PENGARUH VISI MISI TERHADAP PEROLEHAN SUARA SYAMSUL ARIFIN-GATOT PUJO NUGROHO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2008

PENGARUH VISI MISI TERHADAP PEROLEHAN SUARA SYAMSUL ARIFIN-GATOT PUJO NUGROHO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2008 (STUDI KASUS : KELURAHAN TANJUNG SELAMAT, KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN)

D I S U S U N OLEH :

BARRY CALVIN 030906078

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

KATA PENGANTAR Sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa, sudah sepantasnya penulis memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gaot Pujo Nugroho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008. Studi kasus: Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.” Selain itu, penulis juga ingin menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Drs. Zakaria Thaher, MSP selaku Dosen Pembimbing dan kepada Ibu Dra. Evi Novida Ginting, MSP selaku Dosen pembaca, yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membalas jasa dan kebaikan bapak serta menambahkan berkat kepada bapak-bapak sekalian. Penulis sadar, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan karena penulis tahu bahwa Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari orang-orang yang membaca makalah ini, khususnya kritik yang dapat memotivasi penulis untuk dapat lebih baik kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap agar skripsi ini bemanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua.

Penulis


ABSTRAKSI

Judul

:Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul ArifinGatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan

Nama

: Barry Calvin

NIM

: 030906078

Departemen : Ilmu Politik

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008, dimana penulis mengambil studi kasus di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan dimana Syamsul keluar sebagai pemenang di Kelurahan ini. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 diikuti oleh 5 pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik. Pertarungan kelima pasangan tersebut bukan hanya pertarungan popularitas namun juga pertarungan visi misi (rancangan program kerja). Visi misi merupakan hal lumrah yang harus dipaparkan oleh semua pasangan calon yang ikut bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 sebagai rancangan program kerja apabila mereka terpilih sebagai pasangan Gubernur dan wakil Gubernur. Dan pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho keluar sebagai pemenang. Sering munculnya pasangan ini di media massa merupakan sebuah nilai tambah bagi mereka karena rakyat jadi lebih mengenal mereka dan juga mengerti tentang visi misi yang mereka tawarkan. Gaya bahasa yang kocak dan kata-kata sederhana yang mereka gunakan dalam kampanye mereka lebih menarik bagi masyarakat dibandingkan dengan visi misi yang ditawarkan oleh pasangan lain karena bahasa yang dipergunakan pasangan lain terkadang terlalu ilmiah sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu tentang arti dari kata-kata tersebut. Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah………………………..……………………….1 I.2. Perumusan Masalah……………………………...…………………..…12 I.3. Pembatasan Masalah …………………………..……..……………… .14 I.4. Tujuan Penelitian…………………………..…..………………….........14 I.5. Manfaat Penelitian………………………………...………….................15 I.6. Kerangka Teori I.6.1. Pemilihan Umum………………………..….………………….15 I.6.1.1 Sistem Pemilihan Umum.…………….…………………..16 I.6.2 Pemilihan Kepala Daerah Langsung………………......…….....21 I.6.2.1 Sistem Pemilihan Kepala Daerah……………………….23 I.6.2.2 Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah…………………25 I.6.3 Komunikasi Politik……………………………………………..27 I.6.3.1 Kampanye………………………………………………29 I.7. Definisi Konsep………………………………………...………………..30 I.8. Definisi Operasional…………………………………..……..……….....31 I.9.Metodologi Penelitian I.9.1 Metode Penelitian…………………………………………… 32 I.9.2 Jenis Penelitian…….…………………………..……….………33 I.9.3 Lokasi Penelitian……………………………………………….34 I.9.4 Populasi dan Sampel…………………….………..……….........34 I.9.5. Teknik Pengumpulan Data………………………...………….35 I.9.6. Teknik Analisa Data…………………………………………..36 I.10. Sistematika Penulisan…………………………………………...…......36

BAB II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

II.1 Sejarah Singkat…………………………………………………………..37 II.2 Keadaan Geografi………………………………………………………..37 II.3 Demografi………………………………………………………………..38 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

BAB III. PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

III.1 PenyajianData…………………………………………………………...44 III.2 AnalisaData……………………………………………………………..61

BAB IV. PENUTUP

IV. 1Kesimpulan……………………………………………………………..63 IV. 2 Saran……………………………………………………………………64

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………...65


BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang. Pemilihan Umum merupakan sarana dari demokrasi. Perkataan demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus pada abad ke-5 SM. Sistem ini sejak awal mendapat kritik dari pemikir Yunani lainnya seperti Plato, Aristoteles bahkan dari Thucydides, karena mereka menilai bahwa warga negara biasa tidak berkompeten untuk memerintah. Tetapi orang Yunani Kuno pada umumnya percaya bahwa demokrasi adalah tatanan politik yang terbaik untuk menciptakan kestabilan politik. 1 Sejak pertama sekali diperkenalkannya pemahaman bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, perdebatan mengenai makna dan lingkup demokrasi hampir tidak pernah berhenti, terutama kaitannya dengan masalah diperintah : “rakyat dalam pemerintahan”. 2 Terdapat bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Sovyet, Demokrasi Pancasila dan sebagainya. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. 3

1

Ahmad Syafii, Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, Jakarta : Gema Insani Press, 1006, Hal. 190. 2 Robert Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal 57 3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 106 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Demokrasi akan melahirkan yang namanya Pemilihan Umum (Pemilu). Penjelasan konseptual terhadap pemilu dapat dilihat sebagai sarana demokrasi. Dalam hubungan ini penyelenggaraan pemilu sebagai legitimasi terhadap suatu pemerintahan yang demokratis yang berasal dari rakyat yang diberikan pada saat itu. Di negaranegara yang demokratis, pemilu merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi syarat sebagai berikut :4 1. pemilihan umum itu dalam pelaksanaannya harus menjamin kerahasian dalam pemberian suara dan kejujuran terutama dalam penghitingan suara 2. pemilihan umum itu harus diikuti oleh beberapa partai politik yang saling berkompetisi secara fair dalam suatu sistem kepartaian yang adaptabel dan kompetitif. 3. hasil pemilihan umum itu dipakai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara sebagaimana yang dianut oleh negara pemilihan langsung dan menentukan jumlah keanggotaan dan komposisi lembaga perwakilan sebagaimana Negara yang menganut prinsip demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam Pemilu, masyarakat yang ikut memilih dikatakan telah berpartisipasi dalam proses politik. Kegiatan warga Negara atau masyarakat secara serentak seperti dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebut juga

partisipasi

kolektif yang bertujuan mempengaruhi penguasa. Mulai tahun 2005, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , baik Gubernur

dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dilaksanakan secara

langsung oleh rakyat. Ini merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah dan ini tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : 4

Antonius Sitepu.2006. Sistem Politik Indonesia. Medan : Pustaka Bangsa Press.hal 138


”Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu. Pilkada langsung disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sebelumnya, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggara Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dalam pelaksanaannya pilkada langsung berpegang pada asas-asas langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga pilkada langsung dapat menjadi suatu sistem rekrutment pejabat publik yang dapat memenuhi parameter demokrasi. Hal ini berlanjut ke pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang mulai dilaksanakan pada tahun 2005. Ini menjadi sebuah terobosan baru dalam perpolitikan Indonesia karena sejak masa pemerintahan colonial sampai Orde Baru kedaulatan rakyat dalam pilkada dimonopoli oleh elite politik karena rakyat tidak dapat memilih Kepala Daerah secara langsung. Elite pusat dan daerah mempermainkan kedaulatan rakyat tersebut untuk kepentingan

jangka pendek,

yang

diindikasikan dengan

maraknya praktik

persekongkolan dan nepotisme. 5 Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 5

Ibid Hal. 33


jujur dan adil”. 6 Disini jelas terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pemilihan kepala daerah dituntut lebih besar karena masyarakat secara langsung menentukan siapa pemimpinnya. Masalah pemilihan Kepala Daerah turut menetukan tingkat demokratisasi di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi aktif rakyat setempat dalam proses pemilihan Kepala Daerah, semakin tinggi pula tingkat demokratisasi di daerah tersebut. Sampai dengan saat ini, partisipasi aktif rakyat daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah masih terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak ada partisipasi langsung sama sekali. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat mengurangi praksis politik daerah dari aroma money politics karena kecil kemungkinan bagi calon Kepala Daerah, baik itu calon Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menyuap seluruh rakyat daerah tersebut yang berjumlah jutaan tersebut. Sedangkan jika tetap memakai sistem perwakilan, money politics adalah sangat mungkin terjadi kaeran jumlah wakil rakyat daerah relatif sedikit. Bertambah luasnya ruang bagi partisipasi aktif daerah berarti semakin mendekatkan praksis politik di daerah dengan demokrasi ideal. Aktor utama system pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian tahapan-tahapan kegiatan pilkada langsung. Kegiatankegiatan tersebut antara lain : 1. pendaftaran pemilih; 2. pendaftaran calon; 3. penetapan calon; 4. kampanye; 6

