PENGARUH PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BERAU Sayugo Adi Purwanto STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb ABSTRACT Departing from a background that has been described, the key problem that we wanted to answer in this study is: "Is the advertisement tax affect positively or negatively on regional revenue in Berau". Based on simple analysis regression that equation is : Y = - 110,202.7 + 1127 (x), this equation shows each additional advertisement tax as a Unit will be increase regional revenue amounted to 1,127 units. The results of the analysis of the correlation coefficient (r) of 0,782 and the coefficient of determination (r) 2 amounted to 3,489, these results suggest that the influence of advertisement tax to the regional revenue in Berau so powerful that need to be maintained and managed intensively in order to avoid the decrease in the contribution of the Taxes advertisement sector. Hypothesis testing results indicate H0 and H1 accepted. This is evidenced by the t test, where the t value (3.489) is greater than the value t table (3.182) at the 95% confidence level. This suggests that the advertisement tax has a significant influence on the region original income. Key word : Region Original Income, advertisement tax PENDAHULUAN Pembangunan
daerah
sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah.
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi
Otonomi daerah adalah wewenang
daerah dan pengaturan sumber daya
dan kewajiban daerah otonom untuk
nasional yang memberikan kesempatan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
bagi peningkatan kinerja daerah untuk
kepentingan masyarakat setempat sesuai
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan kemampuan daerah berdasarkan
menuju masyarakat madani yang bebas
peraturan
korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu
berlaku. Sebagai daerah otonom, daerah
tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah
mempunyai
yang
tanggungjawab
ditandai
dengan
dikeluarkannya
perundang-undangan
undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan
kepentingan
diperbaharui lagi dengan Undang-Undang
prinsip-prinsip
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
kewenangan
yang
dan
menyelenggarakan masyarakat keterbukaan,
berdasarkan partisipasi 135
masyarakat
dan
pertanggungjawaban
kepada masyarakat.
disegala bidang, baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya.
Mengingat luasnya kewenangan dalam
penyelenggaraan
Pembangunan
tersebut
pemerintahan,
membutuhkan dana yang tidak sedikit,
maka pada masa yang akan datang daerah
dimana sumber penerimaan dana yang bisa
dituntut untuk memiliki kemampuan yang
dimanfaatkan
lebih besar dari kemampuan yang dimiliki
pembangunan dari dalam maupun luar
saat ini. Kemampuan tersebut mencakup
negeri. Salah satu sumber penerimaan
kemampuan
berupa
dana
diberbagai
bidang
dana dari dalam negeri adalah dana yang
termasuk
bidang
berasal dari pajak. Pajak merupakan salah
pemerintahan, kelembagaan,
dapat
personil,
keuangan,
satu
penerimaan
terbesar
di
negara
peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu
Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada
yang
oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
adalah
(APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu,
seharusnya
dilakukan
pemerintahan
daerah
mengembangkan
kelembagaan
agar
penerimaan
dari
sektor
pajak
perlu
mampu melaksanakan perannya menjadi
mendapatkan perhatian yang serius dan
semakin besar secara efektif, efisien dan
sungguh-sungguh. Sebagai pihak yang
akuntabel.
mengelola penerimaan pajak, pemerintah
Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan
untuk
mempercepat
pertumbuhan
pembangunan
perlu mendapat pengawasan yang lebih agar
tidak
terjadi
kebocoran
dalam
ekonomi
pungutannya. Semua itu dapat terlaksana
daerah menjadi lebih kuat dan mampu
dengan adanya partisipasi dari semua
untuk
pihak, baik dari pihak yang berwenang
membiayai
kebutuhan
pembangunan daerah itu sendiri, dan tidak
dalam
harus selalu bergantung pada anggaran
pengelolaan pajak yang telah ditetapkan
dana pembangunan dari pemerintah pusat.
