SKRIPSI
PENGATURAN TENTANG PRIORITAS PEMBAYARAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DALAM HAL BANK DI LIKUIDASI
GUSTI AYU PUTU WULAN PRADNYASARI NIM. 1103005026
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
SKRIPSI PENGATURAN TENTANG PRIORITAS PEMBAYARAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DALAM HAL BANK DI LIKUIDASI
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
GUSTI AYU PUTU WULAN PRADNYASARI NIM. 1103005026
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 14 MEI 2015
PEMBIMBING I
Dr. NI KETUT SUPASTI DARMAWAN,S.H.,M.Hum.,LLM NIP. 19611101 198601 2 001
PEMBIMBING II
I GUSTI AYU PUSPAWATI,S.H.,M.H NIP. 19510624 197903 2 001
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 23 JUNI TAHUN 2015 Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor 221/UN 14.1.11/PP.05.02/2015 Tanggal 15 JUNI 2015
Ketua
: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum
(
)
(
)
(
)
NIP. 19561115 198602 1 001
(
)
Ida Bagus Putra Atmadja,SH.,M.H
(
)
NIP. 19611101 198601 2 001
Sekretaris
: I Gst. Ayu Puspawati,SH., M.H NIP. 19510624 197903 2 001
Anggota
: Ni Putu Purwanti,SH.,M.H NIP. 19610422 198601 2 001
A.A. Gde Agung Darma Kusuma, SH., MH.
NIP. 19541231 198303 1 018
iv
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGATURAN TENTANG PRIORITAS PEMBAYARAN TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN
DALAM
HAL
BANK
DI
LIKUIDASI”.
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan kewajiban terakhir dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
6. Ibu
Dr.
Ni
Ketut
Supasti
Darmawan,S.H.,M.Hum.,LLM
Dosen
Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 7. Ibu I Gusti Ayu Puspawati,S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II yang telah banyak
memberikan
bimbingan
dan
memberi
masukan
hingga
terselesainya skripsi ini. 8. Bapak Made Mahartayasa,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik atas segala bantuannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 9. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dan memberikan kemudahan segala urusan administrasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Seluruh Staf Kepustakaan yang telah membantu dalam bidang literatur. 12. Orang Tua tercinta, Ir. I Gusti Putu Suantara,M.Si dan Sagung Ayu Tuti Mayuni,S.H.,M.M dan adik tersayang I Gst. Made Bintang Wikantara, serta tante Gst. Ayu Putu Sri Rejeki,S.E (Atu) yang telah memberikan dukungan serta doa demi kelancaran penulisan skripsi ini. 13. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tersayang, Putu Ratih Purwantari (Oon), Ni Made Evayuni Indapratiwi (Cimol), Novita Diana Safitri
vi
(Emot), yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini. 14. Kekasih I Gusti Agus Sucipta yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 15. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan mendoakan agar terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki tentunya akan dengan senang hati menerima kritik dan saran terhadap kekurangan-kekurangan demi kesempurnaan yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam perkembangan Ilmu Hukum.
Denpasar, Mei 2015
Penulis
vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian
surat
pernyataan
keaslian
ini
dibuat
sebagai
pertanggungjawaban ilmiah tanda adanya paksaan maupun tekanan dari pihak mananpun.
Denpasar, 14 Mei 2015 Yang Menyatakan,
(Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari) Nim. 1103005026
viii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL DALAM ...........................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ...............
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................
iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ................................
iv
HALAMAN KATA PENGANTAR .......................................................
v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...........................
viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....................................................................
ix
ABSTRAK ..............................................................................................
xii
ABSTRACT ............................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah ................................................
1
1.2
Rumusan Masalah .........................................................
8
1.3
Ruang Lingkup Masalah ...............................................
8
1.4
Orisinalitas Penelitian ...................................................
9
1.5
Tujuan Penelitian ..........................................................
12
1.5.1 Tujuan Umum ......................................................
12
1.5.2 Tujuan Khusus ......................................................
12
Manfaat Penelitian ........................................................
13
1.6.1 Manfaat Teoritis ...................................................
13
1.6.2 Manfaat Praktis ....................................................
13
1.6
ix
BAB II
1.7
Landasan Teoritis ..........................................................
14
1.8
Metode Penelitian .........................................................
21
1.8.1 Jenis Penelitian .....................................................
21
1.8.2 Jenis Pendekatan ..................................................
21
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ..........................................
