PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEMELAGI BESAR TAHUN 2012

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEMELAGI BESAR TAHUN 2012 Oleh SUPARDI NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Abstrak Pelaksanaan program bedah rumah yang terjadi di Desa Semelagi Besar tahun 2012 masih belum optimal karena ditemukan tindakan penyimpangan. Pemahaman mengenai pelakasanaan program bedah rumah untuk masyarakat miskin yang telah dilakukan di Desa Semelagi Besar oleh pemerintah desa.tujuan penelitian ini juga dimaksudkan, agar proses pengawasan terus dilakukan sehingga masyarakat yang mendapat bantuan program bedah rumah adalah masyarakat yang memang layak untuk dibantu dan mengurangi tindakan penyimpangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan menurut Winardi terdiri dari: penetapan standar dan metode penilaian kerja. Pelaksanaan program bedah rumah yang sebagian masih tidak tepat sasaran, baik dinilai dari segi ekonomi, umur, pendapatan yang ditinjau berdasarkan standar yang di tetapakan oleh pemerintah kabupaten sambas untuk penerima bantuan bedah rumah. Serta penyimpangan yang dilakuan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa. Adapun biaya pelaksanaan pembangunan bedah rumah banyak dipangkas oleh tim pelaksana kegiatan tingkat desa dalam proses pembelian bahan bangunan yang akhirnya pembangunan tidak sesuai dengan standar yang ditetapakan. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh kepal desa, unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kecamatan dan unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kabupaten belum optimal. Adapun saran mengurangi penyimpangan pemerintah kabupaten sambas maupun UPK semua tingkatan harus memiliki ketegasan mengenai standar kerja agar hasil yang dicapai sesuai dengan standar. Kata kunci: Pengawasan, Program, Bedah Rumah, Miskin.

MONITORING OF PROGRAM IMPLEMENTATION OF POOR PEOPLE HOME SURGERY IN SEMELAGI BESAR VILLAGE YEAR 2012 Abstract Program implementation of home surgery that happened in SemelagiBesar village year 2012 still not optimal because found deviation action of the comprehension about program implementation of home surgery for poor people that already done in SemelagiBesar village by village government. The aim of this research be intended, in order to keep doing the monitoring process so that the people who get the help of surgery homeis the people who proper to be helped and cut down the deviation action. Theory that used in this research is steps that be done in monitoring function according to Winardi that consist of standart decision and work assessment method. The implementation of home surgery that some part still not appropriate to the target, right see from economic factors, age, income that observ according to the standart that set by Sambas regency government for receiver of home surgery program, also deviation that be done by activity implementor team (TPK) village level. The implementation cost of the development of home surgery has many cutting by activity implementor team of village level in process of the building materials bought that in the end of the development not suitable with the standart that set before. Besides that the monitoring that be done by the village head, activity implementor unit (UPK) subdistrict level and activity implementor unit (UPK) regency level are not optimal. The suggestion is decrease the deviation of Sambas regency government and activity implementor unit (UPK) all levels must have firmness about the work standart so that the result appropriate with the standart. Key Word : Monitoring, Program, Home Surgery, Poor

1 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


sering disebut bantuan stimulant perumahan

A. PENDAHULUAN

swadaya.Sebagai harapan dan tujuan kami Manusia adalah mahluk sosial yang

dengan adanya program bedah rumah tidak

tidak bisa hidup sendiri dan dinamis, artinya

layak huni tersebut akan tercipta lingkungan

manusia tidak bersifat tetap akan tetapi

yang bersih, rapi, dan sehat sesuai dengan

selalu tumbuh dan berkembang dengan

visi misi Pemerintah Kabupaten sambas.

adanya pengaruh lingkungan. Tumbuh dan

Adanya

program

ini

bertujuan

berkembangnya manusia ditentukan oleh

meringankan beban masyarakat yang kurang

kemampuan manusia untuk berinteraksi

mampu agar bisa memiliki tempat tinggal

dengan

maupun

yang layak huni. Adapun hal ini juga

masyarakat. Dalam melakukan interaksi

bertujuang mengurangi kemiskinan, dengan

dengan lingkungan

sekitarnya, manusia

demikian kehidupan mereka bisa lebih baik.

perlu memiliki potensi datangnya dari diri

Apa yang di cita-citakan masyarakat dengan

mereka sendiri yaitu berupa pengetahuan,

pelaksanaan program bedah rumah ini

sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan

akhirnya tercapai dengan memiliki tempat

tuntutan lingkungan. Oleh karena itu, wajar

tinggal yang layak.

lingkungan

sekolah

setiap manusia peka terhadap lingkungan

Dalam program ini aparat desa dan

sekitarnya jika ada kepincangan sosial yang

pengurus

kegiatan

banyak

melakukan

terjadi dilingkungannya. Manusia selalu

tindakan penyimpangan. Berdasarkan hasil

respon dan peduli terhadap sesama apabila

penelitian didapat data bahwa Penerima

suatu masyarakat di sekitarnya mendapatkan

Bantuan Program Bedah Rumah Masyarakat

musibah, masalah, maupun tindakan tidak

Miskin di Desa Semelagi Besar Tahun 2012

wajar yang dilakukan oleh seseorang, atau

yang tepat sasaran dan tidak tepat sasaran

sekelompok orang.

kalau di nilai pada usia produktif 17-45

Salah satu program unggulan dari

tahun dan usia tidak produktif/ lanut usia 46

pemerintah adalah pengentasan kemiskinan

tahun ke atas berjumlah 22 orang sedangkan

untuk

golongan

yang tidak tepat sasaran berjumlah 18 orang

berpenghasilan rendah yang tujuannya untuk

kalau dihitung berdasarkan persenan yang

mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

tepat sasaran 55%dan tidak tepat sasaran

Adapun program tersebut adalah program

45%.

masyarakat

dari

bedah rumah untuk mayarakat miskin yang 2 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Penerima bantuan Program Bedah Rumah

Masyarakat

Miskin

Di

Desa

berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Semelagi Besar Tahun 2012 tepat sasaran