dalam undang-undang maupun peran serta
Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu
kritis dari masyarakat. Agar pajak tersebut
alat
dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan
ukurnya
adalah
tercapainya
pembangunan yang adil
dan merata
pengawasan
peraturan
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
penerimaan
perundang-undangan
dan
yang 136
berlaku dan tidak terjadi penyelewengan
Kabupaten Berau. Banyak sektor usaha
didalam
tersebut.
yang mulai bermunculan dari yang skala
Dimana arahnya adalah dapat tercapainya
kecil, menengah, sampai yang berskala
realisasi penerimaan pajak sesuai dengan
besar bersaing untuk menarik konsumen
target yang telah ditetapkan agar tercipta
sebanyak banyaknya. Sebagai salah satu
percepatan
media periklanan, reklame tentu menjadi
pembayaran
pajak
pembangunan
di
daerah
tersebut.
salah satu rujukan bagi perusahaan baik
Kabupaten
Berau
sebagai
swasta maupun pemerintah, mulai dari
kabupaten yang tengah berkembang dan
industry kecil hingga organisasi nirlaba
terus berbenah diri tentu saja banyak
untuk memperkenalkan produk, jasa dan
memiliki sumber pendapatan. Sumber-
perusahaannya.
sumber pendapatan tersebut berasal dari
Dalam ilmu marketing ada bauran
berbagai sektor seperti sektor Pendapatan
pemasaran yang dipakai sebagai instrumen
Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-
kebijakan perusahaan. Salah satu bauran
Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan
pemasaran tersebut adalah promosi yang
Asli Daerah adalah salah satu sektor
terdiri antara lain iklan, reklame, dan
pendapatan yang selalu diusahakan untuk
promosi penjualan. Oleh karena itu objek
terus ditingkatkan, karena sampai dengan
pajak reklame akan tumbuh seiring dengan
saat ini, sumber pendapatan Kabupaten
perumbuhan perusahaan atau industri.
Berau Masih sangat bergantung pada
Dengan meningkatnya pendapatan dari
besarnya dana perimbangan.
pajak
Sebagai
hal
ini
harus
dibarengi dengan peningkatan mutu dan
berkembang, daya tarik Kabupaten Berau
kompetensi dari instansi terkait agar
telah mengarahkan mindset masyarakat
pendapatan
luar
dioptimalkan
bermigrasi
yang
maka
terus
untuk
daerah
reklame
dan
mencari
dari
sector dan
pajak
bisa
mempengaruhi
penghidupan di Kabupaten Berau. Dan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari
begitu juga dengan investor yang perperan
sektor pajak daerah di Kabupaten Berau.
sebagai penggerak laju pertumbuhan juga
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
tak ragu untuk menanamkan modalnya di
Nomor 65 tahun 2001, pajak reklame
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
137
dikenakan
atas
nilai
sewa
reklame
dalam
menopang
pembiayaan
tergantung seberapa banyak orang pribadi
pembangunan yang bersumber dari dalam
atau badan yang memasang reklame.
negeri.
Minat untuk memasang reklame antara
menentukan kapasitas anggaran negara
lain
besar
dalam membiayai pengeluaran negara baik
kepentingan orang atau badan untuk
untuk pembiayaan pembangunan maupun
memperkenalkan
untuk pembiayaan anggaran rutin.
ditentukan
oleh
seberapa
produk
barang
atau
Besar
kecilnya
pajak
akan
jasanya ke masyarakat luas. Pihak yang
Pajak menurut Deutsche Reichs
paling berkepentingan dengan pemasangan
Abgaben Ordnung dalam Waluyo (2011)
reklame adalah produsen barang atau jasa.
adalah bantuan uang secara insidental atau
Dengan
secara
demikian
dasar
pengenaan
periodik
(dengan
tidak
ada
pajaknya dapat didekati dengan seberapa
kontraprestasinya), yang dipungut oleh
banyak produsen barang atau jasa yang
badan
ada, walaupun tidak semua produsen
memperoleh pendapatan, dimana terjadi
barang atau jasa memasang reklame.
suatu Tatbestand (sasaran pemajakan),
Penelitian ini merupakan replikasi
yang
yang
karena
bersifat
umum
undang-undang
dari penelitian yang pernah dilakukan oleh
menimbulkan utang pajak.
