Pengaturan Jalan Tol dalam Kerangka Penataan Ruang: Studi Analisis Hubungan Transportasi dengan Tata Guna Lahan Oleh : Robby Gunawan Yahya --------------------------------------------------------------------------------------------------Abstrak Pembangunan jalan tol dimaksudkan untuk memberikan alternatif pergerakan kenderaan dan barang intra dan antar kota secara lebih cepat dan aman. Keberadaan jalan tol tidak terlepas dari hukum supplydemand, yaitu munculnya kebutuhan sehingga penyediaan fasilitas umum jalan telah bernilai secara ekonomi. Jalan tol merupakan direct charging dari aktivitas transportasi perkotaan, di samping berbagai model dan bentuk road charging sebagai akibat tumbuhnya demand penggunaan fasilitas umum yang ada secara kompetitif. Dengan dilakukannya road charging ini mengakibatkan tuntutan kualitas pelayanan dalam hal supply, yang seimbang dengan biaya konstruksi yang dikeluarkan. Biaya konstruksi untuk pembangunan jalan tol adalah berbeda-beda, menurut tempat/lokasi dan kondisi geomorfologinya. Untuk pembangunan jalan tol di dalam kota, tentunya membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi, mengingat tingginya nilai lahan di dalam kota serta kendala teknologi konstruksi yang digunakan. Walaupun demikian, pembangunan jalan tol tetap merupakan pilihan yang menarik dalam mengatasi berbagai permasalahan transportasi khususnya di daerah perkotaan. Dari sisi bisnis konstruksi, penyediaan layanan jalan tol telah menjadi sasaran bisnis yang menarik terutama dalam satu dekade dewasa ini.
Pendahuluan 1. Latar Belakang Pembangunan jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak pertengahan tahun 1970-an, yaitu dengan dioperasikannya jalan tol pertama yaitu Jagorawi pada tahun 1978. Pada saat ini pembangunan jalan tol telah berkembang di beberapa tempat terutama di kota-kota besar di Indonesia. Hingga saat ini masih berlangsung pembangunan proyek jalan tol di berbagai tempat. Walaupun PT. Jasa Marga mendapat-kan hak monopoli dalam pembangunan jalan tol, namun telah dilakukan berbagai bentuk kerjasama terutama dengan mitra swasta, sehingga beban pembangunan jalan tol tersebut dapat terbagi. Hingga saat ini terdapat 20 ruas jalan tol dengan panjang
576,08 km yang telah dibangun dan dioperasikan, serta lebih 750 km lagi yang sedang dalam penjajagan hingga pelaksanaan konstruksi. Hal ini belum bermasuk 11 usulan ruas baru yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, dan saat ini berada dalam tahap studi kelayakan. Pembangunan jalan tol di Indonesia telah menghadirkan ruang-ruang kosong di sekitarnya, khususnya yang berjarak 500 m dari jalan tol. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di beberapa titik lokasi ruas jalan. Penyerobotan lahan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) tol oleh masyarakat telah berkembang hingga pada kondisi yang memprihatinkan.
Bentuk-bentuk penyerobotan lahan dimaksud diantaranya : 1. Muncul dan berkembangnya bangunan-bangunan liar baik permanen maupun non permanen yang digunakan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha; 2. Terjadinya penumpukkan sampah yang tidak terkendali; 3. Penurunan kualitas tanah pada lokasi-lokasi yang selalu tergenang air; 4. Timbulnya kekumuhan lingkungan sekitar jalan tol dan gangguan teknis terhadap keselamatan jalan tol. Keadaan ini telah mempengaruhi kualitas jalan tol dan kondisi wilayah 1
setempat yang menimbulkan dampak antara lain : 1. Nilai visual yang sangat rendah (contoh : Jalan Tol Bandara Soekarno – Hatta); 2. Kondisi fisik jalan tol menjadi kurang aman; 3. Terhambatnya pemeliharaan konstruksi; 4. Merebaknya perilaku kejahatan/kriminal; 5. Terancamnya keamanan pengguna jalan tol; 6. Munculnya keresahan masyarakat; 7. Terjadinya kecemburuan sosial akibat adanya sebagian masyarakat yang tidak mendapat kesempatan untuk memanfaatkan jalan tol. Keterbatasan dana pembangunan dan pemeliharaan Lahan Damija serta lemahnya penegakan hukum menuntut adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan pemanfaatan lahan sekitar jalan tol. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahan-lahan tersebut pada umumnya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan pada saat ini telah dimanfaatkan secara tidak wajar. 2. Permasalahan Tuntutan akan kebutuhan hidup serta keterbatasan dalam berbagai hal yang dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat telah menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan di sekitar jalan tol yang pada dasarnya hal tersebut adalah pelanggaran. Penggusuran dan cara-cara yang mengarah pada kekerasan bukan lagi merupakan cara yang tepat
