukan itu pedagang-pedagang yang suka ngelanggar aturan, kayak yang bisa kita liat sendiri ada beberapa pedagang yang berjualan kelewat batas dengan nambah peti atau meja untuk memperbanyak barang dagangannya padahal itukan nggak boleh. Ada juga pedagang yang kurang perhatian sama kebersihan pasar kayak ada beberapa yang nggak bersihin sampah dagangannya setelah selesai dagang, buang sampah sembarangan misalnya sampahnya ada yang sampai ke jalanan” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Hal serupa juga diakui oleh pedagang yaitu I3-2 dengan mengatakan: “Iyasih saya tau ini nggak boleh tapi ya gimana demi dapetin pelanggan, mana di sini kan pengunjungnya dikit pasarnya sepi jadi saya terpaksa banyakin beragam jenis sayur-sayuran kalo lengkap kan orang juga tertarik ngeliat dagangan kita biar laku” (Wawancara dengan Bapak Sardi sebagai Pedagang Sayur Pasar Bandeng, Sabtu 12 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu hasil pengawasan yang dilakukan adalah pelanggaran dari Pedagang Pasar Bandeng. Pelanggaran yang dilakukan berupa penambahan tempat dagangan hingga melewati batas yang telah ditentukan. Hal ini jelas pelanggaran yang terang-terangan terlihat secara fisik dimana pedagang mencari keuntungan dengan tidak memperhatikan aturan yang ada. Di sisi lain, pedagang sendiri sebenarnya mengetahui dan mengerti akan kesalahan yang dibuat yaitu memperluas tempat dagangnya akan tetapi hal itu terpaksa dilakukan agar pedagang tetap bisa bertahan ditengah-tengah keadaan pasar yang sepi pengunjung. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa apabila keadaan pasar mendukung daya beli masyarakat yang tinggi di Pasar Bandeng, pedagang tidak akan melakukan pelanggaran seperti
123
itu. Selain itu, sangat disayangkan bahwa beberapa pedagang yang masih kurang mengerti dan peduli kebersihan sekitarnya pada area dan bangunan pasar yang telah bagus setelah direvitalisasi, seharusnya pedagang dapat menjaga agar tidak merusak pasar yang telah dibangun baik dengan pencemaran yang dibuatnya. Ternyata hal tersebut juga berdampak kepada I3-9 yang merasakannya dengan mengatakan: “Iya sekarang kayaknya kebersihannya menurun ya, kalo dulukan bersih enak belanja di sini, karyawan kebersihannya tuh banyak nggak kayak sekarang, sekarang saya malah jarang lihat. Jadi kalo belanja kelihatan ada sampah yang berserakan, belum lagi kalo basah bikin jalanan becek dan bau juga jadi kitanya kurang nyaman ajasih, kan kalokeliatan dari luar bangunannya bagus tapi dalamnya kotor” (Wawancara dengan Lina sebagai pengunjung Pasar Bandeng, Rabu 14 Desember 2016). Dari pernyataan pengunjung Pasar di atas dapat kita ketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan pedagang berdampak pada kenyamanan pengunjug
dalam
berbelanja.
Turunnya
kebersihan
Pasar
Bandeng
mengakibatkan turunnya juga kenyamanan pengunjung di dalam Pasar. Tidak hanya mengenai batas tempat dagang dan kebersihan pasar, pedagang juga melakukan pelanggaran lain yaitu menempati tempat dagang dengan tidak sesuai dengan zona yang telah di atur. Hal ini diungkapkan oleh I1-1 yang berkata: “Pada awalnya, kondisi pedagang di Pasar Bandeng ini teratur tapi hanya berjalan selama 1 tahun pertama revitalisasi. Setelah itu pedagang menempati los dan kios tidak sesuai aturan dimana kami telah membuat zoning yang ditetapkan melalui plang-plang yang ada di dalam pasar sebagai keterangan nama los. Sampai sekarang bisa kita liat langsung zoning itu udah nggak diberlakukan lagi sama pedagang jadi pasar ini udah nggak teratur lagi. Ditambah lagi dengan adanya pemilik los atau kios yang memperbolehkan pedagang yang menyewa untuk berjualan produk yang tidak susai dengan tempat yang telah
124
disediakan. Pada akhirnya kan pedagang baru yang berjualan barang tertentu tidak mendapatkan lokasi tempat jualan yang sesuai dengan keterangan ona yang ada jadi begitu terus sampai timbul ketidakteraturan. Kalau ditanya pedagang alasannya sih demi dapetin pelanggan, ada yang merasa kalau di tempat-tempat tertentu tuh kehilangan pedagang” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Hal senada juga diakui oleh pedagang, dimana I3-2 mengatakan: “Di pasar ini banyak penjual pada nggak ikutin zona itu soalnya disini pedagangnya pada rebutan pengunjung, ya namanya pengunjungnya sedikit kita mah maunya dapet dan jualan di tempat yang lebih strategis yang lebih banyak dilewatin pengunjung jadi ya gitu antara sayuran sama daging atau ikan ada yang tempatnya berdekatan” (Wawancara dengan Bapak Sardi sebagai Pedagang Sayur Pasar Bandeng, Sabtu 12 Maret 2016). Dari keterangan di atas, dapat kita lihat bahwa pedagang sendiri melakukan berbagai pelanggaran. Hal yang sangat disayangkan bahwa kondisi awal pasar yang tertib dan teratur setelah direvitalisasi tidak dapat dipertahankan atas karena perbuatan pedagang itu sendiri. Banyak pedagang yang menempati tempat tidak sesuai dengan zona yang ada sehingga pedagang selanjutnya yaitu pedagang baru ada yang ingin menempati sesuai zona tetapi tidah bisa karena telah terisi dengan pedagang lain sebelumnya. Padahal, zoning yang telah ditetapkan adalah peraturan berbentuk fisik yang telah dibuat pengelola dengan membuat plang-plang yang tergantung untuk memisahkan jenis dagangan di setiap los, kios, dan counter di pasar, hal yang seharusnya dapat diperhatikan pedagang. Seharusnya dengan adanya zoning tersebut dapat memudahkan pengunjung untuk berbelanja dan menciptakan persaingan yang baik dan adil antar pedagang. Sayangnya, pedagang kurang memahami pentingnya peraturan tersebut dan membuat pelanggarang yang menciptakan ketidakteraturan dalam pasar.
125
Tidak hanya pedagang, penyimpangan juga dilakukan oleh pemilik kios yang disebut juga investor. Investor dalah pembeli kios pada Pasar Bandeng yang membeli dengan maksud bukan untuk berjualan tetapi menyewakan atau menjual kembali kios yang telah mereka beli. Pelanggaran yang dilakukan oleh investor adalah dengan menutup kiosnya dalam jangka waktu yang lama sehingga banyak kios di dalam pasar yang tidak terisi dan tutup. Hal ini dinyatakan oleh I1-1 yang mengatakan: “Masih banyak kios yang kosong apalagi di lantai dua, hal ini dikarenakan harga sewa yang mahal yang disebabkan oleh penjualan dari pihak ketiga. Walaupun kios yang berada di pasar ini tersedia dengan keadaan yang baik tetapi harga kios disewakan atau dijual dengan harga yang mahal karena banyak kios/toko yang diinvestasikan oleh masyarakat, bukan untuk membuka usaha dagang sehingga penyewa atau pedagang yang ingin membuka usahanya di sini mendapat harga yang jauh lebih mahal daripada harga asli. Beberapa pedagang yang telah membuka usaha di sinipun terpaksa tidak bisa berjualan dengan rutin bahkan ada yang menutup usahanya oleh karena pemasukan yang tidak sebanding dengan harga sewa tempat yang mereka telah bayarkan” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Pegawai Administrasi dan Keuangan Pasar Bandeng, dimana I2-1 mengatakan bahwa: “Iya untuk kios yang di atas itu banyak yang kosong karena pemiliknya bukan pedagang, pada banyak investor gitu yang jualin dan nyewain kios itu. Harga yang ditawarkan juga mahal jadi kios itu banyak yang belum terisi. Perbedaan harganya ada juga yang mencapai 50% kayak misalnya kios yang ukuran 3x2 m harganya dari kami Rp 118.000.000,investornya menjual kisaran harga Rp 225.000.000,- sampai Rp 250.000.000,- ke masyarakat” (Wawancara dengan Trias Anggraini selaku pegawai Administrasi dan Keuangan Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada, Kamis 10 Maret 2016).
126
Tabel 4.4 DAFTAR HARGA RENOVASI PASAR BANDENG – KOTA TANGERANG NO
JENIS
UKURAN
H/T
HARGA
HARGA
HARGA SUDAH
PERMETER
PERUNIT
TERMASUK PPN 10%
1
2
3
4
5
6
LOS SAYUR
COUNTER
KIOS
KIOS
KIOS
KIOS
2 x2 M
T
Rp 10,000,000,-
Rp 40.000.000,-
Rp 44.000.000,-
2X2M
H
Rp 11.000.000,-
Rp 44.000.000,-
Rp 48.400.000,-
2X2M
T
Rp 12,000,000,-
Rp 48.000.000,-
Rp 52.800.000,-
2X2M
H
Rp 13.000.000,-
Rp 52.000.000,-
Rp 57.200.000,-
3X2M
T
Rp 15,000.000,-
Rp 90.000.000,-
Rp 99.000.000,-
3X2M
H
Rp 18.000.000,-
Rp 108.000.000,-
Rp 118.800.000,-
3 X 2,5 M
T
Rp 15.000.000,-
Rp 112.500.000,-
Rp 123.750.000,-
3 X 2,5 M
H
Rp 18.000.000,-
Rp 135.000.000,-
Rp 148.500.000,-
3X3M
T
Rp 15.000.000,-
Rp 135.000.000,-
Rp 148.500.000,-
3X3M
H
Rp 18.000.000,-
Rp 162.000.000,-
Rp 178.200.000,-
2 X 2,5 M
T
Rp 15.000.000,-
Rp 75.000.000,-
Rp 82.500.000,-.
