PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN)
RIFKI DANARJANTO ADISURYO 1203571426
Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH JAKARTA 2014
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengumpulan data ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada pengelola sistem akuntansi keuangan di lingkungan Badan POM. Untuk menganalisa data penelitian digunakan metode analisis regresi linier sederhana, analisa korelasi sederhana, analisa koefien penentu dan pengujian hipotesis. Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Badan POM dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari analisis regresi dimana Y = 10,827 + 0,904 X + e artinya jika pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan meningkat sebesar 1 poin, maka kualitas pelaporan keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,904 poin dan sebaliknya. Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,600 yang termasuk dalam kategori kuat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan POM adalah kuat. Selain itu diperoleh pula persentase kontribusi penggunaan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan yakni sebesar 36%, sedangkan sisanya 64% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan untuk hasil perbandingan nilai thitung dengan ttabel, menujukkan hasil thitung sebesar 5,198 dan ttabel sebesar 2,0106. Oleh karena thitung > ttabel maka Ho ditolak, artinya sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kata kunci : sistem akuntansi keuangan, kualitas pelaporan keuangan
vi
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH JAKARTA PENGESAHAN SKRIPSI
Nama Mahasiswa
: PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) : RIFKI DANARJANTO ADISURYO
NIM
: 1203571426
Program Studi
: S1 AKUNTANSI
Judul Skripsi
Mengesahkan Penguji, 1.
:
Penguji I (Ketua Merangkap Anggota)
(Prof. Dr. Haryono Umar, Ak., Msc.) 2.
Penguji II
:
(Anggota) (Samukri, SE., Ak., MAK.) 3.
Penguji III
:
(Dosen Pembimbing Merangkap Anggota)
(Ramdany, SE., Ak., MAK.)
Mengetahui Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta
(H. Enong Muiz, S.E. M.Si) Jakarta : .................................................. Tanggal Lulus : .................................
ii
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH JAKARTA
PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul Skripsi
: PENGARUH
PENERAPAN
AKUNTANSI
KEUANGAN
SISTEM TERHADAP
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) Nama Mahasiswa
: RIFKI DANARJANTO ADISURYO
NIM
: 1203571426
Program Studi
: S1 AKUNTANSI
Jakarta,
Mengetahui
Menyetujui
KAPRODI
PEMBIMBING SKRIPSI
(DRS. H. RAWIDJO, Ak., M.Si)
(RAMDANY, SE., Ak., MAK)
iii
ABSTRACT
This study purpose to prove about the effect of financial information accounting system to quality of financial reporting. The data was collect by questionare, from Badan POM. The analyse data has done by a regression analysis simple linear, analysis of simple correlation, analysis of determinant coefficient and test of hypothesis. According to the explanation and discussion about the influence of the application of financial information accounting system to the quality of financial reporting in Badan POM, we can take a conclusion that the application of financial information accounting system has a strong impact to the quality of financial reporting. The impact is clearly seen through the regression analysis where Y=10,827 + 0,904 X + e, it means if the influence of application of financial information accounting system increase for 1 point, then the quality of financial reporting will increase at 0,904 point. According to a simple correlation calculation, a strong correlation co efficient of 0,600 was acquired. The correlation co efficient shown that the application of financial information accounting system influencing strongly to the quality of financial reporting on the Badan POM. Meanwhile, the calculation also shown the presentation of the usage of financial information accounting system is 36%, and the other 64% was influenced by another factors. For the comparation ratio result tresult with ttabel , the value tresult is 5,198 and ttabel 2,0106, because of tresult > ttabel so H0 is rejected, it means financial information accounting system have an impact to the quality of financial reporting.
Keywords : financial information accounting system, the quality of financial reporting
v
PERNYATAAN Bismillahirrahmanirahiim Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama
: Rifki Danarjanto Adisuryo
Tempat, tanggal lagir : Magelang, 11 Februari 1985 Program Studi
: S1 Akuntansi
NIM
: 1203571426
Alamat
: Jl. Tanjung V/No.4 Taman Cimanngu, Kedungwaringin, Tanah Sareal, Kota Bogor
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skrpsi saya dengan judul : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) Merupakan gagasan asli dan hasil penelitian penulis, kecuali yang jelas rujukannya. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program sejenis di STIE Muhammadiyah Jakarta dan atau perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Apabila pernyataan saya terbukti tidak benar dan atau skripsi saya terbukti plagiat, maka saya bersedia, skripsi saya dibatalkan kelulusannya. Jakarta, Agustus 2014 Yang membuat pernyataan
RIFKI DANARJANTO ADISURYO NIM 1203571426
iv
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kepada kebaikan. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Strata Satu Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan)”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan penulis dalam menyempurnakan tulisan ini. Ucapan terima kasih penulis sampaiakan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini khususnya : 1. H. Enong Muiz, SE. M.Si., selaku Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta 2. Drs. H. Rawidjo, Ak., M.S.i selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Jakarta 3. Ramdany, SE., Ak., MAK. selaku dosen yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam membuat skripsi.
vii
4. H. Suparsin (Alm) dan Hj. Sri Sudaryati selaku orang tua tercinta serta kakakkakakku tersayang yang selama ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tak akan tergantikan oleh siapapun. 5. Istriku terkasih Halidya Mutarani dan anakku tersayang Aila Mozza Almeera yang telah memberikan dukungan tak terbatas dan motivasi yang besar kepada penulis. 6. Ibu mertua Sri Wuryani yang telah menjaga dan merawat Aila selama kami tinggal kerja, terimakasih atas pengorbanannya, semoga selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam mengasuh. 7. Seluruh karyawan Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang telah mendukung dalam memberikan informasi untuk Penulis. 8. Seluruh Dosen dan staff STIE Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 9. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya. Akhir kata semoga ALLAH SWT membalas budi baik semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini. Dan Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amiinn.
Jakarta, September 2014
Penulis
viii
DAFTAR ISI Halaman Sampul (Judul) Pengesahan Ujian Skripsi ..................................................................
ii
Persetujuan Skripsi ............................................................................
iii
Pernyataan .........................................................................................
iv
Abstract ..............................................................................................
v
Abstrak ...............................................................................................
vi
Kata Pengantar ..................................................................................
vii
Daftar Isi ...........................................................................................
ix
Daftar Tabel ......................................................................................
xii
Daftar Gambar ..................................................................................
xiv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ..........................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................
1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................
8
1.3 Batasan Masalah .......................................................
8
1.4 Rumusan Masalah ......................................................
9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................
9
1.5.1 Tujuan Penelitian .............................................
9
1.5.2 Manfaat Penelitian ...........................................
9
TINJAUAN PUSTAKA ................................................
10
2.1 Landasan Teori .........................................................
10
2.1.1 Sistem ..............................................................
10
2.1.2 Informasi ..........................................................
11
2.1.3 Definisi Akuntansi ..........................................
14
2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi ...........................
15
2.1.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
15
2.1.4.2 Tujuan Utama Sistem Informasi Akuntansi ......................................... 2.1.4.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi
16 17
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan ...........................
19
2.1.6 Akuntansi Pemerintahan .................................
22
2.1.6.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan ...
22
ix
2.1.6.2 Karakteristik Organisasi Pemerintahan
23
2.1.6.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
24
2.1.6.4 Tujuan Akuntansi Pemerintahan .........
25
2.1.7 Sistem dan Prosedur Pencatatan .....................
26
2.1.8 Penyajian Laporan Keuangan ..........................
27
2.1.9 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .............
29
2.1.10 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah .....................................................
32
2.1.11 Komponen Laporan Keuangan .......................
34
2.1.8.1 Laporan Realisasi Anggaran ..............
34
2.1.8.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ...........................................................
36
2.1.8.3 Laporan Operasional ........................
36
2.1.8.4 Laporan Perubahan Ekuitas ...............
37
2.1.8.5 Neraca ...............................................
37
2.1.8.6 Laporan Arus Kas ..............................
38
2.1.8.7 Catatan Atas Laporan Keuangan........
38
2.1.12 Kendala Informasi Yang Andal dan Relevan ..
39
2.1.13
Pengaruh Keuangan
Penerpan Pemerintah
Sistem
Akuntansi
Pusat
Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .......
BAB III
41
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................
42
2.3 Kerangka Pemikiran ...............................................
44
2.4 Hipotesis Penelitian .................................................
49
Metodologi Penelitian ....................................................
50
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................
50
3.2 Populasi dan Sampel ...............................................
50
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....................................
52
3.4 Operasional Variabel Penelitian .............................
53
3.4.1 Variabel Independen ....................................
53
3.4.2 Variabel Dependen ......................................
54
3.5 Metode Analisi Data .............................................
56
x
BAB IV
3.5.1 Uji Validitas .................................................
56
3.5.2 Uji Reliabilitas .............................................
58
3.6 Pengujian Hipotesis ...............................................
59
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif ........................
59
3.6.2 Uji Asumsi Klasik ........................................
60
3.6.3 Analisi Regresi Linier .................................
60
3.6.4 Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman..
62
3.6.5 Analisis Koefisien Determinasi ....................
64
3.6.6 Pengujian Hipotesis ......................................
64
Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1. Gambaran Umum Responden ...............................
67
4.2. Deskripsi Data .......................................................
69
4.2.1 Instrumen Penelitian ....................................
69
4.2.2 Teknik Pengumpulan Data ..........................
70
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian ...............................
86
4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ..............
86
4.3.1.1 Hasil Uji Validitas ...........................
86
4.3.1.2 Hasil Pengujian Reliabilitas .............
88
4.3.2 Analisis Data Kuesioner ..............................
90
4.3.2.1 Uji Asumsi Klasik ............................
90
4.3.2.2 Analisis Data Untuk Uji Hipotesis ...
92
4.4. Pengujian Hipotesis .............................................. BAB V
97
Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan .............................................................
99
5.2. Saran ......................................................................
101
Daftar Pustaka Lampiran
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Jumlah LKKL, LKBUN dan Opini BPK ...........................
6
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu .........................................................
43
Tabel 3.1
Operasional Varibel Sistem Akuntansi keuangan dan kualitas Pelaporan Keuangan ........................................
54
Tabel 3.2
Interval Koefisien ................................................................
64
Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Usia ...................................
67
Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....................
68
Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Masa Kerja ........................
68
Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir ...........
69
Tabel 4.5
Satker membuat laporan hasil keuangan tiap periode .......
71
Tabel 4.6
Tujuan pembuatan laporan keuangan diketahui oleh pegawai .............................................................................
Tabel 4.7
Pembuatan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ...........................
Tabel 4.8
71
72
Setiap transaksi keuangan dilakukan identifikasi dokumen sumbernya .........................................................................
73
Tabel 4.9
Setiap transaksi keuangan di dukung oleh bukti transaksi ..
