Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses Perijinan IPR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TUGAS AKHIR

Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses Perijinan IPR

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh : BRILLIANTIE ITALIANA AYU SETIAWATI I0608023

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2013


digilib.uns.ac.id PENGESAHAN

PENGARUH KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA YANG DIAKIBATKAN OLEH PROSES PERIJINAN IPR

Oleh BRILLIANTIE ITALIANA A.S. NIM. I 0608023

Menyetujui, Surakarta, Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Galing Yudana, MT NIP. 19620129 198703 1 002

Ir. Winny Astuti, MSc, PhD NIP 19640711 199103 2 001 Mengesahkan,

Ketua Jurusan Arsitektur

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Mohamad Muqoffa, MT NIP. 19620610 199103 1 001

Ir. Galing Yudana, MT NIP. 19620129 198703 1 002

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Takut akan TUHAN adalah permulaan PENGETAHUAN (Proverb 1: 7)

Kelemahan terbesar kita adalah saat kita menyerah. Satu-satunya jalan untuk meraih keberhasilan ialah mau mencoba sekali lagi. “Be courageous! Have faith! Go Forward!” ~Thomas A. Edison Perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah ~Pepatah China

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id Abstraksi

Aktifitas perijinan di Kota Surakarta semakin meningkat dan akan terus meningkat sejalan dengan banyaknya kebutuhan ruang masyarakat, terutama di sektor komersial perdagangan dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan dan jasa di Kota Surakarta sangat berkembang pesat di Kota Surakarta yang bepotensi menyebakan terjadi perubahan pemanfaatan ruang. Acuan pemanfaatan ruang jarang dilaksanakan secara konsisten oleh pengguna ijin. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sebagai instansi yang berperan dalam pengandalian pemanfaatan ruang diharapkan mampu mengurangi perubahan pemanfaatan ruang. Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penelitian dengan bertujuan menganalisis pengaruh kinerja DTRK selaku instansi yang berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang kota terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskrisi kuantitatif dengan menggunakan sampel 10% dari jumlah total pengguna IPR dari tahun 2010-2012 dengan jumlah 64 responden pengguna IPR. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi linear berganda. Meskipun korelasi kinerja DTRK dengan perubahan pemanfaatan ruang memiliki keeratan yang lemah namun kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang kota Surakarta, khususnya kinerja dalam proses perijinan, hal ini dapat terjadi karena belum semua pengguna IPR mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Kata kunci: kinerja, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, perubahan pemanfaatan ruang, perijinan, IPR

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id Abstract

Licensing activity in Surakarta has increased and will continue to increase in line with the many needs of the public space, particularly in the commercial sector of trade and services. This indicates the trade and services in Surakarta is growing rapidly in Surakarta which bepotensi cause land use changes. Spatial reference rarely implemented consistently by the users permission. Department of Spatial Surakarta City as agencies that play a role in spatial expected to reduce the change of land use. Under these conditions it is done research aims to analyze the influence of performance DTRK as agencies that play a role in the control of urban space utilization to changes in land use caused by IPR licensing process. The method used in this research is deskrisi quantitative method using a sample of 10% of the total number of users of the IPR in 2010-2012 with the number of 64 respondents IPR users. Data analysis techniques using multiple linear regression techniques. Although the correlation of performance with changes in land use DTRK has weak cohesion, but the performance of Department of Spatial influence of Surakarta Surakarta land use changes, in particular the performance of the licensing process, this can occur because not all users IPR obtain appropriate recommendations. Keywords: performance, Surakarta City Department of Spatial Planning, land use changes, licensing, IPR.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas kesempatan yang Dia berikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh Proses Perijinan IPR (Ijin Pemanfaatan Ruang). Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bpk.Dr. Ir Muhammad Muqoffa, MT selaku Ketua Jurusan Arsitektur. 2. Bpk. Ir. Galing Yudhana, MT., selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan pembimbing I yang sudah menyediakan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini 3. Ibu Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D.,

pembimbing II Tugas Akhir yang sudah

menyediakan waktunya dan kesabarannya dalam membimbing untuk menyelesaikan tugas akhir ini 4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur yang telah menyampaikan mata kuliah yang sangat berguna dalam penyusunan tugas akhir ini 5. Bapak Ibu Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Surakarta yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan. 6. Bapak Ibu Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Surakarta yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan 7. Bapak/Ibu/Sdr pengguna Ijin IPR Kota Surakarta yang telah menyediakan waktunya untuk member informasi yang digunakan sebagai data bagi penyusun 8. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendukung dalam doa dan semangat 9. Adik-adikku tersayang yang telah membuat aku semangat dalam menyelesaikan laporan 10. Mas Kris yang senantiasa mendukung dalam segala hal...Terimakasih 11. Teman-teman seperjuangan yang selalu dan saling memberi semangat dan dukungan dalam bentuk apapun untuk Fitri Sinaga, Fitria, Unin, Mba Agnies, Mba Tia, Rini, Ina, Anis dan Mba Eka terimakasih banyak 12. Temen-temen PWK 2008 dan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini. Seluruh pihak yang tidak dapat commitpenyusun to user sebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga terselesainya tugas akhir ini. vi


digilib.uns.ac.id

Dalam Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh Proses Perijinan IPR (Ijin Pemanfaatan Ruang) ini penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penyusun. Akhir kata, penyusun berharap bahwa tugas akhir ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu terutama di bidang perencanaan.

Surakarta, Januari 2013

Penyusun

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id Daftar Isi

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. MOTTO .................................................................................................................... ABSTRAKSI ............................................................................................................ KATA PENGANTAR ............................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................ DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ I.1 Latar belakang ........................................................................................... I.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... I.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian ................................................................... I.3.1 Tujuan Penelitian ............................................................................. I.3.2 Sasaran Penelitian ............................................................................. I.4 Keluaran Penelitian .................................................................................... I.5 Manfaat Penelitian ..................................................................................... I.6 Posisi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya ...................................... I.7 Batasan Penelitian ...................................................................................... I.8 Kerangka Pikir ........................................................................................... I.9 Sistematika Penulisan ................................................................................ BAB II KAJIAN TEORI......................................................................................... II.1 Konsep Kinerja Organisasi ....................................................................... II.1.1 Definisi Peran dan Kinerja Organisasi ............................................ II.1.2 Pengukuran Kinerja ........................................................................ II.2 Pemanfaatan Ruang dalam Perencanaan Ruang ...................................... II.2.1 Pengertian Pemanfaatan Ruang ....................................................... II.2.2 Mekanisme dan Prosedur Pemanfaatan Ruang ............................... II.2.3 Perubahan Pemanfaatan Ruang ....................................................... II.3 Dinas Tata Ruang Kota sebagai Lembaga yang berfungsi dalam Pemanfaatan Ruang ............................................... II.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta .......... II.3.2 Proses Perijinan dalam Pemanfaatan Ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta ............................................ II.3.3 Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sebagai Instansi Pelaksana Pengendalian Pemanfaatan Ruang .................................. II.3.4 Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sebagai Instansi Pelaksana Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang ........... II.4 Resume Kajian Teori ................................................................................ BAB III METODE PENELITIANcommit ......................................................................... to user III.1 Pendekatan Permasalahan Penelitian ...................................................... III.2 Perumusan Variabel Penelitian ............................................................... viii

i ii iii iv vi viii xi xiii xv I-1 I-1 I-4 I-4 I-4 I-4 I-5 I-5 I-5 I-7 I-9 I - 10 II - 11 II - 11 II - 11 II - 12 II - 15 II - 15 II - 16 II - 22 II - 25 II - 25 II - 26 II - 30 II - 30 II - 32 III - 35 III - 35 III - 35


digilib.uns.ac.id

III.3 Metode Pengumpulan Data ..................................................................... III.4 Tahapan Analisis dan Kerangka Analisis ............................................... III.5 Teknik Analisis Data ............................................................................... BAB IV KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA DAN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA ....... IV.1 Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Dalam pemanfaatan Ruang .................................................................... IV.1.1 Kinerja DTRK dalam proses penyusunan Program .................... IV.1.2 Kinerja DTRK dalam Proses Perijinan ....................................... IV.1.3 Kinerja DTRK dalam proses Pelaksanaan .................................. IV.2 Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan Proses Perijinan ......................................................... IV.2.1 Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh Proses perijinan IPR ............................................................ IV.2.2 Perubahan Luasan Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh Proses perijinan IPR ............................................................ IV.2.3 Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh Proses perijinan IPR ............................................................ BAB V ANALISIS PENGARUH KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA............................... V.1. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan proses perijinan IPR .................................................... V.1.1 Hubungan Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses IPR ................................................ V.1.2 Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang........................... V.2. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Luasan Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan proses perijinan IPR .................................................... V.1.1 Hubungan Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Luasan Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses IPR ................................................ V.1.2 Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Luasan Pemanfaatan Ruang .......................... V.3. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan proses perijinan IPR ................................................... V.1.1 Hubungan Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses IPR ................................................ commit to user V.1.2 Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang........................... ix

III - 38 III - 47 III - 48 IV - 50 IV - 50 IV - 50 IV - 55 IV - 60 IV - 68 IV - 72 IV - 76 IV - 80

V - 86

V - 86

V - 86 V - 89

V - 91

V - 91 V - 93

V - 95

V - 95 V - 97


digilib.uns.ac.id

V.4. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR ........................................... BAB V PENUTUP .................................................................................................. V.1 Kesimpulan ................................................................................................ V.2 Saran .......................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................

commit to user

x

V - 98 VI-105 VI-105 VI-106 xvi


digilib.uns.ac.id Daftar Gambar

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Surakarta ................................................................. Gambar 1.2 Diagram Kerangka Pikir ........................................................................ Gambar 2.1 Diagram Mekanisme Pemanfaatan Ruang............................................. Gambar 2.2 Sistem Pengelolaan Pemanfaatan Ruang ............................................... Gambar 2.3 Diagram Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta .......... Gambar 2.4 Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta ............................... Gambar 2.5 Peta Rencana Pengaturan Bangunan Bertingkat Kota Surakarta .......... Gambar 2.6 Diagram Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ............................ Gambar 3.1 Diagram Kerangka Analisis ................................................................... Gambar 4.1 Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis.......................................... Gambar 4.2 Diagram Kinerja DTRK dalam penyusunan Program pemanfaatan ..... Gambar 4.3 Mekanisme pengajuan IPR di DTRK Surakarta.................................... Gambar 4.4 Diagram keterlibatan masyrakat pengguna IPR dalam tahap perijinan. Gambar 4.5 Diagram Kinerja DTRK dalam proses perijinan ................................... Gambar 4.6 Diagram Kinerja DTRK dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemanfaatan Ruang ................................................................................. Gambar 4.7 Diagram Kinerja DTRK dalam Pemanfaatan Ruang dengan pertimbngan Verifikasi masyarakat pengguna IPR ................... Gambar 4.8 Diagram Pemanfaatan Ruang Kota yang diakibatkan oleh proses perijinan Surakarta tahun2008-2012 .................................... Gambar 4.9 Diagram proporsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses IPR ........................................................................................ Gambar 4.10 Diagram persebaran pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses IPR ........................................................................................ Gambar 4.11 Diagram Perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh IPR ............. Gambar 4.12 Proporsi fungsi yang mengalami kesesuaian fungsi ditingkat sempurna dan tinggi ................................................................ Gambar 4.13 Peta Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta .............. Gambar 4.14 Diagram Perubahan luasan pemanfaatan ruang ................................... Gambar 4.15Pemanfaatan yang tidak mengalami perubahan luasan ........................ Gambar 4.16 Peta Perubahan luasan Pemanfaatan Ruang ........................................ Gambar 4.17 Perubahan teknis bangunan Pemanfaatan Ruang oleh pengguna IPR Gambar 4.18 Pemanfaatan yang sesuai teknis ruang dalam RUTRK ....................... Gambar 4.19 Diagram Jenis Perubahan Teknis......................................................... Gambar 4.20 Peta Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang........................................ Giambar 4.21 Diagram Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta .................. Gambar 5.1 Diagram hubungan kinerja DTRK dengan perubahan fungsi pemanfaatan ruang Kota Surakarta......................................................... Gambar 5.2 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Fungsi commit to user Pemanfaatan ruang kota Surakarta ......................................................... Gambar 5.3 Diagram hubungan kinerja DTRK dengan perubahan luasan xi

I-8 I-9 II - 21 II - 21 II - 26 II - 27 II - 27 II - 31 III - 47 IV - 52 IV - 54 IV - 55 IV - 59 IV - 60 IV - 61 IV - 66 IV - 69 IV - 70 IV - 71 IV - 72 IV - 73 IV - 75 IV - 76 IV - 77 IV - 79 IV - 80 IV - 81 IV - 82 IV - 83 IV - 84 V - 88 V - 90


digilib.uns.ac.id

pemanfaatan ruang Kota Surakarta........................................................ Gambar 5.4 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Luasan Pemanfaatan ruang kota Surakarta ......................................................... Gambar 5.5 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Teknis Pemanfaatan ruang kota Surakarta ......................................................... Gambar 5.6 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Teknis Pemanfaatan ruang kota Surakarta ......................................................... Gambar 5.7 Diagram Hubungan Kinerja DTRK terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan ruang kota Surakarta ......................................................... Gambar 5.8 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Pemanfaatan ruang kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR .......................................................................

commit to user

xii

V - 92 V - 94 V - 96 V - 98 V - 101

V - 102


digilib.uns.ac.id Daftar Tabel

Tabel 1.1 Posisi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya ...................................... I - 5 Tabel 2.1 Rencana Pengaturan Bangunan Bertingkat di Kotamadya Surakarta ....... II - 28 Tabel 2.2 Pengaturan Pembagian Tugas Pengendalian Antar Instansi di Kabupaten/Kota .............................................................. II - 30 Tabel 2.3 Resume Variabel dari hasil Kajian Teori .................................................. II - 32 Tabel 3.1 Kinerja Organisasi Publik Secara Umum .................................................. III - 36 Tabel 3.2 Variabel Penelitian .................................................................................... III - 37 Tabel 3.3 Kebutuhan Data ......................................................................................... III - 38 Tabel 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian................................................................. III - 40 Tabel 3.5 Standar Skoring Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta ..................... III - 43 Tabel 3.6 Standar kesesuaian Pemanfaatan Ruang ................................................... III - 46 Tabel 3.7 Kriteria Hubungan ..................................................................................... III - 49 Tabel 4.1 Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Penyusunan Program Pemanfaatan ........................................................... IV - 53 Tabel 4.2 Hasil Wawancara DTRK dan Masyarkat Pengguna Ijin dalam Proses Perijinan............................................................................... IV - 57 Tabel 4.3 Kinerja DTRK dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang ........................... IV - 62 Tabel 4.4 Kinerja DTRK Dalam Pemanfaatan Ruang .............................................. IV - 63 Tabel 4.5 Rerata kinerja DTRK dalam Pemanfaatan Ruang ..................................... IV - 67 Tabel 4.6 Penggunaan Lahan Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan (IPR) ........................................................................ IV - 69 Tabel 4.7Pemanfaatan Ruang Pengaju Ijin (IPR) tahun 2008-2012 ......................... IV - 71 Tabel 4.8 Perubahan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Ruang Dalam RUTRK Surakarta 1993-2013 ............... IV - 72 Tabel 4.9 Perubahan Fungsi Ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan ............ IV - 73 Tabel 4.10 Perubahan luasan dalam pemanfaatan ruang ........................................... IV - 76 Tabel 4.11 Perubahan Luasan yang diakibatkan oleh pengguna ijin ........................ IV - 77 Tabel 4.12 Perubahan Teknis Bangunan dalam pemanfaatan ruang ......................... IV - 80 Tabel 4.13 Jenis Perubahan Teknis Bangunan .......................................................... IV - 81 Tabel 4.14 Perubahan pemanfaatan yang diakibatkan oleh proses perijinan di Kota Surakarta ..................................................................................... IV - 84 Tabel 5.1 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan fungsi pemanfaatan ruang ..... V- 86 Tabel 5.2 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan fungsi .................................... V- 87 Tabel 5.3 Koefisien perubahan fungsi ruang ............................................................. V- 89 Tabel 5.4 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan luasan pemanfaatan ruang.... V - 91 Tabel 5.5 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan luasan .................................... V - 92 Tabel 5.6 Koefisien perubahan luasan ruang............................................................. V - 93 Tabel 5.7 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan teknis pemanfaatan ruang ..... V - 95 Tabel 5.8 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan commit to user teknis ..................................... V - 96 Tabel 5.9 Koefisien perubahan teknis ruang ............................................................. V - 97 Tabel 5.10 Resume Korelasi...................................................................................... V - 99 xiii


digilib.uns.ac.id

Tabel 5.11 Korelasi antar variabel ............................................................................. V -100 Tabel 5.12 Pengaruh antar variable kinerja dan perubahan pemanfaatan ruang ....... V -102

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id Daftar Lampiran

LAMPIRAN 1 : Instrumen Survey LAMPIRAN 2 : Rekap Data (Hasil Wawancara dan Kuisioner) LAMPIRAN 3 : Hasil Perhitungan Statistik (Regresi Linear Berganda) LAMPIRAN 4 : Lembar konsultasi

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id Daftar Pustaka

Literature Iqbal, Hasan.2004.Analisis Data Penelitian dengan Statistik.Jakarta: Bumi Aksara Prianto, Agus.2008. Analisis Data dengan Program SPSS Versi 15. Malang: Setara Press Rivai, Veitzal, Prof, Dr, MBA.2005.Performance Appraisal Jakarta:PT Raja Grafindo Persada S. Ruky, Achmad.2002.Sistem Manajemen Kinerja.Jakarta : PT Gramedia Taufiq, Ahmad.2007.Modul Metode Penelitian Kuantatif .Semarang Wibisono, Dermawan Ph.D.2006.Manajemen Kinerja.Jakarta: Erlangga Yamin, Sofyan.2009.SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS.Jakarta: Salemba Infotek

Peraturan Buku Paduan Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2007 Dirjen Ciptakarya, Departtemen Pekerjaan Umum Fasilitasi dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan & Sub Urban Laporan Antara Didjen Penataan Ruang “Penyusunan Rumusan Program Penataan Ruang Berbasis Kinerja” Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan Dirjen Penataan runag Nasional Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Tata Bangunan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Surakarta tahun 2011- 2015 RUTRK Kota Surakarta Tahun 1993-2013

Jurnal dan Tesis Penelitian

Arto Suharto.2007.Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.Semarang: Undip Ihsan Effendi.Pengaruh Kinerja Aparatur Kelurahan terhadap Kualitas Pelayanan Publik commit to user Kustanto Noor Adnan.2000.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota di Kota Yogyakarta.Semarang: Undip xvi


digilib.uns.ac.id

Mulyo, Sunaryo.2000.Peranan Dan Kinerja Dinas Perumahan Kota Surakarta Dalam Peremajaan Kawasan Kumuh. Semarang: Undip Norti.2007.Analisis Kinerja Organisasi Publik.Yogyakarta: Universitas Muhamadiah Yogyakarta Sami’an.Penelitian Kinerja Setiawan, Bambang.2004.Pengaruh Struktur Kota terhadap Pola Pergerakan di Kota Semarang dan Kota Surakarta.Semarang: Undip Siswi,Nuria.2006. Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Perijinan Lokasi di Kota Surakarta. Semarang: Undip

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar yang didukung oleh 6 (enam) wilayah hinterlandnya dalam satu kesatuan Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten). Kota Surakarta juga sering disebut sebagai pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah bagian selatan, dengan potensi ekonomi sangat tinggi, khususnya di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan atau kesenjangan pertumbuhan kawasan, urbanisasi dan aktivitas masyarakat hinterland disekitar Kota Surakarta. Jumlah penduduk di Kota Surakarta meningkat dan laju pertumbuhannya tinggi namun kapasitas lahan yang tersedia tidak cukup menampung pertumbuhan penduduk tersebut. Hal tersebut menyebabkan perkembangan dan pembangunannya tidak sesuai dan tidak terkendali dengan peruntukan lahan dan rencana yang telah ditetapkan oleh kota Surakarta. Pembangunan wilayah Kota Surakarta yang dilihat dari aspek pengembangan kawasan, tata ruang dan infrastruktur kota, pertumbuhan fisiknya sudah melampaui kapasitas lahan yang tersedia. Penggunaan lahan di wilayah Kota Surakarta didominasi oleh areal terbangun seluas 3.704,45 Ha atau 84,11 % dari luas total wilayah Kota Surakarta

(4.404,06 Ha). Lahan terbangun terdiri dari perkantoran, permukiman,

perdagangan/jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, industri, instalasi pengolah limbah (IPL) dan gedung olah raga. Sedangkan lahan tidak terbangun seluas 699,61 Ha (15,89 %), meliputi TPA, lapangan olah raga, kebun binatang, kolam, kuburan, taman kota, tanah kosong, tegalan, sawah dan sungai. Hal ini menyebabkan Kota Surakarta menjadi padat dan kawasan pusat kota berkembang lebih pesat. Ditinjau dari aspek pemanfaatan ruang, salah satu permasalahannya adalah sulitnya mewujudkan perencanaan yang terpadu antar instansi dan dinas terkait, sehingga masih terjadi kebijakan yang tumpang tindih maupun dalam (interen) dinas tersebut. Kecenderungan terjadinya permasalahan tersebut disebabkan karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang), atau commit to user sebaliknya pemanfaatan ruang banyak berubah dari rencana tata ruang yang telah disusun I-1


digilib.uns.ac.id

dan ditetapkan. Rencana pemanfaatan Kota Surakarta mencakup arahan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada didalam kota sampai akhir tahun perencanaan. Arah pemanfaatan ruang di Kota Surakarta dipertimbangkan berdasarkan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan kotanya, agar tercapai penggunaan ruang yang efisien, harmonis dan wajar. Struktur aktivitas utama bagi pengembangan fungsi kota tersebut akan disajikan dalam konsep tata ruang yang luwes serta upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup. Sebelum merumuskan rencana tata ruang kota, terlebih dahulu dilakukan analisis dengan melihat dominasi pemanfaatan ruang eksisting dan kecenderungannya. Suatu fungsi kota dikatakan dominan apabila penggunaan ruangnya menempati areal sekitar 40-60% disuatu wilayah, sedang sisanya diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan sesuai norma perencanaan (Renstra DTRK Surakarta tahun 2011-2015). Pada kondisi saat ini, pola pemanfaatan ruang Kota Surakarta sebetulnya sudah mulai tertata menurut kaidah dan norma perencanaan kota tetapi belum diperoleh suatu penggunaan yang optimal dan efisien. Beberapa fungsi atau aktivitas utama (primer) masih ada yang berlokasi di pusat kota yang sudah semakin padat dan disisi lain kawasan pinggiran kota (Solo Utara) belum optimal pemanfataatannya. Aktivitas-aktivitas yang terjadi tidak didukung oleh suatu kebijaksanaan yang terpadu, akibatnya kawasan tersebut masih sulit untuk diharapkan bisa menarik penduduk dan menciptakan multiplier bagi pengembangan kota secara keseluruhan. Perubahan pemanfaatan ruang kota disebabkan oleh berbagai factor, diantaranya adalah kegiatan developer, perencanaan, perkembangan teknologi dan lingkungan fisik. (Russwun, 2000), sehingga menyebabkan perubahanperubahan pemanfaatan ruang. Pemerintah kota pada umumnya berperan sebagai salah salah satu stakeholder dalam perencanaan dan manajemen kota selain masyarakat dan swasta. Pemerintah kota berperan sebagai manajer bagi kegiataan perencanaan yang akan dilakukan oleh swasta dan masyarkat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian. Hal ini dilakukan untuk menghadapi pembangunan dan tantangan kota di masa depan. Dinas Tata Ruang Kota berperan sangat penting dalam hal penataan dan pemanfataan ruang kota. Sesuai dengan tugas pokoknya, dinas ini menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota dan dalam mengatasi perkembangan kota yang tidak sesuai dengan commit to user peruntukannya dan tidak terkendali. Dalam pemanfaatan ruang di level kota, Dinas Tata Ruang Kota berperan sebagai perencana teknis dan manajemennya, yang mempunyai I-2


digilib.uns.ac.id

sasaran yang akan dicapai adalah penataan ruang yang sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan. Dalam pemanfaatan ruang, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta berperan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang (IPR), supaya setiap IPR tetap mengacu rencana tata ruang Kota Surakarta dan tidak mengalami perubahan pemanfaatan ruang. Pada kenyataannya penggunaannya masih terdapat bentuk penyimpangan dan pelanggaran tertentu di bidang perijinan ini. Manajemen perijinan yang pada hakekatnya merupakan mekanisme kontrol dan sarana untuk membela kepentingan umum, sering hanya sebagai jaringan formalitas saja. Izin lokasi dapat dijadikan semacam mekanisme kontrol yang harus mengacu pada atau menjadi instrumen Rencana Tata Ruang yang ada. Namun seringkali terjadi di lapangan izin lokasi seringkali diberikan dengan tidak mengacu kepada rencana yang ada (Achmad Nurmandi, 2006). Di Kota Surakarta, data pengguna IPR semakin meningkat, meskipun dalam tahun 2012 terjadi penurunan, namun akan terus meningkat sejalan dengan banyaknya kebutuhan ruang masyarakat, terutama di sektor komersial. Dari data DTRK dan BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) jumlah pengaju ijin (IPR) kota Surakarta tahun 2008-2013 jumlah terbesar pengguna ijin pada tahun 2011 yang mencapau 391 pengaju. Sektor yang paling banyak mengajukan IPR adalah sektor perdagangan dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan perdagangan dan jasa di Kota Surakarta sangat meningkat. Dibalik hasil pembangunan fisik kota yang meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan masyarakat seperti menjamurnya mal di Kota Surakarta sekarang ini dimana pemerintah kota terus memberikan ijin pendirian mall padahal dampak yang ditimbulkan seperti gangguan lingkungan disekitar pemukiman penduduk, banjir-banjir lokal karena tersumbatnya saluran drainase merupakan akibat dari pemanfaatan ruang yang mengabaikan kriteria peruntukan kawasan yang seharusnya sebagai kawasan penghijauan (sebagai penyangga) beralih menjadi kawasan perdagangan seperti pembangunan mal tipes sehingga ruang terbuka di kota Surakarta tinggal 14 % (dalam Solopos, Senin 13 Februari 2006).