Pengawasan adalah suatu aktivitas

dan tidak tepat sasaran kalau di nilai

yang

berdasarkan

yang

dilandasi pemikiran rasional yang telah

dimiliki. Tepat sasaran berjumlah 22 orang

dipersyaratkan dan pola prilaku sesuai

atau 55% dan yang tidak tepat sasaran 18

normatif yang berlaku dalam komunitas

orang atau 45%.

masyarakat tertentu, sehingga efektifitas dan

kendaraan

bermotor

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti

untuk

meneliti

mengenai

dilakukan

secara

sadar

dengan

efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah

manajemen

dapat

tercapai.

pengawasan pelaksanaan program bedah

Pengawasan atas kegiatan atau pekerjaan

rumah di Desa Semelagi Besar, dilihat dari

yang

sudut ketepatan sasaran pelaksanan progam

merupakan

pengentasan kemiskinan dan keefektifan

menentukan

program ini dalam masyarakat.

bersangkutan

dipercayakan

kepada

suatu

kejujuran,

alat

apakah itu dan

seseorang

ukur

untuk

orang

yang

memiliki

komitmen,

kemampuan

dalam

melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengawas adalah seseorang yang di berikan otoritas

B. KAJIAN PUSTAKA

oleh

manajemen

melakukan

1. Pengawasan

atau

pengawasan

pimpinan

untuk

terhadap

suatu

Pengawasan merupakan salah satu

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau

fungsi manajemen yang sangat penting,

sekelompok orang yang telah diberikan

sehingga berbagai ahli manajemen dalam

kewenangan,

memberikan pendapatnya tentang fungsi

sebenarnya bisa melahirkan pertanggung

manajemen

jawaban

selalu

menempatkan

unsur

yang

pelaksanaan

kewenangan

kemungkinannya

pengawasan sebagai fungsi yang penting.

mengandung

Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak

kebenaran dan kedua kebohongan semuanya

organisasi adalah tidak di selesaikannya

akan di uji dalam aktivitas pengawasan.

suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu

Winardi (2000:587) menyebutkan bahwa:

dalam penyelesaian suatu anggaran yang

"Pengawasan, berarti mendeterminasi apa yang

telah

makna

ganda,

dapat

dilaksanakan,

pertama

maksudnya 3

SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


mengevaluasi.

Kesejahteraan

Sosial

diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan

Masyarakat dan apabila perlu, menerapkan

berhasil, maka yang dimaksud dengan

tindakan-tindakan korektif sehingga hasil

pengawasan dalam penelitian ini adalah

pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

kegiatan untuk mengetahui pengawasan

Controlling atau pengawasan dapat dianggap

dalam pelaksanaan program bedah rumah

sebagai

menemukan,

untuk masyarakat miskin di desa semelagi

penyimpangan-penyimpangan

besar tahun 2012. Pengawasan tersebut

penting dalam hasil yang dicapai dan

merupakan tujuan yang hendak dicapai di

aktivitas-aktivitas

direncanakan.

dalam pelaksanaan program bedah rumah

Winardi mengatakan bahwa pengawasan

guna melakukan pengawasan yang ketat

terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh

terhadap bawahan.

aktivitas

mengoreksi

untuk

yang

tiga macam langkah yang bersifat universal yakni: 

2. Pelaksanaan Program Bedah Rumah

Kementerian

sedang dilaksanakan 



Program bedah rumah yang digagas

mencari keterangan tentang apa yang

Membandingkan

hasil

dengan

dan

standar

Perumahan

Rakyat

(

pekerjaan

Kemenpera ) melalui Bantuan Stimulan

memastikan

Perumahan Rakyat ( BSPS ) merupakan

perbedaan (apabila ada perbedaan).

sebuah program yang membantu masyarakat

Mengoreksi

miskin untuk mendapatkan hunian yang

penyimpangan

yang

tidak dikehendaki melalui tindakan

layak huni. Undang-Undang

perbaikan. Langkah-langkah

yang

dilakukan

dalam

Dasar

Negara

Replublik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 huruf H mengamanatkan bahwa setiap orang

fungsi pengawasan terdiri dari: 1. Penetapan standar dan metode penilaian

berhak

atas

memungkinkan

Kinerja

sosial

pengembangan

3. Penilaian apakah Kinerja memenuhi

bermartabat. Selanjnutnya Undang-Undang

yang

RI no. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

standar ataukah tidak

Sosial Lanjut Usia menetapkan bahwa

4. Pengambilan tindakan koreksi bertujuan

pekerjaan

manusia

dirinya

secara

pelaksanaan

sebagai

yang

2. Penilaian Kinerja

pengawasan

utuh

jaminan

yang

supaya dihasilkan

Pemerintah

berkewajiban

untuk

memeberikan pelayanan dan perlindungan 4



sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat

pelaksanaan

mewujudkan dan menikmati taraf hidup

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

yang wajar.Lanjut usia secara fisik akan

a. Tujuan Layanan

mengalami

secara

mengalami

alami

penurunan

mereka fisik

akan

bedah

rumah

dapat

1) Tersedianya rumah yang layak untuk

sehingga

tempat tinggal lanjut usia.

mobilitas rendah, interaksi terbatas dan

2) Adanya tempat tinggal yang aman

komunikasi akan mengalami hambatan.

dan nyaman serta akses bagi lanjut

Seiring dengan kondisi dimaksud sebagian

usia.

besar lanjut usia akan mengalami penurunan produktifitas

yang

berdampak

3) Meningkatnya

pada

mengalami

lanjut

usia dalam melaksanakan perannya

penurunan ekonomi, bahkan tidak kurang diantaranya

kemampuan

dalam keluarga maupun masyarakat.

ketidakmampuan

4) Tersedianya lingkungan yang bersih,

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup

sehat, yang memungkinkan lanjut

seperti

usia hidup secara layak.

sandang

pangan

dan

papan/perumahan. Meski belum ada data

b. Manfaat Layanan

yang pasti namun di masyarakat banyak

Dana bantuan dimanfaatkan sesuai

ditemukan para lanjut usia tinggal di rumah

dengan usulan dalam proposal yang diajukan

yang tidak layak huni, tidak memenuhi

agar lanjut usia memiliki rumah yang layak

persyaratan kesehatan.

huni

Mengingat rumah merupakan salah

sehingga

kemungkinan

terlindunginya

terjadinya

resiko

dari sosial.

satu kebutuhan utama bagi lanjut usia,

Bantuan hanya digunakan untuk pembelian

dimana

tempat

bahan-bahan / material bukan untuk ongkos

berteduh, tempat perlindungan di hari tua,

kerja, biaya tukang/kuli dan komsumsi.

maka Kementerian Sosial menyelenggarakan

Pelaksanaa Bedah Rumah dikerjakan secara

kegiatan

lansia.

gotong-royong oleh masyarakat setempat

Sehubungan dengan hal tersebut untuk

dibawah koordinasi LKS / Dinas Sosial

menyamakan pemahaman yang sama dengan

Provinsi / Kabupaten / Kota.

pelaksana bedah rumah, Kementerian Sosial

c. Kriteria

lansia

bedah

membutuhkan

rumah

bagi

Cq. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut usia menyusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan

1) Rumah tidak permanen dan dalam kondisi rusak.

