KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN

Rachmadi Usman : Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan…..141

KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN Rachmadi Usman Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin E-mail : [email protected]

Abstrak : Dalam rangka penyelesaian bank bermasalah dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mewadahi dan menjamin perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank). Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian bank bermasalah dengan mendayagunakan pranata dan kelembagaan likuidasi bank dan kepailitan bank. Likuidasi bank merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam rangka pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi bank. Ketentuan likuidasi bank ini telah mereduksi ketentuan kepailitan bank sebagai kewenangan tunggal Bank Indonesia. Adanya pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank tersebut, pada hakikatnya bentuk perlakuan diskriminasi dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan serta mengingkari kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian simpanan. Kepailitan merupakan instrumen yang efisien, efektif, dan proporsional untuk penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabah penyimpan. Oleh karena itu pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank hanya pada Bank Indonesia tidak meniadakan hak dan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank) untuk mempailitkan bank sepanjang terdapat piutang bank. Sesuai dengan asas keseimbangan, sudah seyogianya nasabah penyimpan (kreditor bank) mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan lebih mengutamakan perlindungan kepentingan publik dalam kepailitan bank. Kata Kunci: Penyimpan

Kepailitan

Bank,

Keseimbangan,

dan

Perlindungan

Kepentingan

Nasabah

dapat menjadikan lembaga perbankan am-

PENDAHULUAN mempunyai

bruk dalam waktu sekejap. 2 Untuk itulah,

karakteristik usaha yang berbeda dengan

menjaga kepercayaan masyarakat menjadi

lembaga non bank pada umumnya. Diantara

hal krusial yang mesti dikelola oleh peng-

perbedaannya, eksistensi lembaga perbankan

urus bank.3

Lembaga

perbankan

sangat bergantung pada unsur kepercayaan.1

Karakteristik lain dari bisnis bank

Ketidakpercayaan pada lembaga perbankan

adalah sebagian besar usaha bank dibiayai dengan utang (simpanan masyarakat dan

1

Sentosa Sembiring, "Sinopsis Hukum Perbankan", dalam Percikan Gagasan tentang Hukum II: Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parayangan, A.F Erawaty, dkk, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 104.

2

Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 4. 3 Bank Indonesia, Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jakarta, 2010, h. 20.

142 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016

utang lainnya). Sementara modal bank lebih

perbankan. Kondisi ini menjadi pembenaran

kecil akan gampang habis bahkan menjadi

pengecualian bank dari prosedur kepailitan

negatif tatkala bank mengalami kerugian

melalui pengadilan. Oleh karena itu bank-

cukup besar, akibatnya bank pun akan

bank bermasalah diselesaikan melalui proses

mengalami masalah solvabilitas.4

extra judicial.7 Dipilihnya likuidasi sebagai

Munculnya bank bermasalah sangat-

proses keperdataan untuk membubarkan

lah tidak diinginkan oleh semua pihak, baik

badan hukum dan menyelesaikan hak dan

masyarakat dan seluruh lembaga pengemban

kewajiban bank, termasuk menjual aset,

Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Namun,

menagih piutang dan membayar utang,

jika terlanjur ada bank bermasalah, maka

dengan tujuan agar nasabah penyimpan pada

harus ditangani sesuai mekanisme dan

bank terlindungi haknya.8

ketentuan peraturan yang ada agar dampak-

Penyelesaian bank bermasalah mela-

nya tidak merugikan nasabah bank, para

lui mekanisme likuidasi diatur dalam Pasal

pemangku kepentingan (stakeholders) serta

37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

tidak sampai mengguncang industri per-

1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

bankan.5 Pencabutan izin usaha bank meru-

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

pakan keputusan yang tidak diinginkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

semua pihak.6

nesia Nomor 3472, untuk selanjutnya di-

Bank bermasalah pada awalnya dise-

sebut UU 7/1992) sebagaimana telah diubah

lesaikan dengan hukum kepailitan umum.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Sementara itu di negara-negara yang hukum

1998 tentang Perubahan atas Undang-

kepailitannya tidak memberikan perlindung-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

an yang cukup bagi nasabah dan kreditor

Perbankan (Lembaran Negara Republik

lainnya atau tidak memberikan perlindungan

Indonesia

bagi sistem perbankan, prosedur likuidasi

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

khusus diberlakukan bagi bank. Alasannya

nesia

penerapan hukum kepailitan umum kepada

disebut UU 10/1998). Pasal ini memerintah-

bank bermasalah menimbulkan kesulitan.

kan likuidasi bank seiring dengan pencabut-

Pengadilan akan kewalahan menyelesaikan

an izin usaha dan pembubaran badan hukum

Tahun

Nomor

1998

Nomor

3790, untuk

182,

selanjutnya

banyaknya bank bermasalah pada saat krisis 7

4

Ibid, h. 20-21. Rudjito, dkk, 5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan, Lembaga Penjamin Simpinan, Jakarta, 2011, h. 49. 6 Ibid, h. 58. 5

Zulkarnain Sitompul, "Likudidasi BDB dan Efektifitas Pengawasan Bank", Pilars Nomor 28, Tahun VII, 12-18 Juli 2004, dalam sippm.unas.ac.id/page/download.php%3Fpath%3D../ files/lp... diunduh tanggal 12 September 2013., h. 1. 8 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.139.


bank. Kelanjutannya, segera diikuti dengan

Jepang, Norwegia, Finlandia, dan Swedia,

proses pemberesan berupa penyelesaian se-

cara likuidasi bank bahkan tidak dikenal.12

luruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) oleh tim likuidasi bank.

