PENGARUH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP KARIR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA SOLOK
Oleh : M. S A F N I NPM. 1310018412023
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA 2015
1
PENGARUH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP KARIR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA SOLOK M.Safni¹, Yuslim², Nurbeti¹ ¹Progran Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta ²Program Studi Magister Ilmu Hukum Universita Andalas Padang e-mail M.Syahni1962@gmail,com ABSTRACT
The Constitution of the Republic of Indonesia confirms that the local elections conducted democratically. Democratic elections can be carried out by Parliament or chosen directly by the people. Regional Head Election by parliament or directly by the people supposed to influence the employee's career ASN. Formulation of the problem 1) How does the Regional Head Election by Parliament of the ASN employee's career, 2) How Effect of local elections directly against the employee's career ASN and 3) How does the influence of direct local elections according to Law No. 8 of 2015 to the ASN employee's career. This study used socio-juridical by running questionnaires and interviewed relevant officials. The results showed local elections by Parliament does not affect the employee's career ASN and local elections directly affect employee career ASN. Besides, 88 percent of employee ASN choose appointments structural system based on merit, 12 per cent chose the appointment system in the structural position by the struggle in support of one candidate in the local elections. Keywords: The Effect, Election, Apparatus Civil Servants Career. 1. Pendahuluan
dilaksanakan, yaitu sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) dan sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat (UU Nomor 32 Tahun 2004).
Undang Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kedua Pasal 18 Ayat (1) dinyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis. Dipilih secara demokratis menurut konstitusi tersebut bisa dipilih secara langsung oleh rakyat dan bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari perspektif sejarah pemilihan kepala daerah, semenjak reformasi kedua sistem pemilihan tersebut telah
Pemilihan kepala daerah baik yang dilakukan oleh DPRD maupun dipilih secara langsung oleh rakyat berpengaruh terhadap karir Aparatur Sipil Negara baik pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif terjadi bila kebijakan kepala daerah yang dipilih tersebut dapat menguntungkan terhadap kepentingan Pegawai ASN dan 2
pengaruh negatif terjadi bila kebijakan kepala daerah terpilih merugikan kepentingan Pegawai ASN. Kebijakan yang menguntungkan diantaranya mempromosikan Pegawai ASN sedangkan kebijakan yang merugikan diantaranya adalah menurunkan dan memberhentikan Pegawai ASN dari jabatan strukturalnya.
Sipil Negara terlibat dalam politik praktis dan ikut serta mendukung calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah namun tetap saja ada diantaranya yang ikut terlibat, baik terlibat secara terselubung maupun secara terangterangan. Keterlibatan tersebut adakalanya terjadi karena situasi jabatan yang disandang oleh pegawai saat itu yang dimanfaatkan oleh kepala daerah incumbent, ataupun karena keinginan dari pegawai tersebut untuk memperjuangkan karirnya yang selama ini tidak pernah naik sehingga dengan terpilih dan dilantiknya calon kepala daerah yang didukung maka terbuka peluang untuk duduk di jabatan yang diinginkan ataupun promosi jabatan. Bagi kepala daerah yang terpilih maupun yang terpilih kembali tentu saja harus memenuhi janjinya terhadap pegawai yang mendukungnya untuk menduduki jabatan tertentu. Konsekuensinya adalah karena jabatan terbatas tentu pegawai yang tidak mendukung calon kepala daerah yang terpilih tersebut diganti dengan yang mendukung.M
Menurut Handoko (2004) pengembangan karir adalah peningkatanpeningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir yang diinginkan. Sedangkan menurut Simamura (2006) proses pengembangan karir adalah suatu pendekatan formal yang dimbil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat saat dibutuhkan, sehingga pengembangan karir dapat meningkat organisasi dan pegawai yang bersangkutan. Karir merupakan sesuatu yang harus diperjuangka dan memerlukan kepastian. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD menurut data yang ada relatif tidak banyak pengaruhnya terhadap karir Pegawai ASN. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat berdasarkan fakta-fakta berpengaruh terhadap karir Pegawai ASN. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah tersebut terhadap karir Pegawai ASN terjadi karena adanya proses politik selama berlangsungnya tahapan pemilihan, dimana Pegawai ASN yang seharusnya bersikap netral ikut serta berpolitik praktis.