73
Tabel 4.10
Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis
74
Tabel 4.11
Transaksi keuangan diklasifikasikan sesuai dengan pos-pos semestinya ............................................................................
Tabel 4.12
Laporan keuangan dilaporkan secara berjenjang setiap
xii
75
bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan .......................
75
Tabel 4.13
Pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan tiap bulan .....
76
Tabel 4.14
Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN .............................
77
Tabel 4.15
Laporan keuangan sebagai alat pengambil keputusan .......
77
Tabel 4.16
Penyajian informasi pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya .....................................
Tabel 4.17
78
Kepala Satker melakukan cross chek data untuk menghindari kesalahan material dan bias pada laporan keuangan ............................................................................
79
Tabel 4.18
Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan ...
79
Tabel 4.19
Laporan keuangan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun yang akan datang .........................................
Tabel 4.20
Laporan keuangan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen ............................................
Tabel 4.21
81
Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan
dengan
laporan
keuangan
periode
sebelumnya ................................................................. Tabel 4.22
80
81
Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama ........................................
Tabel 4.23
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda
xiii
82
jauh .................................................................................... Tabel 4.24
83
Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLk) dapat dipahami dengan mudah .. 84
Tabel 4.25
Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami ............................................
Tabel 4.26
84
Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah ................................................................................
85
Tabel 4.27
Pengujian Validitas Sistem Akuntansi Keuangan .............
87
Tabel 4.28
Pengujian Validitas Kualitas Laporan Keuangan ..............
88
Tabel 4.29
Pengujian Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan .........
89
Tabel 4.30
Pengujian Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan ........
89
Tabel 4.31
Uji Normalitas ...................................................................
91
Tabel 4.32
Deskriptisi Statistik..........................................................
93
Tabel 4.33
Nilai Koefisien Penggunaan Sistem Akuntasi Keuangan ..
93
Tabel 4.34
Nilai korelasi variabel X dan variabel Y. ....................... ...
95
Tabel 4.35
Ringkasan Model ................................................................
95
Tabel 4.36
ANOVA...............................................................................
95
Tabel 4.37
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi ..........................
96
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan ...
48
Gambar 2.2
Paradigma Kerangka Pemikiran ...........................
49
Gambar 4.1
Scatterplot Sistem Akuntansi Keuangan .............
91
Gambar 4.2
Daerah Penentuan Ho ........................................
98
xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Tata kelola pemerintah yang baik (good goverment governance) dibutuhkan oleh setiap negara guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang adil dan transparan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Kualitas pemerintah
tersebut
informasi
dalam
laporan
keuangan
sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar
akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Menurut pemaparan Rohman
(2009),
Untuk
mewujudkan
kinerja
pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintah yang baik (good goverment governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara. Hal diatas diperkuat dengan telah dilakukanya reformasi manajemen keuangan negara pada pemerintah pusat dengan diberlakukannya paket undangundang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 1
2
tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31(ayat 1) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang disusun mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan bagi instansi pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan
keuangan pemerintah
pusat
maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme
dan
akuntabilitas
publik
dalam
menjalankan
aktivitas
pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang
3
dihasilkan oleh pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Yuliani dkk. (2010) yang menemukan pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh. Sedangkan kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nurillah, 2014). Menurut Warren (2008:10) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini meliputi kreditor, pemasok, investor karyawan, serta pemilik perusahaan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan yaitu serangkaian
4
prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manausia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi
pemerintahan,
keuangan,
maupun
organisasional
tentang
pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman dan penguasaan bagi aparatur satuan kerja dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Seperti yang dikemukakan oleh Agung Firman Sampurna, BPK menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Kelemahan SPI biasanya berupa ketidaktertiban pengelolaan aset, kelemahan dalam pengelolaan bantuan sosial baik dari segi peganggaran, pengendapan dana bansos di pihak ketiga dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan. Atas temuan-temuan tersebut, BPK menurunkan opini 6
5
Kementerian/Lembaga atas Laporan Keuangan LKKL Tahun Anggaran 2012. (Bisnis.com, 27 Juni 2013). Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP, yang merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
233/PMK.05/2011.
Peraturan
Menteri
Keuangan
ini
mengemukakan bahwa kementerian maupun lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan dengan membentuk unit-unit akuntasi atau entitas akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya
6
berkenaan dengan posisi keuangan serta data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah mendapat penilaian dari auditor pemerintah yaitu BPK yang berupa opini. Macam-macam opini yang diberikan oleh BPK yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan Pernyataan Menolak memberikan Pendapat (disclaimer). Pada saat BPK memberikan opini WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat berarti laporan keuangan sudah memenuhi syarat. Tabel 1.1 Jumlah LKKL, LKBUN dan Opini BPK CAPAIAN OPINI OPINI BPK Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified) Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified) Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (Disclaimer) Tidak Wajar (Adversed) Jumlah
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
16
35
45
53
67
69
38
31
30
26
29
18
22
36
33
18
8
2
2
3
-
1
-
-
-
-
81
81
83
79
84
87
94
Sumber: IHPS BPK Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012.
Daftar opini LKKL sesuai tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013 (http://www.bpk.go.id), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2012 menggambarkan kenaikan dari opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah.
7
Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian pada umumnya memiliki pengendalian intern yang memadai, sedangkan untuk laporan keuangan dengan opini Tidak Wajar dan Pernyataan Menolak memberikan Pendapat (disclaimer) memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal ini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas : 1. Pencatatan tidak atau belum dilakukan secara akurat 2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan 3. Terlambat menyampaikan laporan 4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Penerapan
sistem
akuntansi
keuangan
merupakan
proses
yang
berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan
atau
kegagalan
penerapan
akuntansi
keuangan pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber
daya
manusia, faktor organisasional seperti kualitas teknologi
informasi atau sistem akuntansi keuangan tersebut.
8
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
dengan
judul
“Pengaruh
Penerapan
Sistem
Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan)”.
1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat berdampak buruk bagi kinerja pemerintah di masa mendatang dikarenakan satuan kerja yang kurang kompeten. 2. Permasalahan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah pada umumnya terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap Sistem Akuntnasi Keuangan, lemahnya pengendalian internal, kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan satuan kerja, tidak dibentuknya tim atau unit akuntansi pelaksana, serta beberapa kelemahan lain yang berbeda antar satuan kerja yang menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan.
1.3. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9
1.4. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.5.1 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas Pelaporan Keuangan di Badan Pengawas obat dan Makanan.
1.3.2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu : 1. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan terhadap akuntansi keuangan pemerintah. 2. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan sistem akuntansi yang telah ada dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja yang berada di Lingkungan Badan POM. 3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Sistem Pada dasarnya sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung sama lain dan terpadu (Davis:1998). Sistem bertujuan menyediakan
informasi
untuk
membantu
pengambilan
keputusan
manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar perusahaan. Dalam membahas sistem informasi akuntansi perlu dibedakan antara sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Menurut Azhar Susanto (2008:24), Sistem adalah kumpulan/group dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Demikian pula menurut Robert dan Vijay (2005:7), Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu kelompok aktivitas. 10
11
Sementara itu, Romney dan Steinbart (2006:2), berpendapat bahwa sistem merupakan serangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa definisi mengenai sistem, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan dari unsur atau bagian yang berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Unsur atau bagian tersebut bisa merupakan prosedur-prosedur atau subsistem-subsistem yang terkumpul dan diatur sedemikian rupa untuk mencapai suatu sistem yang diinginkan.
2.1.2. Informasi Dalam konteks Akuntansi, Azhar Susanto (2008:38) menjelaskan bahwa pengertian informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Kusrini dan Andri Koniyo (2007:7), mengemukakan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Dari pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa data harus diolah terlebih dahulu agar dapat menjadi informasi yang berguna untuk pemakai informasi. Yang bersumber dari suatu pengolahan data harus merupakan suatu informasi yang memenuhi kriteria tepat waktu, relevan dan handal. Dari uraian tentang informasi, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan menurut Azhar Susanto (2008:38) yaitu sebagai berikut: 1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
12
2. Memberikan makna atau arti 3. Berguna atau bermanfaat. Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2008:38-39) suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Akurat Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 2. Tepat Waktu Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. 3. Relevan Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi. 4. Lengkap Maksudnya informasi harus diberikan secara lengkap. Dan menurut Gelinas dalam Azhar Susanto (2008:39) ciri-ciri informasi yang lain yang lebih detail dibandingkan dengan apa yang diusulkan oleh Mc. Leod (2008), ciri-ciri tersebut adalah: 1. Efektifitas Artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam mendukung proses bisnis dan tugas pengguna serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebelumnya sehingga mudah dimengerti.
13
2. Efisiensi Artinya informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal. 3. Confidensial Artinya informasi sensitif terlindungi dari pihak yang tidak berwenang. 4. Integritas Artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan data yang terpadu dan aturan yang berlaku. 5. Ketersediaan Artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan. Untuk itu diperlukan pengamanan terhadap sumber daya informasi. 6. Kepatuhan Artinya informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undangundang atau peraturan pemerintah serta memiliki tanggung jawab baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal organisasi perusahaan. 7. Kebenaran informasi Artinya informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengoperasikan perusahaan.
2.1.3. Definisi Akuntansi Ada beberapa pengertian akuntansi yang diungkapkan oleh penulis, dalam penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi sebelum American Acounting Association (AAA) dalam Soemarso SR. (1996
14
: 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaianpenilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis usaha atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/instasi, rumit dan tidanya masalah keuangan perusahaan. Akuntansi dapat berjala dengan baik jika ditunjang dengan sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan. Sugiyanto (1995) mengatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga bidang utama yaitu, akuntansi komersial (Commercial accounting), akuntansi pemerintahan
(goverment
accounting), dan
akuntansi
sosial
(social
accounting). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data yang digunakan untuk memberikan informasi ekonomi dan keuangan pemerintah baik daerah maupun pusat kepada pihak eksekutif, legisatif, yudikatif dan masyarakat. Sementara akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi dimana membahas tentang neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional yang diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.
15
Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi yaitu tahap pencatatan. Sedangkan dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan.
2.1.4.
Sistem Informasi Akuntansi
2.1.4.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Mulyadi (2011:2), Sistem Informasi Akuntansi adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama - sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem yaitu sebagai berikut : a. Setiap sistem terdiri dari unsur- unsur b. Unsur- unsur tersebut adalah bagian yang terpadu dari sistem yang bersangkutan c. Unsur suatu sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar. Suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya, dimana sistem tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. Keberadaan sistem tersebut dapat membantu tugas- tugas unit organisasi yang terkait. Sistem perusahaan akan menggunakan sistem yang paling sesuai dengan aktivitas perusahaan yang dijalankan, sederhana dalam pelaksana serta mudah dalam pengawasannya.