Lili Syafitri yang berjudul “Analisis
1.
untuk
telah
Pajak Daerah
Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame
Menurut Undang-Undang Nomor 28
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Daerah di Jambi”. Berdasarkan hasil
Restribusi Daerah, pada pasal 1
penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa
menyebutkan bahwa yang dimaksud
pendapatan dari sub sector pajak reklame
dengan pajak daerah adalah kontribusi
memiliki pengaruh
wajib kepada daerah yang terutang
signifikan
yang positif dan
terhadap
peningkatan
oleh orang pribadi atau badan yang
Pendapatan Asli Daerah di Jambi.
bersifat
TINJAUAN PUSTAKA
Undang-Undang,
Pajak
merupakan
sumber
penerimaan negara yang sangat penting Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
memaksa
berdasarkan dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan
untuk
keperluan 138
daerah
bagi
sebesar-besarnya
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah
kemakmuran rakyat.
dan Bangunan
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
2.
Pajak Reklame
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Undang-undang Nomor 28 Tahun
daerah dan retribusi daerah, Pajak
2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang
daerah digolongkan ke dalam dua
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,
kelompok, yaitu:
Pajak Reklame adalah pajak atas
a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
penyelenggaraan reklame. Sedangkan
1.
Pajak Kendaraan Bermotor
yang
2.
Bea Balik Nama Kendaraan
adalah benda, alat, perbuatan, atau
Bermotor 3.
Pajak
dimaksud
media Bahan
Bakar
yang
dengan
bentuk
reklame
dan
corak
ragamnya dirancang untuk tujuan
Kendaaraan Bermotor
komersial
4.
Pajak Air permukaan
menganjurkan, mempromosikan, atau
5.
Pajak Rokok
untuk
b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
memperkenalkan,
menarik
perhatian
umum
terhadap barang, jasa, orang, atau
1.
Pajak Hotel
badan yang dapat dilihat, dibaca,
2.
Pajak Restoran
didengar,
3.
Pajak Hiburan
dinikmati
4.
Pajak Reklame
Penyelenggaraan
5.
Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan
6.
Pajak Mineral Bukan Logam
reklame yang sebagaimana dimaksud
dan Batuan
pada ayat (1) meliputi:
7.
Pajak Parkir
a. Reklame Papan/Billboard, yaitu
8.
Pajak Air Tanah
reklame yang terbuat dari papan,
9.
Pajak Sarang Burung Walet
kayu termasuk seng atau bahan lain
dirasakan,
dan/atau
oleh reklame
menjadi
10. Pajak Bumi dan Bangunan
yang
sejenis,
11. Perdesaan dan Perkotaan
digantung
atau
umum.
objek
yang pajak
dipasang
atau
dibuat
pada
bangunan, tembok, dinding, pagar, Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
139
pohon, tiang, dan sebagainya baik
untuk
bersinar maupun yang disinari.
dipasang, atau digantungkan pada
b. Reklame
ditempelkan,
diletakkan,
suatu benda lain.
Megatron/Videotron/Large
f. Reklame Berjalan, yaitu reklame
Electronic Display (LED), yaitu
yang ditempatkan pada kendaraan
reklame yang menggunakan layar
yang
monitor besar berupa program
menggunakan kendaraan
reklame atau iklan bersinar dengan
dengan cara dibawa oleh orang.
gambar dan/atau tulisan berwarna
g. Reklame Udara, yaitu reklame
yang
dapat
berubah-ubah,
yang
diselenggarakan
dengan
diselenggarakan
atau
diudara
terprogram dan difungsikan dengan
dengan menggunakan gas, laser,
tenaga listrik.
pesawat,
c. Reklame Kain, yaitu reklame yang diselenggarakan
dengan
menggunakan
bahan
kain,
atau
alat
sejenis.Reklame reklame dengan
yang
lain
Suara,
yang yaitu
diselenggarakan
menggunakan
kata-kata
termasuk kertas, plastik, karet atau
yang diucapkan atau dengan suara
bahan lain yang sejenis dengan itu.
