1
2
PENGARUH KOMPETENSI APARAT TERHADAP IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
IKA YUNI ASTUTI1,ZULKIFLI BOKIU,SE. Ak,M.Si2, AMIR LUKUM,S.Pd., MSA3 Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo
Ika Yuni Astuti. 921 411 179. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Zulkifli Bokiu, SE, Ak. M.Si dan Amir Lukum, S.Pd., MSA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kompetensi aparat terhadap implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Data dalam penelitian ini didapatkan dari kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Provinsi Gorontalo. sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada kariawan yang ada di bagian akuntansi dan asset tetap berjumlah 23 Orang. Pengujian ini dilakukan dengan Regresi Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Gorontalo terutama PSAP 07 yang menjadi kajian dalam penelitian ini pengujian untuk R2 diperoleh nilai R sebesar 0.356 atau 35.6 % dengan RSquare 0.127 atau sebesar 12,7%. Kata Kunci: Kompetensi Aparat, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, PSAP 07
1
Ika Yuni Astuti, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Zulkifli Bokiu,SE.Ak,M.Si Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Amir LukumS.Pd., MSA., DosenJurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
3
PENDAHULUAN Pemerintah
Provinsi
Gorontalo,
akan
segera
menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah akan segera di terapkan. Menurut Idris Rahim,
Sehubungan dengan
adanya perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, diharapkan tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga seluruh Pemda se Provinsi Gorontalo dapat memperoleh dan mempertahankan opini WTP. Terkait dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual
tahun
2015,
seluruh
Pemerintah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sudah menyiapkan tahapan yang diperlukan,
yakni
menyiapkan
SDM,
menyusun
regulasi,
sarana
prasarana, dan sistem aplikasi. (sumber: www. Biro humas protokol provinsi Gorontalo.com) Kadis BKPAD Provinsi Gorontalo, Syaiful Darise, mengatakan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, bertujuan agar terjadi pemetaan pengembangan SDM aparatur melalui pendekatan analisi praktis. Di mana, penempatan dan pengangkatan dalam jabatan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hasil penilaian kompetensi pada masing-masing orang. Selain itu, dengan adanya kompetensi ini, maka penempatan dan pengangkatan PNS akan lebih mudah dilakukan karena dilihat dari keahlian dan keterampilan yang di miliki PNS itu.
4
Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“PENGARUH
KOMPETENSI
APARAT
TERHADAP
IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL”
KAJIAN PUSTAKA Pengertian Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Organisasi sector publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik,
serta dampak
negative atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. ( Reyowijoyo, 2008) kompetensi Aparat Kompetensi adalah suatu kemampuan (skill & Knowledge) untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas/ pekerjaan/ tugas. Kompetensi juga merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di dalam organisasi. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, sikap, gaya kerja, kepentingan, kepercayaan dan gaya kepemimpinan (wibowo,2011).
5
Kinerja Keuangan Daerah Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya jelek. Akuntansi Berbasis Akrual Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 paragraf 8, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sesuai dengan PP nomor 71 tentang SAP menyatakan bahwa pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui atau dicatat berdasarkan basis akrual. Pencatatan dengan basis ini sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan juga menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat termasuk transaksi internal. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual
6
Menurut Bastian (2006:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Kemudian menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. Akuntansi Aset Tetap Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap
7
berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa 17 manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap Dalam PSAP 07 paragraf 7 dinyatakan bahwa aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah : 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pengakuan Dan Pengukuran Aset Tetap Pengakuan aset tetap dijelaskan dalam PSAP BA 07 paragraf 15 sebagai berikut : aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
8
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi criteria sebagai berikut : 1. Berwujud 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 3. Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan 5. Diperolehan atau dibangun dengan maksud untuk dipergunakan. Selanjutnya pengukuran aset tetap dijelaskan dalam PSAP BA 07 paragraf 20 sebagai berikut : aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan mengunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian Awal Aset Tetap Di jelaskan dalam PSAP BA 07 paragraf 23 bahwa setiap barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya dalam paragraf 24 dijelaskan: bila aset tetap diperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan (PSAP BA 07 Paragraf 52).