16
Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:1) : Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Menanggapi pengertian dari Sistem Akuntansi ini, Bastian (2007:151) mendefinisikan sistem akuntansi ini sebagai berikut, Sistem Akuntansi
adalah
organisasi
formulir,catatan
dan
laporan
yang
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna menentukan dasar kebutuhan informasi.
2.1.4.2. Tujuan Utama Sistem Informasi Akuntansi Menurut Romney dan Steinbart (2006:257), terdapat tiga tujuan utama sistem informasi akuntansi, yaitu : 1. Memproses transaksi untuk tujuan akuntansi 2. Memelihara pengendalian yang memadai untuk
memastikan
integritas data organisasi dan menjaga asetnya 3. Memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
2.1.4.3. Komponen Sistem Informasi Akuntansi Menurut Azhar Susanto (2008:207), komponen-komponen dari Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut : 1.
Hardware
2.
Software
3.
Brainware
4.
Prosedur
17
5.
Database
6.
Teknologi Jaringan Telekomunikasi
Sedangkan penjelasan dari masing-masing komponen diatas dijelaskan sebagai berikut : •
Hardware Hardware atau perangkat keras merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Hardware terdiri antara lain input, proses dan output.
•
Software Software atau perangkat lunak adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Software dapat dikelompokkan menjadi perangkat lunak sistem (System Software) dan perangkat lunak aplikasi (Application Software) contohnya sistem operasi, software aplikasi siklus produksi, software aplikasi siklus penerimaan, software aplikasi siklus pengeluaran, laporan keuangan dan lain-lain.
•
Brainware Brainware atau merupakan sumber daya manusia yang menjalankan sistem merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi. Brainware terdiri antara lain manajer, analis sistem informasi, ahli komunikasi, administrator database, programmer dan operator.
18
•
Prosedur Prosedur merupakan rangkaian aktivitas transaksi dalam siklus, terdiri antara
lain
penerimaan,
produksi,
pengeluaran,
penerimaan
dan
pengeluaran kas dan laporan keuangan. •
Database Data merupakan fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses yang menghasilkan informasi. Database merupakan simpanan data dalam hardware atau software, contohnya eksternal data keuangan, konseptual data keuangan, internal data keuangan.
•
Teknologi Jaringan Telekomunikasi Jaringan komunikasi atau network adalah penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Jaringan komunikasi terdiri dari server, terminal, network card, switching hub, saluran komunikasi seperti LAN, WLAN dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen sistem informasi
akuntansi memiliki komponen yang kompleks dimulai dari penyusunan dan input data, proses dan outputnya demi menghasilkan informasi yang akurat dan berguna bagi pemakainya. Dalam proses pembuatan sistem informasi akuntansi sebaiknya diperhatikan penggunaan seluruh komponen tersebut demi kelancaran sistem dan output yang diharapkan.
19
2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya
dapat
mempengaruhi
keputusan
pengguna
dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan
yang
relevan
dapat
dihubungkan
dengan
maksud
penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu : a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
alat
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi
disajikan tepat waktu sehingga
dan berguna dalam pengambilan keputusan.
dapat berpengaruh
20
d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah
disajikan selengkap
mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan
jelas
agar
kekeliruan
dalam
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik. a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
21
c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya
atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara eksternal
dapat dilakukan
bila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman
para pengguna.
Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
22
2.1.6.
Akuntansi Pemerintahan
2.1.6.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain meliputi pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Goverment Accounting Standard 1987 seperti yang dikutip Freeman (1998:36), pengertian akuntansi pemerintahan adalah :“Goverment accounting is an integral of accounting discipline. It is founded on the basic concept nderlying the accounting discipline as a whole and shares man characteristics
with
commercial
accounting”.
Pernyataan
tersebut
menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah adalah suatu kesatuan ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep ilmu akuntansi secara menyeluruh dam memiliki berbagai kesamaan dengan akuntansi komersial. Indra Bastian (2006:15) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai, “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik”.
2.1.6.2. Karakteristik Organisasi Pemerintahan Menurut Mardiasmo (2006:8) karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :
23
1. Tujuan organisasi Organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba, melainkan pemebrian pelayanan publik (public service) seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, enegak hukum dan sebagainya. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pelayanan publik bkan erarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD . 2. Sumber Pembiayaan Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor publik berasala dari pajak minyak dan gas, Penerimaan Bukan pajak (PNBP), laba perusahaan milik negara, pinjaman luar negeri, obligasi dan pendapatan lain-lain yang sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 3. Pola Pertanggungjawaban Pada organisasi sektor publik, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (public funds). Pola pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik bersifat vertikal
dan
horizontal.
Pertanggungjawaban
vertikal
(vertical
accountability) adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi,
sedagkan
pertanggungjawaban
horizontal
(horizontal
accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
24
4. Struktur Organisasi Struktur organisasi sektor publik bersifat birokratis, kakau dan hierarkis. Struktur organisasi sangat berpengaruh pada politik seperti tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada organisasi sektor publik. 5. Karakteristik Anggaran Pada organisasi sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan lagi sebagai rahasia negara. 6. Sistem Akuntansi Organisasi sektor publik menggunakan sistem cash toward to accrual artinya adalah pelaporan keuangan menggunakan basis kas pada anggaran dan pendapatan, sedangkan neraca sudah menggunakan basis akrual. Namun pada tahun 2015, semua Kementerian/Lembaga harus sudah menggunakan basis akrual dalam pelaporannya.
2.1.6.3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Menurut Baldric dan Boni Siregar (2001:9), terdapat dua jenis batasan hukum dan administrasi yang ditekankan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu : 1.
Penggunaan Dana Dalam akuntansi pemerintah bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu kesatuan
25
akuntansi dan fiskal yang memeiliki seperangkat akun yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama denagn saldo ekuitas,serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan batasan-batasan lain. 2.
Peranan Anggaran Anggaran pada akuntansi pemerintah ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran dalam organasisasi pemerintah denagn organisasi komersial terletak pada perencanaanya.
2.1.6.4.Tujuan Akuntansi Pemerintahan Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: 1.
Pertanggungjawaban (accountability and stewardship) Tujuan pertanggungjawaban adalah memberiakn informasi keuangan yang lengkap, cermat, berbentuk dan waktu yang tepat serta berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengeloal keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
2.
Manajerial Tujuan
manajerial
berarti
bahwa
akuntansi
pemerintahharus
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan,
pemantauan,
pengendalian
anggaran,
26
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. 3.
Pengawasan Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
2.1.7.
Sistem dan Prosedur Pencatatan Sebelum era reformasi, Pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah
pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertiannya adalah sistem pencatatan. Menurut Abdul halim (2012:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu single entry, double entry dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan singe entry, sedangkan sistem akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. 1. Single entry Sistem pencatatan single entry sering disebu juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sisitem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan singe entry atau tata buku memeiliki kelebihan, diantaranya sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain; kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.
27
2. Double entry Sistem pencattan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, dimana transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut degan istilah menjurnal. setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan double entry accounting maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yag tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross chek. selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit. 3. Triple entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunaka sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.
2.1.8.
Penyajian Laporan keuangan Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar tujuan
umum penyajian Laporan Keuangan oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut :
28
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam embuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian
Laporan Keuangan oleh
pemerintah pusat adalah sebagai berikut : 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaianya dengan peraturan peundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan. 4. Memberikan informasi perancangan dan penganggaran 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manjerial dan organisasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:
29
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas peaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaiman entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatanya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi megenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk
memenuhi
tujuan-tujuan
tersebut,
laporan
keuangan
menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaaan sumber daya keuangan maupun ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anaggran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit Laporan Operasianal (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.
30
2.1.9.
Laporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan merupakan suatu dasar finansial suatu entitas
ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7): “ Laporan Keuangan merupakan bagian dari pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuanagn (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah diujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk meghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Mardiasmo (2006:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat mebuat laporan keuangan eksternal yang meliputi
31
laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi amggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pengguna Federation
laporan of
keuangan
Accountans-Public
pemerintah
menurut
International
Sector
Committe
(IFAC-PSC)
diklompokkan sebagai berikut : 1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi 2. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber daya, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundangundangan, kinerja pemerintah dan kondisi keuangan. 3. Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah. 4. Investor dan kreditur. Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dan membiayai kegiatankegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya. 5. Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain 6. Pemerintah lain, badan internasional mempunyai ketertarikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil serta rencana- rencananya.
32
7. Analisis ekonomi dan keuangan. Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk
media-media
keuangan
menelaah,
menganalisis
dan
menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat
sebagai
pembayar
pajak.
Kebutuhan
akan
informasi
itu
dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial bahkan politik.
2.1.10. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
33
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain. 4. Memberikan informasi untk perencanaan dan pegangggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Sedangkam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara : 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasilnya yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
34
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yag dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai
sumber
dan
penggunaan
sumber
daya
keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit- Laporan operasional(LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.
2.1.11. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Standar Akuntansi Pemerintah) laporan keuangan terdiri atas : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Neraca 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan
35
2.1.11.1. Laporan realisasi anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisitLRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut: a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan
sumber
daya
ekonomi
dalam
penyelenggaraan
fungsi
pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggaran APBN dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada
36
akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan - LRA, akuntansi belanja, akuntansi
surplus/defisit,
akuntansi
pembiayaan
dan
akuntansi
sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas. Akuntansi yang ada pada laporan realisasi anggaran adalah: 1. Akuntansi Anggaran 2. Akuntansi Pendapatan-LRA 3. Akuntansi Belanja 4. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA 5. Akuntansi Pembiayaan 6. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
2.1.11.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pospos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
2.1.11.3. Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
37
2.1.11.4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
2.1.11.5. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pospos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini: 1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
38
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 4.
Laporan Arus Kas
2.1.11.6. Laporan Arus Kas Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Aktivitas yang ada dalam peaporan arus kas antara lain : Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktvitas transitoris.
2.1.11.7. Catatan atas Laporan Keuangan Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan
oleh
pengguna dalam
melakukan
evaluasi
dan
menilai
pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan
(CaLK).