Perubahan pemanfaatan yang terjadi di Surakarta mendorong diadakan suatu kajian terhadap kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh pengguna commit to user ijin di Surakarta. Setiap langkah atau program yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta akan menjadi langkah efektif dan berguna dalam mengatasi masalah di I-3


digilib.uns.ac.id

masa depan. Terdapatnya penyimpangan dan pelanggaran di bidang perijinan pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi segala peraturan/ketentuan yang ada mendorong penulis untuk meneliti pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh aktifitas/proses perijinan.

I.2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR (Ijin Pemanfaatan Ruang)?

I.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian I.3.1. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta 2. Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses/aktifitas perijinan IPR di Kota Surakarta 3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan IPR. I.3.2. Sasaran Penelitian 1. Teridentifikasinya kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta a. Teridentifikasinya pelaksanaan penyusunan program pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta b. Teridentifikasinya pelaksanaan perijinan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta c. Teridentifikasinya pelaksanaan pembangunan dibidang pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 2. Teridentifikasinya perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan a. Teridentifikasinya perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR commit to user b. Teridentifikasinya perubahan luasan pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR I-4


digilib.uns.ac.id

c. Teridentifikasinya perubahan teknis pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR 3. Analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan IPR.

I.4. Keluaran Penelitian Keluaran dari penelitian ini berupa kesimpulan mengenai analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta secara umum dan secara khusus kinerja dalam perijinan Pemanfaatan Ruang dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku penyelenggara kota untuk meningkatkan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terkait permasalahan perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan.

I.5. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 1. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam menghadapi isu-isu perencanaan yaitu tidak terkendalinya pembangunan kota dalam pemanfaatan ruang kota, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam perencanaan penataan lingkungan untuk meningkatkan kualitas perencanaan suatu kota dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan ruang yang terjadi di yang ada di Kota Surakarta 2. Sebagai kajian yang berkaitan dengan perencanaan penataan lingkungan dalam aspek pemanfataan ruang kota I.6. Posisi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya Tabel 1.1 Posisi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya Sistematika Judul

Penelitian Sebelumnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Perijinan Lokasi di Kota Surakarta

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar commit belakang to masalah user sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

I-5

Penelitian Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan


Tujuan Sasaran

dan

Metode Penelitian Hasil Penelitian

digilib.uns.ac.id

1. Bagaimana prosedur pemberian izin lokasi di Kota Surakarta ? 2. Bagaimana tingkat konsistensi pemberian izin lokasi yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta ? 3. Hambatan apa saja dalam memberikan izin lokasi yang mengacu pada arahan tata ruang kota Kota Surakarta ? Dalam rangka untuk mengarahkan agar penelitian ini dapat mencapai yang hendak diinginkan, maka diperlukan suatu tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin lokasi di Kota Surakarta. 2. Untuk mengetahui tingkat konsistensi pemberian izin lokasi yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta 3. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam memberikan izin lokasi yang mengacu pada arahan tata ruang kota di Kota Surakarta.

pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR?

Tujuan 1. Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta 2. Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses/aktifitas perijinan di Kota Surakarta 3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan. Sasaran 1. Teridentifikasinya kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta a. Teridentifikasinya pelaksanaan penyusunan program pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta b. Teridentifikasinya pelaksanaan perijinan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta c. Teridentifikasinya pelaksanaan pembangunan dibidang pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 2. Teridentifikasinya perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan a. Teridentifikasinya perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR b. Teridentifikasinya perubahan luasan pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR c. Teridentifikasinya perubahan teknis pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR 3. Analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan IPR. Metode penelitian kualitatif Metode penelitian kuantitatif deskriptif Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas pemberian izin lokasi oleh commit to user Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan peruntukan dalam RUTRK Kota Surakarta, sesuai dengan konsep awal izin lokasi

I-6


digilib.uns.ac.id

diberikan yaitu selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan telah sesuai dengan kewenangannya, sehingga kebijakan yang menyertai pemberian izin lokasi di Kota Surakarta dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Nuria Siswi Enggarani, 2006

Peneliti

Brilliantie IAS, 2012 Sumber: hasil analisis, 2012

Peneliti menggunakan hasil penelitian sebelumnya untuk dijadikan isu atau masukan dalam mengambil penelitian berikutnya yaitu melihat pengaruhnya dengan perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijnan. Sehingga dari tujuan sampai metode peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Diharapkan hasil yang akan dicapai sesudah penelitian akan mampu memperkaya atau menlengkapi pengetahuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh instansi pemerintah kota yaitu Dinas Tata Ruang Kota Surakarta.

I.7. Batasan Penelitian 1. Substansi a. Identifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta menyangkut 

Peran didalam pelaksanaan penyusunan program pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta



Peran didalam pelaksanaan proses perijinan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta



Peran didalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta

b. Perubahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas atau proses perijinan atau pengguna ijin menyangkut 

Perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR



Perubahan luasan pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR



Perubahan teknis pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR

c. Analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan commit toyang userdiakibatkan oleh aktifitas perijinan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta

I-7


digilib.uns.ac.id

2. Wilayah Adapun wilayah penelitian yang akan dilakukan terbatas pada Instansi atau Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dan implementasi program pemanfaatan ruang di Kota Surakarta dengan dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara

:Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar



Sebelah Timur

:Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo



Sebelah Barat

:Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo



Sebelah Selatan

:Kabupaten Sukoharjo

Dengan gambaran wilayah kota Surakarta seperti pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Surakarta Sumber: BAPPEDA Surakarta, 2011

3. Waktu Untuk mengukur kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang yang terkait dengan perubahan pemanfaatan ruang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun penelitian 2008–2012, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pergantian aparatur pemerintah meskipun tidak menutup kemungkinan kinerja tahun sebelumnya terdapat dalam dokumen dan keakuratan data perubahan pemanfaatan ruang.

commit to user

I-8


digilib.uns.ac.id

I.8. Kerangka Pikir LATAR BELAKANG : • Pembangunan di Kota Surakarta  pertumbuhan penduduk dan aktifitas ekonomi yang berkembang menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang secara umum • Acuan dalam pemanfataan ruang (RTRW) jarang dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah  perubahan pemanfaatan ruang • DTRK sebagai pemerintah /instansi dalam pemanfaatan ruang berperan dalam pemanfaatan ruang kota yang didalamnya terjadi perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Surakarta  pengaruh kinerja DTRK terhadap perubahan pemanfaatan ruang kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan

RUMUSAN MASALAH: Bagaimana pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR

TUJUAN & SASARAN Tujuan Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta

Tujuan Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan di Kota Surakarta

Sasaran Teridentifikasinya kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta a. Teridentifikasinya pelaksanaan penyusunan program pemanfaatan ruang oleh DTRK Surakarta b. Teridentifikasinya pelaksanaan perijinan oleh DTRK Surakarta c. Teridentifikasinya pelaksanaan pembangunan dibidang pemanfaatan ruang oleh DTRK Surakarta

Sasaran Teridentifikasinya perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan a. Teridentifikasinya perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR b. Teridentifikasinya perubahan luasan pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR c. Teridentifikasinya perubahan teknis pemanfaatan ruang diakibatkan aktifitas atau proses perijinan IPR

Tujuan Untuk menganalisis besar pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakartang diakibatkan oleh proses perijinan IPR

Sasaran Analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan IPR.

METODOLOGI Deskriptif Kuantitatif Wawancara Instansi Kuisioner masyarakat pengguna ijin Dokumen

Kuisioner masyarakat pengguna ijin Observasi/survey dokumen

Metode 1&2 (Deskriptif kuantitatif)

Data/input: Kinerja DTRK dalam pemanfaatan Ruang  Penyusunan program pemanfaatan ruang  Perijinan dalam Pemanfaatan Ruang  Pelaksanaan program pemanfaatan ruang Evaluasi kinerja DTRK di masyarkat pengguna ijin pengaju/pengguna ijin

Data /input: Sebaran perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Pengguna ijin yang melakukan perubahan pemanfaatan

Data/input: Hasil kinerja DTRK Hasil perubahan pemanfaatan

ANALISIS Analisis pengaruh kinerja DTRK terhadap perubahan Pemanfaatan Ruang  kuantitaif deskriptif (regresi linier berganda)

OUTPUT Kesimpulan pengaruh kinerja DTRK terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan

commit to user

Gambar 1.2 Diagram Kerangka Pikir Sumber: hasil analisis, 2012

I-9


digilib.uns.ac.id

I.9. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan BAB II KAJIAN TEORI Berisi tentang kajian teori tentang kinerja organisasi publik, pemanfaatan ruang dan Dinas Tata Ruang sebagai instansi/lembaga yang berfungsi dalam pemanfaatan ruang BAB III METODE PENELITIAN Berisi tentang metode yang digunakan untuk penelitian, pendekatan permasalahan penelitian, perumusan variabel penelitian, metode pengumpulan data, tahapan analisis dan teknik analisis BAB IV KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA DAN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA YANG DIAKIBATKAN OLEH PROSES PERIJINAN Berisi tentang data atau gambaran umum kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dan perubahan pemanfaatan ruang kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan BAB V ANALISIS PENGARUH KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA YANG DIAKIBATKAN OLEH PROSES PERIJINAN Berisi tentang pembahasan dan analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan BAB VI PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan penutup.

commit to user

I - 10


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI

II.1. Konsep Kinerja Organisasi II.1.1 Definisi Peran dan Kinerja Organisasi Secara umum kinerja merupakan suatu ukuran dari hubungan antara output yang dihasilkan oleh input tertentu. Performance atau kinerja adalah spesifik target yang merupakan komitmen manajemen yang dapat dicapai oleh pegawai atau organisasi (Thompson dalam Arto Suharto, 2007). Robbins (dalam Arto Suharto, 2007) menyatakan bahwa kinerja dapat diukur dari productivity, turn over, citizenship dan satisfaction. Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dalam Arto Suharto, 2007). Lebih lanjut Rivai menyatakan bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan kompensasi, dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Dengan kata lain kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Terkait dengan fungsi organisasi dalam menjalankan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran organisasinya, kinerja berkaitan dengan usaha, kegiatan, atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan. Penilaian kinerja organisasi dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang. Ruang Lingkup manajemen kinerja dalam suatu organisasi lebih besar karena ia bersifat menyeluruh atau menggarap semua bagian atau fungsi dari sebuah organisasi (Achmad, 2002 dalam Sistem Manajeman Kinerja). Organisasi yang berkinerja tinggi mempunyai system manajemen kinerja yang efektif

yang

digunakan tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing. Walaupun commit to user demikian, (Cascio dalam Ahmad, 2002) menyarankan bahwa syarat-syarat organisasi tersebut memiliki manajemen kinerja yang efektif adalah sebagai berikut: II - 11

perpustakaan.uns.ac.id 

digilib.uns.ac.id

Relevance Hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah yang relevan (terkait) dengan pekerjaannya, apakah itu outputnya, prosesnya atau inputnya



Sensitivity System yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan antara bagian yang “bekerja” dan “tidak bekerja”



Reliability System yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang obyektif, akurat, konsisten dan stabil



Acceptability System yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima



Practicaly Semua instrument harus mudah digunakan oleh kedua belah pihak, tidak rumit dan berbelit-belit.

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu 

Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya.



Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).

II.1.2 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Keberhasilan instansi pemerintah (pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum, idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan oleh stakeholders terhadap organisasi tersebut. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja Werther dan Davis (dalam Sami’an, Penilaian kinerja). Pengukuran kinerja juga berarti commit to user membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. II - 12


digilib.uns.ac.id

Pengukuran kinerja yang obyektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Konsep untuk mengukur kinerja organisasi public menurut Lenvine (dalam Sunaryo Mulyo,2000) yaitu: 

Rensponsiveness Kemampuan organisasi untuk menggali kebutuhan masyarkat, meyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarkat. Dalam hal ini dapat dilihat secara langsung gembaran kemampuan suatu organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya.



Responsibility Dalam hal ini menyangkut tentang tanggungjawab pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar yang sesuai dengan pedoman dan kebijakan.



Accountability Hal ini menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public itu dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja adalah faktor atau variabel yang dapat diukur untuk

menggambarkan

kinerja

proyek

atau

pelaksanaan

program

pembangunan.

Sedangkan sasaran kinerja adalah kinerja yang ingin dicapai oleh proyek atau pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana yang menyangkut masukan, keluaran dan manfaat serta dampak positif maupun negatif. Sebagaimana organisasi pada umumnya, maka organisasi dalam Pemerintah daerah diharapkan mampu berperan sebagai agen perintah di dbidangnya untuk menjalankan peranan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Tolak ukur keberhasilan dari organisasi yang dibentuk tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari sisi kinerjanya (dalam Sunaryo Mulyo, 2000). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang menghambat pencapaian hasil merupakan asumsi kita bahwa indicator-indikator merupakan sesuatu yang bersifat praktis dan dibuat daftar perbandingan bagi masing-masing commit to user indicator nyata dalam satu periode. Informasi ini akan memberikan gambaran II - 13


digilib.uns.ac.id

bagaimana proses melakukan pekerjaan dan bagaimana hasil yang tercapai. Titik puncak dalam penilaian hasil adalah sebagai berikut: 

Identifikasi berbagai variance (penyimpangan) dari sasaran atau target yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan diteliti penyebabnya serta dicarikan solusi agar pada periode berikutnya tidak muncul lagi



Identifikasi result area dimana ada hal-hal yang telah dikerjakan dengan baik, tetapi masih kelihatan ada kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut.



Identifikasi result area dimana mungkin, mungkin juga tidak ada variance (penyimpangan), tetapi karena keadaan, ada kemungkinan terjadinya variance negative di kemudian hari Jika ketiga hal tersebut telah dilakukan, yang harus kita lakukan adalah

pertama, memperbaiki penyimpangan yang ditemukan, kemudian menciptakan perbaikan yang mungkin dilakukan. Dalam waktu sekarang belum muncul penyimpangan

namun

dilakukan

pencegahan

kemungkinan-kemungkinan

penyimpangan negatif dikemudian hari, sehingga keberhasilan secara periodik dari sasaran atau target dapat dijamin. Penilaian kinerja menurut Mondy dan Noe (dalam Sami’an, Penilaian kinerja) merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan Mejia, dkk (dalam Sami’an, Penilaian kinerja) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari: a. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan. b. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. c. Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. commit to user Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja Werther dan Davis (dalam Sami’an, Penilaian kinerja) adalah salah satunya Performance Standard, II - 14


digilib.uns.ac.id

penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolok ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Banyak metode dalam penilaian kinerja yang bisa dipergunakan, namun secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu past oriented appraisal methods (penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu) dan future oriented appraisal methods (penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan), (dalam Sami’an, Penilaian kinerja). Past based methods adalah penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Kelebihannya adalah jelas dan mudah diukur, terutama secara kuantitatif. Kekurangannya adalah kinerja yang diukur tidak dapat diubah sehingga kadang-kadang justru salah menunjukkan seberapa besar potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, metode ini kadangkadang sangat subyektif dan banyak biasnya. Future based methods adalah penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi pegawai dan mampu untuk menetapkan kinerja yang diharapkan pada masa datang.

II.2. Pemanfaatan Ruang dalam Penataan Ruang Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari, penyelenggaraan pembangunan wilayah yang berbasis penataan ruang merupakan suatu keharusan. (Pedoman Pelibatan Masyarkat dalam Proses Pemanfataan Ruang-Dirjen Penataan Ruang, 2001). II.2.1 Pengertian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan

ruang

adalah

rangkaian

program

kegiatan

pelaksanaan

pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Struktur pemanfaatan runag adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang secara hirarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan; fungsi commit to user lindung budidaya dan estetika lingkungan; dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang. II - 15


digilib.uns.ac.id

II.2.2 Mekanisme dan Prosedur Pemanfaatan Ruang Langkah-langkah kegiatan dalam pemanfaatan ruang (Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan, 2001) meliputi: 1. Adjustment (penyesuaian), yang mencakup kegiatan sosialisasi dan adaptasi rencana tata ruang kepada warga masyarakat yang berada di wilayah yang akan terkena dampak penerapan rencana tata ruang; Dalam proses adjustment dari rencana tata ruang wilayah Nasional, tata ruang wilayah Propinsi, tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, stakeholder yang berwenang membuat/mengambil kebijakan, khususnya dari lembaga eksekutif yang

terdiri

dari

Menteri

terkait,

Gubernur,

Bupati/Walikota

wajib

mensosialisasikan dan mengadaptasikan kepada stakeholder yang akan terkena dampak langsung atas pelaksanaan pembangunan. Dalam hal adjustment Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan atau Rencana Teknik Ruang (RTR), sosialisasi dan adaptasi kepada masyarakat pada wilayah peruntukan sebagaimana dilakukan melalui instansi yang berwenang. Ketiga stakeholder lainnya melakukan pengawasan, dorongan, mediasi, dan penciptaan iklim yang kondusif agar proses adjustment berjalan lancar, transparan dan akuntabel. Inisiatif dari adjutment bisa dimulai dari Eksekutif mapun stakeholder yang terkena dampak atau stakeholder lain yang telah mengetahuinya dengan mengajukan permintaan kepada institusi yang berwenang. Sosialisasi rencana tata ruang sebagaimana disebut diatas dilaksanakan paling tidak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut melalui media cetak yang terbit dan atau beredar pada wilayah setempat, media elektronik yang berada dan atau siaran/penayangan mencakup wilayah yang bersangkutan, serta dimungkinkan melalui forum-forum pertemuan antar stakeholder. Proses adaptasi dilaksanakan dengan waktu sesuai kebutuhan, paling tidak 14 (empat belas) hari sebelum penyusunan program pemanfaatan. Forum pertemuan tersebut diadakan sampai pada tingkat : (a) Propinsi untuk sosialisasi dan adaptasi RTRWN; (b) Kabupaten/Kota untuk sosialisasi dan adaptasi RTRW Propinsi ; (c) Kecamatan untuk sosialisasi dan adaptasi RTRW Kabupaten/Kota; (d) Desa/kelurahan untuk sosialisasi dan adaptasi RDTR Kawasan; (e) Rukun Warga dan Rukun Tetangga untuk sosialisasi dan adaptasi Rencana commit to user Teknik Ruang II - 16


digilib.uns.ac.id

2. Penyusunan program pemanfaatan, yang meliputi identifikasi dan pembuatan program

sesuai

dengan

tahapan

waktu

untuk

merealisasikan

rencana

peruntukannya seperti yang tertera pada rencana tata ruang; Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dikelompokkan menjadi penentuan program dan kegiatan serta penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan. a. Penentuan Program dan Kegiatan Penentuan program dan kegiatan disusun untuk mendorong implementasi rencana tata ruang dengan pola pemberian insentif dan disinsentif atas pemanfaatan ruangnya. Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota. Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, yang dilaksanakan antara lain melalui penetapan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, fisik, dan pelayanan umum. Sedangkan kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan antara lain melalui penolakan pemberian perizinan pembangunan, pembatasan pengadaan sarana dan prasarana. Kebijakan Nasional atas kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif ditetapkan oleh Menteri, sedangkan kebijakan umum kriteria kawasan ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Sementara itu kebijakan teknis kawasan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang melekat pada ruang. Selain itu program dan kegiatan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari semua stakeholder yang dijaring melalui berbagai media yang tersedia. b. Penentuan Tahapan Dalam

pelaksanaan

pemanfaatan

ruang,

RTRW

Nasional

Propinsi/Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (jangka menengah) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dijabarkan dalam commit to user program tahunan (jangka pendek) pemanfaatan ruang. Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya diutamakan kepada II - 17


digilib.uns.ac.id

kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya guna mendukung pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kota, yang dialokasikan sesuai dengan tahapan pembangunan. Penyusunan dan pembiayaannya dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan guna tercapainya keselarasan rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana kegiatan pembangunan sektoral, nasional, dan daerah. Pelaksanaan rapat koordinasi antar stakeholder tersebut dilakukan mulai dari tingkatan paling bawah yaitu RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan sampai ke tingkatan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Pemanfaatan ruang yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya diselenggarakan melalui pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. c. Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Penjabaran RTRWN/RTRWP/RTRWK ke dalam rencana pembangunan lima tahun Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota dan program tahunan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, dilakukan oleh Eksekutif pada level masingmasing, yaitu Nasional oleh Menteri terkait, Propinsi oleh Gubernur yang dibantu oleh Dinas/Kantor terkait, Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota yang dibantu oleh Dinas/Kantor terkait dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder. Sementara itu penjabaran RDTR Kawasan atau Rencana Teknik Ruang ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan dan program dan kegiatan tahunan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, dilakukan oleh instansi yang berwenang atau badan usaha yang melaksanakan penyusunan Rencana Teknis Ruang tersebut. Sinkronisasi

program

rencana

kegiatan

pemanfaatan

ruang

beserta

pembiayaannya dengan rencana kegiatan sektoral dan daerah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder pada masing-masing tingkatan. 3. Pembiayaan Program, yang mencakup mobilisasi, prioritasi, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pemerintah, hal ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan berkepentingan sesuai dengan level masing-masing dengan meminta persetujuan dari DPR atau DPRD dan masukan dari masyarakat, swasta, commit to user LSM dan stakeholder lainnya. II - 18