Bedah Rumah sehingga perencanaan dan 5 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


2) Dinding dan atap terbuat dari bahan

3) Penerima

bantuan

bedah

rumah

yang mudah rusak/ lapuk seperti

adalah lanjut usia terlantar berusia 60

papan yang sudah lapuk, gedek atau

tahun keatas, tinggal dikeluarga atau

bambu yang dianyam.

tinggal sendiri dalam kondisi miskin

3) Dinding dan atap sudah rusak

4) Memilki Kartu Tanda Penduduk

sehingga membahayakan

(KTP) /Kartu Keluarga

penghuninya.

5) Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota atau

4) Lantai rumah dan kamar dari tanah

Pelaksana

Bedah

Rumah

harus

atau semen/pelur tapi dalam kondisi

memiliki dana dampingan (sharing

rusak.

budget), dari dana APBD/SCR

5) Rumah yang memilki/ tidak memiliki

6) Adanya kesiapan masyarakat sekitar

fasilitas kamar ataupun MCK yang

untuk

tidak layak, tidak berfentilasi.

melaksanakan bedah rumah

6) Memiliki surat yang sah atas

bergotong

royong

7) Pelaksanaan bedah rumah selesai 1

kepemilikannya serta tidak dalam

(satu) bulan setelah pencairan dana

sengketa.

bantuan

7) Adanya dukungan masyarakat

8) Tanggung Jawab mutlak keberhasilan

setempat atau pihak-pihak lain untuk

pelaksanaan

bedah

rumah

melaksanakan proses bedah rumah

pelaporan keuangan ada di Dinas

sampai dengan selesai secara

Sosial

bersama-sama.

Kabupaten/Kota.

Provinsi/Dinas

dan

Sosial

d. Syarat 1) Rumah lansia yang akan dibedah dalam keadaan rusak, tidak sehat dan

Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

tidak layak huni 2) Status tanah/rumah Tanah dan rumah adalah milik lansia yang dibuktikan dengan

surat/dokumen

status

kepemilikan yang legal dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain 6 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Gambar kerangka fikir

penelitian. Oleh karena itulah penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Semelagi Besar Tahun 2012.

2. Tempat Penelitian Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Semelagi Besar Tahun 2012 Belum Optimal. Winardi (2000:590) Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan

Penelitian ini dilakukan di Desa Semelagi

Besar

Kecamatan

Selakau

Kabupaten Sambas. Alasan dilakukannya penelitian di Desa Semelagi Besar mengenai pengawasan pelaksanaan program bedah

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

rumah untuk masyarakat miskin belum

2. Penilaian kinerja 3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar

pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Serta didalam program ini ditemukan

atau tidak

4. Pengambilan tindakan koreksi

penyimpangan

Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Semelagi Besar Tahun 2012 Belum Optimal.

wewenang

dan

oleh

penyalahgunaan

aparat

desa

dalam

pelaksanaan program bedah rumah karena kurangnnya pengawasan.

Hasil Yang Dicapai masyarakat semakin patuh dan mempercayai program yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat meyakini program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan.

3. Subjek dan Objek Penelitian a. Subjek Penelitian Subjek peneliti terdiri dari kepala desa dan UPK tingkat kecamatan (unit pelaksana kegiatan) sebagai pengawas

C. METODE PENELITIAN

pelaksana

kegiatan

program bedah rumah, UPK tingkat 1.

desa sebagai pelaksan kegiatan dan

Jenis penelitian Pendekatan

dalam

penelitian

ini

sekaligus penerima bantuan program

menggunakan pendekatan kualitatif karena

bedah

objek dan masalah yang diteliti memerlukan

sebagai

pendalaman

pelaksanaan program bedah rumah.

sebagaimana

untuk

memperoleh

dipahami

oleh

makna subjek

rumah,

dan

masyarakat

pengawas

eksternal

b. Objek Penelitian



Objek yang diteliti ialah program

Mengingat

data

yang

diperoleh

bedah rumah yang diberikan oleh

melalui wawancara, dan dokumentasi pada

pemerintah daerah.

penelitian ini bersifat data kualitatif, maka teknik analisis data juga menggunakan teknik analisis kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data Adapun tehnik pengumpulan data

Mengacu pada teori dia atas, maka

yang penulis lakukan adalah

teknik yang digunakan dalam menganalisis

a. Wawancara

data pada penelitian ini yaitu analisis

Metode wawancara mencakup cara

deskriptf

kualitatif.

Uraian

tentang

teknik

analisis

tesebut

yang dipergunakan seseorang untuk tujuan

penggunaan

tertentu, mencoba mendapatkan keterangan

dijelaskan sebagai berikut :

atau pendirian secara lisan dari seseorang

a. Reduksi Data

narasumber

dengan

bercakap-cakap

Mereduksi data, yaitu merangkum

berhadapan muka orang itu. Narasumber itu

data

yang

sudah

terkumpul

tentang

terdiri dari masyarakat, aparat desa, serta

keterkaitan mahasiswa dengan kelompok

unit pelaksana kegiatan (UPK).

yang acuan dalam bertindak dan berperilaku.