Ibid, Hal. 121


5. pemungutan dan penghitungan suara; 6. penetapan calon terpilih. 7 Partai-partai politik mempunyai kepentingan besar untuk menjadikan calon yang diusungnya terpilih, sehingga tidak mungkin menyerahkan penyelenggaran pada mereka. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan tersebut harus diselenggarakan oleh lembaga yang diatur secara ketat untuk menjaga dan menjamin dilaksanakannya nilainilai objektivitas, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. Lembaga tersebut harus mandiri, independent, non partisan, dan bebas kepentingan politik dengan tujuan agar dapat menjamin pelaksanaan masing-masing kegiatan secara tertib dan adil. Calon kepala daerah berasal dari partai politik atau perseorangan di luar partai politik. Mereka menjalani proses, yakni menyelesaikan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penelitian syarat calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara samapai penetapan calon terpilih. Dalam masa kampanye, calon berlomba merebut simpati rakyat dengan cara menawarkan visi, misi dan program kerja. Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dan program diartikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga untuk memncapai sasaran atau tujuan. 8

Namun, sekarang paradigma kampanye telah

mengalami pergeseran. Paradigma lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan untuk meyakinkan pemilih telah pudar dan diganti dengan 7

Ibid, Hal. 204 Achmad Herry, 9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung, Yogyakarta : Galang Press, 2005, Hal. 35

8


paradigma baru bahwa kampanye merupakan komunikasi politik dan pendidikan politik. Sebagai komunikasi politik, kampanye diarahkan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan (trust) dan pertanggungjawaban (accountability) terhadap program-program yang ditawarkan calon. Dengan program dan visi-misi yang tersebut para calon berusaha meyakinkan pemilih untuk memilih mereka dalam pemilihan kepala daerah. Seperti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan dimana dari lima pasangan calon yang bertarung Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho ( Syampurno) berhasil keluar sebagai pemenang. Padahal pasangan calon tersebut hanya didukung oleh partai-partai kecil yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), PSI, Partai Nahdatul Ulama Indonesia (PNUI), Partai Patriot Pancasila, Partai Penegak Demokrasi di Indonesia (PPDI), PKPB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Merdeka. Total suara partai-partai tersebut mencapai 28,31%. Di bawah ini adalah tabel nama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 beserta perolehan suara mereka di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.


No

Nama

Pasangan

Calon

Gubernur

dan

Wakil Perolehan Suara

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 1

H.M. Ali Umri, SH, M.Kn – DR. Haji Maratua

150

Simanjuntak 2

Mayjend (Pur) Tritamtomo, SH – DR. Ir. Benny

1.069

Pasaribu, M.Ec 3

Ir. RE. Siahaan – H. Suherdi

590

4

H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH – H. M. Syafii, SH,

355

M.Hum 5

H. Syamsul Arifin, SE – Gatot Pujo Nugroho, ST

1.101

Jumlah

3265

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Dalam setiap pemilihan Kepala Daerah ataupun Pemilihan Presiden visi misi merupakan hak mutlak yang harus dipaparkan dalam setiap debat kandidat maupun pada waktu kampanye. Karena tu merupakan acuan bagi rakyat dalam menentukan pilihannya. Dan rakyat juga ingin melihat seperti apa program yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut. Begitu juga dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 yang dimenangkan oleh pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho dimana visi misi yang ditawarkan oleh pasangan tersebut menggunakan bahasa dan kata yang sederhana dan mampu diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Dibawah ini akan disajikan visi misi Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008. Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Visi-Misi Untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, terintegrasi, antisipatif, realistis, maka perlu dirumuskan strategi dasar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sumatera Utara. Pembangunan Sumatera Utara merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya Visi merupakan simpul atau starting point dalam menyusun pembangunan Suimatera Utara. Visi merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Gubernur Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen bagi seluruh jajaran staf dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Visi Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugriho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 yaitu Sumatera dalam Harmoni Keragaman Utara yang maju dan Sejahtera. Peletakan dasar kegiatan dan program pencapaian visi tersebut harus dimulai dari awal (memformat kembali) dengan memperhatikan unsur-unsur manajemen profesional dan pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien. Penjelasan Visi: 1. Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk serta bijaksana menghargai adat. 2. Sumatera yang sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. 3. Harmoni keberagaman berarti terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang beragam di mana hak, kesempatan dan keragaman tersebut diberikan untuk dapat dinikmati secara bersama-sama dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat di Sumatera Utara. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dicapai, kegiatan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang penting bagi suatu organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut misi sebaiknya dapat menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dan hal yang penting dalam pencapaian visi. Sejalan dengan visi, maka misi Gubernur Sumatera Utara adalah:

1.

Mewujudkan Sumatera Utara yang maju aman bersatu rukun dan damai dalam kesetaraan

2.

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan

3.

Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman

4.

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Misi di atas, akan di jabarkan sebagai berikut :

1.

Mewujudkan Sumatera Utara yang maju aman bersatu rukun dan damai dalam kesetaraan


Untuk mewujudkan kondisi sumatera yang maju aman bersatu rukun dan damai dalam kesetaraan maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor–sektor potensial seperti bidang pertanian, kehutanan, industri, UKM dan parawisata.

2.

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera Untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan

sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

3.

Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman Untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam

keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masingmasing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Membangun sebuah peradaban modern tidaklah cukup hanya didukung oleh dana dan teknologi, akan tetapi dibutuhkan sentuhan humanis, moralis dan estetis sehingga menciptakan yang aman, nyaman, tentram dan religius serta hubungan antar umat dan antar etnis yang harmonis dan dinamis. Sebagai daerah yang sering Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

dijadikan model dan barometer kehidupan sosial, maka karakteristik yang multi etnis dan agama yang majemuk, justru menjadi potensi dan kekuatan pembangunan.

4.

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri Untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan

masyarakat yang mandiri arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Sumatera Utara dikemukakan prinsip dasar pembangunan yaitu : Memproyeksikan Sumatera Utara ke depan sebagai daerah yang: 1.

Berkembang dan maju serta memiliki daya tahan terhadap perubahan, resesi dan krisis.

2.

Berkembang berdasarkan jiwa, semangat dan keberagaman etnik dan agama.

3.

Percaya diri menampilkan identitas budaya lokal di tengan arus globalisasi.

4.

Memiliki kemandirian dan kesempatan bagi setiap orang dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan

5.

Memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan pembangunan kesehatan, pendidikan dan pertanian dalam kerangka kesejahteraan rakyat (Rakyat Tidak


Bodoh, Rakyat Tidak Sakit, Rakyat Tidak Lapar dan Rakyat Mempunyai Masa Depan). 9 Dengan visi-misinya yaitu, rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit dan rakyat punya masa depan pasangan Syampurno berhasil memikat perhatian masyarakat. Gaya bahasa yang sederhana namun padat dan tidak berlebit belit setidaknya terbukti lebih disukai oleh masyarakat (masyarakat menengah kebawah pada umumnya) daripada gaya bahasa yang terlalu ilmiah yang sebenarnya cukup sulit untuk dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar para pemilih tidak memiliki pendidikan yang cukup sehingga sangat sulit dalam mencerna bahasa bahasa politis yang terkadang sulit untuk dipahami. Disinilah dibutuhkan kejelian dalam menetapkan visi-misi agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Metode diksi yang lebih sederhana terdengar lebih familiar ditelinga masyarakat daripada kata kata yang berbau politis yang cenderung membingungkan masyarakat karena memang kata kata yang digunakan tidak begitu dikenal sehingga sangat sulit untuk ditelaah. Walaupun terkadang visi-misi yang digunakan oleh pasangan Syampurno terdengar pasaran ataupun kurang berkelas namun justru dengan gaya bahasa yang seperti itulah visi-misi yang digunakan oleh pasangan ini menjadi mudah diingat oleh masyarakat. Terkadang permasalahan visimisi pasangan calon dianggap tidak begitu penting, tetapi justru itu merupakan asumsi yang keliru. Jika visi-misi yang digunakan saja sudah tidak direspon oleh masyarakat maka untuk program kerja kedepannya menjadi sangat sulit untuk dilirik oleh masyarakat umum. Mungkin para kaum cendikiawan berpendapat bahwa visi-misi yang digunakan oleh pasangan Syampurno kurang valid jika digunakan dalam sebuah proses pesta demokrasi. Namun disinilah kita dapat menilai bagaimana visi-misi 9