Pranata dan kelembagaan hukum perbankan secara implisit memberikan ke-

Dalam praktiknya, penanganan bank

mungkinan penyelesaian bank bermasalah

bermasalah melalui mekanisme likuidasi

melalui mekanisme kepailitan sebagai alasan

memerlukan waktu yang lama dan bahkan

likuidasi bank. Hal ini ditegaskan dalam

tidak jelas kapan selesainya.9 Demikian pula

Pasal 9 ayat (3) UU 7/1992 sebagaimana

kebijakan restrukturisasi perbankan yang

telah diubah dengan UU 10/1998 yang me-

dilakukan Indonesia pada masa krisis dulu

nentukan bahwa dalam hal bank mengalami

membuahkan beban keuangan yang ter-

kepailitan, semua harta yang dititipkan pada

mahal dan terboros sepanjang sejarah per-

bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta

bankan dunia. 10 Mencabut izin usaha dan

kepailitan dan wajib dikembalikan kepada

melikuidasi bank sudah barang tentu justru

penitip yang bersangkutan. Pasal ini dapat

akan makin menghilangkan keperca-yaan

dijadikan dasar hukum bahwa bank dapat

masyarakar kepada perbankan. 11 Penyela-

dipailitkan, sehingga harta yang dititipkan

matan bank bermasalah di Amerika Serikat

pada bank tersebut tidak termasuk sebagai

melalui likuidasi hanya menempati porsi

boedel kepailitan.

tidak berarti, hanya 5,2%, sedangkan di

Ketentuan likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998 mereduksi kemungkinan ke-

9

Lihat Alex Kurniawan, "Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Likuidasi Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan", Buletin Hukum Perbankan dan Kebankansentralan, Volume 11, Nomor 1, JanuariApril 2013, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2013, h. 39-66. 10 Masyud Ali sebagaimana mengutip dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Bank Indonesia dalam Likuidasi dan Kepailitan Bank", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2004, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2004, h. 40. 11 Sutan Remy Sjahdeini, "Sudah Memadaikah Perlindungan Yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana", Orasi Ilmiah Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Nopember 1994, h. 23 dan 25.

pailitan bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998. Pasal 37 ayat (2) UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998 dengan tegas menghalangi kemungkinan kepailitan bank, yang mengharuskan penyelesaian bank bermasalah melalui mekanisme pencabutan 12

Ari Purwadi, "Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah", Perpektif, Volume XVI, Nomor 3, Tahun 2011, Edisi Mei, dalam ejournal.uwks.ac.id/myfiles/ 201207081310382587/10.pdf , diunduh pada tanggal 13 September 2013, h. 129.


izin, pembubaran badan hukum, dan li-

hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia

kuidasi bank.

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU

Terkait

dengan persyaratan pro-

37/2004.13

sedural kepailitan bank, ketentuan Pasal 2

Pilihan kebijakan seperti ini tentu

ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

memperlemah perlindungan hak dari kre-

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

ditor bank. Padahal dilahirkannya lembaga

Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran

kepailitan bertujuan untuk memberi akses

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

kepada kreditor atas harta debitor untuk

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

mendapatkan pelunasan piutangnya. 14 Na-

Republik Indonesia Nomor 3943, untuk

mun karena otoritas penuh berada pada

selanjutnya disebut UU 37/2004) telah

Bank Indonesia, hal tersebut tidak sejalan

meredukasi persyaratan kepailitan pada

dengan tahapan serta proses kepailitan itu

umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2

sendiri yang secara umum memberikan

ayat (1) UU 37/2004, yang menyatakan

"kedaulatan" kepada kreditor dengan dasar

bahwa dalam hal debitor adalah bank,

hubungan utang piutang yang ada dalam

permohonan pernyataan pailit hanya dapat

mempailitkan debitornya.15

diajukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan ini

Tampak dari uraian di atas terdapat

menghalangi nasabah penyimpan (kreditor

ketidakharmonisan

bank) untuk mengajukan permohonan pailit

bank bermasalah, di mana ketentuan li-

bank, karena terbentur pada aturan pro-

kuidasi bank telah meredukasi ketentuan

sedural yang mensyaratkan yang berwenang

kepailitan bank, yang merupakan bentuk

mengajukan permohonan pernyataan pailit

ketidakpastian hukum dalam memberikan

bank adalah hanya Bank Indonesia. Hal ini

perlindungan

mengandung

makna,

bahwa

legal standing untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bank. Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung pun menolak permohonan pailit Bank Global Internasional (dalam likuidasi) yang diajukan seorang nasabah penyimpannya yang

bersangkutan

hukum

penyelesaian

terhadap

nasabah

nasabah

penyimpan (kreditor bank) tidak mempunyai

berhubung

aturan

tidak

memiliki kapasitas legitima persona standi in judicio, permohonan pailit seperti ini

13

Lihat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2006 tanggal 26 Juli 2007 dalam perkara Lina Sugiharti Otto melawan PT Bank Global InternasionL Tbk (dalam likuidasi). 14 M. Fauzi, "Kedudukan Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank (The Position of Bank Indonesia in the Banking Bankruptcy", dalam risalah.fhunmul.ac.id/wpcontent/uploads/2012/02/5.-Ked.., diunduh pada tanggal 14 September 2013, h. 1. 15 M. Fauzi, "Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Hukum (Law Construction of Bankruptcy; Basic Values and Orientation of Law Perspective)", Risalah Hukum, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Juni 2010, h. 2.


penyimpan (kreditor bank). Di samping itu,

bank oleh Bank Indonesia semata-mata

UU 37/2004 juga telah meniadakan hak

didasarkan kepada penilaian atas kondisi

nasabah penyimpan (kreditor bank) untuk

keuangan bank yang bersangkutan dan kon-

mengajukan permohonan pailit bank. Hal ini

disi perbankan secara keseluruhan.

juga sekaligus merupakan bentuk ketidak-

Rezim hukum perbankan member-

pastian keadilan dalam proses penyelesaian

kan implikasi bahwa suatu bank dapat

utang piutang antara bank dan nasabah

mengalami likuidasi, karena sebab selain

penyimpan (kreditor bank).

akibat kepailitan, yaitu karena bank tersebut dicabut izin usahanya dan memerintahkan pembubaran badan hukum dan membentuk

PEMBAHASAN Kewenangan Bank Indonesia Kepailitan Terhadap Bank

dalam

sebagaimana diubah dengan UU 10/1998

Bila terjadi kepailitan, kendati bank berkedudukan sebagai debitor terkait dengan "perjanjian

simpanan"

atau

"perjanjian

penyimpanan dana", ternyata bank tidak dapat dipailitkan. Kalaupun dipailitkan, kepailitan bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU 37/2004 ini, pada prinsipnya pihak lain diluar Bank Indonesia tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bank. Pihak lain diluar Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bank sepanjang hal itu dilakukan dibawah koordinasi Bank Indonesia. Namun dalam proses kepailitannya, yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit bank Bank

Indonesia.

