BAB III REALISASI PEMENUHAN HAK-HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PROSES LIKUIDASI

BAB III REALISASI PEMENUHAN HAK-HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PROSES LIKUIDASI

3.1 Bank Perkreditan Rakyat Dalam Proses Likuidasi Bahwa likuidasi Bank Perkreditan Rakyat meliputi proses pencabutan izin usaha suatu perusahaan atau bank, pembubaran (outbinding), dan dilanjutnya diikuti dengan tindakan penyelesaian atau pemberesan (vereffening) seluruh hak dan kewajiban perusahaan. Adapun proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yakni sebagai berikut : 1. Pencabutan izin usaha dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 37 ayat (2)b UU Perbankan. 2. Pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh LPS setelah berlakunya UU LPS. Secara yuridis bank belum berakhir namun dalam proses likuidasi. Selanjutnya direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank. Pengawasan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS. Sebelum berlaku UU LPS, pembubaran

93

badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi diputuskan dalam RUPS atau Bank Indonesia meminta penetapan Pengadilan. Pengawasan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 3. Tindakan penyelesaian atau pemberesan (vereffening) seluruh hak dan kewajiban perusahaan dengan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur dan pembayaran kewajiban pada kreditur serta pengalihan aset dan kewajiban bank pada pihak lain. 4. Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan bertanggung jawab pada LPS. LPS lalu meminta Tim Likuidasi mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian, memberitahukan pada instansi berwenang agar nama badan hukum dicoret dari Daftar Perusahaan, dan membubarkan Tim Likuidasi. Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sebelum berlaku UU LPS, bila Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, maka Neraca Akhir Likuidasi Pengembalian hak-hak nasabah penyimpan dana dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dan Tim Likuidasi. Contoh Realisasi pengembalian hakhak nasabah penyimpan dana tersebut dapat ditemukan dalam proses likuidasi 2 Bank Perkreditan Rakyat yang baru saja dilikuidasi pada tahun 2010 yang terletak di di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, kedua BPR itu bernama

94

BPR. Argawa Utama dan BPR Swasad Artha masing-masing prosesnya masih berlangsung sampai dengan saat ini. Bank perkreditan Rakyatpada BPR Swasad Artha berlokasi di Jalan Udayana Blahbatuh, Gianyar, Bali. Pencabutan izin BPR ini diatur dalam SK Gubernur BI No.12/37/KEP.GBI/2010 tanggal 18 Mei 2010. Sementara BPR Argawa Utama berlokasi di Dusun Pande, Desa Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pencabutan izin BPR ini diatur dalam SK Gubernur BI No.12/37/KEP.GBI/2010 tanggal 18 Mei 2010. Alasan pencabutan izin dari Kedua BPR ini adalah karena BPR tersebut tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek usaha yang baik. Lalu berdasarkan hasil analisis, biaya menyelamatkan BPR ini lebih rendah daripada biaya penyelamatannya.109

Pemilik dua BPR itu telah menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi peningkatan modal wajib, dan terpaksa harus dilikuidasi," selalu ada BPR yang masuk dan keluar dari status dalam pengawasan khusus. Namun, sebagian besar dapat memenuhi kewajibannya. terutama menyangkut pemenuhan modal. BI menentukan kewajiban modal minimal bagi BPR yang harus dipenuhi pada tahun ini

109

BI Cabut 2 Izin BPR di Bali, http://ikatanbankir.com/ibi/news.php?id=602, diakses tanggal 17 Februari 2011

95

adalah Rp2 miliar terutama yang beroperasi di wilayah ibu kota provinsi seperti Bodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.110

Menurut Jeffrey Kairupan Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar, LPS memutuskan BPR Swasad Artha dan BPR Argawa Utama tidak dapat diselamatkan dan meminta BI mencabut izin usaha dikarenakan :

-

Kedua BPR tersebut dinilai telah membahayakan kelangsungan usahanya. BI memberikan waktu yang cukup ke pemilik dan pengurus untuk melakukan segala upaya penyehatan banknya namun tidak berhasil.

-

Dua BPR itu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga menyebabkan angka kredit macet {non perfoming loan) membengkak mendekati 100%. Kredit macet ini muncul sebagai akibat banyaknya kredit fiktif untuk membiayai dealer motor dan mobil. "Setelah dicek banyak data yang tidak sesuai baik itu dari nama, jaminan yang tidak jelas atau mendekati bodong."111

Ada beberapa penyebab BPR di Bali ini masuk pengawasan khusus dan akhirnya dilikuidasi oleh BI seperti salah kelola atau penyimpangan oleh direksi dan

110 Hasil Wawancara dengan Bapak. IB. Putu Siwa Adnyna , SE , Jabatan Pengawas Bank Muda, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011 111

Dua BPR dilikuidasi, Sumber http://bataviase.co.id/node/216843 diakses 17 Februari 2011

96

pengurus bank, intervensi yang tidak benar oleh pemilik bank dan komitmen pemilik yang lemah untuk menyelamatkan BPR-nya.112

Penyimpangan yang dilakukan misalnya dalam hal pengeluaran kredit yang menyebabkan terjadinya kredit macet di luar kendali. Juga ada kredit fiktif. Hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal atau CAR BPR melorot jauh di bawah ketentuan BI. Juga ada pemilik BPR yang mengambil dana seenaknya sehingga mengganggu kinerja BPR. Yang agak memprihatinkan adalah ketika diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri oleh BI, para pemilik BPR yang masuk pengawasan khusus tidak memanfaatkan dengan baik. Ada beberapa pemilik yang tak hadir tanpa alasan yang jelas ketika diundang BI untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Simpanan masyarakat di BPR dijamin hingga Rp 2 milyar. Sementara bunga simpanan yang dijamin oleh LPS untuk BPR maksimal 10,25 persen.113

Faktor yang menyebabkan Bank bermasalah dan berujung pada Pencabutan izin usahanya, sering muncul dari intern Bank itu sendiri seperti : -

Asset yang dimiliki tidak cukup untuk menutup kewajibannya dan hal ini terutama disebabkan besarnya kredit macet. Kredit macet

ini biasanya

terdapat manipulasi, kecurangan yang dilakukan pihak bank dimana melakukan Transaksi fiktif dan tidak dibukukan.