2 X 2,5 M
H
Rp 18.000.000,-
Rp 90.000.000,-
Rp 99.000.000,-
2 X 2,8 M
T
Rp 15.000.000,-
Rp 84.000.000,-
Rp 92.400.000,-
MAMIN
7
KIOS KBT
Sumber: (PT. Bangunbina Persada, 2015)
Berdasarkan kedua pernyataan dan data di atas serta observasi yang telah dilakukan, di Pasar Bandeng masih terdapat banyak kios yang kosong dan
127
tutup terutama di bagan lantai 2 pasar. Walaupun kios yang berada di pasar ini tersedia dengan keadaan yang baik tetapi ternyata banyak pedagang maupun pengelola yang mengaku bahwa harga sewa dan jual kios terbilang mahal daripada harga asli yang ditentukan yang disebabkan karena penjualan dari pihak ketiga yaitu banyak kios yang diinvestasikan oleh masyarakat, bukan untuk membuka usaha dagang. Hal seperti ini adalah salah satu pelanggarang/penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku usaha pasar termasuk investor. Padahal, telah terdapat di dalam peraturan yang ada yakni dalam Perda yang mengatur pengelolaan pasar bahwa ada sanksi ditutup dan disegelnya hingga denda apabila tempat berjualan tidak dibuka selama 3 bulan berturut-turut dan tidak membayar biaya jasa pengelolaan. Di sini kita mengetahui bahwa ada pelanggaran dari investor yang tidak menaati peraturan tersebut. Tidak hanya mengenai penyimpangan, terdapat juga masalah-masalah yang ada pada Pasar Bandeng. Yaitu mengenai kondisi pasar yang semakin lama semakin sepi. Hal ini berdasarkan dari pernyataan beberapa pihak, dimana I1-1 mengatakan: “Pada tahun pertama revitalisasi berjalan, promosi dan pemasaran disebar secara luas dengan memakai brosur maupun media massa seperti internet, sehingga banyak masyarakat yang berminat menyewa bahkan membeli kios di Pasar Bandeng, begitu pula dengan pedagang lama. Setelah revitalisasi selesai, banyak pedagang yang menempati kios dan tingkat pengunjung yang terbilang ramai. Tepatnya pada tahun pertama setelah revitalisasi, pasar ini ramai. Tetapi kondisi seperti itu tidak belangsung lama. Pada akhirnya pasar menjadi sepi dengan tingkat pengunjung yang semakin menurun dan pedagang yang semakin sedikit” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Hal senada juga dikatakan oleh I1-3 yang menyatakan bahwa:
128
“Masalah yang paling terlihat adalah sepinya pengunjung di Pasar Bandeng, hal ini berkaitan dengan sepinya pedagang” (Wawancara dengan Hizbulloh sebagai Staff Perbantuan di Kantor PD Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Begitu juga dengan I3-8 pasar yang mengatakan: “lama-lama sih jadi tambah sepi, padahal dulu pasa baru dibangun rame, pedagangnya juga banyak nggak kayak sekarang. Dulu saya sering belanja di sini, sekarang jarang karena kalo belanja banyak saya langsung ke pasar lain yang lebih lengkap daripada di sini” (Wawancara dengan Ita sebagai Pengunjung Pasar Bandeng, Rabu 14 Desember 2016). Dari hasil wawancara penelitian di atas, dapat kita ketahui bahwa pada awal revitalisasi dilakukan, banyak masyarakat peminat pasar ini dari mulai pedagang lama pasar hingga masyarakat lainnya sehingga penjualan los, kios, dan counter di pasar ini tercapai. Dengan bangunan yang baru setelah revitalisasi selesai, banyak pedagang dan pengunjung yang meramaikan pasar ini tepatnya di tahun pertama. Namun, sangat disayangkan semua pihak yang bertanggungjawab yang ada di pasar tidak dapat mempertahankan keadaan pasar yang seperti itu sehingga menyebabkan penurunan pengunjung bahkan pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, sepinya pasar hingga saat ini disebabkan oleh sepinya pedagang dan banyaknya kios yang kosong seperti yang diungkapkan oleh seorang pengunjung yaitu I3-6: “Iya pasar ini bagus dibandingkan pasar lainnya di daerah sini, tapi sayangnya pasar ini sepi jadi kan orang juga males datenginnya. Dari luar aja udah keliatan kios-kiosnya pada tutup, pedagangnya juga sedikit jadi kadang tuh barang yang mau dibeli nggak ada di sini” (Wawancara dengan Yani sebagai Pengunjung Pasar Bandeng, Sabtu 12 Maret 2016). Terdapat juga pernyataan lain yang menyatakan hal senada dimana I3-5 mengatakan:
129
“Kurang tau sih ya pastinya kenapa ini pasar bisa sepi, tapi mungkin kayaknya karena pedagangnya juga gak rame sih kayak yang di atas aja kita liat sendiri dikit banget toko yang buka. Saya juga ke sini sih biasanya ke PKL nya untuk beli kebutuhan sehari-hari aja sih misalnya untuk masak, kalau untuk belanja besar nggak di sini tapi di pasar lain” (Wawancara dengan Nur sebagai Pengunjung Pasar Bandeng, Sabtu 12 Maret 2016). Kemudian hal yang sama dirasakan oleh konsumen Pasar Bandeng yaitu I3-8 yang mengatakan bahwa: “Pasarnya sepi banget, saya juga kalo lagi rajin mah milih ke Pasar Malabar karna disana jauh lebih banyak pedagang dan macam dagangannya lebih lengkap gitu, kalo disini kurang jadi nggak terlalu bisa milih. Ini karna deket sama rumah jadi saya ke sini. Kalo sepinya kayaknya sih karena tempatnya ya di depan jalanan lebar landai gini orang kan sukanya kalo ke pasar itu yang banyak PKLnya di pinggir jalan yang biasanya macet jadi diluarnya aja udah banyak pedagang gitu” (Wawancara dengan Lina sebagai pengunjung Pasar Bandeng, Rabu 14 Desember 2016). Dari beberapa pernyataan ini, kita dapat mengetahui bahwa hal yang terlihat yang menunjukan alasan sepinya pasar adalah bahwa terdapat banyaknya kios yang kosong dan kurang ramainya pedagang yang berada di dalam pasar sehingga membuat masyarakat berpendapat bahwa pasar ini kurang daya tarik pembeli. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh investor yang menyebabkan banyak kios kosong dan sepi pedagang. Di sisi lain, Kepala Pasar menambahkan alasan sepinya Pasar Bandeng yakni karena lokasi dan tata bangunan pasar yang kurang strategis. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pasar yaitu pernyataan I1-2 yang mengatakan: “Hal yang buat pasar ini sepi juga karena pasar ini letaknya berada di pinggir jalan raya yang luas, landai, dan jalur cepat. Kita tau sendiri kan biasanya pasar itu jalanannya pasti macet, berbeda dengan di sini. Ditambah lagi bangunan pasarnya yang lantai 1 itu berada dibawah permukaan jalanan sehingga dari sisi luar atau jalan raya, lantai 1 pasar nggak terlihat sedangkan yang terlihat hanya lantai 2 pasar yang dimana banyak terdapat kios kosong. Begitu juga sama PKL yang ada
130
di sini karena letaknya di belakang pasar di balik bangunan pasar jadi dari jalan raya tuh nggak keliatan sama sekali padahal bagian yang lumayan rame kan pengunjung PKLnya” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2 di atas dinyatakan bahwa ada alasan lain yang menyebabkan sepinya Pasar Bandeng, bukan hanya dari dalam pasar baik itu pelaku usaha pasar, namun ada juga penyebab dari luar yakni kondisi fisik pasar dimana bangunannya terletak di pinggir jalan raya dengan jarak yang terbilang jauh, jalan raya yang landai dan tidak ramai yang membuat pasar tidak menjadi pusat perhatian masyarakat yang melewatinya. Begitupula dengan bangunannya terutama pada lantai 1 yang dibangun dibawah dataran tinggi sehingga dari jalan raya yang terlihat hanya bangunan pada lantai 2 saja, yaitu bangunan yang terdapat banyak kios kosong sehingga dapat menambah persepsi masyarakat untuk tidak berbelanja di Pasar Bandeng. Selain itu, terdapat juga beberapa pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah pengelolaan fasilitas parkir. Pada hasil revitalisasi, fasilitas parkir di Pasar Bandeng dikelola dengan cara otomatis yaitu berpalang otomatis pada pintu masuk dan pintu keluar pasar dengan menggunakan teknologi komputer, namun sayangnya hal itu tidak berjalan lama. Seperti yang dikatakan oleh I2-3 sebagai petugas parkir mengatakan: “Kalo waktu dulu pas baru dibangun parkirannya bagus pake palang otomatis kerjanya juga pake komputer. Kalo sekarang jadi manual pake karcis tulis tangan, palangnya juga dibuka terus ke atas nggak otomatis lagi karna kita udah nggak pake komputer. Dulu juga gerbangnya mah ada 2, dibedain gerbang masuk sama gerbang keluar kendaraan tapi sekarang tinggal 1 yang dibuka jadi sama gerbang buat keluar masuk kendaraan” (Wawancara dengan Fatimah sebagai Petugas Parkir Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016).
