PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KENAIKKAN TARIF ANGKUTAN PERUSAHAAN OTOBUS Elyasip S Sembiring, Charles Jackson, dan Satria Prayoga Progran Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl Soemantri Brojonegoro No. 1 gedung Meneng Bandar Lampung e-mail :
[email protected] Abstrak Melihat banyaknya bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Lampung yang beroperasi membuat pemerintah Provinsi Lampung mengupayakan untuk terus memberi pengawasan secara khusus bagi angkutan ini. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus maupun awak bus dengan cara menaikkan tarif angkutan secara sepihak terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan pelayanan angkutan umum. Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum, maka pemerintah wajib menyediakan angkutan orang dijalan raya yang layak,aman dan nyaman bagi masyarakat Provinsi Lampung, untuk itu pemerintah mengatur Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi sebagai moda transportasi yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini : (1) Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah (a) Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan (b) Memberikan surat teguran kepada Perusahaan Otobus (c) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis (d) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran menjadi penumpang bus AKDP (2) Faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terhadap pengawasan tarif angkutan Perusahaan Otobus yang harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan, sidak terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus, Awak bus yang menaikkan tarif angkutan dengan sepihak. Saran dalam penelitian ini : (1) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih intens lagi dalam memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebaiknya lebih sering lagi melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus AKDP/perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif angkutan (2) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih bekerjasama dengan pihak kepolisian yaitu Polisi daerah Lampung dalam menentukan jadwal sidak ke lapangan guna terciptanya kerjasama yang baik dalam menciptakan kenyamanan dalam bertransportasi dan agar dapat mengontrol para awak bus yang sering menaikkan tarif angkutan secara sepihak. Kata kunci : Pengawasan, Tarif Angkutan.
Abstract Seeing the number of intercity bus transportation in Lampung Province operating in the province of Lampung sought to make the government to continue to provide oversight specifically for this transport. Lampung Provincial Government policy in controlling the rates transport violations committed by the company or crew Otobus bus transportation by raising tariffs unilaterally, especially during the Eid al-Fitr is one of the efforts to control public transport services. Policies issued by the Minister of Transportation through the Transportation Minister Decree No. 35 of 2003 on the Implementation of Transportation Road With People in Public Transport, the government is obliged to provide for the transport of highway decent, safe and convenient for the people of Lampung Province, the government set for Inter-City Transportation In Province as a mode of transportation that can be used by all levels of society. Problems in this study: (1) Supervision by the Department of Transportation Lampung is (a) Provide an appeal in writing to all owners / entrepreneurs transport (b) Provide a letter of reprimand to the Company Otobus (c) Lampung Transportation Agency with the relevant agencies perform routine and periodic operation of mobile and static (d) Lampung transportation Agency assigns members to conduct undercover into a passenger bus AKDP (2) factors inhibiting Lampung transportation Agency to control freight rates Otobus Company should coordinate with the police in conducting surveillance the inspection of the Company Otobus transport fares, bus crew which raise transport fares by unilateral. The research method is quite descriptive with normative approach and empirical juridical approach. Data was collected through in-depth interviews, literature studies, and field studies. Suggestions in this study: (1) the Department of Transportation Lampung more intense in giving an appeal in writing to all owners / entrepreneurs for the orderly transport in determining freight rates and Lampung Transportation Agency should do more often mobile and static operation to crack down on bus driver AKDP / companies who violate the freight rates (2) Lampung transportation Agency in cooperation with the police over the Lampung Police in the field to determine the inspection schedule in order to create good cooperation in creating the transportation and comfort in order to control the bus crews who often raise freight rates unilaterally. Keywords: Monitoring, Transport Rate.
I.
tersebut meminta ongkos sebesar Rp.