CaLK
memberikan
informasi
kualitatif
dan
mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan
39
penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. 2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. 3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. 6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya. 7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2.1.12. Kendala Informasi yang Andal dan Relevan Untuk mewujudkan informasi laporan keuangan yang relevan dan andal terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dimaksud adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
40
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu: 1. Materialitas Walaupun idealnya memuat semua informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain
disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
41
3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif
yang
diharapkan
dipenuhi
oleh
laporan
keuangan
pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
2.1.13. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuangan peerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN harus disusun secara sistematik mulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya suatu sistem akuntansi yabg handal, dapat di lakukan rekonsiliasi serta berjenjang dari satuan kerja sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi keuangan
dilaksanakan oleh Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan. PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi keuangan akan dapat berjalan
42
apabila memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut: Formulir maupun Dokumen Sumber, Jurnal, Buku besar, Buku pembantu, dan Laporan. Oleh karena itu penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan berpedoman pada PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Sedangkan, mardiasmo (2004:35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan penepan Sistem Akuntansi Keuangan yang baik.
2.2. Penelitian Terdahulu Penelitian-penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan yang terfokus pada sektor publik diantaranya Yuliani (2010), Roviyantie (2011), Permadi (2013) dan Nurillah (2014). Penelitian Yuliani (2010) menunjukkan nilai pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh posistif terhadap kualitas pelaporan keuangan.
43
Hal ini didukung penelitian Roviyantie (2011) yang mengatakan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap nilai
informasi pelaporan
keuangan. sejalan dengan penelitian Roviyantie (2011), penelitian Permadi (2013) mengatakan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nurillah(2014) menunjukkan ada pengaruh yang positif antara penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu No. 1.
Peneliti dan Tahun Yuliani (2010)
Variabel
Hasil Penelitian
Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan kualitas laporan keuangan
Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.
Roviyantie (2011)
Kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan
3.
Permadi (2013)
Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
44
4.
Nurillah
Kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian intern
kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Sumber : Berbagai jurnal ilmiah, 2014
2.3. Kerangka Pemikiran Sebagaimana sektor swasta, pemerintah merupakan sektor publik yang membutuhkan akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintah maupun sebagai penyedia informasi keuangan yang berkaitan. Secara organisasi, domain publik antara lain meliputi badan pemerintahan. Badan Usaha milik Negara, yayasan, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi yang merupakan organisasi non profit dikenal dengan akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik. Menurut
Goverment Accounting
Standard Board 1987 seperti yang dikutip Freeeman (1998:36), pengertian akuntansi pemerintahan adalah :“Goverment acconting is an integral of the accounting disciplne. It is founded on the basic concept underlying the accounting discipline as a whole and shares many characteristic with commercial accounting”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah adalah suau kesatuan ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep dasar ilmu akuntansi secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial.
45
Dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi. Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK)
Nomor
219/PMK.05/2013
mendefinisikan kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagai prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat disusun dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara, setiap sistem keuangan pemerintah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara periodik, meliputi : 1. Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Berkaitan dengan Peraturan ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pegkomunikasian informasi yang
bermanfaat untuk menilai
kinerja suatu organisasi. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimunkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk
46
memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya(PP No.71 Tahun 2010). Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengertian dari kualitas laporan keuangan adalah “ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ada beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintahan yang baik, juga dapat menunjang kualitas dari laporan keuangan pemerintah, setiap informasi yang baik dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi 4 syarat sesuai denagn prasayarat normatif, yaitu : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya
dapat
mempengaruhi
keputusan
pengguna
dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 2. Andal Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
47
3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Berdasarkan indikator di atas
disimpulkan bahwa kualitas laporan
keuangan dapat diukur dengan : 1. Relevan berarti informasi keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi terdahulu. 2. Andal berarti informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bebas dari salah saji material dan juga dapat dipertanggungjawabkan
48
kebenaranya. 3. Dapat dibandingkan berarti informasi keuangan yang disajikan di periode sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau acuan untuk periode selanjutnya. 4. Dapat dipahami berarti informasi yang disajikan dapat dipahami disesuaikan denagn kalangan pengguna yang akan menggunakan informasi. Berdasarkan teori-teori di atas bahwa pemerintah dalam membuat dan melaporkan informasi keuangan mengacu pada suatu sistem pemerintahan yang mengatur berbagai pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keuangan pemerintah agar dapat menghasilkan output yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Reformasi Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
Sistem Akuntansi Keuangan (Variabel X)
Kualitas Laporan Keuangan (Variabel Y)
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
49
Sistem Akuntansi Keuangan
Kualitas Laporan Keuangan (Variabel Y)
(Variabel X)
Gambar 2.2. Paradigma Kerangka Pemikiran
2.4. Hipotesis Penelitian Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Ho : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Ha : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang beralamat di Jl. Percetakan Negara no. 23, Jakarta Pusat 10560. Badan POM
yaitu salah satu Lembaga Negara yang
memiliki tugas fungsinya yaitu mengawasi peredaran obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan di masyarakat. Badan POM memiliki empat puluh satuan kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) satker di pusat dan 31 (tiga puluh satu) satker di daerah. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2014.
3.2. Populasi dan Sampel a. Populasi Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010: 185) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja di Badan POM yang berjumlah empat puluh satuan kerja yang terdiri dari 31(tiga puluh satu) satuan kerja Balai Besar POM di daerah 9 (sembilan) satuan kerja di kantor pusat, dimana masing masing satker diwakili oleh 3
50
51
pegawai yang kompeten dalam pembuatan laporan keuangan atau yang pernah membuat laporan keuangan. b. Sampel Pengertian sampel menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010: 186) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang diperlajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi, oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus dapat mewakili kondisi populasi. Teknik pengambilan jumlah sampel dari populasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu sampel diharapkan dapat mewakili populasi, sehingga kesimpulan untuk sampel dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini bersifat Purposive Sampling, yaitu peneliti cenderung memilih orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan secara mendalam (Key Informan). Menurut Lexy J.Moleong (2007: 224) “Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber data dan bangunannya (contruction)”.
52
3.3. Teknik Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Jonathan sarwono (2006: 8) yang dimaksud dengan Data primer berasal dari sumber asli atau pertama dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer, yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan survey secara langsung pada objek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan, yang dapat dilakukan dengan cara: a. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan, pejabat yang berwenang serta staf di satker pusat BPOM untuk memperoleh
data
yang
berkaitan
dengan
masalah
penelitian.
Dalam
pelaksanaanya wawancara ini bersifat terpimpin (guide interview) yaitu dilakukan oleh pewawancara dengan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Informan yang dipilih peneliti adalah orang-orang yang dipandang benarbenar mengetahui permasalahan, sehingga dapat diperoleh informasi yang obyektif. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah: bagian inspektorat, bagian administrasi, dan bagian keuangan. b. Pengamatan Pengamatan yang dilakukan yaitu mengkaji tingkah laku yang dinilai kurang tepat jika diukur dengan tes, inventori, maupun kuisioner. Peneliti mengambil tempat penelitian di Badan POM dimana Lembaga ini merupakan
53
salah satu Lembaga yang menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010. c. Dokumentasi Merupakan teknik dari pengumpulan data sekunder yaitu informasi yang berasal dari dokumen, seperti : buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya Badan POM dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. d. Angket atau Kuesioner Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu mungkin tidak memerlukan kehadiran peneliti.
3.4. Operasional Variabel Penelitian 3.4.1. Variable Independen Variabel independen ini sering disebut sebagai stimulus, prediktor, antecendent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat (sugiyono, 2007:4). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sistem akuntansi keuangan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
54
pengikhtisaran,
sampai
dengan
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang digunakan menggunakan aplikasi komputer.
3.4.2. Variabel Dependen Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karateristik berikut merupakan prasayarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Penjabaran variabel dalam indikator-indikator yang akan mendasari penyusunan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut : Tabel 3.1. Operasional variabel sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan Variabel
Variabel Independen
Indikator
1. Kesesuaian
sistem
akuntansi
Skala
Nomor
Referensi
Pengukuran
kuesioner
Buku
1
Akuntansi sektor
keuangan yang digunakan sudah
publik (Mardiasmo:
memenuhi Standar Akuntansi
2008)
55
Sistem
Pemerintah (SAP).
Akuntansi
2. Prosedur pencatatan transaksi
Keuangan
dilakukan berdasarkan standar
(X)
pencatatan
akuntansi
Ordinal
2 s/d 6
pada
Akuntansi sektor publik
umumnya.
(Abdul Halim :2012)
3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik
Peraturan Menteri 7 s/d 10
Keuangan No.233/PMK.05/ 2011
Variabel
1. Laporan keuangan yang disusun
Dependen
sudah memenuhi kriteria dari sebuah laporan keuangan yang
Kualitas
kualitatif
Laporan
yaitu andal, relevan,
dapat
diperbandingkan,
dapat
Keuangan (Y)
dengan
karakteristik
dan
Ordinal
1 s/d 12
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
dipahami
Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah summated rating method : likert scale atau skala likert. Skala likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala ordinal. Alasan penggunaan teknik pengukuran skala likert adalah karena teknik ini tidak menuntut penggunaaan kategori dan subjek yang diukur tidak terbatas kepada dua alternatif jawaban saja. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan,
56
bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban, sebagai berikut : •
Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS)
•
Skor 4 untuk jawaban setuju (S)
•
Skor 3 untuk jawaban Netral (N)
•
Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS)
•
Skor 1 untuk jawaban Sangan Tidak Setuju (STS)
3.5. Metode Analisis Data Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat memberikan
interpretasi.
Hasil
pengolahan
data
ini
digunakan
untuk
menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.
3.5.1. Uji Validitas Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (sekaran, 2006). Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Untuk menguji validitas, alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut :
57
=
−
( − ) ( − )
Keterangan : r
= Koefisien korelasi
n
= Jumlah responden
Y
= Jumlah skor total seluruh item Yi
X
= Jumlah skor tiap item Xi Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai thitung untuk
menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut : =
− 2 1 −
Keterangan : r
= Koefisien korelasi
n
= Jumlah responden Setelah nilai thitung diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan
nilai thitung tersebut dengan nilai ttabel pada taraf signifikan sebesar α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n – 2. Kaidah keputusannya adalah : Jika thitung > ttabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. Jika thitung ≤ ttabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid. Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Uji validitas terhadap
58
item-item penytaan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolah data software SPSS v.19. Namun dalam penelitian ini skala pengukuran untuk uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r hitung atau nilai yang dihasilkan pada uji reabilitas yaitu pada kolom Correlation item-Total Correaltion dengan nilai yang dihasilkan r tabel. Berdasarkan perbandingan antara rhitung dan r tabel maka terbentuklah hipotesis sebagai berikut : Ho
: rhiutng > rtabel1, maka butir pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid
Ha
: rhiutng < rtabel1, maka butir pertanyaan pada kuesioner dinyatakan tidak valid
3.5.2. Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item instrumen (Sekaran, 2006). Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien alpha cronbach. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien alpha cronbach ditunjukkan dengan: ℎ (∝) =
. 1 + ( − 1).