131
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa telah terjadi menurunnya efekivitas pengelolaan fasilitas di Pasar Bandeng, yaitu fasilitas parkir. Dimana kini realisasinya tidak sesuai dengan realisasi pada awal revitalisasi pasar. hal itu dapat dibuktikan dari berubahnya operasional parkir dari cara kerja otomatis menggunakan teknologi komputer dan palang otomatis menjadi cara manual dan gerbang yang ditutup sehingga hanya ada 1 pintu untuk keluar masuk kendaraan. Hal ini sangat disayangkan karena fasilitas yang sudah ada, yang sudah dirancang dengan baik melalui sarana dan prasarana yang lengkap tidak dapat dipertahankan dengan baik. Menurut petugas parkir, operasional cara kerja fasilitas parkir yang sekarang menjadi manual disebabkan karena pengelola ingin menekan pengeluaran. Seperti pernyataan dari I2-3 yang berkata: “Itu karna dari kantor pengelola sih mau minimalin pengeluaran, karena kan dulu yang jaga pintu 2 orang karna gerbangnya ada 2 otomatis harus gaji 2 karyawan, belum lagi komputernya, trus karcis otomatisnya, dan lagi sekarang parkirnya nggak dijaga sampai sore. Jam kerjanya juga nggak kayak dulu, sekarang cuma sampai jam 2 karna siang tuh di sini udah sepi walaupun didalam masih ada pedagang yang jualan sampe sore” (Wawancara dengan Fatimah sebagai Petugas Parkir Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Dari pernyataan di atas terlihat bahwa situasi dan kondisi yang membuat turunnya fungsi fasilitas parkir di pasar ini juga terpengaruh dari turunnya pendapatan yang diterima oleh pihak pengelola, sehingga apapun dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran antara lain dengan cara mengurangi jumlah petugas parkir, merubah cara kerja fasilitas parkir dari mulai ditutupnya pintu masuk kendaraan, palang otomatis, hingga teknologi seperti komputer dan mesin karcis otomatis. Di satu sisi, hal ini memang
132
terpaksa dilakukan karna keadaan dan kondisi yang mempertimbangkan biaya pengeluaran dari segi parkir. Namun, di sisi lain hal ini juga merugikan pengelola pasar. Apabila fasilitas parkir berjalan dengan baik sesuai dengan awal mula sistem yang berlaku, dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir karena ditariknya retribusi parkir bagi pengunjung yang datang sore hari atau setelah jam 2 siang. Selain itu, dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh petugas parkir, karena apabila dikerjakan melalui mesin dengan teknologi komputer dan mesin karcis otomatis bukan dengan cara manual, hasilnya lebih pasti, terekam, dan terdapat bukti yang bisa dipercaya karena tidak bisa direkayasa. Tidak hanya itu, kini terdapat juga parkir liar di Pasar Bandeng yang terletak lebih tepatnya di belakang bangunan pasar, seperti yang diakui oleh I21:
“Ya, di belakang ada parkir di luar pasar. Itu bukan kami yang kelola, tapi orang belakang. Sebenarnya tidak boleh, kami sudah pernah menegur tapi mereka mengacuhkan. Akhirnya kami membuat persetujuan bahwa sebagian retribusi parkirnya harus diberikan keada kami setiap harinya dengan besaran yang sudah kami tentukan yaitu Rp 50.000,-/hari. Karena kami juga sedang mengalami penurunan pendapatan, jadi hal itu kami manfaatkan demi menambah pemasukan. (Wawancara dengan Trias Anggraini selaku pegawai Administrasi dan Keuangan Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada, Kamis 10 Maret 2016). Hal serupa juga dikatakan oleh I1-2 yang mengatakan: “Sekarang ini ada parkir liar, tadinya mah nggak ada. Lumayan banyak yang parkir disana karena banyak yang datang dari arah perumahan, bukan arah dari jalan raya. Mungkin orang ngerasa lebih deket dan nggak ribet parkir di belakang situ karena dekat sama PKL dibanding parkir di dalam pasar. Pengelola parkir itu sendiri ya masyarakat sekitar juga” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016).
133
Berdasarkan hasil wawancara di atas, masalah parkir di Pasar Bandeng menjadi masalah yang menimbulkan banyak efek pada pasar itu sendiri. Dari mulai tidak optimalnya fungsi dari fasilitas yang ada demi menurunkan biaya pengeluaran, yakni operasional parkir yang berubah menjadi manual hingga dibiarkannya pelanggaran terjadi demi mendapatkan pendapatan dari luar, yakni adanya parkir liar di area pasar yang dilakukan oleh warga setempat. Hal tersebut menimbulkan ketidakteraturan di area pasar. Tidak hanya fasilitas parkir, terdapat juga sarana dan prasana yang tidak dikelola dengan baik, yaitu lapangan futsal yang terletak pada lantai 3 Pasar Bandeng. Seperti yang dikatakan oleh I1-1: “Terdapat fasilitas yang kehilangan fungsinya, yaitu lapangan futsal. Lapangan futsal yang telah dibangun outdor pada lantai 3 tidak lagi dapat meningkatkan pendapatan Pasar Bandeng karena kondisinya yang tidak terurus. Infrastruktur lapangan terbilang jelek dengan kondisi lapangan yang tidak rata/bergelombang, rumput sintetis yang rusak. Dalam hal pengelolaan lapangan, PT. Bangunbina Persada bekerjasama dengan pihak lain untuk mengurus lapangan. Pada awal revitalisasi dan terbukanya lapangan, banyak masyarakat sekitar yang menyewa lapangan dengan harga sewa Rp 120.000,-/jam di hari libur dan Rp 100.000,-/jam di hari biasa. Namun sekarang tidak ada lagi yang menyewa lapangan futsal dikarenakan kondisinya yang buruk. Hal ini terjadi karena kesalahaan pengelola lapangan yang kurang baik mengelolanya” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Dari hasil wawancara tersebut, hak dan kewajiban sepenuhnya dalam hal fasilitas pasar adalah pihak pengembang dan pengelola pasar dari PT. Bangunbina Persada. Pihak pengelola berhak untuk menyewa dan memberikan hak kelola fasilitas pasar seperti MCK maupun lapangan futsal kepada pihak lain, namun seharusnya pihak pengelola bertanggungjawab dan ikut mengawasi pengelolaan yang dilakukan pihak lain agar mencegah terjadinya
134
kerusakan atau pelanggaran lainnya sehingga fasilitas tersebut dijaga dengan baik sesuai kondisi awal. Dari sini dapat kita lihat bahwa kurangnya peran pengawasan dari pihak pengelola dalam mengelola fasilitas yang dimiliki pasar. Pengelolaan yang kurang baik dan kurang bertanggungjawab yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang telah menyebabkan dan meninggalkan kerusakan serta tidak berfungsinya lapangan futsal di Pasar Bandeng sehingga tidak mempunyai hasil yakni pemasukan untuk pasar. Hingga kini, pihak pengelola juga belum membetulkan dan melakukan tindakan pembenahan untuk fasiltas yang satu ini karena belum adanya dana untuk biaya pembenahan dan masih memprioritaskan pendapatan dari bagian lain. Seperti yang diakui oleh I2-2 yang berkata: “Ya untuk sekarang sih belum bisa ya, kami juga maunya sih secepatnya melakukan pembenahan tetapi dengan kondisi pemasukan yang seperti ini kami belum memprioritaskan pengeluaran kami ke situ. Kami tau, fasilitas dapat mendukung pemasukan kami juga, seperti halnya dahulu lapangan sering disewa oleh warga sekitar dan menambah pemasukan kami. Namun sekarang karena kondisinya buruk akibat tidak dikelola dengan baik oleh pihak sebelumnya, lapangan menjadi tidak berfungsi. Apabila kondisi keuangan kami telah stabil, kami akan mempertimbangkan upaya untuk melakukan tindakan lanjut untuk lapangan futsal” (Wawancara dengan Yaman sebagai Humas Pengelola Pasar Bandeng dari pihak pengelola, Jumat 11 Maret 2016). Dari peryataan tersebut dapat kita katakan bahwa sebenarnya pihak pengelolapun menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai tanggungjawab mereka, namun mereka juga mempunyai keterbatasan dana sehingga tidak bisa melakukan pembenahan lapangan futsal dan menjadikan hal itu sebagai prioritas. Mereka juga mempunyai upaya dan telah merencanakan tindak lanjut untuk kedepannya demi memperbaiki fasilitas yang ada.
135
4.3.4 Melakukan Tindakan (Action) Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah membuat keputusan untuk mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Proses Follow-Up atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standar, ukuran, dan norma. Dalam suatu pengawasan, mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan adalah hal yang wajib dimanapun pengawasan itu berada supaya mengetahui kelemahan pada program yang dijalankan dan diperbaiki agar program tersebut berjalan dengan tujuan yang sudah direncanakan. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yag menyimpang agar kemudian sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melakukan tindakan perbaikan maka harus diketahui apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan seperti halnya di tahap sebelumnya. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan operasional Pasar Tradisional Bandeng Kota Tangerang terdapat hal-hal yang harus dihadapi seperti masalah, penyimpangan, serta kendala yang ada baik dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan banyak ditemukan penyimpangan dan permasalahan pada pengelolaan Pasar Bandeng. Seperti yang dikatakan oleh I1-2 yang menyatakan: “Ya, kalau kita lihat sendiri di sini masih ada berbagai masalah di dalam pasar. Tapi, seberapa banyaknya masalah, bagaimanapun keadaan pasar ini, kami tetap melakukan yang terbaik untuk membenahi pasar ini agar kedepannya lebih baik” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016).