Dibandingkan

dengan kepailitan pada umumnya, pertimbangan

untuk

mengajukan

memberikan indikasi tentang dapat dialaminya likuidasi oleh suatu bank karena bank itu dinyatakan pailit atau karena bank itu dicabut izin usahanya.

16

namun dalam

praktiknya, sampai dengan saat ini, Bank Indonesia belum pernah mempergunakan mekanisme kepailitan bank, namun cenderung menggunakan mekanisme likuidasi

dalam kepailitan bank.

adalah

tim likuidasi. Hal ini berarti UU 7/1992

atau

tidak


bank.17 Kewenangan mencabut izin usaha bank merupakan kewenangan yang diatribusikan kepada Bank Indonesia, yang merupakan kewenangan diskresioner, karena suatu bank telah gagal memenuhi ketentuan prudential standards, sedangkan likuidasi adalah cara/proses yang diperintahkan UU 7/1992 sebagaimana telah diubah 16

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, 2003, h. 27. 17 Rosalia Suci, dkk, "Aspek Hukum Kepailitan dan Insolvesi Bank Di Negara-negara ASEAN", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 9, Nomor 3, SeptemberDesember 2011, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2011, h. 11.


dengan UU 10/1998 untuk menyelesaikan

yang berbeda terhadap subjek hukum yang

hak dan kewajiban bank. Jadi, pencabutan

sama (bank).19

izin usaha bank merupakan exercise atas

Pengaturan

yang

demikian

ini

kewenangan hukum publik yang diberikan

menunjukkan bahwa pembentuk undang-

undang-undang kepada Bank Indonesia se-

undang memberikan perhatian tersendiri

laku otoritas perbankan. Sedangkan likuidasi

bagi bank sebagai debitor dalam kepailitan.

dipilih oleh pembentuk UU 7/1992 seba-

Perhatian tersendiri ini diberikan karena

gaimana telah diubah dengan UU 10/1998

bank memiliki karakter khusus, yaitu ber-

sebagai proses keperdataan untuk meng-

transaksi kepercayaan yang berdampak pada

akhiri/membubarkan badan hukum bank dan

perekonomian nasional. Kegiatan usaha

menyelesaikan hak dan kewajiban bank,

bank yang berkenaan dengan kepercayaan

termasuk menjual aset, menagih piutang dan

masyarakat ini sangat penting dijaga dan

membayar

agar

dipertahankan kesinambungannya, sehingga

nasabah penyimpan sebagai kreditor dari

sangat tepat pengaturan undang-undang bah-

utang,

dengan

bank terlindungi haknya. Bank kewenangan

18

wa bank perlu diatur dan diawasi oleh Bank

Indonesia sebagai

tujuan

memiliki

Indonesia.20

dalam

Dari uraian di atas, jelas Pasal 2 ayat

penyelesaian bank bermasalah, yaitu: (1)

(3) UU 37/2004 membatasi hak nasabah

mencabut izin usaha bank dan (2) menga-

penyimpan (kreditor bank) dalam kepailitan

jukan permohonan pernyataan pailit bank

terhadap bank. Bila kreditor bank ber-

sesuai kewenangan eksklusif yang dimiliki

kehendak mengajukan permohonan pernya-

Bank

tidaklah

taan pailit bank, maka nasabah penyimpan

mungkin suatu bank yang sedang dalam

(kreditor bank) tidak dapat serta merta

proses likuidasi, kemudian dalam waktu

mengajukan permohonannya kepada Peng-

bersamaan diajukan permohonan pernyataan

adilan Niaga, melainkan hanya dapat diaju-

pailit, berhubung kedua kewenangan itu

kan oleh Bank Indonesia. Pembatasan hak

hanya terletak di tangan Bank Indonesia.

semacam ini terkait dengan karakteristik

Dalam arti tidak mungkin bagi Bank

bisnis perbankan yang menyangkut berbagai

Indonesia melakukan dua tindakan hukum

kepentingan yang harus tetap diberikan

Indonesia.

pilihan

dua

Karena

itu,

perlindungan dan kepentingan dunia per18

Agus Santoso, "Kewenangan Bank Indonesia dalam Likuidasi dan Kepailitan Bank Terkait dengan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2004, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2004, h. 60-61.

19

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 16 20 Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2004, h. 1.


bankan dalam mempertahankan bisnis usa-

untuk meningkatkan taraf hidup orang

hanya.

banyak melalui dana simpanan masya-

Walaupun

kewenangan

tunggal

mengajukan kepailitan bank berada di

rakat.22

tangan Bank Indonesia, pasal tersebut

Merujuk Pasal 2 ayat (3) UU

ternyata masih memberikan kemungkinan

37/2004, diketahui bahwa Bank Indonesia

bank dapat dipailitkan sebagai dasar me-

memiliki kapasitas persona standi in judicio

lakukan likuidasi bank.

untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bank. Dalam kapasitas ini, UU

Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan dalam Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan

37/2004 memberikan kewenangan mutlak kepada

Bank

Indonesia

untuk

dapat

mengajukan permohonan pernyataan pailit Bila dicermati nampaknya upaya

bank di Pengadilan Niaga. Sudah seharusnya

kepailitan ini sangat sulit untuk diber-

sebagai pemangku otoritas perbankan, Bank

lakukan

debitor,

Indonesia mempunyai legal standing untuk

mengingat bank mengemban kepercayaan


masyarakat termasuk masyarakat negara

bank. Kehadiran Bank Indonesia dalam

lain. Kepercayaan masyarakat ini terutama

mekanisme kepailitan bank tersebut sebagai

berupa kepercayaan para kreditor bank yang

perwujudan perwakilan kepentingan per-

jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para

lindungan dana masyarakat.

bagi

kreditor

ini

bank

sangat

sebagai

perlu

dijaga

dan

Ternyata

bila

kapasitas

Bank

dipertahankan agar tidak sampai menurun

Indonesia sebagai kreditor, maka dalam

apalagi hilang sama sekali.21


Alasan lain kepailitan bank tidak

bank, hanya kepentingan Bank Indonesia

digunakan oleh Bank Indonesia, mengingat

saja yang akan diwakilinya dan atas hal

pernyataan pailit terhadap suatu bank selaku

yang demikian ini rasanya tidak adil

debitor pailit akan beresiko adanya likuidasi

diberikan kewenangan khusus kepada Bank

bank

pengadilan

Indonesia. Bank Indonesia sudah sewajarnya

dengan terhentinya kegiatan usaha bank

melaksanakan kewenangannya dalam ke-

sebelum dilakukan pencabutan izin usaha,

pailitan untuk menunjang perekonomian

serta pemberesan bank menjadi di luar

nasional.23

berdasarkan

putusan

lingkup kewenangan Bank Indonesia, melainkan diurus oleh kurator. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dan fungsi bank yakni 21

Ibid, h. 7.