Menurut Lawrence M Friedmen (2001) dalam teori sosiologi hukumnya budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang sedang berlaku. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial bagaimana hukum digunakan dan disalahgunakan. Teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmen ini bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung dalam proses Pemilihan Kepala Daerah sangat relevan dimana
Peraturan perundang-undangan telah secara tegas melarang Pegawai Aparatur 3
budaya hukum penyelenggara Pemilihan, calon Kepala Daerah dan Pegawai ASN masih rendah sementara substansi hukum belum sepenuhnya dapat mengatasi permasahan yang timbul.
SKPD dan eselon yang ada. Disamping menjalankan kuisioner, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang pejabat terutama pejabat yang telah senior terkait dengan perkembangan pembinaan karir kepegawaian secara umum di instansi vertikal maupun di daerah. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan April dan dilanjutkan dengan tabulasi dan analisis selama lebih kurang lebih satu minggu.
2. Permasalahan Masalah pokok penelitian ini adalah adanya ketidak jelasan karir pegawai ASN akibat pemilihan kepala daerah. Masalah pokok tersebut terdiri atas sub masalah yakni:1) Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem pemilihan oleh DPRD terhadap karir pegawai Aparatur Sipil, 2) Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem pemilihan secara langsung terhadap karir pegawai Aparatur Sipil Negara.
Beberapa variable yang digunakan adalah seberapa jauh pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan karir Pegawai ASN diantaranya pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap kesejahteraan Pegawai ASN, pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap kecemasan Pegawai ASN bila nanti setelah selesai Pemilihan Kepala Daerah akan dicopot dari jabatannya bila tidak ikut mendukung salah satu calon. Variabel ini merupakan variabel bebas (independent variable) yang merepresentasikan sikap, pandangan atau persepsi Pegawai ASN terhadap situasi dan kondisi yang terjadi serta isu yang berkembang selama berlangsungnya proses politik dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2000, tahun 2005 dan tahun 2010 dan prediksi yang akan terjadi pasca Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2015.
3. Pembahasan Untuk mengetahui lebih jauh pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap karir Pegawai ASN penulis telah melakukan penelitian terhadap Pegawai ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok. Penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan melalui kuisioner terhadap 274 pejabat struktural yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok mulai dari pejabat eselon IV B sampai eselon II B yang terdiri dari para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli Walikota. Dari 274 blangko kuisioner disebarkan hanya 125 yang dikembalikan dan diantaranya hanya 100 kuisioner yang jawabanya lengkap dan memenuhi syarat. Jumlah tersebut dianggap telah mewakili jawaban masing-masing
Disamping variabel bebas seperti disampaikan di atas terdapat beberapa fakta empiris yang dialami oleh Pegawai ASN yaitu terjadinya promosi, demosi 4
dan pemberhentian dari jabatan struktural terhadap Pegawai ASN setelah selesainya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2000, tahun 2005 dan tahun 2010 maupun akan dilaksanakannya proses Pemilihan Kepala Daerah. Fakta terjadinya mutasi terhadap Pegawai ASN ini merupakan variabel tetap yang tidak akan berobah lagi dan sudah dialami oleh Pegawai ASN terutama sangat dirasakan sakitnya oleh Pegawai yang yang diberhentikan dari jabatan.
pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap karir Pegawai ASN diperoleh jawaban bahwa 51 persen atau 51 orang pejabat menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD tidak berpengaruh terhadap karir Pegawai ASN. Sisanya 49 persen menyatakan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD berpengaruh terhadap karir Pegawai ASN yang terdiri dari 16 persen menjawab sangat berpengaruh, 15 persen menjawab berpengaruh dan 19 persen menjawab cukup berpengaruh. Untuk melihat lebih jauh pengaruh Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD terhadap karir Pegawai ASN dapat dilihat dari persepsi Pegawai ASN terhadap beberapa variabel bebas yang menyatakan 1). Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN. 2). Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Kota Solok tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Pegawai ASN dan 3). Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD tidak menimbulkan rasa cemas bagi Pegawai ASN
A. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Pada Tahun 2000 Terhadap Karir Pegawai ASN. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Kota Solok pada tahun 2000 terhadap karir Pegawai ASN dapat dilihat bahwa telah terjadi mutasi terhadap 281 Pegawai ASN yang terdiri dari 20 orang promosi dari jabatan eselon sebelumnya eselon III menjadi eselon II, 31 orang yang sebelumnya eselon IV menjadi eselon III dan 230 orang yang sebelumnya eselon V menjadi eselon IV. Peningkatan eselon ini terjadi karena UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah. Dengan penyerahan kewenangan tersebut terjadi penguatan kelembagaan terhadap pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas aparatur. Berdasarkan data tersebut diatas dan juga hasil tabulasi data jawaban para pejabat struktural yang menjadi responden, persepsi Pegawai ASN mengenai
B.Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pada Tahun 2005 dan 2010 Terhadap Karir Pegawai ASN. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat pada tahun 2005 terhadap karir Pegawai ASN dapat dilihat dari data sekunder Badan Kepegawaian Daerah dimana terjadi mutasi terhadap pejabat struktural. Mutasi tersebut terdiri dari promosi jabatan terhadap 7 pegawai yang menjabat eselon III yang diangkat 5
sebagai pejabat eselon II dan 11 pejabat eselon IV yang dipromosikan menjadi pejabat eselon III sebagai pengganti pejabat eselon III yang dipromosikan sebagai pejabat eselon II dan pejabat eselon III yang diberhentikan dari jabatannya (non job). Pada mutasi tersebut juga terjadi penurunan jabatan terhadap 5 orang pejabat eselon IV dengan berbagai alasan dan pemberhentian dari jabatan (non job) terhadap 9 orang pejabat eselon II yang digantikan oleh pejabat lainnya berasal dari promosi eselon III sebanyak 7 pejabat dan didatangkan dari daerah lain sebanyak 2 pejabat. Disamping itu juga terdapat pemberhentian dari jabatanya terhadap 4 orang pejabat eselon III dan 11 orang pejabat eselon IV.
terhadap pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap karir Pegawai ASN yang menyatakan bahwa 81 persen atau 81 orang pejabat menjawab bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat berpengaruh terhadap karir Pegawai ASN. Dari 81 persen tersebut 21 persen diantaranya menjawab sangat berpengaruh, 33 persen menjawab berpengaruh dan 27 persen menjawab cukup berpengaruh. Sisanya 19 persen menjawab bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tidak berpengaruh terhadap karir Pegawai ASN. Untuk melihat lebih jauh pengaruh Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD terhadap karir Pegawai ASN dapat dilihat persepsi Pegawai ASN terhadap beberapa variabel bebas sebagai berikut.
Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 juga terjadi mutasi terhadap Pegawai ASN dimana berdasarkan data terdapat promosi jabatan terhadap 6 pejabat struktural eselon III A yang promosi ke jabatan eselon II , 5 pejabat eselon III B telah promosi ke jabatan eselon III A dan 18 pejabat eselon IV A telah promosi ke jabatan eselon III B. Dipihak lain 6 pejabat eselon II B, 4 pejabat eselon III dan 5 pejabat eselon IV telah diberhentikan dari jabatannya (non job)
1. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005 dan 2010 terhadap pelaksanan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2010 terhadap tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN dapat dilihat dari pelaksanaan program/kegiatan strategis yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Solok.
Dari data sekunder yang disampaikan di atas memperlihatkan bahwa Pemilihan Kepala daerah yang dilakukan secara langsung berpengaruh terhadap karir Pegawai ASN. Pengaruh ini juga dapat dilihat dari persepsi Pegawai ASN
Pelaksanaan program/kegiatan strategis pada masa Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya 6
sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2005 dari batas waktu yang ditetapkan bulan Maret dilaksanakan bulan April dan tahun 2010 sesuai dengan tenggat waktu bulan Maret. Penyusunan KUA/PPAS tahun 2010 lewat dari tenggat waktu yang ditetapkan bulan Juli. Kesepakatan KUA/PPAS dengan DPRD tahun 2010 lewat dari waktu yang ditetapkan. Begitu juga halnya dengan penyerahan daraf RAPBD ke DPRD mengalami keterlambatan sehingga pembahasannya juga mengalami keterlambatan meskipun penetapannya tidak melebihi batas waktu bulan Desember.