PENDAHULUAN
Transportasi
merupakan
salah
satu
kebutuhan mobilitas manusia saat ini. Media
transportasi
menjadi
sarana
mobilitas manusia guna melakukan berbagai aktifitas sehai-hari dan sarana untuk
memberi
kemudahan
bagi
manusia untuk menjangkau tempat beraktifitasnya
sehari-hari
menghantarkan Transportasi
ke
kota
yang
baik
maupun tujuan. haruslah
merupakan suatu sistem yang dapat memberikan pelayanan yang cukup, baik kepada masyarakat secara umum maupun secara pribadi.1 Beberapa survei yang dilakukan penulis terhadap
beberapa
penumpang bus
jurusan Rajabasa-Bakauheni, begitupun sebaliknya jurusan Bakauheni-Rajabasa mereka menuturkan bahwa kerap kali dimintai ongkos melebihi standar yang ditetapkan
Pemerintah
(Dinas
22.000,Tarif angkutan yang melebihi dari yang telah ditetapkan tentu saja sangat merugikan
para
konsumen
yang
menggunakan jasa tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan
hal-hal
tarif
yang
angkutan
berkaitan perusahaan
otobus yang melebihi dari yang telah ditentukan
dalam
Pengawasan
judul
Dinas
skripsi
:
Perhubungan
Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus dengan latar belakang permasalahan bagaimana pengawasan
Dinas
Perhubungan
Provinsi Lampung terhadap kenaikkan tarif angkutan Perusahaan Otobus dan Apakah faktor-faktor penghambat yang dialami Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
terhadap
tarif
angkutan
perusahaan otobus.
Perhubungan Provinsi Lampung) oleh awak bus dengan alasan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah naik,
sementara
pada
saat
itu
Pemerintah sudah menentukan tarif sebesar Rp. 17.000,-. Namun awak bus
II. Untuk
METODE PENELITIAN mendapatkan
hasil
yang
semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Untuk itu penulis menggunakan 2 cara yaitu pendekatan yuridis normatif dan
1
Marigan Masry Simbolon, Ekonomi Transportasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hal 1
pendekatan
yuridis
empiris,
dan
menggunakan 2 sumber data yaitu data
primer
dan
data
Mengumpulkan
sekunder.
data
dengan
sistem
trasnportasi
menyukseskan
jalan, peraturan
mengadakan penelitian langsung pada
pelaksanaan dari Undang-Undang
tempat
Nomor 22 Tahun 20009 tentang Lalu
atau
objek
penelitian
dan
melakukan wawancara.
Lintas Angkutan Jalan, peningkatan pembinaan
III.
PERMASALAHAN
3.1.
Arah
teknis
trasnportasi
daerah, meningkatkan peran serta
Kebijakan
Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Darat
investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan trasnportasi jalan. 6. Meningkatkan
kompetensi
dan
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Profesionalisme
memiliki
Manusia dalam penyelenggaraan lalu
beberapa
arah
kebijakan
pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai berikut : 1. Meningkatkan
Sumber
lintas dan angkutan jalan. 7. Mendukung
kondisi
pelayanan
Daya
pengembangan
transportasi yang berkelanjutan.
prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi
3.2.
Dinas
terkait. 2. Meningkatkan
keselamatan
Perhubungan
Povinsi Lampung Dalam
lalu
Menentukan
lintas jalan secara komprehensif dan
Tarif
Angkutan
terpadu. 3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu. 4. Meningkatkan
Berdasarkan
Peraturan
Gubernur
Lampung Nomor 22 Tahun 2013
aksesibilitas
Tentang Pengaturan Tarif Batas Atas
masyarakat
dan Tarif Batas Bawah Angkutan
masyarakat
melalui
Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi
pelayanan
angkutan
pelayanan kepada
Hal-hal yang Dilakukan
kepada
penyediaan perintis.
dalam
angkutan
5. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan
Lampung
melalui,penataan
Perhubungan mempunyai
menentukan
penumpang Provinsi beberapa
tarif Dinas
Lampung metode
dan
komponen-komponen
untuk
menentukan tarif angkutan penumpang bus AKDP , dengan tujuan agar tidak
angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost). 5. Biaya pokok dikelompokkan :
terjadinya monopoli dan kartel trayek
a. Biaya langsung
yang dilakukan Perusahaan Otobus.2
b. biaya tidak langsung
Maka dari itu Dinas Perhubungan
6. Perhitungan biaya pokok didasarkan
Provinsi Lampung memiliki metode
pada prinsip sebagai berikut :
dalam menentukan tarif angkutan bus
a. biaya per unit adalah biaya per
AKDP berdasarkan Keputusan Menteri
penumpang
Nomor 89 Tahun 2002 pasal 2,3,4, dan
diperoleh dari biaya total operasi
pasal 12 yaitu :
bus umum dibagi total produksi
1. Tarif angkutan penumpang umum
dengan faktor muat sebesar 70%.