Keterangan : k
= Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten
= Rata-rata korelasi antar variabel manifes
59
Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi jawaban. •
Jika r < 0,20 maka tingkat keandalan sangat lemah atau keandalan tidak berarti.
•
Jika r diantara 0,20 – 0,40 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang rendah tetapi pasti.
•
Jika r diantara 0,40 – 0,70 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang cukup berarti.
•
Jika r diantara 0,70 – 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang tinggi.
•
Jika r > 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data software SPSS v.19.
3.6. Pengujian Hipotesis 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan cara mendeskripsikan
data
sampel
yang
telah
terkumpul
tanpa
membuat
60
kesimpulan yang berlaku umum. Yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata (mean) dan standar deviasi dari earnings management.
3.6.2. Uji Asumsi Klasik Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi melalui uji asumsi klasik, yaitu: 1.
Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi,
varibel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005). 2.
Uji Multikolinearitas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005).
61
3.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskesdatisitas dan jika berbeda disebut Heteroskesdatisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas (Ghozali, 2005). Apabila residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
3.6.3. Analisis Regresi Linier Analisis regresi linier dilakukan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Model regresi linier dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut : Y = α + βX + e Keterangan: Y = kualitas laporan keuangan α = konstanta β = koefisien regresi penerapan Sistem akuntansi keuangan X = variabel penerapan Sistem akuntansi keuangan e = variabel pengganggu (error)
62
3.6.4 Analisis Koefisien Korelasi Rank Sparman Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal. Adapun rumusnya sebagai berikut : =
!"# $% $
Dengan ketentuan : &
= Koefisien korelasi Rank Spearman
'1
= selisih rank X dengan rank Y yang ke-1
N
= Jumlah sampel
6
= Besaran sampel (konstanta) Nilai & ( Koefisien korelasi Rank Spearman) yang diperoleh akan berkisar
antara -1,0 sampai +1. Notasi ini menunjukkan tingkat korelasi antara variabelvariabel yang diuji, yaitu : 1) Bila & = -1 berarti terdapat korelasi yang kuat tetapi merupakan korelasi negatif atau berlawanan arah (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya) 2) Bila & = 0 berarti ada korelasi antara variabel-variabel yang diuji atau korelasi yang lemah dan tidak ada hubungan. 3) Bila & = 1 berarti terdapat korelasi yang kuat antara varabel X dan variabel Y, dan nilai positif atau searah (jika X naik maka Y naik atau sebaliknya) Jika dalam perhitungan hubungan terdapat dua subjek atau lebih yang mendapatkan skor pada variabel yang sama, masing-masing akan mendapatkan rata-rata rangking sehingga terdapat rangking kembar. Jika proporsi rangking
63
kembar yang terjadi tidak besar, maka akibatnya pada r, dapat diabaikan. Tetapi apabila prporsi rangking kembar yang terjadi cukup besar, maka dalam perhitungan korelasi adalah sebagai berikut: (=
) # )
Keterangan: t
= jumlah data variabel yang memiliki rank yang sama besarnya r menunjukkan jumlah variasi nilai T dari semua kelompok nilai
kembar, sehingga perhitungan hubungan korelasi r, menjadi :
* # + , # !- # #
* # . , #
Dengan ketentuan sebagai berikut : 2 =
2 − − (
12
2 =
2 − − (. 12
Keterangan : &
= koefisien korelasi Rank Spearman
'/
= Selisih Rank x dan Rank Y
N
= Jumlah sampel
(
= Faktor korelasi x
(.
= Faktor korelasi y Analisis kuat lemahnya koefisien koreksi ini menurut sugiyono (2005),
dapat digunakan sebagai pedoman seperti yang tertera pada tabel 3.1.
64
Tabel 3.2. Interval koefisien Interval koefisien 0 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000 Sumber : Sugiyono (2005)
Tingkat Hubungan Sangat rendah Rendah Sedang Kuat Sangat kuat
3.6.5. Analisis Koefisien Determinasi Analisis ini digunakan ututk mengetahui besarnya dari pengaruh variabel bebas sistem akuntansi keuangan terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus : Kd = rs2 x 100% Keterangan : Kd
= Koefisien determinasi
rs
= Koefisien korelasi Rank Spearman
3.6.6. Pengujian Hipotesis Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut : Ho : rs ≤ 0 menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Ho : rs > 0 menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.
65
Pengujian hipotesis ini menggunakan model statistik uji t, dengan rumus sebagai berikut : = &
−2
01−& 2
Dimana : rs
= koefisien korelasi spearman
n
= banyaknya sampel
dengan ketentuan α
= 0,05
Df
= n-(k+1)
Dimana : N
= Jumlah data responden
K
= Variabel independen
1
= Variabel dependen
Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara thitung dengan ttabel yang terdapat dalam tabel distribusi t atau lazim disebut ttabel. Adapun taraf nyata yang digunakan adalah α = 0,05 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df=n-2. Ketentuan peneriman atau penolakan pernyataan, yaitu :
66
1) Jika thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima Artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak Artinya tidak ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.
Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Responden Objek dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan, sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan tahun 2014. Responden dalam penelitian ini pegawai Badan POM yang membuat laporan keuangan tingkat satker atau pegawai yang pernah membuat laporan keuangan dengan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Jumlah responden sebanyak 50 responden yang terdiri dari 31 Satuan kerja di daerah (ibukota provinsi) dan 9 satuan kerja di Kantor Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden dengan karakteristik data responden sebagai berikut : a) Berdasarkan Usia Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia Frekuensi Persentase Usia (th) 20-25 4 8% 26-30 21 42% 31-35 11 22% 36-40 3 6% 67
68
>41 11 Total 50 Sumber : Hasil Kuesioner
22% 100%
Pada tabel diatas mengenai data responden berdasarkan umur responden dapat disimpulkan bahwa umur antara 26-30 tahun merupakan responden terbanyak yaitu sebesar 42% sedangkan yang terendah yaitu pada usia 36-40 tahun yaitu 6%. b) Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Persentase Laki-laki 23 46% Perempuan 27 54% Total 50 100% Sumber : Hasil Kuesioner Pada tabel diatas mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa jumlah responsden perempuan adalah 54% dan laki-laki mempunyai frekuensi lebih kecil yaitu sebesar 46%. c) Berdasarkan Masa Kerja Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja Masa Kerja(th) Frekuensi Persentase 0-5 20 40% 6-10 15 30% 10-15 3 6% 16-20 2 4% >21 10 20% Total 32 100% Sumber : Hasil Kuesioner
69
Pada tabel diatas mengenai data responden berdasarkan masa kerja dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai dengan masa kerja 0-5 tahun merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu sebanyak 40% sedangkan terendah yaitu yang masa bekerja 16-20 tahun yaitu 4%. d) Berdasarkan Pendidikan terakhir Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase SMU Sederajat 7 14% Diploma 19 38% Sarjana 21 42% Magister 3 6% Lainnya 0 0% Total 32 100% Sumber : Hasil Kuesioner Pada tabel diatas mengenai data responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai dengan pendidikan terakhir sarjana merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu sebanyak 42%.
4.2 Deskripsi Data 4.2.1
Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioener merupakan seperangkat pertanyaan yang diformulasikan untuk memperoleh informasi dari responden.
70
Kuesioner didistribusikan secara langsung atau melalui surat elektronik (email) kepada responden. Kuesioner tersebut berisi 22 pertanyaan dalam bentuk tertutup, untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan sebanyak 10 (sepuluh) pertanyaan, sedangkan untuk variabel Kualitas Pelaporan Keuangan sebanyak 12 (dua belas) pertanyaan. 4.2.2
Teknik Pengumpulan Data Penelitian Sebagaimana judul yang dipilih dalam penelitian ini, yakni Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengawas Obat dan Makanan), maka dalam rangka pengumpulan data untuk keperluan analisis difokuskan pada hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner terhadap 2 (dua) variabel yang akan diteliti, yaitu: a. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan, yaitu variabel yang Berhubungan dengan penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Lingkungan Badan POM Dalam melakukan penelitian mengenai variabel penerapan Sistem Akuntansi Keuangan diajukan 10 (sepuluh) pertanyaan kepada 50 pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di lingkungan Badan POM yang menghasilkan jawaban sebagai berikut:
71
1) Satuan Kerja (satker) tempat saya bekerja membuat laporan hasil keuangan tiap periode Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.5 Satker membuat laporan hasil keuangan tiap periode No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 31 62% 2. Setuju 19 38% 3. Netral 0 0% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat setuju bahwa satker membuat laporan hasil keuangan tiap periode, terlihat dari jumlah persentase 62% responden menyatakan sangat setuju dan 38% responden menyatakan setuju. 2) Tujuan pembuatan laporan keuangan diketahui oleh pegawai tempat saya bekerja Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.6 Tujuan pembuatan laporan keuangan diketahui oleh pegawai No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 16 32% 2. Setuju 27 54% 3. Netral 4 8% 4. Tidak Setuju 3 6% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner
72
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan diketahui oleh pegawai, terlihat dari jumlah persentase 32% responden menyatakan sangat setuju, 54% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan netral dan 6% responden menyatakan responden. 3) Pembuatan laporan keuangan di tempat saya bekerja disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.7 Pembuatan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 32 64% 2. Setuju 17 34% 3. Netral 1 2% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat setuju pembuatan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terlihat dari jumlah persentase 64% responden menyatakan sangat setuju, 34%
responden
menyatakan netral.
menyatakan
setuju
dan
2%
responden
73
4) Setiap transaksi keuangan dilakukan identifikasi dokumen sumbernya Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.8 Setiap transaksi keuangan dilakukan identifikasi dokumen sumbernya No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 24 48% 2. Setuju 26 52% 3. Netral 0 0% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa Setiap transaksi keuangan dilakukan identifikasi dokumen sumbernya, terlihat dari jumlah persentase 48% responden menyatakan sangat setuju dan 52% responden menyatakan setuju. 5) Setiap transaksi keuangan di dukung oleh bukti transaksi Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.9 Setiap transaksi keuangan di dukung oleh bukti transaksi No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 28 56% 2. Setuju 22 44% 3. Netral 0 0% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner
74
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat setuju bahwa Setiap transaksi keuangan di dukung oleh bukti transaksi, terlihat dari jumlah persentase 56% responden menyatakan sangat setuju dan 44% responden menyatakan setuju.
6) Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.10 Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 22 44% 2. Setuju 27 54% 3. Netral 1 2% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis, terlihat dari jumlah persentase 44% responden menyatakan sangat setuju, 54% responden menyatakan setuju dan 2% responden menyatakan netral.