29 persen menjawab Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN. 2. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005 dan tahun 2010 terhadap kesejahteraan Pegawai ASN. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat pada tahun 2005 dan tahun 2010 terhadap kesejahteraan Pegawai ASN dapat dilihat dari kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah yang terpilih dan dilantik. Kebijakan Kepala Daerah yang diambil tersebut adakalanya berpengaruh positif terhadap kesejahteraan pegawai dan juga berpengaruh negatif. Kebijakan yang diambil tersebut bisa mendapat simpati dari pegawai dan adakalanya tidak mendapat simpati dari pegawai akan tetapi mendapat simpati dari masyarakat. Sebagaimana diketahui juga bahwa dilantiknya seseorang sebagai Kepala Daerah dalam pemilihan secara langsung adalah akibat dipilih oleh rakyat maka oleh sebab itu Kepala Daerah tersebut tentu akan memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Hal yang sering dilakukan adalah memposisikan Pegawai ASN yang tergabung dalam Birokrasi sebagai pihak yang selalu disalahkan atau dianggap mempunyai titik lemah. Kritikan yang sering dilontarkan terhadap Pegawai ASN oleh Kepala Daerah adalah tidak disiplin, tidak bekerja maksimal, rendahnya SDM,
Pengaruh seperti disampaikan di atas juga dibuktikan dengan jawaban Pegawai ASN dalam kuisioner tentang persepsi Pegawai ASN mengenai pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN diperoleh jawaban bahwa 71 persen pegawai menjawab Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN selaku pejabat pemerintah. Dari 71 persen yang menjawab berpengaruh tersebut 6 persen menjawab sangat berpengaruh, 40 persen menjawab berpengaruh dan 25 persen menjawab cukup berpengaruh. Selebihnya sebanyak 7
rendahnya etos kerja dan tidak menjabarkan kemauan Kepala Daerah.
pegawai yang volume kegiatannya tinggi akan mengalami kerugian atau sisi negatif sedangkan bagi pegawai yang volume kegiatannya rendah akan menguntungkan atau terdapat sisi positif.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperlihatkan kepada rakyat bahwa Kepala Daerah telah peduli kepada kepentingan rakyat adalah melaksanakan penghematan terhadap belanja pegawai dan melaksanakan rasionalisasi terhadap jabatan struktural dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi.
Dari data tentang penghasilan pegawai di atas dan persepsi Pegawai ASN tentang Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tahun 2005 dan tahun 2010 diperoleh gambaran bahwa 70 persen Pegawai ASN menyatakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat berpengaruh terhadap kesejahteraan Pegawai ASN. Dari 70 persen Pegawai ASN yang menjawab berpengaruh tersebut 8 persen diantaranya menjawab sangat berpengaruh, 40 persen menjawab berpengaruh dan 22 persen menjawab cukup berpengaruh. Selebihnya 30 persen pejabat menjawab Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Pegawai ASN. Berdasarkan data tersebut ternyata pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat cukup besar terhadap kesejahteraan Pegawai ASN.
Rasionalisasi terhadap belanja pegawai dapat dilihat dari terdapat 5 jenis honor yang dihilangkan dan satu jenis penerimaan baru yang diberikan kepada seluruh Pegawai ASN. Dengan dihilangkannya jenis honor bagi pengelola kegiatan tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap penghasilan pengelola proyek yang terdiri dari pejabat struktural mulai dari penanggungjawab, pelaksana dan sekretariat kegiatan. Bagi SKPD yang tidak mempunyai banyak kegiatan tidak terlalu masalah akan tetapi bagi SKPD yang banyak kegiatan tentu saja menjadi berat karena biasanya dengan banyak kegiatan tanggungjawab juga besar dan seharusnya juga harus diimbangi dengan honor yang memadai. Sebagai pengganti bagi honor panitia Walikota mengadakan tambahan penghasililan bagi pegawai atau yang lebih dikenal dengan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan eselonering/jabatan struktural. Dengan dialihkannya honor-honor menjadi tunjangan daerah terdapat sisi positif dan sisi negatif bagi Pegawai ASN. Bagi
3. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005 dan 2010 terhadap tingkat kecemasan Pegawai ASN. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tahun 2005 dan tahun 2010 terhadap Pegawai ASN sebagaimana telah dibahas terdahulu juga dapat dilihat dari persepsi Pegawai ASN 8
dalam hal kecemasan bila nanti Kepala Daerah hasil pemilihan telah dilantik akan menurunkan jabatan atau memberhentikan dari jabatan. 66 persen pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Solok menjawab Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat berpengaruh terhadap kecemasan Pegawai ASN untuk diberhentikan atau diturunkan jabatannya oleh Kepala Daerah yang terpilih dan diangkat nantinya. Dari 66 persen yang menjawab berpengaruh tersebut 22 persen diantaranya menjawab sangat cemas, 20 persen menjawab cemas dan 24 persen menjawab merasa cukup cemas. Selebihnya 34 persen responden menjawab bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kecemasan Pegawai ASN akan diberhentikan atau diturunkan dari jabatannya setelah Kepala Daerah terpilih dan dilantik nantinya.