112

Hasil Wawancara dengan Bapak. Yogie.H.SE, Jabatan Pengawas Bank Pertama, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011 113

Ibid

97

− Karena besarnya kredit macet itu, penghasilan yang diperoleh bank tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dan hal ini menimbulkan kerugian yang kemudian dari tahun ke tahun makin membesar. − Kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat makin berkurang, sehingga sumber pendanaan bank banyak tergantung pada pasar uang antar bank yang berjangka pendek dan berbunga tinggi.Akumulasi kerugian yang makin besar mengakibatkan modal menjadi negatif. − Teguran dan usul-usul perbaikan yang disampaikan kurang

memperoleh

tanggapan

yang

positif

dari

Bank Indonesia pengurus bank

bersangkutan. 114

Adapun data terakhir dari BPR.Swasad Artha dan BPR Argawa Utama ketika izin usahanya dicabut oleh Bank Indonesia dan telah dibentuknya Tim Likuidasi adalah sebagai berikut : Data BPR. Swasad Artha115

Memiliki Aset

Rp 2,37 miliar

Kredit

Rp 30 miliar

114

Hasil Wawancara dengan Bapak. Yogie.H.SE, Jabatan Pengawas Bank Pertama, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011 115

Dua BPR dilikuidasi, Sumber http://bataviase.co.id/node/216843 diakses 17 Februari 2011 dan sebagaimana Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Dewa Made Sutha, AK.MM, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Swasad Artha, tanggal 17 Februari 2011.

98

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Rp 43 juta

Jumlah Penabung

1.588 rekening,

Jumlah Debitur.

4.118 rekening

Data BPR. Argawa Utama116

Memiliki Aset

mencapai Rp9,18 miliar

Kredit

Rp l4 miliar

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Rp 4 juta

Jumlah Penabung

371 rekening

Jumlah Debitur.

2.280 rekening

Bahwa dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha bank, memerintahkan direksi bank untuk menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim likuidasi, sebagai Contoh pelaksanaan likuidasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR Argawa Utama dan BPR Swasad Artha) yang berkedudukan di Badung dan Gianyar pada Tahun 2010, dimana melibatkan Tim likuidasi yang Profesional dan berkompeten dalam menyelesaikannya. 117

116

Ibid, Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011 117

Hasil Wawancara dengan Bapak. Yogie.H.SE, Jabatan Pengawas Bank Pertama, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011

99

Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(selanjutnya disebut undang-undang Perbankan) merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu.118 Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana nasabah yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya.119 Hubungan antara Bank dengan Lembaga Penjamin Simpanan(selanjutnya disebut LPS) terjadi apabila bank tersebut menjadi anggota LPS. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi Peserta Penjaminan”. Pendirian LPS merupakan cerminan dari teori utilitarianisme. Teori tersebut untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dengan tulisannya yang amat penting adalah Introduction to the Principles of morals and

118 Soetanto Hadinoto, 2008, Bank Stategy on Funding and Liability Management,Gramedia, Jakarta, hal. 84 119

Ibid

100

Legislation (1789), ia menjelaskan teori moralnya yang mendasarkan diri pada konsep utilitarian.120 Menurut Rudolph Von Jhering yang dikenal dengan ajarannya yang disebut dengan social utilitarianism. Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum adalah sarana-sarana untuk mengendalikan individuindividu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Sehingga jelas keberadaan LPS merupakan perangkat hukum untuk mengatur dan memberikan rasa nyaman dan jaminan bagi nasabah penyimpan dana yang mempercayakan dananya pada bank. Setiap bank diwajibkan untuk memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998), mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid dan solvent dan dapat selalu memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, penilaian yang diberikan Bank 120

A. Sonny Keraf,1998, Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta,

hal.93.

101

Indonesia mengenai tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank (pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998). Apabila suatu bank tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut maka akan dapat membahayakan bank itu sendiri, akibatnya bank tersebut dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Dilikuidasinya bank mempunyai akibat hukum terhadap bank itu sendiri dan nasabah. Macam perjanjian yang terbentuk diantara nasabah dan bank tersebut tidak pernah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perjanjian ini para pihak tidak memiliki bargaining power yang seimbang, bank terlihat memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada nasabah dimana klausulaklausula yang disodorkannya telah ditentukannya terlebih dahulu dan klausula tersebut bank memang berkewajiban memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dananya tetapi dalam perjanjian tersebut tidak terdapat kepastian berapa besar bunga yang akan diberikan oleh bank tersebut (bank berhak merubah suku bunga yang diberikannya sewaktu-waktu) dan tidak ada jaminan dari pihak bank atau sanksi bagi pihak bank sendiri apabila pihak bank tidak dapat mengembalikan uang milik nasabah penyimpan dana. mana yang sangat bertolak belakang dengan perjanjian kredit dimana bank berkedudukan sebagai kreditur, padahal dalam hubungan kontraktual yang terjalin antara pihak bank dan nasabah penyimpan dana, bank berkedudukan sebagai debitur terhadap nasabah penyimpan dana.

102

Sebagaimana ulasan Setiawan selain hukum hubungan antara bank dan nasabah juga didasari oleh adanya kepercayaan , jadi pihak nasabah menyerahkan uangnya dengan dasar adanya kepercayaan bahwa bank sanggup mengembalikan uangnya tersebut sewaktu-waktu nasabah memerlukannya, sehingga pihak nasabah tidak memerlukan adanya jaminan yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut.121 Apabila bank tersebut dilikuidasi maka nasabah penyimpan dana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam hubungan hukum yang terjadi antara nasabah penyimpan dana dengan bank, juga berkedudukan sebagai kreditur yang berhak mendapat bagian dalam pembagian harta likuidasi tersebut. Dalam hal pembagian harta likuidasi tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi; yang -

pertama, harta likuidasi tersebut mungkin dapat memenuhi seluruh piutang yang harus dilunasi oleh bank tersebut.