22

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, "Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2004, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2004, h. 29. 23 Adrian Sutedi, Op.Cit., h. 227.


Sekali lagi, kewenangan Bank Indo-

nyataan pailit atas bank.24

nesia dalam Pasal 2 ayat (3) UU 37/2004

Sesuai dengan ketentuan yang ter-

yang diberikan oleh pembentuk undang-

cantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU 37/2004

undang terkait dengan kedudukan hukum

pada prinsipnya suatu bank dapat di-

Bank Indonesia dalam kepailitan bank hanya

pailitkan, hanya saja pihak yang dapat

karena fungsinya sebagai pemegang otoritas

bertindak sebagai pemohonnya dibatasi,

di bidang perbankan belaka dan sekaligus

tidak dapat diajukan pihak lain selain

bermaksud untuk melindungi kepentingan

diajukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan ini

yang lebih besar untuk tetap menjamin

membatasi pihak

kepercayaan masyarakat terhadap dunia

permohonan pernyataan pailit bank. Mak-

perbankan. Oleh karena itu dibutuhkan

sudnya, pembatasan prosedural pengajuan

bisnis perbankan yang terpercaya dan ber-

pailit bank dikenakan kepada nasabah

tanggung jawab dalam menjalankan fungsi

penyimpan (kreditor bank), namun bukan

dan kegiatannya. Hal ini akan dapat lebih

meniadakan hak nasabah penyimpan (kre-

meningkatkan tingkat kepercayaan masya-

ditor bank) untuk mengajukan permohonan

rakat sebagai pengguna jasa bank untuk

pernyataan pailit bank sepanjang yang ber-

menitipkan

sangkutan memiliki hak perdata berupa

dananya

pada

lembaga

perbankan.

ang dapat mengajukan

piutang bank.

Konsep kepailitan dalam kepailitan

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU 37/

bank tidak lagi merupakan sita umum yang

2004 itu, telah memberlakukan standar

mencakup seluruh kekayaan debitor yang

ganda (double standard). Ketentuan hanya

ditujukan

pelunasan

Bank Indonesia yang dapat mengajukan

piutang semua kreditor. Tujuan kepailitan

permohonan pernyataan pailit dalam hal

dalam kepailitan bank tidak semata pem-

debitor adalah bank, telah merampas hak

bagian kekayaan debitor oleh kurator kepada

kreditor dari bank. Bank sebagai kreditor

semua kreditor dengan memperhatikan hak-

dalam menghadapi debitor nonbank dapat

hak mereka masing-masing sebagai pelunas-

mandiri menjalankan haknya untuk meng-

an piutang, akan tetapi telah memasukkan

ajukan permohonan pernyataan pailit, tetapi

tujuan-tujuan lain yang merupakan kepen-

apabila bank sebagai kreditor menghadapi

tingan publik sebagai pelaksanaan tugas dan

debitor yang merupakan bank, haknya untuk

fungsi otoritas moneter dari Bank Indonesia


untuk

kepentingan

sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan mengajukan permohonan per24

M. Fauzi, Kedudukan Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank, Op.Cit, h. 5.


itu hilang.25

prinsip debt collection dalam lembaga ke-

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) UU

pailitan. Dengan diserahkan sepenuhnya

37/2004, permohonan pailit Bank Global

kewenangan mengajukan permohonan per-

Tbk (dalam likuidasi) yang diajukan oleh

nyataan pailit bank kepada Bank Indonesia,

Lina Sugiharti Otto akhirnya ditolak majelis

para

hakim Mahkamah Agung sebagaimana da-

pranata hukum yang pada awalnya dimun-

lam perkara kepailitan Putusan Mahkamah

culkan menjamin hak kreditor untuk men-

Agung Nomor 029 K/N/2006 tanggal 26 Juli

dapat pelunasan dari debitor. Para kreditor

2007. Menurut dua Hakim Agung, "Bank

bank tidak dapat lagi mendapat pelunasan

Global Tbk walaupun telah dicabut izin

secara maksimal dari hasil likuidasi atas

usahanya (dalam likuidasi) masih berstatus

seluruh harta kekayaan debitornya, sehingga

sebagai bank, karenanya permohanan pailit

mungkin saja piutang kreditor tidak dapat

hanya dapat diajukan oleh Bank Indone-

dilunasi sepenuhnya, karena aset bank telah

sia". 26 Hakim Agung lainnya I.B. Ngurah

dialihkan sebelumnya. 28

kreditor bank kehilangan sebuah

Adnyana mempunyai pendapat berbeda,

Selain itu, kewenangan Bank Indone-

bahwa "pada waktu itu "Bank Global Tbk

sia dalam mengajukan kepailitan bank juga

sudah dicabut izin usahanya oleh Bank

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum

Indonesia,

bukan

kepailitan yang berkaitan dengan kreditor,

sebagai bank lagi dan karenanya nasabah

seperti prinsip paritas creditorium dan prin-

penyimpan sebagai kreditor dari bank

sip pari passu prorata parte. Pembatasan

berhak

permohonan

pihak yang dapat mengajukan kepailitan

pernyataan pailit terhadap Bank Global

bank disertai dengan pembatasan dasar

Tbk".27 Dengan demikian dapat disimpulkan,

pertimbangan pengajuan permohonan, yang

bahwa bank dalam likuidasi tetap tidak

diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indo-

dapat dipailitkan oleh nasabah penyimpan

nesia yang tidak memiliki kepentingan

(kreditor bank).

hukum

sehingga

untuk

entitasnya

mengajukan

dalam

kepailitan

bank,

telah

Konstruksi hukum kepailitan bank

mengenyampingkan hak dan kepentingan

yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (3) UU

kreditor dalam lembaga kepailitan. Seharus-

37/2004 tersebut, tidak sejalan dengan

nya kewenangan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan

25

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 117. 26 Lihat konsiderans menimbang Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2006 tanggal 26 Juli 2007, h. 29. 27 Ibid.

