ISSN 2302-0164 pp. 41- 50
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN REGULASI, DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN ASET (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya) Mainar1, Darwanis2, Syukriy Abdullah 1)
2.
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: This research aims to know the influence of internal control system, understanding of regulatory, and information systems for asset management at SKPD in Aceh Jaya district, either jointly and partially. The population in this research is an employee who works as a guards goods and leader of SKPK. This research used a cencus method. Total target population are 38 SKPK with respondens 76 people. The analysis method used in this research is multiple regression analysis.The results of this research indicate the jointly internal control systems, understanding of regulatory, and information systems influence toward asset management, partially internal control system, understanding of regulatory, and information systems influence to asset management. Keywords: internal control system, understanding of regulatory, information systems, and asset management. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya. Populasi pada penelitian ini adalah kepala SKPK dan pengurus barang di SKPK Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode sensus, total populasi adalah 38 SKPK dengan jumlah responden 78 orang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda linear, hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset baik secara simultan dan parsial. Kata Kunci: sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, sistem informasi, dan manajemen aset.
mencakup hak dan kewajiban, tetapi segala
PENDAHULUAN
Keberadaan Peraturan Menteri Dalam
sesuatu yang dapat dijadikan milik negara
Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007
sehubungan dengan pelaksanaan hak dan
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
kewajiban tersebut baik berupa barang maupun
Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan
uang. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa
Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang
posisi aset pemerintah daerah sangatlah penting
pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, telah
dalam pengelolaan keuangan negara.
membawa perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah.
Pasal 1 angka 2
PP No. 27/2014
Pasal 1
menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah
Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
yang dapat dinilai dengan uang tidak hanya
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang
41 -
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sah. Aset dikelola oleh pengelola barang yang
Aceh Jaya belum memiliki sertifikat tanda bukti
dibantu oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh
kepemilikan, 15 (lima belas) unit laptop dan 3
pengelola barang (PP No. 27/2014, Pasal 4
(tiga) unit kendaraan roda dua senilai Rp.
angka 3).
325.187.595,00 belum dikembalikan kepada
Permasalahan
manajemen
aset
pemda
Pemerintah
Kabupaten
Aceh
Jaya
yang
sangat komplek atau beragam hal ini bisa
disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian
disebabkan
karena
intern dan contoh lain adalah temuan dalam
inventarisasi
seluruh
belum aset
dilakukan
daerah,
belum
LHP
BPK
untuk
tahun
anggaran
2014
dilakukan penilaian (apraisal) atas seluruh aset
diantaranya adalah penatausahaan aset tetap
daerah, terdapat beragam jenis hak penguasaan
Pemerintah
atas aset daerah yang dipegang (secara tidak
sepenuhnya memadai (siaran pers BPK RI
langsung) oleh berbagai pihak, ketidakjelasan
Perwakilan Aceh, 2015).
Kabupaten Aceh Jaya
belum
status kepemilikan atas beberapa jenis aset
Terkadang masalah pada SKPK barang-
(tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya), aset
barang yang rusak yang dibiarkan begitu saja,
daerah tersebut terkait dengan kepentingan
aset yang masih belum ada pengamanannya,
yang berasal dari berbagai institusi pemerintah
kehilangan barang yang tidak ada administrasi
dan non pemerintah dan lemahnya koordinasi
pelaporannya,
dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah
barang, lemahnya sanksi dalam pelaporan
(Mahmudi, 2010:158-159).
barang, kurangnya sarana yang mendukung
rendahnya
kinerja
pengurus
Temuan dari Tim Operasional Penyelamat
untuk pemakaian sistem informasi dalam hal
Aset Negara (TOPAN) Aceh Jaya, yang
pengelolaan aset dan tidak adanya koordinasi
mengingatkan Pemerintah Kabupaten Aceh
antara bendahara pengeluaran dengan pengurus
Jaya untuk merawat berbagai bentuk aset
barang.
daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak
(sumber:
4
berminat ingin melakukan penelitian mengenai
bila
manajemen aset, dan faktor-faktor yang diduga
pemerintah tidak mengelola aset itu dengan
mempengaruhinya, yaitu sistem pengendalian
baik, bukan tidak mungkin suatu ketika akan
intern,
bermasalah
informasi.
Februari 2015).
Rakyat
Menurut
dengan
hukum.