yang berlaku untuk pelayanan bus antar
kota
menggunakan
tarif
diantara atau sama dengan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah.
b. Biaya
total
operasi
yang
dihitung
berdasarkan biaya penuh (full cost). c. Data standar operasional dan biaya
2. Besaran tarif dasar batas atas untuk
kilometer
yang
digunakan
dalam
biaya
pokok
perhitungan
angkutan penumpang dengan mobil
memperhatikan tingkat akurasi
bus umum antar kota adalah 20%
kewajaran dan efisiensi biaya
diatas biaya pokok.
serta
3. Besaran tarif dasar batas bawah
dapat
dipertanggungjawabkan.
untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20% dibawah biaya pokok. 4. Biaya pokok dimaksud dikeluarkan angkutan
sebagaimana
adalah oleh umum
biaya
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang
juga memiliki beberapa komponen-
yang
komponen dalam menentukan tarif
perusahaan penyedia
jasa
angkutan yaitu : 1. Biaya langsung a. Biaya penyusutan
2
Wawancara dengan Bapak Desteri S.Sos Staff Bidang Perhubungan Darat Seksi Angkutan pada 23 Mei 2014
b. Biaya bunga modal c. Biaya awak bus
d. Biaya BBM
menjalankan angkutannya dengan
e. Biaya ban
ketentuan yang berlaku.
f. Biaya pemeliharaan kendaraan
3. Dinas Perhubungan bersama instansi
g. Biaya terminal
terkait secara rutin dan berkala
h. Biaya PKB (STNK)
melakukan operasi mobile dan statis
i. Biaya keur bus
untuk menindak pengemudi bus
j. Biaya asuransi
Angkutan
2. Biaya tidak langsung
Provinsi
Antar atau
a. Biaya pegawai kantor
melakukan
b. Biaya pengelola
angkutan. 4. Dinas
3.3.
Pengawasan
Dinas
Perhubungan
Provinsi
Lampung
Pada
Perusahaan Otobus yang Melakukan
Pelanggaran
Terhadap Tarif Angkutan
Kota
Dalamm
perusahaan pelanggaran
Perhubungan
Lampung
anggota
Perhubungan
Lampung
tarif
Provinsi
menugaskan
Dinas
yang
Provinsi
untuk
melakukan
penyamaran menjadi penumpang bus AKDP
tersebut
sebagai
bentuk
pengawasan. Berdasarkan dari berbagai survei yang
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
dilakukan penulis terhadap beberapa
sebagai pelaksana teknis di bidang
penumpang bus AKDP PO. Karona
angkutan
berperan
jurusan
penertiban
dan
aktif
dalam
pengawasan
Rajabasa-Bakauheni
begitu
tarif
pula sebaliknya jurusan Bakauheni-
angkutan bus Angkutan Antar Kota
Rajabasa mereka menuturkan bahwa
Dalam Provinsi. Hal-hal yang terus
kerap
dilakukan Dinas Perhubungan dalam
melebihi standar yang telah ditetapkan
pengawasan tarif angkutan adalah :
Pemerintah
1. Memberi himbauan secara tertulis
Provinsi Lampung) oleh awak bus
kepada seluruh pemilik/pengusaha
dengan alasan bahwa harga Bahan
angkutan
Bakar Minyak (BBM) sudah naik,
untuk
tertib
dalam
penentuan tarif angkutan.
otobus
yang
diminta
(Dinas
ongkos
yang
Perhubungan
sementara pada saat itu pemerintah
2. Memberikan surat teguran kepada perusahaan
kali
tidak
sudah
menentukan
tarif
angkutan
sebesar Rp. 17.000,-. Namun awak bus
tersebut meminta ongkos sebesar Rp.