-

kedua adalah adanya kemungkinan harta likuidasi tersebut tidak dapat memenuhi seluruh piutang yang dimiliki oleh bank tersebut. Jadi dari kemungkinan-kemungkinan tersebut juga tergantung pada harta

likuidasi itu sendiri apakah harta tersebut dapat dicukupi sehingga nasabah

121

Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, hal. 221

103

penyimpan dana masih mendapatkan haknya atas harta likuidasi tersebut mengingat masih begitu banyak kreditur-kreditur lain yang lebih diutamakan. Bahwa Nasabah penyimpan dana itupun masih dibagi dalam dua golongan lagi yaitu yang termasuk dalam golongan nasabah penyimpan dana yang kecil dan besar. Golongan nasabah penyimpan dana yang kecil akan lebih diutamakan daripada nasabah penyimpan dana besar karena dikhawatirkan akan adanya gejolak sosial yang timbul di masyarakat.122 Maksud dan tujuan dilakukannya tindakan likuidasi atas suatu bank yang mengalami kesulitan usaha adalah : -

Menjaga stabilitas sistem perbankan nasional Terdapatnya bank yang mengalami kesulitan usaha akan mengurangi

kepercayaan masyarakat (terhadap dunia perbankan, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan. Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat pada salah satu bank dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat pada bank yang bersangkutan sehingga dapat berdampak negatif pada dunia perbankan secara keseluruhan. -

Melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana

122

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011

104

Likuidasi terhadap bank yang mengalami kesulitan usaha merupakan alternatif terakhir untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat penyimpan dana Apabila bank yang "sakit" tetap dibiarkan beroperasi maka dikhawatirkan memperburuk keadaan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut untuk mengembalikan dana masyarakat akan menjadi semakin kecil.123 . 3.2 Tata Cara Pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana Melalui Lembaga Penjamin Simpanan dan Tim Likuidasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/ 2010 yang paling terbaru dikeluarkan oleh LPS untuk mengatur tata cara pelaksanaan Likuidasi Bank. Bahwa sebagai ketentuan LPS, bank dicabut izin usahanya oleh LPP (Lembaga Pengawas Perbankan), maka LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai yaitu menguasai dan mengelola aset bank; mengelola kewajiban bank; dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Dewan komisaris, direksi, dan pegawai dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS. Untuk dana jaminan yang diberikan LPS kepada nasabah penyimpan

123

Marulak Pardede,1995, Aspek-aspek Hukum Likuidasi Dalam Usaha Perbankan, BPHN,Departemen Kehakiman RI,Jakarta,hal.50

105

Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar rupiah.

Sebagai contoh pada likuidasi 2 BPR di Provimsi Bali yaitu BPR. Swasad Artha dan BPR Argawa Utama maka LPS sebagai RUPS selanjutnya akan mengambil tindakan :

1. Pembubaran badan hukum bank 2. Pembentukan Tim Likuidasi 3. Penetapan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi” 4. Penonaktifan seluruh direksi dan dewan komisaris Setelah dibentuknya tim likuidasi BPR BPR Swasad Artha dan BPR Argawa Utama, penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh tim tersebut. Sementara pengawasan dan pelaksanaan likuidasi akan dilakukan LPS.124 Dalam rangka pembubaran badan hukum bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran badan hukum bank dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar berperedaran luas serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai 124

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Dewa Made Sutha, AK.MM, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Swasad Artha, tanggal 17 Februari 2011

106

perundang-undangan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran badan hukum bank.125 Sedangkan, dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut :126 1. Menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan 2. Melakukan inventarisasi aset dan kewajiban 3. Menyusun Neraca Sementara Likuidasi 4. Melaksanakan pencairan aset termasuk anjak piutang 5. Melaksanakan penagihan piutang 6. Melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditur 7. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh LPS Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling banyak 9 (sembilan) orang. LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir apabila anggota Tim Likuidasi tidak menjalankan tugas dengan

baik, melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap. LPS dapat menunjuk pengganti anggota yang diberhentikan untuk sisa masa tugas.127

125

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, pasal 21 ayat 1 dan 2 126 127

Ibid Pasal 23 ayat 1 Ibid., pasal 15 dan pasal 17

107

Untuk proses likuidasi BPR Argawa Utama dan BPR. Swasad Artha jumlah Tim Likuidasi adalah masing-masing 2 orang dan dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan “Bank Dalam Likuidasi” dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Selain itu direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif kecuali untuk menyelesaikan kewajiban menyusun Neraca Penutupan sejak tanggal pencabutan izin usaha, tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum likuidasi bank selesai kecuali atas persetujuan LPS, dan tidak berhak menerima penghasilan dalam bentuk apapun. 128 Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.129 Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut :130 1. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank 2. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai bank 3. Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank

128

Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Dewa Made Sutha, AK.MM, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Swasad Artha, tanggal 17 Februari 2011. 129

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, pasal 8 ayat 2. 130

Ibid., pasal 9.