hukum.29 Kehadiran Pasal 2 ayat (3) UU 28

M. Fauzi, Kedudukan Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank, Loc.Cit. 29 Ibid, 6.


37/2004 pada dasarnya membatasi pihak

undang, sebaliknya di negara-negara dengan

yang dapat mengajukan permohonan per-

sistem common law, hak berdasarkan hukum

nyataan pailit bank, yang secara tidak

dapat

langsung berarti membatasi hak nasabah

dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran

penyimpan (kreditor bank) untuk menyele-

yang dilakukan terhadap hak itu. Apabila

saikan piutang bank. Konsekuensi dari

pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu

pembatasan hak ini menyebabkan nasabah

berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban

penyimpan (kreditor bank) kehilangan hak

secara hukum.31

diidentifikasi

dari

sanksi

yang

untuk mengajukan permohonan pernyataan

Sementara itu berdasarkan teori hak

pailit bank dan hal itu merugikan kepen-

dari Houwing bahwa perlindungan merupa-

tingannya, bahkan nasabah penyimpan (kre-

kan

ditor bank) tadi tidak memiliki hak untuk

menyebutkan bahwa esensi hak bukanlah


kekuasaan yang dijamin oleh hukum, me-

bank. Padahal bank sebagai debitor masih

lainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum

mempunyai utang yang belum dibayar ke-

untuk merealisasi suatu kepentingan. 32 Ke-

pada nasabah penyimpan (kreditor bank),

mudian teori kepentingan yang dikemuka-

yang menimbulkan hak tagih kepada bank

kan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von

pailit. Pembatasan hak subjektum yang da-

Jhering, memandang hak adalah kepenting-

pat mengajukan permohonan pernyataan

an-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

pailit bank seperti ini merupakan salah satu

Kepentingan-kepentingan ini bukan dicipta-

bentuk ketidakadilan hukum, sehingga hak

kan oleh negara, karena telah ada dalam

nasabah (kreditor bank) yang diakui tidak

kehidupan bermasyarakat dan negara hanya

terjamin dan terlindungi oleh hukum lagi.

memilihnya mana yang harus dilindungi. 33

unsur

yang

penting

dalam

hak,

G.W. Paton berpendapat, bahwa hak

Selanjutnya, teori fungsi sosial dari Leon du

berdasarkan hukum biasanya diartikan seba-

Guit, menyatakan tidak ada seorang manusia

gai hak yang diakui dan dilindungi oleh

pun yang mempunyai hak, sebaliknya di

hukum. 30 Sarah Worthington menyatakan,

dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada

bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan

suatu tugas sosial. Tata tertib hukum tidak

oleh

didasarkan atas kebebasan manusia, tetapi

aturan

hukum.

Di

negara-negara

dengan sistem civil law, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-

30

G.W. Paton, A Text of Jurisprudence sebagaimana mengutip Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 141.

31

Sarah Worthington, Equity, sebagaimana mengutip Peter Mahmud Marzuki, Ibid., h. 141-142. 32 Uswatun Hasanah, Perlindungan Hukum Nasabah: Filosofi, Teori, dan Konstruksi, Interpena, Yogyakarta, 2012, h 60-61. 33 G.W. Paton, A Text of Jurisprudence sebagaimana mengutip Uswatun Hasanah. Ibid., h. 61.


atas tugas sosial yang harus dijalankan oleh

“the search for justice”. 40 Hal ini berarti

anggota masyarakat". 34 Dalam pengertian

“keadilan hanya bisa dipahami jika ia

perlindungan hukum juga berkaitan dengan

diposisikan sebagai keadaan yang hendak

bagaimana hukum memberikan keadilan,

diwujudkan oleh hukum, yang merupakan

yaitu memberikan atau mengatur hak dan

proses yang dinamis yang memakan banyak

kewajiban terhadap subyek hukum, selain iu

waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi

juga berkaitan dengan bagaimana hukum

oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung

memberikan

dalam kerangka umum tatanan politik untuk

hukum

keadilan

yang

terhadap

dilanggar

subyek

haknya

untuk

mempertahankan haknya tersebut.35 Keadilan

berkaitan

erat

dengan

pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang

tujuan hukum, di samping kepastian dan

bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi

36

salah

Keadilan satu

kemanfaatan.

merupakan

mengaktualisasikannya”.41

Sehubungan dengan itu,

sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang

maka “hukum harus menjunjung tinggi

dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak

37

keadilan” , dalam artian bahwa “keadilan

dapat diganggu gugat. Keadilan adalah

adalah

kehendak yang ajeg.

prinsip

hukum”

sebagai

“nilai

Menurut Gustav

tertinggi, fundamental dan absolut dalam

Radbruch

hukum”. 38 Teori-teori hukum alam sejak

normatif, karena nilai keadilan”. 43 Sebagai

zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap

pengemban keadilan, maka hukum menjadi

mempertahakan keadilan sebagai mahkota

ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum.

39

hukum. Teori hukum alam mengutamakan

dalam

42

teorinya

“hukum

itu

Tidak hanya ini, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Sehubungan dengan itu, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.44

34

van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 221 35 Sulistyandari, Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia, Laros, Sidoarjo, h. 283. 36 Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokokpokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 137. 37 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum (Dari Klasik Sampai Postmodernisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, h. 238. 38 Ibid. h. 239. 39 Ahmad Zaenal Fanani, “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”, dalam www.badilag.net., diunduh tanggal 10 Oktober 2012, h. 2.

40

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 196. 41 Carl Joachim Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, terjemahan Raisul Mutaaqien, Nusa Media, Bandung, h. 239. 42 R. Arry Mth. Soekowathy, “Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif”, dalam Jurnal Filsafat Jilid 35, Nomor 3, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 292 43 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Kita, Surabaya, 2007, h. 149. 44 Keadilan bersifat normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendetal yang


Ditekankan

Radbruch,

undang-undang dengan tidak sepantasnya

gagasan hukum hendaknya terarah pada

menghendaki lebih banyak keuntungan dari

rechtsidee,

Keadilan,

orang lain dan hakikatnya tidak mengingini

menurut Aristoles 45 , diartikan ”yang sama

asas sama rata, sama rasa. Segala sesuatu

diperlakukan sama, dan yang tidak sama

yang ditetapkan dengan undang-undang

diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita

adalah adil, sebab adil itu apa yang dapat

keadilan dengan isi yang kongkrit, harus

mendatangkan kebahagiaan dalam masya-

menengok segi finalitas dan untuk meleng-

rakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada

kapi keadilan dan finalitas, dibutuhkan

orang lain, maka merupakan kebijakan. Di

kepastian.46

antara dua kepentingan yang tidak sama,

yakni

Gustav

keadilan.