mempunyai
22.000,- terutama pada saat Hari Raya
penghambat
Idul Fitri. Pada kasus ini pihak terkait
terhadap tarif angkutan Perusahaan
yaitu
Otobus, yaitu :
Dinas
Pehubungan
Provinsi
Lampung telah melakukan tindakan terhadap
Perusahaan
Otobus
yang
beberapa dalam
faktor pengawasan
1. Sulitnya koordinasi dengan pihak kepolisian,
berdasarkan
Undang-
melakukan pelanggaran tarif tersebut
Undang Nomor 22 Tahun 2009
dengan
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
cara
Perhubungan
tilang Provinsi
dan
Dinas
Lampung
disebutkan
bahwa
Dinas
memberi himbauan dan surat teguran
Perhubungan tidak diperbolehkan
secara
perusahaan
untuk turun langsung ke lapangan
otobus yang melakukan pelanggaran
tanpa berkoordinaasi dengan pihak
tarif angkutan tersebut.
kepolisian. Sulitnya berkoordinasi
tertulis
kepada
dengan 3.4.
Perhubungan Lampung Mengawasi Angkutan
kepolisian
karena
pihak dinas Perhubungan Provinsi
Faktor-Faktor Penghambat
pihak
Dinas Provinsi Dalam Tarif Perusahaan
Otobus
Lampung harus menyesuaikan waktu dari
pihak
kepolisian
untuk
melakukan sidak kelapangan. 2. Awak bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang menaikkan tarif angkutan dengan sepihak yang seharusnya Rp. 17.000,- menjadi Rp.
Melihat banyaknya bus Angkutan Antar
22.000,-.
Kota Dalam Provinsi dan berbagai
pengemudi ataupun kernet yang
macam perusahaan otobus yang ikut
mengambil
andil bagian dalam jasa angkutan
dengan menaikkan tarif angkutan
tersebut, maka Dinas Perhubungan
secara
Provinsi Lampung mempunyai peran
mengelabui para pengguna jasanya,
sebagai pengawasan tarif angkutan bus
pelanggaran
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.
dilakukan awak bus Angkutan Antar
Namun dalam prakteknya di lapangan
Kota Dalam Provinsi pada saat libur
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
hari besar tiba seperti hari raya Idul
Awak
bus
baik
keuntungan
sepihak
pribadi
dengan
tersebut
itu
cara
biasanya
Fitri, tetapi dihari biasa jarang
untuk tertib dalam penentuan tarif
ditemukan
angkutan.
Awak
pelanggaran
bus
biasanya
tersebut. melakukan
b. Memberikan surat teguran kepada
dengan
Perusahaan Otobus yang tidak
memanfaatkan suasana ramai dari
menjalankan angkutannya dengan
para pengguna jasa baik di terminal
ketentuan yang berlaku.
pelanggaran
tersebut
maupun di bus AKDP, karena pada
c. Dinas
Perhubungan
bersama
saat itu biasanya pihak kepolisian
instansi terkait secara rutin dan
lebih
berkala melakukan operasi mobile
fokus
dalam
pengawasan
keamanan terminal dan lalu lintas
dan
lalu pihak Dinas Perhubungan lebih
pengemudi bus Angkutan Antar
fokus
Kota
terhadap
kelancaran
transportasi di terminal.3
statis
untuk
Dalam
perusahaan
menindak
Provinsi
yang
atau
melakukan
pelanggaran tarif angkutan. IV.
d. Dinas
PENUTUP
Perhubungan
Provinsi
Lampung menugaskan anggota
Dari hasil penelitian dan pembahasan
menugaskan
bab sebelumnya maka dapat ditarik
Provinsi
kesimpulan sebagai berikut :
melakukan penyamaran menjadi
1. Dinas
Perhubungan
anggota
Dinas
Lampung
untuk
Provinsi
penumpang bus AKDP tersebut
Lampung sebagai pelaksana teknis di
sebagai bentuk pengawasan dan
bidang
aktif
jika terdapat pelanggaran yang
dalam penertiban dan pengawasan
dilakukan oleh awak bus maka
tarif angkutan bus Angkutan Antar
anggota
Dinas
Kota Dalam Provinsi. Pengawasan
Provinsi
Lampung
Dinas
memberikan sanksi tilang.