9
Selanjutnya dalam paragraf 53 penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Dalam paragraf 54 dijelaskan lebih lanjut bahwa nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Sedangkan
metode
penyusutan
yang
dapat
dipergunakan
pemerintah daerah diatur dalam paragraf 57 yaitu : 1. Metode Garis lurus (straight line method) atau 2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) atau 3. Metode unit Produksi (unit production method) Seluruh aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut (PSAP BA 07 paragraf 58) Hipotesis Penelitian Menurut
Umar
(2003:53)
Hipotesis
merupakan
pernyataan
sementara yang perlu dibuktikan benar atau tidak. Menurut pola umum metode ilmiah, setiap riset terhadap suatu objek hendaknya dibawah tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan (Empirical Verification), percobaan (Experimentation), atau praktek (Implementation).
10
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh kompetensi aparat dalam implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah PSAP 07 berbasi akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah. METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini berlokasi di Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2015 sampai dengan selesai. Alasan peneliti memilih lokasi di Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Provinsi Gorontalo adalah selain lokasi penelitian yang strategis peneliti juga ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan basis akrual dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Populasi dan sampel Arikunto
(2010:5),
mengemukakan
bahwa
populasi
wilayah
generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Karyawan di Dinas keuangan dan aset daerah, yang berjumlah 151 Karyawan.
11
Menurut Sugiyono (2013:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan populasi semua pegawai Dinas Keuangan Dan Aset Daerah yang mengelola dana dekonsentrasi, maka penulis melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan
tertentu
(Sugiyono,2013:122).
Adapun
pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah
Sub
bagian keuangan
dan
Sub
bagian
akuntansi
yang
bertanggung jawab langsung atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan yang memahami PSAP 07 Tentang Aktiva Tetap. Berdasarkan kriteria diatas maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 23 responden. Teknik Pengumpulan Data Menurtu Arikunto (2006: 11), teknik pengumpulan data adalah caracara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan memberikan kuisioner tertutup kepada responden. Penyebaran kuisioner dilakukan oleh peneliti dengan langsung mendatangi responden ditempat kerjanya. Pertimbangan penyebaran kuisioner secara langsung dengan tujuan agar mendapatkan response rate yang tinggi. Penyebaran kuisioner kepada responden dan pengumpulannya dilakukan pada bulan Juni 2015. Kuisioner yang dikirimkan kepada responden sebanyak 23 eksamplar sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan.
12
HASIL PENELITIAN Hasil Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana kestabilan dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien reliabitas Alpha cronbach (Arikunto, 2006: 196). Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur dimensi variabel yang kita ukur jika koefisien reliabilitasnya minimal 0, 6. Berikut hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel. Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Aparat (X)
Cronbach’s Alpha
Alpha
Keterangan
0,739
0,60
Reliabel
0,883
0,60
Reliabel
Implementasi Penerapan SAP Berbasis Akrual (Y) Sumber: Data Primer yang diolah, 2015
Hasil Uji Normalitas Data Normalitas data merupakan asumsi terpenting dalam statistika parametrik, sehingga pengujian terhadap normalitas data harus dilakukan agar asumsi dalam statistika parametrik terpenuhi. Untuk mendeteksi kenormalan data dalam penelitian ini menggunakan uji KolmogorovSminornov test. Uji normalitas dengan menggunakan KolmogorovSminornov test mempunyai kriteria jika p-value > 0,05 berarti data
13
berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas data yang dilakukan. Tabel 4.11 Hasil Penguji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Implementasi_P enerapan N a Normal Parameters
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
23 26.2936 8.06508 .187 .187 -.106 .899 .395
a. Test distribution is Normal.
Hasil Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik diagram pencar (scatter diagram). Bila dalam scatter diagram menunjukkan hubungan yang sistematis, maka hal tersebut merupakan gejala heterokedastisitas. Data dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas ketika titk-titik dalam scatter diagram menyebar tidak membentuk suatu pola yang sistematis diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan sumbu X. Pemilihan model grafik ini dilakukan karena dalam model ini variabel bebasnya lebih dari satu. Berikut gambar hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan. Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
14
Hasil Uji-t Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan thitung dengan t-tabel dan nilai signifikansinya dalam penelitian ini menggunakan < 0,05. Dalam hal ini, nilai-t tabel adalah sebesar 1,71387. Berikut tabel hasil uji-t.
Tabel 4.12 Hasil Uji-t Coefficients
a
15
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) Kompt_Aparat
Standardized Coefficients
Std. Error
Beta
37.109
6.392
-.513
.294
t -.356
Sig.