108

4. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada LPS 5. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank 6. Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank 7. Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi 8. Membentuk kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Tim Likuidasi berwenang :131 1. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan asset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (haircut) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku 2. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur 3. Mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi 4. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat 5. Melakukan pemanggilan kepada para kreditur

131

Ibid Pasal 10

109

6. Meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang 7. Mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan 8. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank. Jangka waktu Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang LPS ) yaitu pasal 48 adalah: “Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun”.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Swasad Arta dan Argawa Utama, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan

110

tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diselesaikan LPS paling lama 90 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Setelah likuidasi, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.132

Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:133

a Daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank; b Daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar; c Daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank; d Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah; e Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;

132 Data Verifikasi simpanan Layak Bayar ,Lembaga Panjamin Simpanan tahun 2011, www.lps.com diakses 1 April 2011 133

Ibid

111

f

Neraca dan rinciannya; dan

g Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS

Simpanan nasabah penyimpan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain dengan criteria sebagai berikut :134 1. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. 2. Saldo tersebut berupa: a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki b. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah; c. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga; d. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto. 134

Ibid

112

3. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account); 4. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening 5. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. 6. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan 7. Dalam hal nasabah penyimpan juga mempunyai kewajiban kepada bank, pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah tersebut akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajibannya (set off). 8. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan Layak Bayar dan simpanan Tidak Layak Bayar sesuai ketentuan Undang-undang LPS dan telah diumumkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

113

1. Simpanan yang memenuhi kriteria layak dibayar 2. Simpanan yang tidak layak dibayar yang disebabkan karena simpanan tersebut memperoleh bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS 3.2.1

Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Nasabah Penyimpan Dana

a. Simpanan yang layak dibayar Bahwa sebagaimana tugas Tim Likuidasi untuk mengembalikan hak-hak Nasabah Penyimpan Dana maka patokan awal dari Tim likuidasi adalah dengan memverifikasi nasabah, dimana dana nasabah yang akan dikembalikan (layak bayar) salah satu syaratnya adalah dana tersebut dititipkan ke bank dengan prosedur perjanjian perbankan dan nasabah tersebut tercatat dalam buku administrasi bank. Calon Nasabah yang ingin bergabung pada suatu bank terlebih dahulu pasti akan

disodori

formulir

yang

berisikan

klausula-klausula

yang

harus

ditandatanganinya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pihak yang melakukan penawaran (pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian) kepada orang tersebut yaitu berupa penawaran jasa untuk menyimpan dana orang dan pemberian bunga terhadap dana tersebut dalam jangka waktu ditentukan, apabila orang yang dimaksud mengakseptasi penawaran tersebut dan menuangkan kehendaknya tersebut dalam bentuk pernyataan yaitu dengan ditandatanganinya

formulir

tersebut,

berarti

telah

terjadi

kesesuaian

kehendak/kesepakatan antara kedua pihak. Sepakat maksudnya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki

114

sesuatu yang sama secara timbal balik Maka sejak saat itu pula orang tersebut telah menjadi nasabah bank. Disadari atau tidak nasabah tersebut telah mengawali hubungannya dengan bank tersebut dengan suatu perjanjian dan mengikatkan dirinya dengan pihak bank.135 Hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual, begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank maka pada dasarnya terciptalah hubungan kontraktual antara mereka. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani penjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank, dimana setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleb bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah ini berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian, dengan demikian berlaku Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, dimana asas ini terdapat di dalam Pasal 1338 Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW). Hubungan kontraktual antara bank dengan para nasabahnya juga dapat dikatakan merupakan suatu kontrak campuran. Dimana ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa (lastgeving), sebagaimana diatur oleh Pasal 1792. Tampil pula dalam bentuknya sebagai perjanjian penitipan barang misalnya Pasal 1694. Untuk sebahagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh

135

Subekti, 1994, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 17

115

Pasal 1754 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat pula sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan memberikan jasa-jasa tertentu misal Pasal 1601136 Sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata pasal 1313 dinyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga Jelas hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank terjadi diawali dengan persetujuan kedua belah pihak membuat perjanjian. Nasabah penyimpan dana yang akan melakukan penyimpanan dan di Bank akan mendapatkan form simpanan yang nantinya diisi oleh nasabah sebagai syarat registrasi bank dan sebagai bentuk perjanjian penyimpanan di Bank. Dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ayat (2) disebutkan “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu, ayat (3) berbunyi “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Azas kebebasan berkontrak tidak berarti para pihak bebas untuk melakukan perjanjian apa saja menurut kepentingan dan kehendak para pihak tersebut.

136

Muhamad Djumhana. 2, 1996, Rahasia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 104

116

Kebebasan sebagaimana diutarakan di atas, dibatasi oleh ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal.137 Jadi sesuai dengan perumusan diatas telah lahir hubungan hukum antara bank dengan nasabah tersebut dengan ditandatanganinya formulir perjanjian tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian tersebut menyangkut sejumlah uang. Hubungan tersebut sebagai hubungan kontraktual karena perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Penyimpanan yang dilakukaan oleh nasabah penyimpan dana melalui perjanjian penyimpanan maka Nasabah akan menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ciri-cirinya adalah:138 a) Simpanan pihak ketiga b) Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati

137 Try Widiyono,2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia ,Penerbit Ghalia Indonesia,Bogor, hal. 18 138

M. Bahsan, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia Edisi I, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.17

117

c) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang dipersediakan untuk keperluan tersebut d) Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis e) Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehinga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimal, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya f) Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan pengambilan tabungan, dimana isi dan bentuknya ditentukan oleh bank yang bersangkutan g) Penabung diberi bunga sebagai imbalannya yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun berikutnya h) Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya. Nasabah penyimpan dana yang telah memiliki kriteria layak bayar maka pembayaran terhadap dananya akan dilakukan secara langsung dan bertahap setelah pengumuman konsiliasi dan atau verifikasi dari LPS, untuk jaminan dana dari simpanan tersebut LPS menjamin sejumlah 2 Milyar Rupiah bagi setiap nasabah dan apabila tabungannya melebihi angka 2 milyar rupiah maka sisa dana kekurangannya akan diambil dari hasil pemberesan asset-aset bank dalam likuidasi.139

139

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif, SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi

118

Pengumuman rekonsiliasi dan atau verifikasi dari LPS diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media masa dan konfirmasi untuk pengambilan dananya adalah melaui Tim Likuidasi yang berkantor langsung pada bank yang bersangkutan dengan menunjukkan identitas(KTP) ataupun tanda pengenal lainya dan disertai dengan bukti penyimpanan di bank.140 Nasabah yang simpanannya telah dinyatakan Layak Dibayar LPS diwajibkan menunjukkan/ menyerahkan kepada bank pembayar untuk pengajuan/pembayaran klaim penjaminan simpanan, yaitu : 141

b. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah; c. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);

d. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan; e. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :

-

informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;

BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011 140

Ibid

141

Data Verifikasi Layak Bayar Lembaga Panjamin Simpanan tahun 2010, www.lps.com diakses 1 April 2011

119

-

asli dan copy surat kuasa, asli dan copy buki identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),

-

surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),

-

mengisi

dan

menyerahkan

formulir

pernyataan

Nasabah

sesuai

peruntukannya,

-

menyerahkan pernyataan Tim Likuidasi sesuai peruntukannya, dan atau

-

menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.

Untuk BPR Argawa Utama dan Swasad Artha jumlah masing-masing nasabah penyimpan dana salah satunya dalam bentuk tabungan adalah 142

Data Penabung BPR Utama dan BPR.Swasad Artha Swasad artha

Jumlah penabung

1.588 rekening,

Argawa Utama

Jumlah penabung

371 rekening

142

Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Dewa Made Sutha, AK.MM, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Swasad Artha, tanggal 17 Februari 2011

120

Dari jumlah simpanan nasabah penyimpan dana (simpanan) dariBPR Argawa Utama dan BPR.Swasad Artha tersebut Tim Likuidasi bersama LPS hanya mampu menyelesaikan dan mengembalikan Hak-hak Nasabah Penyimpan dana (khusus penabung). Karena mengingat nasabah kecil yaitu penabung lebih di dahulukan pemenuhan haknya (preferen) karena selain jumlah nasabahnya banyak juga untuk mencegah dan menjaga stabilitas dan keamanan perbankan. Pembayaran untuk nasabah penyimpan dana pada BPR Argawa Utama dan BPR.Swasad Artha adalah melalui BRI Cabang Denpasar143 Untuk nasabah penyimpan yang menitipkan uangnya dalam bentuk deposito, maka tim likuidasi bersama LPS akan melihat secara teliti terkait prosedur simpanannya apakah bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana tidak melebihi bunga yang wajar dari bunga LPS untuk BPR yaitu sebesar 10,25 Persen, apabila pemberian bunga tersebut melebihi angka bunga yang wajar maka LPS dan Tim Likuidasi mengkategorikan simpanan tersebut sebagai “simpanan tidak layak bayar”, baik terhadap pokoknya maupun bunganya karena ada penyimpangan terkait prosedurnya, sebaliknya apabila bunganya wajar dan sesuai dengan aturan LPS maka simpanan tersebut termasuk “simpanan layak bayar”144 Proses Likuidasi BPR.Argawa Utama dan BPR.Swasad Artha masih berlangsung dimana asset yang dimilikinya lebih kecil dari jumlah piutang kepada 143

Ibid

144

Ibid

121

nasabah debitur yang belum terselesaikan dan masih adalah pada pengembalian simpanan dana dari nasabah debitur yang mempercayakan dananya yang begitu besar hampir 50 milyar dan melebihi angka jaminan dari LPS (2 milyar rupiah) yaitu dana debitur yang mengikuti “link cage Program”. Dana tersebut adalah bentuk kerjasama berupa simpanan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank untuk bantuan penambahan modal dan program pengembangan bank. 145 b. Simpanan yang tidak layak bayar Bahwa simpanan yang tidak layak bayar sebagaimana hasil rekonsiliasi dan atau Verifikasi dari Tim Likuidasi dilaksanakan secara teliti dan sesuai dengan prosedur yang jelas, dan mekanisme hukum, dimana nasabah-nasabah telah dicek secara keseluruhan terkait registrasinya di dalam administrasi bank, apabila tercatat tentunya tim likuidasi akan memeriksa status dari nasabah terkait simpanan dananya untuk mencegah kejanggalan/ketidak wajaran dalam mekanisme bank sehingga menguntungkan salah satu nasabah dan paling penting nasabah tersebut bukanlah pihak yang menyebabkan bank tidak sehat. 146 Dalam Undang-undang LPS pasal 19 telah disebutkan terkait Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: 145

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011 146

Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Dewa Made Sutha, AK.MM, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Swasad Artha, tanggal 17 Februari 2011.

122

a. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank; b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Maksud dan pengertian dari hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi terkait klaim yang dinyatakan tidak layak bayar adalah147 1. Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila: a. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau b. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut 2. Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. 3. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan: a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan

147

Data Verifikasi Simpanan Tidak Layak Bayar, Lembaga Panjamin Simpanan tahun 2011, www.lps.com diakses 1 April 2011

123

b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan. 4. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundangundangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. Setiap nasabah yang merasa dirugikan dan tidak sependapat dengan hasil rekonsiliasi dan verifikasi dari LPS sebagaimana pasal 20 UU LPS maka nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Dan apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

124

Contoh perhitungan simpanan yang tidak layak bayar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS yaitu : 148 Nyoman memiliki uang yang akan disimpankan sebesar Rp. 800.000.0000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) di Bank Perkreditan Rakyat Argawa Utama dan atau BPR. Swasad Artha, suku bunga yang wajar yang ditetapkan LPS adalah sebesar 10,25%, namun ketika akan dilakukan penyimpanan nyoman meminta kepada bank untuk menambah nilai bunga terhadap simpanannya, dari pihak bank yang juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-undang-undang Perbankan dengan memberikan bunga yang lebih tinggi dari LPS .Apabila Nyoman memperoleh bunga simpanan yang lebih tinggi dari ketentuan LPS yaitu lebih dari bunga 10,25 maka bila terjadi likuidasi Bank simpanan Nyoman termasuk dalam simpanan yang tidak layak bayar dan Seluruh Pokok simpanan dan bunga yang didapatkan secara tidak wajar tidak dapat dikembalikan. Pihak bank merupakan pelaksana dari Ketentuan-ketentuan Undang-undang perbankan sehingga apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maka bank tidak bisa membebankan kesalahan pada nasabah penyimpan dana. Nasabah penyimpan dana khususnya yang meminta bunga yang lebih tinggi dari Ketentuan LPS wajib diberikan pemehaman terhadap resiko yang mungkin terjadi apabila terjadi likuidasi, bank bisa menolak nasabah tersebut. 148