7) Transaksi keuangan diklasifikasikan sesuai dengan pos-pos semestinya
75
Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.11 Transaksi keuangan diklasifikasikan sesuai dengan pos-pos semestinya No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 19 38% 2. Setuju 30 60% 3. Netral 1 2% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa transaksi keuangan diklasifikasikan sesuai dengan pos-pos semestinya, terlihat dari jumlah persentase 38% responden menyatakan sangat setuju, 60% responden menyatakan setuju dan 2% responden menyatakan netral. 8) Laporan keuangan dilaporkan secara berjenjang setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.12 Laporan keuangan dilaporkan secara berjenjang setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 28 56% 2. Setuju 21 42% 3. Netral 1 2% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar
76
responden sangat setuju bahwa laporan keuangan dilaporkan secara berjenjang setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan, terlihat dari jumlah persentase 56% responden menyatakan sangat setuju, 42% responden menyatakan setuju dan 2% responden menyatakan netral. 9) Pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan tiap bulan Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.13 Pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan tiap bulan No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 18 36% 2. Setuju 26 52% 3. Netral 4 8% 4. Tidak Setuju 2 4% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan tiap bulan, terlihat dari jumlah persentase 36% responden menyatakan sangat setuju, 52% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan netral dan 4% responden menyatakan tidak setuju.
10) Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN untuk menyamakan data penggunaan data pengeluaran satker dengan data pengeluaran KPPN
77
Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.14 Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 29 58% 2. Setuju 21 42% 3. Netral 0 0% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden sangat setuju bahwa pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN untuk menyamakan data penggunaan data pengeluaran satker dengan data pengeluaran KPPN, terlihat dari jumlah persentase 58% responden menyatakan sangat setuju dan 42% responden menyatakan setuju.
b. Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan, yaitu berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami 1) Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengambil keputusan Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.15 Laporan keuangan sebagai alat pengambil keputusan No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 14 28% 2. Setuju 25 50%
78
3. 4. 5.
Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jumlah Sumber : Data Kuesioner
10 1 0 50
20% 2% 0% 100%
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa laporan keuangan sebagai alat pengambil keputusan, terlihat dari jumlah persentase 28% responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 20%
responden
menyatakan
Netral
dan
2%
responden
menyatakan tidak setuju. 2) Penyajian informasi pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.16 Penyajian informasi pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 22 44% 2. Setuju 26 52% 3. Netral 2 4% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa penyajian informasi pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terlihat dari jumlah persentase 44% responden menyatakan sangat setuju, 52%
79
responden menyatakan setuju, dan 4% responden netral. 3) Kepala Satker melakukan cross chek data untuk menghindari kesalahan material dan bias pada laporan keuangan Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.17 Kepala Satker melakukan cross chek data untuk menghindari kesalahan material dan bias pada laporan keuangan No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 13 26% 2. Setuju 22 44% 3. Netral 11 22% 4. Tidak Setuju 4 8% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 32 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa kepala Satker melakukan cross chek data untuk menghindari kesalahan material dan bias pada laporan keuangan, terlihat dari jumlah persentase 26% responden menyatakan sangat setuju, 44% responden menyatakan setuju, 22% responden menyatakan netral dan 4% responden menyatakan tidak setuju. 4) Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.18 Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 20 40% 2. Setuju 24 48% 3. Netral 6 12%
80
4. 5.
Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jumlah Sumber : Data Kuesioner
0 0 50
0% 0% 100%
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan, terlihat dari jumlah persentase 20% responden menyatakan sangat setuju, 48% responden menyatakan setuju dan 16% responden menyatakan netral. 5) Laporan keuangan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun yang akan datang Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.19 Laporan keuangan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun yang akan datang No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 18 36% 2. Setuju 23 46% 3. Netral 9 18% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa laporan keuangan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun yang akan datang, terlihat dari jumlah persentase 36% responden sangat setuju, 46% responden menyatakan setuju dan 18% responden menyatakan netral.
81
6) Laporan keuangan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.20 Laporan keuangan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 16 32% 2. Setuju 31 62% 3. Netral 2 4% 4. Tidak Setuju 4 8% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa laporan keuangan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen, terlihat dari jumlah persentase 32% responden menyatakan sangat setuju, 62% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral dan 8% responden menyatakan tidak setuju. 7) Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan
dengan
laporan
keuangan
periode
sebelumnya Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.21 Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 21 44% 2. Setuju 28 56%
82
3. 4. 5.
Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jumlah Sumber : Data Kuesioner
1 0 0 50
2% 0% 0% 100%
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden
setuju
bahwa
laporan
keuangan
menghasilkan
informasi yang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, terlihat dari jumlah persentase 44% responden menyatakan sangat setuju, 56% responden menyatakan setuju dan 2% responden menyatakan netral. 8) Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan
dengan
entitas
lain
yang
menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.22 Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 15 30% 2. Setuju 35 70% 3. Netral 0 0% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden
setuju
bahwa
laporan
keuangan
menghasilkan
83
informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama, terlihat dari jumlah persentase 30% responden menyatakan sangat setuju dan 70% responden menyatakan setuju. 9) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.23 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 19 38% 2. Setuju 30 60% 3. Netral 1 2% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, terlihat dari jumlah persentase 38% responden menyatakan sangat setuju, 60% responden menyatakan setuju dan 2% responden menyatakan netral.
84
10) Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLk) dapat dipahami dengan mudah Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.24 Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLk) dapat dipahami dengan mudah No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 23 46% 2. Setuju 22 44% 3. Netral 5 10% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLk) dapat dipahami dengan mudah, terlihat dari jumlah persentase 46% responden menyatakan sangat setuju, 44% responden menyatakan setuju dan 10% responden menyatakan netral. 11) Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut:
No 1. 2. 3. 4.
Tabel 4.25 Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) Sangat Setuju 19 38% Setuju 25 50% Netral 4 8% Tidak Setuju 2 4%
85
5.
Sangat Tidak Setuju Jumlah Sumber : Data Kuesioner
0 50
0% 100%
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami, terlihat dari jumlah persentase 38% responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan netral dan 4% responden menyatakan tidak setuju. 12) Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Dari pertanyaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.26 Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah No Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1. Sangat Setuju 21 42% 2. Setuju 27 54% 3. Netral 2 4% 4. Tidak Setuju 0 0% 5. Sangat Tidak Setuju 0 0% Jumlah 50 100% Sumber : Data Kuesioner Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah,
86
terlihat dari jumlah persentase 42% responden menyatakan sangat setuju, 54% responden menyatakan setuju dan 4% responden menyatakan netral.
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 4.3.1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih ahulu dijui
validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item pertanyaan yang diajukan kepada respondentelah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. 4.3.1.1. Hasil Pengujian Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kesioer benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel, apabila R hitung > R tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. a. Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuesioner dari variabel sistem akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:
87
Tabel 4.27 Pengujian Validitas Sistem Akuntansi Keuangan
Sesuai dengan hasil diatas, maka analisis output yang didapat oleh peneliti dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, dengan r tabel 30 dengan taraf signifikansi 5% = 0,361 maka di dapat bahwa semua butir pertanyaan dapat digunakan karena r-hasil > r-tabel, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat validitas.
b. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuesioner dari variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
88
Tabel 4.28 Pengujian Validitas Kualitas Laporan Keuangan
Sesuai dengan hasil diatas, maka analisis output yang didapat oleh peneliti dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, dengan r tabel 30 dengan taraf signifikansi5% = 0,361 maka di dapat bahwa semua butir pertanyaan dapat digunakan karena r-hasil > r-tabel, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat validitas. 4.3.1.2. Hasil Pengujian Reliabiltas Uji reliabitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan kosistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel.
89
a. Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Tabel 4.29 Pengujian Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .855
N of Items .868
10
Sesuai dengan ketentuan diatas, maka analisis output SPSS yang digunakan oleh peneliti menunjukan hasil bahwa nilai Cronbach`s Alpha sebesar 0,855 dapat dilihat pada Reliability Statistics, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa r-Alpha bernilai positif, dimana r-Alpha > rtabel yaitu 0,855 > 0,70 ini menunjukkan bahwa keseluruhan pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan terbukti sangat reliabel atau handal. b. Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Tabel 4.30 Pengujian Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .918
N of Items .924
12
90
Sesuai dengan ketentuan diatas, maka analisis output SPSS yang digunakan oleh peneliti menunjukan hasil bahwa nilai Cronbach`s Alpha sebesar 0,918 dapat dilihat pada Reliability Statistics, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa r-Alpha bernilai positif, dimana r-Alpha > rtabel yaitu 0,918 > 0,70 ini menunjukkan bahwa keseluruhan pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan terbukti sangat reliabel atau handal. 4.3.2
Analisis Data Kuesioner
4.3.2.1. Uji Asumsi Klasik A. Uji multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi yang kuat antara beberapa variabel bebas. Dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel bebas maka tidak perlu dilakukan uji multikolinieritas. B. Uji heteroskedastisitas Uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang mempunyai homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salahsatu cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot.
91
Gambar 4.1. Scatterplot Sistem Akunatnsi Keuangan Dari grafik scatterpllots terlihat bahwa titik titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak menunjukkan pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
C. Uji Normalitas Table 4.31 Uji Normalitas
92
Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut: H0
=Data variabel terdistribusi secara normal
Ha =Data variabel tidak terdistribusi secara normal Hasil uji kenormalan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov terlihat angka sebesar 0,847. Dapat disimpulkan bahwa data menyebar normal atau berdistribusi normal, karena nilai sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai (alpha) 0,05 sehingga H0 diterima. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa sampel yang dipilih berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. (Nugroho, 2005) 4.3.2.2. Analisis Data untuk Uji Hipotesis Untuk menguji hipotesis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis menggunakan teknik regresi, analisis korelasi sederhana dan koefisien penentu sebagai berikut: a. Analisis Regresi Sederhana analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan pengaruh yang saling ditimbulkan antara penerapan sistem akuntansi keuangan penggunaan dengan kualitas pelaporan keuangan. Dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat diperoleh hasil sebagai berikut :
93
Table 4.32 Deskriptisi Statistik Descriptive Statistics Mean KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTASI KEUANGAN
Std. Deviation
N
51.0400
5.90040
50
44.5000
3.91882
50
Tabel menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan adalah 44.5000 dengan standar deviasi 3.91882 dan banyak data adalah 50. Sedangkan variabel Kualitas Pelaporan Keuangan Menghasilkan mean 51.0400 dengan standar deviasi 5.90040 dengan jumlah data sebanyak 50. Hasil uji regresi terhadap model penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : Tabel 4.33 Nilai Koefisien Penggunaan Sistem Akuntasi Keuangan
Maka persamaan model penelitian ini adalah : Y = a + bX+ e Y = 10.827 + 0.904 X + e
94
Dimana : Y = Kualitas Pelaporan Keuangan X = Sistem Akuntani Keuangan Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut: - Konstanta sebesar 10.827; artinya jika sistem akuntansi keuangan (X) nilainya adalah 0, maka kualitas pelaporan keuangan (Y) nilainya positif yaitu sebesar 10.827. - Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan (X) sebesar 0.904; artinya jika sistem akuntansi keuangan mengalami kenaikan 1 poin maka kualitas pelaporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.904. Koefisiean bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sistem akuntansi keuangan dengan kualitas pelaporan keuangan, semakin diterapkan sistem akuntansi keuangan maka semakin meningkat nilai kualitas pelaporan keuangan. b. Analisis Korelasi Sederhana Analisis korelasi sedrhana ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan anatara variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keaungan (X) dan variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y). Dengan analisis ini akan diketahui besarnya nilai R (koefisien krelasi) yaitu suatu nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan variabel X dan Y dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 19. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
95
Tabel 4.34 Nilai korelasi antara variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X) dan variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y). Correlations Y Pearson Correlation Sig. (1-tailed)
N
X
Y
1.000
.600
X
.600
1.000
Y
.