Teknik wawancara yang peneliti

Langkah pertama peneliti melakukan reduksi

gunakan adalah wawancara bebas dan

data hasil wawancara dan dokumentasi.

mendalam melalui pertanyaan yang sifatnya

Berkaitan dengan teknik reduksi data.

tidak

b. Display Data

terstruktur

pedoman

dengan

wawancara

menggunakan

kepada

informan

Display data yaitu, proses penyajian

penelitian.

data ke dalam bagian yang sesuai atau

b. Dokumentasi

membentuk jalinan antar satu faktor dengan

Pemberian atau pengumpulan bukti dan

yang lainnya. Data yang tidak lengkap akan

keterangan

(seperti

guntingan Koran,

gambar,

kutipan,

dilacak kembali di lapangan.

bahan

referensi

c. Kesimpulan

dan

lain.dokumentasi yang didapat berupa fotofoto dan dokumen.

Pengambilan kesimpulan akhir, atau penulisan dari hasil deskriptif berupa laporan ilmiah.Langkah ketiga dari analisis kualitatif

5. Teknik Analisis Data

pada

penelitian

ini

adalah

membuat

kesimpulan sementara sebelum dilakukan 8 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


verifikasi. Kemudian kesimpulan sementara

kepala desa semelagi besar, ketua kelompok

tersebut

penerima

diverifikasi

untuk

mengecek

kebenarannya dan mencari data pendukung.

bantuan

mengatakan

bahwa

program bedah rumah adalah program yang ditujukan

ke

masyakatat

yang

kurang

mampu dan merupakan bantuan social dari pemerintah daerah. Selain kepala desa dan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

ketua kelompok saya juga mewawancara salah satu masyarakat mengenai apa itu

1. Penetapan standar dan metode

program bedah rumah.

penilaian Kinerja Program bedah rumah masyarakat

Program bedah rumah masyarakat

miskin adalah program perbaikan rumah

miskin

untuk

rumah

KEMENPERA yang dilaksanakan di setiap

masyarakat miskin dan kurang mampu yang

kabupaten, kabupaten membentuk tim. Tim

tidak

yang dibentuk di kabupaten memberikan

meningkatkan

layak

huni

huni.Bangaimana rumah

kualitas

agar

menjadi

meningkatkan

masyarakat

miskin

layak kualitas

dan

merupakan

pengarahan

ke

program

kecamatan

dari

mengenai

kurang

program bedah rumah bagaimana proses

mampu secara swadaya. Dalam hal ini,

administrasi agar program tersebut bisa

pemerintah

sampai ke masyarakat dengan memberikan

memberikan

stimulan/program

dan

pengarahan dan pendampingan di setiap

royong

kecamatan. Kecamatan membentuk tim unit

melaksanakan pembangunan rumah yang

pelaksana kegiatan (UPK) di setiap desa dan

akan diperbaiki.Seperti yang diungkapkan

unit pelaksana kegiatan tersebut di ketuai

oleh beberapa narasumber di desa semelagi

oleh kepala desa.

masyarakat

secara

bedah

bantuan rumah

bergotong

besar. Kepala

desa

mengatakan

bahwa

Pelaku

program

bedah

rumah

desa/kelurahan

terdiri

dari

kepala

program bedah rumah ialah merupakan

desa/kelurahan, tim laksana (TPK/TPK),

program yang lebih mengarah kekebutuhan

LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat),

bukan keinginan dari desa untuk membantu

dan tokoh msyarakat. Pelaku program bedah

masyarakat yang memeang benar-benar

rumah kecamatan terdiri dari camamt,

layak untuk di bantu dan benar-benar tidak

penanggung jawab operasi kegiatan (PJOK),

memiliki rumah yang layak huni. Selain

dan

konsultan

pendamping

kecamatan. 9



Pelaku program beah rumah kabupaten

ekonominya bisa bangkit atau meningkat.

terdiri dari bupati, tim koordinasi program

Program ini sangat membantu masyarakat

bedah rumah kabupaten, dan konsultan

agar bisa hidup layak. Masyarakat juga

manajemen kabupaten.

mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan

Tujuan dari program bedah rumah

program

bedah

rumah

ialah

adalah agar dapat memenuhi kebutuhan

meningatkan

rumah yang layak huni bagi masyarakat

mendapatkan

berpenghasilan

mengangkat drajat hidup masyarakat yang

rendah.

Untuk

memberdayakan masyarakat berpenghasian rendah agar mampu membangun meningkatkan

kualitas

rumah

perekonomian

dapat

bantuan

dan

orang juga

bisa

dibantu bisa lebih baik lagi.

atau

Ada beberapa tujuan yang ingin

secara

dicapai dari pelaksanaan program bedah

swadaya sehingga dapat menghuni rumah

rumah:

yang layak dalam lingkungan yang sehat dan

penanggulangan kemiskinan melalui upaya

aman. Pemenuhan kebutuhan rumah yang

peningkatan swadaya, prakaras dan peran

sehat dan layak huni masih jauh dari

serta

harapan,

Kedua peningkatan kapasitas

maka

bekerjasama

pemerintah

dengan

pemerintah

pusat daerah

pertama

masyarakat

percepatan

dalam

upaya

pembangunan. penduduk

miskin. Ketiga pengembangan nilai budaya.

secara terus menerus melaksanakan kegiatan

kegotong-royongan

program bedah rumah agar dapat memenuhi

kesawadayaan

kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni

terpenuhinya kebutuhan papan/perumahan

bagi

ynag layak huni dan sehat bagi masyarakat

masyarakat

dengan

berpenghasilan

pengertian

masyarakat

rendah yang

miskin.

masyarakat.

dan

Kelimameningkatnya

Keempat

drajat

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga

kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

perlu mendapat dukungan pemerintah untuk

prilaku

memeperoleh rumah yang layak huni.

hidup bersih dan sehat.

Kepala desa mengatakan mengenai tujuan dari

program

bedah

rumah

adalah

2. Penilaian Kinerja

memebantu masyarakat yang tidak memiiki

Pelaksana program bedah rumah

rumah, dan juga membantu masyarakat agar

masyarakat miskin di desa semelagi besar

bisa hidup lebih layak dengan memiliki

dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya,

rumah yang baru, maksudnya agar keadaan

kemudian di bentuk kelompok-kelompok 10



yang anggota kelompok adalah masyarakat

juga

penerima bantuan program bedah rumah.

pengawas eksternal.