yang ditimbulkan dari atau oleh
d. Reklame Melekat (Stiker/Poster), yaitu
reklame
yang
perantara alat.
berbentuk
h. Reklame Peragaan, yaitu reklame
lembaran lepas, diselenggarakan
yang diselenggarakan dengan cara
dengan cara disebarkan, dipasang,
memperagakan
suatu
barang
digantung pada suatu benda dengan
dengan
tanpa
disertai
ketentuan luasnya tidak lebih dari
suara.Reklame Film/Slide, yaitu
200cm per lembar.
yang
e. Reklame Selebaran, yaitu reklame
atau
reklame
yang
diselenggarakan
dengan
yang berbentuk lembaran lepas,
menggunakan klise berupa kaca
diselenggarakan
atau film, ataupun bahan-bahan
dengan
cara
disebarkan, diberikan atau dapat
sejenis,
diminta dengan ketentuan tidak
diproyeksikan
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
sebagai
alat dan
untuk atau 140
3.
dipancarkanpada layar atau benda
objek, transaksi atau kejadian, dimana
lain yang ada di ruangan.
peneliti mempelajari objek penelitian.
Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Populasi merupakan jumlah keseluruhan
Reklame
dari
Dasar
hukum
pemungutan
pajak
reklame pada suatu kabupaten atau
objek
penelitian
yaitu
jumlah
pendapatan yang bersumber dari pajak reklame.
kota adalah sebagai berikut:
Sampel adalah suatu himpunan atau
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
bagian dari unit populasi. pemilihan
2009 tentang Pajak Daerah dan
sampel dilakukan dengan memetakan
Retribusi Daerah.
jumlah pendapatan dari pajak reklame
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun
dengan interval atau kurun waktu tertentu
2000 yang merupakan perubahan atas
dimana dalam penelitian ini diambil
Undang- Undang Nomor 18 Tahun
sampel data penerimaan pajak reklame
1997 tentang Pajak Daerah dan
dari tahun 2010 sampai 2014.
Retribusi
Daerah.
Peraturan
Jenis dan Sumber data
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Data sekunder adalah data yang
tentang Pajak Daerah.
diperoleh dari berbagai sumber antara lain
c. Peraturan Daerah Kabupaten Berau
dari
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
laporan, karya ilmiah dan hasil penelitian
Daerah.
Yang diperbaharui dengan
terdahulu) dan dari informasi pihak-pihak
Peraturan Daerah Kabupaten Berau
terkait yang berkaitan dengan penerimaan
Nomor 5 tahun 2013
pajak reklame pada kurun waktu yang
tentang
dokumentasi/tulisan
(buku-buku,
Perubahan Atas Peraturan Daerah
telah ditentukan dalam periode sampling.
Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun
Teknik Pengumpulan Data
2011
1. Penelitian Pustaka
tentang Pajak Daerah.
METODE PENELITIAN
Pustaka
Unit Analisis, Populasi dan Sampel
dilakukan
Populasi adalah kolompok elemen
adalah
penelitian
diperpustakaan
yang dengan
membaca buku-buku atau literatur
yang lengkap, umumnya berupa orang, Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
141
yang berhubungan dengan hipotesis
pengaruh
pajak
reklame
terhadap
atau pokok permasalahan.
Pendapatan Asli Daerah. Menurut Walpole dalam Yudistianto (2002) dengan rumus
2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan ini bertujuan untuk
sebagai berikut :
memperoleh bahan atau data yang
Persamaan regresi dirumuskan :
diperlukan, yang dilaksanakan dengan
Yˆ = a + bX
cara observasi lapangan.