perpustakaan.uns.ac.id Komponen-komponen

digilib.uns.ac.id yang

perlu

dipertimbangkan

dalam

penyusunan

pembiayaan ini antara lain mencakup perhitungan biaya dan penganggaran, dengan komponen perhitungan yang terdiri dari: (a) Biaya layanan tenaga ahli utama; (b) Biaya layanan tenaga ahli pendukung; (c) Biaya perjalanan; (d) Biaya bahan; (e) Biaya pengembangan data dan informasi; (f) Biaya lain-lain Komponen biaya tersebut diatas, tidak termasuk biaya administrasi, publikasi dan pelibatan masyarakat atau forum warga. Penghitungan biaya dan anggaran tersebut berdasarkan pada harga satuan yang berlaku pada wilayah yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu komponen-komponen tersebut diatas dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada sektor maupun pada pelaku yang menanganinya. 4. Proses perizinan, yang mencakup kegiatan mempersiapkan dan mengurus perizinan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan yang direncanakan; Izin lokasi adalah izin untuk membebaskan tanah di areal yang telah ditetapkan dalam rangka untuk memperoleh tanah tersebut agar hak atas tanah nya dapat diproses. Izin lokasi merupakan sarana untuk mengarahkan dan mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang pada suatu daerah tertentu. Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah yang telah ditetapkan pada areal izin lokasi. Karena izin lokasi adalah hanya izin untuk membebaskan tanah bukan untuk menguasai areal yang ditunjuk. Hak menguasai atau menggunakan tanah pada areal izin lokasi dapat diberikan apabila pemegang izin lokasi telah membebaskan atau telah mengadakan ganti rugi kepada pemilik semula dan telah mempunyai tanda bukti yang syah atau autentik. Izin lokasi ditandatangani oleh Bupati atau Walikota, tetapi data pertanahan sebagai bahan untuk penerbitan SK izin lokasi dipersiapkan oleh Badan/Kantor pertanahan setempat. Sebelum izin lokasi diterbitkan, pemegang izin lokasi harus melaksanakan penjelasan, pemaparan, konsultasi, koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

commit to user Pelaporan dan evaluasi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang pada tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri terkait, pada tingkat Propinsi dilaksanakan II - 19


digilib.uns.ac.id

oleh Gubernur yang dibantu oleh Bappeda Propinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota yang dibantu oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang pada tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri terkait bersama masyarakat, pada tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait bersama masyarakat, dan pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait bersama masyarakat. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pemerintah dan Penyidik Publik. Dalam proses pengurusan perizinan ini masyarakat diberitahu seluruh prosesnya dari awal hingga akhir untuk menghindari penyalahgunaan proses dan kewenangan yang ada. 5. Pelaksanaan pembangunan, yang mencakup kegiatan membangun yang bisa terdiri dari rangkaian kegiatan survei, investigasi, design, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tata-urut proses sebagai berikut : (a) Survey, yang mencakup kegiatan penyelidikan dan pengukuran; (b) Investigasi, yang merupakan kegiatan pencatatan fakta-fakta atas hasil peninjauan atau penyidikan; (c) Desain, merupakan kegiatan pembuatan kerangka bentuk atau perancangan; (d) Konstruksi, merupakan kegiatan pelaksanaan atau pembangunan apa yang ada dalam desain; (e) Operasional dan pemeliharaan, yang merupakan kegiatan untuk menggunakan atau memfungsikan hasil konstruksi dan pemeliharaan agar berfungsi seoptimal mungkin. Untuk lebih jelasnya dapat ditampilkan dalam diagram seperti dibawah ini:

commit to user

II - 20


digilib.uns.ac.id • kegiatan sosialisasi dan adaptasi rencana tata ruang kepada warga masyarakat yang berada di wilayah yang akan terkena dampak penerapan rencana tata ruang; berjalan lancar, transparan dan akuntabel

Adjustment (penyesuaian)

Penyusunan program pemanfaatan

• identifikasi dan pembuatan program sesuai dengan tahapan waktu untuk merealisasikan rencana peruntukannya seperti yang tertera pada rencana tata ruang;

Pembiayaan Program

• mobilisasi, prioritasi, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peruntukannya

• kegiatan mempersiapkan dan mengurus perizinan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan yang direncanakan

Proses perizinan

Pelaksanaan pembangunan

• kegiatan membangun yang bisa terdiri dari rangkaian kegiatan survei, investigasi, design, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Gambar 2.1 Diagram Mekanisme Pemanfaatan Ruang Sumber: Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan, 2001

Dalam kondisi tertentu komponen-komponen tersebut diatas dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada sektor maupun pada pelaku yang menanganinya.

Gambar 2.2 Sistem Pengelolaan Pemanfaatan Ruang

commit to user

Sumber: Fasilitasi dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan & Sub Urban, 2004

II - 21


digilib.uns.ac.id

II.2.3 Perubahan Pemanfaatan Ruang Terminologi perubahan penggunaan lahan diartikan (secara kuantitatif) sebagai perubahan besaran (bertambah atau berkurangnya) suatu jenis penggunaan atau tutupan lahan menjadi penggunaan lahan atau tutupan lahan lain. Perkembangan kota mempunyai ekspresi keruangan yang bervariansi. Ekspresi keruangan itu terjadi melalui proses-proses yang dipengaruhi oleh factor fisik dan non fisik. Factor fisik berkaitan dengan keadaan topografi struktur geologi dan sifat-sifat alam yang lain. Factor non fisik antara lain aktivitas masyarakat, peningkatan kebutuhan ruang, pertumbuhan penduduk, peraturan pemerintah termasuk perencanaan kota. Menurut Russwurm (dalam Yunus, 2000) terdapat tujuh factor utama yang berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan ruang kota yaitu: 

Pertumbuhan penduduk (population growth)



Persaingan memperoleh lahan (competition of land)



Hak-hak pemilikan lahan (property rights)



Kegiatan developer (developer activities)



Perencanaan (planning controls)



Perkembangan teknologi (technological development)



Lingkungan fisik (physical environment)

Faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang (dalam Kustanto Noor, 2000):  Factor demografi, perkembangan kota dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang memerlukan ruang untuk bermukim maupun melakukan aktivitas  Kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam perkembangan kota tercermin dalam perencanaan kota yang integrative dan mengendalikan perkembangan yang terjadi untuk meminimalisasi konflik maupun masalah lingkungan  Aksesibilitas lahan, secara alami masyarkat menginginkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan untuk permukiman yang dekat atau terjangkau dengan semua kegiatan yang dilakukan  Pusat aktifitas masyarakat, keberadaan pusat pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan social ekonomi yang lain merupakan magnet bagi pertumbuhan kawasan. Hal ini disebabkan oleh karena munculnya pusat aktivitas ikutan dari commit yang to user masing-masing jenis pusat aktivitas ada pada suatu kawasan

II - 22


digilib.uns.ac.id

 Perkembangan kawasan pusat kota mempengaruhi percepatan perkembangan daerah pinggiran yang kepadatannnya relative lebih rendah dibandingkan dengan pusat kota, sehingga perkembangan kota selalu terjadi sesuai dengan batas fisik geografis yang membatasi. Dalam mempelajari penggunaan lahan (Jery Kosrowicky dalam Parmadi 1963) mengemukakan beberapa aspek yang diperhatikan meliputi:  Bentuk penggunaan lahan adalah bentuk campur tangan manusia terhadap alam yang mencerminkan kepandaian manusia untuk mengatur dan mengusahakan alam untuk kepentingan ekonominya.  Orientasi penggunaan lahan, yaitu tujuan atau arah yang dipilih manusia dalam memenuhi kepentingan hidup manusia.  Metode penggunaan lahan adalah cara-cara yang digunakan oleh manusia dalam mengusahakan dan mengatur lingkungan alam dalam memenuhi kepentingan hidupnya.  Efek penggunaan lahan adalah hasil usaha atau pengaruh yang timbul sebagai hasil akhir dari adanya bentuk orientasi dan metode penggunaan lahannya Kategori atau klasifikasi penggunaan lahan menurut I Made Sandy adalah sebagai berikut: 1. Klasifikasi bentuk penggunaan lahan pedesaan. -

Perkampungan: termasuk kuburan dan masjid

-

Persawahan

-

Tegalan

-

Perkebunan

-

Kebun campuran

-

Hutan

-

Kolam lkan

-

Rawa

-

Tanah Tandus

2. Klasifikasi bentuk penggunaan lahan perkotaan -

Perumahan: termasuk lapangan rekreasi dan kuburan

-

Lahan perusahaan terdiri dari, kantor-kantor non instansi pemerintahan,

-

gudang.

-

Lahan industri: Pabrik, percetakan dll. commit to user Lahan untuk jasa: Rumah sakit, instansi pemerintahan, terminal, pasar,

-

Bank II - 23

perpustakaan.uns.ac.id -

digilib.uns.ac.id

Lahan kosong Menurut Hadi Sabari Yunus (dalam Bambang Setiawan 2004) secara garis

besar perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh daya tarik tempat, antara lain: 1) masih luasnya tanah yang tersedia di daerah pemekaran, 2) masih rendahnya harga tanah di daerah pemekaran, sehingga mendorong penduduk untuk tinggal di daerah tersebut, 3) suasana yang lebih menyenangkan terutama di daerah pemekaran masih mempunyai kondisi lingkungan yang bebas dari segala macam polusi, 4) adanya pendidikan yang cenderung mengambil lokasi di luar kota, 5 ) mendekati tempat kerja. Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang tadinya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula (yang lain). Dengan perubahan penggunaan lahan tersebut daerah tersebut mengalami perkembangan, terutama adalah perkembangan jumlah sarana dan prasarana fisik baik berupa perekonomian, jalan maupun prasarana yang lain. Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan menurut Bintarto (dalam Bambang Setiawan 2004) pada distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dikelompokkan menjadi: 

Pola memanjang mengikuti jalan



Pola memanjang mengikuti sungai



Pola radial



Pola tersebar



Pola memanjang mengikuti garis pantai



Pola memanjang mengikuti garis pantai dan rel kereta api Aktivitas perubahan penggunaan lahan umumnya digolongkan ke dalam

kategori: (a) konversi, yaitu perubahan dari satu jenis penggunaan/tutupan ke jenis penggunaan/tutupan lainnya, dan (b) modifikasi, yaitu penggunaan atau perubahan pada lahan tertentu tanpa mengubah secara keseluruhan fungsi atau jenis lahan tersebut, seperti mempertinggi intensitas pemanfaatan atau perubahan dari hutan alami menjadi tempat rekreasi (tanpa mengubah kondisi tutupan). Dalam kaitannya dengan rencana tata ruang, ada tiga jenis pelanggaran/perubahan terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu: 1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang commit to user telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. II - 24


digilib.uns.ac.id

2. Perubahan blok peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang. 3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan bangunan setempat, yaitu persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan dan utilitas umum. (Drs. Sjofjan Bakar, M.ScDirektur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup – Depdagri) Perubahan Pemanfaatan Ruang yang mengarah pada pelanggaran tata ruang (Fasilitasi dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan & Sub Urban, 2004): - Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang atau penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW. - Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW. - Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang (bangunan, proporsi pemanfaatan, dal lain-lain) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RTRW. - Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi bentuk atau pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkandalam RTRW.

II.3. Dinas Tata Ruang Kota sebagai Lembaga yang berfungsi dalam Pemanfaatan Ruang II.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas Tata Ruang Kota merupakan dinas daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pengembangan kota dan tata ruang kota berdasarkan atas otonomi daerah. Fungsi DTRK :  Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota  Penyelenggaraan urusan commit pemerintahan to user dan pelayanan umum di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota. II - 25


digilib.uns.ac.id

 Pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan kota dan tat ruang kota.  Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota.  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengemabnagn kota dan tata ruang kota  Pelaksanaan kesekretariatan dinas  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN RUANG

BIDANG PEMANFAATAN RUANG

BIDANG PENGENDALIAN RUANG

Seksi Perencanaan Rinci Tata Ruang

Seksi Tata Guna Lahan

Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan

Seksi Perencanaan Kawasan Strategis Kota

Seksi Pengendalian Tata Guna Lahan

Seksi Penertiban Tata Bangunan dan Lingkungan

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELESTARIAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA Seksi Pemeliharaan Dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Seksi Revitalisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya

Gambar 2.3 Diagram Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Sumber: DTRK Kota Surakarta, 2012

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan tata guna lahan/tanah dan ruang hijau. Dimulai dari perencanaan ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang (pemantauan, evaluasi) dan pengendalian pemanfaatan ruang (penertiban). Dalam pemanfaatan ruang Dinas Tata Ruang Kota berperan dalam perijinan, pemantauan dan evaluasi. II.3.2 Proses Perijinan dalam Pemanfaatan Ruang dari Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Dalam kegiatan Perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pedoman yang dipakai oleh DTRK ini sebagai acuan adalah RUTRK Surakarta 1993-2013 seperti dalam peta rencana berikut ini:

commit to user

II - 26


digilib.uns.ac.id

Gambar 2.4 Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta Sumber: RUTRK 1993-2013

Gambar 2.5 Peta Rencana Pengaturan Bangunan Bertingkat Kota Surakarta Sumber :RUTRK 1993-2013

Sedangkan untuk standar teknis yang digunakan oleh DTRK dalam memberikan rekomendasi advice planning (RUTRK 1993-2013), dari sumbernya Rencana Pengaturan Bangunan Bertingkat di Kotamadya Surakarta. commit to user

II - 27


digilib.uns.ac.id

Tabel 2.1 Rencana Pengaturan Bangunan Bertingkat di Kotamadya Surakarta. SWP I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX X

Nama Jalan Suryo Cokroaminoto Kyai Mojo Sugiyopranoto Yosodipuro RM Said Ahmad Dahlan Juanda Teuku Umar Imam Bonjol Ronggowasito M. Mongindisi Kartini Hasanudin Diponegoro Kapt. Mulyadi Ahmad Yani Gajah mada St. Syahrir S. Parman Urip Sumoharjo Jend. Sudirman Slamet Riyadi Kapt. Mulyadi Brig. Sudiarjo Veteran Honggowongso Yos Sudarso Gatot Subroto Radjiman Slamet Riyadi Dr. Cipto Perintis kemerdekaan Bayangkara Hasanudin Dr Wahidin MT Haryono Adi Sucipto Dr Radjiman Dr Moewardi Veteran Slamet Riyadi H. Agus Salim Dr Radjiman Slamet Riyadi

Tata Guna Lahan B B B B B B A A A A B B B B A A B B A A A B B A A A A A A A A B B B B B B B B B B B

KDB (%) 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-80 50-80 50-80 50-80 50-75 50-75 50-75 50-75 50-80 50-80 50-75 50-75 50-80 50-80 50-80 50-75 50-75 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75

KLB 2 5-9 5-9 2-5 2-5 2-5 2 2-5 2 2 2-5 9-20 2-5 2-5 2-5 2-5 9-20 5-9 2-5 2-5 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 5-9 2-5 2-5 5-9 9-20 2 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 9-20 5-9 5-9 9-20 9-20

Petak Bangunan Max (m2) 600-1000 2500-5000 2500-5000 1000-2500 1000-2500 1000-2500 600-1000 1000-2500 600-1000 600-1000 1000-2500 5000-10000 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 5000-10000 2500-5000 1000-2500 1000-2500 5000-10000 5000-10000 5000-10000 5000-10000 5000-10000 5000-10000 2500-5000 1000-2500 1000-2500 2500-5000 5000-10000 600-1000 1000-2500 1000-2500 1000-2500 2500-5000 1000-2500 5000-10000 2500-5000 2500-5000 5000-10000 5000-10000

B B B

50-75 50-75 50-75

2-5 9-20 9-20

1000-2500 5000-10000 5000-10000

Dr. Suharso Adi Sucipto Ahmad Yani Letjen Suprapto Adi Sumarmo Ki Mangunkarso KH Dewantoro Ir. Sutami Kol Sutarto Letjen Sutoyo Kol Sugiyono Brigjen Katamso

B B B B B B B B A B B B

50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-75 50-80 50-75 50-75 50-75

2-5 9-20 9-20 2-5 2-5 2-5 2-5 9-20 9-20 2-5 5-9 2-5

1000-2500 5000-10000 5000-10000 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 5000-10000 5000-10000 1000-2500 2500-5000 1000-2500

Sumber: RUTRK 1993-2013

Keterangan: A: perdagangan B: permukiman, perkantoran C: pariwisata, industry

commit to user

II - 28


digilib.uns.ac.id

1. Ijin Pemanfaatan Ruang Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu, terlebih dahulu harus memperoleh IPR dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. IPR berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya dan tak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk memperoleh IPR pemohon mengajukan permohonan ijin kepada Walikota melalui BPMPT dengan melampirkan syarat sebagai berikut: a. Surat bukti kepemilikan b. Copy PBB terakhir c. KTP 2. Advice Planning/Peta Keterangan Rencana Peta Keterangan Rencana Kota berfungsi untuk mengetahui lebih rinci pemanfaatan tanah terhadap rencana Kota. Peta keterangan Rencana Kota berlaku selama tidak ada perubahan tentang Rencana tata Ruang Kota. Peta Keterangan Rencana Kota merupakan syarat dlm mengajukan IMB. Peta keterangan Rencana Kota diberlakukan untuk Bangunan Non Rumah Tinggal (Bangunan yang bersifat Komersial dan Non Komersial). Syarat-syarat permohonan sebagai berikut: IPR, Copy Sertificat, KTP, dan PBB terakhir. a. Bangunan Komersial •

Pertokoan/Ruko

•

Perdagangan

•

Perhotelan

•

Industri dan Pergudangan Dll

b. Bangunan Non Komersial •

Perkantoran pemerintah

•

Tempat Ibadah

•

Tempat pendidikan

•

Fasum

Peta Rencana Kota dikenai Retribusi Beaya Cetak Peta, dengan perhitungan biaya cetak peta, dengan rincian: a. Bangunan Komersial Luas lahan Bebas GSJ x 0,75% x NJOP b. Bangunan Non Komersial commit to user Luas lahan bebas GSJ x 0,50% x NJOP II - 29


digilib.uns.ac.id

3. IMB Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang hendak mendirikan, merubah atau membongkar bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu II.3.3 Dinas Tata Ruang Kota sebagai Instansi Pelaksana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang di daerah harus dilakukan secara terpadu. Oleh sebab itu, dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan oleh berbagai lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan otorisasinya. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sebaiknya dilakukan berdasarkan pada skala perencanaan yang menjadi pedoman proses perijinan pemanfaatan ruang. Adapun skala perencanaan yang menjadi pedoman perijinan pemanfaatan ruang adalah: a. Rencana Struktur dan Pola Ruang

c. Rencana Tapak Kawasan

b. Rencana Blok Peruntukan

d. Rencana Perpetakan

Masing-masing skala perencanaan memberi pedoman perijinan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi yang berwenang. Untuk skala perencanaan yang bersifat global dan memuat kebijakan, maka instansi yang berwenang adalah Bappeda, sedangkan skala perencanaan yang bersifat mikro dan memuat hal yang bersifat teknis, maka instansi yang berwenang adalah Dinas Teknis yang mengurusi tata ruang Tabel 2.2 Pengaturan Pembagian Tugas Pengendalian Antar Instansi di Kabupaten/Kota

Sumber: Fasilitasi dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan & Sub Urban, 2004

II.3.4 Dinas Tata Ruang sebagai Instansi Pelaksana Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dengan rencana commit todimaksud user tata ruang. Kegiatan pengawasan untuk mengikuti dan mendata perkembangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh semua pihak II - 30


digilib.uns.ac.id

sehingga apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang dari rencana yang telah ditetapkan dapat diketahui dan dilakukan upaya penyelesaiannya.

Gambar 2.6 Diagram Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Sumber: Fasilitasi dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan & Sub Urban, 2004

Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Tindakan penertiban ini dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain PPNS, ada beberapa Instansi/lembaga yang dapat melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu: -

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);

-

Instansi penerbit izin;

-

Instansi/lembaga lain yang bertugas dalam penertiban. Adapun instansi atau lembaga yang bertugas dalam menjatuhkan sanksi

terhadap pelanggaran adalah lembaga peradilan yang membentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, guna mengefektifkan daya commit to user penertiban, Bupati/Walikota membentuk Tim Khusus yang bertugas menangani pembongkaran bangunanbangunan yang melanggar tata ruang. Tim ini terdiri dari II - 31


digilib.uns.ac.id

unsur Bappeda, Bawasda, Penyidik PNS, kejaksaan, dinas teknis terkait, camat, dan sebagainya

II.4. Resume Kajian Teori Dengan dekimian dapat disimpulkan kajian teori diatas untuk menjadi variabel-variabel penelitian. Tabel 2.3 Resume Variabel dari hasil Kajian Teori Tujuan Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta

Teori Sumber Pengertian kinerja berkaitan dengan Lenvine, 1990 usaha, kegiatan, atau program yang Pedoman Pelibatan diprakarsai dan dilaksanakan oleh Masyarakat dalam pimpinan organisasi untuk Pemanfaatan merencanakan, mengarahkan dan Ruang Perkotaan mengendalikan Dirjen Penataan Pengukuran kinerja merupakan runag Nasional suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasilhasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan Konsep untuk mengukur kinerja organisasi public  Rensponsiveness Kemampuan organisasi untuk menggali kebutuhan masyarkat, meyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarkat. Dalam hal ini dapat dilihat secara langsung gembaran kemampuan suatu organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya.  Responsibility Dalam hal ini menyangkut tentang tanggungjawab pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar yang sesuai dengan pedoman dan kebijakan.  Accountability Hal ini menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public commit itu to user dapat dipertanggungjawabkan Mekanisme dan Prosedur

II - 32

Variabel Proses penyusunan program pemanfaatan

Proses perizinan

Proses pelaksanaan pembangunan

Sub Variabel Penentuan Program dan Kegiatan Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Adanya kesesuaian perizinan sesuai advice planning Adanya pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang Adanya pemantauan bersama masyarakat pengguna ijin Adanya penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Adanya kesesuaian dengan aturan yang berlaku Adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan


Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan

Untuk menganalisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan

digilib.uns.ac.id

Pemanfaatan Ruang  Adjustment (penyesuaian)  Penyusunan program pemanfaatan  Pembiayaan Program  Proses perizinan  Pelaksanaan pembangunan dan terminologi perubahan Fasilitasi penggunaan lahan diartikan (secara Penyelesaian kuantitatif) sebagai perubahan Pedoman Pengendalian besaran (bertambah atau Pemanfaatan berkurangnya) suatu jenis Ruang Kawasan penggunaan atau tutupan lahan Perkotaan & Sub menjadi penggunaan lahan atau Urban tutupan lahan lain Aktivitas perubahan penggunaan lahan umumnya digolongkan ke dalam kategori: (a) konversi, yaitu perubahan dari satu jenis penggunaan/tutupan ke jenis penggunaan/tutupan lainnya, dan (b) modifikasi, yaitu penggunaan atau perubahan pada lahan tertentu tanpa mengubah secara keseluruhan fungsi atau jenis lahan tersebut, seperti mempertinggi intensitas pemanfaatan atau perubahan dari hutan alami menjadi tempat rekreasi (tanpa mengubah kondisi tutupan). Perubahan Pemanfaatan Ruang : - Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang atau penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW. - Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW. - Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang (bangunan, proporsi pemanfaatan, dal lainlain) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RTRW. - Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi bentuk atau pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkandalam RTRW. Tugas Pokok Dinas Tata Ruang - Perda no 11 tahun 2011 Kota Surakarta  Perencanaan ruang - (Kustanto Noor,  Pemanfaatan ruang 2000)  Pengendalian ruang - Russwurm  Pelestarian kawasan dan cagar (Yunus commit to user budaya 2000:131) Faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang

II - 33

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang atau penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW. (perubahan fungsi pemanfaatan ruang) Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW. (perubahan luasan pemanfaatan ruang)

Perubahan fungsi (use), jenis kegiatan

Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang (bangunan, proporsi pemanfaatan, dal lain-lain) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RTRW. (perubahan teknis pemanfaatan ruang)

o Perubahan GSB, tinggi bangunan, tanpa mengubah fungsi dan intensitasnya o perubahan KDB o perubahan KLB o perubahan kepadatan bangunan

 Hasil identifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang Kota Surakarta

Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang Kota Surakarta  Penyusunan program pemanfaatan  Perijinan  Pelaksanaan pemanfaatan

Luasan penggunaan lahan (use) Fungsi kegiatan

perpustakaan.uns.ac.id ruang di Surakarta.