136
Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Kepala Pasar selaku bagian dari PD Pasar Kota Tangerang mengakui masih banyaknya kelemahan dan kekurangan Pasar Bandeng sehingga menimbulkan berbagai masalah. Namun di sisi lain ia juga menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan dan bekerja dengan maksimal demi mendapatkan hasil yang maksimal juga yaitu agar Pasar Bandeng kedepannya dapat lebih maju lagi. Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dari berbagai pihak untuk melakukan tindakan lanjut yakni tindakan korektif untuk menghadapi penyimpangan yang terjadi di Pasar Bandeng, seperti halnya yang dikatakan oleh I1-1 yang mengatakan: “Untuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang, saya sudah sering menegur pedagang atas kesalahan yang telah dilakukan serta saya juga telah menasihati pedagang agar menciptakan dan menjaga susana yang bersih di Pasar Bandeng serta saya memberikan informasi tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi para pedagang” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Hal senada juga diakui oleh I1-2 yang mengatakan: “Ya, untuk kesalahan-kesalahan yang dibuat pedagang agak susah kami ubah karena pedagangnya pada ngeyel. Sudah sering dikasih tau kalau dilarang nambah peti nambah meja dilarang nyempitin jalan tapi tetap aja dilakuin. Setiap kali saya keliling melakukan pengawasan, saya sering bilangin ke pedagang tapi hasilnya ya nihil. Mungkin karena dasarnya orang pasar ini dari faktor lingkungan yang ngebuat mereka punya sikap yang acuh, namanya orang pasar ya kerjanya dilapangan gini ketemu sama berbagai macam sifat orang-orang di pasar jadi biasanya nggak nurut kalau dikasih tau” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam menangani dan menghadapi kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh
137
pedagang, Kepala Pasar telah melakukan perannya sebagai pengawas dengan menegur, menasihati, dan melarang pedagang untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dari mulai Kepala Pasar yang lama hingga yang baru masih melakukan pemberitahuan kepada pedagang, dengan begitu dapat kita lihat bahwa pelanggaran yang ada pada pedagang masih terus-menerus dilakukan dan belum ada perubahan dari dahulu hingga sekarang. Pelanggaran tersebut juga susah dihilangkan karena adanya faktor internal yaitu faktor dari sifat, sikap, dan lingkungan para pedagang itu sendiri, karena seperti yang kita tahu bagaimana perilaku di lingkungan pasar. Sekalipun orang pasar berpendidikan, seiring berjalannya waktu mereka akan mengalami pergeseran mental karena lingkungannya, baik itu dari bahasa maupun sikap sehingga terdapat perlakuan/sikap melawan pada para pedagang. Di sisi lain, pelanggaran yang telah di lakukan pedagang tersebut, dari mulai pelanggaran berjualan melewati batas yang telah ditetapkan, menempati tempat tidak sesuai zoning, hingga menambah peti dan meja tempat produk dagang yang mengakibatkan pencemaran dan penyempitan jalan dapat dimaklumi oleh pihak PD Pasar Kota Tangerang. I1-4 berkata: “Awalnya sih kami tentunya tegas ya, semua pedagang harus tunduk pada peraturan yang da, dapat kita liha bahwa pelanggaranpelanggaran tersebut tidak ada dan tidak dilakukan selama tahun pertama revitalisasi. Namun, dengan kondisi pasar yang semakin menurun, pedagang juga mendapatkan dampaknya yaitu menurunnya pedapatan pedagang. Mereka terpaksa melakukan hal-hal tersebut untuk menarik pelanggan demi tercapainya pemasukan yang cukup dengan menambah produk dagangan dan menempati lokasi yang strategis. Saya sendiri sih nggak tega kalau memaksa mereka untuk tertib tapi hasilnya merugikan pedagang. Memang di sisi lain dampaknya kurang baik untuk kondisi dan suasana pasar, tapi kami tetap melakukan yang terbaik dalam mengawasi pedagang” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub
138
Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa pihak dari PD
Pasar
Kota
Tangerang
juga
melakukan
tindakan
menghadapi
penyimpangan yang ada dengan menegur pedagang dalam pelaksanaan pengawasannya. Tapi sayangnya hal itu hanya dapat ditegaskan dengan waktu sebentar tepatnya pada tahun pertama revitalisasi. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa PD Pasar Kota Tangerang memberikan toleransi dan kelonggaran kepada pedagang yang melakukan pelanggaran dengan berlatarbelakang kondisi dan suasana pasar yang semakin menurun sehingga untuk mencegah menurun pula pendapatan pedagang, terpaksa sanksi tidak diberlakukan. Seharusnya, sanksi yang telah ditetapkan menjadi acuan dan standar yang ada dipatuhi oleh sasaran yang melakukan penyimangan. Telah terdapat peraturan yang melarang segala penyimpangan pedagang yang telah disebutkan sebelumnya yaitu segala penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Bandeng yang tertulis pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 7 yang mana di dalamnya telah diatur kewajiban dan larangan pedagang berikut sanksi yang tertulis pada Pasal 9 yaitu diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa PD Pasar Kota Tangerang tidak menerapkan sanksi yang sudah diatur dalam standar yang berlaku untuk pedagang. Tidak hanya bagi pedagang, sanksi juga belum diberlakukan untuk pihak investor yang melakukan pelanggaran. Pemilik kios yang tidak membuka
139
usahanya dengan waktu yang lama seharusnya mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa sanksinya adalah penutupan dan penyegelan apabila pemakai tidak mempergunakan dan menelantarkan tempat berjualan selama-lamanya 3 bulan berturut-turut, pemutusan aliran listrik dan air apabila ada keterlambatan pembayaran selama 3 bulan berturutturut, hingga pencabutan ijin tempat berjualan. Hal-hal seperti ini belum dilakukan oleh pihak yang berwajib. Pernyataan ini juga diakui oleh I1-1 yang berkata: “Ya kalau soal itu memang kami belum pernah memberikannya dengan tegas, segala sanksi yang ada seperti masih ragu-ragu dan abu-abu karena dari semua itu belum benar-benar ditegaskan padahal seharusnya sanksi harus diberikan demi menghapus penyimpangan yang sama di hari-hari berikutnya” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Dari pernyataan di atas bahwa Kepala Pasar mengakui bahwa belum ada pihak yang benar-benar memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pasar yang melanggar peraturan meskipun mereka mengetahui hal tersebut seharusnya dilakukan demi memperbaiki permasalahan yang ada dan mencegah untuk dilakukan kembali pada masa yang akan datang. Untuk permasalahan investor, tindakan yang telah dilakukan oleh semua pihak baik pihak pemerintah maupun swasta adalah sebatas memberikan surat peringatan, menghubungi, dan melakukan pertemuan dengan investor untuk mencari solusi untuk kios yang tutup. Seperti halnya pernyataan dari I3-1 yang mengatakan: ”Untuk masalah kios kosong, yang telah kami lakukan adalah memberikan surat peringatan, memang sampai saat ini sanksi yang kami tegakkan masih dalam bentuk surat teguran, belum ada penyegelan kios akan tetapi kami memanfatakan kios-kios kosong untuk disewakan ke masyarakat tanpa sepengetahuan investor bagi investor yang alamat dan nomor teleponnya telah berubah atau dapat dikatakan
140
bahwa sanksi tidak tepat sasaran. Memang terdapat beberapa investor yang tidak dapat kami hubungi bahkan alamat yang berubah jadi surat yang kami kirim tidak sampai ke tangan investor tersebut” (Wawancara dengan Trias Anggraini selaku pegawai Administrasi dan Keuangan Pasar Bandeng dari PT. Bangunbina Persada, Kamis 10 Maret 2016). Berdasarkan pernyataan di atas kita daat mengetahui bahwa pihak pengelola Pasar Bandeng juga melakukan upaya dalam melakukan tindakan perbaikan akan penyimpangan yang telah dilakukan oleh pihak investor. Namun, hal yang dilakukan masih kurang kuat karena masih terdapat sanksi yang tidak tepat sasaran yang dapat kita lihat dari surat teguran yang tidak sampai ke tangan pemilik kios, kontak yang tidak dapat dihubungi, bahkan pertemuan yang telah dilakukan untuk melakukan musyawarah juga tidak membuahkan hasil yang baik. Apabila hal tersebut tidak mempengaruhi seharusnya sudah saat yang tepat untuk melakukan penyegelan terhadap kioskios tersebut. Ditambah lagi, menurut pengakuan Kepala Pasar, musyawarah yang dilakukan baru sekali pertemuan saja. I1-2 berkata: “Yang saya tau, dalam menghadapi masalah investor itu pernah diadain pertemuan, pertemuan itu tujuannya untuk musyawarah bersama agar para investor tersebut mau mempertimbangkan harga sewa dan harga jual kios-kios tersebut demi keberlangsungan pasar. Pada saat itu telah terdapat persetujuan bahwa mereka setuju akan menurunka harganya,tapi kenyataannya nihil. Bahkan sampe sekarang kita liat sendiri masih banyak kios kosongnya” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa setelah 3 tahun pengelolaan setelah revitalisasi berjalan dengan permasalahan kios yang telah lama kosong baru satu kali diadakan musyawarah bersama pihak investor. Dari waktu yang terbilang lama dengan masalah yag ada, seharusnya selain surat teguran, pertemuan musyawarah harus dilakukan denganjangka
141
waktu terus-menerus hingga akhirnya pihak investor melakukan persetujuan yang telah ditentukan dengan realisasi yang nyata sampai kios-kios tersebut terisi. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa penanganan atas perbaikan yang dilakukan terbilang lalai dan lama sehingga sampai saat ini belum ada perubahan. Untuk menekan para investor, pihak pengelola berencana untuk melakukan sanksi yang berupa pembayaran salar seperti yang dikatakan oleh I2-2 yang menyatakan bahwa: “Kami juga akan menegaskan bahwa kios/los/counter yang tutup harus tetap membayar salar setiap meskipun tidak berjualan” (Wawancara dengan Yaman sebagai Humas Pengelola Pasar Bandeng dari pihak pengelola, Jumat 11 Maret 2016). Dari hasil pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pihak pengelola tetap berupaya melakukan tindakan baru untuk memperbaiki penyimpangan yang ada seperti
yang telah direncanakan ke depan bahwa akan
diberlakukannya iuran kontribusi atau salar perharinya untuk setiap kios baik yang buka maupun tutup. Hal ini adalah suatu rencana yang baik dimana selain dapat memberi ketegasan kepada para investor untuk memaksa agar membuka kios dan dapat meningkatkan pendapatan Pasar Bandeng agar kontribusi ke PD Pasar Kota Tangerang dapat terpenuhi. Masih terdapat berbagai cara yang dilakukan semua pihak dalam melakukan tindakan perbaikan atau pembenahan terhadap masalah-masalah yang ada di Pasar Bandeng. Seperti masalah menurunnya pengunjung dan pedagang yang menyebabkan sepinya pasar dan menurunnya pendapatan PD Pasar Bandeng maupun pedagang Pasar Bandeng. Hal tersebut diungkapkan oleh I1-4 yang berkata:
142
“Untuk masalah kondisi Pasar Bandeng yang sepi sebenarnya selama ini kami pihak PD Pasar telah melakukan beberapa solusi untuk meramaikan pasar antara lain, PKL yang tadinya berada di halaman pasar kami izinkan untuk menempati kios didalam pasar selama 1 minggu, dengan tujuan agar para PKL memiliki minat untuk pindah berjualan di dalam pasar. Pembukaan pameran batu akik juga sudah dilakukan guna menarik perhatian masyarakat agar datang ke Pasar Bandeng seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa banyak peminat batu akik sekarang ini. Lalu ada bazaar dari dealer motor yang dilakukan di area pasar” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Hal serupa juga dikatakan oleh I1-1 yang menyatakan bahwa: “Kami telah melakukan beberapa kegiatan sebagai solusi untuk meramaikan pasar, antara lain sewa kios gratis selama 3 bulan untuk pedagang, menyediakan tempat untuk bazar dari dealler motor dan optik, menyediakan tempat untuk pameran batu cincin, menginzinkan PKL masuk berjualan di halaman pasar untuk sementara” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara di atas, kita dapat mengetahui baik dari PD Pasar Kota Tangerang maupun Kepala Pasar dari PD Pasar Bandeng mengakui bahwa mereka telah melakukan berbagai cara demi meningkatkan minat masyarakat menjadi pengunjung Pasar Bandeng melalui bazaar yang diadakan di area Pasar Bandeng, diadakannya pameran batu akik pada zamannya, memberikan tempat untuk PKL sampai sekarang, hingga memberikan sewa kios gratis selama 3 bulan pertama untuk pedagang. Tapi nampaknya hal tersebut belum berpengaruh besar untuk tingkat intensitas pengunjung di Pasar Bandeng. Di sisi lain, pihak PD Pasar Kota Tangerang melihat bahwa pihak pengelola belum memberika solusi untuk meramaikan pasar, seperti halnya yang dikatakan oleh I1-4 sebagai berikut: “Dalam hal ini justru kami belum melihat adanya ide, gerakan, maupun tindakan yang dilakukan pihak PT. Bangunbina Persada dalam hal