/http.google.com/Visi Misi Syamsul Arifin Gatot Pujo Nugroho.pdf (Diakses bulan April 2009)


dengan diksi yang biasa-biasa saja justru mampu direspon oleh banyak kalangan masyarakat. Tujuan dari visi-misi ini bukanlah para elite melainkan lapisan masyarakat menengah kebawah. Jadi mungkin saja visi-misi yang dibuat oleh pasngan Syampurno terkesan kurang berkelas bahkan terkesan bodoh dimata para elite. Namun menjadi sangat berarti dimata khalayak ramai karena cukup mudah untuk dicerna. Jadi visi-misi yang dibuat mungkin tidak begitu baik jika diukur berdasarkan diksinya namun mempunyai dampak yang sangat besar dalam menembus alam pikiran masyarakat yang rata rata masih awam. Oleh sebab itu penulis lebih tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh visi-misi terhadap perolehan suara Syamsul ArifinGatot Pujo Nugroho pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara. Karena memang unsur visi-misi selama ini menjadi unsur yang terlupakan bagi pasangan calon dalam memenangkan sebuah proses pemilu. Sebenarnya visi-misi yang familiar juga tidak akan begitu berarti jika tidak diselaraskan dengan gaya bicara dari pasangan calon tersebut. Gaya bicara Syamsul Arifin yang terkesan jenaka sangat sesuai dengan visi-misi dari pasangan Syampurno yang sangat sederhana, tidak berbelit belit, namun tetap menyampaikan pesan moral yang sanggup mengundang perhatian masyarakat ditengah tengah masyarakat yang sudah tidak peduli dengan sebuah proses pemilu. Masyarakat sudah bosan dengan gaya pemerintahan yang terlalu formal dan struktural. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun efesien dalam menerapkan visi-misinya pasangan Syampurno dianggap menjadi sesuatu yang beda dimata masyarakat dibandingkan dengan pasangan pasangan calon lainnya. Untuk itu faktor visi-misi menjadi suatu kajian yang menarik dalam proses pemenangan pasangan calon dalam pemilihan umum. 2. Perumusan Masalah. Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Perumusan masalah merupakan penjelasan dan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan, 10 atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pertanyaan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan di atas dan berangkat dari latar belakang masalah, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yaitu “ bagaimana pengaruh visi-misi terhadap perolehan suara Syampurno dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008”.

3. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi factor mana saja yang termasuk kedalam masalah penelitian dan factor mana saja yang tidak termasuk kedalam ruang penelitian tersebut. Maka untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraisan yang sitematis diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : 1. Penelitian ini hanya mengkaji tentang pengaruh visi misi terhadap perolehan suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. 2. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan

4. Tujuan Penelitian 10

Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung : Bumi Aksara, 2004, Hal. 43


Penelitian ini mempunyai tujuan : Untuk mengetahui pengaruh visi-misi terhadap perolehan suara Syampurno dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

5. Manfaat Penelitian 1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah kajian ilmiah di bisang Ilmu Politik. 2. Bagi masyarakat penelitian ini dapat bermanfaat dan masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Kerangka Teori 6.1. Pemilihan Umum (Pemilu) Dalam wacana politik, pemilu dikenal sebagai suara untuk melakukan pergantian dan sekaligus kaderisasi politik. Menurut Tataq Chimad pada prinsipnya pemilu dalam tanah demokrasi lebih bermakna : 11 1. Kegiatan partisipasi politik dalam memajukan kesempurnaan oleh berbagai pihak. 2. Sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. 3. Sirkulasi para elit politik yang berujung pada perbaikan performance eksekutif.

11

Tataq Chimad, Kritik Terhadap Pemilihan Langsung, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004, Hal. 3


Pemilu sebagai wujud dari demokrasi bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan. Selain itu pemilu bertujuan sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integritas masyarakat tetap terjamin. Di Indonesia pemilihan umum pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Kemudian pada zaman Soeharto yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. dan pada masa transisi tahun 1999, kemudian pada tahun 2004. Pemilu tahun 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena untuk pertama kalinya rakyat dapat memilih secara langsung anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 6.1.1 Sistem Pemilihan Umum Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan-Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Jenis-jenis pemilihan umum, yaitu : 1. Sistem Perwakilan Distrik/ single member constituency 2. Sistem Perwakilan Proporsional. a. Sistem Perwakilan Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua. Dalam sistem distrik, satu wilayah (kesatuan geografis) kecil yaitu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal ( single member constituency) berdasarkan suatu sifat pluralitas (suara


terbanyak). Untuk itu negara dibagi ke dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik 12 Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang orang maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan/constituencies, sehingga setiap distrik pemilihan akan diwakili satu orang wakil, yang mengumpulkan suara mayoritas di distriknya, tidak perlu mayoritas mutlak, cukup mayorits relatif. Pemilihan dilakukan sekali sejalan, karena suara-suara yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan lain tidak dapat digabungkan dengan suara-suara yang tidak terpilih menjadi hilang. Ciri pokok

sistem pemilihan distrik yang membedakan dengan sistem

pemilihan proporsional adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik/ tanda gambar partai, melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh parapol disuatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya orang distrik tersebut atau orang dari distrik lain, tetapi yang pasti orang tersebut dikenal secara baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Dengan demikian hubungan antara para pemiliih dengan calon sangat akrab/dekat, sebab logikanya para pemilih tentu akan memilih calon yang paling dikenal reputasinya dan kredibilitasnya. Karena calon yang dipilih biasanya warga distrik atau pernah cukup lama tinggal didistrik tersebut, maka ia akan dapat lebih mengetahui dan akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan, kebutuhan dan aspirasi dari distrik yang diwakilinya. Kebaikan yang lain karena dalam sistem distrik tidak ada penggabungan suara antar distrik pemilihan, maka sistem ini mempunyai kecendrungan untuk terjadinya penyederhanaan kepartaian. Hal ini dimungkinkan karena bagi partai politik yang kalah dalam suatu distrik akan memperhitungkan kekuatannya pada penilu yang akan datang. Apabila jumlah suara dengan partai calon y6ang terpilih sangat jauh, maka 12

Antonius, Op. Cit. Hal. 163


partai politik tersebut terpaksa mencari penggabungan atau berkoalisi dengan partai lain yang relatif memiliki persamaan ideologi atau program, guna meraih kemenangan dalam distrik yang bersangkutan. Walaupun demikian, beberapa ilmuwan politik menyangsikan kecendrungan itu, karena banyaknya

indikator yang menentukan

penggabungan itu baik faktor UU, kepribadian partai, sosio budaya, serta kondisi dan kepentingan sosial, ekonomi, keagamaan maupun profesi. Disamping kebaikan-kebaikan diatas, sistem distrik mengandung keburukan antara lain, wakil-wakil yang terpilih memungkinkan hanya memeperjuangkan aspirasi distriknya yang diwakilinya. Keburukan lain manakala kontestan pemilu cukup banyak, suara akan terpecah kedalam banyak partai politik, akibatnya kalau dihitung yang dinamakan suata mayoritas hakekatnya minoritas dari seluruh jumlah yang masuk. Disamping itu karena satu distrik satu wakil dan perhitungan suara secara mayoritas dengan tidak memugkinkan parpol yang besar tidak akan menguasai secara mayoritas pada Badan Perwakilan rakyat. Sistem distrik ini dapat berjalan dengan baik pada kondisi masyarakat yang telah mencapai tahap kedewasaan tertentu. Nazarudin menentukan dua tolak ukur tentang tingkat kedewasaan masyarakat; pertama, tingkat rasionalitas menentukan kemampuan rakyat didalam menjalankan dan menjatuhkan pilihan terhadap berbagai calon yang saling bersaing di distrik mereka. Dengan tingkat rasionalitas yang tinggi, masyarkat dapat emilih diantara program-program partai yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Kedua, ditentukan oleh tingkat kesadaran politik yang tinggi, dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi akan dapat memilih ikatan-ikatan ideologis, melainkan karena program yang ditawarkan disamping kemampuan menilai perilaku partai yang diwakili oleh seorang calon.


b. Sistem Perwakilan Proporsional. Dalam sistem perwakilan

proporsional tidak ada pembagian wilayah

pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat didasarkan pada jumlah presentase suara yang diperoleh masing-masing parpol. Dalam sistem perwakilan proporsioanal dikenal dengan dua sistem yakni, hare system dan list system. 13 Dalam hare system atau single transferable vote pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan utama, kedua dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahakan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Penggabungan atau pengalihan suara ini memungkinkan parpol yang kecil mendapat kursi dibadan legislatif, yang semula mungkin tidak dapat imbangan suara yang ditentukan. Konsekuensi dari sistem ini perhitungan suara agak berbelit-belit dan butuh kecermatan. Berbeda dengan lity system pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu Kebaikan dari sistem ini pertama, tidak ada suara yang terbuang karena perhitungan yang dilakukan secara nasional. Kedua sering dianggap lebih demokratis dibanding sistem distrik, karena partai minoritas pasti ada wakilnya dibadan legislatif. Ketiga, karena semua parpol memperoleh kursi dibadan legislatif yang tidak ditentukan secara distrik, maka sistem tersebut akan mewujudkan badan legislatif yang bersifat nasional.