Dimana :
Alat Analisis
Y = Pendapatan Asli Daerah
Untuk mengetahui sejauh mana
X = Pajak Reklame
peranan pajak reklame dan kontribusinya
a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0
terhadap Pendapatan Asli Daerah maka
b = Nilai arah sebagai penentu ramalan
dalam penelitian ini, teknik analisis yang
(prediksi)
digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan
peningkatan (+) atau nilai penurunan (-)
regresi linier sederhana. Analisis deskriptif
variabel Y
yang
menunjukkan
nilai
kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari
instansi
dengan
b
memberikan
n XY n X2
a=
gambaran umum menurut apa adanya
X Y ( X )2 Y b X n
sesuai dengan kenyataan yang ada pada
2. Koefisien korelasi linear sederhana (r)
saat melakukan penelitian.
Digunakan
untuk
1. Regresi linier sederhana
lemahnya
pengaruh
Didasarkan pada hubungan fungsional
terhadap
Pendapatan
ataupun kausal satu variabel independen
diformulasikan dengan rumus menurut
dengan satu variabel dependen Untuk
supranto (2000:179):
mengetahui besarnya pengaruh dari suatu
3. Uji T
variabel bebas (independent variable)
Untuk menguji signifikan atau tidaknya
terhadap
pengaruh
variabel
terikat
(dependent
Pajak
mengetahui
kuat
Pajak
Reklame
Asli
Daerah,
reklame
terhadap
variable). Adapun Model analisis regresi
Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan
linier sederhana digunakan untuk melihat
menggunakan uji t pada tingkat keyakinan
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
142
sebesar 95% dengan derajat kebebasan n-2
HASIL DAN PEMBAHASAN
yang dirumuskan oleh supranto (1995:87) sebagai berikut:
Pendapatan Berau
Selanjutnya kriteria diterima atau
merupakan
Daerah
Kabupaten
pendapatan
yang
diperoleh dari beberapa sector yang terdiri
ditolaknya hipotesis yang diajukan yaitu :
dari
jika t hitung lebih besar dari t table maka
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
hipotesis
Daerah yang sah.
yang
diajukan
diterima.
Pendapatan
Daerah,
Tabel
sama dengan t table maka hipotesis yang
Kabupaten Berau selama 5 tahun Terakhir
diajukan ditolak, artinya tidak terdapat
yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun
pengaruh yang signifikan dari Pajak
2014 dapat dikemukakan sebagai berikut:
terhadap
Pendapatan
Pendapatan
Dana
Sebaliknya jika t hitung lebih kecil atau
Reklame
tentang
Asli
Daerah
Asli
Daerah. Tabel 1 Total Pendapatan Daerah 2010-2014 No Tahun Anggaran Target Realisasi 1 2010 1.025.925.030.248 1.184.352.812.841 2 2011 1.240.878.242.525 1.675.335.620.454 3 2012 1.484.351.108.489 1.977.946.480.910 4 2013 1.794.416.064.921 1.904.809.750.328 5 2014 2.081.495.223.637 2.364.490.676.785 Sumber: DPPKK Kab. Berau 2015 Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat
pendapatan pada tahun 2010 merupakan
dikemukakan bahwa Pendapatan Daerah
pendapatan paling kecil yaitu sebesar Rp.
dari Tahun 2010 sampai dengan tahun
1.184.352.812.841
2014 Terus mengalami kenaikan baik dari
1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
sisi target pendapatan maupun realisasi
Berau
pendapatan
dimana
Pendapatan Asli Daerah merupakan
Pendapatan Daerah pada tahun 2014
salah satu sector Pendapatan Daerah
merupakan pendapatan paling tinggi yaitu
Kabupaten Berau. Pendapatan Asli
sebesar Rp. 2.364.490.676.785 sedangkan
Daerah terbagi menjadi 4 sub sector
yang
diperoleh.