Aceh.com,
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti
TOPAN
Mestinya,
pemahaman
regulasi,
dan
sistem
pemerintah peka dengan kondisi daerah yang belum mempunyai PAD dengan sempurna. Temuan-temuan
dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK untuk tahun anggaran
KAJIAN KEPUSTAKAAN Manajemen Aset
Menurut Jim (2007) dalam Hanis (2009),
2012 pada kabupaten Aceh Jaya menunjukkan
manajemen
aset
didefinisikan
sebagai
a
bahwa aset tetap berupa tanah pada Kabupaten
continuous process-improvement strategy for improving the availability, safety, reliability and Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 42
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala longevity of asets; that is systems, facilities,
dan memelihara lingkungan dalam organisasi
equipment and processes, yaitu suatu strategi
yang
proses-perbaikan yang terus menerus untuk
manajemen yang sehat.
meningkatkan
ketersediaan,
mendorong
positif
dan
keamanan,
keandalan dan umur panjang dari aset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya. Sebagai pengurus barang pada sebuah
Pemahaman Regulasi Kamus
Umum
perbuatan
barang
(Poerwadarminta,
sehingga
terpenuhi
Bahasa
Indonesia
Pengertian pemahaman yaitu cara, proses
SKPK harus memahami bagaimana mengelola inventaris
perilaku
memahamkan
atau
2006).
memahami
Peraturan
atau
persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan
regulasi adalah ketentuan yang digunakan
fungsi instansinya. Manajemen aset daerah
dalam mengatur hubungan antar manusia dalam
mempunyai makna melaksanakan pengelolaan
sebuah masyarakat ataupun negara (Kurniawan,
aset/Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan
2008:1).
prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD
dengan
yang
mengatur
tentang
landasan
pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten
kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-
Aceh Jaya adalah Qanun No.5/2012 tentang
Undang,
Keppres,
Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, yang
Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang
dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
berhubungan dengan pengaturan pengelolaan
pengelolaan barang milik Kabupaten Aceh Jaya.
aset.
Regulasi-regulasi yang telah diterbitkan oleh
Sistem Pengendalian Intern
pemerintah pusat ataupun daerah diharapkan
Peraturan
COSO
mengikuti
Regulasi
Pemerintah,
(2013)
mendefinisikan
pengendalian internal yaitu suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian
tujuan yang
berhubungan dengan efektivitas dan efesiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
dapat
menjamin
Penegakan sistem pengendalian intern sangat penting, hal ini sebagai fondasi bagi
tertib
administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah (Darise, 2009:230). Tanpa adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan/manajemen aset, maka pemerintah
berlaku .
terlaksananya
pusat
maupun
daerah
akan
menghadapi kesulitan dalam mengelola aset. Sistem Informasi
seluruh proses manajemen aset yang baik, setiap instansi pemerintah harus menciptakan
Menurut
Hall
(2001)
dalam
Kadir
(2003:11), sistem informasi adalah sebuah 43 -
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala rangkaian
prosedur
formal
dimana
data
pengelolaan
keuangan
secara
andal,
dikelompokkan, diproses menjadi informasi,
mengamankan aset dan mendorong ketaatan
dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem
terhadap
informasi
Sistim ini dikenal dengan sistim pengendalian
mencakup
sejumlah
komponen
(manusia, komputer, teknologi informasi, dan
peraturan
perundang-undangan.
intern (SPI) (Darise, 2009:302).
prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data
Tujuan pengendalian intern dapat dicapai
menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk
dalam pemerintah apabila adanya suatu langkah
mencapai suatu sasaran atau tujuan (Kadir,
yang
2003:4).
kapasitas individu yang mutunya sesuai dengan
Sistem penting
informasi
dalam
proses
memegang
peranan
pengelolaan
aset
efektif,
diantaranya
harus
memiliki
tanggung jawabnya. Di samping itu, setiap bidang pekerjaan harus dijalani oleh orang yang
Pemerintah Daerah, karena dengan adanya
berbeda
sistem informasi barang daerah pengelolaan
pengendalian
aset akan lebih tertata, akuntabel dan transparan
diperbolehkan adanya rangkap jabatan hal
(Rizqi
tersebut untuk menghindari adanya kecurangan
et
al.,
2013).