143
meramaikan pasar” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016). Namun, di sisi lain I2-2 mengaku dan mengatakan: “Kami mempunyai rencana agar di hari yang akan datang, terkhusus di lantai 2 akan dibuat food court yang mana tempat yang digunakan adalah kios-kios yang telah lama kosong tidak dibuka dan pemiliknya tidak merespon surat teguran dan telepon dari kami serta segala sanksi yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa ditemui. Kami rasa hal itu dapat meningkatkan pengunjung karena kita tau bahwa sekarang banyak orang yang menggeluti bisnis kuliner” (Wawancara dengan Yaman sebagai Humas Pengelola Pasar Bandeng dari pihak pengelola, Jumat 11 Maret 2016). Dari kedua pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa ada sesuatu pernyataan yang tidak kontras dimana pihak PD Pasar Kota Tangerang tidak melihat ide dan upaya dari pihak PT Bangunbina Persada, namun ternyata pada kenyataannya pihak PT telah mempunyai ide dan rencana serta konsep untuk memberikan solusi meramaikan pasar, hanya saja hal tersebut belum disampaikan kepada pihak PD sehingga rencana tersebut belum diketahui oleh pihak PD. Permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Bandeng bukan hanya disebabkan dari dalam namun juga dari luar yaitu faktor eksternal seperti lokasi dan tata bangunan pasar yang kurang strategis seperti yang telah dinyatakan oleh beberapa narasumber. Namun, hal itu juga telah mendapatkan solusi dan upaya dari pihak PD Pasar Kota Tangerang yang berkoordinasi dengan Dinas lain, pernyataan ini dikatakan oleh I1-2 yang meyatakan bahwa: “Kami pernah meminta kepada Dishub agar membuat rambu dan polisi tidur di depan pasar agar jalan yang landai tidak membuat kendaraan melaju cepat sehingga Pasar Bandeng mendapat perhatian. Tetapi hingga kini belum ada tindakan dari Dishub” (Wawancara
144
dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu diperhatikan oleh pihak-pihak yang berperan sebagai pengawas Pasar Bandeng bahkan tidak hanya mengamati dan mengawasi area pasar melainkan dari luar pasar juga dilihat yakni meliputi kontur jalan, rambu, dan kondisi jalan raya di depan pasar yang menjadi salah satu penyebab sepinya pengunjung di pasar ini. Seperti yang kita tahu, bahwa suasana jalan raya di depan pasar tradisional biasanya mengalami kemacetan, keramaian, dan penyempitan namun tidak pada Pasar Bandeng. Tindakan yang telah dilakukan oleh PD Pasar Kota Tangerang adalah dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang agar mempertimbangkan jalan raya di depan pasar untuk diberikan tanda atau rambu maupun polisi tidur di depan Pasar Bandeng agar pasar mendapat perhatian dari masyarakat sehingga menarik masyarakat untuk menjadi pengunjung. Sayangnya, hal tersebut belum mendapat respon dari pihak Dishub. Dengan kondisi pasar yang menurun serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pasar, berpengaruh kepada kontribusi yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara PT. Bangunbina Persada dan PD Pasar Kota Tangerang, seperti halnya pengakuan dari I1-1 yang mengatakan: “Masalah yang ada di Pasar Bandeng ini menyebabkan dampak buruk yaitu kerugian bagi PT. Bangunbina Persada maupun PD Pasar Kota Tangerang karena dengan kondisi pasar yang semakin sepi menyebabkan menurunnya pendapatan pasar sehingga kontribusi ke PD Pasar Kota Tangerang yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh PT. Bangunbina Persada lagi” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Mantan Kepala Pasar Bandeng, Rabu 9 Maret 2016).
145
Hal serupa juga dikatakan oleh I1-2 yang menyatakan bahwa: “Ya. Pada tahun pertama kontribusi berjalan lancar dan dipenuhi oleh pihak pengelola sebagaimana jumlah yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 20.000.000,- setiap bulannya. Namun, dengan kondisi pasar yang seperti ini berpengaruh pula pada pendapatan pasar jadi berdampak ke berurangnya kontribusi yang diberikan menjadi Rp 13.000.000,-. Kontribusi yang diharapkan bisa naik setiap tahunnya malah jadi turun karena kondisi pasar yang sepi” (Wawancara dengan Sanusi Endang Priyatna sebagai Kepala Pasar Bandeng, Jumat 11 Maret 2016). Dari pernyataan di atas, bahwa keadaaan pasar yang kondisinya semakin lama semakin menurun ditandai dengan sepinya pedagang dan pengunjung juga berdampak pada pendapatan Pasar Bandeng itu sendiri. PT. Bangunbina Persada sebagai pihak pengelola yang awalnya mempunyai perjanjian ketetapan kontribusi sebesar Rp 20.000.000,- per bulan dan diharapkan dapat terus naik di waktu yang akan datang menjadi turun sebesar Rp 13.000.000,- per bulan karena minimnya pendapatan Pasar Bandeng. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan standar dalam hal pembayaran kompensasi atas pengelolaan pasar atau kontribusi ke PD Pasar Kota Tangerang. Untuk perubahan standar, ukuran, atau norma di dalam pengelolaan dan pengawasan Pasar Bandeng hingga saat ini belum ada, seperti yang diakui oleh I1-4 yang mengatakan: “Kalau itu belum ada ya, semua masih memakai peraturan yang dari awal ditetapkan. Belum ada perubahan hingga saat ini” (Wawancara dengan Teguh Waluyo, SE sebagai Kepala Bidang Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi PD Pasar Kota Tangerang, Rabu 16 Maret 2016).
146
Hal senada juga dikatakan oleh I1-1, namun ada pendapat yang ditambahkan dengan mengatakan: “Sampai saat ini belum ada perubahan dari standar yang telah ada melalui peraturan. Menurut saya standar yang ada sudah baik tetapi kalau menurut saya sih standar tersebut harusnya lebih ditingkatkan lagi melalui proses revisi karena masanya sudah lewat dari 5 tahun yang dimana bagusnya peraturan itu dievaluasi dan direvisi dalam jangka waktu 5 tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan keadaan nyata yang ada pada Pasar Kota Tangerang termasuk Pasar Bandeng” (Wawancara dengan Sugeng, SH sebagai Kepala Pasar Bandeng, Senin 8 Februari 2015). Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa standar yang ada yaitu melalui peraturan daerah, peraturan PD Pasar, maupun perjanjian-perjanian yang telah ditetapkan belum ada yang dirubah atau diperbaharui hingga saat ini. Sedangkan idealnya, peraturan lebih baik apabila dievaluasi dan direvisi dalam jangka waktu 5 tahun agar menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan demi mengikuti perkembangan Pasar Tradsional di Kota Tangerang. 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator komponen dimensi dalam penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian merupakan analisa secara mendalam terhadap data-data dan fakta yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan teori dari Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yakni dimensidimensi pengawasan yang terdiri dari menetapkan standar (standards), pengukuran (measurement), membandingkan (compare), melakukan tindakan
147
(action). Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator dimensi pengawasan dalam penelitian “Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi”. 4.4.1
Menetapkan Standar (Standards) Penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat
dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan target organisasi. Standar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala acuan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengelolaan pasar di Kota Tangerang. Standar tersebut dapat berupa suatu keputusan, peraturan, maupun perintah yang sah dari pihak yang mempunyai kuasa baik melalui data yang nyata maupun secara lisan. Berdasarkan hasil temuan lapangan dari analisis data diketahui bahwa pada organisasi Pemerintahan Daerah khususnya Perusahaan Daerah/PD Pasar Kota Tangerang terdapat peraturan yang menjadi acuan dan standar kinerja PD Pasar Kota Tangerang dalam menjalankan tugasnya yaitu melalui Keputusan Walikota Tangerang yang di dalamnya terdiri mulai dari pembentukan sampai tata kerja seluruh pegawai di PD Pasar Kota Tangerang. Peraturan tersebut ada di dalam Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Tangerang. Untuk menegaskan peraturan demi tercapainya target tersebut, terdapat pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi seluruh pegawai PD agar bekerja sesuai
148
dengan peraturan yang ada. Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terdapat Badan Pengawas yang jabatannya di atas PD Pasar Kota Tangerang yakni bekerja untuk mengawasi seluruh kegiatan serta kinerja di PD Pasar Kota Tangerang dan bertanggungjawab kepada Walikota Tangerang. Dengan adanya badan pengawas tersebut, diharapkan seluruh pegawai PD dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan organisasi. Standar lain yang digunakan oleh PD Pasar Kota Tangerang adalah peraturan yang ada di PD Pasar Kota Tangerang yakni standar dalam pengelolaan pasar yg dinaungi oleh PD Pasar Kota Tangerang itu sendiri. Standar ini yang menjadi target, acuan, dan sasaran pegawai PD Pasar Kota Tangerang dalam mengelola pasar dibawah naungannya yakni Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dari awal berdirinya PD Pasar Kota Tangerang yakni pada tahun 2005 dibuat pula peraturan baru tentang Pengelolaan Pasar yang masuk dalam Peraturan Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi PD Pasar Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pasar milik PD Pasar Kota Tangerang. Namun, sebelum PD Pasar Kota Tangerang terbentuk, telah terdapat peraturan untuk pengelolaan pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar yang mencadi acuan bagi Dinas Pasar Kota Tangerang pada masanya. Dari hal tersebut kita mengetahui dapat melihat bahwa peraturan yang ada mengikuti dan mempertimbangkan segala kondisi yang ada yang berkaitan dengan pasar sehingga menimbulkan peraturan baru
149
yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan yang dibuktikan dengan organisasi baru dengan peraturan baru pula. Selain itu, terdapat juga standar lainnya yang merupakan kesepakatan antara PD Pasar Kota Tangerang dengan pihak swasta, dimana pihak swasta di sini adalah pihak pengelola Pasar Bandeng yaitu PT. Bangunbina Persada. Kesepakatan tersebut tercantum di dalam surat perjanjian MoU yang berisi Addendum
Perjanjian
Kerjasama
Atas
Perjanjian
Kerjasama
Antara
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Dengan PT. Bangunbina Persada Nomor Pihak Kesatu: 539.2/021-PD.PSR/2013 Nomor Pihak Kedua: 004/BBP/I/2013 Tentang Pengelolaan Pasar Bandeng. Yang dimaksud dengan MoU itu sendiri adalah singkatan dari Memorandum of Understanding yang merupakan nota kesepahaman yang berupa dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Kerjasama antara PD Pasar Kota Tangerang dengan PT. Bangunbina Persada didasari oleh perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama itu berisi latar belakang addendum perjanjian kerjasama pengelolaan, maksud dan tujuan kerjasama, jangka waktu perjanjian kerjasama, lingkup perjanjian kerjasama, penempatan pedagang, hak dan kewajiban pihak pengelola, denda keterlambatan pembayaran kontribusi, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan force majeur. Perjanjian MoU antarkeduanya dibuat pada tanggal 20 Agustus 2013 dan disetujui oleh Ketua Badan Pengawas PD Pasar Kota Tangerang. Terdapat pihak lain sebagai saksi, pengawas, serta pemberi ijin atas perjanjian kerjasama tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas PD Pasar Kota Tangerang, dimana Badan Pengawas ini akan memantau dan