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
143
Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Daerah,
Hasil
Berau selama 5 tahun Terakhir yaitu
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dari tahun 2010 sampai dengan tahun
Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang
2014
Sah.
berikut:
Retribusi
Secara
dijabarkan
Daerah,
lebih
dengan
detail Tabel
dapat
dapat
dikemukakan
sebagai
tentang
Tabel 2 Total Pendapatan Asli Daerah 2010-2014 Tahun Anggaran Target Realisasi 2010 94.531.736.400 92.813.698.771 2011 117.008.605.000 123.977.121.862 2013 119.025.212.896 157.187.447.557 2014 143.536.185.068 178.662.510.009 2015 186.928.484.871 240.856.792.138
No 1 2 3 4 5
Sumber:DPPKK Kab Berau 2015
Berdasarkan Tabel
tersebut
diatas
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
dapat dikemukakan bahwa Pendapatan
Berau.
Asli Daerah dari Tahun 2010 sampai
dijabarkan dengan Tabel tentang Pajak
dengan tahun 2014 Terus mengalami
Daerah Kabupaten Berau selama 5
kenaikan
tahun Terakhir yaitu dari tahun 2010
baik
pendapatan
dari
sisi
maupun
target realisasi
pendapatan yang diperoleh. dimana
sebesar
240.856.792.138 pendapatan
Rp.
sedangkan
pada
tahun
2010
merupakan pendapatan paling kecil yaitu sebesar Rp. 92.813.698.771
Daerah
merupakan
Kabupaten
salah
satu
dapat
2014 dapat
Tabel 3 Total Pajak Daerah 2010-2014 No
Tahun Anggaran
Target
Realisasi
1
2010
6.625.915.000
4.725.512.348
2
2011
15.541.404.000
18.948.298.434
3
2012
18.000.539.500
22.941.240.103
4
2013
25.336.500.000
31.035.602.708
5
2014
31.504.563.730
39.906.887.907
Sumber: DPPKK Kab. Berau 2015
2. Pajak Daerah Kabupaten Berau Pajak
detail
dikemukakan sebagai berikut:
2014 merupakan pendapatan paling yaitu
lebih
sampai dengan tahun
Pendapatan Asli Daerah pada tahun
tinggi
Secara
Berau sektor
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
Berdasarkan Tabel dapat
dikemukakan
tersebut
diatas
bahwa
Pajak 144
Daerah dari Tahun 2010 sampai
Berdasarkan Tabel tersebut diatas
dengan tahun 2014 Terus mengalami
dapat
kenaikan
target
Reklame dari Tahun 2010 sampai
realisasi
dengan tahun 2014 Terus mengalami
baik
pendapatan
dari
sisi
maupun
dikemukakan
pendapatan yang diperoleh. dimana
kenaikan
Pajak
pendapatan
Daerah
pada
tahun
2014
baik
bahwa
dari
Pajak
sisi
maupun
target realisasi
merupakan pendapatan paling tinggi
pendapatan yang diperoleh. dimana
yaitu
Pajak
sebesar
Rp.
Reklame
pada
tahun
2014
39.906.887.907sedangkan pendapatan
merupakan pendapatan paling tinggi
pada
yaitu
tahun
2010
merupakan
sebesar
Rp.