Sistem
informasi
pendukung diperlukan untuk mencapai tujuan
dalam artian intern
untuk menjalankan yang
efektif
tidak
yang mungkin terjadi dalam suatu instansi.
manajemen aset secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi
Pengaruh Pemahaman Regulasi terhadap Manajemen Aset
yang dikehendaki dalam jangka waktu yang Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
singkat, dalam pengambilan keputusan.
atas peraturan perundang-undangan yang baik, KERANGKA HIPOTESIS
PEMIKIRAN
perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan
Pengaruh Sistem Pengendalian terhadap Manajemen Aset Undang-undang
dan
No.1/2004
Internal
perundang-undangan
yang
dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua
pasal
44
lembaga yang berwenang membentuk peraturan
tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan
perundang-undangan (dalam menimbang UU
bahwa pengguna barang atau pengelola aset
No.12/2011).
daerah wajib mengelola dan menatausahakan
perundang-undangan,
barang milik daerah yang berada dalam
berlaku di daerah terdiri dari peraturan daerah
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Dalam
atau qanun, peraturan kepala daerah dan atau
mengelola aset daerah secara utuh, dibutuhkan
keputusan kepala daerah (lihat pasal 7 UU
suatu sistem yang dapat memberi keyakinan
No.12/2011, Pasal 146 UU No.32/2004, Pasal
memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada
151 PP No.58/2005, dan Pasal 3 Permendagri
suatu instansi pemerintah dapat mencapai
No.53/2011).
Dalam
hierarki produk
peraturan
hukum
yang
tujuan secara efektif dan efesien, melaporkan Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 44
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan No.53/2011
pasal
Permendagri
Pembentukan
tugas pengelola barang dibutuhkan sarana
Produk
pendukung berupa sistem informasi yang
Hukum, menyebutkan bahwa produk hukum
memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam
daerah bersifat pengaturan dan penetapan.
mendistribusikan program aplikasi, mudah dan
Produk hukum yang bersifat menetapkan adalah
praktis karena dapat diakses dari manapun dan
berupa keputusan kepala daerah (Permendagri
kapanpun, memiliki akses informasi yang lebih
No.53/2011
Surat
cepat, murah dan lebih baik serta mampu
Keputusan (SK) Bupati dalam menetapkan
menurunkan biaya atas kebutuhan penyampaian
pengurus barang dan penyimpan barang. Bagi
dan penyebaran informasi.
SKPK
tentang
2
pasal
7),
peraturan
kepala
contohnya
daerah
menjadi
Berdasarkan penjelasan tersebut, skema
pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis
kerangka pemikiran tentang pengaruh sistem
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
pengendalian
(Abdullah, 2010).
informasi terhadap manajemen aset pada Satuan
intern,
regulasi
dan
sistem
Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Kabupaten Pengaruh Sistem Manajemen Aset
Informasi
terhadap
Penerapan sebuah sistem informasi pada
Aceh Jaya dapat dilihat pada Gambar 2.1. Sistem Pengendalian Intern
sebuah instansi pada dasarnya sebagai upaya untuk
menertibkan
dan
mengatur
aset
manajemen dalam dokumen dan administrasi,
Pemahaman Regulasi
Manajemen Aset
Sistem Informasi
karena sistem informasi memegang peranan penting
dalam
pelaksanaan
administrasi
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
sehingga dapat menunjang kinerja, tugas pokok dan
fungsi.
Mardiasmo
mengemukakan
bahwa
(2002:237)
terkait
dengan
manajemen aset negara, pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif
mulai
dari
perencanaan,
pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan. Berdasarkan Sistem
Informasi
menyebutkan
PP
Keuangan
bahwa
menyelenggarakan
No.56/2005
setiap sistem
daerah informasi
juga harus di
daerahnya masing-masing. Untuk menunjang 45 -
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Berdasarkan kerangka pemikiran, maka pernyataan hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1:Sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen aset.
tentang
Daerah
Hipotesis
H2:Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap manajemen aset. H3:Pemahaman regulasi berpengaruh terhadap manajemen asset
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala H4: Sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset.
yaitu
sistem
pengendalian
intern
(X1),
pemahaman regulasi (X2), dan sistem informasi (X3),
METODE PENELITIAN Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh
dan
satu
variabel
dependen
yaitu
manajemen aset (Y).
variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah hipotesis. Unit analisis pada
Metode Analisis
penelitian ini adalah SKPK pada Pemerintahan
Kuisioner yang telah diisi oleh responden
Kabupaten Aceh Jaya. Pengumpulan data pada
dikuantitatifkan
terlebih
dahulu
sehingga
penelitian ini secara sekaligus melalui kuisioner
menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka
dari pegawai yang bekerja di SKPK pada
yang selanjutnya dianalisis melalui program
Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.