13

David E.Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta : LP3ES. 1998. Hal. 214


Disamping kebaikan diatas terdapat pula keburukan-keburukan yakni; pertama, perhitungan suara berbelit-belit karena digabungkan secara nasional maka dapat dipastikan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kedua; karena yang dipilih bukan orang tapi tanda gambar parpol, akibatnya hubungan antara pemilih dengan yang dipilih tidak erat, boleh jadi aspirasi, kebutuhan dan kepentingan rakyat pemilih bukan urusannya tapi urusan parpol. Ketiga; kekuasaan parpol sangat besar, karena parpollah yang menentukan siap-siapa yang akan diajukan sebagai calon, akibatnya wakil-wakil yang duduk dilembaga legislatif bukan lagi wakil rakyat, tetapi tak lebih wakil parpol. Keeempat; sistem ini memiliki kecendrungan partai akan bertambah, hal ini mungkin karena partai minoritas pasti terwakili karena adanya penggabungan suara, disamping karena ambisi seseorang ingin duduk sebagai pimpinan parpol. Dr. Pipit R Kartawijaya, ketua KIPP Eropa dan LSM Watch Indonesia dalam tulisan kontroversi sistem proporsional daftar tertutup, menyebut tiga sistem pemilihan didalam sistem pemilihan proporsional yaitu terdiri dari : 1. sistem proporsional daftar tertutup 2. sistem proporsional daftar terbuka dan 3. sistem proporsinal daftar bebas. b.1. Sistem Proporsional Daftar Tertutup. Dalam sistem ini, pemilih datang ke bilik suara dan kemudian mencoblos tanda gambar partai yang dianggap bisa memperjuangkan kepentingan pemilih. Partisipasi pemilih dalam menentukan wakilnya sangat rendah. Pemilih sama sekali tak pernah mengetahui sosok calon yang akan dipilihnya. b.2 Sistem Proporsional Daftar Terbuka


Dalam sistem proporsional, lewat daftar terbuka pemilih yang memiliki satu suara dapat mencoblos satu nama dari sederat nama wakil rakyat yang ditawarkan parpol itu. Disebut pemilih bukan memilih orang dan bukan gambar partai. Disebut terbuka sebab pemilih bisa memilih salah satu caleg yang dijajakan secara transparan. Setiap pemilih akan mencoblos nama wakilnya dilegislatif pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam sistem ini, partai politik tak lagi sepenuhnya berkuasa. Kertas suara yang akan dicoblos dalam pemilu tidaka hanya berisi nama dan gambar partai tetapi juga berisi nama calon anggota legislatif. Dengan sistem ini, seorang calon pada urutan nomor besar, bisa saja terpilih mengalahkan calon pada nomor urutan kecil. Ini akan terjadi jika pemilih tak hanya mencoblos tanda gambar partai, namun juga mencoblos nama caleg favoritnya, yang mungkin saja berada pada nomor-nomor besar.

b.3. Sistem Proporsional Daftar Bebas. Sistem proporsional dengan daftar bebas, sang pemilih memiliki banyak suara, sehingga ia bisa royal mencoblos beberapa nama caleg. Bahkan lebih dari itu sang pemilih boleh memilih calon legislatif berbeda dari satu partai politik peserta pemilu. Dari ketiga sistem ini Indonesia menggunakan/ menganut sistem proporsional dengan stelsel daftar sejak pemilu 1971 sampai pemilu 1999. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2004 Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (pasal 6 ayat 1 UU No 12 tahun 2003). Kemudian pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak (pasal 6 ayat 2 UU No 12 tahun 2003). 6.2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung ( Pilkadasung)


Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebuah pemilihan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.14 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : 1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi 2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten 3. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 15 Dalam pelaksanaannya pilkada langsung berpegang pada asas-asas langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga pilkada langsung dapat menjadi suatu sistem rekrutment pejabat publik yang dapat memenuhi parameter demokrasi. Tujuan Utama Pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi ditingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sekian lama sudah dimarginalkan. 16 Sebelum pemilihan Kepala Daerah langsung diselenggarakan, pemilihan Kepala Daerah sepenuhnya menjadi wewenang DPRD. Peran rakyat daerah hanyalah pada saat pemilu, yaitu pada saat penyaluran dukungan melalui pencoblosan tanda 14

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, http://wikipedia.indonesian.com/ensikopedia/bebas/berbahasa/Indonesia/pemilihan/kepala/daerah/dan/ wakil/kepala/daerah/pdf (Diakses Juli 2008) 15 Joko, Op. Cit. Hal 1 16 Ibid, Hal. 8 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

gambar partai politik tertentu. Setelah itu, proses politik di daerah, termasuk proses pemilihan kepala daerah sepenuhnya dilakukan oleh wakil rakyat di DPRD. 17 Pemilihan kepala daerah secara langsung, dapat menghindarkan praksis politik daerah dari aroma money politics. Karena tidak mungkin bagi calon kepala daerah, baik itu calon Gubernur atau calon Bupati/Walikota untuk menyuap seluruh rakyat daerah tersebut yang berjumlah jutaan orang. Sedangkan kalau tetap memakai sistem perwakilan, money politics adalah sangat mungkin karena jumlah wakil rakyat daerah relatif sedikit. 18 Dengan pemilihan langsung, kepala daerah memiliki legitimasi demokratis yang kuat. Di sisi lain, rakyat akan lebih merasa bertanggungjawab terhadap pilihannya. Rakyat tentu tidak akan gegabah menentukan pemimpinnya karena pilihan tersebut akan menentukan masa depan daerahnya dan akan berimbas pada masa depan dirinya sebagai individu. Akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju pada rakyat, begitu pula sebaliknya. Relasi langsung ini akan lebih mendekatkan pemerintah dengan yang diperintah. Dengan kedekatan rasional ini, diharapkan penyaluran aspirasi rakyat akan semakin lancar dan setiap kebijakan pemerintah akan semakin mudah dikontrol. Pada akhirnya, konsep kedaulatan ada di tangan rakyat diharapkan bisa sepenuhnya teraktualisasi dalam praksis politik daerah. 19 6.3.1 Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga

17

Ignatius Haryanto, Pers Lokal dan Pilkada Langsung, Jakarta : Penerbit Kompas, 2005. Hal. 9 Ibid, Hal. 15 19 Ibid, hal. 18 18


pemerintahan guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Perbedaan sistem pemilihan umum ini banyak tergantung pada dimensi dan pandangan yang ditujukan terhadapa rakyat. Pertama, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus dapat mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat. Kedua, apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak untuk menentukan siapa wakilnya yangakan duduk dalam lembaga pemerintahan dan ia tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dari perbedaan dimensi dan pandangan di atas, maka sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi 20

Sistem Pemilihan Merchanis dan Sistem Pemilihan

Organis. Pandangan Merchanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa individuindividu yang sama sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan yang bersifat kontraktuil. Berbeda dengan pandangan organis yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial. Berdasarkan sistem pemilihan merhanis, dapat dilaksanakan dengan dua cara, 21yakni Sistem Perwakilan Distrik/Mayoritas/Single Member Constituencies dan sistem perwakilan proporsional. Karakter utama dari sistem distrik dimana wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan di badan perwakilan rakyat

20

Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktur Fungsional, Surabaya, SIC, 1998, hal 195 21 Arifin Rahman, Ibid, Hal. 196. Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

yang dikehendaki. Dalam sistem proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional. Dalam sistem perwakilan proporsional ini dikenal dua sistem yakni hare system dan list system. Dalam hare system pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Berbeda dengan list system pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Berbeda denagn sistem pemilihan presiden dimana yang digunakan adalah model second round past the post dengan batas minimal perolehan suara 50% plus satu untuk meraih kursi. Jika tidak ada calon dengan jumlah suara tersebut pada putaran pertama, digelar putaran kedua terhadap dua calon teratas dengan konsekuensi biaya menjadi sangat besar, model penetapan kepala daerah terpilih yaitu dari sistem first past the post dengan batas minimal perolehan suara 25%. Sesuai dengan pasal 95 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005, bahwa apabila tidak terpenuhi lebih dari 50% dari jumlah suara sah, maka pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara sah lebih dari 25% dari seluruh jumlah suara sah, maka pasangan calon yang memperoleh suara tersebut ditetapkan sebagai Calon Terpilih. Dan prinsip yang dipakai dalam pemilihan Kepala Daerah adalah prinsip Voluntary Voting, diaman massa pemilih menggunakan hak pilihnya secara sukarela. 6.3.2 Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah Tata kelola (governance) Pemilihan Kepala Daerah menyangkut berbagai aspek yang menentukan keberhasilan Pemilihan kepala Daerah yaitu aspek kesiapan masyarakat pemilih, ketrampilan petugas lapangan pendanaan dan peraturan pemilihan. Good Pilkada Governance adalah Pemilihan Kepala Daerah yang Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