untuk mengamankan lahan tersebut dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bagaimanapun, dengan menggusur sama saja dengan memnindahkan masalah ke tempat lain dan bahkan bisa tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Permasalahan tersebut akan dapat terselesaikan apabila tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar jalan tol dapat ditingkatkan. Saat ini hal yang paling penting dilakukan adalah adanya pedoman pemanfaatan lahan sekitar jalan tol, dengan disusunnya pedoman tersebut maka pemanfaatan lahan sekitar jalan tol sudah dapat dilakukan yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pemanfaat lahan sekitar jalan tol sebagai bagian yang berkepentingan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan harus dapat memberdayakan diri sendiri. Untuk melakukan hal tersebut tidak bisa dilakukan secara orang perseorangan, tetapi harus melalui penumbuhan kelembagaan masyarakat dan pengembangan jaringan kemitraan dengan pihak lain. 3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan menyusun pedoman untuk memberikan arah bagi pengaturan jalan tol di Indonesia. Pedoman pemanfaatan lahan sekitar jalan tol diarahkan kepada pendekatan merancang
konsep pengembangan peran stake holders dalam hal ini peran pemerintah, pengelola, dan swasta dipandang sebagai unsur pengatur (regulator) yang perlu fleksibel dan masyarakat (community based development). Masyarakat sekitar jalan tol dipandang sebagai unsur subyek yang perlu dirumuskan pola keterlibatan serta peran sertanya beserta dukungan kebijakan perangkat hukum sehingga sejak awal dapat disediakan acuan peran aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara pemanfaatan lahan sekitar jalan tol sesuai pentahapan kemampuan perannya. Tinjauan Pustaka 1. Pola Pendekatan Pola pendekatan yang dilakukan dalam kaitan antara permasalahan manajemen transportasi dengan berkembangnya tata guna lahan sekitar jalan tol adalah : 1. Pendekatan sosial dalam penataan ruang. Penyusunan peran masyarakat diarahkan pada tahapan penataan RTRW dan lahan sekitar jalan tol, bahkan termasuk tahapan Pra/Proses/Pasca pengosongan lahan; 2. Pendekatan Kelembagaan (institusi). Peranan setiap lembaga pelaku/stakeholders (pemerintah, pengelola, lembaga adat/masyarakat) diuraikan fungsi dan tanggung jawabnya dalam setiap aktivitas; 2
3. Pendekatan kebijakan hukum (law policy). Kebijakan yang telah ada dikaji untuk disusun kebutuhan lainnya agar dapat memberi rambu dan dukungan mengikat bagi tindak sosial hukum pemanfaatan lahan sekitar jalan tol. Jika dikaji lebih lanjut, dalam penyusunan pedoman pemanfaatan lahan sekitar jalan tol terdapat dua kelompok peraturan yang berkaitan dengan lahan khususnya sekitar jalan tol. Pertama, peraturan yang bersifat preventif (pencegahan) dan kedua, peraturan yang bersifat represif/rehabilitatif. Di dua kelompok inilah revitalisasi dan reformulasi kebijakan dengan optimalisasi akses publik harus diutamakan agar pedoman yang dapat disusun dapat mengakomodir semua kepentingan semua stakeholder. 2. Karakteristik Lahan Dalam menganalisis dari sudut pandang bidang transportasi, selain menggunakan teknik analisis yang sudah baku digunakan seperti analisis pergerakan dalam hal ini volume lalu lintas yang melalui ruas jalan tol, analisis pembebanan lalu lintas dan kinerja jaringan jalan dalam hal ini menggunakan konsep perencanaan transportasi dan teori antrian; juga akan menggunakan beberapa kriteria teknis pemanfaatan dan penataan lahan sekitar jalan tol berdasarkan karakteristik lahan yang meliputi :
1. Ruang Terbuka Ruang sekitar jalan tol yang harus diamankan dan ditata sedemikian rupa sehingga : • Tidak mengganggu fungsi jalan tol untuk melayani kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; • Tidak mengganggu fungsi dan kemanan struktur • Tidak mengganggu sistem drainase • Tidak mengganngu aksesibilitas untuk pelayanan operasional dan pemeliharaan jalan tol 2. Ruang Tertutup • Dibawah single column (T-Type) dan double column ruang tersebut dapat digunakan sementara secara terbatas dengan penggunaan sementara dengan ketentuan : a. Kegiatan tidak rawan kebakaran b. Tidak digunakan untuk tempat tinggal c. Tidak mengganggu daya dukung struktur atas maupun struktur bawah (seperti membuat sumur, kolam, penampungan air, septic tank, dll) • Dibawah multiple column (pile slab) dan extended pile slab pada prinsipnya ruang dibawahnya tidak dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan apapun dengan pertimbangan : a. Dapat menghalangi kegiatan pemeliharaan struktur b. Dapat mengganggu keamanan konstruksi dari bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan resiko kerusakan komponen struktur. Metode Pembahasan Pembahasan dilakukan melalui metode deskriptifanalisis. Deskriptif dapat menggambarkan jalan tol di Indonesia pada masa sekarang secara umum. Kondisi ini kemudian dianalisis dengan menerapkan suatu pedoman bagi pengaturan jalan tol di Indonesia. Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan metode pustaka. Pembahasan 1. Kriteria Lingkungan Kriteria lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan lahan sekitar jalan tol adalah : 1. Aspek sosial dan kenyamanan di lingkungan tersebut, yaitu pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang tidak langsung merasakan manfaat dari keberadaan jalan tol yang melintas pada wilayah kegiatan sehari-hari, namun masyarakat tersebut menanggung akibat dari keberadaan jalan tol terutama terhadap adanya perubahan rona awal. Untuk itu dalam 3