Aristoteles berpendapat keadilan itu sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang

hukum itu harus "berdiri sama tengah" (penyeimbang).47

tidak adil adalah orang yang melanggar mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan tersebut menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan aturan tidak pantas menjadi hukum. Ibid, h. 151. 45 Dalam hal ini Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality.” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Lihat O. Notohamidjojo, Masalah Keadilan, Tirta Amerta, Semarang, 1971, h. 7. 46 Ibid, h. 151. Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek, yakni: keadilan, finalitas (kemanfaatan) dan kepastian. Aspek keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa isi hukum selalu adalah sesuatu yang menumbuhkan nilai kebaikan di antara orang dan kebaikan ini ditentukan sebagai suatu nilai etis. Sementara itu, aspek kepastian hukum atau legalitas menunjuk pada menjamin bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal hukum, sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum. Lihat Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, h. 163 dan Bernard Tanya, Yian N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op.Cit., h. 152.

Aspek

keadilan

menunjuk

pada

kesamaan hak di depan hukum. Aspek manfaat, menunjuk pada tujuan keadilan tersebut yaitu memberikan manfaat dalam hidup manusia. Aspek ini yang menentukan dan menjadi isi hukum. Kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang bertujua memajukan kebaikan dalam hidup manusia benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.48 Terkait dengan itu, John Rawls menyatakan, bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih

besar

bagi

masayarakat

secara

keseluruhan, hal itu bertentangan dengan keadilan yang menghendaki prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang. 47

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 224 48 M, Fauzi, Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank ..... Op.Cit, h. 6.


Keputusan sosial yang berkonsekuensi bagi

pembayaran utang-utang debitor kepada

semua anggota masyarakat harus dibuat atas

para kreditor dilakukan secara berimbang

dasar hak daripada atas dasar manfaat. Pranata

dan

lembaga

49

dan adil.

kepailitan

Kepailitan mempunyai makna ke-

diadakan untuk memberikan keadilan bagi

tidakmampuan pengutang (debitor) untuk

para pihak yang berkepentingan dalam

memenuhi kewajibannya kepada pemberi

penyelesaian urusan hutang piutang. Sekecil

utang (kreditor) tepat pada waktu yang su-

apapun jumlah utang debitor harus dibayar

dah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan

kembali kepada kreditor.

Setiap debitor

untuk membayar utang, maka salah satu

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh

untuk melunasi utangnya kepada kreditor.

debitor maupun kreditor melalui pranata

Keadilan dalam kepailitan terletak pada

hukum kepailitan.51 Artinya, kepailitan me-

diakui, dijamin, dan dilindungi secara pasti

rupakan salah satu cara untuk menyelesai-

dan adil atas hak perdata kreditor berupa

kan sengketa utang piutang.52

tagihan kepada debitor. Kreditor menjamin

Adanya kepailitan ini juga berguna

dan bertanggung jawab secara pasti dan adil

untuk mendisiplinkan masyarakat bahwa

dalam pembayaran atas tagihan masing-

masyarakat yang menjadi debitor tetap harus

masing debitornya. Bila debitor tidak sang-

bertanggung jawab kepada kreditor atas

gup lagi untuk membayar utangnya (insol-

segala utang-utangnya.53 Melalui sita umum

vency test) kepada kreditor, maka debitor

terhadap harta debitor adalah untuk meng-

dapat dipailitkan dan selanjutnya harta

amankan harta debitor tersebut dari perebut-

debitor pailit tersebut disita sebagai jaminan

an atau saling mendahului yang dilakukan

pembayaran atas utang-utangnya secara adil,

oleh para kreditornya, sehingga para kreditor

merata dan berimbang kepada para kre-

harus bertindak secara bersama-sama (con-

ditor. 50 Dalam mekanisme kepailitan ini,

cursus creditorium).54

49

Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls), Kanisius, Yogyakarta, 1999, h. 18. 50 Dengan penyitaan atau eksekusi bersama, hasil penjualan semua kekayaan (harta pailit) dapat dibagi secara adil diantara para kreditor, mengingat para kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, ataupun mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit. Bahkan semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu menjadi kreditor bagi debitor yang bersangkutan. Lihat Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 3-4. 51 Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Kepailitan, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 13. 52 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 181. 53 Mutiara Hikmah, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 10. 54 Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta


Lembaga kepailitan ini diharapkan

membayar utang-utangnya. Namun demi-

berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk

kian,

penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor

diberikan oleh Undang-undang Kepailitan

terhadap kreditor

lebih efektif,

tidak boleh sampai merugikan kepentingan

efisien, dan proporsional. 55 Selain itu, ke-

debitor dan para stakeholder debitor yang

pailitan sebenarnya dibutuhkan dalam dunia

bersangkutan.58

secara

manfaat

dan

perlindungan

yang

bisnis untuk menseleksi usaha yang tidak

Dikatakan pula oleh Sutan Remy

efisien. 56 Hal ini mengandung arti, bahwa

Sjahdeini, bahwa suatu Undang-undang

kepailitan memberikan suatu mekanisme di

Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan

mana

bersama-sama

pada asas pemberian manfaat dan perlin-

menentukan nasib perusahaan atau harta

dungan yang seimbang bagi semua pihak

kekayaan debitor diteruskan untuk kelang-

yang terkait dan berkepentingan dengan

sungan usahanya atau tidak.57

kepailitan seorang atau suatu perusahaan.

kreditor

dapat

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,

Sehubungan dengan itu, Undang-undang

kepailitan harus memberi manfaat bukan

Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya

saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor.