SPSS (Statistical Package for Sosial Science). Setelah kuisioner terkumpul maka dilakukan uji
Populasi Penelitian
validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.
Populasi pada penelitian ini adalah SKPK
Ketiga
pengujian
ini
dilakukan
untuk
pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya
mengetahui apakah alat ukur yang digunakan
sebanyak 38 SKPK, responden penelitian ini
sesuai dengan yang diukur dan juga melihat
adalah kepala SKPK dan pengurus barang yang
konsistensi data yang terkumpulkan. Setelah
berhubungan langsung dalam mengelola aset
dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian
milik daerah sebanyak 78 orang.
ini, selanjutnya dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Hipotesis penelitian ini akan
Teknik Pengumpulan Data
diuji dengan menggunakan analisis regresi
Teknik pengumpulan data dengan cara menyampaikan kuisioner kepada responden
berganda. Persamaan model empiris yang digunakan adalah:
oleh peneliti yang disampaikan kepada pegawai
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + €
bagian barang pada masing-masing SKPK di
Keterangan:
Kabupaten
Y
= Manajemen aset
kuisioner,
Aceh
Jaya.
menjawab
diminta
untuk
X1
= Sistem Pengendalian Intern
terhadap
setiap
X2
= Pemahaman Regulasi
pernyataan dengan memilih salah satu dari lima
X3
= Sistem informasi
pilihan jawaban yang disediakan tersebut.
β1,β2,β3 = Koefisien regresi
Untuk setiap pernyataan dalam kuisioner diberi
α
= Konstanta
bobot 1 sampai 5.
€
= Error estimation
memberikan
responden
Dalam
penilaian
Operasionalisasi Variabel Variabel penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 46
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala HASIL PEMBAHASAN
Uji Heteroskedastisitas
Uji Validitas Dari
hasil
pengujian
validitas
data
menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh
oleh
masing-masing
variabel
sistem
item
pengendalian
dari intern,
Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
pemahaman regulasi, sistem informasi, dan manajemen aset berada di atas nilai kritis
Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari
korelasi product moment (koefisien korelasi >
gambar
0.312)
menyebar secara acak, baik di bagian atas
dan
dibawah
memiliki
0.05
tingkat
sehingga
signifikansi
kuisioner
yang
Dari hasil pengujian reliabilitas, nilai koefisien alpha untuk masing-masing variabel berada di atas 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuisioner yang dijadikan sebagai alat penelitian
ini
layak
untuk
digunakan.
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Berdasarkan tabel 1 diperoleh estimasi besarnya nilai kolmogorov-smirnov adalah 0,873 dan nilai signifikansi 0,431 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal, atau dengan kata lain model yang digunakan memiliki residual yang normal,
sehingga
memenuhi
asumsi linear.
47 -
disimpulkan
bahwa
tidak
heterokedatisitas dalam model regresi ini.
Uji Reliabilitas
berdistribusi
bahwa
titik
angka nol atau di bagian bawah angka nol dari
dapat
dalam
terlihat
sumbu vertikal atau sumbu Y, dengan demikian
digunakan dinyatakan valid.
ukur
scatterplot,
Volume 6, No. 1, Februari 2017
terjadi
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hasil Pengujian Hipotesis One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandar dized Residual N
38 ,0000000 ,33142229
Mean Std. Deviation Absolute Most Extreme Positive Differences Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Normal Parametersa,b
Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS dari nilai coefficientsa di atas, maka persamaan regresi berganda diperoleh sebagai berikut: Y=2,072+0,340X1+0,023X2 +0,141 X3+€ R = 0.454 dan R2 = 0.207. Dari persamaan dan hasil output di atas dapat diketahui hasil-hasil
,142 ,142 -,066 ,873 ,431
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
penelitian sebagai berikut: 1. Koefisien
menunjukkan
bahwa
sebesar
derajat
0,454
hubungan
(korelasi) antara variabel independen dengan
penerapan
sistem
pengendalian
intern,
pemahaman regulasi, dan sistem informasi,
Coefficientsa
terhadap manajemen aset sebesar 45,4%. Collinearity Statistics
Tolerance
1
(R)
variabel dependen sebesar 45,4%. Artinya,
Uji Multikolinaritas
Model
korelasi
2. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,207 bermakna
bahwa
manajemen
aset
VIF
dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern,
1,9 55
pemahaman regulasi, dan sistem informasi
Sistem Pengandalian Intern_X1
,512
Pemahaman Regulasi_X2
,932
1,0 73
Sistem Informasii_X3
,495
2,0 18
sebesar 20,7%, sedangkan sebesar 79,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinaritas Hasil uji multikolonieritas dari tabel a
dimasukkan dalam penelitian ini. 3. Konstanta sebesar 2,072 bermakna bahwa jika sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi dianggap konstan, maka besarnya nilai yang diperoleh
Coefficient pada tabel 2 dapat diketahui bahwa
untuk variabel manajemen aset adalah
nilai Variance Inflation Faktor (VIF) pada
sebesar 2,072.