Kota

digilib.uns.ac.id

    

Factor demografi, Kebijaksanaan pemerintah, Aksesibilitas lahan, Pusat aktifitas masyarakat, Perkembangan kawasan pusat kota Tujuh factor utama yang berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan ruang kota yaitu:  Pertumbuhan penduduk (population growth)  Persaingan memperoleh lahan (competition of land)  Hak-hak pemilikan lahan (property rights)  Kegiatan developer (developer activities)  Perencanaan (planning controls)  Perkembangan teknologi (technological development)  Lingkungan fisik (physical environment) Sumber: Hasil Analisis, 2012

commit to user

II - 34

 Identifikasi perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh IPR

Perubahan pemanfaatan ruang: Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dalam RTRW  Perubahan fungsi pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR  Perubahan luasan pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR. Perubahan teknis pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan Permasalahan dalam Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang artinya pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan dengan melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis. Langkah penelitian seperti ini biasa juga disebut pendekatan „dari atas ke bawah‟. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (going from the general to the specific). Penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen. Dengan metode ini diharapkan dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Cara penelitian ini dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak langsung diungkap, sehingga perlu pendekatan untuk memahami dan mendapatkan datanya. Penelitian ini membutuhkan data berupa pendapat dan ungkapan informasi, secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada didalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pendang teoritis maupun praktis. Digunakan pula metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988)

III.2. Perumusan Variabel Penelitian Untuk membantu dalam menentukan jenis dan macam data yang akan dikumpulkan perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria atau indikator dalam mengkaji kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Untuk mengukur kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfataan ruang Kota menggunakan variabel sebagai alat untuk mengukur kinerja adalah sebagai commit berikut: to user

III - 35


digilib.uns.ac.id Tabel 3.1 Kinerja Organisasi Publik Secara Umum KinerjaOrganisasi Publik

Kriteria Kepekaan

Penjelasan Kriteria

Indikator

Keterangan

Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya

Adanya pengenalan kebutuhan masyarakat

Kinerja Dinas dalam Pemanfatan ruang akan berjalan dengan baik apabila Dinas tsb mampu mejalankan misi dan tujuanannya namun mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya

Adanya prioritas program Adanya aspirasi masyarakat

Responsibilitas

Tanggungjawab pelaksanaan

Adanya kesesuian pedoman pelaksnaan

dengan

Adanya kesesuaian dengan proposal proyek Adanya kesesuaian dengan tugas dalam organisasi Adanya kesesuaian manajemen proyek Adanya program kerja

dengan

Ada jadwal pelaksanaan Adanya evaluasi

Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan DTRK dalam pemanfaatan ruang yang dapat dipertanggungjawabkan

Pemanfaatan Tata Ruang akan berjalan dengan baik, apabila terdapat suatu petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan Tata Ruang itu sendiri

Adanya kesesuaian dengan kebijakan pemerintah Peningkatan fasilitas lingkungan Peningkatan kualitas kehidupan Peningkatan partisipatsi masyarakat Penataan kawasan kota

Keseriusan para stakeholder sangat mempengaruhi baik tidaknya pemanfaatan Tata Ruang

Pemanfaatan Tata Ruang akan berjalan lebih baik lagi kalau berbagai kalangan masyarakat / swasta / LSM juga mendukung hal tersebut

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Sehingga dapat disimpulkan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

commit to user

III - 36


digilib.uns.ac.id Tabel 3.2 Variabel Penelitian

Tujuan Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta

Variabel Proses penyusunan program pemanfaatan Proses perizinan


Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan proses perijinan

Untuk menganalisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta

Perubahan pemanfaatan diakibatkan perijinan IPR Perubahan pemanfaatan diakibatkan perijinan IPR. Perubahan pemanfaatan diakibatkan perijinan IPR

fungsi yang proses

Sub Variabel Kepekaan Responsibilitas

Penentuan Program dan Kegiatan Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Responsibilitas Adanya kesesuaian proses perizinan dengan tahap yang direncanakan Responsibilitas Adanya pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang Akuntabilitas Adanya kegiatan pemantauan bersama masyarakat Akuntabilitas Adanya penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Responsibilitas Adanya kesesuaian dengan aturan yang berlaku Akuntabilitas Adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan agar sesuai dengan aturan Perubahan fungsi (use), jenis kegiatan

luasan yang proses

Luasan penggunaan lahan (use) Jenis aktifitas ruang

teknis yang proses

 Perubahan GSB, tinggi bangunan, tanpa mengubah fungsi dan intensitasnya  perubahan KDB  KLB  Penyusunan program pemanfaatan  Perijinan  Pelaksanaan pemanfaatan

Hasil identifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang Kota Surakarta Hasil identifikasi perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan proses perijinan

Perubahan pemanfaatan ruang: Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dalam RTRW  Perubahan fungsi pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR  Perubahan luasan pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR.  Perubahan teknis pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR Sumber: Hasil Analisis dan Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan Dirjen Penataan Ruang Nasional, 2012

commit to user

III - 37


digilib.uns.ac.id

III.3. Metode Pengumpulan Data Tabel 3.3 Kebutuhan Data Tujuan Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta

Variabel Proses Penyusunan program pemanfaatan

Sub Variabel

Kebutuhan Data

Penentuan Program dan Kegiatan

 Adanya tahapan pembangunan  Adanya penyusunan program yang diutamakan dikawasan prioritas  Adanya jadwal masingmasing tahap pembangunan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Adanya kesesuaian perizinan sesuai advice planning

 Proses pelaksanaan advice planning  Implikasi advice planning ke masyarakat pengguna ijin

V

V

V

V

Adanya pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang

Adanya laporan oleh pengguna ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang (tertulis)

V

V

Adanya laporan dari masyarakat (tertulis/tidak tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku Adanya pemantauan Adanya kegiatan pemantauan bersama masyarakat bersama masyarakat pengguna pengguna ijin ijin

V

V

V

V

Adanya laporan kegiatan pemantauan secara periodic dan isindental Adanya Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang commit to user Adanya penertiban Adanya bentuk penertiban terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh DTRK ruang yang tidak

V

V

V

V

V

V

V

V

III - 38

Sumber Data Dinas Tata Ruang Kota Surakarta

V

 Adanya Rencana kegiatan pemanfaatan ruang  Terdapatnya rencana anggaran  Adanya kesesuaian program rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan pembiayaannya Adanya kegiatan rekomendasi atau konsultasi pembangunan oleh DTRK

Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan

Proses perizinan

Teknik Pengumpulan Data W K O D V V

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, Masyarakat pengguna ijin Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, Masyarakat pengguna ijin Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, Masyarakat pengguna ijin Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, Masyarakat pengguna ijin

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, Masyarakat pengguna ijin Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Dinas Tata Ruang Kota Surakarta



Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan

Untuk menganalisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta.

digilib.uns.ac.id sesuai dengan rencana tata ruang

Adanya laporan dan kegiatan penertiban pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi

V

V

V


Adanya kesesuaian dengan aturan yang berlaku

Adanya Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

V

V

V


Adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan

 Adanya laporan kegiatan pengawalan dalam seluruh tahap konstruksi atau pembangunan  Adanya penyimpangan penggunaan ruang/lahan

V

V

V


Perubahan fungsi pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR


Kesesuaian pemanfataan ruang dengan fungsi ruang RTRW yang diakibatkan oleh proses perijinan

Perubahan luasan pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR.

Luasan penggunaan lahan (use) Fungsi ruang

Perubahan luasan penggunaan lahan yang diakibatkan oleh proses perijinan

Perubahan teknis pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR

 Perubahan GSB, tinggi bangunan, tanpa mengubah fungsi dan intensitasnya  perubahan KDB  perubahan KLB

 Kriteria teknis tentang bangunan (KDB, KLB, GSB, GLB)  Sebaran perubahan teknis pemanfaatan ruang Kota Surakarta

Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang Kota Surakarta

 Penyusunan program pemanfaatan  Perijinan  Pelaksanaan pemanfaatan

Perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan proses perijinan

Perubahan pemanfaatan ruang: Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dalam RTRW  Perubahan fungsi pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR  Perubahan luasan pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR.  Perubahan teknis pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR

V V V

V

V

V

V

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Masyarakat pengguna ijin Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Masyarakat pengguna ijin

V

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Masyarakat pengguna ijin

Identifikasi Kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang

V


Identifikasi Perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan

V


Sumber: Hasil Analisis, 2012 Keterangan: W : Wawancara ke Instansi K : kuisioner masyarakat pengguna ijincommit to user O : Observasi/Survey D : Dokumen

III - 39

V

V


digilib.uns.ac.id

1. Populasi dan Sampel Menurut Sugiono (dalam Subakti Syaiin 2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta yang berjumlah 51 orang serta masyarakat pengguna ijin ruang di tahun 2008-2012 yang berjumlah 642 orang atau pengaju ijin pemanfaatan ruang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono dalam Subakti Syaiin 2008). Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling, sampel dipilih sesuai dengan sifat-sifat populasi yang diwakilinya dengan alasan responden yang diambil datanya bervariasi dan tidak terlalu banyak namun mendalam yaitu beberapa pejabat Dinas Tata Ruang Kota Surakarta atau beberapa pihak yang terlibat atau terkait dalam pemanfaatan ruang Kota Surakarta. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penelitian ini untuk mengkaji informasi yang selengkap dan sedalam mungkin karena penelitian ini mengkaji suatu proses. Untuk itu dipilih responden yang benar-benar terkait dan mengetahui permasalahan dari obyek penelitian. Sumber data yang digunakan untuk dapat dijadikan responden adalah ; 

Instansi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta - Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta atau staff yang berkompeten - Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Surakarta - Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Surakarta - Kepala Seksi Pengendalian Tata Guna Lahan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta



Sedangkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan perijinan di Dinas Tata Ruang Kota ditentukan masyarakat atau lembaga lain (atau swasta) yang terlibat dalam pemanfaatan ruang seperti pengguna ijin, maka digunakan dengan sampel 10% dari populasi masyarakat yang menggunakan ijin pemanfaataan ruang (IPR). Tabel 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian Jumlah Populasi Sample Pengaju IPR 0 2008 0 0 2009 0 2 2010 23 40 2011 391 commit to user 22 2012 228 64 total 642 Sumber: hasil analisis, 2012

Tahun

III - 40


digilib.uns.ac.id

Tahun 2008-2009 belum ada Perda mengenai IPR, sehingga belum ada jumlah pengaju IPR, namun bukan berati tidak ada ijin yang masuk. Tetapi ijin yang masuk masih berupa IMB (per bangunan rumah tempat tinggal), sedangkan untuk IPR sendiri adalah ijin untuk menggunakan ruang untuk kegiatan tertentu seperti perdagangan dan pemanfaatan ruang yang lainnya. 2. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data suatu informasi dan keterangan – keterangan lain yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumulan data primer dilakukan dengan instrument : a. Wawancara terstrukur, yang dipandu dengan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka artinya jawaban kuisioner tidak dibatasi dalam pilihan-pilihan untuk jawaban, namun tetap diberi dominasi jawaban agar jawaban yang diutarakan dapat sesuai dengan arahan penanya. Pertanyaan terbuka untuk memperoleh penjelasan yang lebih dari pilihan jawaban. b. Kuisioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang sudah tersedia, yang akan dilakukan ke masyarakat pengguna ijin. c. Observasi, melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang penting, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran yang nyata tentang keadaan dan kondisi ditempat penelitian terkait perubahan pemanfaatan ruang. 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari a. Studi Kepustakaan (Library Research) Pengumpulan data yang diperoleh dari buku – buku, karya ilmiah, pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. b. Studi Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan – catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber – sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Dokumentasi, teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan atau daftar table statiustik lainnya yang ada kaitannya dengan commit to user permasalahan yang diteliti. III - 41


digilib.uns.ac.id

Untuk membantu dalam menganalisa data, maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor. Teknik pengukuran skor yang digunakan adalah memakai skala ordinal untuk menilai jawaban kuesioner responden. Data yang akan mengunakan teknik ini adalah data primer yaitu wawancara ke Insatansi terkait dan masyarakat pengguna ijin. Adapun skor yang ditentukan untuk setiap pertanyaan adalah: (Singarimbun, 1995) 

Untuk alternatif jawaban a diberi skor 5 dengan deskripsi “sangat baik”



Untuk alternatif jawaban b diberi skor 4 dengan deskripsi “baik”



Untuk alternatif jawaban c diberi skor 3 dengan deskripsi “sedang”



Untuk alternatif jawaban d diberi skor 2 dengan deskripsi “buruk”



Untuk alternatif jawaban e diberi skor 1 dengan deskripsi “sangat buruk”

Dengan kriteria seperti dalam tabel 3.5 dibawah ini:

commit to user

III - 42

Tabel 3.5 Standar Skoring Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Standart kinerja Variabel Penyusunan program pemanfaatan

Sub Variabel  Penentuan program dan kegiatan

 Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan

 Proses perizinan



Proses perizinan yang sesuai dengan tahap yang direncanakan

Sangat Baik (5)

Baik (4)

Sedang (3)

 Adanya tahap-tahap  Adanya tahap-tahap  Adanya tahap-tahap pembangunan pembangunan pembangunan  Adanya penyusunan  Adanya prinsip  Adanya prinsip program program pemanfaatan program pada pada kawasan prioritas bagi kawasan prioritas kawasan prioritas  Adanya jadwal  Adanya pentahapan pengetahuan  Adanya pengetahuan masyarakat tentang masyarakat tentang penentuan program penentuan program oleh DTRK oleh DTRK  Adanya kesesuaian  Adanya  Adanya kesesuaian program rencana kesesuaian program rencana kegiatan pemanfaatan program rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan ruang dan pembiayaannya pemanfaatan pembiayaannya  Adanya rekomendasi ruang dan terdaapat selisih dalam atau konsultasi pembiayaannya pelaksanaannya pembangunan oleh  Adanya  Adanya rekomendasi DTRK oleh bidang rekomendasi atau atau konsultasi yang tepat, sesuai konsultasi pembangunan oleh tahap dan aturan yang pembangunan DTRK (dilakukan tidak berlaku, dan mayarkat oleh DTRK sesuai dengan pelaksana ijin merasa bidangnya) terbantu dengan rekomendasi tersebut  Adanya advice  Adanya advice  Terdapat pelaksanaan planning, bentuk planning sesuai advice planning, namun advice planning tsb peraturan yang tidak sesuai dengan dengan konsultasi dan berlaku masyarakat peraturan yang berlaku , menunjukan dokumen, pengguna ijin namun masyarakat masyarakat pengguna mengerti penjelasan pengguna ijin kurang

III - 43

Buruk (2)

Sangat Buruk (1)

 Tidak terdapatnya tahap-tahap pembangunan  Tidak adanya prinsip program pada kawasan prioritas  Tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang penentuan program oleh DTRK  Tidak adanya kesesuaian program rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan pembiayaannya  Tidak adanya rekomendasi atau konsultasi pembangunan oleh DTRK

Tidak terdapatnya tahaptahap pembangunan, tidak adanya prinsip program pada kawasan prioritas Tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang penentuan program oleh DTRK

 Tidak adanya advice planning yang sesuai peraturan yang berlaku

 Tidak adanya advice planning yang sesuai peraturan yang berlaku

Tidak terdapatnya pembiayaan Tidak adanya tahap rekomendasi dengan pengguna lahan

ijin sangat mengerti dan melaksanakan sesuai advice planning tsb  Adanya pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang

 Adanya kegiatan pemantauan bersama masyarakat

o Adanya pelaporan oleh pengguna ijin ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang (tertulis) o Adanya pelaporandari masyarakat pengguna ijin (tertulis/tidal tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan mampu menunjukan data pelaporan tersebut  Adanya kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masyarakat  Adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang  Adanya kegiatan pemantauan secara periodic dan isindental  Adanya kemampuan

tsb dan melaksanakan sesuai dengan advice planning tersebut  Adanya pelaporan oleh pengguna ijin ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang (tertulis)  Adanya pelaporandari masyarakat pengguna ijin (tertulis/tidal tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.  Adanya kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masyarakat  Adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang  Adanya pemantauan secara periodic dan isindental

III - 44

mengerti karena bentuk penjelasaan dalam advice planning kurang dipahami  Adanya pelaporan oleh pengguna ijin ruang tidak dalam seluruh tahap dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang (tertulis)  Tidak adanya pelaporan dari masyarakat pengguna ijin (tertulis/tidal tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku

 Tidak adanya pelaporan oleh pengguna ijin ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang (tertulis)  Tidak adanya pelaporandari masyarakat pengguna ijin ruang (tertulis/tidal tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku

 Tidak melakukan tahap pelaporan ini

 Ada program pemantauan namun tidak melaksanakan pemantauan tsb  Tidak adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang  Tidak adanya pemantauan secara periodic dan isindental

 Tidak adanya kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masyarakat  Tidak adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang  Tidak adanya pemantauan secara periodic dan isindental

 Tidak adanya kegiatan pemantauan  Tidak adanya kriteria dan standart teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

 Adanya penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

 Pelaksanaan pembangunan

 Adanya kesesuaian dengan aturan yang berlaku

 Adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan agar sesuai dengan aturan

menunjukan agenda pemantauan yang telah dilakukan  Adanya bentuk penertiban: memberikan sanksi kepada pelanggar  Adanya penertiban pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi  Adanya pengertian masyarakat bahwa DTRK melakukan penertiban pemanfaatan ruang  Adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang  Adanya pengertian asyarakat tentang aturan tsb

 Adanya bentuk penertiban: memberikan sanksi kepada pelanggar  Adanya penertiban pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi  Adanya pengertian masyarakat bahwa DTRK melakukan penertiban pemanfaatan ruang  Adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang  Adanya pengertian asyarakat tentang aturan tsb  Adanya pengawalan dalam seluruh tahap konstruksi atau pembangunan

 Adanya penertiban tanpa member sanksi  Terdapatnya penertiban dalam 1 tahap saja  Tidak adanya pengertian masyarakat bahwa DTRK melakukan penertiban pemanfaatan ruang

 Adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

 Tidak adanya pemberian sanksi sebagai bentuk penertiban  Tidak adanya penertiban dalam tahap konstruksi dan pasca konstruksi  Tidak adanya pengertian masyarakat bahwa DTRK melakukan penertiban pemanfaatan ruang  Tidak adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

 Tidak adanya penertiban dan tidak memberikan sanksi kepada pelanggar  Masyarakat tidak tahu sama sekali

 Tidak adanya kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

 Adanya pengawalan  Adanya pengawalan tidak  Tidak adanya  Tidak dalam seluruh tahap dalam seluruh tahap pengawalan dalam pengawalan konstruksi atau konstruksi atau seluruh tahap konstruksi pembangunan pembangunan atau pembangunan  Tidak terdapat  Terdapat penyimpangan penyimpangan lahan penggunaan lahan Sumber: Hasil Analisis dan Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan Dirjen Penataan ruang Nasional, 2012

III - 45

adanya

Sedangkan untuk kriteria perubahan pemanfaatan ruang dapat di klasifikasikan sebagai berikut: Tabel 3.6 Standart kesesuaian Pemanfaatan Ruang Standart Kesesuaian/Perubahan Pemanfaatan Ruang Kesesuaian Sempurna (5)

Rendah (2)

Tidak Ada Kesesuaian (1)

Tidak sesuai dengan fungsi ruang dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan Besar perubahan 50% - < 99%

Tidak sesuai dengan fungsi ruang dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan Besar perubahan > 99%

Variabel

Indikator

Perubahan fungsi pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR


Perubahan luasan pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR.

Luasan penggunaan lahan (use) Fungsi ruang

Perubahan teknis pemanfaatan yang diakibatkan proses perijinan IPR.

Perubahan GSB, tinggi Besar perubahan 0 Besar perubahan 1 Besar perubahan Besar perubahan 50% bangunan, tanpa % - < 1% % - < 25% 25% - <50% - < 99% mengubah fungsi dan intensitasnya perubahan KDB, KLB Sumber: Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Wilayah Kota Berbasis SIG dan analisis, 2012

Tinggi (4)

Sesuai dengan Sesuai dengan fungsi ruang dan fungsi ruang, jenis jenis kegiatan kegiatan tidak sesuai Besar perubahan 0 Besar perubahan 1 % - < 1% % - < 25%

Sedang (3) Tidak dengan ruang

sesuai fungsi

Besar perubahan 25% - <50%

Besar 99%

perubahan

>

Untuk klasifikasi pola ruang atau pemanfaatan ruang , informasi hasil pantauan prosentase simpangan diterjemahkan ke dalam rentang kualitatif, dari rendah hingga tinggi. Selanjutnya penilaian kualitatif ini dibuat dalam ukuran kuantitatif dengan skala 4 (nilai 1 sampai dengan 5), dimana 1 menunjukkan angka terendah (yang berarti terjadi tidak ada kesesuaian) dan 5 menunjukkan angka tertinggi (yang berarti telah sesuai). Dengan klasifikasi sebagai berikut:     

> 99% : tidak ada kesesuaian dengan nilai 1 50% - < 99% : simpangan tinggi dengan nilai 2 25% - <50% : simpangan sedang dengan nilai 3 1 % - < 25% : simpangan rendah dengan nilai 4 0 % - < 1% : kesesuaian sempurna dengan nilai 5 III - 46


digilib.uns.ac.id

III.4. Tahapan Analisis dan Kerangka Analisis Kerangka Analisis Tujuan 1. Untuk mengidentifikasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta

2. Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan

3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta.