memberikan manfaat dan perlindungan bagi

Sejalan dengan itu, Undang-undang Ke-

kreditor tapi juga bagi debitor dan para

pailitan juga harus memberikan perlindung-

stakeholder-nya.59

an yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

Pembentukan UU 37/2004 didasar-

Bagi kreditor diadakan untuk memberikan

kan pada beberapa asas, salah satunya di-

manfaat dan perlindungan apabila debitor

antaranya adalah asas keseimbangan. Pen-

tidak membayar utang-utangnya, sebaliknya

jelasan Umum atas UU 37/2004 terkait

bagi para kreditor dapat memperoleh akses

dengan asas keseimbangan menyatakan bah-

terhadap harta kekayaan dari debitor yang

wa Undang-Undang ini mengatur beberapa

dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi

ketentuan yang merupakan perwujudan dari

Harta Benda Perkawinan, Keni Media, Bandung, 2012, h. 21. 55 M. Hadi Shubhan, "Kepailitan Sebagai Jalan Keluar Perusahaan Bangkrut", dalam L. Budi Kagramanto dan Abd. Shomad, (Editor), Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia: Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, h. 259. 56 Ibid. 57 Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana mengutip dari Daniel Suryana, Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Pustaka Sutra, Bandung, h. 36-37.

asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 58

penyalahgunaan

pranata

dan

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: ....., Op.Cit, h. 33-34. 59 Ibid. Halnya yang sama dikemukakan Jerry Hoff, bahwa salah satu tujuan Undang-undang Kepailitan ini antara lain memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor. Lihat Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankrupcty Law), diterjemahkan Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, h. 10.


lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak

mendapat pelunasan piutangnya. Namun

jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang

konstruksi hukum kepailitan bank yang

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan

"menyerahkan" wewenang kepada Bank

pranata dan lembaga kepailitan oleh Kre-

Indonesia untuk mengajukan permohonan

ditor yang tidak beritikad baik.

pailit bank membawa kepailitan bank ke

Sesuai dengan asas keseimbangan

wilayah kebijakan publik. Hal ini berkaitan

tersebut, nasabah penyimpan (kreditor bank)

dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai

seharusnya

dan

otoritas perbankan, sehingga hak meng-

legal

ajukan pailit oleh kreditor yang merupakan

standing dan hak untuk mengajukan per-

kepentingan individu dari kreditor untuk

mohonan pernyataan pailit bank seperti

mendapat pelunasan piutangnya akan selalu

halnya Bank Indonesia, sehingga nasabah

diabaikan oleh Bank Indonesia.60

perlindungan

mendapatkan hukum

jaminan

mempunyai

penyimpan (kreditor bank) dapat mengambil

Keadilan dan perlindungan hak kre-

pembayaran piutang dari harta pailit bank.

ditor merupakan batu sendi utama bagi

Pembatasan

memenuhi

perwujudan keadilan dalam hukum. Bila

keseimbangan pemenuhan hak dan kewajib-

kepentingan publik untuk menjaga kredi-

an dari para pihak yang mengikatkan diri

bilitas bank dan stabilitas perbankan yang

dalam hubungan utang piutang berdasarkan

dijadikan sebagai manfaat hukum yang

perjanjian simpanan yang dianggap berke-

hendak dicapai, maka Bank Indonesia

kuatan undang-undang bagi bank (debitor)

sebagai satu-satunya pihak yang diberikan

dan nasabah penyimpan (kreditor ban).

wewenang untuk mengajukan permohonan

Adanya pembatasan hak seperti ini, juga

pailit bank seharusnya menggunakan ke-

mengabaikan atau mengurangi kewajiban

wenangan tersebut untuk mengajukan pailit

dan tanggung jawab bank sebagai debitor

bank yang telah memenuhi kriteria syarat

untuk menempati janjinya kepada nasabah

pailit sebagai bentuk perlindungan dan

penyimpan (kreditor bank). Semua kepen-

jaminan dipenuhinya hak kreditor dari

tingan yang terkait dengan kegiatan usaha

bank.61

hak

ini

tidak

bank, baik itu kepentingan nasabah penyim-

Sungguh tidak adil jika konstruksi

pan maupun kepentingan masyarakat, se-

hukum kepailitan bank ini dijalankan secara

yogianya diakui, dijamin, dan dilindungi

legalistik formal sepenuhnya, dengan tanpa

secara adil dan seimbang.

memperhatikan hak-hak kreditor dari bank.

Pengaturan kepailitan bank seharusnya bisa memberikan kepastian hukum perlindungan atas hak kreditor bank untuk

Selain "legal standing" para kreditor yang 60

M. Fauzi, Menimbang Konstuksi Hukum Kepailitan Bank ....., Op.Cit, h. 6. 61 Ibid, h. 7.


beralih kepada Bank Indonesia, piutang-

memenuhi persyaratan secara prosedural

piutang yang mereka miliki terhadap bank

untuk mengajukan permohonan pernyataan

pun tidak dapat dijadikan sebagai dasar

pailit bank, padahal para kreditor bank ini

pengajuan permohonan pailit bank oleh

mempunyai hak dan kepentingan hukum

Bank Indonesia. Ini merupakan bentuk

yang lahir dari hubungan kontraktual pada

kesewenang-wenangan

kreditor

perjanjian simpanan. Konstruksi hukum

dari bank sebagai individu (pihak) yang

kepailitan bank yang demikian ini pada

memiliki hak untuk diutamakan (privelege)

hakikatnya mengingkari hak dan perlindung-

terhadap

dalam konsep dasar lembaga kepailitan.

62

Bank Indonesia cenderung menggunakan pranata dan kelembagaan likuidasi

an hukum kepentingan kreditor bank dalam pendayagunaan pranata dan kelembagaan kepailitan.

bank dibandingkan kepailitan bank. Semen-

Diketahui pada hakikatnya kepailitan

tara itu, konstruksi hukum kepailitan bank

merupakan salah satu sarana penyelesaian

yang terdapat dalam UU 37/2004 meng-

utang piutang akibat kebangkrutan suatu

adakan

(hukum

usaha. Hal mana juga sebagai bentuk

acara) yang ternyata tidak memberikan

tanggung jawab debitor pailit terhadap para

kemungkinan nasabah penyimpan (kreditor

kreditor yang memiliki hak perdata berupa

bank) secara pribadi atau class action

piutang kepada debitor pailit. Selanjutnya


melalui kepailitan tadi, para kreditor ber-

bank, yang semestinya secara hukum berhak

tindak secara bersama-sama guna menen-

dan

tukan nasib usaha atau harta kekayaan

persyaratan

berkepentingan

prosedural

dalam

mengajukan

permohonan pernyataan pailit bank.

debitor pailit.