Kelompok penerima bantuan dibagi menjadi

mewawancarai

Penerima

masyarakat

bantuan

atau

selaku

sasaran

3 kelompok yang masing-masing kelompok

program bedah rumah adalah masyarakat

beranggotakan, kelompok 1 terdiri dari 15

miskin yang belum memiliki rumah dan

orang, kelompok 2 terdiri dari 15 keompok,

memiliki rumah tidak layak huni, serta

dan kelompok 3 terdiri dari 10 orang.

masyakat yang memiliki pendapatan di

program kelompok

bedah

yang

rumah

program bedah rumah selain kriteria dasar

kelompok dengan jumlah rumah 40 unit,

yang di jelaskan sebelumnya penerima

untuk 2 kelompok masing-masing mendapat

bantuan adalah orang yang sudah lanjut usia

rumah

satu

yang tidak mampu untuk bekerja keras,

kelompoknya lagi mendapat rumah bantuan

janda tua, orang cacat, serta orang miskin

10 unit. Adapun nama-nama ketua kelompok

dengan melampirkan surat keterangan tidak

penerima bantuan program bedah rumah

mampu dari kantor desa, dan memiliki tanah

ialah bapak Joni, bapak Bujang Perkan, dan

pribadi bukan milik orang lain.

bapak Isai.dalam hal pelaksanaan program

Adapun kriteria penerima bantuan harus

bedah rumah di desa semelagi besar saya

memenuhi persyaratan administrasi lapangan

juga

terdiri dari:

15

mewawancarai

menjadi

bawah upah minimum. Adapun sasaran

tiga

bantuan

terbagi

bersifat

unit,

dan

masyarakat

selaku

pengawas eksternal.

a. warga Negara Indonesia, dibuktikan

pelaksanaan program bedah rumah

dengan KTP;

bersifat kelompok yang terbagi menjadi tiga

b. MBR (penghasilan dibawah UMR

kelompok dengan jumlah rumah 40 unit,

rata-rata nasional) atau masyarakat

untuk 2 kelompok masing-masing mendapat

miskin, dengan menunjukan surat

rumah

keterangan penghasilan;

bantuan

15

unit,

dan

satu

kelompoknya lagi mendapat rumah bantuan 10 unit. Adapun nama-nama ketua kelompok penerima bantuan program bedah rumah

c. Sudah

berkeluarga

dibuktikan

dengan KK (kartu keluarga); d. Memiliki

atau

menguasai

tanah

ialah bapak Joni, bapak Bujang Perkan, dan

dengan dibuktikan dengan sertifikat

bapak Isai.dalam hal pelaksanaan program

atau surat keterangan dari kepala

bedah rumah di desa semelagi besar saya

desa atau lurah; 11



e. Belum/telah memiliki dan menghuni rumah tetapi tidak layak huni;

dihadapi dalam pelaksanaan program bedah

f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah/pemda; g. Didahulukan yang telah berencana membangun/memperbaiki rumah; h. Bersungguh-sungguh

dibuktikan

i. Dapat bekerja secara kelompok. yang

dihadapi

rumah saat ini adalah banyaknya warga masyarakat

yang

pemerintah dalam pemberian program bedah rumah kepada masyarakat yang benar–benar

program

terbatas

disamping

masalah

perbedaan nilai besaran bedah rumah ini disebabkan pembelian bedah

oleh

mengajukan

bedah rumah sementara anggaran yang disediakan

dengan mendatangi surat pernyataan;

kendala

mengaku. Adapun kendala yang masih

rumah

bahan bangunan

setiap

lokasi

berbeda

tergantung jauh dekatnya tempat pembelian bahan bangunan. Dari

keterangan

bapak

Joni

membutuhkan. Salah satu kendala yang

mengatakan kendala yang dihadapi dalam

dihadapi oleh pemerintah yaitu sulitnya

pelaksanaan program bedah rumah masalah

menentukan

pencairan dana ke 2 lambat. Gaji tukang

menerima

masyarakat program

yang

bedah

berhak

rumah

ini

semuanya

terhambat,

bahkan

dalam

mengingat begitu banyaknya kriteria yang

pembelian makanan dan minuman harus

harus dipenuhi oleh calon penerima program

hutang. Sehingga proses pembangunan yang

bedah rumah ini.Sehingga dengan adanya

dilakukan sedikit terhambat.

kendala ini maka pemberian program bedah rumah ini kepada masyarakat kurang tepat

3. Penilaian

apakah

sasaran.Untuk mengatasi hal tersebut maka

standar atau tidak

pemerintah perlu melakukan perhitungan

Menetapkan

Kinerja

standar

pelaksanaan.

program

tepat

sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat

sasaran.kendala masih dihadapi termasuk

dijadikan sebagai “patokan” untuk penilaian

minimnya

keberadaan

hasil hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target

masyarakat yang memang harus diberikan

adalah yang digunakan sebagai standar.

bantuan. Bahkan diantaranya adabeberapa

Adapun bentuk-bentuknya:

masyarakat yang memang malu mengatakan

1.Standar – standar fisik, meliputi kuantitas,

dirinya

rumah

informasi

miskin,

ini

terkait

setelah

ditanya

baru

mengandung

dari

yang lebih teliti lagi agar pemberian bedah

Standar

memenuhi

arti

jumlah dan kualitas 12



2.Standar

–

standar

moneter,

yang

dilimpahkan kepadanya adalah dengan

ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup

mengimplementasikan

biaya

pengawasan).

tenaga

kerja,

penjualan

dan

sejenisnya 3.Standar

system

Dalam pelaksanaan program bedah –

standar

waktu,

meliputi

kecepatan produksi atau batas waktu.

rumah masyarakat miskin di Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau perbaikan dalam

Ada beberapa factor yang membuat

proses pengawasan sangat perlu dilakukan

pengaawasan semakin diperlukan oleh setiap

karena banyak terjadi penyimpangan dalam

organisasi. Faktor – faktor itu adalah :

proses pelaksanaan baik dalam penyediaan

1.

organisasi

barang dan jasa serta sasaran yang di tuju

lingkungan

masih ada sebagian yang tidak tepat sasaran.