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011

125

3.1.3 Pengembalian Hak Nasabah Penyimpan dana yang Proporsional Tim likuidaasi dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam proses likuidasi wajib mengedepankan keadilan dan keseimbangan serta pemenuhan hak-hak nasabah Penyimpan dana sesuai dengan proporsinya, hal tersebut sesuai dengan asas keseimbangan : Menurut Herlien Budiono, Asas Keseimbangan (evenwichtsbeginsel) diberi makna dalam dua hal yaitu: “Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban dikedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Makna keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan)”149 Azas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai azas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Azas proporsionalitas tidak mempersalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewaajiban di antara para pihak.150 149

Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hal. 29

150

Ibid 31

126

Bahwa jumlah pembayaran untuk nasabah penyimpan dana di BPR Argawa Utama dan BPR. Swasad Artha ini ditetapkan oleh Tim Likuidasi yang dapat dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional. Dari kedua alternative tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan jumlah pembayaran atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah adalah akan melindungi hak nasabah kecil, karena kemungkinan besar mereka akan memperoleh pembayaran penuh lebih dahulu dibandingkan nasabah besar. Sedangkan penetapan jumlah pembayaran atas dasar proporsional adalah lebih bersifat “adil” dan objektif karena setiap nasabah memperoleh jumlah pembayaran seimbang dengan dana yang disimpan pada bank. 151 Bahwa tim likuaidasi memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengatur secara adil pengembalian hak-hak nasabah penyimpan dana dengan pengusaan secara obyektif terhadap asest-aset bank dalam likuidasi. sebagaimana disebutkan dalam buku

“Governance

promoting

sound

development

management”

yang

mengidentifikasi empat unsur-unsur dasar penguasaan yang baik the paper identifies four basic elements of good governance 1. Accountability, the need for public officials to be held responsible for delivering particular outputs. 2. Trasparency 151

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011

127

3. Predictability the need for stable, open, and widely understood set of "rules of game" and 4. Participation, to ensure ownership and beneficiary support for development initiatives152 Berdasarkan pemaparan diatas tim likuidasi dituntut untuk transparan dan bertanggung jawab didalam mengurus dan menyelesaikan proses likuidasi dengan baik dengan mengedepankan obyektifitas tanpa ada tekanan dari manapun dan tidak berpihak kepada salah satu golongan didalam menjalankan tugas sebagai Tim Likuidasi Bahwa sebagai contoh Tim Likuidasi BPR Argawa Utama dan BPR Swasad Artha dalam melaksanakan kewajibannya telah sesuai dengan prosedur dan kaidahkaidah hukum yang berlaku dalam Likuidasi Bank sehingga atauran pelaksanaan pencairan telah mencerminkan keadilan bagi nasabah penyimpan dana adapun tindakannya adalah sebagai berikut yaitu :153 -

Dilaksanakan Pencairan dana jaminan dari LPS bagi nasabah penyimpan dana yang benar-benar memiliki simpanan dan telah lolos verifikasi layak bayar di bank dan memberikan keistimewaan bagi nasabah penyimpan dana(kreditur preferen) sehingga pembagian hak-haknya akan didahulukan.

152

Asian Development Bank, 1997, Governance promoting sound development management,

hal.9 153

Hasil Wawancara dengan Bapak. Yogie.H.SE, Jabatan Pengawas Bank Pertama, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011

128

-

Dilaksanakan pembagian dari penjualan-penjualan asset bank dalam likuidasi, dibagikan secara proporsional kepada nasabah yang tidak tercukupi dananya dalam jaminan LPS.

-

Dilaksanakan pelayanan yang profesionaal dan maksimal untuk nasabah agar segera mendapatkan dananya secara maksimal, sebagaimana atauran dari LPS

3.3.1 Kedudukan Nasabah Dalam pengembalian dana simpanan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menempatkan nasabah penyimpan dana sebagai pihak yang paling diutamakan dalam pembayaran utang piutang apabila terjadi likuidasi bank, ini dapat dilihat dari bunyi pasal 17 PP No.25 Tahun 1999 yaitu : (1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor. (2) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur : a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;

129

b. lainnya. Apabila dilihat dari ketentuan Buku ke II Bab ke 19 KUH Perdata Tentang Hak yang Diistimewakan maka urutan atau tingkat prioritas pembayaran kewajiban suatu bank yang dilikuidasi adalah a. Pajak-pajak terhadap pemerintah, sesuai dengan ketentuan pasal 1137 jo 1139 KUH Perdata b. Pemegang hak preferen, pemegang pand/gadai, hipotik sebagaimana diatur dalam pasal 1133 jo 1134 KUH Perdata; c. Gaji pegawai d. Pinjaman antar bank/call money, Bank Indonesia e. Nasabah Penyimpan Dana154 Nasabah penyimpan dana mendapat urutan yang terakhir karena dianggap sebagai kreditur konkuren termasuk kreditur yang bersaing. Dalam hubungan nasabah penyimpan dana dengan pihak bank dianggap juga pihak nasabah penyimpan dana dalam tindakannya menyetor dananya ke bank adalah lebih merupakan tindakan investasi sehingga memiliki suatu tingkat resiko tertentu yaitu tidak dapat diperolehnya kembali dana tersebut apabila bank yang bersangkutan bangkrut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah ini dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa sudah tidak berlakunya ketentuan yang

154

Manuk Perdede,1996, Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Dana Nasabah, Jurnal Hukum Ekonomi, hal.32

130

berlaku secara umum karena sudah ada ketentuan ini yang bersifat Lex spesialis dan ketentuan ini juga mewajibkan bank yang dalam likuidasi untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya. Lebih lanjut dalam pasal 17 dan dijabarkan dalam pasal 40 dan 41 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/ DIR dalam ketentuan tersebut urutan atau tingkat prioritas pembayaran kewajiban suatu bank yang dilikuidasi adalah sebagai berikut : 1. Gaji pegawai yang terutang 2.