angkutan
berperan
Perhubungan
Provinsi
Lampung dalam pengawasan tarif
Perhubungan
2. Faktor-faktor
langsung
penghambat
angkutan yaitu :
pengawaasan dijalan raya Dinas
a. Memberi himbauan secara tertulis
Perhubungan
kepada pemilik/pengusaha
seluruh angkutan
Provinsi
Lampung
adalah sulitnya koordinasi dengan pihak
kepolisian,
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 3
Ibid
2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
disebutkan
bahwa
Dinas
Perhubungan tidak diperbolehkan untuk turun langsung ke lapangan
Simbolon,
Marigan
Ghalia Indonesia. Jakarta. Singarimbun, Masri. 1987. Metode Penelitian
kepolisian, dan awak bus Angkutan
LP3ES. Jakarta.
Survei.
Penerbit
Soekanto, Soejono. 1984. Penelitian
menaikkan tarif angkutan secara
Hukum
sepihak dengan cara mengelabui
Rajawali Press. Jakarta.
para pengguna jasanya pada saat
Normatif.
Penerbit
Sujanto, 1981. Beberapa Pengertian di
suasana ramai baik di terminal
Bidang
maupun
Ghalia Indonesia. Jakarta.
di
bus
AKDP
juga
2003.
Ekonomi Transportasi. Penerbit
tanpa berkoordinasi dengan pihak
Antar Kota Dalam Provinsi yang
Masry.
Pengawasan.
Penerbit
merupakan
salah
satu
faktor
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian
penghambat
Dinas
Perhubungan
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan diterminal.
Penerbit Alfabeta. Bandung. Sunarno,
Siswanto,
2009.
Pemerintahan
Burhan.
1996.
Metode
Penelitian Hukum. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hajar,
Ibnu.
Daerah
di
Indonesia. Penerbit Sinar Grafika.
DAFTAR PUSTAKA Ashshofa,
Hukum
1999.
Jakarta. Sasongko, Wahyu, 2007. KetentuanKetentuan
Dasar-dasar
Pokok
Perlindungan
Konsumen.
Metodologi Penelitian kuantitatif
Penerbit
Dalam
Bandar Lampung.
Pendidikan.
Grafindo
Hukum
Unversitas
Lampung.
Persada. Jakarta. Prayudi. 1981. Hukum Administrasi Negara.
Penerbit
Ghalia
Indonesia. Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum
PERUNDANG-UNDANGAN : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Keputusan Menteri Perhubungan No.
dan Penelitian Hukum. Penerbit
35
Tahun
PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
Penyelenggaraan
2003
tentang Angkutan
Orang di jalan dengan Kendaraan Umum.
http://dishubkominfo.tanahbumbukab.g o.id/index.php?option=com_conte
Keputusan Gubernur Lampung No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberian Sanksi
Administrasi
Pelanggaran
Tarif
Antar
88. 03 Desember 2013.
Atas
DishubLLAJ Provinsi Jawa Timur.
Angkutan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Penumpang Dengan Mobil Bus Umum.
nt&view=article&id=90&Itemid=
Kota
Perhubungan Jawa Timur.
Dalam
http://dishubllaj.jatimprov.info/index.ph
Provinsi (AKDP) oleh Perusahaan
p?option=com_content&view=art
Angkutan Penumpang di Provinsi
icle&id=80&Itemid=53.
Lampung.
Desember 2013
Peraturan Gubernur Lampung No. 22
Pemerintah
Daerah
Kayong
05
Utara.
Tahun 2013 tentang Pengaturan
Dinas Perhubungan, Komunikasi,
tarif Batas Atas Dan Batas Bawah
dan Informatika.
Angkutan Penumpang Antar Kota
http://www.kayongutarakab.go.id/
Dalam
2012/index.php/dinas-
Provinsi
dengan
Bus
Umum di Provinsi Lampung.
daerah/dinas-perhubungankomunikasi-dan-informatika. Desember 2013.
SUMBER LAIN : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten
Tanah
Bumbu. Tugas Pokok dan Fungsi.
03
