PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang)
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Oleh : Dwi Karunia 07.20.0037
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2013
HALAMAN PERSETUJUAN
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Semarang)
SKRIPSI Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum
Oleh : Dwi Karunia 07.20.0037
Disetujui oleh : Dosen Pembimbing
(Yovita Indrayati, S.H., M.Hum,)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2013
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi disusun oleh : Nama
: Dwi Karunia
NIM
: 07.20.0037
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal : 13 Maret 2013
Susunan Dewan Penguji : 1. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
(………………………)
2. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA., MSi
(………………………)
3. Yovita Indrayati, S.H., M.Hum
(……………………....)
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada tanggal : 24 April 2013
B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO : Semuanya ini karena anugerah-Nya. Karakter sukses menurut jalan Tuhan yaitu takut akan Tuhan, rendah hati, hati hamba, Hineni. Yesus Kristus lah Raja dan Penguasa tunggal atas seluruh hidupku. Amsal 10:22 Berkat TUHANlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
PERSEMBAHAN : ¾ Yesus Kristus Sang Juru Selamatku ¾ Papa dan Mamaku yang sangat aku cintai. ¾ Saudara-saudaraku: Tri Mulyaningsih, Wahyu Stefani, Kristian Wiguna, Karina Happi dan Keluarga Besarku di Pati. ¾ Orang terpenting dan yang sangat aku sayangi Feidy Pangerapan.
iv
ABSTRAKSI Secara normatif, perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan ketentuan perlindungan bagi tenaga kerja anak tersebut menjadi tanggung jawab terutama Pemerintah dan pengusaha/pemberi kerja bagi anak. Salah satu tanggung jawab Pemerintah adalah pengawasan. Pemerintah Daerah, khususnya dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perlindungan pekerja anak. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Semarang tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah pengaturan tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam bidang perlindungan pekerja anak di Kota Semarang; 2) bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak; 3) apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pengawasan bidang perlindungan pekerja anak serta cara mengatasinya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka pengaturan dan pelaksanaannya tentang pengawasan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam bidang perlindungan pekerja anak di Kota Semarang mendasarkan pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Semarang, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No.12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang No.13 Tahun 2008. Karena pemerintah Kota Semarang tidak menerbitkan peraturan daerah secara khusus untuk pekerja anak, maka pengawasannya didasarkan pada peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut meliputi pengawasan umum, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Salah satu penekanan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pekerjaan terburuk bagi anak. Dalam pelaksanaan pengawasan, kedua instansi menghadapi hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal adalah keterbatasan anggaran dan tenaga pengawas sehingga harus menentukan skala prioritas dalam tugas pengawasan. Hambatan eksternal yang utama adalah masalah dari pekerja anak, yaitu ekonomi sehingga pemberi kerja mempekerjakan anak karena rasa “kasihan” dan mempekerjakan merupakan cara membantu anak dan keluraganya. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Kota Semarang, Pekerja Anak.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul ”Pengawasan Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Anak di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang)” dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Skripsi ini berisikan uraian hasil penelitian tentang ketentuan hukum dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam bidang perlindungan pekerja anak di Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Kedua instansi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Peraturan Daerah yang
mengatur
tentang
pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Semarang, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No.12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang No.13 Tahun 2008. Pemerintah Kota Semarang tidak menerbitkan peraturan daerah secara khusus untuk pekerja anak. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut meliputi pengawasan umum, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengawasan tersebut adalah ekonomi keluarga pekerja anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkaitan dalam kegiatan pengawasan dalam bidang perburuhan terutama perlindungan hukum bagi pekerja anak serta memberikan
vi
informasi kepada para pihak yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, yaitu: 1. Kedua orangtuaku tercinta, Mama dan papaku serta keluargaku yang selalu memberikan dukungan materi, motivasi, dan doa agar penulis berhasil menyelesaikan studi ini; 2. Bapak Prof. Dr. Ir Y. Budi Widianarko, MSc. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; 3. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, anggota Dewan Penguji Skripsi, dan Dosen Wali yang telah dengan sabar membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum; 4. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini; 5. Bapak Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA., M.Si, selaku anggota Dewan Penguji Skripsi yang telah memberi masukan atas skripsi ini; 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mendampingi penulis selama kuliah; 7. Seluruh Staf Pegawai Administrasi Fakultas Hukum yang telah dengan sabar membantu selama kuliah; 8. Teman-teman seangkatan Tahun 2007 yang telah besama-sama menimba ilmu pengetahuaan di Fakultas Hukum, khususnya sahabatku Mega Effendi dan Nando yang selalu memberi semangat; 9. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu dan memberi semangat kepada penulis Mas Budi dan teman-teman Gerejaku, dan Papi Mami MK dan teman-teman Misbah Keluarga;
vii
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini, masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka segala kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Semarang, 1 Maret 2013
Penulis
viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PERSETUJUAN ...........................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iv ABSTRAKSI .....................................................................................................
v
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................
1
B. Perumusan Masalah .....................................................................
7
C. Tujuan Penelitian .........................................................................
8
D. Kegunaan Penelitian ....................................................................
8
E. Metode Penelitian ........................................................................
9
F. Sistematika Penulisan .................................................................. 14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pemerintah Daerah dan Kewenangannya dalam Bidang Ketenagakerjaan ............................................................................ 15 1. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah ....... 15 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan ....................................................................... 16 3. Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Ketenagakerjaan ........ 19 B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak .............................. 28
ix
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Anak ................................................................................ 35 B. Pengaturan Pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam Bidang Ketenagakerjaan sebagai upaya Perlindungan Pekerja Anak ............................................................................... 37 C. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Anak .......................... 53 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................... 75 B. Saran .............................................................................................. 78 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 80 LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah Anak yang Terdaftar di Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2011 ................................................................................ 35 Tabel 2 Jumlah Anak yang Terdaftar di Kecamatan Seluruh Kota Semarang pada Tahun 2011 ................................................................................ 36
xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xii