Biaya perkara di pengadilan

3. Biaya lelang di pengadilan 4. Pajak yang terutang berupa pajak Bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku dan pemotong dan pemungut pajak 5. Biaya kantor, termasuk didalamnya listrik, air, sewa gedung dan biaya pemeliharaan gedung 6. Nasabah penyimpan dana, termasuk didalamnya deposan , giran, penabung dan dana Negara dari pajak yang disimpan bank persepsi Kreditor lainnya. Menurut

ketentuan

tersebut

nasabah

penyimpan

dana

mendapatkan

kedudukan diatas kreditur yang lain, lalu bagaimanakah dengan kedudukan krediturkreditur yang memiliki hak jaminan atas bank yang dilikuidasi tersebut Menurut

131

KUH Perdata kreditur-kreditur yang berhak atas harta likuidasi tersebut dibagi yaitu sebagai berikut : 1. Golongan khusus, yaitu kreditur yang mempunyai hak gadai dan hipotik, yang mempunyai kewenangan bertindak sendiri terhadap obyek gadai/hipotik. 2. golongan istimewa (privilege), yaitu golongan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa, hal untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan (lelang) harta pailit. Previlege diberikan oleh Undang-undang atas dasar keadilan, berhubungan dengan sifat utang-utang suatu Previlege. 3. Golongan Konkuren (coccurent), yaitu kreditur yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa, yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari sisa hasil penjualan/pelelangan harta si pailit setelah dipakai untuk melunasi piutang kreditur khusus dan istimewa, merupakan kreditur bersaing dan dalam pelunasannya dilakukan secara proporsional155 Dalam hubungannya dengan tingkatan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 ini dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Golongan khusus ini menurut pasal 1178 KUH Perdata memiliki kuasa untuk menjual sendiri asset bank yang telah dijaminkan dan golongan ini dapat melaksanakan hak-hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan (pasal 55 ayat (1) Peraturan Kepailitan). Menurut Peraturan Kepailitan pasal 57 ayat (1) hak tersebut dibatasi dalam jangka waktu tertentu yaitu dua bulan dan dapat 155

Chidir Ali, 1980, Hukum Benda, Tarsito, Bandung,hal.164

132

diperpanjang atas persetujuan hakim pengawas sebelum dinyatakannya kepailitannya (sebelum dicabut izin usaha bank tersebut), apabila jangka waktu tersebut habis maka curator (dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai Tim Likuidasi) akan menuntut asset yang dijaminkan tersebut untuk kemudian memasukkannya dalam harta likuidasi) -

Golongan istimewa yang dimaksud adaah berdasarkan pasal 1133 dan pasal 1134 KUH Perdata yaitu golongan yang mendapatkan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang pemegang hak gadai dan hak hipotik bilamana ditentukan demikian dalam Undang-undang tersebut ( golongan istimewa ini dapat lebih tingkatannya dari golongan khusus) Golongan-golongan yang termasuk preferensi atau hak didahulukan tersebut

adalah merupakan golongan-golongan yang memiliki hak-hak istimewa menurut pasal 1137, pasal 1139 KUH Perdata dinyatakan kewajiban terhadap pemerintah yang diutamakan, dalam peraturan pemerintah tersebut terutama adalah pajak. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, yang sampai saat ini tetap diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan non migas. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dimana terdapat kepentingan seluruh masyarakat dan kepentingan tersebut lebih besar daripada kepentingan para kreditur suatu bank yang dalam likuidasi. Krediturkreditur lainnya dari suatu bank yang dilikuidasi dapat terdiri dari pihak-pihak

133

konsorsium, Bank Indonesia, Interbank Call Money juga pemegang obligasi yang diterbitkan oleh bank persepsi. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat prioritas yang dimiliki nasabah penyimpan dana tentunya berkaitan dengan kedudukan krediturkreditur lainya.156 Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 kedudukan nasabah penyimpan dana diletakkan lebih tinggi dari kreditur konkuren, termasuk didalamnya Bank Indonesia, pemegang promes (dalam pinjaman Interbank Call Money ), pemegang obligasi atau pinjaman-pinjaman lainnya yang tanpa adanya suatu jaminan.Dalam urutan tersebut, nasabah penyimpan dana didahulukan dari kreditor konkuren lainnya. Pengutamaan hak nasabah penyimpan dana ini didasarkan pada karakteristik kegiatan usaha bank yang terutama bekerja dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Terdapat kreditur lain yang juga dapat mempengaruhi kedudukan nasabah penyimpan dana yaitu biaya dan honor Tim Likuidasi yang menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 yang dapat diperoleh dalam setiap pencarian harta likuidasi tersebut yang berarti dapat termasuk dalam golongan istimewa. Bahwa kedudukan nasabah penyimpan dana tersebut juga tergantung pada harta likuidasi itu sendiri apakah harta tersebut dapat dicukupi sehingga nasabah

156

Hasil Wawancara dengan Bapak. IB. Putu Siwa Adnyna , SE , Jabatan Pengawas Bank Muda, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011

134

penyimpan dana masih mendapatkan haknya atas harta likuidasi tersebut mengingat masih begitu banyak kreditur-kreditur lain yang diutamakan.157 3.3.2