dilaksanakan secara demokratis, dengan memberi peluang kepada para calon Kepala Daerah untuk berkompetisi secara jujur dan adil. Pemilihan Kepala Daerah harus bebas dari segala bentuk keuangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemilihan Kepala Daerah berupaya menghasilkan Kepala Daerah yang lebih baik, lebih berkualitas dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi seta derajat legitimasi yang kuat,karena Kepala Daerah teroilih mendapat mandate langsung dari rakyat. Penerimaan cukup luas terhadap Kepala Daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan dapat dihindari. Pada gilirannya, pemililihan Kepala Daerah secara langsung akan menghasilkan Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan efisien, karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislative. Good Pemilihan Kepala Daerah Governance setidaknya akan menghasilkan enam manfaat penting. 1. Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Pemilihan Kepala Darah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi kelemahan Pemilihan Kepala Daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun lingkungan kemasyarakatan. 2. Pemilihan Kepala Daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selama ini seringkali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandate rakyat yang Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

representative. Dengan Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan Kepala Daerah sebagai pemegang langsungmandat rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif). 3. Pemilihan Kepala Daerah akan menghasilkan Kepala Daerah yang memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat dimata rakyat. Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah memiliki akuntabilitas public langsung kepada masyarakat daerah selaku konstituennya, bukan seperti yang selama ini berlangsung yaitu kepada Dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan begitu, maneuver politik para anggota dewan akan berkurang, termasuk segala perilaku bad politicsnya. 4. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi menghasilkan Kepala Daerah yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon Kepala Daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik Kepala Daerah sebagai konsekuensi dari system pemilihan secara langsung oleh masyarakat. 5. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi menghasilkan pemerintahan suatu daerah yang lebih stabil, produktig dan efektif. Tidak gampang digoyah oleh ulah politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis kepercayaan public, dan berpeluan melayani masyarakat secara lebih baik. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi mengurangi politik uang (money politics) yang merajalela dalam proses pemilihan kepala daerah tidak langung.

6.3 Komunikasi Politik Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatankegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau dapat diartikan puala sebagai saling tukar-menukar pendapat. 22 Dalam garis besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan berhasil apabila timbul saling pengertian, yaitu jika antara si pengirim dan penerima informasi dapat memahaminya. Hal ini tidak berarti bahwa kedua pihak harus menyetujui suatu gagasan tersebut, tetapi yang paling penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil (komunikatif). 23 Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. 24 Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan peran social utama, terutama dalam pembentukan opini public. Peranan komunikator politik juga sebagai pemimpin public opinion, karena mereka berhasil membuat gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima oleh media massa. 25 Unsur komunikasi politik yang lain, yaitu pesan politik tumbuh dan berkembang dalam proses negosiasi politik. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk 22

H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, Hal. 13 Ibid, Hal. 15 24 Dan Nimmo, Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993, Hal. 8 25 Ibid, Hal. 28 23


pengertian bersama diantara berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap. Unsur komunikasi politik lainnya adalah media politik. Sarana perjuangan kepentingan politik itu seharusnya dikelola dengan sifat-sifat interpersonal yang menonjol. Dengan demikian, media komunikasi politik mampu dimanfaatkan setiap komunikator politik untuk berbicara langsung kepada public tanpa perantara. Tapi disisi lain media komunikasi politik juga bersifat organisasional, artinya media komunikasi politik tersebut mampu meneruskan pesan-pesan komunikator politik (sebagai elite politik) kepada berbagai segmen politik yang ingin dituju, yaitu massa politik yang bersifat homogen, heterogen maupun yang termasuk pendukung atau lawan politiknya. 26 Unsur komunikasi politik lain yang harus mampu dikaji adalah akibat. Akibat komunikasi politik dapat berupa simpati dan partisipasi politik, tetapi dapat juga berwujud sinisme, antipati, hingga perlawanan politik. Dengan demikian setiap proses komunikasi politik bias mengasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran tertentu yang bersifat positif serta dapat pula bermakna negative bagi komunikator politiknya. 27

6.3.1 Kampanye Kampanye selalu bermula dari gagasan. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangakaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara

26 27

Ibid, Hal. 75 Ibid, Hal.79


berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. 28 Dalam pengertian lain menurut Dan Nimmo kampanye mempunyai kaitan dengan suatu aktifitas, baik sevara individual tau kelompok, yang dilakukan dalam suatu peristiwa tertentu dan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku maupun sikap masyarakat untuk kepentingan yang melakukan kampanye tersebut. 29 Kampanye pemilihan umum sering dianggap sebagai upaya yang rumit untuk mempropagandakan

pemberi

suara

yang

potensial.

Namun

Jacques

Ellul

berargumentasi bahwa jangka waktu yang terbatas untuk kampanye politik hampir tidak cukup upaya propaganda yang penuh. Dalam setiap pemilihan terdapat unsurunsur propaganda(teruatama dengan komunikasi organisasi melaui partai politik), tetapi sifat dasar kampanye politik kontemporer terletak pada upaya untuk mempersuasi melalui periklanan massa(komunikasi massa) dan retorik (komunikasi interpersonal), bukan pada propaganda. 30 Dalam konteks pilkada yang juga melibatkan partai politik terdapat tiga tujuan kampanye. Pertama, ada upaya untuk membangkitkan kestiaan alami para pengikut suatu partai dan agar mereka memilih didasari atas kesetiaan itu. Kedua, ada kegiatan untuk menjajaki warga negara yang tidak terikat pada partai dan, menurut istilah Kenneth Burke yaitu, untuk menciptakan pengidentifikasian diantara golongan independent. Ketiga, ada kampanye yang ditujukan pada oposisi, bukan dirancang untuk mengalihkan kepercayaan dan nilai anggota partai, melainkan untuk meyakinkan rakyat bahwa keadaan akan lebih baik jika dalam kampanye tersebut mereka memilih kandidat dari partai lain.

28

Antar Venus, Manajemen Kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004, Hal. 7 29 Dan Nimmo, Op. Cit. Hal 87 30 Ibid, hal 190 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Dalam Pilkada, pasangan calon yang bertarung di dalam pemilihan kepala daerah berusaha meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka melalui program dan visi-misi yang disampaikan oleh komunikator politik mereka demi memperoleh kemenangan dalam proses pemilihan kepala daerah.

7. Definisi Konsep Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting yang merupakan definisi yang dipakai peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. 31 Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan definisi konsep sebagai berikut : 1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 3. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah sebuah pemilihan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

8. Definisi Operasional Defini operasional adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel akan diukur. Definisi operasional merupakan rincian indikator-indikator pengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah apakah terdapat pengaruh visi misi terhadap perolehan suara Syampurno dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 antara lain yaitu : 31

Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survai, Jakarta : LP3S, 1989, Hal. 17


1. Variabel kampanye dengan indikator sebagai berikut : a. Penyampaian visi misi yang dilakukan oleh pasangan calon pada jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPUD Sumut. b. Visi misi yang disampaikan pasangan calon pada media massa. 2. Variabel Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan indicator sebagai berikut : a. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Metodologi Penelitian 9.1 Metode Penelitian Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka dasar teori diatas, penelitian ini memiliki tujuan metodologis yaitu deskriptif (melukisakan). Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. 32 Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, seta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian

32

Bambang Prasetyo dkk, Metode Penelitian Kuantitaif : Teori dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 42 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan pengujian hipotesa seperti yang dilakukan pada penelitian ekspalanatif berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. 33Penelitian seperti ini juga biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan terlalu ketat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan, membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistemati, faktual, dan akurat mengenai keadaan saat ini. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, sutau obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

9.2 Jenis Penelitian Studi ini pada dasarnya bertumpu pada penelitian kualitatif. Aplikasi penelitian kualitaif ini adalah konsekuensi metodlogis dari penggunaan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor mengungkapkan bahwa ”metodelogi kualitaif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 34 Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Dari pengertian diatas jelaslah bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipotesa sebagai 33

Sanafiah Faisal, Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Aplikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 20 34 Mohammad Natsir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 105 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

generalisasi, untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi satu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum mengumpulkan data atau informasi, akan tetapi mungkin saja berubah dan berkembang selama penelitian berlangsung. Dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis dan tingkah laku kegiatan. Informasi dapat dipelajari dan ditafsirkan sebagai usaha untuk memahami maknanya sesuai dengan sudut pandang sumber datanya. Maka informasi yang bersifat khusus itu, dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepentingan praksis saja.

9.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan

9.4 Populasi dan Sampel a. Populasi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 35 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek populasi adalah masyarakat yang menggunakan hak suaranya. b. Sampel

35

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.hal. 108 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 36 Dalam menentukan jumlah sampel untuk quisioner penulis menggunakan rumus Taro Yamame, yaitu : 37

n=

N N (d ) 2 + 1

Keterangan : n

= Jumlah Sampel

N

= Jumlah Populasi

d

= Presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90%.