Input

Proses

Output

Kinerja DTRK dalam pemanfaatan Ruang  Penyusunan program pemanfaatan ruang  Perijinan dalam Pemanfaatan Ruang  Pelaksanaan program pemanfaatan ruang Evaluasi kinerja DTRK di masyarakat pengguna ijin pengaju/pengguna ijin

Deskripsi kuantitatif kinerja DTRK  scoring

Identifikasi Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta

Sebaran perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Pengguna ijin yang melakukan perubahan pemanfaatan

Spasial  pemetaan sebaran perubahan pemanfaatan ruang

Identifikasi Perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan aktifitas perijinan

 Hasil identifikasi Perubahan pemanfataan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan di Kota Surakarta(Y)

Analisis regresi Kinerja Dinas Tata Ruang Kota (X) Dengan variabel X1: penyusunan X2: perijinan X3: pelaksanaan

 Hasil identifikasi Kinerja Dinas Tata Ruang Kota dalam pemanfataan ruang kota Surakarta terkait dengan perubahan pemanfaatan ruang (X)

Deskripsi kuantitafif perubahan pemanfaatan akibat proses perijinan

Analisis regresi

Perubahan pemanfataan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan di Kota Surakarta(Y) Y1: PFungsi Y2: PLuas Y3: Pteknis

commit to user

Gambar 3.1 Diagram Kerangka Analisis Sumber : hasil analisis, 2012

III - 47

Pengaruh kinerja DTRK Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta


digilib.uns.ac.id

III.5. Teknik Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, untuk melihat seberapa besar pengaruh kinerja Dinas terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan. Metode regresi linear berganda digunakan karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, yaitu variabel kinerja yang terdiri dari penyusunan, perijinan dan pelaksanaan sedangkan variabel perubahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari perubahan fungsi, perubahan luas dan perubahan teknis. Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + .... + bn Xn. Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Langkah pengujian yang dapat dilakukan adalah: a. Menyatakan hipotesis (H0 dan H1) yang sesuai dengan hipotesis penelitian. H0 : ρ = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang kota Surakarta dengan perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan (IPR) H1 : ρ ≠ 0 , artinya terdapat pengaruh signifikan kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang kota Surakarta dengan perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan (IPR) b. Menentukan nilai α = 0,05 c. Menghitung atau mencari pengaruh kinerja DTRK terhadap perubahan pemanfaatan ruang dengan regresi linear berganda d. Membuat kesimpulan dari tabel-tabel statistic hasil perhitungan untuk

- Mencari hubungan antara kinerja DTRK dengan perubahan pemanfaatan ruang dengan cara melihat dari tabel korelasi dengan hasil dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tanda „+” atau „-“ menunjukan arah korelasi, serta kuat tidaknya korelasi. Tanda positif menunjukan kuatnya hubungan dan tanda negative menunjukan lemahnya hubungan kinerja DTRK dengan perubahan pemanfaatan ruang. Nilai korelasi (R) dapat menjelaskan kriteria hubungan, seperti pada tabel 3.7 dibawah ini: commit to user

III - 48


digilib.uns.ac.id Tabel 3.7 Kriteria Hubungan Nilai R (korelasi) Kriteria Hubungan 1 Korelasi sempurna 0,8 – 1 Korelasi kuat 0,5 – 0,8 Korelasi sedang/cukup kuat 0,00 – 0,5 Korelasi lemah 0,00 Tidak ada hubungan Sumber : Modul Pengelolaan Data SPSS

-

Mencari pengaruh kinerja DTRK terhadap perubahan pemanfaatan ruang, melalui uji-t dari tabel coefisien untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. Untuk melihat bagaimana pengaruh kinerja DTRK terhadap perubahan pemanfaatan ruang, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut: 

Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan, hal ini berarti Ho = kinerja DTRK tidak berpengaruh signifikan.



Hi = Koefisien Regresi Signifikan, hal ini berarti Hi = kinerja DTRK berpengaruh signifikan.

Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas, lihat kolom Sig.) adalah sebagai berikut: 

Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima



Jika Sig. < 0,05 maka Ho ditolak , Hi diterima

Untuk melihat tingkat signifikasi pengaruh yang ditimbulkan dapat diihat tabel anova, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan. Dalam pengertian statistik kata signifikan mempunyai

makna

“benar”

tidak

didasarkan

secara

kebetulan .

Berpengaruh signifikan dalam berarti variabel tersebut benar memiliki pengaruh dari pada variabel yang lain, dan dapat berpotensi menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang. Sedangkan tidak berpengaruh signifikan mempunyai arti variabel tersebut tidak benar dalam mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan ruang.

commit to user

III - 49


digilib.uns.ac.id

BAB IV KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA DALAM PEMANFAATAN RUANG DAN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA

IV.1.

Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas Tata Ruang Kota merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota berdasarkan atas otonomi daerah. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta memiliki peran dalam pemanfaatan ruang yang terdiri dari penyusunan program pemanfaatan ruang, dalam proses perijinan (advice planning) dan ikut serta dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dapat berupa penertiban pemanfaatan ruang.

IV.1.1. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Proses Penyusunan Program Dalam pemanfaatan ruang, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta melakukan penyusunan program pemanfaatan yang meliputi identifikasi dan pembuatan program sesuai dengan tahapan waktu. Pada penyusunan program pemanfaatan ruang terdapat tahap-tahap yang diukur dengan kriteria pengukuran kinerja pada umumnya seperti kepekaan, resposibilitas dan akuntabilitas. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam penyusunan dapat dilihat dari penentuan program dan kegiatan yang dapat dinilai dari kepekaannya dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan yang dinilai dari responsibilitasnya. Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dikelompokkan menjadi penentuan program dan kegiatan serta penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan. a. Penentuan Program dan Kegiatan (kepekaan), yang meliputi: 

Penyusunan

program

dan

kegiatan

pemanfaatan

ruang

beserta

pembiayaannya 

Penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan

b.Pelaksanaan penyusunancommit program to dan userkegiatan (responsibilitas), yang meliputi sinkronisasi program rencana kegiatan beserta pembiayaan IV - 50


digilib.uns.ac.id

Dalam proses penyusunan ini yang dilibatkan adalah stakeholder terkait dan juga pandangan masyarakat, karena tidak semua bahasa program dimengerti oleh masyarakat namun untuk mendapatkan hasil kinerja DTRK yang tidak subyektif perlu dikaji dari sudut pandang masyarakat pengguna ijin. Sehingga untuk melihat kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam hal penyusunan program pemanfaatan dapat dilihat dari kinerja stakeholder yaitu pegawai yang menangani pemanfaatan ruang dan masyarakat pengguna ijin IPR. 1. Penentuan Program dan Kegiatan a. Penyusunan

program

dan

kegiatan

pemanfaatan

ruang

beserta

pembiayaannya Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dapat dilihat dari adanya penentuan tahapan pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang di jabarkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Dalam RPJP dan RPJM terdapat sasaran yang dijabarkan kedalam program-program pembangunan/perencanaan dan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan. Penentuan tahap pembangunan ini dilakukan oleh DTRK. Masyarakat pengguna IPR tidak dilibatkan dalam tahap ini, masyarakat sebagai subyek perencanaan tetapi hanya mengetahui hasil berupa program-program yang direncanakan DTRK dalam pemanfaatan ruang. Program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan anggaran APBD. DTRK berperan sebagai monitor pendanaan, swasta berpartisipasi dalam penganggaran dan pemerintah memberi keputusan dan berhak menyetujui besaran anggaran. Meskipun terdapat sumber dana dari APBD yang khusus untuk tata ruang, masalah tepat atau tidaknya anggaran dengan pelaksanaan itu tergantung oleh keadaan keuangan yang sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga masih banyak terjadi selisih dalam anggaran. Anggaran pembiayaan dibuat lebih untuk mengantisipasi keadaan ekonomi ditahun rencana, namun pada kenyataanya belum semua melihat kemungkinan yang terjadi diwaktu mendatang.

commit to user

IV - 51


digilib.uns.ac.id

b. Penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan Dalam

penentuan

penyusunan

tahapan

program

dan

waktu

pencapaian

kegiatan

kegiatan

pemanfaatan

ruang

dilakukan beserta

pembiayaannya diutamakan kepada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya guna mendukung pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Penetapan kawasan strategis di Kota Surakarta berdasarkan kriteria kawasan strategis menurut UURI No. 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, UURI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PPRI No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, peraturan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dan peraturan daerah Pemerintah Kota Surakarta terkait, usulan dari pemerintah Kota Surakarta serta arah kecenderungan dan karakteristik wilayah. Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat sebelum menetapkan programprogram bagi kawasan prioritas di Surakarta, DTRK melakukan kajian menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku. Hal ini juga diketahui oleh masyarakat pengguna IPR, meskipun hal ini tidak menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat pengguna ijin dalam mengajukan IPR, secara umum penyusunan program yang dilakukan oleh DTRK diketahui oleh masyarakat pengguna ijin IPR pada khususnya. Berikut ini adalah peta rencana penetapan kawasan strategis di Kota Surakarta yang mendapatkan program prioritas.

Gambar 4.1 Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Sumber : Raperda RTRW Kota Surakarta Tahun 2010-2030

commit to user

IV - 52


digilib.uns.ac.id

2. Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Kinerja DTRK dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilihat dalam sinkronisasi program rencana kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dengan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder pada masing-masing tingkatan. Menurut DTRK sudah melakukan sinkronisasi antara program dengan rencana teknis, setiap program pemanfaatan ruang yang disusun merupakan penjabaran dari rencana teknis, dan sinkronisasi ini dilakukan dalam rapat koordinasi. Menurut masyarakat pengguna IPR belum semua program yang disusun sesuai dengan rencana RUTRK dan anggaran belum sesuai dengan rencana pembiayaan awal. Tabel 4.1 dibawah ini menunjukan perbandingan pendapat kinerja DTRK menurut masyarakat pengguna IPR dan DTRK. Tabel 4.1 Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Penyusunan Program Pemanfaatan Kinerja DTRK Tahapan Pemanfaatan Sub tahapan Ruang (indicator) (Variabel)

Masyarakat pengaju IPR (o)

DTRK (v)

Hasil Scoring Sangat Baik Sedang baik 5

Proses penyusunan program pemanfaatan

Penetapan - Adanya prioritas program dan dalam RPJP ke RPJM kegiatan - Adanya program bagi kawasan prioritas pembangunan - Terdapanyat jadwal perencanaan pemanfaatan ruang di bagian tata ruang - Semua terdapat perencanaan pembiayaan fisik oleh konsultan, sumber dana dari APBD yang khusus tata ruang Pelaksanaan Terdapat sinkronisasi penyusunan program dengan program dan rencana teknis kegiatan

4

3

Responden v mengetahui adanya o program pemanfaatan ruang bagi kawasan khusus atau Responden mengerti tapi belum pernah melihat anggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah (DTRK)diprioritask an

Menurut masyarakat pengguna IPR tidak semua program berjalan sesuai dengan rencana, ada beberapa program yang tidak sesuai rencana teknis Pembiayaan juga belum sesuai dengan rencana commit to user pembiayaan awal.

Sumber: hasil analisis, 2012 IV - 53

v o

Buruk

Sangat buruk

2

1


digilib.uns.ac.id

5 4 3 2 1 0

penentuan program dan kegiatan

kinerja menurut DTRK

5

pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan 3

kinerja Masyarakat Pengaju IPR

5

3

Gambar 4.2 Diagram Kinerja DTRK dalam penyusunan Program pemanfaatan Sumber: wawancara DTRK dan masyarakat pengguna IPR, 2012

Dari tabel 4.1 dan diagram 4.2 diatas dapat dilihat bahwa dari hasil wawancara kinerja DTRK dalam penentuan program dan kegiatan dinilai “sangat baik” karena dalam pelaksanaan tahap tersebut DTRK mempunyai tahap pembangunan yang terdapat dalam RPJM dan memiliki jadwal atau schedule.

DTRK

mempunyai

program

bagi

kawasan

prioritas

pembangunan. Menurut masyarakat pengaju ijin kinerja DTRK Surakarta “sedang” karena mereka mengerti dan mengetahui bahwa DTRK melakukan penetapan program karena hasilnya dapat dlihat oleh masyarakat meskipun tidak semuanya dilakukan oleh transparan. Masyarakat pengguna IPR yang menilai kinerja DTRK dalam penentuan program “sangat baik” sebanyak 60 responden atau 94% dan yang menilai kinerjanyanya “sedang” sebesar 4 responden atau 6%. Untuk pelaksanaan penyusunan program yang dapat dilihat dari ada tidaknya penyusunan pembiayaan dan kesesuaian pembiayaan kinerja DTRK dinilai “sedang”, karena meskipun telah membuat rencana pembiayaan, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara anggaran pembiayaan dan pelaksanaannya. Meskipun hal tersebut tidak mutlak disebabkan oleh DTRK, karena banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidaksesuaian anggaran, seperti keadaan ekonomi yang kurang dapat disesuaiakan

oleh DTRK dalam menyusun anggaran.

Menurut masyarakat pengguna ijin menilai “baik” karena secara umum commit to user mengerti bahwa setiap pemanfaatan ruang yang dilakukan memerlukan

IV - 54


digilib.uns.ac.id

anggaran pembiayaan, meskipun secara fisik keseluruhan pembiayaan tersebut tidak dipublikasikan. IV.1.2. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Proses Perijinan Tahap perijinan dilakukan sebelum masyarakat pengaju ijin mengadakan pemanfaatan ruang. Instansi pemberi rekomendasi ijin dilakukan oleh DTRK, yang selanjutnya diterbitkan oleh BPMPT. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam tahap proses perijinan ini dapat diukur tidak hanya melalui dari internal pegawai Dinas ini, namun juga dapat melalui masyarakat pengguna ijin yang berkaitan langsung dengan pelayanan perijinan di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Meskipun bukan Instansi yang mengeluarkan perijinan, karena badan yang berhak mengelurakan ijin adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Namun Dinas Tata Ruang dilihat memiliki pengaruh yang besar karena Ijin Pemanfaatan Ruang yang akan dikeluarkan harus melalui proses rekomendasi atau advice planning yang didapatkan dari proses di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Sehingga dapat dikatakan IPR tidak akan mendapat SK (Surat Kuasa) untuk diterbitkan jika tanpa mendapat rekomendasi atau persetujuan teknis dari Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Persyaratan mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang bangunan tidak dipungut biaya dengan mengisi persyaratan adalah sebagai berikut: Masyarakat pengguna IPR

Pengajuan IPR

n permohonan, dilampiri: Mengisi a. Fotocopy KTP pemohon b. Fotocopy sertifikat c. Fotocopy pelunasan PBB terakhir

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Advice planning

Ditolak

Diterima

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Penerbitan IPR

Gambar 4.3 to IPR userdi DTRK Surakarta Mekanisme commit pengajuan Sumber: wawancara DTRK,2012

IV - 55


digilib.uns.ac.id

Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam proses perijinan dapat dilihat dari komponen sebagai berikut: 

Perizinan yang sesuai Advice planning



Pelaporan Dalam Rangka Pengawasan Pemanfaatan Ruang



Pemantauan Bersama Masyarakat Pengguna Ijin



Penertiban Terhadap Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Kinerja Dinas Tata Ruang dalam proses perijinan juga terlihat dalam pencapaian sasarannya yaitu “tercapainya masyarakat yang tertib perijinan”. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan namun di tahun 2009 terdapat penurunan (Renstra DTRK 2011-2015). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kota Surakarta meningkat, namun tidak didukung oleh kesadaran masyarakatnya untuk tertib terhadap perijinan.

commit to user

IV - 56

Tabel 4.2 Hasil Wawancara DTRK dan Masyarakat Pengguna Ijin dalam Proses Perijinan Tahapan Pemanfaatan Ruang (Variabel) Proses perijinan

Kesimpulan Wawancara dan Kuisioner Kinerja DTRK Sub tahapan (indicator)

Adanya kesesuaian Perizinan Sesuai Advice planning (Pelaksanaan advice planning dan implikasinya ke masyarakat pengguna ijin)

Adanya pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang

Adanya pemantauan bersama masyarakat pengguna ijin

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta (v)

Masyarakat Pengaju IPR (o)

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta melakukan advice planning oleh bidang pengendalian. Setelah masyarakat pegaju ijin melengkapi persyaratan untuk mengajukan IPR. Setelah persyarakatam lengap, maka permohonan ijin tsb akan diproses oleh Dinas Tata Ruang Kota. Permohonan IPR akan diproses secara forum Tim Dinas Tata Ruang Kota dan didasari oleh pedoman yang berlaku (RUTRK 1993-2013) sebagai acuan dan batasan dalam melakukan advice planning. Dalam kegiatan pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang Dinas Tata Ruang Kota Surakarta melakukan kegiatan pengawasan dan menerima laporan dari pengguna ijin dan masyarakat pengguna/pengaju ijin tentang pelanggaran pemanfaatan ruang. Berupa data tertulis, namun tidak dapat dipublikasikan secara umum menyangkut privasi. Dinas Tata Ruang Kota melakukan kegiatan pemantauan bersama masyarakat dan memiliki laporan kegiatan pemantauan

Standar Kinerja Sangat baik

Baik

Sedang

Buruk

Sangat buruk

5

4

3

2

1

Dari 64 sample masyarakat pengaju ijin (IPR) tidak semua mendapatkan advice planning masih terdapat 11% masyarakat yang belum menerima rekomendasi. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan advice planning DTRK 57 responedn terbantu, dan 7 responden lainya merasa kurang terbantu

v

Dalam keterlibatan masyakat dalam pelaporan, masyarakat pengaju ijin juga dilibatkan dalam pelaporan terhadap fungsi-fungsi yang tidak sesuai

v o

Dalam kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang ini masyakat dilibatkan, baik masyarakat secara

v o

IV - 57

o

Adanya penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

secara periodic dan insendental. umum ataupun pengaju ijin. Pemantauan yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau tim dan berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti aparatur kecamatan/keluarahan yang melibatkan masyarakat, satpol pp dan instansi lain. Melibatkan masyarakat masyarakat dalam arti mengikutsertakan dalam pemberitahuan atau sosialisasi. Dalam kegiatan pemantauan Dinas Tata Ruang Kota mempunyai criteria lokasi dan standar teknis dalam pemanfaatan ruang. Criteria yang digunakan adalah RUTRK 1993-2013 untuk rencana pemanfaatan umum kota Surakarta. Sedangkan untuk rencana mikro menggunakan RTBL. Bentuk penertiban yang dilakukan oleh Dalam penertiban masyarakat diminta Dinas Tata Ruang Kota Surakarta adalah untuk membantu memantau, namun penertiban langsung ke lapangan. Berupa secara tindakan tetap dilakukan oleh sidak atau evaluasi pemanfaatan ruang. DTRK Dan pemberian sanksi yang diberikan menurut undang-undang Tata Ruang. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta memiliki laporan dan kegiatan penertiban pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Sumber: hasil wawancara DTRK dan masyarakat pengaju IPR, 2012

IV - 58

v o

0

advice planning

IV - 59

commit to user pelaporan

sendiri dapat dilihat dari gambar 4.5 dibawah ini: pemantauan

tidak dilibatkan dan tidak mengerti bahwa ada penenrtiban

tidak dilibatkan tapi mengetahui penertiban

tidak dilibatkan tapi mengetahui penertiban

dilibatkan tapi hanya sebatas memberi informasi

dilbatkan dalam pengawasannya

Tidak melakukan kegiatan pemantauan

Tidak melakukan kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masya

Ada program pemantauan dengan masyarakat namun tidak melakukan kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masy

Melakukan kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masyar

Melakukan kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang bersama masyarkat, dan melakukan pemantauan secara periodic dan isinden

Tidak adanya pelaporan oleh pengguna ijin ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang

Tidak adanya pelaporan oleh pengguna ijin ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang

Tidak adanya pelaporan dari masyarkat (tertulis/tidal tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai

pelaporan dari masyarkat (tertulis/tidal tertulis) selama dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku

pelaporan oleh pengguna ijin ruang dalam jangka waktu kontruksi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang (tertulis

Tidak melakukan tahap ini

tidak melakukan advice planning

advice planning, namun masyarakat pennguna ijin kurang mengerti karena bentuk penjelasaan dalam advice planning kurang dipahami

mendapatkan advice planning, masyarakat pennguna ijin mengerti penjelasan tsb dan melaksanakan sesuai dengan advice planning tersebut

bentuk advice planning tsb dengan konsultasi dan menunjukan dokumen, masyarkat pennguna ijin sangat mengerti dan dapat melaksanakan sesuai advice planning

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat keterlibatan masyarakat pengguna (IPR)

seperti pada gambar diagram 4.5 dibawah ini yang memperlihatkan keterlibatan

masyarakat dalam implementasi advice planning, pelaporan dan pemantauan.

70

60

50

40

30

20

10

Penertiban

Gambar 4.4 Diagram Keterlibatan Masyarakat pengguna IPR dalam tahap Perijinan

Sumber: hasil wawancara DTRK dan kuisioner masyarakat pengguna IPR, 2012

Hal tersebut memperlihatkan jumlah masyarakat yang terlibat dan dilibatkan

dalam proses perijinan, yang memperngaruhi kinerja DTRK dalam tahap perijinan.

Menurut gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa dalam advice planning masyarakat

mayoritas menilai kinerja DTRK „sedang” hal tersebut terlihat dari jumlah

responden yang menilai ada 57 orang. Untuk pelaporan, pemantauan dam

penertiban masyakart menilai “baik” karena dalam tahap tersebut masyarakat

mengikuti sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam tahap perijinan.

Untuk melihat perbandingan penilaian kinerja DTRK oleh masyarakat dan DTRK


digilib.uns.ac.id 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

implikasi advice planning


4

pelaporan untuk pengawasan PR 4

kinerja menurut Masyarakat pengaju IPR

3

4

pemantauan bersama Masyarakat pengaju IPR 4

penertiban PR

4

4

4

Gambar 4.5 Kinerja DTRK dalam Proses Perijinan Sumber: hasil wawancara DTRK dan kuisioner masyarakat pengguna IPR, 2012

Dari tabel 4.5 hasil wawancara dan diagram kinerja DTRK dalam tahap proses perijinan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses dinilai “baik” menurut internal DTRK sebagai subyek, namun jika dilihat dalam proses implementasi advice planning belum ada kesesuaian dengan apa yang telah diungkapkan DTRK dengan masyarakat pengguna ijin (IPR). Menurut masyarakat pengguna ijin (IPR) sedang karena belum semua rekomendasi yang telah diberikan oleh DTRK dilaksanakan. Dari 64 responden, 57 diantaranya merasa terbantu dengan adanya rekomendasi tersebut, 7 responden yang lain belum terbantu. Sehingga membuat penilaian kinerja DTRK dalam hal implementasi advice planning dalam tahap perijinan ini dinilai “sedang”. Namun untuk pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang semua setuju bahwa kinerja DTRK “baik”, dan untuk pemantauan bersama masyarakat juga dinilai “baik” oleh kedua belah pihak. Untuk penertiban yang dilakukan oleh DTRK dinilai “baik”.

