PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)
NASKAH PUBLIKASI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
oleh : NURUL WIDYASARI B200090235
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
i
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jl. A. Yani Tromol Pos I ‐ Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax : 715448 Surakarta 57102 Email:
[email protected]
Website:http://www.ums.ac.id
Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah
Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir: Nama
: Banu Witono, SE, Ak., M.Si
NIP/NIK
:-
Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa: Nama
: NURUL WIDYASARI
NIM
: B 200 090 235
Program Study : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi Judul Skripsi
: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujui dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.
Surakarta,
Banu Witono, SE, Ak., M.Si
ii
Juli 2013
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) NURUL WIDYASARI B200090235 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Jawa Tengah tahun 2010-2011. Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan antara data deret berkala (time-series) dan antar individu (cross-section). Data time-series menggunakan data 2 tahunan dimulai dari tahun 2010-2011 dan data cross-section yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik panel data dengan menggabungkan jenis data cross section dan time series sehingga menghasilkan 70 observasi Realisasi APBD serta PDRB Atas Dasar Konstan 2000 di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi
iii
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Diberlakukannya Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Boediono (1992) dalam penelitian Ulfi (2011) salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pendapatan domestic regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan domestik regional bruto (PDRB) adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi domestik namun bukan satu satunya indikator pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah
sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu. UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lainlain. UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
Sehingga peneliti terdorong untuk mengakat permasalahan dalam bentuk penelitian berjudul: “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)” TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah PDRB yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB berdasarkan pengertian BPS (2010) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB ini dapat didasarkan pada harga konstan. PDRB berdasarkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan harga tahun 2000. Cara menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni sebagai berikut:
1. Pendekatan produksi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun). 2. Pendekatan pendapatan PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 3. Pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan tetap modal bruto, perubahan stok, ekspor neto 2.2 Pendapatan Asli Daerah Halim (2004) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah seperti hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Halim (2007) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: 1) Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parkir, Pajak lingkungan, Pajak Sarang walet, Pajak air bawah tanah. 2) Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek. 3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN. 3. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta-swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4) Lain-lain PAD yang sah.
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. 2. Jasa giro. 3. Pendapatan bunga. 4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. Dalam pencapaian kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Sampai saat ini sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah adalah sektor pajak (Putera, 2009). 2.3 Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (bukan pajak). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. a) Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB.
b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Penyaluran Dana Bagi Hasil sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara triwulanan yang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. 2.4 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangakan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan : 1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. 2. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. 3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. 4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 2.5 Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatankegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. 2.6 Hipotesis H1: Pendapatan Asli Daaerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Jawa Tengah. H2: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Jawa Tengah. H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Jawa Tengah. H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Jawa Tengah. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011 yang meliputi 6 daerah kota dan 29 daerah kabupaten sehingga daerah total populasi adalah 35 data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian daerah kabupaten dan kota di jawa Tengah yang telah menerbitkan laporan keuangan tiap-tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 2. Laporan keuangan daerah yang diterbitkan secara terus menerus dan lengkap dari tahun 2010 sampai dengan 2011. Teknik panel data dengan menggabungkan jenis data cross section dan time series sehingga menghasilkan 70 observasi. 3.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh secara langsung melalui dinas terkait yaitu situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 3.4 Metode Analisis Data Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik menggunakan SPSS 16.0. Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Autokorelasi,
Uji Heteroskedastisitas), Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis (Koefisien determinasi, Uji t , Uji F). ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengujian Statistik Deskriptif Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kortosis dan skewness. 4.2 Pengujian Asumsi Klasik 1. Hasil Uji Normalitas Untuk menerima atau menolak asumsi kenormalan dilakukan dengan cara membandingkan antara p-value dengan tarif signifikan (α) sebesar 0,05. Jika hasil pengujian probabilitas (p) > 0,05 maka data terdistribusi normal. 2. Hasil Multikolinieritas Uji mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r²) dengan nilai determinasi secara serentak (R²) dan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi gejala multikolonieritas sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini (Ghazali, 2011). 3. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai Durbin Watson pada output yang akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) dan jumlah variabel independen. 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Untuk
menguji
heterokedastisitas
ini
bisa
dilakukan
dengan
menggunakan uji glejser. Diketahui hasil uji heterokedastistas, bahwa variabel independen memiliki nilai sig. > 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini. 4.3 Analisis Regresi Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi adalah : Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + e Dimana: Y
= Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
x1
= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
x2
= Dana Bagi Hasil (DBH)
x3
= Dana Alokasi Umum (DAU)
x4
= Dana Alokasi Khusus (DAK)
α
= Konstanta Regresi
β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi
e
= error
4.4 Hasil Uji Hipotesis 1. Koefisien Determinasi (R²) Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Apabila nilai thitung>ttabel, maka berarti thitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 4.5 Pembahasan Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,959. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara
individual tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil secara individual mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,002. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum secara individual mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 tetapi dengan koefisien regresinya -22,346 (negatif) maka hipotesis 4 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. PENUTUP 5.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 5.2 Saran 1. Dalam pemilihan data menggunakan rentang periode yang lebih panjang dan data terbaru. 2. Memasukkan
variabel-variabel
lainnya
yang
dapat
mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi (misalnya Tenaga Kerja, Belanja Modal, dll). 3. Memilih tahun yang sampelnya memiliki data yang lengkap. DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari. 2006. “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus kabupaten dan Kota se Jawa- Bali)”. Simposium Nasional Akuntansi. Padang. Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanudin, Makasar. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik ”Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta. Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat)”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 5 No.2 ISSN 1858-3687 hal 68-84. Pujiati, Amin. 2009. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karisidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal” Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, hal. 61 – 70 . Putera, Roni Ekha. 2009. Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bukittinggi. Spirit Publik Vol.5, No.1, April 2009, Hal: 85-98. ISSN 1907-0489. Sasana, Hadi. 2005. “Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, antar Sektor di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.12 No.2. Waluyo, Joko. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia, Parallel Session IA: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI – Depok. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010-2011. Produk Domestik Regional Bruto. Jawa Tengah. Realisasi APBD Tahun 2010-2011 Total Se-Provinsi Jawa Tengah dalam: www.djpk.depkeu.go.id
Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
