Pengaturan Badan Hukum Asing dalam hal Kepemilikan Tanah yang berlaku di Indonesia menurut Teori Place of Incorporate dan Teori Central Office Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester Mata Kuliah Hukum Agraria.
Disusun oleh: GRADHIN RENITA LISTAKARIN NO. ABSEN : 46 KELAS B
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2011
Pengaturan Badan Hukum Asing dalam Kepemilikan Tanah yang berlaku di Indonesia menurut Teori Place of Incorporate dan Teori Central Office A. Latar Belakang
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah. Jumlah luasnya tanah yang dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan.1 Maka dari itu, tidak heran, dengan perkembangan polteksosbud yang semakin pesat di beberapa wilayah Indonesia, dan ditambah dengan daerah-daerah yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata dan ekonomi seperti di wilayah Bali, Lombok, Batam, Manado,dll, banyak investor asing ataupun orang-orang asing yang menanamkan modalnya, berinvestasi, memiliki usaha dan bahkan juga ingin memiliki kepemilikan tanah di Indonesia. Perlu penulis ingatkan bahwa dalam melakukan perbuatan atau hubungan hukum di masyarakat, tidak hanya orang perseorangan (individu) saja yang mempunyai hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban hukum, melainkan juga suatu badan yang tidak bersifat dan berkepentingan perseorangan. Badan hukum dalam hukum perdata di Indonesia dapat berupa suatu kumpulan orang-orang (Korporasi) atau suatu harta benda atau pe rusahaan yang tertentu (yayasan). Oleh karena badan-badan hukum ini melakukan berbagai perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia, maka dapatlah tercipta hubungan hukum antara badan hukum dari suatu negara dan badan hukum negara lain.2 Dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini, penulis menekankan bahwa tidak hanya individu yang mempunyai keinginan memiliki tanah di Indonesia, melainkan juga badan hukum asing yang dapat berupa perusahaan swasta, korporasi, atau yayasan yang bertujuan mencari keuntungan dalam bidang materi maupun dalam bidang non materi 1 K.Wantjik Saleh. Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga,1977, Hal 7 2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, Bandung, Sumur Bandung, 1979, Hal. 121
(sosial). Sebagai contoh: banyak perusahaan asing yang ingin memiliki villa di wilayah wisata seperti Lombok dan Bali. Lalu pertanyaannya, bagaimana pengaturannya Di Indonesia mengenai kepemilikan tanah oleh badan hukum asing? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, apabila Badan Hukum Asing ingin membuat perusahaan di Negara lain, maka sesuai dengan Prinsip, Asas, dan Teori Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku di Indonesia, perusahaan tersebut harus memiliki status personal
badan
hukum
yang
berkaitan
dengan
tempat
kedudukan
dimana
perusahan/badan hukum asing tersebut berada. Beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah mengenai Teori Place of Incorporate (Teori Inkorporasi) dan Teori Central Office (Teori kantor pusat). Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin membahas mengenai Pengaturan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Badan Hukum Asing disesuaikan dengan Teori Place of Incorporate (Teori Inkorporasi) dan Teori Central Office (Teori kantor pusat), sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam memahami lebih jelas pengaturan Badan hukum asing dalam bidang kepemilikan tanah di Indonesia. B. Rumusan Masalah
Bagaimana Pengaturan Badan Hukum Asing dalam Kepemilikan Tanah menurut Teori Place of Incorporate dan Teori Central Office? Di Indonesia menganut teori yang mana?
C. Analisis dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Hukum yang ada di Indonesia Untuk menjawab pertanyaan di atas, sebelumnya kita harus menganalisa beberapa Undang-Undang yang memuat tentang badan hukum yang ada di Indonesia.3 a) Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007)4 •
Pasal 1 angka 3
“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 3. http://www.scribd.com/doc/40346987/Status-Personal-Badan-Hukum, diakses tanggal 2 Agustus 2011 4. Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” •
Pasal 1 angka 6
“Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” b) Undang-Undang Pokok Agraria / UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) •
Pasal 30 mengenai Hak Guna Usaha (HGU)5
“(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah: a.
Warganegara Indonesia
b.
Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. (2)
Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha
dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progressif, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-
5 Pasal 30 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).”6 •
Pasal 36 mengenai Hak Guna Bangunan (HGB)7
“(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a.
Warganegara Indonesia
b.
Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. (2)
Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna
bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” •
Pasal 42 mengenai Hak Pakai.8
“Yang dapat mempunyai hak pakai ialah: a. Warga Negara Indonesia b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia c. Badan
hukum
yang
didirikan
menurut
hukum
Indonesia
dan
berkedudukan di Indonesia; d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. c) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) 6 Penjelasan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 7 Pasal 36 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 8 Pasal 42 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
•
Pasal 5 ayat 1
“Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar”.9
Pengertian Teori Place of Incorporate (Teori Inkorporasi) dan Teori Center
Office (Teori kantor pusat) Untuk lebih memudahkan dalam memahami kedua teori tersebut, berikut ini definisi dan pengertiannya: a) Teori Place of Incorporate (Teori Inkorporasi)
Teori yang menyatakan bahwa status dan kewenangan badan hukum ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Asas ini dianut Indonesia dan umumnya negara berkembang sebagai reaksi terhadap penggunaan asas centre of administration. Dalam Pasal 3 UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, ditetapkan bahwa pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia haruslah mendirikan badan hukum berdasarkan hukum Indonesia dan badan hukum yang didirikan tersebut harus berkedudukan di Indonesia.10 b) Teori Central Office (Teori Kantor Pusat)
Teori yang beranggapan bahwa beranggapan bahwa status dan kedudukan badan hukun harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional (kantor pusat) atau pusat kegiatan produksi barang/jasanya. Teori ini akan menemukan kesulitan jika orang dihadapkan pada perusahaan multinasional yang memiliki berbagai bidang usaha yang tersebar di seluruh tempat di dunia yang tunduk pada hk dari berbagai negara yang beraneka ragam.11
Pengaturan Badan Hukum Asing dalam hal Kepemilikan Tanah di Indonesia
menurut Teori Place of Incorporate dan Teori Central Office 9 Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10 Handout materi perkuliahan Hukum Perdata Internasional “Status Personal Badan Hukum” 11 Ibid.
Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Badan Hukum Asing berbeda dengan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh orang asing secara perseorangan/individu. Hal ini dikarenakan Badan Hukum Asing tersebut harus memiliki Status Personal Badan Hukum yang berkaitan dengan tempat kedudukan dimana perusahaan/badan hukum asing tersebut berada, sesuai dengan Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia. Status personal badan hukum yang dimiliki oleh badan hukum asing berfungsi untuk memberi kewenangan/kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hidup matinya badan hukum, ada tidaknya badan hukum, batas-batas kemampuan bertindak dalam hukum, serta wajib tidaknya badan hukum tersebut membayar pajak.12 Dalam pengaturan status personal badan hukum, Hukum Perdata Internasional di Indonesia menganut 2 Prinsip, yaitu:13 -
Dilihat dari teks RUU HPI pasal 7:
Badan Hukum tunduk kepada Hukum dari Negara dimana badan-badan hukum ini didirikan. Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Indonesia, maka akan berlakulah hukum Indonesia. -
Dilihat dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Hak-hak tanah bisa dinikmati oleh badan hukum asing. Syaratnya ialah badan hukum tersebut harus didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kedua prinsip tersebut telah dianut dan sah diberlakukan di Indonesia dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan status personal kepemilikan tanah oleh badan hukum yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya UU Penanaman Modal, UUPA, dan UU PT yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dari menganalisa beberapa Undang-Undang diatas serta definisi dari Teori Place of Incorporate dan Teori Central Office, menurut pendapat penulis, pengaturan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Badan Hukum Asing yang dianut oleh Indonesia yaitu adalah Teori Place of Incorporate (Teori Inkorporasi) yang digabung dengan Teori Central Office yang diberlakukan secara kumulatif.14 Penggabungan teori yang diberlakukan secara kumulatif disini, dapat dijelaskan bahwa Teori inkorporasi dan Teori Central Office dapat diberlakukan 12 Ibid. 13 Ibid. 14 http://www.scribd.com/doc/40346987/Status-Personal-Badan-Hukum, diakses tanggal 2 Agustus 2011
sekaligus dalam satu stelstel hukum. Sehingga dalam mengatur kepemilikan tanah oleh badan hukum asing, selain dapat memakai status dan kewenangan badan hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk sesuai dengan Teori Place of Incorporate, tetapi kepemilikan tanah tersebut juga dapat menggunakan status dan kedudukan badan hukum yang diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasionalnya (kantor pusat) atau pusat kegiatan produksi barang/jasanya sesuai dengan Teori Central Office.
DAFTAR PUSTAKA Prodjodikoro, Wirjono, 1979, “Asas-Asas Hukum Perdata Internasional”, 1979, Bandung: Sumur Bandung Saleh, K.Wantjik, ”Hak Anda Atas Tanah”, Cetakan Ketiga, 1977, Jakarta: Ghalia Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas http://www.scribd.com/doc/40346987/Status-Personal-Badan-Hukum