Persyaratan prosedural semacam ini

Adanya pembatasan subyektum kre-

mengandung perlakuan diskriminasi perlin-

ditor kepailitan bank mengakibatkan para

dungan kepentingan kreditor dan debitor

kreditor bank tidak mempunyai kesempatan

dalam konstruksi hukum kepailitan bank.

yang sama dan adil dalam memperjuangkan

Masalahnya, rezim hukum kepailitan bank

hak dan perlindungan kepentingannya dalam

tersebut lebih mengutamakan perlindungan

mekanisme kepailitan bank, yang belum

kepentingan masyarakat dibandingkan mem-

tentu haknya diperjuangkan Bank Indonesia.

berikan keseimbangan perlindungan kepen-

Sehubungan dengan itu, dalam rangka

tingan kepada nasabah penyimpan (kreditor

memberikan perlindungan hukum

bank). Pasalnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat

seimbang dan adil kepada nasabah penyim-

(3) UU 37/2004, para kreditor bank tidak

pan (kreditor bank), maka perlu dimungkin-

yang

kan pemberian pilihan upaya hukum lain, 62

Ibid.


yang memungkinkan nasabah penyimpan

besar (masyarakat) juga diakui, dijamin dan

(kreditor bank) dapat memperjuangkan hak

dilindungi dalam mekanisme kepailitan.

dan perlindungan kepentingannya dalam mekanisme kepailitan.

PENUTUP

Sesungguhnya pada prinsipnya pem-

Terdapat

dua

pranata

dan

batasan hak subyektum kreditor kepailitan

kelembagaan hukum yang dapat diperguna-

bank hanya pada Bank Indonesia tidak

kan Bank Indonesia dalam penyelesaian

dimaksudkan untuk meniadakan hak na-

bank bermasalah, yaitu: melalui kepailitan

sabah penyimpan (kreditor bank) untuk

dan likuidasi bank. Ketentuan kepailitan

dapat mengajukan permohonan pernyataan

bank diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU

pailit bank, yang secara hukum diakui,

7/1992 sebagaimana diubah dengan UU

dijamin

hukum

10/1998 dan ketentuan likuidasi bank diatur

perdata materiil. Kalau secara hukum dapat

dalam Pasal 37 ayat (2) UU 7/1992 sebagai-

dibuktikan

mana telah diubah dengan UU 10/1998.

dan

dilindungi

bahwa

dalam

nasabah

penyimpan

(kreditor bank) mempunyai piutang kepada

Ketentuan

bank, maka hal tersebut dapat menjadi dasar

ketentuan kepailitan bank, sehingga dalam

hukum

permohonan

konteks rezim hukum perbankan tidak

pernyataan pailit bank, karena hak dan

mengenal adanya mekanisme kepailitan

perlindungan hukum kepentingan sebagai

bank, melainkan mekanisme pencabutan izin

kreditor bank tadi diakui, dijamin dan

usaha, pembubaran, dan likuidasi perbankan

dilindungi oleh hukum.

dalam penyelesaian bank bermasalah. Peng-

untuk

mengajukan

likuidasi

bank

mereduksi

Demikian pula terhadap pembatasan

aturan norma hukum yang semacam ini

subyektum kreditor kepailitan bank tidak

menciptakan ketidakpastian hukum dalam

serta merta meniadakan hak dan per-

memberikan perlindungan hukum terhadap

lindungan

kepentingan

hukum

nasabah

nasabah penyimpan (kreditor bank). Dalam

penyimpan (kreditor bank) yang merasa

praktiknya,

dirugikan untuk mengajukan gugatan secara

menggunakan pranata dan kelembagaan

perdata di muka pengadilan.

Alasannya,

Bank

Indonesia

cenderung

likuidasi bank dibandingkan kepailitan bank

akan dapat menimbulkan ketidakadilan baru

dalam penyelesaian bank bermasalah, yang

bilamana hak dan perlindungan kepentingan

penyelesaiannya memakan waktu cukup

nasabah penyimpan (kreditor bank) tidak

lama dan tidak jelas berakhirnya.

diakui,

dijamin

dan

dilindungi

secara

Sebaliknya rezim hukum kepailitan

hukum, sementara kepentingan yang lebih

memberikan kemungkinan menggunakan pranata dan kelembagaan kepailitan bank


dalam penyelesaian bank bermasalah, namun pendayagunaannya diserahkan sepenuhnya (sebagai kewenangan atribusi) kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan subjektifitas Bank Indonesia terkait dengan "penilaian kondisi keuangan" dan "kondisi perbankan secara keseluruhan". Pengaturan norma hukum kepailitan bank yang demikian ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam masyarakat yang menghendaki penyelesaian piutang bank secara adil dan proporsionalitas. Dalam rezim hukum kepailitan bank ini yang dibatasi adalah hak nasabah penyimpan (kreditor bank) terkait dengan persyaratan prosedural pengajuan permohonan pernyataan pailit bank, sehingga permohonan pernyataan pailit bank tidak dapat diajukan oleh nasabah penyimpan (kreditor bank), melainkan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam rangka menciptakan keseimbangan

yang

berkeadilan,

maka

seyogianya dalam penyelesaian bank bermasalah mendayagunakan

pranata dan

kelembagaan kepailitan bank berdasarkan asas keseimbangan dengan memberikan hak yang seimbang kepada nasabah penyimpan (kreditor bank). DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Burhanuddin, Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.

Anisah, Siti, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailiatan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008. Apeldoorn, van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013. Atmadjaja, Dojok Imbawani, "Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", Jurnal Media Hukum, Volume 19, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, Juni 2012. Bank Indonesia, Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jakarta, 2010. Bentham, Jeremy, An Introduction To The Principles of Moral and Legislation, Hafner Publishing, New York, 1948. Darmodiharjo, Dardji, dan Shidarta, Pokokpokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Djumhana, Muhamad, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, Harvard Universty Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2011. Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard Universty Press, Cambridge, Massaschussetts, London, 1978. Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN

Recommend Documents