Pada lokasi penelitian masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, berdasarkan data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008, jumlah pemilih yang memilih Syampurno adalah 1101 orang. Jadi sample yang diambil adalah

n=

1101 1101 (0,1) 2 + 1

n = 91,67  dibulatkan menjadi 92

c. Teknik Penarikan Sampel Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling insedental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 38

36 37 38

Ibid.hal 109 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Rosdakarya.1991. hal.81 Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. CV.Alfabeta. hal 96.


9.5 Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : a. Data primer yang disarakan pada peninjauan langsung dengan obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan datang langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian dengan cara menyebarkan angket/kuesioner kepada responden yang dijadikan sebagai sample penelitian. Responden menjawab dengan memilih jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan. b. Data sekunder yaitu penulis mengadakan penelitian dengan cara mencari data dan informasi melalui buku-buku, literature, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

9.6 Teknik Analisa Data Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.39 Proses pengolahan data ini dimulai dari tahap mengedit data yang terkumpul. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian dari data tersebut dengan topik yang diteliti. Setelah data terkumpul dan diolah, dilanjutkan dengan menganalisis data

39

Lexy.J. Maleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 103


secara deskriptif berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dan data yang diperoleh dari informan dan responden. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh kejelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. 10. Sistematika Penulisan Bab I: Pendahuluan Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, metodologi penelitian. Bab II: Deskripsi lokasi penelitian Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian. Bab III: Penyajian Data dan Analisa Data. Bab ini memuat data dan analisa data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab IV: Penutup Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saransaran BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN II. 1 Sejarah singkat Kelurahan Tanjung Selamat dulunya adalah sebuah desa yang bernama Desa Tanjung Selamat dan berada di bawah naungan Pemkab Deli Serdang. Namun setelah tahun 1980 Desa Tanjung Selamat ini berubah menjadi Kelurahan Tanjung Selamat dan berada di bawah naungan Pemko Medan hingga saat ini.


II. 2 Keadaan Geografi Kelurahan Tanjung Selamat terletak di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan luas wilayah 300 Ha. Batas-batas Kelurahan Tanjung Selamat adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan.

II. 3. Demografi Tabel 2.1 Komposisi Responden Berdasarkan Kelompok Umur No

Kelompok Umur

Jumlah (orang)

Persentase

1

0-4

467

5,5

2

5-9

630

7,2

3

10-14

698

8

4

15-19

742

8,5


5

20-24

733

8,4

6

25-29

783

9

7

30-34

831

9,6

8

35-39

793

9,1

9

40-44

802

9,2

10

45-49

776

8,9

11

50-54

785

9

12

55-59

581

6,7

13

60 +

79

0,9

Jumlah

8700

100%

Sumber : Sekretariat Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Pendidikan Tertinggi

Jumlah

Persentase

1

Tidak/belum sekolah

548

6,3

2

Tidak tamat D

2160

24,8

3

Tamat SD

608

7

4

SLTP/Sederajat

1328

15,3


5

SLTA/Sederajat

1724

19,8

6

Diploma I/II

804

9,2

7

Diploma III/Akademi

603

6,9

8

S-1

893

10,3

9

S-2

28

0,3

10

S-3

4

0,1

Jumlah

8700

100


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelurahan ini memiliki sumber daya manusia yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sudah banyaknya penduduk yang yang telah berhasil menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, bahkan banyak juga yang telah berhasil meraih gelar sarjana, Pasca sarjana (S2) maupun Doktor (S3).

Tabel.2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan/Pekerjaan No

Jenis Kegiatan/Pekerjaan

Jumlah

Persentase

1

Pelajar/Mahasiswa

1408

16,2

2

Belum/Tidak bekerja

1272

14,6

3

Petani

621

7,1


4

Pegawai Negeri

399

4,6

5

Sopir

106

1,2

6

Buruh

1867

21,4

7

TNI/Polri

106

1,2

8

Pengemudi Becak

49

0,6

9

Wiraswasta

2858

32,9

10

Dokter

14

0,2

Jumlah

8700

100


Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan mayoritas penduduk kelurahan ini adalah wiraswasta. Hal ini dapat dilihat dari jumlahnya yang mencapai 2858 (32,9%). Kemudian diikuti oleh buruh yang mencapai 1867 orang (21,4%). Namun masih banyak juga masyarakat yang belum/tidak bekerja di kelurahan ini.

Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama No

Agama

Jumlah

Persentase

1

Islam

4843

55,7


2

Kristen Protestan

2916

33,5

3

Kristen Katolik

856

9,8

4

Hindu

77

0,9

5

Budha

8

0,1

Jumlah

8700

100


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari segi agama, masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat terbagi ke dalam 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Tetapi dari ketiga agama besar tersebut, yang terbesar yang dianut oleh penduduk kelurahan Tanjung Selamat ini adalah Islam. Hal ini dapat terlihat dari jumlah persentase yang mencapai 55,67 %.

Tabel.2.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis No

Etnis

Jumlah

Persentase

1

Melayu

4368

50,2

2

Batak Karo

1974

22,7

3

Batak Toba

1120

12,9

4

Jawa

629

7,2

5

Dan Lain-lain

609

7

Jumlah

8700

100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tanjung Selamat adalah etnis Melayu. Kemudian diikuti oleh etnis Batak Karo, Batak Toba, Jawa dan etnis-etnis lainnya. Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Di bawah ini adalah struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Tanjung Selamat.


Lurah

Sekretaris

Kaur Pemerintahan Kaur Kesejahteraan rakyat Kaur Ekonomi dan Pembangunan Kaur Keamanan dan Ketertiban

Kaling I Kaling II Kaling III Kaling IV Kaling V Kaling VI Kaling VII Kaling VIII Kaling IX Sumber : Sekretariat Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan

BAB III Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini akan dibahas tentang data yang diperoleh selama penelitian berlangsung yang terdiri dari karakteristik responden dan jawaban responden atas angket yang telah dibagikan terlebih dahulu selama penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan penyajian data tabel tunggal pengaruh visi misi Syamsul Arifin – Gatot Puju Nugroho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Data berikut ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan jumlah responden sebanyak 97 orang. Hasil penelitian dari penyebaran kuesioner akan disajikan dalam bentuk table frekwensi (table tunggal). Di bawah ini disajikan data hasil penelitian lapangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Distribusi frekuensi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin No

Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase (%)

1

Laki-Laki

46

50

2

Perempuan

46

50

Jumlah

92

100

Sumber : Kuesioner 2009

Dari Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden responden laki-laki dan perempuan jumlahnya sama yaitu 46 orang.

Tabel 3.2 Distribusi frekuensi jumlah responden berdasarkan umur Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

No

Umur

Frekuensi

Persentase (%)

1

20 s/d 25

18

19.6

2

26 s/d 31

22

23.9

3

32 s/d 37

15

16.3

4

38 s/d 43

13

14.1

5

44 s/ d 50

19

20.7

6

> 51

5

5.4

Jumlah

92

100


Dari Tabel 3.2 diatas responden yang berumur antara 26-31 tahun merupakan yang paling banyak jumlahnya dengan 22 orang (23,9%). Kemudian yang berumur 44-50 tahun berjumlah 19 orang (20.7%). Dua kelompok umur dalam penelitian ini merupakan yang terbanyak jumlahnya. Sisanya adalah responden yang berumur 20-25 tahun dengan jumlah 18 orang (19,6%), berumur 32-37 tahun dengan jumlah 15 orang (16,3%), berumur 38-43 dengan jumlah 13 orang (14,1%) dan yang terakhir berumur >51 tahun dengan jumlah 5 orang(5,4%).

Tabel 3.3 Distribusi jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

No

Tingkat Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

1

SD

17

18.5

2

SLTP

26

28,3

3

SLTA/Sederajat

27

29,3

4

Program DIII

4

4.3

5

Program S-1

18

19.6

6

Program S-2

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pendidikan responden dari SLTA ke atas berjumlah 49 orang hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan di kelurahan Tanjung Selamat cukup tinggi (53,2%) sedangkan tingkat pendidikan responden dibawah SLTA berjumlah 43 orang (46,8%). Tinggi rendahnya pendidikan seseorang mempengaruhi mereka dalam melakukan partisipasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althof partisipasi politik yang dilakukan suatu masyarakat merupakan akibat dari sosialisi politik. 40 Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah tingkat pendidikan. Menurut Eep Saefullah Fatah, seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik dari pada yang berpendidikan rendah. 41 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Paritisipasi Politik di Negara Berkembang seperti yang dikutip oleh Zainudin Bolong, mengemukakan

40 41

Rafael Raga Maran. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 147 http.www.detik.com


bahwa tingkat pendidikan berkaitan erat dengan partisipasi politik. Semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi politik. 42

Tabel 3.4 Distribusi jumlah responden berdasarkan agama No

Agama

Frekuensi

Persentase (%)

1

Islam

49

53.3

2

Kristen Protestan

31

33.7

3

Kristen Katolik

8

8.7

4

Hindu

4

4.3

5

Budha

-

-

Jumlah

97

100


Dari Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa responden yang beragama Islam merupakan yang paling banyak jumlahnya yaitu 49 orang (53,3%). Kemudian pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 31 orang (33,7%). Kedua agama tersebut merupakan yang paling banyak respondennya karena memang mayoritas penduduk Tanjung Selamat merupakan pemeluk agama Islam dan Kristen Protestan. Sisanya yaitu Kristen Katolik, Hindu berjumlah 12 orang (13%).

