1
2
PENGARUH POTENSI PERTUMBUHAN PAJAK PENERAN GAN JALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN GORONTALO DAN KOTA GORONTALO YELIYANA BUMULO
1
, HARTATI TULI
2
, MAHDALENA 3
Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo YELIYANA BUMULO. 921 411 243. 2015. Pengaruh Potensi Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Gorontalo Dan Kota Gorontalo. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Ibu Hartati Tuli, SE, AK., M.Si dan Ibu Mahdalena, SE. M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan (X1), terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. Data dalam penelitian ini didapatkan dari kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Kabupaten Gorontalo maupun Kota Gorontalo, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip dalam bentuk laporan realisasi anggaran, berupa runtuntan waktu (time series). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 data yakni 5 tahun penelitian (2010 s/d 2014) Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Pengujian ini dilakukan dengan metode regresi sederhana data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengujian untuk Kabupaten Gorontalo, potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2010-2014, dan untuk Kota Gorontalo potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah periode 2010-2014. Kemampuan Variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 61,58%. Kata
1
Kunci:
Potensi Pertumbuhan Pajak Penerimaan Pajak Daerah
Penerangan,
Efektivitas
Yeliyana Bumulo , Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Hartati Tuli, SE, AK., M.Si Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Mahdalena, SE. M.Si Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
3
PENDAHULUAN Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri. Dengan adanya kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan. Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu dari sumber pendapatan asli daerah tersebut yang dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah pajak daerah. Menurut Mardiasmo : “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (Pemda) melalui kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
4
Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah maka, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Gorontalo berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada. Suwarno (2008). Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 dan Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2011 Pajak Daerah dapat digolongkan sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Sedangkan di Kota Gororntalo Pajak Daerah diklasifikasikan anatara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.
5
Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Mengacu pada PP. No. 65 Tahun 2001 wajib pajak dari pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga listrik yang dipakai. Besarnya Penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikatagorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. Berdasar pada hal tersebut maka potensi pajaknya adalah pelanggan listrik. Ini berarti secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan adalah jumlah pelanggan listrik. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara with holding system yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungutan pajak maupun oleh wajib pajak, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh menteri keuangan, dengan PT PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Berdasarkan pasal 56 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009, “hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan”. Jadi jelas bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 sudah menetapkan secara limitatif hanya sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Penyusunan target penerimaan Pajak Penerangan jalan dari tahun ke tahun selalu meningkat dikarenakan meningkatnya pula jumlah para wajib pajak yang
6
ada di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Sehingga akan berdampak pula pada efektivitas penerimaan Pajak Daerah tersebut. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai (Sedarmayanti, 2009: 59). Apabila efektivitas dikaitkan dengan pajak, maka efektivitas pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan target (potensi) penerimaan pajak yang telah dicapai (realisasi pajak). Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Gorontalo perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun lebih besar dan realisasinya relatif lebih kecil. Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis dan membahas lebih lanjut mengenai fenomena diatas ini dengan judul: “Pengaruh Potensi Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo”. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak Daerah Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10:
7
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Yani Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku, yang digunakan untuk membiayayi penyelenggaraaan pemerintahan daerah dan pebangunan daerah. Efektivitas Penerimaan Pajak Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Siagian (2001:24) dalam Pangastuti, menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Pengertian Pajak Penerangan Jalan Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah
8
KABUPATEN GORONTALO/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. METODE PENELITIAN Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai dengan Juni 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel, dalam hal ini variabel mandiri. Baik satu variabel lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan varibel lain. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Proses penelitian data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Analisis yang digunakan adalah persamaan regresi sederhana dan analisis deskriptif yaitu menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya melalui tabel dengan menggunakan program E-VIEWS (Econometrica Views) dan microsoft excel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana data panel. Berikut adalah persamaan regresi (Sugiyono, 2014) adalah: Y = a + bx + ɛ Y = Penerimaan Pajak Daerah, konstatnta + Pajak Penerangan Jalan + ɛ pengaruh faktor lain
9
Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, Untuk menguji hipotesis digunakan pengujian yakni uji t dan Koefisien Determinasi. HASIL PENELITIAN Berikut ini dijabarkan deskripsi dari variabel-variabel penelitian. Deskripsi dari Potensi Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo: Tabel 4.3: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian P_PPJ_KGTL
P_PPJ_KOTA
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
EFEKTIVITAS_KGTL EFEKTIVITAS_KOTA
106.5956 92.51369 177.1990 74.75035 40.14955 1.032438 2.559186
76.29880 77.17309 95.41169 64.12868 12.20615 0.461958 1.949647
30.77480 22.11442 72.32356 13.58632 22.23010 1.384709 3.116136
20.26082 15.66999 37.26617 3.391905 12.46007 0.081150 1.764989
Jarque-Bera Probability
1.857513 0.395045
0.815360 0.665192
3.201319 0.201763
0.646498 0.723794
Sum Sum Sq. Dev.