IV.1.3. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam pemanfaatan ruang dari tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang atau pelaksanaan pembangunan, dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku dan adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawalan dalam pemantauan pembangunan commit to user pemanfaatan ruang. IV - 60


digilib.uns.ac.id

1. Kesesuaian dengan Aturan yang Berlaku Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Dinas Tata ruang Kota Surakarta mengacu pada RUTRK 1993-2013, perda bangunan dan undang-undang yang terkait pemanfaatan ruang dan dari advice planning yang telah diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sebelumnya untuk ketentuan secara teknis. Dasar Hukum yang dipakai adalah: 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013



Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang bangunan

2. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta melakukan pengawalan dalam seluruh tahap konstruksi atau pembangunan namun masih terjadi perubahan pemanfaatan ruang dengan acuan atau advice planning yang telah diberikan. Dalam pelaksaannya belum semua masyarakat pengaju ijin melaksanakan sesuai dengan advice planning. Kinerja DTRK dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang seperti dibawah ini:

4


3 2

kinerja menurut masyarakat pengguna IPR

1 0 kesesuaian dengan aturan yang berlaku

pengendalian PR

Gambar 4.6 Kinerja DTRK dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Sumber: hasil wawancara DTRK dan kuisioner masyarakat pengguna IPR, 2012

Dari diagram 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja DTRK dalam tahap pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam hal kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku dinilai “baik”, sedangkan untuk hal pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dinilai “sedang”. Itu berarti dalam pengendalian kinerja DTRK belum baik karena dalam tahap pengendalian ini, DTRK belum pengawasan secara keseluruhan. commit to melakukan user Ini terlihat masih banyaknya terjadi penyimpangan atau perubahan pemanfaatan meskipun tidak secara signifikan atau merubah total kota Surakarta. IV - 61

Tabel 4.3 Kinerja DTRK dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Kesimpulan wawancara Kinerja DTRK Tahapan Pemanfaatan Ruang (Variabel)

Proses pelaksanaan pemanfaatan ruang

Sub tahapan (indicator)

Dinas Tata Ruang Kota Surakarta (v)

Masyarakat Pengaju IPR (o)

Standar Kinerja Sangat baik

Baik

Sedang

Buruk

Sangat buruk

5

4

3

2

1

Adanya Kesesuaian Mengacu pada RTRW, Perda, UU dengan aturan yang yang lain dan advice planning Mengerti ada aturan atau berlaku Melakukan pengawalan dan pedoman dalam pelaksanaannya sesuai dengan pemanfaatan ruang advice planning dan RTRW Adanya pengendalian Pengawalan dilakukan Mengerti bahwa DTRK pemanfaatan ruang disetiaptahapan melakukan pengawalan melalui pengawalan Terjadi perubahan pemanfaatan ruang yang pembangunan agar Melakukan pengawalan tidak dibuktikan dengan adanya sesuai dengan aturan dalam seluruh tahap konstruksi penertiban bagi atau pembangunan, namun terjadi pemanfaatan yang penyimpangan yang tidak menyimpang dari aturan signifikan yang berlaku Sumber: hasil wawancara DTRK, 2012

Sedangkan untuk keseluruan kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang dapat dilihat di tabel 4.4 dibawah ini:

IV - 62

V O

V O

Tabel 4.4 Kinerja DTRK Dalam Pemanfaatan Ruang Kinerja DTRK (kesimpulan wawancara)

Tahapan Pemanfaatan Ruang (Variabel)

Sub tahapan (indicator)

DTRK (v)

Masyarakat pengaju IPR (o)

Hasil Scoring

Sangat Sangat Baik Sedang Buruk baik buruk

5 Proses penyusunan Penentuan program - Ada prioritas dalam RPJP ke RPJM program pemanfaatan dan kegiatan - Ada program bagi kawasan prioritas pembangunan Terdapat jadwal perencanaan pemanfaatan ruang di bagian tata ruang Semua ada perencanaan pembiayaan fisik oleh konsultan, sumber dana dari APBD yang khusus tata ruang Pelaksanaan Terdapat sinkronisasi program dengan penyusunan program rencana teknis dan kegiatan

Proses perijinan

Adanya kesesuaian Dinas Tata Ruang Kota Surakarta melakukan perizinan dengan advice planning oleh bidang pengendalian. Advice planning Setelah masyarakat pegaju ijin melengkapi (Pelaksanaan advice persyaratan untuk mengajukan IPR. planning dan Setelah persyarakatam lengap, maka implikasinya ke permohonan ijin tsb akan diproses oleh masyarakat pengguna Dinas Tata Ruang Kota. ijin) Permohonan IPR akan diproses secara forum Tim Dinas Tata Ruang Kota dan didasari oleh pedoman yang berlaku (RUTRK 1993-2013) sebagai acuan dan batasan dalam melakukan advice planning.

4

3

Responden mengetahui adanya program v pemanfaatan ruang bagi kawasan khusus o atau diprioritaskan Responden mengerti tapi belum pernah melihat anggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah (DTRK)

Menurut masyarakat pengguna IPR tidak semua program berjalan sesuai dengan rencana, ada beberapa program yang tidak sesuai rencana teknis Pembiayaan juga belum sesuai dengan rencana pembiayaan awal Dari 64 sample masyarakat pengaju ijin (IPR) semua mendapakan advice planning dari Dinas Tata Ruang Kota. (100% mendapatkan advice planning) Persyaratan untuk mengajukan IPR tidak sulit sehingga masyarakat pengaju IPR tidak kesulitan dalam melengkapi datadata tsb. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan advice planning DTRK

IV - 63

V o

v

o

2

1

Adanya Pelaporan Dalam kegiatan pelaporan dalam rangka Dalam keterlibatan masyakat dalam Dalam Rangka pengawasan pemanfaatan ruang Dinas Tata pelaporan, masyarakat pengaju ijin juga Pengawasan Ruang Kota Surakarta melakukan kegiatan dilibatkan dalam pelaporan terhadap Pemanfaatan Ruang pengawasan dan menerima laporan dari fungsi-fungsi yang tidak sesuai pengguna ijin dan masyarakat pengguna/pengaju ijin tentang pelanggaran pemanfaatan ruang. Berupa data tertulis, namun tidak dapat dipublikasikan secara umum menyangkut privasi. Adanya Pemantauan Dinas Tata Ruang Kota melakukan kegiatan dalam kegiatan pemantauan pemanfaatan Bersama Masyarakat pemantauan bersama masyarakat dan ruang karena masyakat dilibatkan dalam Pengguna Ijin memiliki laporan kegiatan pemantauan kegiatan ini, baik masyarakat secara secara periodic dan insendental. umum ataupun pengaju ijin. Pemantauan yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau tim dan berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti aparatur kecamatan/keluarahan yang melibatkan masyarakat, satpol pp dan instansi lain. Melibatkan masyarakat masyarakat dalam arti mengikutsertakan dalam pemberitahuan atau sosialisasi. Dalam kegiatan pemantauan Dinas Tata Ruang Kota mempunyai criteria lokasi dan standar teknis dalam pemanfaatan ruang. Criteria yang digunakan adalah RUTRK 1993-2013 untuk rencana pemanfaatan umum kota Surakarta. Sedangkan untuk rencana mikro menggunakan RTBL. Adanya Penertiban Bentuk penertiban yang dilakukan oleh Dalam penertiban masyarakat diminta Terhadap Dinas Tata Ruang Kota Surakarta adalah untuk membantu memantau, namun secara Pemanfaatan Ruang penertiban langsung ke lapangan. Berupa tindakan tetap dilakukan oleh DTRK Yang Tidak Sesuai sidak atau evaluasi pemanfaatan ruang. Dan Dengan Rencana pemberian sanksi yang diberikan menurut Tata Ruang undang-undang Tata Ruang. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta memiliki laporan dan kegiatan penertiban pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Proses Pelaksanaan Adanya Kesesuaian Mengacu pada RTRW, Perda, UU yang lain Mengerti ada aturan atau pedoman dalam pemanfaatan ruang dengan aturan yang dan advice planning pemanfaatan ruang

IV - 64

v o

v o

v o

v o

berlaku

Melakukan pengawalan dan pelaksanaannya sesuai dengan advice planning dan RTRW Adanya pengendalian Pengawalan dilakukan disetiaptahapan Mengerti bahwa DTRK melakukan pemanfaatan ruang Terjadi perubahan pengawalan pemanfaatan ruang yang melalui pengawalan Melakukan pengawalan tidak dalam seluruh dibuktikan dengan adanya penertiban bagi pembangunan agar tahap konstruksi atau pembangunan, namun pemanfaatan yang menyimpang dari sesuai dengan aturan terjadi penyimpangan yang tidak signifikan aturan yang berlaku Sumber: hasil wawancara, 2012

IV - 65

v o


digilib.uns.ac.id

Setelah melihat verifikasi dari masyarakat pengguna/pengaju ijin IPR, evaluasi kinerja dari masyarakat tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh DTRK. Namun dalam tahap implementasi advice planning, DTRK dirasa belum dapat melakukan tugas di tahap ini dengan baik sama seperti yang telah diungkapkan oleh DTRK. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja DTRK menurut DTRK dan masyarakat adalah sebagai berikut: 6 5 4 3 2 1 0

Penertiban Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaporan penyusunan Pemantauan Pemanfaatan penyusunan penentuan impementasi Dalam Rangka Kesesuaian program dan Bersama Ruang Yang Pengawasan program dan program dan Advice dengan aturan Masyarakat Tidak Sesuai kegiatan kegiatan Planning yang berlaku kegiatan Pemanfaatan Dengan (advice Pengguna Ijin (pembiayaan) Ruang Rencana Tata planning) Ruang Penyusunan program pemanfaatan

Series1

5

3

4

Pelaksanaan pemanfaatan ruang

Proses perijinan 3

4

4

Adanya pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawalan pembangunan agar sesuai dengan aturan

4

4

3

Gambar 4.7 Diagram Kinerja DTRK dalam Pemanfaatan Ruang dengan Pertimbangan Verifikasi Masyarakat Pengguna IPR Sumber: hasil wawancara DTRK dan kuisioner masyarakat pengguna IPR, 2012

Kinerja DTRK “sangat baik” dalam tahap penetapan program dan kegiatan dan baik dalam tahap pelaksanaan penyusunan program (advice planning), pelaporan, pemantauan, penertiban, dan kesesuaian dengan aturan. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam tahap pelaksanaan penyusunan program, DTRK memiliki panduan dalam menyusun program dan memiliki rencana strategis untuk kawasan prioritas sehingga dalam penyusunan programnya dapat konsen dan terfokus. Sedangkan kinerja DTRK yang bernilai “sedang” terdapat dalam proses penyusunan pembiayaan, implementasi advice planning ke masyarakat pengguna ijin dan pengendalian pemanfaatan ruang karena dalam

ketiga hal ini DTRK belum

maksimal dalam melaksakan perannya, dalam pembiayaan sering terdapat defisit, sehingga anggaran awal melebihi karena kurang mempertimbangkan situasi kedepan yang pastinya akan terus berkembang. Dalam hal advice planning, meskipun memiliki job description dalam advice planning, namun pada kenyataannya belum semua commit to user merasa terbantu dengan advice planning tersebut, hal itu terlihat dalam kenyataan bahwa masih banyak terdapat perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota IV - 66


digilib.uns.ac.id

Surakarta, hal itulah yang menyebabkan

kinerja dalam pengendalian juga dirasa

masih belum maksimal. Dari hasil resume tabel 4.4 dan gambar 4.6 diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DTRK menurut DTRK yang “paling baik” adalah dalam proses penyusunan program pemanfaatan dalam hal penetapan program dan kegiatan, karena telah memiliki tahapan pembangunan yang jelas secara tertulis yang dijabarkan dalam Renstra, RPJM dan RPJP. Kinerja “baik” dalam proses perijinan dalam implementasi advice planning, pelaporan dalam pengawasan pemanfaatan ruang, pemantauan dan penertiban, karena telah memililki struktur atau standar pelayanan advice planning dan dilaksanakan oleh bidang yang berkompeten dibidangnya. Kinerja DTRK baik juga dilihat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam tahap kesesuian dengan aturan yang berlaku, karena telah memiliki pedoman berupa RUTRK dalam penyusunan setiap program pembangunannya. Kinerja DTRK “sedang” terdapat dalam proses pelaksanaan penyusunan program dalam hal pembiayaan dan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini DTRK belum maksimal dalam melakukan perencanaan pembiayaan, karena dalam pembiayaan DTRK dibantu stakeholder yang lain sehingga terdapat pertimbangan-pertimbangan lain dan kepentingan lain dalam menyusun pembiayaan, hal itu juga membuat pada pelaksanaannya nanti pembiayaan mengalami defisit karena terdapat hal-hal yang belum dipikirakan sebelumnya, dan terjadi perubahanperubahan situasi Kota Surakarta juga mempengaruhi kenapa pembiayaan pembangunan dapat melebihi anggaran yang telah direncanakan. Dari penjelasan diatas dapat dilihat rata-rata kinerja DTRK dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 4.5 Rerata kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang Variable kinerja DTRK

Rerata

Nilai

Penyusunan

4.46

Baik

Perijinan

3.98

Sedang

Pelaksanaan

3,57

Sedang

Sumber: data diolah, 2012

Rata-rata hasil penilaian terhadap kinerja DTRK dalam penyusunan program “baik”, rata-rata penilaian kinerja DTRK dalam perijinan “sedang”, dan rata-rata penilaian kinerja DTRK dalam pelaksanaan “sedang”. commit to user

IV - 67


digilib.uns.ac.id

Kinerjanya dalam tahap penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai “baik” karena sesuai dengan kebutuhan kota Surakarta, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan dapat sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang. Dan jika dinilai kinerja DTRK Kota Surakarta dalam hal ini dinilai baik, sehingga DTRK mampu mengenali kebutuhan kota dan masyarakat khususnya hal pemanfaatan ruang. Kinerja Dinas dalam Pemanfatan ruang akan berjalan dengan baik apabila Dinas tsb mampu menjalankan misi dan tujuanannya namun mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya. DTRK Kota Surakarta juga mempunyai peran dalam perijinan pemanfaatan ruang yang dinilai “cukup baik”, yang berarti dalam hal perijinan pemanfaatan ruang dan kesesuaian dengan pedoman (RTRW Kota Surakarta) yang terlihat dalam proses perijinan ini dilakukan oleh DTRK Kota Surakarta cukup baik dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang kepadanya diberikan tugas dalam pemanfaatan ruang. Secara kinerjanya dalam menjalankan tugas perijinan cukup baik, sebelum menerbitkan ijin DTRK terlebih dahulu melaksanakan advice planning dan mementingkan kelengkapan data administratif dan teknis. Sehingga dalam proses perijinan ini bisa dibilang sangat detail secara teknis. Namun kenyataanya tidak semua masyarakat pengguna IPR mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan aturan, masih ada 11 % masyarakat yang tidak mendapatkan rekomendasi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan fungsi pemanfaatan ruang. Kinerja DTRK dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dinilai “cukup baik”. Dalam melaksanakan tugasnya DTRK tidak dapat menjalani pelaksanaan ini tanpa bantuan dari stakeholder yang lain seperti dukungan dari masyarakat pengguna IPR, ditambah lagi dari kalangan masyarakat / swasta / LSM juga mendukung hal tersebut. IV.2. Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang Diakibatkan Proses Perijinan Untuk melihat perkembangan atau

perubahan

pemanfaatan ruang kota

Surakarta perlu melihat perkembangan pemanfaatan ruang ditahun awal penelitian, ini adalah penggunaan lahan Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan (Ijin Pemanfaatan Ruang).

commit to user

IV - 68


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.6 Penggunaan Lahan Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan (IPR) Jenis Bangunan

Bangunan Komersial

Bangunan Non Komersial

Pemanfaatan Ruang

2008

2009

2010

2011

2012

Pertokoan/Ruko

0

0

0

106

82

Perdagangan

0

0

1

38

78

Perhotelan

0

0

0

13

7


0

0

0

25

7

Perumahan

0

0

0

5

8

Rumah Tinggal dan Kos

0

0

0

31

12

Perkantoran (pemerintah/pribadi)

0

0

0

5

22

Tempat Ibadah

0

0

0

5

0

Tempat pendidikan

0

0

0

3

3

Fasum Dll Lainnya

0

0

0

7

4

0 0 TOTAL 0 0 Sumber: BPMPT Kota Surakarta, 2012

22 23

153 391

5 228

Dari tabel 4.6 diatas dapat digambarkan perkembangan penggunaan lahan yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan (IPR), dilihat dari jumlahnya maka penggunaan lahan yang paling banyak terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 391 ijin, dengan jumlah ijin terbanyak pada fungsi pertokoan (bangunan komersial) dan paling ijin paling sedikit ditahun 2011 ini adalah tempat pendidikan yang hanya berjumlah 3 ijin pada tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2012 penggunaan lahan yang diakibatkan perijinan paling besar adalah pertokoan yang mencapai jumlah 82 ijin, sedangkan yang paling sedikit adalah tempat ibadah, karena ditahun 2012 belum ada ijin yang berkaitan dengan perijinan tentang tempat ibadah. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dalam gambar 4.8 dibawah ini: 180

Pertokoan/Ruko

160

Perdagangan

140

Perhotelan

120


100

Perumahan

80

Rumah Tinggal dan Kos

60

Perkantoran (pemerintah/pribadi) Tempat Ibadah

40

Tempat pendidikan

20

Fasum Dll

0 2010

2011

2012

commit to user

lainnya

Gambar 4.8 Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh Proses Perijinan Kota Surakarta Tahun 2008-2012 Sumber: BPMPT Kota Surakarta, 2012

IV - 69


digilib.uns.ac.id

Dari gambar 4.8 diatas maka dapat dilihat perkembangan pemanfaatan ruang kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijian (IPR) pada tahun 2008-2012. Pada tahun-tahun awal seperti pada tahun 2008-2009 perkembangan IPR belum terlalu kelihatan namun bukan berati tidak ada ijin yang diterbitkan, karena pada tahun tersebut IPR belum diperdakan namun terdapat IMB yang langsung menuju ke teknis bangunan. Dalam bangunan komersial beberapa fungsi ruang seperti perumahan naik dari tahun 2011 ke tahun 2012, jumlah yang terbesar adalah fungsi perdagangan dan jasa yang mengalami peningkatan serupa namun dengan jumlah yang terlebih besar. Industri juga banyak berkembang di tahun 2011. Pertokoan/ruko juga mencapai jumlah yang besar namun belum ada peningkatan ditahun 2012. Bangunan non komersial juga terlihat berkembang pada fungsi perkantoran yang meningkat pada tahun 2012, tempat ibadah juga mengalami peningkatan pada tahun 2012. 0% 1% 2% 2%

Bangunan Komersial Pertokoan/Ruko Bangunan Komersial Perdagangan

10%

Bangunan Komersial Perhotelan

5%

36%

4% 3%

Bangunan Komersial Industri dan Pergudangan Dll Bangunan Komersial Perumahan Bangunan Komersial Rumah Tinggal dan Kos Bangunan Non Komersial Perkantoran (pemerintah/pribadi) Bangunan Non Komersial Tempat Ibadah

3%

Bangunan Non Komersial Tempat pendidikan Bangunan Non Komersial Fasum Dll

34%

lainnya

Gambar 4.9 Diagram Proporsi Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta Tahun 2012 yang diakibatkan oleh proses perijinan Sumber: data BPMPT Kota Surakarta, 2012

Dari gambar diagram 4.9 diatas dapat dilihat proporsi pemanfaatan ruang yang paling besar ditahun 2012 adalah bangunan komersial berupa pertokoan atau ruko yang mencapai 36% dan bangunan komersial perdagangan yang mencapai 34%. N Sehingga dapat dilihat bahwa perkembangan perdagangan dan jasa di Kota Surakarta sangat besar dan meningkat setiap tahunnya. Untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan ruang oleh masyarakat pengguna perijinan maka penulis mengambil sample 10% dari populasi masyarakat pengaju IPR pada tahun 2008-2012 sejumlah 64 ijin/responden. commit to user

IV - 70


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.7 Pemanfaatan Ruang Pengaju Ijin (IPR) tahun 2008-2012 Bangunan Komersial

Bangunan Non Komersial

Rumah Industri dan Perkantoran Kecamatan Pertokoan Tinggal Tempat Tempat Fasum Perdagangan Perhotelan Pergudangan Perumahan (pemerintah Ruko dan Ibadah pendidikan Dll Dll /pribadi) Kos

Banjarsari Laweyan Jebres Pasar Kliwon Serengan Jumlah

11 1 2

5 1 4

1 3 1

2 1 17

0 0 10

0 0 4

3 4 5

1 1 0

2 0 2

1 1 0

1 1 0

1 0 0

2 1 2

1 0 0 0 0 0 0 1 13 2 4 3 Total Sumber: data BPMPT dan survey lapangan, 2012

0 0 2

1 0 2

0 1 6 64

12 Bangunan Komersial Pertokoan/Ruko

10

Bangunan Komersial Perdagangan Bangunan Komersial Perhotelan

8

Bangunan Komersial Industri dan Pergudangan Dll Bangunan Komersial Perumahan

6 Bangunan Komersial Rumah Tinggal dan Kos Bangunan Non Komersial Perkantoran (pemerintah/pribadi)

4

Bangunan Non Komersial Tempat Ibadah Bangunan Non Komersial Tempat pendidikan

2

Bangunan Non Komersial Fasum Dll

0 Banjarsari

Laweyan

Jebres

Pasar Kliwon Serengan

Gambar 4.10 Persebaran Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses Perijinan IPR Kota Surakarta Sumber: data BPMPT dan survey lapangan, 2012

Dari tabel 4.7 dan gambar 4.10 diatas dapat dilihat persebaran pemanfaatan ruang akibat proses IPR. Lokasi yang paling banyak digunakan untuk pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan di kecamatan Banjarsari, paling banyak digunakan untuk bangunan komersial sebagai pertokoan atau ruko dan perdagangan. Selain karena wilayah kecamatan Banjarsari memiliki luas yang lebih dari kecamatan commit to ini user lainnya di Kota Surakarta, di kecamatan juga dirasa masih memiliki ruang-ruang terbuka yang masih banyak, sehingga berpotensi untuk dikembangkan fungsi atau IV - 71


digilib.uns.ac.id

pemanfaatan ruang yang baru atau penambahan fungsi baru. Namun tidak hanya bangunan komersial yang berkembang di kecamatan Banjarsari, namun bangunan non komersil juga tesebar dikecamatan ini, namun jumlahnya tidak sebanyak bangunan komersial. IV.2.1. Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh Proses Perijinan IPR Perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan ditetapkan dalam RUTRK Kota Surakarta 1993-2013. Untuk detailnya informasi tentang tiap responden terdapat dilampiran. Dari data tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Tabel 4.8 Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh Proses/Aktifitas Perijinan IPR Standart Kesesuaian Sempurna Tinggi Sedang Rendah Tidak Ada Kesesuaian

Kriteria Perubahan Fungsi Ruang Sesuai dengan fungsi ruang dan jenis kegiatan Sesuai dengan fungsi ruang, jenis kegiatan tidak sesuai Tidak sesuai dengan fungsi ruang, mendukung fungsi ruang rencana Tidak sesuai dengan fungsi ruang dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan Tidak sesuai dengan fungsi ruang dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan

TOTAL

Jumlah pengguna IPR

(%) 20

13 23 15 47 30 9 6 0 0 64

100

Sumber: hasil analisis, 2012 0% 9%

20%

Kesesuaian Sempurna Tinggi 24%

47%

Sedang Rendah Tidak Ada Kesesuaian

Gambar 4.11 Diagram perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan Sumber: hasil survey, 2012

Dari table 4.8 dan gambar 4.11 diatas dapat dilihat bahwa dari 64 sampel pengguna ijin (IPR) mengalami perubahan fungsi pemanfaatan ruang. Sekitar 20% tidak mengalami perubahan yang berarti sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh rencana sebelumnya atau dari RUTRK 1993-2012. commit to user

IV - 72


digilib.uns.ac.id kesesuaian sempurna

5

0 fasum

3

2

1 hotel

industri

2

perdagangan rumah tinggal perumahan dan jasa dan kos

Gambar 4.12 Proporsi fungsi yang mengalami kesesuian fungsi ditingkat sempurna Sumber : hasil analisis, 2012

Dari gambar 4.12 diatas dapat dilihat fungsi yang mengalami kesesuaian atau tidak mengalami perubahan yang paling banyak adalah fungsi perdagangan dan rumah tinggal atau kos. Perubahan fungsi pemanfaatan ruang terjadi sebesar 80% terdiri dari 23% perubahan ditingkat kesesuaian tinggi, 47% yang mengalami ketidaksesuaian atau perubahan yang bernilai sedang yang berarti masih tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberadaan fungsi baru tersebut dapat mendukung fungsi yang direncanakan sebelumnya, meskipun secara peraturan keberadaan fungsi tersebut tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RUTRK Surakarta 1993-2013 dan 9% ditingkat kesesuaian rendah. Rincian perubahan fungsi-fungsi tersebut adalah : Tabel 4.9 Perubahan Fungsi Ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan Standart Perubahan Fungsi Kesesuaian tinggi