150
menilai kinerja PD Pasar Kota Tangerang dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Standar yang dibuat antar kedua belah pihak mempunyai alasan dan latar belakang yang jelas hingga dibuatnya perjanjian tersebut. Pihak PD Pasar mempertimbangkan revitalisasi dengan segala perubahan fisik yang lebih baik yang telah dikerjakan oleh PT. Bangunbina Persada dan PT. Bangunbina Persada
juga
wajib
bertanggungjawab
untuk
mengelolanya
serta
mempertahankan kondisi pasar yang lebih baik untuk meningkatkan pemasukan PD Pasar Kota Tangerang serta PAD Kota Tangerang melalui kontribusi yang ditentukan. Seperti itulah kerjasama yang terjalin diantara kedua pihak dalam mengelola Pasar Bandeng. Standar tidak hanya berupa peraturan, kesepakatan, dan perjanjian tertulis, melainkan juga berupa peraturan secara fisik yang langsung dapat dilihat oleh semua sasaran dalam melakukan pekerjaannya. Seperti halnya standar yang telah ditetapkan PT. Bangunbina Persada selaku pihak pengelola untuk mengatur seluruh pelaku usaha pasar demi mewujudkan suasana pasar yang aman dan nyaman. Standar tersebut antara lain bukti fisik seperti dari setiap bagian pasar yang dibuat, dimulai dari besaran los, kios, dan counter serta pembatas yang ditetapkan melalui garis merah yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan pola dagang dari pedagang untuk menciptakan suasana yang tertata rapi demi kenyamanan pedagang maupun pengunjung pasar. Garis tersebut merupakan batasan untuk pedagang untuk melarang edagang berjualan melewati batas garis tersebut. Selanjutnya, zoning yang telah dibuat dari awal
151
pembangunan pasar. Dimana peraturan ini menjadikan Pasar Bandeng dengan kategori Pasar Tradisional yang memiliki bangunan dan lokasi seperti Pasar Modern dimana semua tempat dagang bagi pedagang telah di atur dalam zona lokasi per kategori produk yang dijual dengan menggantungkan plang kategori nama produk dagang bagi pedagang. Kemudian, terdapat kontribusi yang telah ditetapkan pengelola operasional Pasar Bandeng yang ada di tangan PT. Bangunbina. Retribusi tersebut telah ditentukan dan ditarik berdasarkan prosedur yang ada dimana terdapat bukti pembayaran retribusi berupa karcis yang diterima oleh pedagang. Namun, sangat disayangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, untuk standar yang menjadi acuan khusus dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri belum terdapat pada pihak PD Pasar Kota Tangerang maupun PT. Bangunbina Persada. Standar yang digunakan masih tercangkup dalam peraturan yang luas mengenai pengelolaan pasar yang didalamnya terdapat juga hal mengenai pengawasan, namun belum ada peraturan yang dibuat khusus mengenai pengawasan yang dilakukan di pasar yang menentukan jadwal pengawasan, intensitas pengawasan, proses pengawasan, serta teknik dan cara pengawasannya. Hingga saat ini hal tersebut masih berbentuk dalam perintah lisan yang dilakukan oleh Dirut selaku atasan di PD Pasar Kota Tangerang terhadap para bawahannya yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan. 4.4.2
Pengukuran (Measurement)
152
Dari aspek pengukuran, berkaitan dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengawasan yang didalamnya mencakup jadwal pengawasan, SDM/tim pengawas, bentuk pengawasan, sistem pengawasan, mekanisme pengawasan, sasaran pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pada Pasar Bandeng adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dimana pada pengawasan langsung, pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat yakni dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemerisaan fisik dan lapangan. Seperti hal nya yang dilakukan oleh Kepala Pasar setiap harinya dimana langsung melakukan pengawasan di lapangan, begitupula dengan PD Pasar Kota Tangerang yang mendatangi langsung Pasar Bandeng untuk melakukan pengamatan dan pemeriksaan. Kemudian, pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi. Seperti halnya PD Pasar Kota Tangerang melakukan pengawasan melalui laporan tertulis yaitu laporan pertanggunjawaban rutin yang telah dibuat oleh Kepala Pasar maupun PT. Bangunbina Persada. Sasaran pengawasan yang dilakukan di Pasar Bandeng adalah seluruh pelaku usaha pasar, pengelola pasar, serta bangunan fisik pasar maupun fasilitas pasar. Hal ini ditandai dengan hal-hal apa saja yang diukur dalam melakukan pengawasan melalui pengamatan kepada pedagang, pemilik kios/investor, tingkat pengujung, pihak pengelola baik dalam hal kebersihan, retribusi, dan keamanan, serta fasilitas yang ada di Pasar Bandeng. Untuk jadwal pengawasan sendiri belum pernah dibuat dan diajukan dalam peraturan
153
pada PD Pasar Kota Tangerang sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Tangerang berdasarkan jenis pengawasan mendadak dimana dilakukan sidak yang tidak direncanakan dan diberitahukan sebelumnya kepada semua pihak yang berada di Pasar Bandeng. Hal ini sengaja dilakuka oleh PD Pasar Kota Tangerang untuk melihat langsung bagaimana situasi dan kodisi alami pasar. Namun, sangat disayangkan bahwa intensitas
pelaksanaan
pengawasan
tersebut
terbilang
kurang
karena
berdasarkan beberapa pernyataan pedagang selaku sasaran pengawasan mengakui bahwa pengawasan dari PD Pasar Kota Tangerang sering dilakukan hanya pada saat-saat menjelang penilaian Adipura Kota Tangerang, selebihnya diluar itu jarang dilakukan. Lain halnya dengan Kepala Pasar dan pihak pengelola, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan rutin setiap harinya dimana mereka berada di pasar langsung turun ke lapangan untuk memantau dan melakukan pemeriksaan. Proses pengawasan yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Tangerang kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Kepala Pasar dan PT. Bangunbina Persada. PD Pasar Kota Tangerang mendatangi langsung PAsar Bandeng untuk melakukan pengawasan dengan berkeliling melihat, memantau, serta memeriksa segala hal yang terdapat di pasar umtuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada. Tidak hanya itu, dilakukan juga pendekatan kepada pedagang untuk mengetahui kondisi perkembangan pasar. Sama halnya dengan Kepala Pasar yang setiap harinya bertugas untuk melakukan pengawasan langsung di Pasar Bandeng dengan menemui pedagang serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik kondisi operasional dan
154
bangunan
fisik
Pasar
Bandeng,
setelah
itu
membuat
laporan
pertanggunjawaban rutin yang diberikan kepada PD Pasar Kota Tangerang. Hal senada juga dilakukan oleh pihak pengelola yakni pengawasan dilakukan oleh SDM penmungut iuran retribusi kepada pedagang setiap harinya, yang melakukan pekerjaan sambil memantau, memeriksa, serta mengontrol semua yang berhubungan dengan operasional pasar, serta membuat laporan pengelolaan pasar secara rutin yang diberikan ke PD Pasar Kota Tangerang. Karena tidak adanya aturan baku yang menetapkan proses dan sistematika pengawasan, hal ini telah menjadi pengetahuan dan kebiasaan semua pihak dalam melakukan pengawasan berdasarkan perintah ndari atasan secara lisan. Sedangkan untuk SDM pengawasan itu sendiri, dari pihak PD Pasar Kota Tangerang tidak ada tim khusus untuk melakukan pengwasan. Pengawasan dilakukan baik oleh Dirut hingga staff di kantor PD Pasar Kota Tangerang. SDM yang melakukan pengawasan juga
berdasarkan oleh
permasalahan-permasalahan yang ada di setiap pasar dimana SDM tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang ada demi mendapatkan solusi dan pembenahan. Kepala Pasar juga merupakan SDM dari PD Pasar Kota Tangerang karena merupakan kepanjangan tangan dari PD Pasar Pusat yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan setiap harinya di Pasar Bandeng. Bentuk pengawasan yang dilakukan di Pasar Bandeng oleh PD PAsar Bandeng yaitu pengawasan instern dan pengawasan ektern. Dimana pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh PD PAsar Kota Tangerang maupun Kepala Pasar Bandeng. Sedangkan, pengawasan ekstern
155
merupakan pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yangdilakukan oleh pihak luar orgabisasi. Dalam hal ini pengawasan ekstern juga dilakukan di Pasar Bandeng, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama pengawasan antara PD Pasar Kota Tangerang dengan pihak lain yaitu beberapa Dinas di Kota Tangerang antara lain Disperindag Kota Tangerang, BPOM Kota Tangerang, dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. 4.4.3
Membandingkan (Compare) Pada tahap membandingkan, peneliti menemukan beberpa temuan
lapangan yang berupa beberapa permasalahan yang terjadi di Pasar Bandeng. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pasar baik pedagang maupun pemilik kios/investor, antara lain pelanggaran yang dilakukan berupa penambahan tempat dagangan hingga melewati batas yang telah ditentukan yaitu batas garis merah, menempati tempat tidak sesuai dengan zona yang ada sehingga pedagang selanjutnya yaitu pedagang baru ada yang ingin menempati sesuai zona tetapi tidah bisa karena telah terisi dengan pedagang lain sebelumnya, masih kurang mengerti dan pedulinya pedagang akan kebersihan sekitarnya pada area dan bangunan pasar. Beberapa pelanggaran dalam pola dagang pedagang di Pasar Bandeng seperti melanggran batas dan zona yang telah ditetapkan di pasar diakui oleh pedagang terpaksa dilakukan untuk menarik perhatian pengunjung agar dapat bersaing dengan kondisi pasar yang sepi pengunjung untuk mencegah kerugian dan mencapai target pendapatan yang mencukupi. Sangat disayangkan bahwa pada bangunan yang telah baik setelah direvitalisasi, pedagang masih kurang
156
memahami pentingnya menjaga kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Pelanggaran yang dilakukan oleh investor adalah dengan menutup kiosnya dalam jangka waktu yang lama sehingga banyak kios di dalam pasar yang tidak terisi dan tutup. Berdasarkan pernyataan pedagang dan administrasi pengelola pasar, hal ini terjadi disebabkan oleh tingginya harga yang dibuat oleh investor untuk masyarakat yang ingin menyewa dan membeli kios. Selain penyimpangan dan pelanggaran, permasalahan yang ada di pasar ini adalah minimnya tingkat pengunjung sehingga merugikan pedagang dan menyebabkan turunnya pendapatan Pasar Bandeng. Berdasarkan temuan lapangan yang dianalisis oleh peneliti, hal yang terlihat yang menunjukan alasan sepinya pasar adalah bahwa terdapat banyaknya kios yang kosong dan kurang ramainya pedagang yang berada di dalam pasar sehingga membuat masyarakat berpendapat bahwa pasar ini kurang daya tarik pembeli. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh investor yang menyebabkan banyak kios kosong dan sepi pedagang. Selanjutnya adalah sepinya Pasar Bandeng yakni karena lokasi dan tata bangunan pasar yang kurang strategis. Kondisi fisik pasar dimana bangunannya terletak di pinggir jalan raya dengan jarak yang terbilang jauh, jalan raya yang landai dan tidak ramai yang membuat pasar tidak menjadi pusat perhatian masyarakat yang melewatinya. Begitupula dengan bangunannya terutama pada lantai 1 yang dibangun dibawah dataran tinggi sehingga dari jalan raya yang terlihat hanya bangunan pada lantai 2 saja, yaitu bangunan yang terdapat banyak kios kosong sehingga dapat menambah persepsi masyarakat untuk tidak berbelanja di Pasar Bandeng.