22
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ...................
23
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .............................
24
TINJAUAN UMUM TENTANG LIKUIDASI BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 2.1
2.2
Likuidasi Bank ..................................................................
25
2.1.1 Pengertian Likuidasi Bank .......................................
25
2.1.2 Dasar Hukum Likuidasi Bank ...................................
27
2.1.3 Faktor Penyebab Adanya Likuidasi Bank .................
33
Lembaga Penjamin Simpanan ...........................................
40
2.2.1 Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan ...............
40
2.2.2 Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan ..........
40
2.2.3 Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan .................................................................
BAB III
KEDUDUKAN NASABAH BERKAITAN DENGAN PRIORITAS PEMBAYARAN DALAM HAL BANK DI
x
41
LIKUIDASI
BERDASARKAN
KETENTUAN
PERBANKAN 3.1
Kedudukan Nasabah Dalam Likuidasi Bank .................
44
3.2
Prioritas Pembayaran Dalam Likuidasi Bank ................
46
3.3
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dalam Likuidasi Bank ..................................................
BAB IV
50
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
ATAS
SIMPANAN
YANG
TIDAK
TERPENUHI HAKNYA DARI HASIL PENJUALAN ASSET BANK DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK 4.1
Kriteria Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan........................................................
4.2
61
Tanggung Jawab Bank Berkaitan Dengan Tidak Terpenuhinya Hak Nasabah Terkait Penjualan Asset Bank Dalam Hal Bank Dilikuidasi ................................
BAB V
64
PENUTUP 5.1
Kesimpulan ...................................................................
85
5.2
Saran ..............................................................................
86
DAFTAR PUSTAKA
xi
ABSTRAK Kepercayaan terhadap industri perbankan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Mengenai hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali ke pemiliknya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai kedudukan nasabah penyimpan dalam prioritas pembayaran dan bagaimana tanggung jawab bank atas simpanan nasabah penyimpan yang tidak terpenuhi haknya dari penjualan asset bank jika bank di likuidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Berdasarkan hasil yang didapat, maka kedudukan nasabah dalam prioritas pembayaran kepada nasabah penyimpan oleh bank dalam hal bank dilikuidasi adalah tidak diatur secara jelas baik didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur penjaminan dana nasabah sampai Rp 2.000.000.000,00 (2 Miliar). Serta berdasarkan pasal 54 ayat (5) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan tanggung jawab pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank di likuidasi dengan memperhatikan bentuk hukum bank yang bersangkutan yaitu para pemegang saham untuk bank dengan badan hukum Perseroan Terbatas, anggota koperasi untuk bank dengan bentuk Hukum Koperasi dan Kepala Daerah untuk bank dengan bentuk Hukum Perusahaan Daerah. Kata Kunci : Likuidasi Bank, Prioritas Pembayaran, Tanggung Jawab Bank
xii
ABSTRACT The credibility in banking industry can be obtained in the presence of legal assurance in the regulation and supervision of banks and the deposit guarantee of bank customer. About its connection with the legal protection of depositors, there is no arrangement that can guarantee that the funds deposited in the liquidated banks will be able to return to its owner. Issues raised in this paper is about the position of depositors in priority of payment and how is the bank responsibility on depositors’ savings that are not fulfilled their right from the sale of the bank's assets if the bank is in liquidation. The research method used in this writing is a normative legal research; the laws are drafted as what is written in the legislation. Normative legal research is the research that has been done by examining library materials. Based on the results obtained, the position of customers in the priority of payments to depositors by banks in terms of liquidated banks are not regulated clearly both in Act Number 10 of 1998 on the amendment of Law Number 7 of 1992 on Banking, and of Act number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency as well as of Government Regulation Number 25 of 1999 concerning the revocation of the business license, the dissolution and liquidation of the bank. Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation guarantee customer funds set up to 2,000,000,000.00 (two billion) rupiahs. As well as pursuant to Article 54 paragraph (5) of Act number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation is the responsibility of the existing shareholders are proven to cause banks in liquidation by paying attention to the legal form of the bank concerned, namely the shareholders to the bank with legal entities Limited Liability Company, cooperative members to the bank with the shape of the Cooperative Law and Regional Head for the bank to form the Regional Corporate Law. Keywords: Bank Liquidation, Payments Priority, Bank Responsibility
xiii