Kesesuaian Sedang

Kesesuaian rendah

Jumlah fungsi yang berubah RUTRK Perumahan

Eksisting (2012) perumahan

Perumahan

pendidikan

Wisata budaya

Wisata budaya

jumlah

(%) 12

80

1

6 14 100 3

Industri

perdagangan

2 15 1

pendidikan

perdagangan

1

3

Perumahan

Perdagangan dan jasa

27

90

Wisata Budaya

perkantoran

1

3

30

100

Industri

perhotelan

1

17

Perumahan

industri

5

83

6

100

commit to user TOTAL

Sumber: hasil survey dan wawancara, 2012

IV - 73

36


digilib.uns.ac.id

Fungsi perumahan paling banyak berubah baik ditingkat kesesuaian sedang, mencapai 90%. Perubahan fungsi paling banyak adalah menjadi fungsi perdagangan dan jasa. Tingkat kesesuaian rendah (83%) adalah perubahan fungsi yang berubah fungsi industri. Dalam hal ini perubahan fungsi yang sama sekali tidak sesuai dengan RUTRK berjumlah 6 ijin atau 83% (kesesuaian rendah). Fungsi yang tidak sesuai namun masih berkaitan dengan fungsi RUTRK berjumlah 30 ijin atau 90% (kesesuaian sedang). Perubahan fungsi yang terjadi di dominasi oleh bangunan komersial, semua yang mengalami perubahan fungsi adalah bangunan komersial yang terdiri dari industri dan perumahan. Sedangkan untuk bangunan non-komersial seperti pendidikan dan wisata budaya juga mengalami perubahan fungsi meskipun jumlahnya tidak sebesar bangunan komersial. Sebaran perubahan fungsi pemanfaatan ruang dapat dilihat dalam peta berikut ini

commit to user

IV - 74


digilib.uns.ac.id

commit to user

IV - 75


digilib.uns.ac.id

IV.2.2. Perubahan Luasan Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Perubahan luas adalah ketidaksesuaian luas eksisting dengan luas maksimal yang disarankan oleh RUTRK. Resume perubahan luasan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTRK Kota Surakarta adalah dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut: Tabel 4.10 Perubahan Luasan Pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Pengguna Ipr Yang Sesuai Dengan Fungsi Ruang

Standar Perubahan Pemanfaatan Ruang

(%)

Pengguna Ipr Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Ruang

(%)

Total Jumlah Pengguna Ipr

(%)

Kesesuaian Sempurna

10

16

48

75

58

91

Tinggi

0

0

0

0

0

0

Sedang

0

0

0

0

0

0

Rendah

0

0

0

0

0

0

Tidak Ada Kesesuaian

3

4.5

3

4.5

6

9

TOTAL

13

20.5

51

70.5

64

100

Sumber: hasil survey dan wawancara, 2012 Pengguna Ipr Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Ruang Pengguna Ipr Yang Sesuai Dengan Fungsi Ruang

48

10 Kesesuaian Sempurna

0 Tinggi

0 Sedang

0 Rendah

3 3 Tidak Ada Kesesuaian

Gambar 4.14 Diagram Perubahan luasan pemanfaatan ruang Sumber: hasil survey, 2012

Dari hasil wawancara dan survey (lihat tabel 4.9 dan gambar 4.14) maka dapat disimpulkan bahwa ada 6 IPR yang sama sekali tidak sesuai dengan luasan yang ditentukan dalam RUTRK Kota Surakarta. Selebihnya 91% tidak mengalami perubahan luasan atau sangat sesuai luasannya, yang terdiri dari 16% dari pengguna IPR yang sesuai fungsi dan 75% dari pengguna IPR yang tidak sesuai dengan fungsi ruang. Dengan rincian fungsi yang sesuai luasan: commit to user

IV - 76


digilib.uns.ac.id

35 30 25 20 15 10 5 0 fasos

hotel

industri

perdagangan perkantoran dan jasa

rumah tinggal/kos

Gambar 4.15 Pemanfaatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Luasaan Sumber: hasil survey, 2012

Untuk perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan luasannya sekitar 9% dari jumlah pengguna IPR secara keseluruhan. Paling banyak yang mengalami perubahan luas adalah fungsi industri seperti yang terlihat pada tabel 4.10 dibawah ini: Tabel 4.11 Perubahan Luasan yang diakibatkan oleh pengguna ijin Jenis Bangunan Komersial

Pemanfaatan Ruang

Fungsi Ruang

Eksisting (m)

RUTRK (m)

%

Industri

Pt. Guntur Madu Tama

5000

1000-2500

500

Industri

Los Kerja Los Kerja Cv. Pacific Brothers Plasindo Rumah Tinggal Dan Los Kerja

3000

1000-2500

300

900

600-5000

9000

1000-2500

Perumahan 6700 Pom Bensin Patung Fasilitas Umum Wisnu Manahan 2000 Sumber: hasil survey dan wawancara, 2012

1000-2500

Industri Industri Perumahan Non komersial

150 900 670 330 600-5000

Keterangan: : Pengguna Ipr Yang Sesuai Dengan Fungsi Ruang : Jumlah Pengguna Ipr Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Ruang

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan luas yang terjadi lebih banyak mengalami perubahan luasan adalah fungsi industri. Hal ini dimungkinkan disebabkan karena fungsi industri membutuhkan lahan yang cukup luas sehingga pengguna IPR industri memaksimalkan luasan yang ada untuk mengembangkan kegiatan industri untuk mendukung kegiatan indutrinya tersebut. Untuk fungsi lain yang mengalami perubahan adalah fungsi fasilitas umum dan perumahan. commit to user Perubahan luasan yang sesuai dengan fungsi ruang namun luasannya tidak sesuai berjumlah 5 ijin yang didominasi fungsi industri, namun secara keseluruhan IV - 77


digilib.uns.ac.id

perubahan luasan yang tidak sesuai fungsi dan tidak sesuai luasan berjumlah 1 buah fungsi yaitu fungsi industri. Untuk perubahan luasan yang dilakukan oleh pengguna IPR yang telah sesuai dengan fungsi nya berjumlah 3 buah fungsi, yaitu perumahan , fasilitas umum dan industri, meskipun secara peruntukan fungsi telah sesuai namun masih terdapat perubahan luasan dari yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk pengguna IPR yang tidak sesuai fungsi (kesesuaian sedang) fungsi yang mengalami perubahan luasan yaitu 2 buah fungsi industri. Untuk pengguna IPR yang tidak sesuai fungsi (kesesuaian rendah) yang mengalami perubahan luasan adalah fungsi industri. Sebaran perubahan luasan pemanfaatan ruang Kota Surakarta dapat dilihat dalam peta dibawah ini:

commit to user

IV - 78


digilib.uns.ac.id

commit to user

IV - 79


digilib.uns.ac.id

IV.2.3. Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Perubahan teknis bangunan terdiri dari perubahan KDB, KLB maupun GSB suatu bangunan yang tidak sesuai dengan teknis atau acuan rencana adalah sebagai berikut: Tabel 4.12 Perubahan Teknis Bangunan dalam pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Standar

Jumlah Pengguna Ipr Yang Sesuai Dengan Fungsi Ruang

(%)

Jumlah Pengguna Ipr Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Ruang

(%)

Total Jumlah Pengguna Ipr

(%)

Kesesuaian Sempurna Tinggi

5 0

8 0

14 0

22 0

19 0

30 0

Sedang

7

11

34

53

41

64

Rendah

0

0

4

6

4

6


0

0

0

0

0

0

64

100

TOTAL

12 19 52 81 Sumber: survey lapangan dan wawancara, 2012

Jumlah Pengguna Ipr Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Ruang Jumlah Pengguna Ipr Yang Sesuai Dengan Fungsi Ruang

34 14 5 Kesesuaian Sempurna

0 Tinggi

7 Sedang

4 0 Rendah

0 Tidak Ada Kesesuaian

Gambar 4.17 Perubahan teknis bangunan Pemanfaatan Ruang oleh pengguna IPR Sumber: hasil survey, 2012

Dari hasil survey dan wawancara dalam tabel 4.11 dan gambar 4.17 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat kesesuaian teknis sempurna atau sangat sesuai (yang berarti tidak terdapat perubahan teknis oleh pengguna IPR) terdapat sekitar 30% fungsi yang telah sesuai dengan teknis ruang RUTRK yang terdiri dari seperti pada gambar 4.18 berikut ini: commit to user

IV - 80


digilib.uns.ac.id

7 6 5 4 3 2 1 0 perdagangan dan jasa

industri

perumahan

hotel

rumah tinggal dan kos

fasum

Gambar 4.18 Pemanfaatan yang sesuai teknis ruang dalam RUTRK Sumber: hasil analisis, 2012

Dari gambar 4.18 diatas fungsi fasilitas umum dan perdagangan dan jasa memiliki presentase paling besar dalam kesesuaian teknis pemanfaatan ruang Berikut data-data teknis bangunan yang mengalami perubahan teknis bangunan dari RUTRK Surakarta. Untuk fungsi pemanfaatan yang berubah secara teknis bangunannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.13 Jenis Perubahan Teknis Bangunan Fungsi Pemanfaatan Ruang 1

2

Perdagangan dan Jasa (pertokoan) Hotel Industri Fasum Perkantoran

KDB

KLB

GSB

IPR sesuai fungsi

IPR tidak sesuai fungsi

IPR sesuai fungsi


IPR sesuai fungsi


5 0 1 0 1

18 2 6 4 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 1 0 1

3 0 0 0 0

Sumber: hasil survey, 2012

Dari hasil survey diatas dapat dilihat jumlah fungsi yang mengalami perubahan teknis bangunan baik yang dilakukan oleh pengguna IPR yang telah sesuai dengan fungsi ruang yang dimuat dalam RUTRK, namun juga bagi pengguna IPR yang tidak sesuai fungsi (baik kesesuaian fungsi sedang maupun kesesuaian fungsi rendah) yang dapat dilihat proporsinya dalam gambar diagram 4.16 dibawah ini:

commit to user

IV - 81


digilib.uns.ac.id

Perdagangan dan Jasa

Hotel

Industri

Fasum

Perkantoran

Perkantoran

2 4 6 2

18 1 0 1 0 5 IPR sesuai fungsi


0 IPR sesuai fungsi

KDB

0 IPR tidak sesuai fungsi KLB

1 0 1 0 1 IPR sesuai fungsi

0 3 IPR tidak sesuai fungsi GSB

Gambar 4.19 Diagram Jenis perubahan teknis yang diakibatkan oleh pengguna IPR Sumber: hasil survey, 2012

Dari perubahan teknis bangunan yang terjadi yang paling banyak berubah adalah fungsi perdagangan dan jasa terutama perdagangan dan jasa dalam bentuk pertokoan atau ruko dalam hal perubahan KDB, karena banyak fungsi yang memaksimalkan lahan yang ada terutama fungsi yang banyak berubah teknis bangunannya adalah perdagangan dan jasa yang terdiri dari pertokoan/ruko dan perdagangan lainnya. Fungsi-fungsi ruang yang lain seperti hotel, fasilitas umum, industri dan perkantoran non komersial juga mengalami perubahan teknis bangunan yakni perubahan KDB. Untuk perubahan fungsi menjadi perdagangan banyak terjadi dalam pengguna IPR yang telah sesuai fungsi RUTRK. Hal ini menunjukan bahwa meskipun pengguna IPR yang telah sesuai fungsinya masih terdapat perubahan teknis bangunan terutama di dalam KDB bangunan tersebut. Perubahan teknis bangunan GSB atau garis sempadan bangunan juga paling banyak dilakukan oleh pengguna IPR yang telah sesuai fungsi ruang. Untuk perubahan teknis KLB tidak terdapat perubahan, hal ini menunjukan perkembangan vertical kota Surakarta masih ada didalam batas rencana penataan ruang. Perubahan teknis bangunan yang paling banyak terdapat dalam perubahan KDB. Hampir semua pengguna IPR masih mengalami perubahan KDB. Sedangkan untuk perubahan teknis yang paling sedikit terjadi adalah perubahan KLB atau commit to user lantai bangunan. Sebaran perubahan teknis pemanfaatan ruang dapat dilihat pada gambar peta 4.20 berikut ini IV - 82


digilib.uns.ac.id

commit to user

IV - 83


digilib.uns.ac.id

Perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk perubahan: 

Perubahan fungsi



Perubahan luasan namun tidak merubah fungsi ruang



Perubahan teknis bangunan namun tidak merubah fungsi ruang

Untuk dapat mengidentifikasi perubahan tersebut maka digunakan standar perubahan dengan 5 tingkat  Kesesuaian sempurna  Kesesuaian tinggi  Kesesuaian sedang  Kesesuaian rendah  Tidak ada kesesuaian/terjadi perubahan Tabel 4.14 Perubahan pemanfaatan yang diakibatkan oleh proses perijinan di Kota Surakarta Perubahan pemanfaatan ruang Fungsi

Standar perubahan pemanfaatan ruang

Jumlah

Luasan (%)

Jumlah

Teknis bangunan (%)

Jumlah

(%)

Kesesuaian Sempurna

13

20

58

91

19

30

Tinggi

15

23

0

0

0

0

Sedang

30

47

0

0

41

64

Rendah

6

9

0

0

4

6

0

0

6

9

0

0

64 100 64 100 Sumber: hasil resume survey, 2012

64

100

Tidak Ada Kesesuaian TOTAL

fungsi

luasan

teknis bangunan

58

13

19

15 0 0

Kesesuaian Sempurna

41

30

Tinggi

0 Sedang

6

0 4

Rendah

0

6

0


Gambar 4.21 Diagram Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh Proses Perijinan IPR secara keseluruhan Sumber: hasil analisis, 2012

Jika dilihat secara keseluruhan pengguna IPR secara umum dapat diketahui dari gambar 4.21 diatas bahwa perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi lebih banyak user perubahan ditingkat sedangcommit yaitu to perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan RUTRK dan perubahan teknis bangunan, yang berarti tetap ada perubahan namun IV - 84


digilib.uns.ac.id

tidak signfikan. Perubahan yang paling banyak terjadi di Kota Surakarta ini adalah perubahan fungsi, masih banyak perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan jenis kegiatan yang telah direncanakan dalam RTRW/RUTRK Surakarta 1993-2013. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa fungsi yang banyak berubah adalah fungsi perumahan menjadi fungsi perdagangan dan jasa. Perubahan luasan di dominasi oleh industri yang membutuhkan ruang yang cukuo dalam mendukung kegiatan perindustriannya. Perubahan teknis bangunan didominasi oleh perubahan KDB yang cenderung memaksimalkan daerah terbangun dan fungsi yang paling banyak mengalami perubahan KDB adalah perdagangan dan jasa hal tersebut juga didukung dengan data perubahan GSB fungsi perdagangan dan jasa yang memaksimalkan jarak bangunan terbangun dengan jalan, karena sebagaian besar perdagangan dan jasa yang diakibatkan oleh proses perijinan terletak di sepanjang jalan raya, sehingga para pengguna ijin dapat memaksimalkan jarak tersebut.

commit to user

IV - 85


digilib.uns.ac.id

BAB V ANALISIS PENGARUH KINERJA DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURAKARTA V.1. Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan proses perijinan IPR V.1.1. Hubungan Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang yang diakibatkan oleh proses IPR Tabel 5.1 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan fungsi pemanfaatan ruang Variabel

Kinerja DTRK Penyusunan program dan kegiatan Proses perijinan Pelaksanaan pemanfaatan Ruang

Perubahan Fungsi (pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi RTRW) Koefisien Koefisien Std Error of the korelasi determinasi Estimate 0,275 0,076 0,91096 Korelasi lemah Mempunyai hubungan 7,6 %

Sumber: hasil analisis, 2012

Untuk menggambarkan derajat keeratan hubungan antara kinerja DTRK secara keseluruhan yang terdiri dari penyusunan program dan kegiatan, proses perijinan dan pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan pemanfaatan ruang diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan ada keterkaitan dengan koefisien korelasi (R) 0,275 (korelasi lemah). Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0,076 atau 7,6% menjelaskan besarnya hubungan yang dihasilkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan kinerja DTRK dengan perubahan fungsi sebesar 7,6% mempengaruhi. Angka Std Error of the Estimate nilainya 0,91096 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, dimana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya. Dari informasi statistik diatas menunjukan bahwa variabel kinerja dalam penyusunan, perijian dan pelaksanaan memiliki keterkaitan meskipun secara perhitungan berkorelasi lemah terhadap perubahan fungsi. Hal ini menunjukan bahwa kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang memiliki kontribusi atau hubungan positif terhadap perubahan pemanfaatan fungsi ruang, sehingga dapat dilihat bahwa semakin baik kinerja commit to userDTRK dalam pemanfaatan ruang maka perubahan pemanfaatan fungsi ruang cenderung semakin sesuai dengan RTRW V – 86


digilib.uns.ac.id

(tidak ada perubahan). Besarnya hubungan adalah 7,6% menunjukan bahwa ketiga variabel mempunyai hubungan yang kecil terhadap perubahan fungsi, hal tersebut terlihat dalam perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh masyarakat pengguna IPR, DTRK berperan dalam proses pemanfaatan ruang yang terdiri dari penyusunan program, perijinan dan pelaksanaan. Masyarakat pengguna IPR yang akan melaksanakan pembangunan harus melalui DTRK untuk mendapatkan rekomandasi perijinan sebelum mendapatkan penerbitan ijin, sehingga kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang memiliki hubungan terhadap perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh masyakat pengguna IPR. Untuk melihat hubungan masing-masing antar variabel dapat dijelaskan dengan tabel 5.2 dibawah ini. Tabel 5.2 Korelasi Kinerja DTRK dengan Perubahan Fungsi oleh IPR Perubahan Fungsi (pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi RTRW) Kinerja DTRK + 0,084 Penyusunan program dan kegiatan Korelasi positif Kinerja DTRK - 0,228 Proses perijinan Korelasi negatif Kinerja DTRK - 0,094 Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Korelasi negatif Sumber: hasil analisis, 2012 Variabel

Dari tabel 5.2 diatas dapat menggambarkan: -

Ada hubungan positif antara perubahan fungsi dengan kinerja DTRK dalam tahap penyusunan, dengan koefisien korelasi 0,084

-

Ada hubungan negative antara perubahan fungsi dengan kinerja DTRK pada tahap perijinan dengan koefisien -0,228

-

Ada hubungan negative antara perubahan fungsi dengan kinerja DTRK pada tahap pelaksanaan dengan koefisien -0,094

commit to user

V – 87


KINERJA DTRK

digilib.uns.ac.id

+ 0,084

Penyusunan - 0,228

Perijinan

Perubahan fungsi pemanfaatan ruang

- 0,094

Pelaksanaan

Korelasi lemah 7,6%

Gambar 5.1 Diagram hubungan kinerja DTRK dengan perubahan fungsi pemanfaatan ruang Kota Surakarta Sumber: hasil analisis, 2012

Dari hasil identifikasi tabel korelasi 5.2 dan gambar 5.1 diatas dapat dilihat bahwa kinerja dalam penyusunan menunjukan hubungan positif dan berkorelasi lemah, hal itu berarti makin baik kinerja dalam hal penyusunan makin tinggi pula kesesuaian pemanfaatan fungsi ruang meskipun hubungan yang terjadi sangat lemah atau kecil. Dalam kenyataannya kinerja DTRK dalam penyusunan dinilai baik, karena terdapat tahap-tahap penyusunan, mempunyai prioritas-prioritas pembangunan, dan dalam hal perubahan fungsi yang terjadi di Kota Surakarta dikatakan sedang sebesar 56% yang berarti meskipun terjadi ketidaksesuaian fungsi namun masih dapat mendukung fungsi ruang yang telah direncanakan sebelumnya (kriteria perubahan fungsi yang bernilai sedang). Kinerja DTRK dalam perijinan dan pelaksanaan menunjukan hubungan negatif, dapat dilihat bahwa kinerja dalam perijinan bernilai “sedang” sehingga kecenderungan pemanfaatan mengalami perubahan fungsi, hal itu didukung dengan data yang menyebutkan bahwa perubahan fungsi lebih banyak terjadi dari pada kesesuaian fungsi. Demikian juga dalam kinerja pelaksanaan pembangunan pemanfaatan ruang yang bernilai sedang sehingga kecenderungan terjadi kesesuaian fungsi lebih kecil. commit to user

V – 88

perpustakaan.uns.ac.id V.1.2.

digilib.uns.ac.id

Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang Faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang dapat berupa demografi atau pertambahan penduduk yang memerlukan ruang, kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam perencanaan kota yang integrative dan mengendalikan perkembangan yang terjadi dan instanasi yang bertugas dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, aksesibilitas lahan, pusat aktifitas masyarakat dan perkembangan kawasan pusat kota. Dalam penelitian ini difokuskan membahas pengaruh kebijakan DTRK sebagai wakil dari pemerintah dalam pemanfaatan ruang terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, dengan variabel independen kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta (penyusunan, perijinan dan pelaksanaan) dengan variabel dependen perubahan Perubahan Fungsi pemanfaatan ruang maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut, untuk melihat pengaruh kinerja terhadap masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 5.3 Koefisien Terhadap Variabel Dependen Perubahan Fungsi Ruang yang diakibatkan pengguna IPR Model

Coefficients B

Sig.

Pengaruh

(Constant)

7.026

0.18

Tidak Berpengaruh signifikan

Penyusunan

0.466

0.33

Tidak Berpengaruh signifikan

Perijinan

-0.712

0.05

Berpengaruh signifikan

Pelaksanaan

-0.284 0.39 Tidak Berpengaruh signifikan Sumber: hasil analisis, 2012

Bagian ini menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Y = 7,026 + 0,466 x1 – 0,712 x2 – 0,284 x3 Perubahan fungsi = 7,026 + 0,466 kinerja penyusunan – 0,712 kinerja perijinan – 0,284 kinerja pelaksanaan Koefisien regresi menunjukan model pengaruh koefisien 0,466 dalam penyusunan menunjukan bahwa jika kinerja dalam penyusunan bertambah baik maka perubahan fungsi semakin sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku. Sedangkan untuk koefisien regresi kinerja perijinan -0,712 dan kinerja commit to user

V – 89


digilib.uns.ac.id

pelaksanaan -0,284 menunjukan jika kinerja dalam hal ini naik maka korelasinya lemah untuk menyebabkan perubahan fungsi pemanfaatan ruang. KINERJA DTRK Penyusunan Perubahan fungsi pemanfaatan ruang Kota Surakarta

Perijinan

Pelaksanaan

: tidak berpengaruh signifikan : berpengaruh signifikan Gambar 5.2 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan ruang kota Surakarta Sumber: hasil analisis, 2012

Dari tabel 5.3 dan gambar 5.2 diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa kinerja dalam penyusunan dan pelaksanaan mempunyai angka signifikansi > 0,05. Dengan demikian Ho diterima atau dengan kata lain kedua variabel tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi perubahan fungsi ruang Kota Surakarta. Kinerja dalam perijinan < 0,05, sehingga Ho ditolak atau dengan kata lain kinerja dalam perijianan cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR. Dari ketiga variabel diatas yang paling mempengaruhi secara signifikan terhadap perubahan pemanfaatan fungsi ruang adalah kinerja perijinan karena mendekati angka 0,05, kedua variabel lainnya tidak cukup signifikan mempengaruhi perubahan pemanfaatan fungsi ruang di Kota Surakarta. Hal ini membuktikan bahwa perijinan menjadi persyaratan bagi pelaku perijinan untuk mendapatkan IMB. Dalam tahap ini rancangan teknis masyarakat pengguna IPR dipertimbangkan dan disesuaikan dengan pedoman yang digunakan oleh DTRK yaitu RUTRK 1993 – 2013 dan peraturan-peraturan lain terkait. Jika kinerja DTRK dalam perijinan “tidak baik” maka akan mempengaruhi commit to user perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan proses perijinan oleh pelaku perijinan (masyarakat pengguna IPR) dan dapat menyebabkan perubahan V – 90


digilib.uns.ac.id

fungsi pemanfaatan ruang kota. Dari data mengenai kinerja DTRK dalam proses perijinan, tidak semua masyarakat mendapatkan rekomendasi sebesar 11% tidak mendapatkan rekomendasi yang tepat oleh DTRK, baik tidak mendapatkan rekomendasi secara lisan maupun tertulis. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya perubahan fungsi pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh masyarakat pengguna IPR. V.2. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Luasan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan proses perijinan IPR V.2.1.