157
Temuan lapangan yang dianalisis peneliti juga menunjukan hal lain yang menjadi permasalahan di Pasar Bandeng, yaitu telah terjadi menurunnya efekivitas pengelolaan fasilitas di Pasar Bandeng, yakni fasilitas parkir dan lapngan futsal. Fasilitas parker pada awal revitalisasi beroperasional dengan cara otomatis menggunakan teknologi komputer dan palang otomatis, namun kini cara pengelolaannya telah berubah menjadi manual. Terjadi penutupan pintu parkir dan pengurangan karyawan petugas parkir serta jam operasional parker. Hal ini terpaksa dilakukan untuk meminilalisir pengeluaran yang ada pada Pasar Bandeng. Selain itu, munculnya parkir liar yang berada di belakang bangunan pasar dekat pemukiman warga yang dibuat oleh warga setempat sehingga mengurangi pendapatan retribusi parkir Pasar Bandeng. Sedangkan untuk fasilitas lapangan futsal sudah tidak berfungsi lagi karena kondisinya yang sangat buruk akibat pengelolaan yang buruk dari pihak ketiga. 4.4.4
Melakukan Tindakan (Action) Pada tahap ini, yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Tangerang adalah
membenahi atau memperbaiki pelanggaran dan permasalahan yang ada di Pasar Bandeng. Pada temuan lapangan yang dianalisis oleh peneliti, ditemukan beberpa hal atau tindakan yang dilakukan oleh semua pihak untuk melakukan perbaikan atas kesslahan, pelanggaran, permaslahan yang telah terjadi. Hal ini meliputi koreksi atas hasil pengawasan, solusi untuk melakukan perbaikan, serta perubahan standar, ukuran, atau norma. Terdapat keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PD Pasar Kota Tangerang untuk melakukan berbagai cara demi meningkatkan minat masyarakat menjadi pengunjung Pasar Bandeng
158
agar pasar ramai pemngunjung melalui bazaar yang diadakan di area Pasar Bandeng, diadakannya pameran batu akik pada zamannya, memberikan tempat untuk PKL sampai sekarang, hingga memberikan sewa kios gratis selama 3 bulan pertama untuk pedagang. Sedangkan untuk sanksi yang berlaku, hingga saat ini belumada pihak yang benar-benar melaksanakan dan menegaskan sanksi yang ada di dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2005 pada pasal 9 dan pasal 10 yang menyatakan sanksi untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam hal hak dan kewajibannya. Seperti halnya pedagang dan para investor yang telah melakukan penyimpangan, tidak diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan standar yang ada yaitu peraturan tersebut. Hal yang dilakukan sebagai tindakan korektif baru sebatas teguran melalui pernytaaan langsung secara lisan dan surat, pemberitahuan sanksi, serta pertemuan yang dilakukan untuk melakukan musyawarah. Dan hal tersebut belum memberikan dampak bagi perkembangan pasar. Pelanggaran yang ada pada pedagang masih terus-menerus dilakukan dan belum ada perubahan dari dahulu hingga sekarang. Pelanggaran tersebut juga susah dihilangkan karena adanya faktor internal yaitu faktor dari sifat, sikap, dan lingkungan para pedagang itu sendiri, karena seperti yang kita tahu bagaimana perilaku di lingkungan pasar menimbulkan sikap acuh dan sikap melawan dari diri para pedagang. Di sisi lain, menurut temuan lapangan terdapat beberapa hal yang menjadi pernyataan dari PD Pasar Kota Tangerang mengenai alsan tidak diberlakukannya sanksi, yaitu diberikan toleransi dan kelonggaran kepada
159
pedagang yang melakukan pelanggaran dengan berlatarbelakang kondisi dan suasana pasar yang semakin menurun sehingga untuk mencegah menurun pula pendapatan pedagang, terpaksa sanksi tidak diberlakukan. Terdapat juga sanksi yang tidak tepat sasaran, seperti sanksi untuk ivestor yang tidak lagi dapat diketahui kontaknya sehingga surat teguran dan pemberitahuan melalui telepon tidak sampai kepada investor tersebut. Seharusnya, apabila keadaan dan kondisi pelanggaran sudah memperburuk pasar itu sendiri, salah satu cara untuk meperbaiki adalah dengan menegaskan dan memberlakukan sanksi yang ada sesuai dengan standar yang telah dibuat. Sepeti sanksi penutupan dan penyegelan kios hingga sanksi kurungan dan denda untuk pelaku usaha pasar yang melakukan penyimpangan. Selain permasalahan internal, PD Pasar Kota Tangerang juga memperhatikan permasalahan eksternal pasar seperti maslaah kondis bangunan dan kontur jalan yang mempengaruhi sepinya pengunjung pasar. Dalam hal ini, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh PD Pasar Kota Tangerang adalah dengan mencari solusi melalui upaya korrdinasi dengan Dinas lain yaitu bekerjasama
dengan
Dinas
Perhubungan
Kota
Tangerang
agar
mempertimbangkan jalan raya di depan pasar untuk diberikan tanda atau rambu maupun polisi tidur di depan Pasar Bandeng agar pasar mendapat perhatian dari masyarakat sehingga menarik masyarakat untuk menjadi pengunjung. Namun, hingga saat ini belum ada respon yang didapat dari Dishub Kota Tangerang.
160
Temuan lapangan yang dianalisis juga menyatakan perubahan standar yang ada pada pengelolaan Pasar Bandeng. Dengan kondisi pasar yang semakin lama semakin sepi, berpengaruh juga pada pendapatan Pasar Bandeng yang semakin hari semakin menurun sehingga terjadi perubahan atas kompensasi pengelolaan pasar atau kontribusi yang diberikan PT. Bangunbina Persada ke PD Pasar Kota Tangerang dari Rp 20.000.000,- menjadi Rp 13.000.000,- namun apabila di waktu yang akan dating terjadi penambahan pedagang dan peningkatan pengunjung, kontribusi kembali disesuaikan dengan melakukan analisis di lapangan. Tidak ada standar lain yang berubah, namun akan lebih baik apabila peraturan-peraturan yang ada dievasluasi dan diperbaharui lagi. Terhitung sejak tahun 2005 yaitu tahun dibuatnya peraturan yang menjadi acuan PD Pasar Kota Tangerang dalam melakukan pengelolan pasar sudah waktunya standar tersebut disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan perkembangan Pasar Tradisional di Kota Tangerang pada masa sekarang sehingga untuk kedepannya peraturan dapat mendukung pencapaian target dan tujuan PD Pasar Kota Tangerang untuk memajukan pasar dan meningkatkan PAD.
161
Tabel 4.5 Matriks Hasil Penelitian No 1
Indikator Menentukan Standar (Standards)
1.
2.
3.
4.
2
Pengukuran (Measurement)
1.
2.
3.
4.
5.