sistem pengendalian intern adalah sebesar 1,955, nilai VIF pada pemahaman regulasi sebesar 1,073,
Pengujian Secara Bersama-sama Hasil pengujian bersama dari regresi
dan nilai VIF pada sistem
linear berganda menunjukkan bahwa nilai
Informasi adalah sebesar 2,018. Artinya, nilai
koefisien regresi (β) untuk variabel sistem
VIF masing-masing variabel lebih kecil dari
pengendalian intern adalah 0,340 (β 1), nilai
pada 10 (1,955,1,073, dan 2,018), dengan
koefisien
korelasi
untuk
variabel
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara bebas.
variabel
Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 48
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemahaman regulasi adalah 0,023 (β 2), dan
DAFTAR KEPUSTAKAAN
nilai koefisien korelasi untuk variabel sistem informasi adalah 0,141 (β3). Penentuan hipotesis menyebutkan jika paling sedikit ada satu β i ≠ 0 (i=1,2,3) : Ha diterima, artinya sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset.
Pengujian Secara Parsial Hasil pengujian regresi linear berganda pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi β 1 = 0,340, β 2 = 0,023, dan β 3 = 0,141. Penentuan hipotesis menyebutkan jika β i (i=1,2,3) ≠ 0 : Ha 2, Ha3, dan Ha 4 diterima. Artinya
sistem
pengendalian
intern,
pemahaman regulasi, dan sistem informasi
Abdullah, S. 2009. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Melalui http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/o ptimalisasi-pengelolaan-asetdaerah/.>[30/9/15]. BPK RI Perwakilan Aceh. 2015. Siaran Pers BPK. (Online), http://bandaaceh.bpk.go.id>[02/08/15] COSO. 2013. Internal Control — Integrated Framework. Executive Summary. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2. Jakarta: Indeks. Hanis, H.M., Trigunarsyah, B., dan Susilawati, C. 2009. The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government (A Case Study In South Sulawesi Province). Journal of Corporate Real Estate. Vol. 13 No.1.
secara parsial berpengaruh terhadap manajemen Tim Operasional Penyelamat Aset Negara. 2015. Topan Ingatkan PemKab Rawat Aset. (Online). http://rakyataceh.co/2015/02/topaningatkan-pemkab-rawat-aset/>[28/9/15]
aset. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, secara keseluruhan dapat
ditarik
kesimpulan
sesuai
dengan
hipotesis yang telah dirumuskan bahwa sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi berpengaruh secara bersamasama dan parsial terhadap manajemen aset. Saran
Peneliti
selanjutnya
diharapkan
dapat
memperluas menambah variabel lain yang mempengeruhi manajemen aset, menambah jumlah responden.
49 -
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Kadir, A. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi. Kurniawan, W. 2008. Peraturan Perundangundangan. Jakarta: Azka Press. Mahmudi. 2010. Manajemen Daerah. Jakarta: Erlangga
Keuangan
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Republik Indonesia, Undang-undang RI No.1 tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara. Republik Indonesia, Undang-undang RI No.32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No.12 tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.53 tahun 2011, Tentang Pembentukan Produk Hukum. Republik Indonesia, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.5 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Rizqi, Nurmala, L., Domai, T., dan l Wachid, A.. 2013. Penatausahaan Aset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Manajemen Barang Daerah (Simbada) di Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No.1.http://administrasipublik.studentjournal .ub.ac.id/index.php/jap/article/view/16>[25/ 9/15].
Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 50