dan beberapa pejabat dibawahnya. Kemudian pada bulan September 2008 pengisian jabatan atas disusunnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 yang memberhentikan dari jabatanya sebanyak empat orang pejabat eselon 2 dan beberapa pejabat dibawahnya. Pada periode jabatan walikota tahun 2010- 2015 juga terjadi beberapa kali mutasi yang terbesar terjadi tiga kali pertama pada bulan Pebruari 2011 dimana pada saat itu tidak terdapat pemberhentian dari jabatan eselon akan tetapi hanya terjadi pergeseran jabatan. Pada bulan Pebruari 2012 juga terjadi mutasi berupa pergeseran jabatan dan promosi jabatan. Pada bulan September 2014 setelah berakhirnya empat tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode 2010–2015 juga terjadi mutasi besar-besaran yang memberhentikan dari jabatanya sebanyak tiga orang pejabat eselon II dan 12 orang pejabat eselon lainnya. Mutasi terakhir ini sangat kental dengan nuansa politis sekaitan dengan dukung mendukung, suka atau tidak suka, dapat memberikan konstribusi besar atau tidak sekaitan dengan pencalonan Kepala Daerah yang akan datang.
Dari data yang diperoleh tersebut ternyata Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat menimbulkan rasa cemas terhadap Pegawai ASN akan diturunkan atau diberhentikan dari jabatannya yang ada sekarang. Pada periode jabatan walikota tahun 2005 -2010 terjadi beberapa kali mutasi yang menyebabkan adanya kerugian pada karir Pegawai ASN akan tetapi mutasi yang besar sebanyak dua kali pertama pada bulan Pebruari 2006 tak lama setelah pelantikan walikota yang memberhentikan dari jabatannya sebanyak enam orang pejabat eselon II
C. Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Karir Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini meskipun belum dilaksanakan tetapi situasi politiknya sudah sangat dirasakan semenjak setahun belakang. Terutama sekali bila dikaitkan dengan dorongan Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat sekarang untuk maju kembali sebagai walikota periode selanjutnya.
Jabatan Pimpinan Tinggi dan ada larangan bagi Kepala Daerah untuk memindahkan dan memindahkan pejabat sebelum menjalani tugas pada jabatan tersebut selama dua tahun dan mengganti pejabat tinggi enam bulan setelah dilantik. Bila dilakukan analisis dan pengamatan lebih dalam tentang pengangkatan yang selama ini berlangsung oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap pejabat struktural Pemerintah Daerah terdapat tiga hal yang berlaku umum yaitu pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengangkatan berdasarkan janji-janji yang telah diberikan terhadap pegawai yang mau berjuang untuk memenangkan pilkada dan pengangkatan kedekatan dengan seseorang.
Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Pegawai ASN terhadap persepsinya mengenai Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap karir Pegawai ASN diperoleh gambaran bahwa 53 persen menjawab bahwa mereka lebih memilih sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat lebih baik selebihnya 33 persen memilih pemilihan oleh DPRD lebih baik dan sisanya sebanyak 14 persen menjawab sama-sama baik. Alasan mengapa lebih memilih pemilihan secara langsung oleh rakyat ketimbang pemilihan oleh DPRD setelah dilakukan pertanyaan ulang terhadap beberapa pejabat adalah bahwa bila dipilih oleh DPRD Kepala Daerah mempunyai potensi besar untuk diintervensi oleh DPRD dalam pengangkatan pejabat struktural. Selanjutnya alasan kedua adalah saat ini telah ada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang salah satu pasalnya mengatur tentang prosedur pengangkatan
Berdasarkan hasil tabulasi data kuisioner didapat bahwa 88 persen pejabat menginginkan pengangkatan pejabat berdasar peraturan perundangundangan yaitu pengembangan karir pegawai berdasarkan sistem merit, 6 persen menjawab pengangkatan jabatan berdasarkan perjuangan sebagai anggota tim sukses pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan sisanya 6 persen menjawab berdasarkan kedekatan dengan pemegang kekuasaan. 1.