penyusunan pedoman pemanfaatan lahan sekitar jalan tol perlu diperhatikan juga karakteristik sosial untuk meminimalkan dampak 2. Aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW) yaitu pertimbangan adanya rencana pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. 2. Keterkaitan Guna Lahan dengan Transportasi Transportasi merupakan suatu alat artinya transportasi dibutuhkan karena tujuan atau maksud yang dicapai melalui transportasti, misalnya bekerja, berbelanja, berkunjung ke saudara dan sebagainya. Oleh karena transportasi merupakan kebutuhan turunan ( Kusbiantoro, 1993). Jadi transportasi diperlukan untuk mengantarkan pergerakan barang dan manusia. Keberadaan transportasi sebagai elemen penting penggerak kegiatan kota atau daerah, memang terkait dengan 4 aspek berikut: urat nadi kehidupan, citra sebuah kota/daerah, penghubung antar guna lahan, dan pembentuk struktur kota/daerah (Warpani, 1993). Sistem transportasi merupakan komponen utama struktur sosial, ekonomi, dan fisik wilayah, dan juga merupakan penentu aktivitas, struktur kota dan lahan terbangun. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi dasar transportasi kota ada!ah menghubungkan permukiman, tempat bekeda, hiburan serta
menghubungkan produsen dengan konsumen (Black, 1981). Masalah transportasi semakin kompleks dengan berkembangnya aktivitas kota dan daerah. Persoalan transportasi dapat dikelompokkan menurut 7 kategori (Black, 1981): 1. Lalu lintas: kernacetan, perilaku pengguna, dan manajemen pergerakan 2. Kecelakaan 3. Melimpahnya angkutan umum pada jam puncak 4. Langkanya angkutan umum diluar jam punca 5. Langkanya fasilitas pejalan kaki 6. Dampak lingkungan: polusi udar dan kebsingan 7. Kesulitan parkir Perubahan guna lahan mengakibatkan meningkatnya bangkitan perjalanan, yang lalu menimbulkan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana lalu lintas (Paquette et al., 1982). Secara sederhana dapat digambarkan hubungan antara: guna lahan, penduduk/manusia, dan transportasi; yaitu pergerakan manusia. antara guna lahan satu ke guna lahan yang lain melalui sarana transportasi. Dengan kata lain, untuk melakukan attivitas dari satu guna lahan ke guna lahan yang lain, manusia memerlukan alat transportasi. Perubahan pada sistem aktivitas akan membangkitkan pergerakan baru, yang rnembebani sistem suplai dan sistem pergerakan, yang bila tidak ditanggapi dengan benar akan menimbulkan gangguan
pergerakan (Paquette et al., 1982). Lihat gambar 1 dibawah. Gambar 1. Siklus Guna Lahan dengan Transportasi
3. Pengaturan dalam Kerangka Penataan Ruang Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang selain melingkupi aturan mengenai perencanaan, juga mengatur mengenai pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan fungsi kawasan yang ada, aspek administratif dan aspek kegiatan. Berdasarkan fungsi kawasan yang ada maka kegiatan penataan ruang akan meliputi penataan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Kesimpulan Kegiatan pengaturan jalan tol dalam kerangka penataan ruang meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban. Kegiatan pengawasan adalah 4
Bunga
upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan kegiatan penertiban adalah upaya untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang direncanakan dapat terwujud. Khusus di tingkat kabupaten/kota penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang selain berupa kegiatan pengawasan dan penertiban juga meliputi kegiatan mekanisme perijinan. Saran Agar kegiatan pemanfaatan ruang selalu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan maka perlu
dilakukan adanya kegiatan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang berlangsung. Adapun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sedangkan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar Pustaka Kusbiantoro, BS., Arah Kebijaksanaan Transportasi Perkotaan,
Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1997. Tamin, Ofyar Z., Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Penerbit ITB, 1997. Tamin, Ofyar Z., “Pemecahan Kemacetan Lalulintas Kota Besar”, dalm “Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota”, Nomor 4, Triwulan II/Juni 1992. Warpani, Suwardjoko., Perangkutan Dalam Pembangunan Wilayah dan Kota di Indonesia, Bahan Kuliah Pra Pasca, PPS PWK, 1998. Riwayat Penulis Robby Gunawan Yahya, Drs., Ir., MT., adalah Dosen Kopertis Wilayah IV yang diperbantukan pada Universitas Langlangbuana Bandung. S1 dari Juruan Pendidikan Teknik Sipil FKIT IKIP Bandung, S1 dari Jurusan Teknik Sipil STINTEN, dan S2 dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Parahyangan Bandung.
5