.000
X
.000
.
Y
50
50
X
50
50
Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji pearson correlation, maka diketahui variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keaungan memiliki korelasi dengan variabel Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 0,600. Tabel 4.35 Ringkasan Model
Tabel 4.36 ANOVA
96
Dari uji ANOVA atau uji F, didapat F hitung adalah 27.024, dengan tingkat signifikansi 0,000a. Oleh karena tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan linier antara variabel sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena terdapat hubungan linier antara kedua variabel, maka variabel sistem akuntansi keuangan mempunyai pengaruh terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan. Kesimpulannya, model regresi di atas sudah benar dan layak. Dapat juga di uji mengunakan uji F, dimana jika Fhitung > Ftabel maka persamaan model linier sudah tepat digunakan. Dimana Fhitung = 27.024 dan Ftabel = 4.04 (0.05 ; 1; 48), maka Fhitung > Ftabel, dikatakan bahwa persamaan regresinya sudah tepat. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif sebesar 0,600 antara Penerapan Sistem Akuntansi Keaungan memiliki korelasi dengan Kualitas Pelaporan Keuangan. Selanjtnya untuk menginterprestasikan seberapa kuat hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan , maka digunakan pedoman interprestasi koefisien korelasi seperti tabel di bawah ini. Tabel 4.37 Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,00
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
97
Dengan menggunakan tabel diatas, maka koefisien korelasi sebesar 0,600 termasuk kategori kuat. Sehingga terdapat hubungan pengaruh yang kuat antara Penerapan Sistem Akuntansi Keaungan memiliki korelasi dengan Kualitas Pelaporan Keuangan di Badan POM. c. Analisa terhadap Koefisien Penentu Besarnya angka koefisien determinasi dalam penghitungan denga SPSS diatas adalah sebesar 0,360 atau sama dengan 36%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa besarnya kontribusi pengaruh sistem akuntansi keuangan sebesar terhadap kualitas pelaporan keuangan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan atau tidak dapat diterangkan pada penelitian ini. 4.3.3. Pengujian Hipotesis Untuk menguji signifikansi koefisien regresi (b), yaitu apakah variabel independen (X) berpengaruh secara nyata atau tidak maka dilakukan uji t. Hipotesis : Ho = Sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Ha = Sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
98
Pengambilan keputusan, jika -ttabel < thitung < ttabel maka Ho diterima dan jika thitung > ttabel maka Ho ditolak. Dari hasil pengolahan data (tabel) diperoleh thitung = 5.198 dan ttabel = 2.0106 (0.05;48). Oleh karena thitung > ttabel maka Ho ditolak, artinya Sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Secara statistik, dengan pengujian uji t ini terlihat bahwa Sistem akuntansi keuangan mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.
Ho ditolak
Ho diterima
-2,0106
Ho ditolak
+2,0106 Gambar 4.2. Daerah Penentuan Ho
5.198
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut: 1. Penerapan sistem akuntansi keuangan mempunyai peran yang penting terhadap kualitas pelaporan keuangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, para pegawai dapat membuat laporan keuangan tiap periode, sesuai dengan Standar
Akuntansi
Pemerintah
(SAP),
berdasarkan
dokumen
sumbernya, dilakukan rekonsiliasi baik dengan pengelola Aset (SIMAK BMN) maupun dengan KPPN sebagai mitra kerja. Sehingga manajemen dapat memanfaatkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan, sebagai bahan pengawasan, bahan perencanaan dan menyajikan informasi yang dibutuhkan setiap saat. 2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: a. Terdapat hubungan pengaruh yang positif dan signifikan dari masing-masing unsur atau indikator penerapan sistem akuntansi
99
100
keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Badan POM secara keseluruhan, yakni koefisien korelasi sebesar 0.904 yang berarti jika pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan mengalami kenaikan 1 poin maka kualitas pelaporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.904 poin. b. Berdasarkan korelasi sederhana, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,600 yang termasuk dalam kategori kuat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Badan POM adalah kuat. c. Berdasarkan analisa terhadap koefisien penentu (KP) diperoleh hasil sebesar 36% yang berarti persentase besarnya kontribusi atau pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan adalah sebesar 36%, sedangkan sisanya 64% dipengaruhi oleh faktor lain. 3. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh t-hitung > t tabel, yaitu 5.198 > 2.0106 yang berarti Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan dengan kualitas pelaporan keuangan yang dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku bagi populasi yakni para pengelola Sistem Akuntansi Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
101
5.2. Saran Berdasarkan uraian kesimpulan dan hasil pengolahan data kuesioner pada penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya bermanfaat bagi beberapa dalam memanfaatkan Sistem akuntansi keuangan: 1. Instansi a) Badan POM lebih memperhatikan sistem akuntansi yang digunakan, baik dalam memahami penggunaannya atau salam hal mengetahui standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghsilkan laporan keuangan yang berkualitas. b) Pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten agar dapat bekerja lebih baik dengan adanya sistem akuntansi keuangan pada Badan POM. 2. Penelitian Selanjutnya a) Memperluas objek penelitian dengan skala yang lebih besar lagi b) Memperbanyak populasi dan jumlah sampelnya, agar hasilnya menggambarkan situasi yang lebih akurat c) Menambah variabel independen, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, Sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.
DAFTAR PUSTAKA
Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen, Penerbit. Jakarta : Salemba Empat. Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga. Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisis 2. Jakarta : Salemba Empat. Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, 2004, “Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah.” Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, http://www.bpk.go.id. Baldric Siregar dan Boni Siregar. 2001. Akuntansi Penerimaan Dengan Sistem Dana. Bodnar dan Hopwood. 2003. Accounting information Hall, New Jersey.
system.8th. Pretince
Davis, Gordon B. 1998. Manajemen information system, conceptual Foundation Structure and Development. Edisi Indonesia. New York. Penerbit Mc. Millan. Freeman, Robert J. 1998. Govermental Nonprofit Accounting Theory and Practise. New Jersey:Prentice-hall, Inc. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, Sofyan Syafrie. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers. Harto, Tantriani Aukmaningrum Puji. 2010. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
Ikatan
Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta:Salemba Empat. Jonathan Sarwono, 2006, ”Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS”, Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Jones, B.M.R. dan M. Pendlebury. 2000. Public Sector Accounting. 4th Ed. London: Pitman. Kusrini dan Andri Koniyo. (2007). Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic & Microsoft SQL Server. Yogyakarta: Andi.
La Midjan dan Azhar Susanto.2000. Sistem Informasi Akuntansi 1. Edisi Keenam : Lembaga Informasi Akuntansi. Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Offset. Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset. Mulyadi. 2011. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Nazier, Daeng. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. Jakarta. Kaditama Revbang BPK-RI Nugroho, Sigit, PhD. 2009. Dasar-Dasar Metode Statistika. Jakarta : Cikal Sakti. Nurillah, As syifa. 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok”. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011. Peraturan Menteri Keuangan No. 291/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Permadi, Angga Dwi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). (Tidak untuk dipublikasikan). Rohman, Abdul. 2009. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasasn dan Kinerja Pemerintah daerah”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Romney, Marshall B., Steinbart dan Paul John. 2006. Accounting Information System. New Jersey:prentice Hall. Roviyantie, Devi. 2011.”Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Pendidikan Indonesia. Bandung.(Tidak untuk dipublikasikan).
Sangadji, Etta Mamang., dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta : Andi. Sekaran, Uma .2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. Siregar, Baldric. 2001. Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dana. Yogyakarta:STIE YKPN. Soemarso.1996. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : CV. Alfabeta Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Utomo, Suryo Hariadi. 2012 “Analisis Pengaruh Pendididikan dan Pelatihan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Studi Kasus Pada PNS yang Bekerja pada Dinas Koperasi dan UMKM Bagian Keuangan Pemprov Jatim) ”. Yuliani, Syafrida. 2010. Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, Akuntansi, Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Pariaman). Weygant, Jerry J., et al. (2005). Accounting Principles 7th Edition. John Wiley and Sons.
Resume Hasil Kuesioner Sistem Akuntansi Keuangan No. Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
SAK 1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4
SAK 2 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 2 2 5 5 5 4 4 3 5 4 4
SAK 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
SAK 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
Kuesioner SAK SAK 5 6 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
SAK 7 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
SAK 8 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4
SAK 9 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4
SAK 10 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4
43 44 45 46 47 48 49 50 Total rata-rata
4 4 5 5 5 4 4 5 231 4,62
4 4 4 5 5 5 4 5 206 4,12
4 3 5 5 5 5 4 5 231 4,62
4 4 5 5 5 5 4 5 224 4,48
4 4 5 5 5 5 5 5 228 4,56
4 4 5 5 5 5 4 5 221 4,42
4 4 5 5 4 5 4 5 218 4,36
4 3 5 4 5 5 5 4 227 4,54
4 3 4 4 5 4 4 5 210 4,2
4 4 5 5 5 4 5 5 229 4,58
Resume Hasil Kuesioner Kualitas Pelaporan Keuangan No. Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
KLK 1 5 4 2 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4
KLK 2 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4
KLK 3 5 4 2 5 5 3 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 3 2 2 3 4 5 5 5 3 5 3 4 4 2 4 4
KLK 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
KLK 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
Kuesioner KLK KLK 6 7 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
KLK 8 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
KLK 9 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
KLK 10 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4
KLK 11 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 2 4 2 4 4
KLK 12 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
43 44 45 46 47 48 49 50 Total rata-rata
4 4 4 5 5 5 4 5 202 4,04
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 220 194 214 4,4 3,88 4,28
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 209 212 4,18 4,24
4 4 5 5 5 5 5 5 220 4,4
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 215 218 4,3 4,36
4 4 5 5 5 5 5 5 218 4,36
4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 211 219 4,22 4,38
2. UJI REGRESI Descriptive Statistics Mean KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTASI KEUANGAN
Std. Deviation
N
51.0400
5.90040
50
44.5000
3.91882
50
Correlations
Pearson Correlation
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTASI KEUANGAN
Sig. (1-tailed)
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTASI KEUANGAN
N
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTASI KEUANGAN
KUALITAS
SISTEM
LAPORAN
AKUNTASI
KEUANGAN
KEUANGAN
1.000
.600
.600
1.000
.