10
Pengangkatan pejabat struktural berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pengangkatan pejabat struktural belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Masih terdapat ketidak adilan dalam pengangkatan pejabat struktural.. Sebagai contoh untuk naik pangkat dari golongan III/d menjadi golongan IV/a disyaratkan pegawai tersebut harus menduduki jabatan eselon III, sementara pegawai tersebut sudah berada pada pangkat III/d tersebut sudah lebih dari tujuh tahun. Dipihak lain ada pegawai yang perjalanan karirnya begitu lempang, setiap kali terjadi kenaikan pangkat apabila sudah memenuhi persyaratan langsung dipertimbangkan untuk bisa dipromosikan.
Dalam jawaban kuisioner yang diberikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Solok enam persen diantaranya menjawab lebih menyukai pengangkatan pejabat struktural berdasarkan usaha yang dilakukan melalui berjuang dalam mendukung salah satu calon. Sikap Pegawi ASN seperti ini mencerminkan tidak professional dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3.Pengangkatan pejabat struktural berdasarkan kedekatan dengan pembina kepegawaian. Pengangkatan pejabat struktural berdasarkan kedekatan dengan Pembina Kepegawaian ini sudah umum terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya kekeluargaan yang umumnya terdapat di timur. Fenomena ini terus berkembang sejalan dengan berkembangnya politik dinasti yang menjamur pada beberapa daerah di Indonesia.
Dengan undangkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terbuka peluang secara fair untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi bagi pegawai yang telah senior yang belum memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan eselon II. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 108 ayat (3) menyatakan bahwa pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompentensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
4. Penutup Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap karir Pegawai Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kota Solok diperoleh simpulan sebagai berikut:
2. Pengangkatan pejabat struktural berdasarkan ikut serta mendukung calon Kepala Daerah.
1. Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sesuai dengan 11
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berpengaruh terhadap karir Pegawai Aparatur Sipil Negara. Demikian juga halnya dengan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terhadap kesejahteraan, dan tingkat kecemasan terhadap untuk diturunkan atau diberhentikan dari jabatan.
namun pengaruhnya telah dirasakan oleh mayoritas Pegawai ASN.
Saran 1.
2. Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2005 dan tahun 2010 sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap karir Pegawai Apratur Sipil Negara. Demikian juga halnya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2005 untuk masa jabatan walikota periode 2005-2010 dan pada tahun 2010 untuk masa jabatan walikota periode 20102015 berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kesejahteraan, tingkat kecemasan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk diturunkan atau diberhentikan dari jabatan dan kenyamanan dalam bekerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 3.
Model sistem Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD seperti yang dilakukan menurut UU Nomor 22 tahun 1999 disarankan untuk dapat menjadi referensi dalam penyusunan peraturan perundangundangan oleh Pemerintah dan DPR dimasa yang akan datang. Hal ini mengingat sistem pemilihan tersebut berdasarkan hasil penelitian ini dan berdasarkan pendapat para ahli lebih menguntungkan.
2. Kekurangan dan kerugian yang dialami dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung selama ini disarankan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR selaku pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan perundangundangan terutama dalam menjaga netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Kepala Dearah. 3. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang akan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 yang di dalamnya juga memuat sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah
Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota walaupun belum dilaksanakan 12
disarankan untuk segera dibuat peraturan pelaksanaannya supaya penegak hukum bisa menindak lanjutinya.
Daftar Pustaka Amiruddin dan Bisri AZ, 2006, Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Abdul Azis Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Handoko T Hani, 2004, Manajemen Personalian dan SDM, BPFE Press, Yogyakarta. Hendri Simamura, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN, Yogyakarta. Irvan Hawardi, 2014, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada, Rangkang Education, Yogyakarta. Lowrence M Friedman, 2014, Sistem Hukum:Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Jakarta Prajudi, 2013, Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilikada, P2DI Setjen DPR dan Azza Rrafika, Jakarta.
13