Perubahan

lingkungan

(Berbagai organisasi

2.

perubahan seringkali

dapat

Salah satu masyarakat mengatakan

dihindari , seperti munculnya inovasi

perlu perbaikan dalam pengawasan, karena

baru, peraturan baru dsb.)

selama ini hanya orang-orang yang dekat

Peningkatan kompleksitas Organisasi (Semakin

dalam pelaksanaan program bedah rumah.

semakin memerlukan pengawasan yang

Dalam melakukan penyimpangan mudah

lebih formal, maka segalanya harus bisa

dilakukan karena tidak ada pihak luar yang

dimonitor dengan baik).

atau

bawahan kesalahan,

besar

–

organisasi

dengan aparat desa yang menjadi pengawas

maka

3. Kesalahan

kesalahan

tidak

(Bila

pernah

manajer

sederhana

4.

tidak

pihak

yang

netral

mengawasi

pra

pelaksanaan program bedah rumah.Pihak

membuat

luar/netral adalah masyarakat umum yang

secara

tidak ada hubungan mengenai pelaksanaan

fungsi

program bedah rumah.

dapat

melakukan

pengawasan.sistem

pengawsan

memungkinkan

mendeteksi

perbaikan

kesalahan – kesalahn tersebut sebelum

mengenai

menjadi kritis).

Corrective Action. Berikut ini kutipan

Kebutuhan

manajer

manajer

untuk

Dalam

ISO

diatur

9001:2008 dalam

Tindakan

tindakan

klausul

8.5.2

Perbaikan

atau

klausul persyaratan tersebut:Perusahaan atau

mendelegasikan wewenang (Satu satunya

organisasi melakukan

tindakan

untuk

cara manajer dapat menentukan apakah

menghilangkan penyebab-penyebab ketidak

bawahan telah melakukan tugas yang telah

sesuain untuk mencegah terulang kembali. 13



Tindakan korektif harus sesuai dengan

solusi bagaimana mengurangi hal tersebut

dampak

sehingga tidak terjadi permasalahan serupa

dari

ketidak

sesuain

dihadapi. Perusahaan menetapkan terdokumentasi

yang

prosedur

di kemudian hari.

dalam menetapkan

persyaratan untuk

Ruang lingkup Tindakan Perbaikan mencakup

penentuan

1. Peninjauan ketidak sesuaian.

sesuaian,

evaluasi

2. Penetapan penyebab ketidak sesuaian.

pencegahan

terulangnya

3. Penilaian tindakan untuk memastikan bahwa

penerapan

ketidak sesuaian tidak terulang.

tindakan

sumber

ketidak

tindakan

untuk

ketidaksesuaian,

yang

dibutuhkan,

pencatatan tindakan perbaikan, serta evaluasi

4. Penetapan dan penerapan tindakan yang

terhadap efektifitas tindakan perbaikan yang

diperlukan.

dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan

5. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan.

yang berorientasi pada layanan prima.

6. Peninjauan keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan.

4. Pengambilan tindakan koreksi

Tindakan Perbaikan adalah segala

Program BSPS atau "bedah rumah",

tindakan yang dilakukan oleh organisasi

merupakan salah satu unggulan Kementerian

untuk menghilangkan ketidak sesuaian serta

Perumahan Rakyat sebelum digabungkan

mencegah terulangnya

dengan

tersebut

pada

ketidak sesuaian

pelaksanaan

Sistem

Kementerian

bertujuan

analisa

meningkatkan

permasalahan

yang

Umum

menjadi Kemenpupera. Program tersebut

Manajemen Mutu dengan berdasarkan pada akar

Pekerjaan

antara kualitas

lain,

membantu

tempat

tinggal

menimbulkan terjadinya ketidak sesuaian

masyarakat yang kurang mampu di berbagai

tersebut.

daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan

Inti permasalahan yang menimbulkan

target penanganan bedah rumah berdasarkan

terjadinya ketidak sesuaian yang dapat

Rencana

dicarikan

Nasional (RPJMN) pada periode tahun

solusinya

secara

individual

Pemerintah

2015-2019,

permasalahan

Akar

angka 2,2 juta unit untuk pembangunan

permasalahan dapat diidentifikasi dengan

rumah baru dan peningkatan kualitas rumah

menentukan apa yang terjadi, mengapa hal

tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit.

ditemukan.

dapat

Menengah

maupun sistemik tergantung pada akar yang

diharapkan

Jangka

mencapai

tersebut terjadi, serta memberikan alternatif 14 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Program BSPS merupakan, salah

pemerintahan yang berdasarkan pada

satu upaya pemerintah untuk memberikan

prinsif-prinsif

stimulan

baik.

kepada

mendorong

masyarakat

peduli

perumahan

bagi

direncanakan untuk membantu masyarakakt

masyarakat yang saat ini masih banyak

miskin dalam pemenuhan rumah layak huni

tinggal di RTLH. Jumlah bantuan yang

telah terlaksana susuai tahun anggaran,

diberikan untuk program BSPS tersebut,

namun dalam pelaksanaannya banyak hal

bervariasi mulai Rp 7,5 juta hingga Rp 15

yang telah menyimpang dari tujuan awal

juta tergantung pada kondisi rumah yang

seperti: kualitas bahan dibawah standar,

akan diperbaiki.

terlambatnya waktu dari rencana awal,

program

untuk

Program

bedah

rumah

yang

ikut

terhadap

Pemda

serta

pemerintahan

yang

Permasalahan yang ada dalam proses

tenaga kerja yang tidak sesuai harapan, tidak

pembangunan meliputi permasalahan yang

tepat sasaran, dan berbagai masalah lain

sifatnya mendasar seperti

yang umum

yang menjadi keluhan penerima bantuan.

dialami oleh sebagian besar daerah lain,

Perlu kajiandan evaluasi dari pelaksana

serta permasalahan ikutan yang berkembang

program bedah rumah secara menyeluruh

seiring

untuk

dengan

lajunya

pembangunan.

Berbagai permasalahan tersebut antara lain: 

  

pelaksanaannya

masalah dengan

swadaya

dalam lebih

Belum terpenuhinya kebutuhan dasar

mengedepankan

masyarakat akan pangan, sandang

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan jika

dan papan.

hasil yang diharapakan tidak sesuai,

masyarakat.