Hasil Penelitian Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Tangerang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Kota Tangerang dengan PT. Bangunbina Persada Nomor Pihak Kesatu: 539.2/021-PD.PSR/2013 Nomor Pihak Kedua: 004/BBP/I/2013 Tentang Pengelolaan Pasar Bandeng Besaran/ukuran los, counter, dan kios, pembatas melalui garis merah di setiap tempat berjualan, zoning/plang nama produk yang dijual di masingmasing tempat, ketetapan kontribusi retribusi Pengawasan berbentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung Sasaran pengawasan adalah seluruh pelaku usaha pasar (Pedagang, Pemilik Toko/Investor, Pengunjung), Pengelola Pasar, dan Bangunan Pasar Tidak ada jadwal pengawasan dan tim pengawas khusus. Pengawasan dilaksanakan secara mendadak/sidak Frekuensi pelaksanaan pengawasan langsung dari PD Pasar Kota Tangerang terbilang sedikit Proses pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi, mengamati, memeriksa, memantau, dan melakukan pendekatan kepada pedagang, serta memperhatikan
162
3
4
sarana dan prasarana/fasilitas dari fisik/bangunan pasar 6. Jenis pengawasannya adalah pengawasan intern dan ekstern 1. Pelanggaran pedagang: melanggar Membandingkan batas garis yang ditetapkan untuk (Compare) berdagang dengan menambahkan peti/meja untuk memperbanyak produk, melanggar zoning dengan menempati tempat yang bukan kategori produk jualan, kurangnya kepedulian akan kebersihan pasar 2. Pelanggaran investor/pemilik toko: menutup kios dengan jangka waktu lama tanpa komunikasi, menentukan harga sewa/jual yang terlalu tinggi, tidak menindaklanjuti hasil dari musyawarah 3. Permasalahan pasar: turunnya jumlah pedagang, pengunjung, serta pendapatan pasar, bentuk bangunan yang kurang strategis, munculnya parkir liar, rusaknya fasilitas lapangan futsal hingga tidak berfungsi 1. Mengadakan pameran batu akik Melakukan Tindakan 2. Menyewakan tempat untuk bazaar (Action) motor dan optik 3. Memberikan tempat untuk PKL 4. Memberikan sewa kios gratis untuk 3 bulan pertama 5. Tidak diberlakukannya sanksi yang ada dalam peraturan 6. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang agar diberikan tanda dan rambu serta polisi tidur di jalan raya pasar (Sumber: Peneliti, 2016)
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi, maka hasil penelitian yang dianalisis peneliti dengan menggunakan teori Dimensi Pengawasan dari Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yang terdiri dari beberapa indikator dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, aspek menentukan standar masih pada sebatas standar-standar umum seperti keputusan walikota tentang tata kerja organisasi, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, addendum perjanjian MoU, serta standar lain yang dinyatakan dalam bentuk fisik untuk mengatur pelaku usaha di pasar, sedangkan standar atau acuan khusus untuk pelaksanaan pengawasan hingga saat ini belum ada sehingga pelaksanaan pengawasan masih berdasarkan perintah lisan dan bersistem seperti yang biasa dilakukan tanpa adanya peraturan dan sistematika tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan pasar. Selain itu, peraturan yang ada juga belum pernah diperbaharui semenjak tahun 2005, dimana seharusnya peraturan harus mengikuti perkembangan pasar dengan dilakukannya revisi atau pembaharuan peraturan. Kedua, aspek pengukuran dimana pengawasan dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan atau tidak dibuatnya jadwal pengawasan sehingga
163
164
pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara tiba-tiba/sidak untuk mengetahui kondisi alami pasar. tidak adanya tim khusus pengawas, pengawasan dilakukan oleh Dirut beserta Staff dibidang yang berhubungan dengan permasalahan Pasar Bandeng dengan sasaran seluruh pelaku usaha pasar. Pengawasan dilakukan juga bersama Dinas lain di Kota Tangerang. Proses pengawasan dilakukan dengan mendatangi langsung untuk mengamati pasar maupun melakukan evaluasi dari laporan rutin Kepala Pasar. Frekuensi pelaksanaan pengawasan langsung masih jarang dilakukan atau hanya dilakukan saat masa penilaian Adipura Kota Tangerang. Ketiga, aspek membandingkan yang menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi di pasar. masih banyak pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar baik pedagang maupun pemilik toko/investor. Terdapat permasalahan intern maupun ekstern yaitu permasalahan sepinya pengunjung di Pasar Bandeng, rusaknya dan hilangnya sarana dan prasarana, serta buruknya fasilitas yang ada. Semua hal tersebut mengakibatkan turunnya pendapatan baik untuk pedagang maupun pihak pengelola. Keempat, aspek melakukan tindakan dimana telah dilakukan berbagai cara untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada, seperti usaha untuk meramaikan pasar hingga koordinasi yang dilakukan bersama investor maupun dinas lain di Kota Tangerang. Sayangnya, hingga saat ini solusi yang dilakukan belum memberikan dampak baik dalam memajukan Pasar Bandeng. Oleh karena itu, pengawasan Pasar Bandeng pasca revitalisasi belum dilakukan secara optimal oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang
165
diakibatkan oleh kendala yang ada seperti masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha pasar walaupun sudah diberikan peringatan, belum terkoordinir dengan baik usaha yang dilakukan PD Pasar Kota Tangerang dengan Dinas lain dalam melakukan pengoreksian, belum dilakukannya solusi meramaikan Pasar dari pihak swasta, dan biaya yang belum mencukupi untuk pembenahan fasilitas Pasar. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang pada Pasar Bandeng pasca revitalisasi, maka saran yang dapat peneliti ajukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yaitu: 1. Perlu dibuatnya peraturan khusus mengenai pelaksanaan pengawasan pasar agar terdapat susuan tata kerja pengawasan yang tertulis dan sistematis dalam pelaksanaannya. 2. Pelaksanaan pengawasan lagsung oleh PD Pasar Kota Tangerang sebaiknya dilakukan secara rutin setiap minggunya agar pedagang merasa diperhatikan dan guna mencegah munculnya pelanggaran dan permasalahan di pasar. 3. Ditegakkannya sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada agar para pelaku usaha pasar yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi kesalahannya. 4. Diadakannya penarikan retribusi perhari terhadap kios kosong yang dibiarkan oleh investor sehingga di masa yang akan datang para pemilik
166
toko mau membuka tokonya dengan mempertimbangkan harga agar masyarakat dapat menyewa/membeli. 5. Dilakukannya pembenahan dan pembaharuan terhadap fasilitas yang rusak dan mengakibatkan kehilangan fungsi agar pengunjung pasar merasa nyaman dengan kondisi pasar.
DAFTAR PUSTAKA Buku Baswori & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. Bungin. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. David, R.F. 2004. Manajemen Strategis. Edisi ke 7. Jakarta: PT. INDEKS. David, R.F. 2006. Manajemen Strategis. Edisi ke 10. Jakarta: Salmba Empat. Dirgantoro. 2004. Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi. Jakarta: PT. Grasindo Djam’an Satori & Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. George R. Terry & Leslie W. Rue. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Terjemahan G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press. Handayaningrat. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Jakarta: PT. Inti Idayu Press dan Yayasan Masagung. Handoko. 2003. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Irawan. 2007. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. DIA FISIP UI. J. David Hunger & Thomas L. Wheelen. 2003. Manajemen Strategis. Ed. II. Yogyakarta: ANDI. Kotler & Keller. 2012. Manajemen Pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. LAN RI. 1997. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid II/Edisi Ketiga. Jakarta: PT. TOKO GUNUNG AGUNG. Lawrence & William. 1988. Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Leksono, S. 2009. Runtuhnya Modal Sosial pasar Tradisional. Malang: CV. Citra. Manullang. 2004. Dasar-dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press.
Matthew B. Milles & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI – Press) Mintorogo, A. 2000. Pengantar Ilmu Administrasi. STIA LAN PRESS. Raco.
2010. Metode Penelitian Kualitatif Keunggulannya. Jakarta: PT. Grasindo.
Jenis,
Karakteristik,
dan
Robert S. Pyndick dan Daniel L. Rubinfield. 2007. Mikroekonomi (Edisi 6) Jilid 1. Jakarta: PT. Indeks Robbins, Stephen P., Coulter Mary. 2005. Management. International Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Siagian, P. 2007. Fungsi-Fungsi Manajerial. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Siagian,P. 2008. Manajemen Stratejik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Solihin, I. 2012. Manajemen Strategik. Jakarta: Erlangga. Subagiyo, P. 2004. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. Sukoco. 2007. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta. Tjiptono, F. 2008. Strategi Pemasaran. Edisi III. Yogyakarta: ANDI. Triton. 2011. Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis. Jakarta: ORYZA. Sumber Lain: Skripsi Sihotang. 2013. Stategi Optimalisasi Operasional Pasar Tradisional Studi Kasus pada Pasar Pusat Pasar Kota Medan. Hanisyah. 2014. Pengawasan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tentang Daerah Wisata Pantai Di Kabupaten Tangerang, Studi Kasus: Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila, dan Pantai Tanjung Pasir. Sunarya. 2009. Pengawasan Dalam Pengelolaan Pertambangan Umum Oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak, Studi Kasus:
Kawasan Pertambangan di Cikidang Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Ayu Dwi Purnamasari. 2014. Analisis Kinerja Operasional Pasar Tradisonal Kota Bekasi. Jurnal Rosita. 2012. Pengawasan Keuangan. Jurnal LAN RI. Masitoh, E.A. 2013. Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul. Jurnal PMI Vol. X No. 2. 63-78. Artikel Rizal, T.K. 2013. Regulasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Persaingan Usaha. Universitas Negeri Yogyakarta. Ratna, L.V. 2012. Revitalisasi Pasar Tradisional Pada Masyarakat Modern. http://devisakuntala.blogspot.com/2012/03/revitalisasi-pasartradisional-pada.html [Tanggal akses 01/11/2014]. Noel.
2013. Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Tangerang. http://pdpasarkotatangerang.blogspot.com/2013/10/revitalisasi-pasartradisional-di-kota.html [Tanggal akses 04/11/2014].
Vanadiraha. 2014. Revitalisasi Pasar Tradisional. https://vanadiraha.wordpress.com/2014/01/07/revitalisasi-pasartradisional/ [Tanggal akses 01/11/2014]. Dokumen Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perda Kota Tangerang No. 6 Tahun 2005 Pengelolaan Pasar. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2003 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Tangerang. Company Profil Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Tahun 2005. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Kota Tangerang dengan PT. Bangunbina Persada Nomor Pihak Kesatu: 539.2/021PD.PSR/2013 Nomor Pihak Kedua: 004/BBP/I/2013 Tentang Pengelolaan Pasar Bandeng.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Naomi Laura
Tempat & tanggal lahir
: Tangerang, 21 Oktober 1993
Alamat
: Jl. Hayam Wuruk No.88 Kec. Cibodas, Kel. Cibodas, Perumnas IV, Kota Tangerang
Jenis Kelamin
: Perempuan
Email
:
[email protected]
Pendidikan 1999-2000
: TK Kesuma Bangsa
2000-2006
: SD Kesuma Bangsa
2006-2009
: SMP Strada Slamet Riyadi
2009-2011
: SMAK BKKK Tangerang
2011
: Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