42

http//www.kitakita.com/php?-index/pemilu.


Tabel 3.5 Distribusi jumlah responden berdasarkan etnis No

Etnis

Frekuensi

Persentase

1

Jawa

16

17.4

2

Batak Karo

33

35.9

3

Batak Toba

11

11.9

4

Melayu

21

22.8

5

India

8

8.7

6

Nias

1

1.1

7

Mandailing

1

1.1

8

Minang

1

1.1

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kelurahan ini bersuku Batak Karo dan Melayu. Total jumlah responden yang bersuku Batak Karo dan Melayu mencapai 54 orang (58,7%). Ini merupakan dua kelompok suku paling besar dibanding jumlah suku lain yang tingal di Kelurahan Tanjung Selamat. Etnis Jawa berjumlah 16 orang (17,4%), India berjumlah 8 orang (8.7%), kemudian Nias, Mandailing, dan Minang masing-masing berjumlah 1 orang (1.1%).


B. Jawaban responden terhadap pengaruh visi misi Syamsul Arifin – Gatot Puju Nugroho dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 Tabel 3.6 Distribusi jawaban responden tentang penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ya

92

100

2

Tidak

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat cukup tinggi. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut seta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy). 43

Tabel 3.7 Distribusi jawaban responden tentang pengetahuan masyarakat terhadap semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ya

38

41.3

2

Tidak

54

58.7

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tidak mengenal semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertarung dalam 43

Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Pt. Gramedia Jakarta, 1982, hal 1


Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. Ini dapat dilihat dari jumlah responden yang mencapai 54 orang (58,8 %). Sisanya mengenal semua pasangan calon dengan jumlah 38 orang (41.3%)

Tabel 3.8 Distribusi jawaban responden tentang darimana responden mengenal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Media massa dan elektronik

66

71.7

2

Baliho, poster dan spanduk

18

19.6

3

Kenalan (teman atau saudara) 8

8.7

4

Dan lain-lain

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengenal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera dari media massa dan elektronik dengan jumlah 66 orang (71,7%). Kemudian yang mengenal psangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dari baliho, poster dan spanduk berjumlah 18 orang (19,6%) dan dari kenalan berjumlah 8 orang (8,7%). Ini membuktikan bahwa kampanye yang paling efektif dan popular adalah menggunakan media massa dan elektronik. Media massa merupakan sarana yang paling gampang dan praktis untuk memperkenalkan diri dan mempengaruhi para pemilih. Namun membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan kampanye melalui media massa dibandingkan dengan menggunakan baliho, poster ataupun spanduk.


Tabel 3.9 Distribusi jawaban responden tentang siapa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 yang paling dikenal No

Uraian

Frekuensi

1

Tritamtomo-Benny

Pasaribu 20

Persentase (%) 21.8

(Tri-ben) 2

Ali Umri-Maratua Simanjuntak 4

4.3

(Umma) 3

Syamsul

Arifin-Gatot

Pujo 67

72.8

Nugroho (Syampurno) 4

Abdul

Wahab-R.M

Syafeii -

(Waras) 5

RE. Siahaan-Suherdi (PASS)

1

1.1

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang paling dikenal oleh masyarakat adalah Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Ini dapat dilihat dari jumlah responden yang mencapai 67 orang (72,8%). Kemudian diikuti oleh pasangan Tritamtomo dan Benny Pasaribu dengan jumlah 20 orang (21,8%). Selanjutnya Ali Umri-Maratua Simanjuntak dan RE Siahaan-Suherdi dengan jumlah 4 orang (4,3%) dan 1 orang (1,1%).


Tabel 3.10 Distribusi jawaban responden tentang siapa pilihan responden pada waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 No

Uraian

Frekuensi

1

Tritamtomo-Benny

Persentase (%)

Pasaribu -

-

Ali Umri-Maratua Simanjuntak -

-

(Tri-ben) 2

(Umma) 3

Syamsul

Arifin-Gatot

Pujo 92

100

Nugroho (Syampurno) 4

Abdul

Wahab-R.M

Syafeii -

-

(Waras) 5

RE. Siahaan-Suherdi (PASS)

-

Jumlah

92

100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasangan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Hal ini memang wajar karena yang menjadi obyek penelitian adalah responden yang memilih pasangan Syampurno.


Tabel 3.11 Distribusi jawaban responden tentang alasan responden memilihnya No

Uraian

Persentase

1

Visi misi

9.09

2

Kemampuan kandidat

9.09

3

Kepribadian kandidat

9.09

4

Didukung oleh partai pilihan 9.09 saya

5

Karena uang

6

Kesamaan

9.09

latar

belakang 9.09

(agama, suku, dll)

7

Penampilan fisik

9.09

8

Aura/wibawa

9.09

9

Dekat dengan masyarakat

9.09

10

Karena sering tampil di media

9.09

11

Dll

9.09

Jumlah

100



Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa responden menjawab semua pilihan tentang alasan responden memilih pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008.

Tabel 3.12 Distribusi jawaban responden tentang apakah responden pernah melihat/menyaksikan kampanye Syampurno pada masa kampanye yang lalu No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Pernah

92

100

2

Tidak pernah

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.12

di atas

dapat

dilihat

bahwa

semua

responden

pernah

melihat/menyaksikan kampanye Syampurno baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam artian bahwa responden melihat langsung kampanye Syampurno dengan mendatangi lokasi yang dijadikan Syampurno sebagai tempat untuk berkampanye. Atau secara tidak langsung dengan menonton TV, mendengar radio atau membaca surat kabar, majalah, dan lain-lain.


Tabel. 3.13 Distribusi jawaban responden berdasarkan tentang penilaian terhadap Syampurno dalam hal penyampaian visi misi pada masa kampanye yang lalu No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Sangat baik

15

16.3

2

Baik

65

70.7

3

Kurang baik

12

13

4

Tidak baik

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa responden menilai Syampurno baik dalam hal penyampaian visi misi pada masa kampanye yang lalu dengan jumlah 65 orang (70.7%). Pengertian baik disini dapat dilihat dari segi teknik kampanye dalam memaparkan visi misi dan juga bahasa yang digunakan oleh pasangan Syampurno dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. Kemudian responden yang menjawab sangat baik berjumlah 15 orang (16.3%) dan yang menjawab kurang baik berjumlah 12 orang (13%).

Tabel 3.14 Distribusi jawaban responden tentang apakah responden mengetahui tentang visi-misi Syampurno No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Tahu

92

100

2

Tidak tahu

-

-

Jumlah

92

100



Dari tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden mengetahui tentang visimisi Syampurno. Hal ini dipengaruhi oleh kampanye Syampurno secara langsung pada masa kampanye dan juga penyampaian visi misi yang dilakukan Syampurno di berbagai media massa dan juga melalui pemasangan baliho, poster dan spanduk.

Tabel

3.15

Distribusi

jawaban

responden

tentang

darimana

responden

mengetahui/mendengar tentang visi misi Syampurno No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Media massa dan elektronik

62

67.4

2

Baliho, poster dan spanduk

26

28.3

3

Kenalan (teman atau saudara) 4

4.3

4

Dan lain-lain

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa responden yang mengetahui atau mendengar tentang visi misi Syampurno dari media massa dan elektronik berjumlah 62 orang (67,4%) kemudian responden yang menjawab baliho, poster dan spanduk berjumlah 26 orang (28,3%) dan responden yang menjawab dari kenalan (teman atau saudara) berjumlah 4 orang (4,3%). Ini membuktikan bahwa media massa merupakan sarana yang paling tepat untuk berkampanye. Hal ini dapat dilihat dari fungsi media massa sebagai penyampai informasi tentang perkembangan politik nasional maupun lokal. Media massa dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan media massa juga mencerminkan jiwa zaman dari suatu pemberitaan. 44

44

Noveri,dkk, Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, Sumatera Barat : Departemen Pendidikan dan KebudayaanRI,1997, hal. 23-24 Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

Tabel 3.16 Distribusi jawaban responden tentang penilaian mengenai visi misi Syampurno No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Sangat baik

15

16.3

2

Baik

65

70.7

3

Kurang baik

12

13

4

Tidak baik

-

-

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai bahwa visi-misi Syampurno baik. Ini dapat dilihat dari jumlah responden yang mencapai 65 orang (70,7%). Kemudian diikuti oleh penilaian responden bahwa visi-misi tersebut sangat baik dengan jumlah 15 orang (16,3%) dan kurang baik dengan jumlah 12 orang (13,4%). Penilaian visi misi disini dilihat dari segi bahasa yang digunakan oleh Syampurno dalam memaparkan visi misinya.