Harapan dengan adanya program

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

bedah rumah dapat membantu masyarakat,

Laju pertumbuhan ekonomi yang

terutama masyarakat usia lanjut dengan

masih lambat.

kondisi rumah yang sangat memprihatinkan.

Terbatasnya

sumber

pembiayaan

Terbatasnya

kualitas

Serta program ini memberikan perubahan dalam

pembangunan daerah. 

meminimalkan

kenyaman,

keamanan,

serta

sumberdaya

masyarakat yang mendapat bantuan dalam

manusia

termasuk

prilakunya,

program ini jenjang kehidupannya tidak

sehingga

belum

mamapu

terlalu jauh dengan masyarakat yang lain.

mewujudkan

penyelenggaraan 15



Inti dari program ini sangat membatu sekali bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Narasumber

mengatakan

harapan

Upaya yang dilakukan jika dalam proses pelaksanaan program bedah rumah tidak sesuai dengan rencana masyarakat

masyarakat dengan adanya program ini

memprotes

masyayakakt yang mendapatkan bantuan

Biasanya

dapat meningkatkan perekonomiannya serta

mendapatkan

memiliki

rumah.Masyarakat tidak boleh main hakim

kehidupan

Kehidupan

yang

masyarakata

sejahtera.

yang

dibantu

sendiri

dan dari

memberikan pihak

keluarga

bantuan

jika

program

terjadi

teguran. yang bedah

penyimpangan.

menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya,

Masyarakat mengajukan permasalahan yang

yang dulunya uang untuk membangun

terjadi

rumah dengan adanya bantuan program

penyimpangan dalam pelaksanaan yang

bedah rumah uang tersebut bisa digunakan

dilakukan oleh pelaksana program bedah

untuk kebutuhan yang lain.

rumah.

Program

bedah

rumah

ke

kepala

desa

bahwa

terjadi

yang

Penyimpangan adalah segala bentuk

direncanakan untuk membantu masyarakakt

perilaku yang tidak menyesuaikan diri

miskin dalam pemenuhan rumah layak huni

dengan kehendak masyarakat. Dengan kata

telah terlaksana susuai tahun anggaran,

lain, penyimpangan adalah tindakan atau

namun dalam pelaksanaannya banyak hal

perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan

yang telah menyimpang dari tujuan awal

nilai yang dianut dalam lingkungan baik

seperti: kualitas bahan dibawah standar,

lingkungan keluarga maupun masyarakat.

terlambatnya waktu dari rencana awal,

Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau

tenaga kerja yang tidak sesuai harapan, tidak

kelompok tidak mematuhi norma dan nilai

tepat sasaran, dan berbagai masalah lain

yang berlaku dalam masyarakat.

yang menjadi keluhan penerima bantuan.

Kesadaran

moral

dari

semua

Perlu kajiandan evaluasi dari pelaksana

masyarakat adalah karena faktor keturunan,

program bedah rumah secara menyeluruh

perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan

untuk

dalam

sosial. Jadi kejahatan akan selalu ada karena

lebih

orang selalu ada yang berwatak jahat. Ia juga

meminimalkan

pelaksanaannya mengedepankan

masalah dengan

swadaya

masyarakat.

menjelaskan bahwa suatu

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan jika

kejahatan

memang

diperlukan

bagi

hasil yang diharapakan tidak sesuai.

masyarakat, karena dengan adanya kejahatan 16



moralitas dan hukum dapat berjalan dengan

dilakukan

normal. Dengan dimikian peraturan akan

kecamatan

dibuat setelah terjadi penyimpangan atau

penyimpangan yang dilakukan oleh aparat

kejahatan.

desa dan pelaksan kegiatan diantanranya

Beberapa

faktor

yang

terjadinya

penyimpangan

menyebabkan sosial

adalah

banyak

di

desa

Semelagi

Besar,

banyak

terjadi

Selakau

masyarakt

mendapatkan

yang

bantuan,

usia

adanya

muda sistem

sebagai berikut ini :

kekeluargaan, serta pembelian bahan yang

a)

tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Sikap mental yang tidak sehat.

b) Ketidakharmonisan dalam keluarga. c)

Pelampiasan rasa kecewa.

Hal

ini

menjelaskan

bahwa

pelaksanan program bedah rumah di desa

d) Doronga kebutuhan ekonomi.

Semelagi

Besar,

kecamatan

Selakau,

e)

Pengaruh lingkungan dan media massa.

ksbupaten Sambas pada tahun 2012 terjadi

f)

Keinginan untuk dipuji.

tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh

g) Proses belajar yang menyimpang.

kepal desa dan TPK/UPK baik dalam

h) Ketidaksanggupan menyerap norma.

penyediaan barang dan jasa,serta sasaran

i)

yang dituju.

Adanya ikatan sosial yang berlain – lainan.

j)

Proses sosialisasi nilai – nilai subkebudayaan yang menyimpang.

E. Kesimpulan

k) Kegagalan dalam proses sosialisasi. Suatu kegiatan atau program yang dilakukan

pemrintah

maupun

Dalam pelaksanaan

proses program

pengawasan bedah

rumah

aparat

masyarakat miskin di desa Semelagi Besar

pemerintahan baik dari tingkat atas sampai

tahun 2012 terdiri dari Langkah-langkah

tingakat terbawah tindakan penyimpangan

yang dilakukan dalam fungsi pengawasan

tidak bisa kita hidarkan apalagi menyangkun

yaitu:

masalah

1. Penetapan standar dan metode penilaian

uang.Penyimpangan

mudah

dilakukan karena factor lingkungan yang

Kinerja

menyebabkan

melakukan

Hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh

tindakan-tidakan

pelaksan program bedah rumah dikatakan

yang diluar aturan yang berlaku. Mengenai

terjadi penyimpangan karena tidak sesuai

pelaksanaan program bedah rumah yang

dengan standar yang ditetapkan oleh

penyimpangan

mudahnya maupun



Kementerian Perumahan Rakyat, baik

kerja agar hasil yang ingin dicapai sesuai

dalam penyediaan barang dan jasa serta

yang harapan.

sasaran yang dituju. Stadar yang telah

2. Pemerintahan Kabupaten Sambas, dan

ditetapakan tidak sesuai dengan hasil

Pemerintahan Tingkat Kecamatan dalam

pekerjaan

bahwa

penilaian kinerja perlu meningkatkan

pelaksanaan program bedah rumah belum

pengawasan terhadap aparatur desa dan

terlaksana dengan baik.

juga

dapat

disimpulkan

2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program bedah rumah yang dibuat sebenarnya

terhadap

pelaksana

program,

sehingga dalam pelaksanaan program sulit untuk melakukan penyimpangan.

merupakan program yang ideal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni

G. REFERENSI

sehingga memiliki rumah yang layak huni. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Semelagi Besar menjadi tidak berhasil

dikarenakan

kurangnya

pengawasan terhadap pelaksana program bedah

rumah.

penyimpangan

Akibatnya yang

banyak

dilakukan

oleh

pelaksana program bedah rumah.