276.064.550
pendapatan paling kecil yaitu sebesar
sedangkan pendapatan pada tahun 2010
Rp. 4.725.512.348
merupakan pendapatan paling kecil
3. Pajak Reklame Kabupaten Berau
yaitu sebesar Rp. 179.516.574
Pajak Reklame Kabupaten Berau
Analisis untuk mengetahui tentang
merupakan salah satu sector Pajak
adanya pengaruh antara Pajak Reklame
Daerah Kabupaten Berau. Secara lebih
terhadap
detail dapat dijabarkan dengan Tabel
sebagai
tentang
Kabupaten
dinyatakan
Berau selama 5 tahun Terakhir yaitu
sedangkan
dari tahun 2010 sampai dengan tahun
variable Independent yang dinyatakan
2014
dengan symbol (X). pengaruh Pajak
Pajak
dapat
Reklame
dikemukakan
sebagai
berikut: Tahun Anggaran
1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014
variable dengan Pajak
Asli
Daerah
dependent
yang
simbol
(Y),
Reklame
sebagai
Reklame (X) terhadap Pendapatan Asli
Tabel 4 Total Pajak Reklame 2010-2014 No
Pendapatan
Target
154.500.000 186.500.000 212.887.500 250.000.000 250.000.000
Realisasi
179.516.574 255.170.815 219.289.160 263.023.600 276.064.550
Sumber: DPPKK Kab. Berau 2015 Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
Daerah dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y= a+bx Untuk keperluan analisis, maka peneliti menggunakan data olahan dari data historis jumlah Pajak Reklame 145
seperti yang telah dikemukakan pada
sampai dengan 2014 seperti pada tabel
hasil pengumpulan data yang telah
berikut:
dilakukan untuk periode tahun 2010
Tabel 5 Bantuan Perhitungan Statistik Tahun
Pajak Reklame 179,5 255,2 219,3 263,0 276,1 1.193,1 238,62
PAD
XY
X2
2010 92.813,7 16.660.059,15 32220.25 2011 123.977,1 31.638.955,92 65127.04 2012 157.187,4 34.471.196,82 48092.49 2013 178.662,5 46.988.237,5 69169 2014 240.856,8 66.500.562,48 76231.21 Jumlah 793.497,5 196.259.011,87 290839.99 Rata158.699,5 39.251.802,37 58167.99 rata Sumber: Tabel 2 dan Tabel 4 (dalam jutaan rupiah) Y = - 110.202,7 + 1.127 (x) Berdasarkan table tersebut Selanjutnya digunakan analisis diatas, selanjutnya dihitung koefisien korelasi untuk mengetahui kuat lemahnya regresi (b) berdasarkan rumus-rumus pengaruh pajak reklame terhadap berikut: Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten b = 1.127 Berau yang diformulasikan dengan rumus Sedangkan untuk a (nilai sebagai berikut: konstanta) dihitung dengan rumus Berdasarkan hasil analisis korelasi persamaan berikut: tersebut menunjukkan bahwa hubungan a = Ῡ - bẊ antara Pajak Reklame terhadap a = 158.699,5 – 1.127 (238,6) Pendapatan Asli Daerah sangat kuat a = - 110.202,7 karena korelasi lebih dari 0,5. Dengan demikian Analisis selanjutnya digunakan persamaan regresi linear pengaruh pajak koefisien determinasi untuk mengetahui reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah seberapa besar variasi Pendapatan Asli Kabupaten Berau adalah: Daerah dipengaruhi oleh Pajak Reklame. Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
146
Koefisien determinasi dihitung dengan
3,182,
menggunakan formulasi sebagai berikut:
Reklame signifikan terhadap Pendapatan
r2 = r2
maka
berarti
pengaruh
Pajak
Asli Daerah di Kabupaten Berau.
r2 = 0,7822
Berdasarkan pada hasil analisis
r2 = 0,61
maka diperoleh suatu persamaan regresi
Berdasarkan
hasil
perhitungan
sederhana yaitu Y = - 110.202,7 + 1.127
tersebut terlihat bahwa nilai koefisien
(x), artinya bahwa setiap penambahan satu
determinasi sebesar 0,61 atau 61% yang
satuan Pajak Reklame akan meningkatkan
artinya bagwa sebanyak 61% variasi naik
Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.127
turunnya
satuan.
Pendapatan
Asli
Daerah
dipengaruhi oleh variasi perubahan Pajak Reklame,
sedangkan
39%
variasi
Setelah diperoleh hasil regresi maka
untuk
mengetahui
Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh
hubungan
factor lain yang tidak dianalisis, seperti
Reklame) dan Y (Pendapatan Asli Daerah)
pendapatan dari sector pajak lainnya,
dilakukan analisis Koefisien korelasi yang
retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
menghasilkan nilai sebesar 0,782. Dari
yang sah.