1065.956 14507.88
762.9880 1340.911
307.7480 4447.597
202.6082 1397.281
Observations Cross sections
10 2
10 2
10 2
10 2
Sumber: Pengolahan Data Eviews 6, 2015 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten
Gorontalo yang menjadi objek penelitian memiliki nilai
terendah sebesar 74,75% dan nilai tertinggi 177,19%. Kemudian rata-rata rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah tahun 2010-2014 Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sebesar 106,59% dengan standar deviasi sebesar 40,14%. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukan bahwa nilai rata-rata bukanlah merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah.
10
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Gorontalo yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar 64,12% dan nilai tertinggi 95,41%. Kemudian rata-rata rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah tahun 2010-2014 Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sebesar 76,29% dengan standar deviasi sebesar 12,20%. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukan bahwa nilai rata-rata bukanlah merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah. Tabel 4.4: Hasil Uji Normalitas 4
Series: Standardized Residuals Sample 2010 2014 Observations 10 3
2
1
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
1.62e-14 1.934577 27.77683 -43.46445 20.88495 -0.701308 2.954563
Jarque-Bera Probability
0.820581 0.663457
0 -50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Sumber: Pengolahan Data E-Views 6, 2015 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan pengujian normalitas data (Jarque Bera) terlihat nilai signifikansi (Probability) sebesar 0,663. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dengan demikian Ho diterima, data dalam penelitian ini memenuhi uji Normalitas (Data berdistribusi normal)
11
Tabel 4.5: Model Analisis Regresi Dependent Variable: EFEKTIVITAS? Method: Pooled Least Squares Date: 06/30/15 Time: 13:34 Sample: 1 5 Included observations: 5 Cross-sections included: 2 Total pool (balanced) observations: 10 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C P_PPJ?
55.65434 1.402662
12.20491 0.391666
4.559997 3.581267
0.0018 0.0072
0.615855 R-squared Adjusted R-squared 0.567837 S.E. of regression 22.15183 Sum squared resid 3925.630 Log likelihood -44.05287 F-statistic 12.82547 Prob(F-statistic) 0.007175
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
91.44720 33.69658 9.210574 9.271091 9.144187 1.677558
Sumber: Pengolahan Data E-Views 6, 2015 Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program E-Views 6 di atas maka diperoleh model regresi sebagai berikut: Ŷ = 55,654 + 1,402X Tabel 4.6: Hasil Pengujian Parsial Nilai Model
Koefisien
Signifikansi
tTabel
Keterangan
(t-Hitung) (Constant)
4.559997
0.0018
Potensi Pertumbuhan Berpengaruh Pajak Penerangan
3.581267
0.0072
2,306 Signifikan
Jalan Sumber: Pengolahan Data Eviews 6, 2015
12
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai t-tabel yang diperoleh setiap variabel. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah menerima atau menolak Ho, terlebih dahulu harus ditentukan nilai t-tabel yang akan digunakan. Nilai t-tabel ini bergantung pada besarnya df (degree of freedom) serta tingkat signifikansi yang digunakan. Tabel 4.7: Koefisien Determinasi Dependent Variable: EFEKTIVITAS? Method: Pooled Least Squares Date: 06/30/15 Time: 13:34 Sample: 1 5 Included observations: 5 Cross-sections included: 2 Total pool (balanced) observations: 10 0.615855 R-squared Adjusted R-squared 0.567837 S.E. of regression 22.15183 Sum squared resid 3925.630 Log likelihood -44.05287 F-statistic 12.82547 Prob(F-statistic) 0.007175
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
91.44720 33.69658 9.210574 9.271091 9.144187 1.677558
Sumber: Pengolahan Data Eviews 6, 2015 Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien determinasi R Square (R2) sebesar 0,6158. Nilai ini berarti bahwa sebesar 61,58% besarnya Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dipengaruhi oleh Potensi Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo tahun 2010-2014. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah sebesar hanya 38,42% (100%-61,58%).