F. SARAN Adapun penulis

berikan

saran-saran agar

yang

dapat

setidaknya

dapat

mengurangi penyimpangan penyimpangan yang ada yaitu: 1. Pemerintahan Kabupaten Sambas, dan

Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan, Alfabeta, Bandung. Bungin, Burhan.2005. Analisis Data Penelitian Kuaitatif. Jakarta. Raja Grafindo. Duhari. November 2013. Proposal bedah rumah penduduk, diambil pada tanggal 27 maret 2015 dari http://duhari daya.blogspot.com/2013/11/proposal-bedahrumah-penduduk.html Hazin, Nur Kholit. 2004. Kamus Lengkap Bahasa Indoesia. Surabaya. Terbit Terang. Ika. April 2014. Pengertian Dokumentasi, Dokumen, Rekod, Dan Arsip. Diambil pada tanggal 21 april 2015 darihttp://ikapelajaran.blogspot.com/2014/04 /pengertian-dokumentasi-dokumenrekod.html

Pemerintahan Tingkat Kecamatan dalam Penetapan standar dan metode penilaian Kinerja perlu ketegasan mengenai standar

Inggraini. 2014.“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Dharmasraya”.(skripsi) evaluasi, 18



implementasi kebijakan sosial. Januari-april 2014. Koontz, Harold, Cyril O’donnel, and Heinz Weihrich. 1996. Management, Alih Bahasa AlfonsusSirait, Management, Erlangga, Jakarta. Mudjia, Raharjdjo.15 0ktober 2010.Trangulasi dalam Penelitian Kualitatif, diambil pada tanggal 20 maret 2015 dari http://teori%20 pengawasan/270-triangulasidalam-penelitian-kualitatif.html Muhamad fadhli. 09/01/2013. Pengertian pengawasan, diambil pada tanggal 27 maret 2015 dari http://iamfadhli.wordpress.com/2013/01/09/ 39pengertian-pengawasan.html Muhammad samin. 12/10/2013. Penerima bedah rumah dari kemenpera, diambil pada tanggal 10 januari 2016 darihttp://www.kompasiana.com/muhamma dsamin/derita-penerima-bedah-rumah-dari kemenpera_54f426f77455139f2b6c8888

Jember”.(jurnal) evaluasi, kebijakan. POLITICO Vol. XII No. 1 Maret 2012-: 2012-10-19. Soebandi, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Bandung. Pustaka Setia. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 Widiyono. 2012.”Dampak Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR) Terhadap Peningkatan Modal Sosial Di Kabupaten Purbalingga”.(jurnal) evaluasikebijakan, program stimulant pemugaran rumah keluarga miskin, modal sosial, kepercayaan, jaringan sosial. Febuari-mei 2012. Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta.Avyrrouz. Winardi.2000:590. Asas-Asas Manajemen, Rajagrafindo, Persada, Jakarta. Yusuf, Adriani. 2012. Profil Desa Semelagi Besar. Pemerintahan Desa Semelagi Besar, Sambas.

Mulyadi.S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. Nawawi, H. Hadari. 2005. Managemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. PerarturanMenteri No 14 Tahun 2011 Siraj, nurdin.Agustus 2011.Nuklian teori pengawasan. Di ambil pad tanggal 10 maret 2015 darihttp://nurudinsiraj.blogspot.com/2011/08 /bberapa-nukilan-teori-pengawasan.html Siswanto, edhi. 2012. “Evaliasi Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Bagi Warga Miskin Tahun 2006 Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten 19 SUPARDI, NIM. E01110069 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

KEMENTERlAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA . FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I

TINGGI

·PENGELOLAJURNAL·MAHASISWA '.

JalaB Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontlanak

Kotak Pos 78124

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap NIM I Periode tutus Tanggal Lulus FakultaSl Jurusan .E-mail

addresIHP:

: .

S.1i!'l.1RPJ.

: .¢[email protected][ . : •..11/."''51~~1 ..~.~~ . : ISIP I U~.'!. it.1!.~1.~! .....•.•...•...••.

J.Cfl..!5.dJ.]9.fj~.lR .•

demi pengembangan ihnu pengetahuan dan pemenuban syarat ~J(elulusan mabasiswa (SI), menyetujui ~ m~berikan kepada pengetola Jumal Mahasiswa .~Y.Y.l!.~ ,.) pada Program Studi .l(~ (}.Jw.lI.':I.0i.~~•._ Fakultas lImu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exc1usive Royalty-Free Right) atas Icarya ilmiah saya yang berjudul •• ) :

\AA#,:&~~·-h~~~-~d~L~ __ :::~~:::==::::::::::=:=:=:.::::: ...:::::....::::::==: ..=-:::::::::::::::.:::::: ....:..::....:.:::::::...:::.::.... ........

beserta perangk:at yang diperIukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Peogelola Jumal berhak menyimpan, mengalib-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkaIan data (database), mendistribusikaya, dan menampilkanl meDtpublikasikannya di Internet atau media lain): rtr(,Secarafo/ltex . content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

[E5

untuk. kepentingan akademis tanpa tanpa perIu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penutisl pencipta dan atan penerbit yang bersanglrutan. Saya bersedia 1intuk menanggung secara pribadi, tanpa melibattcan pihak Pengelola Jwnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbuI atas pelanggaran Hak Cipta dalam Icarya ilmiah saya ini. DemiIdan pemyataan ini yang saya buat dengan sebenamya. .....

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jumal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEMELAGI BESAR TAHUN 2012

Recommend Documents