Tabel 3.17 Distribusi jawaban responden tentang apakah visi misi tersebut berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih Syampurno No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Sangat berpengaruh

26

28.3

2

Berpengaruh

55

59.8

3

Kurang berpengaruh

11

11.9

4

Tidak berpengaruh

-

-


Jumlah

92

100


Dari tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa menurut responden visi misi berpengaruh terhadap masyarakat di dalam memilih pasangan Syampurno dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari jumlahnya yang mencapai 55 orang (59,8%). Kemudian diikuti oleh responden yang menjawab sangat berpengaruh berjumlah 26 orang (28,3%). Hanya 11 orang yang menganggap bahwa visi misi kurang berpengaruh bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Tabel 3.18 Distribusi jawaban responden tentang apakah visi misi tersebut yang membuat responden memilih Syampurno No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ya

53

57.6

2

Tidak

39

42.4

Jumlah

92

100


Dari tabel 3.18 di atas dapat dilihat bahwa visi misi merupakan alasan utama bagi masyarakat dalam memilih pasangan Syampurno. Dapat diartikan bahwa masyarakat yakin bahwa Syampurno adalah orang yang jujur dan mampu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab ya berjumlah 53 orang ( 57,6%). Sedangkan yang berjumlah tidak mencapai 39 orang 42,4%).


Tabel 3.19 Distribusi jawaban responden tentang alasan responden menjadikan visi misi sebagai alasan utama untuk memilih pasangan Syampurno No

Uraian

Persentase (%)

1

Gaya bahasa yang sederhana dan 20 mudah dimengerti

2

Sesuai

dengan

apa

yang 20

didambakan rakyat 3

Tidak diskriminatif

20

4

Realistis dan tidak muluk-muluk

20

5

Berpihak kepada rakyat kecil

20

6

Dll

-

Jumlah

100


Dari tabel 3.19 diatas dapat dilihat bahwa responden memilih semua jawaban tentang alas an utama mereka memilih pasangan Syampurno.

Tabel 3.20 Distribusi jawaban responden tentang alasan utama memilih pasangan Syampurno No

Uraian

1

Kesamaan

Frekuensi latar

belakang 14

Persentase (%) 35.9

(agama,suku,dll) 2

Aura/wibawa

1

2.6

3

Dekat dengan masyarakat

24

61.5


4

Dll

-

-

Jumlah

39

100

Dari tabel 3.20 di atas dapat dilihat bahwa alasan yang membuat masyarakat memilih Syampurno selain karena pengaruh visi misi adalah karena Syampurno dekat dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlahnya yang mencapai 24 orang (61,5%). Kemudian diikuti oleh karena kesamaan latar belakang (agama, suku, dll) yang jumlahnya 14 orang (35,9%). Dan responden yang menjawab karena aura/wibawa hanya 1 orang (2.6%). Berarti Syampurno juga merupakan sosok yang dianggap mempunyai kedekatan dan juga mampu bersosialisasi dengan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat.

Tabel 3.21 Distribusi jawaban responden tentang mampukah pasangan Syampurno menjalankan visi misinya No

Uraian

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ya

53

57.6

2

Tidak

39

42.4

Jumlah

92

100


Dari Tabel 3.21 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yakin bahwa Syampurno adalah pilihan yang tepat dan pasangan yang mempunyai kapabilitas untuk menjalankan visi misi seperti yang diucapkannya pada masa kampanye yang lalu. Ini dapat dilihat dari responden yang menjawab ya berjumlah 53 orang (57,6%) sedangkan responden yang menjawab tidak berjumlah 39 orang(42.4%).


III.2 Analisa Data Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, karena setiap data-data atau fakta-fakta yang diteliti di lapangan akan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana adanya dan diiringi dengan penafsiran dan analisa data yang rasional. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh kejelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Dari hasil analisa maka diperoleh data, bahwa masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang mampu menyelesaikan program Wajib Belajar 9 tahun. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008. Dari data tersebut kita juga dapat melihat bahwa media massa merupakan sarana yang paling tepat untuk berkampanye dalam hal memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang figur dan visi misi para calon. Hal ini dapat dibuktikan dengan lebih banyaknya masyarakat yang mengenal pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Tahun 2008 dari media massa dibandingkan dengan media lainnya seperti spanduk, baliho ataupun poster. Namun perlu diketahui juga bahwa menggunakan media massa untuk berkampanye membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disamping figur, kesamaan latar belakang (etnis, agama dll) dan kedekatan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 dengan masyarakat, visi misi juga merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di dalam Barry Calvin : Pengaruh Visi Misi Terhadap Perolehan Suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan), 2009.

menentukan pilihan. Teknik penyampaian visi misi dan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat merupakan alasan bagi masyarakat untuk menjadikan visi misi sebagai alasan utama mereka dalam menentukan pilihan mereka karena tidak selamanya bahasa yang ilmiah mampu menarik perhatian masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini karena banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang arti dari bahasa-bahasa ilmiah yang lazim digunakan oleh calon-calon Gubernur dan wakil Gubernur lainnya. Namun bahasa yang sederhana dan gaya bahasa yang kocak dan lucu dari Syampurno dalam pemaparan visi misi membuat banyak orang yang menaruh simpatik terhadap pasangan ini. Masyarakat

juga

menganggap bahwa Syampurno merupakan sosok yang jujur dan mempunyai kapabilitas untuk mewujudkan visi misi yang dipaparkan pada masa kampanye yang lalu.


BAB IV PENUTUP Pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan mengenai pengaruh visi misi terhadap perolehan suara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008.. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang berhubungan dengan visi-misi.

IV.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Visi misi merupakan alasan utama masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan untuk memilih pasangan Syampurno dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. Hal ini karena teknik penyampaian visi misi dan gaya bahasa yang dipergunakan sangat sederhana dan merakyat sehingga mampu menarik perhatian masyarakat untuk menentukan pilihan pada pasangan Syampurno. 2. Media massa merupakan sarana yang paling berpengaruh sebagai media dalam berkampanye dibandingkan dengan media lain seperti baliho, poster dan spanduk. Dengan seringnya pasangan Syampurno muncul di TV maka masyarakat lebih mengenal figur pasangan Syampurno dan juga mengetahui


tentang visi misi yang dipaparkan oleh pasangan tersebut. sehingga menimbulkan rasa simpatik dari masyarakat itu sendiri. 3. Secara umum, masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat mengikuti perkembangan politik yang terjadi baik lewat media cetak dan media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa keingintahuan masyarakat akan politik sudah cukup baik.

IV.2 Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis mencoba memberikan saransaran sebagai berikut : 1. Bahwa media massa terlebih media elektronik merupakan sarana yang paling tepat untuk melakukan kampanye dibandingkan dengan media lain seperti spanduk, baliho mauupun poster. 2. Bagi para calon yang ingin bertarung dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Presiden tidak selalu harus menggunakan katakata ilmiah dalam pemaparan visi misinya. Hal ini karena

kata-kata

tersebut terkadang sulit untuk dipahami oleh sebagian masyarakat apalagi masyarakat yang tidak mempununyai pendidikan yang tinggi. Kata-kata disertai dengan gaya bahasa yang sederhana lebih dapat mempengaruhi masyarakat didalam menentukan pilihan dibandingkan dengan kata-kata ilmiah yang tidak semua orang mengerti arti dari kata tersebut.


DAFTAR PUSTAKA Chidmad, Tataq, KRITIK TERHADAP PEMILIHAN LANGSUNG, Pustaka Wydiatama, Yogyakarta, 2004 Budiharjo, Miriam, DASAR-DASAR ILMU POLITIK, Gramedia, Jakarta. 1992 Khoirudin, PROFIL PEMILU 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Kartawidjaja, Pipit Rochijat, ALOKASI KURSI: KADAR KETERWAKILAN DAN PEMILIH, Elsam, Yogyakarta. 2003 Rahman, Arifin, SISTEM POLITIK INDONESIA, SIC, Surabaya. 1998. Saydam, Gouzali, DARI BILIK SUARA KEMASA DEPAN INDONESIA; POTRET KONFLIK POLITIK PASCA PEMILU DAN NASIB REFORMASI, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1999. Sitepu, Antonius, SISTEM POLITIK INDONESIA, USU Press. Medan. 2001. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2003 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 622 TAHUN 2003


PENGARUH VISI MISI TERHADAP PEROLEHAN SUARA SYAMSUL ARIFIN-GATOT PUJO NUGROHO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2008

Recommend Documents