13
Tabel 4.9: Pengujain Regresi Kabupaten Gorontalo Dependent Variable: EFEKTIVITAS_KGTL Method: Pooled Least Squares Date: 06/30/15 Time: 13:41 Sample: 1 5 Included observations: 5 Cross-sections included: 2 Total pool (balanced) observations: 10 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C P_PPJ_KGTL
54.81386 1.682602
8.657526 0.232059
6.331353 7.250759
0.0002 0.0001
R-squared 0.867929 Adjusted R-squared 0.851420 S.E. of regression 15.47607 Sum squared resid 1916.069 Log likelihood -40.46662 F-statistic 52.57351 Prob(F-statistic) 0.000088
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
106.5956 40.14955 8.493323 8.553840 8.426936 0.962536
Sumber: Pengolahan Data Eviews 6, 2015 Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program E-Views 6 di atas maka diperoleh model regresi sebagai berikut: Ŷ = 54,813 + 1,682X Tabel 4.9: Pengujain Regresi Kota Gorontalo Dependent Variable: EFEKTIVITAS_KOTA Method: Pooled EGLS (Period weights) Date: 06/30/15 Time: 13:41 Sample: 1 5 Included observations: 5 Cross-sections included: 2 Total pool (balanced) observations: 10 Linear estimation after one-step weighting matrix Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C P_PPJ_KOTA
76.70406 0.029759
2.993802 0.187526
25.62096 0.158694
0.0000 0.8778
R-squared 0.003138 Adjusted R-squared -0.121470 S.E. of regression 11.21000 F-statistic 0.025184 Prob(F-statistic) 0.877843
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
Sumber: Pengolahan Data Eviews 6, 2015
409.6821 664.6613 1005.314 3.340770
14
. Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program E-Views 6 di atas maka diperoleh model regresi sebagai berikut: Ŷ = 76,704 + 0,029X PEMBAHASAN Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Pengujian deskrptif menunjukan bahwa pertumbuhan pajak penerangan jalan cenderung fluktuatif, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan penerimaan melalui pajak penerangan jalan. Hal ini pula terbukti dengan nilai pertumbuhan yang cenderung positif yang berarti bahwa jumlah nominal dari penerimaan pajak khususnya pajak penerangan jalan terus meningkat. Apabila dilihat dari
Kabupaten Gorontalo,
hasil pengujian regresi
menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan terhadap efektivitas pajak daerah tahun 2010-2014. Pengaruh signifikan ini karena adanya keselaran perkembangan antara potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan dengan efektivitas pajak daerah. Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektivitas Pajak Daerah Kota Gorontalo Pengujian deskriptif pada Kota Gorontalo menun jukan bahwa nilai ratarata pertumbuhan pajak penerangan jalan yakni cenderung positif yang berarti bahwa pajak penerangan jalan memiliki nilai nominal yang terus meningkat.
15
Sementara itu untuk efektivitas pajak daerah dapat dilihat bahwa masih banyak kekurangan karena nilai efektivitasnya terletak pada kriteria yang cukup efektif bahklan kurang efektif. Hal ini harusnya menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Gorontalo untuk menentukan anggaran yang ideal dalam anggaran pajak daerah Kota Gorontalo. Pengujian regresi untuk Kota Gorontalo berdasarkan hasil analisis regresi ditemukan bahwa potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pajak daerah tahun 2010-2014. Hal tersebut terjadi karena perkembangan potensi pajak penerangan jalan tidak diikuti dengan perkembangan efektivitas pajak daerah. SIMPULAN Berdasarkan pengujian
Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo
ditemukan bahwa untuk Kabupaten Gorontalo, potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pajak daerah tahun 2010-2014, hal ini karena adanya keselaran perkembangan antara potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan dengan efektivitas pajak daerah.Sedangkan untuk Kota Gorontalo, potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pajak daerah periode 2010-2014. Hal ini karena perkembangan potensi pajak penerangan jalan tidak diikuti dengan perkembangan efektivitas pajak daerah. Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil penelitian yang ditemukan yakni sebagai berikut:
16
1. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya terus meningkatkan pengawasan bagi petugas yang melakukan pengutan pajak terutama dalam hal pajak penerangan jalan yang cenderung kurang efektif. 2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten dan Kota Gorontalo tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak yang berasal dari pajak penerangan jalan. Komponen pajak daerah lainnya sangatlah penting diantaranya pajak hotel dan pajak restoran. DAFTAR PUSTAKA Pangastuti (2013) analisis efisiensi dan efektivitas penerimaanPajak daerah kota surakarta, Skripsi s1 fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah Sedarmayanti, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Rafika Aditama. Sugiyono,
2014.
Metode
Penelitian
Kuantitatif
Kualitatif
Dan
R&D.
Bandung:Alfabeta. Suwarno Agus Endro dan Suhartiningsih. (2008:vol 7) Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah Widarjono, Agus, Ph.d, 2013. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya. Edisi Keempat, Penerbit :UPP Stim YKPN. Yani Ahmad, SH.,MM.,AK. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT RajaGrafindo