hasil perhitungan tersebut maka pengaruh
Selanjutnya
antara
variable
keeratan X
(Pajak
untuk
menganalisis
antara kedua variable tersebut adalah kuat
apakah
perhitungan
karena r>0,5 kemudian dicari koefisien
korelasi ® tersebut layak atau tidak, maka
determinasi dengan menguadratkan dari r
dilakukan
segingga hasil yang diperoleh yaitu 61%
dan
mengetahui
uji
t
(t-test)
dengan
menggunakan formulasi sebagai berikut:
merupakan
besarnya
pengaruh
Pajak
Th =
Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah
Th =
Kabupaten
Th =
sebesar 39% merupakan factor lainnya
Th = 3,489
yang juga mempengaruhi Pendapatan Asli
Dari perhitungan tersebut,
Berau,
sedangkan
sisanya
Daerah.
diketahui bahwa t hitung sebesar 3,489
Pada hasil akhir diperoleh t
yang berarti lebih besar dari t table sebesar
hitung > dari t table karena t hitung 3,489
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
147
lebih besar dari t table 3, 182. Dengan
3. Hasil
pengujian
hipotesis
demikian hipotesis yang penulis ajukan
menunjukkan H1 diterima dan H0
diterima, berarti bahwa Pajak Reklame
ditolak. Hal ini dibuktikan oleh uji t,
berpengaruh
dimana nilai t hitung (3,489) lebih
Pendapatan analisis Pajak
signifikan Asli
tersebut Reklame
terhadap
Daerah.
Dari
hasil
besar jika dibandingkan dengan nilai t
bahwa
table (3,182) pada tingkat kepercayaan
berpengaruh
95%. Hal ini menunjukkan bahwa
menunjukkan sangat
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pajak Reklame mempunyai pengaruh
KESIMPULAN DAN SARAN
signifikan terhadap Pendapatan Asli
Kesimpulan
Daerah.
1. Hasil
analisis
regresi
sederhana
Saran 1.
diperoleh persamaan regresi:
akan
terhadap
terjadi
dengan
proses
penurunan pendapatan dari sector
2. Hasil analisis koefisien korelasi (r) dan
pajak terutama Pajak Reklame.
koefisien
determinasi (r)2 sebesar 3,489, hasil ini
2.
menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau sangat kuat sehingga perlu dipertahankan dan dikelola secara intensif agar tidak terjadi
yang
pemungutan pajak agar tidak terjadi
sebesar 1.127 satuan.
0,782
Asli
pihak-pihak
bersinggungan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah
sebesar
Pendapatan
dilakukan pengawasan yang ketat
penambahan Pajak Reklame sebanyak maka
dan
daerah Kabupaten Berau maka perlu
persamaan ini menunjukkan setiap
Satuan
meningkatkan
mempertahankan
Y = - 110.202,7 + 1.127 (x),
satu
Untuk
penurunan
kontribusi
dari
sector Pajak Reklame.
Pemerintah daerah sudah semestinya memberi
lebih
pada
penghasilan yang bersumber dari Pajak
Terutama
Mengingat
pajak
Reklame
Kabupaten
Berau
Merupakan Kabupaten yang tengah berkembang sehingga banyak investor yang daerah
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
perhatian
menanamkan tersebut
modalnya dan
di
otomatis 148
menggunakan melalui
media
periklanan
Reklame
untuk
memperkenalkan
produk
atau
jasanya. Jika hal ini tidak dilakukan pengawasan bukan tidak mungkin banyak badan usaha yang seenaknya memasang Reklame secara illegal, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dirugikan. 3.
Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Berau juga perlu
memperhatikan
sumber
pendapatan Asli Daerah dari sector lain yang juga sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD kabupaten Berau DAFTAR PUSTAKA Effendi Rizal. 2012. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin Fransisca Pesik Vera. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di kota Manado
Kusuma Made Bumi . 2010. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya di Kabupaten Badung. Journal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana Safitri Lili . 2010. Analisis Peranan Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Undang – undang RI No.32 Tahun 2004. Perubahan atas UU no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah Undang –undang RI No 34 Tahun 2000. Pengganti undang-undang RI No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Buku 2. Salemba Empat. Jakarta Yusdianto Prabowo. 2002. Akuntansi Perpajakan Terapan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
149