Realisasi penyelesaian Likuidasi oleh LPS dan Tim Likuidasi Bahwa terkait dengan perhitungan simpanan yang dijamin LPS maka akan

digunaakan contoh-contoh nama maupun inisial nasabah mengingat ada ketentuan/ aturan tentang Rahasia Bank yang wajib ditaati, sehingga informasi Bank terkait dengan simpanan nasabah sangat dijaga kerahasiaannya. Sebagai contoh nasabah penyimpan dana yang bernama Wayan, Made & Komang masing-masing mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank Perkreditan Rakyat ARG dengan saldo masing-masing sebesar Rp1,20 milyar, Rp1,40 milyar & Rp1,80 milyar. Selain itu, Wayan, Made & Komang juga mempunyai rekening gabungan (joint account) dalam bentuk giro di Bank Perkreditan Rakyat ARG dengan saldo sebesar Rp3 milyar. Wayan juga memiliki 1 rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Dona (beneficiary) dengan saldo sebesar Rp80 juta. Apabila Bank Perkreditan Rakyat ARG dicabut ijin usahanya dan jumlah yang dijamin adalah Rp2 milyar, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut: LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar: a. Rp2 milyar kepada Wayan;

157

Ibid

135

b. Rp2 milyar kepada Made; c. Rp2 milyar kepada Komang; dan d. Rp80 juta kepada Wayan untuk kepentingan Dona. Untuk nasabah penyimpan yang sebagian saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan Surat Keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu: a. Wayan, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp200 juta b. Made, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp400 juta c. Komang, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp800 juta Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat ARG dengan bantuan Tim Likuidasi.158 Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Likuidasi, diatur dalam Pasal 13 PP No. 25 tahun 1999 bahwa anggota Tim Likuidasi dilarang mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Sebagai contoh dari tindakan mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dalam hal ini adalah membeli sendiri harta kekayaan bank dalam likuidasi yang dicairkan tanpa mengikuti pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila anggota Tim Likuidasi dalam melaksanakan tugasnya

158

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Syarif SE, Jabatan Ketua Tim Likuidasi BPR. Argawa Utama, tanggal 6 Juni 2011 dan Data perhitungan simpanan yang dijamin Lembaga Panjamin Simpanan tahun 2011, www.lps.com diakses 6 Juni 2011

136

dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggungjawaban secara pribadi ini dapat diminta dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia selaku pengawas pelaksanaan likuidasi bank terdapat pelanggaran tata cara pelaksanaan likuidasi sebagaimana diatur dalam PP No. 25 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka pada prinsipnya resiko bagi Tim Likuidasi atas kemungkinan adanya tuntutan pertanggungjawaban secara pribadi atas pelaksanaan tugasnya oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan relatif kecil, sepanjang Tim Likuidasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP No. 25 tahun 1999. Dengan demikian ketentuan ini menjawab kebutuhan dalam Likuidasi

meminta adanya

praktek

dimana

Tim

“vrijwaring (pembebasan dari segala tuntutan) dari

Bank Indonesia atau RUPS. Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai posisi kewajiban bank dan kejelasan tanggung jawab Tim Likuidasi, ditetapkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. Dalam hal likuidasi banktidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

137

Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dihindarkan proses likuidasi yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian bagi para kreditor maupun bagi bank dalam likuidasi itu sendiri. Demikian pula dengan ketentuan tersebut maka tanggung jawab Tim Likuidasi menjadi jelas dan terdapat batas waktu dimana Tim dapat mengakhiri tugasnya. 159 Pencabutan izin usaha BPR.Argawa Utama dan BPR Swasad Artha dilakukan pada tanggal 18 mei 2010 sehingga Peraturan LPS yang digunakan adalah Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, sehingga proses likuidaasinya berpatokan pada peraturan itu. Bahwa LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank secara langsung (on site) maupun tidak langsung (off site). Secara tidak langsung dengan cara menganalisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada LPS. LPS juga dapat melakukan pengawasan secara langsung di Bank Dalam Likuidasi. LPS juga dapat menunjuk kantor akuntan publik, instansi pemerintah di bidang audit, atau pihak lain untuk dan atas nama LPS melakukan pengawasan.160 Pelaksanaan likuidasi selesai dalam hal seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar

159

Ibid

160

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank

pasal 43

138

kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.161 Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur termasuk tindak lanjut apabila kreditur tidak mengambil bagiannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. Tanggal pembayaran terakhir paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar yang berperedaran luas.162 Bila kreditur belum mengambil bagiannya sampai batas waktu maka dana yang menjadi bagian kreditur tersebut dititipkan pada bank yang disetujui LPS paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pembayaran. Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur setelah dititipkannya bagian kreditur yang belum diambil. Bila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana tersebut tidak diambil maka diserahkan kepada kas negara.163 Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan likuidasi selesai maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama. Bila masih terdapat sisa kewajiban Bank Dalam Likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai maka wajib

161

Ibid., pasal 37

162

Ibid pasal 39 ayat (1), (2), dan (3)

163

Ibid, pasal 39 ayat (4), (5), (7), dan (8)

139

dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.164 Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada LPS paling lama 10 sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi selesai. LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk dan atas nama LPS melakukan audit Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggung jawaban tugas Tim Likuidasi. LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit. LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit. Bila LPS tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi maka LPS menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.165

164

Ibid, pasal 42

165

Ibid., pasal 45

140

Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS melakukan tindakan :166 1. Meminta Tim Likuidasi : a) Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas b) Meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum bank c) Memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank dicoret dari daftar perusahaan d) Memberhentikan direksi dan dewan komisaris non aktif 2. Membubarkan Tim Likuidasi 3. Memberhentikan direksi dan dewan komisaris non aktif

166

Ibid., pasal 47 ayat (1)

141