5.805
.000
-1.748
.095
a. Dependent Variable: Implementasi_Penerapan
Hasil Uji Koefisien Determinasi Uji Koefisien determinasi R2 dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila dikalikan dengan 100% akan diperoleh persentase sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi. Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary Model 1
R .356
R Square a
Adjusted R Square
.127
.085
a. Predictors: (Constant), Kompt_Aparat b. Dependent Variable: Implementasi_Penerapan
PEMBAHASAN
Std. Error of the Estimate 7.71270
16
Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset Negara yang ditandai dengan keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 6/2006 tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi aparat pada
Pemerintah
Provinsi
Gorontalo
tidak
berpengaruh
terhadap
implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual khususnya dalam penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. beberapa faktor yang menyulitkan penerapan di pemerintahan adalah masalah kesiapan sumberdaya manusia yang memahami penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan akuntansi asset tetapnya. Hal ini dapat dilihat dari analisis deskriptif variabel dimana kompetensi aparat dan dalam mengimplementasikan penerapan standar berbasis akrual pada asset tetap kurang baik. Walaupun sebagian besar kualifikasi pendidikan para pegawai BPKAD Provinsi Gorontalo di bagian akuntansi dan bagian asset sudah sangat memadai dengan sebagian besar berstatus gelar pendidikan tinggi, namun karena penerapan standar
17
akuntansi pemerintah berbasis akrual baru diterapkan di Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah yaitu pegawainya perlu menyesuaikan kembali dengan hal tersebut. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Gorontalo terutama PSAP 07 yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang menyulitkan penerapan di pemerintahan adalah masalah kesiapan sumberdaya manusia yang memahami penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan akuntansi asset tetapnya. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 1. Dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan juga peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansinya, maka kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar meningkatkan lagi kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusianya dengan lebih banyak memberikan baik pelatihan-pelatihan maupun diklat tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual. 2. Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa agar dapat meneliti faktor-faktor lain dalam penerapan
18
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena berdasarkan hasil pengujian determinasi hanya diperoleh 0,127 atau 12,7% variabel
kompetensi
aparat
dapat
menjelaskan
tentang
implementasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual, seperti faktor kesiapan teknologi informasi, dan juga dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual bisa di uji untuk PSAP yang lain karena dalam penelitian ini hanya dilihat PSAP 07
DAFTAR PUSTAKA Arif.M.M,dkk.2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso). Bondowoso: Repository Universitas Jember. Arikunto,Suharsimi.2010.Prosedur Penelitian,Jakarta: PT Rineka Cipta Bastian, Indra. 2001,Akuntansi Sektor Publik, edisi pertama, Badan peneliti Fakultas ekonomi UGM, Yogyakarta Fahmi, Irham 2013. Teori Perilaku Organisasi, Aplikasi, Dan Kasus. Bandung ,Alfabeta. Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Makasar : Repository UNHAS. Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007. Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain:Tren di Negara-negara Anggota OECD. (http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansiberbasisakrual.p df). Diakses tanggal 1 April 2015 Pratama, Arie. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyulitkan Penerapan Akuntansi Akrual dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Di Pemerintahan Indonesia, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia Robbins, Stephen,p. 2003. Perilaku Organisasi, Jakarta: Prenhallindo
19
Renyowijoyo, muindro 2008.akuntansi sektor publik organisasi non laba.Jakarta, mitra wacana media Spencer, dkk,1993. Competence at work. New York. John wiley & SOD,inc Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Suprapto, standar kompetensi PNS menuju Era Global dalam serikat Kerja, Volume II Nomor 05 Tahun 2002 Tanjung, hafiz abdul,2012.akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual Bandung : Alfabeta Thahier, Rohana 2012. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah di Indonesia, Makasar : stia Lan Torang, Syamsir 2013. Organisasi Dan Manajemen Bandung :Alfabeta Undang –Undang No. 5, tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang No. 71, tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Halim, Abdul.2004,akuntansi keuangan daerah ,edisi revisi, Jakarta, salemba Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Hamzah, Ardi. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006) Simposium nasional akuntansi 11. Kusuma, Muhamad Indra Yuda. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. KSAP. (2006). Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan. Kuncoro, Mudrajat. 2001. Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi Wibowo, 2011. Manajemen kinerja. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada www. Biro humas protokol provinsi Gorontalo.Com www.Info Publik.Com