.000
.000
.
50
50
50
50
Variables Entered/Removed
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
b
Method
SISTEM AKUNTASI
. Enter a
KEUANGAN
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
b
Model Summary
Change Statistics Adjusted Std. Error of R Square Model 1
R .600
Sig. F
R Square R Square the Estimate Change F Change a
.360
.347
4.76846
.360
df1
27.024
df2 1
Change
48
.000
a. Predictors: (Constant), SISTEM AKUNTASI KEUANGAN b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
b
ANOVA Model 1
Sum of Squares Regression
df
Mean Square
614.485
1
614.485
Residual
1091.435
48
22.738
Total
1705.920
49
a. Predictors: (Constant), SISTEM AKUNTASI KEUANGAN b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
F 27.024
Sig. a
.000
Durbin-Watson 1.770
Coefficientsa
Model 1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant) SISTEM AKUNTASI KEUANGAN
Std. Error
Collinearity Statistics
Beta
10.827
7.765
.904
.174
t
.600
Sig.
1.394
.170
5.198
.000
a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
a
Coefficient Correlations
SISTEM AKUNTASI Model 1
KEUANGAN Correlations
SISTEM AKUNTASI
1.000
KEUANGAN Covariances
SISTEM AKUNTASI
.030
KEUANGAN a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Collinearity Diagnostics
a
Variance Proportions SISTEM Dimensi
AKUNTASI
Model
on
Eigenvalue
Condition Index
(Constant)
1
1
1.996
1.000
.00
.00
2
.004
22.985
1.00
1.00
a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
KEUANGAN
Tolerance
1.000
VIF
1.000
a
Residuals Statistics Minimum Predicted Value
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
44.2626
56.0101
51.0400
3.54126
50
-1.914
1.403
.000
1.000
50
.680
1.468
.936
.184
50
43.9761
56.0748
51.0156
3.55531
50
-1.12028E1
10.93010
.00000
4.71955
50
Std. Residual
-2.349
2.292
.000
.990
50
Stud. Residual
-2.393
2.364
.002
1.008
50
-1.16245E1
11.63023
.02437
4.89850
50
-2.523
2.489
.001
1.026
50
Mahal. Distance
.016
3.663
.980
.767
50
Cook's Distance
.000
.179
.019
.029
50
Centered Leverage Value
.000
.075
.020
.016
50
Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual
Deleted Residual Stud. Deleted Residual
a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
HASIL PENGOLAHAN MENGGUNAKAN SPSS 1. UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS A. VARIABEL SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
Case Processing Summary N Cases
%
Valid Excluded
30
100.0
0
.0
30
100.0
a
Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's
Based on
Alpha
Standardized Items .855
N of Items
.868
10
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
q1
4.6667
.47946
30
q2
4.1000
.71197
30
q3
4.7000
.46609
30
q4
4.4333
.50401
30
q5
4.5333
.50742
30
q6
4.3667
.55605
30
q7
4.3333
.54667
30
q8
4.6333
.49013
30
q9
4.2000
.76112
30
q10
4.5667
.50401
30
Inter-Item Correlation Matrix q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q1
1.000
.303
.463
.618
.189
.345
.307
.489
.378
.523
q2
.303
1.000
.197
.356
.134
.601
.709
.109
.089
.221
q3
.463
.197
1.000
.572
.408
.306
.406
.408
.175
.455
q4
.618
.356
.572
1.000
.683
.644
.584
.386
.216
.629
q5
.189
.134
.408
.683 1.000
.505
.456
.259
.071
.396
q6
.345
.601
.306
.644
.505 1.000
.832
.257
.391
.340
q7
.307
.709
.406
.584
.456
.832
1.000
.472
.414
.417
q8
.489
.109
.408
.386
.259
.257
.472
1.000
.666
.312
q9
.378
.089
.175
.216
.071
.391
.414
.666
1.000
.144
q10
.523
.221
.455
.629
.396
.340
.417
.312
.144
1.000
Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if
Scale Variance if
Total
Item Deleted
Item Deleted
Correlation
Cronbach's Squared Multiple
Alpha if Item
Correlation
Deleted
q1
39.8667
11.499
.587
.691
.840
q2
40.4333
11.082
.432
.705
.857
q3
39.8333
11.730
.529
.423
.844
q4
40.1000
10.852
.762
.800
.825
q5
40.0000
11.724
.476
.605
.848
q6
40.1667
10.695
.724
.832
.826
q7
40.2000
10.510
.798
.892
.820
q8
39.9000
11.541
.557
.714
.842
q9
40.3333
11.057
.395
.623
.864
q10
39.9667
11.551
.535
.498
.843
B. VARIABEL KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN Case Processing Summary N Cases
%
Valid Excluded
30
100.0
0
.0
30
100.0
a
Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's
Cronbach's Alpha Based
Alpha
on Standardized Items .918
.924
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
q1
3.8333
.79148
30
q2
4.3333
.54667
30
q3
3.8000
.99655
30
q4
4.1667
.74664
30
q5
3.9667
.76489
30
q6
4.1333
.68145
30
q7
4.3000
.53498
30
q8
4.1667
.37905
30
q9
4.2000
.48423
30
q10
4.3667
.61495
30
q11
4.2000
.61026
30
q12
4.3333
.54667
30
N of Items 12
Inter-Item Correlation Matrix q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q1
1.000
.531
.612
.574
.560
.682
.366
.441
.540
.342
.500
.452
q2
.531
1.000
.443
.535
.605
.339
.472
.388
.651
.547
.724
.423
q3
.612
.443
1.000
.695
.443
.599
.375
.183
.514
.630
.522
.696
q4
.574
.535
.695
1.000
.735
.633
.561
.264
.477
.538
.530
.451
q5
.560
.605
.443
.735
1.000
.604
.447
.258
.391
.393
.458
.275
q6
.682
.339
.599
.633
.604
1.000
.454
.445
.334
.455
.514
.525
q7
.366
.472
.375
.561
.447
.454
1.000
.595
.559
.388
.549
.472
q8
.441
.388
.183
.264
.258
.445
.595
1.000
.564
.321
.447
.388
q9
.540
.651
.514
.477
.391
.334
.559
.564
1.000
.440
.677
.521
q10
.342
.547
.630
.538
.393
.455
.388
.321
.440 1.000
.717
.650
q11
.500
.724
.522
.530
.458
.514
.549
.447
.677
.717 1.000
.724
q12
.452
.423
.696
.451
.275
.525
.472
.388
.521
.650
.724 1.000
Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Item Deleted
Cronbach's
Scale Variance if
Total
Squared Multiple
Alpha if Item
Item Deleted
Correlation
Correlation
Deleted
q1
45.9667
26.654
.699
.686
.910
q2
45.4667
28.671
.687
.727
.910
q3
46.0000
24.828
.722
.821
.912
q4
45.6333
26.516
.770
.759
.906
q5
45.8333
27.247
.646
.702
.912
q6
45.6667
27.471
.708
.742
.909
q7
45.5000
29.155
.615
.596
.913
q8
45.6333
30.792
.489
.649
.918
q9
45.6000
29.214
.677
.711
.912
q10
45.4333
28.254
.667
.691
.911
q11
45.6000
27.697
.767
.834
.907
q12
45.4667
28.671
.687
.743
.910
KUESIONER PENELITIAN
Saya Rifki Danarjanto Adisuryo, mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “ Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengawas Obat dan Makanan)”, Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini secara lengkap. Kerahasiaan data Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini terjamin dan tidak akan disebarluaskan. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih.
Nama Responden
: ......................................................................... (boleh tidak diisi)
Umur
: 20 – 25 tahun 31 – 35 tahun
26 – 30 tahun 36 – 40 tahun
> 41 tahun Jenis Kelamin
: Pria Wanita
Masa Kerja
: 0 – 5 tahun
6 – 10 tahun
10 – 15 tahun
16 – 20 tahun
> 21 tahun Pendidikan terakhir
: SMU Sederajat
Diploma
Sarjana
Magister
Lainnya.........................
Daftar Kuesioner Silahkan memberikan jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia : SS
= Sangat Setuju
S
= Setuju
N
= Netral TS
STS
= Sangat Tidak Setuju
= Tidak Setuju
A. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN Pertanyaan
No.
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SS
S
N
TS STS
SS
S
N
TS STS
Satuan Kerja (satker) tempat saya bekerja membuat laporan hasil keuangan tiap periode Tujuan pembuatan laporan keuangan diketahui oleh pegawai tempat saya bekerja Pembuatan laporan keuangan di tempat saya bekerja disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Setiap transaksi keuangan dilakukan identifikasi dokumen sumbernya Setiap transaksi keuangan di dukung oleh bukti transaksi Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis Transaksi keuangan diklasifikasikan sesuai dengan pospos semestinya Laporan keuangan dilaporkan secara berjenjang setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan Pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan tiap bulan Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN untuk menyamakan data penggunaan data pengeluaran satker dengan data pengeluaran KPPN
B.KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
No.
Pertanyaan Andal
1. 2. 3.
Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengambil keputusan Penyajian informasi pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Kepala Satker melakukan cross chek data untuk menghindari kesalahan material dan bias pada laporan keuangan
1. 2. 3.
1.
2.
3.
1.
2. 3.
Relevan Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan Laporan keuangan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun yang akan datang Laporan keuangan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen Dapat Dibandingkan Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh Dapat Dipahami Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLk) dapat dipahami dengan mudah Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah
DAFTAR RIWATA HIDUP DATA PRIBADI Nama
: Rifki Danarjanto Adisuryo
Tempat/tangga Lahir
: Magelang, 11 Februari 1985
Jenis Kelamin
: Laki – laki
Agama
: Islam
Kewarganegaraan
: Islam
Alamat
: Jl. Tanjung V/No. 4 Taman Cimanggu Kota Bogor
RIWAYAT PENDIDIKAN Diploma III UGM Yogyakarta
(2002 – 2005)
SMU Negeri 1 Muntilan
(1999 – 2002)
SMP Negeri 1 Sawangan
(1996 – 1999)
MI Muhammadiyah 2 Sawangan
(1990 – 1996)