Hubungan Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Luasan yang diakibatkan oleh akifitas IPR Tabel 5.4 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan Luasan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Variabel

Kinerja DTRK Penyusunan program dan kegiatan Proses perijinan Pelaksanaan pemanfaatan Ruang

Perubahan Luasan (pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi RTRW) Koefisien Koefisien Std Error of the korelasi determinasi Estimate 0,293 0,086 1,15123 Korelasi lemah Mempunyai hubungan 8,6 %

Sumber: hasil analisis, 2012

Untuk menggambarkan derajat keeratan hubungan antarvariabel dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang terdapat keterkaitan dan perubahan luasan pemanfaatan ruang dengan koefisien korelasi (R) 0,293 (korelasi lemah). Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0,086 atau 8,6% dapat dijelaskan oleh variabel independen. Angka Std Error of the Estimate nilainya 1,15123 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, dimana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya. Dari informasi statistik diatas menunjukan bahwa variabel kinerja dalam penyusunan, perijian dan pelaksanaan memiliki keterkaitan meskipun secara perhitungan berkorelasi lemah terhadap perubahan luasan. Hal ini menunjukan bahwa kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang memiliki kontribusi positif terhadap perubahan pemanfaatan fungsi ruang, sehingga dapat dilihat bahwa semakin baik kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang maka perubahan luasan pemanfaatan ruang cenderung semakin sesuai dengan RTRW (tidak ada commit to user perubahan). Hal itu ditunjukan dari besarnya perubahan luasan pemanfaatan ruang yang terjadi hanya sekitar 9% dan pemanfaatan ruang yang mengalami kesesuaian V – 91


digilib.uns.ac.id

fungsi 91%. Sehingga dapat dilihat hubungan positif antara kinerja DTRK terhadap perubahan luasan, kinerja DTRK yang telah berjalan baik didukung dengan kesesuaian luasan yang cukup tinggi. Namun jika dilihat dari masingmasing hubungannya antar variabel dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini. Tabel 5.5 Korelasi Kinerja DTRK dengan perubahan luasan yang diakibatkan aktifitas IPR Perubahan Luasan (pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi RTRW) Kinerja DTRK - 0,083 Penyusunan program dan kegiatan Korelasi negative Kinerja DTRK + 0,231 Proses perijinan Korelasi positif Kinerja DTRK + 0,130 Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Korelasi positif Sumber: hasil analisis, 2012 Variabel


Ada hubungan negatif antara perubahan luas dengan kinerja DTRK dalam tahap penyusunan, dengan koefisien korelasi -0,083

-

Ada hubungan positif antara perubahan luas dengan kinerja DTRK pada tahap perijinan dengan koefisien 0,231

-

Ada hubungan positif antara perubahan luas dengan kinerja DTRK pada tahap pelaksanaan dengan koefisien 0,130

KINERJA DTRK

- 0,083

Penyusunan + 0,231

Perijinan

Perubahan luasan pemanfaatan ruang

+ 0,130

Pelaksanaan

Korelasi lemah 8,6%

Gambar 5.3 Diagram hubungan kinerja DTRK dengan perubahan commit to user luasan pemanfaatan ruang Kota Surakarta Sumber: hasil analisis, 2012

V – 92


digilib.uns.ac.id

Dari hasil identifikasi tabel korelasi 5.5 dan gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa kinerja dalam penyusunan menunjukan hubungan negatif. Jika hal ini berjalan baik maka kecenderungan kesesuaian pemanfaatan luas yang terjadi di Kota Surakarta akan semakin turun (terjadi perubahan luasan). Kinerja DTRK dalam penyusunan program dinilai baik dan kesesuaian luasan pemanfaatan ruang yang mencapai 91% mengalami kesesuaian sempurna. Hal ini tidak mendukung pernyataan bahwa kinerja dalam pernyusunan program mempunyai hubungan negative. Sedangkan kinerja dalam perijinan dan pelaksanaan menunjukan hubungan positif, sehingga dapat dilihat bahwa makin baik kinerja DTRK, semakin sesuai luasan dengan aturan atau pedoman pemanfaatan ruang. Temuan dilapangan mendukung hal tersebut, kinerja DTRK dalam perijinan dan pelaksanaan dilakukan cukup baik dan kesesuaian luasan mencapai 91% pengguna IPR. Dengan kinerja dalam perijinan dan pelaksanaan yang cukup baik secara tanggungjawab dan akuntabilitas maka akan mendapatkan hasil bahwa kesuaian luasan menjadi cukup tinggi. V.2.2.

Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan luas yang diakibatkan oleh aktifitas IPR Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, dengan variabel independen kinerja (penyusunan, perijinan dan pelaksanaan) dengan variabel dependen perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan luas pemanfaatan ruang dalam RTRW maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. Tabel 5.6 Koefisien kinerja DTRK dengan perubahan luasan yang diakibatkan oleh aktifitas IPR Model

Coefficients B

Sig.

Pengaruh

(Constant)

-0.615

0.92 Tidak Berpengaruh signifikan

Penyusunan

-0.610


Perijinan Pelaksanaan

0.918

0.05

Berpengaruh signifikan

0.483 0.25 Tidak Berpengaruh signifikan Sumber: hasil analisis, 2012

Bagian ini menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Y = -0,615 - 0,610 x1 + 0,918 x2 + 0,483 x3 Perubahan fungsi = -0,615 - 0,610 kinerja penyusunan + 0,918 kinerja perijinan + 0,483 kinerjacommit pelaksanaan to user

V – 93


digilib.uns.ac.id

Koefisien regresi -0,610 dalam penyusunan menunjukan bahwa tidak berhubungan dengan naik turunnya kesesuaian pemanfaatan luas di Kota Surakarta Sedangkan untuk koefisien regresi kinerja perijinan 0,918 dan kinerja pelaksanaan 0,483 mempunyai hubungan pengaruh terhadap perubahan luas di Kota Surakarta. KINERJA DTRK Penyusunan Perubahan luasan pemanfaatan ruang Kota Surakarta

Perijinan

Pelaksanaan

: tidak berpengaruh signifikan : berpengaruh signifikan Gambar 5.4 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Luasan Pemanfaatan ruang kota Surakarta Sumber: hasil analisis, 2012

Dari gambar 5.4 dan tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa kinerja dalam penyusunan program mempunyai angka signifikansi > 0,05, dengan demikian Ho diterima atau dengan kata lain variabel tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi perubahan fungsi ruang Kota Surakarta. Kinerja dalam perijinan dan pelaksanaan mempunyai angka signifikasi < 0,05 dengan demikian Ho ditolak dengan kata lain kedua variabel tersebut cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR. Ketiga variabel diatas yang paling mempengaruhi secara signifikan terhadap perubahan pemanfaatan fungsi ruang adalah kinerja perijinan karena mendekati angka 0,05. Kedua variabel lainnya tidak cukup signifikan mempengaruhi perubahan pemanfaatan fungsi ruang di Kota Surakarta yaitu kinerja dalam penyusunan dan kinerja dalam pelaksanaan. Kinerja DTRK commit to user dalam perijinan berpengaruh signifikan terhadap perubahan luasan, temuan dalam kinerja perijiann menunjukan bahwa 11% masyarakat belum V – 94


digilib.uns.ac.id

mendapatkan rekomendasi, sehingga benar jika perubahan luasan masih terjadi meskipun hanya 9% dari pengguna IPR sehingga berpotensi menyebabkan perubahan luasan. V.3. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Teknis Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan proses perijinan IPR V.3.1. Hubungan Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Teknis yang diakibatkan oleh IPR Tabel 5.7 Korelasi kinerja DTRK dengan perubahan Teknis pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Perubahan Teknis (pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi RTRW) Variabel Koefisien Koefisien Std Error of the korelasi determinasi Estimate 0,95 0,038 0,999382 Kinerja DTRK Penyusunan program dan kegiatan Korelasi Mempunyai Proses perijinan sangat hubungan 3,8 % Pelaksanaan pemanfaatan Ruang lemah Sumber: hasil analisis, 2012

Untuk menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel dari tabel hitung diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan ada keterkaitan antara variabel kinerja penyusunan, perijinan dan pelaksanaan dengan perubahan teknis ruang dengan koefisien korelasi (R) 0,195 (korelasi sangat lemah). Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0,038 atau 3,8% dapat dijelaskan oleh variabel independen. Angka Std Error of the Estimate nilainya 0,999382 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, dimana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya. Informasi statistik diatas menunjukan bahwa variabel kinerja dalam penyusunan, perijian dan pelaksanaan memiliki keterkaitan meskipun secara perhitungan berkorelasi sangat lemah terhadap perubahan teknis. Hal ini menunjukan bahwa kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang memiliki kontribusi positif terhadap perubahan pemanfaatan fungsi ruang, sehingga dapat dilihat bahwa semakin baik kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang maka perubahan pemanfaatan teknis bangunan (KDB, KLB dan GSB) cenderung semakin sesuai dengan RTRW (tidak ada perubahan). Hal itu didukung oleh data-data yangt menyebutkan bahwa fungsi dalam pemanfaatan ruang yang mengalami commit user yang mengalami perubahan ditingkat kesesuaian sempurna sebesar 30%to dan rendah sebesar 6% sisanya 64% mengalami kesesuaian ditingkat sedang. Namun V – 95


digilib.uns.ac.id

jika dilihat dari masing-masing hubungannya antar variabel dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini. Tabel 5.8 Korelasi Terhadap Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Dalam RTRW Perubahan Fungsi (pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi RTRW) Kinerja DTRK 0.152 Penyusunan program dan kegiatan Korelasi positif Kinerja DTRK 0.053 Proses perijinan Korelasi positif Kinerja DTRK -0.101 Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Korelasi negadtif Sumber: hasil analisis, 2012 Variabel


Ada hubungan positif antara perubahan teknis dengan kinerja DTRK dalam tahap penyusunan, dengan koefisien korelasi 0,152

-

Ada hubungan positif antara perubahan teknis dengan kinerja DTRK pada tahap perijinan dengan koefisien 0,053

-

Ada hubungan negative antara perubahan fungsi dengan kinerja DTRK pada tahap pelaksanaan dengan koefisien -0,101

KINERJA DTRK

0.152

Penyusunan 0.053

Perijinan

Perubahan teknis pemanfaatan ruang

-0.101

Pelaksanaan

Korelasi lemah 3,8%

Gambar 5.5 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Teknis Pemanfaatan ruang kota Surakarta

commit to hasil useranalisis, 2012 Sumber:

V – 96


digilib.uns.ac.id

Dari hasil identifikasi tabel korelasi 5.8 dan gambar 5.5 diatas dapat dilihat bahwa kinerja dalam penyusunan dan perijinan menunjukan hubungan positif, sehingga semakin baik kinerja dalam hal penyusunan dan perijinan semakin tinggi pula kesesuaian teknis pemanfaatan ruang. Kesesuaian teknis sebesar 30% hal tersebut menunjukan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang sangat lemah sehingga besar kesesuaian masih terbilang sedikit sekitar

dari

pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR. Sedangkan kinerja dalam pelaksanaan menunjukan hubungan negative, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja dalam hal ini tidak mempunyai hubungan dengan perubahan teknis ruang yang terjadi di Kota Surakarta V.3.2. Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan Perubahan Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Luas dalam RTRW Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, dengan variabel independen kinerja (penyusunan, perijinan dan pelaksanaan) dengan variabel dependen perubahan teknis pemanfaatan ruang (KDB, KLB dan GSB) maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Tabel 5.9 Koefisien Terhadap Variabel Dependen Perubahan Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis dalam RTRW Model (Constant) Penyusunan Perijinan Pelaksanaan

Coefficients B

Sig.

Pengaruh

-0.718


0.650


0.108


-0.332 0.359 Tidak Berpengaruh signifikan Sumber: hasil analisis, 2012

Bagian ini menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Y = -0,7186 + 0,650 x1 + 0,108 x2 – 0,332 x3 Perubahan fungsi -0,7186 + 0,650 kinerja penyusunan + 0,108 kinerja perijinan – 0,332 kinerja pelaksanaan Koefisien regresi 0,650 dalam penyusunan menunjukan bahwa jika kinerja dalam penyusunan bertambah baik maka perubahan teknis semakin sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku. Sedangkan untuk koefisien regresi kinerja perijinan 0,108, maka dapat menunjukan bahwa jika kinerja dalam perijinan bertambah baik maka commit to userperubahan teknis semakin sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku, dan untuk kinerja pelaksanaan -0,284 tidak V – 97


digilib.uns.ac.id

berhubungan dengan naik turunnya kesesuaian teknis pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. KINERJA DTRK Penyusunan Perubahan teknis pemanfaatan ruang Kota Surakarta

Perijinan

Pelaksanaan

: tidak berpengaruh signifikan : berpengaruh signifikan Gambar 5.6 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Tekn is Pemanfaatan ruang kota Surakarta Sumber: hasil analisis, 2012

Jika dilihat dari keseluruhan maka ketiganya mempunyai angka signifikansi > 0,05, dengan demikian Ho diterima atau dengan kata lain kedua variabel tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi perubahan fungsi ruang Kota Surakarta. V.4. Pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Secara umum masing-masing variabel kinerja yang terdiri dari kinerja DTRK dalam penyusunan program, perijinan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang mempunyai tingkat hubungan yang berbeda-beda terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi ruang, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan luasan RTRW, pemanfaatan ruang yang secara teknis bangunan (KDB, KLB dab GSB) tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam RTRW. Hubungan tersebut menunjukan terdapat hubungan timbal balik antara kinerja DTRK dengan perubahan pemanfaatan ruang.

commit to user

V – 98


digilib.uns.ac.id

Tabel 5.10 Resume korelasi antar variabel kinerja dan variabel perubahan pemanfaatan ruang Variabel Perubahan fungsi Perubahan luas Perubahan teknis

Penyusunan Program

Perijian

+ 0,084 - 0,228 Korelasi positif Korelasi negatif - 0,083 + 0,231 Korelasi negatif Korelasi positif + 0,150 - 0,053 Korelasi positif Korelasi negatif Sumber:hasil analisis, 2012

Pelaksanaan Pemanfaatan - 0,094 Korelasi negatif + 0,130 Korelasi positif - 0,101 Korelasi negatif

Kecenderungan bahwa kinerja DTRK dalam penyusunan program yang baik akan menimbulkan kesesuaian fungsi yang akan semakin tinggi pula (tidak ada perubahan fungsi ruang). Hal ini terkait dengan internal DTRK, suatu instansi yang terkait dengan pemanfaatan ruang suatu kota diperlukan kinerja penyusunan atau perencanaan yang matang sebelumnya. Sehingga pada tahap perencanaan selanjutnya akan sangat dipengaruhi kinerja dalam penyusunan. Dalam penyusunan program dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka akan dapat mengurangi perubahan fungsi ruang yang nantinya akan dilaksanakan oleh pelaku pemanfaatan raung yang dalam hal ini adalah pelaku perijinan (masyarakat pengaju ijin IPR). Kinerja DTRK dalam penyusunan dinilai baik, karena terdapat tahap-tahap penyusunan dan dilakukan dengan baik, dan mempunyai prioritas-prioritas pembangunan, dan perubahan fungsi ruang yang tidak mengalami perubahan lebih kecil jumlahnya dari pada fungsi yang mengalami perubahan, hal itu menunjukan bahwa kinerja dalam penyusunan yang telah berjalan baik, karena telah mempunyai kepekaan dan tanggungjawab yang baik juga. Kinerja Dinas dalam Pemanfatan ruang berjalan dengan baik apabila Dinas tersebut mampu mejalankan misi dan tujuanannya namun mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya dan memiliki suatu petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan ruang, dan DTRK telah melaksanakan kinerjanya dalam penyusunan dengan baik. Kecenderungan bahwa kinerja DTRK dalam proses perijinan yang baik akan menyebabkan kesesuaian pemanfaatan yang secara luasan sesuai dengan RTRW. Demikian pula dengan kinerja DTRK dalam pelaksanaan yang dapat berupa pengawasan pemanfaatan ruang yang baik akan menyebabkan kesesuaian pemanfaatan ruang secara luasan dapat sesuai dengan ketentuan luasan RTRW. Dalam perijinan terdapat tahap pemberian advice planning sebelum masyarakat pengaju ijin diijinkan membangun suatu pemanfaatan ruang di Kota Surakarta, sehingga dalam perijinan dapat menjadi pintu masuk untuk menyaring pengajuancommit ijin-ijintodiuser Kota Surakarta. Setiap masyarakat pengaju ijin mendapatkan advice planning dari DTRK, namun kenyataanya tidak semua V – 99


digilib.uns.ac.id

dilakukan sesuai prosedur tersebut. Hal ini terlihat dalam pemberian advice planning oleh DTRK dalam hal perijinan belum semua mendapatkan rekomendasi tersebut. Sesuai dengan data yang diperoleh sebesar 11% pengguna ijin IPR belum menerima rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga perijinan berperan penting dalam menjadi filter pemanfaatan ruang yang secara luasan sesuai dengan RTRW Kota Surakarta. Kinerja dalam pelaksanaan juga berperan dalam kesesuaian luasan pemanfaatan ruang, karena dalam proses ini terdapat pengawasan sebagai bentuk dari pengendalian pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Surakarta. Kinerja pelaksaanaan berjalan baik, maka perubahan luasan dapat ditekan tingkat perubahannnya hal itu dapat dilihat dari besarnya perubahan luasan yang trejadi akibat proses perijinan IPR hanya sebesar 9% dan sisanya 91% telah mengalami kesuaian luasan dari RTRW. Kecenderungan bahwa kinerja dalam penyusunan program dan kegiatan yang baik akan mempunyai pemanfaatan ruang yang sesuai dengan teknis bangunan (KDB, KLB dan GSB) yang telah ditetapkan oleh RTRW. Dalam penyusunan program pemanfaatan sudah terdapat prosedur pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh DTRK maka perubahan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (KDB, KLB dan GSB) dalam RTRW. Hal ini terlihat dalam kinerja DTRK dalam penyusunan program dan kegiatan yang sudah berjalan baik karena telah memiliki suatu petunjuk pelaksanaan dan melibatkan kalangan masyarakat dalam pelaksanaanya dan pemanfaatan ruang yang telah mengalami kesesuaian sempurna sebesar 30% dan terdapat perubahan teknis meskipun ditingkat rendah sebesar 6% hal ini menunjukan bahwa hubungan yang terjadi memang korelasi lemah sehingga meskipun sudah berjalan baik tapi masih terdapat perubahan meskipun dalam arti kesesuaian rendah. Tabel 5.11 Korelasi antar variabel kinerja dan variabel perubahan pemanfaatan ruang Variabel Perubahan fungsi Perubahan luas Perubahan teknis

Nilai korelasi Kinerja DTRK 0,275 0,293 0,195 Sumber: analisis, 2012

commit to user

V – 100

Kriteria Hubungan Korelasi lemah Korelasi lemah Korelasi sangat lemah


KINERJA DTRK

digilib.uns.ac.id

Korelasi lemah

Perubahan pemanfaatan ruang

Penyusunan

PFungsi Korelasi lemah

Perijinan

Pelaksanaan

PLuasan Korelasi sangat lemah

PTeknis

Gambar 5.7 Diagram Hubungan Kinerja DTRK terhadap Perubahan Fungsi Pemanfaatan ruang kota Surakarta Sumber: hasil analisis, 2012

Dari tabel 5.11 dan gambar 5.7 diatas dapat dilihat kesimpulan keeratan hubungan kinerja DTRK secara keseluruhan. Kinerja DTRK dengan perubahan fungsi ruang dalam RTRW memiliki hubungan lemah. Demikian halnya dengan perubahan luas dengan kinerja DTRK secara keseluruhan memiliki hubungan korelasi lemah. Dalam kinerja DTRK dengan perubahan teknis menunjukan bahwa kinerja DTRK mempunyai hubungan korelasi sangat lemah. DTRK berperan dalam terjadinya perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta, meskipun tidak secara signifikan. Oleh sebab itu jika dilihat kinerja secara keseluruhan memiliki hubungan positif terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari perubahan fungsi, perubahan luas dan perubahan teknis bangunan/pemanfaatan ruang. Kinerja DTRK yang memiliki hubungan yang paling lemah terhadap perubahan teknis, karena tingkat kesesuaiannya hanya mencapai 30% jauh lebih kecil dari kesesuaian sedang yang terjadi sebesar 64% sedangkan kinerjanya sudah cukup baik. Jika dalam hubunganya kinerja berperan dalam perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi, untuk itu kita perlu melihat seberapa besar pengaruh kinerja tersebut dalam perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan.

commit to user

V – 101


digilib.uns.ac.id

Tabel 5.12 Pengaruh antar variabel kinerja dan variabel perubahan pemanfaatan ruang Variabel Perubahan fungsi Perubahan luas Perubahan teknis

Penyusunan Perijian Program 0,33 0,05 Tidak berpengaruh Berpengaruh signifikan signifikan 0,31 0,05 Tidak berpengaruh Berpengaruh signifikan signifikan 0,21 0,78 Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh signifikan signifikan Sumber: analisis, 2012

Pelaksanaan Pemanfaatan 0,39 Tidak signifikan 0,25 Tidak signifikan 0,35 Tidak signifikan

berpengaruh

berpengaruh

berpengaruh

KINERJA DTRK

Perubahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta

Penyusunan

PFungsi

Perijinan

PLuasan

Pelaksanaan

PTeknis

: tidak berpengaruh signifikan : berpengaruh signifikan Gambar 5.8 Diagram pengaruh Kinerja DTRK terhadap Perubahan Pemanfaatan ruang kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan IPR Sumber: hasil analisis, 2012

Dari hasil perhitungan statistik dapat diketahui variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan fungsi pemanfaatan ruang adalah perijinan, dalam perubahan luasan yang berpengaruh signifikan adalah kinerja DTRK dalam perijinan, sedangkan dalam perubahan teknis ketiga variabel perubahan pemanfaatan ruang tidak memiliki perngaruh yang signifikan. Dalam kondisi pemanfaatan ruang Kota Surakarta yang telah terjadi perubahanperubahan, yang salah satunya disebabkan oleh kinerja DTRK. Kinerja DTRK dalam perijinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan fungsi dan perubahan luasan, hal ini dapat terjadi karena perijinan yang dilakukan oleh DTRK memiliki peran commit to user ruang. Perijinan yang dilakukan oleh penting dalam terjadinya perubahan pemanfaatan DTRK menjadi filter penting dalam pemanfaatan ruang. Sebelum masyarakat pengguna V – 102


digilib.uns.ac.id

IPR mendapatkan ijin yang diterbitkan oleh BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) masyarakat diminta melalui DTRK untuk diuji kelayakan baik secara teknis maupun peruntukan bangunan yang akan diajukan untuk dibangun. Oleh sebab itu DTRK memiliki peran filter yang terlihat dalam sub bagian perijinan yang secara khusus mengatur kelengkapan-kelengkapan teknis peruntukan yang akan diajukan. DTRK memiliki tim teknis sendiri untuk mengawasi pelaksanaan perijinan. Kinerja DTRK dalam perijinan dalam hal kelengkapan teknis mudah dipenuhi seperti administrasi dan lain sebagainya, saat masuk ke dalam tahap advice planning, setiap detail diperhatikan dan dicocokan dengan aturan dalam RTRW sebagai pedoman DTRK dalam memberikan ijin (IPR) dalam tahap tersebut akan dilakukan studi kelayakan secara teknis dan peruntukan yang diperbolehkan seperti yang termuat dalam RTRW. Masyarakat yang telah menerima ijin tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah direkomendasikan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak sesuai prosedur tidak mendapatkan rekomendasi ijin oleh DTRK menurut data yang ada sebesar 11% belum memperoleh rekomandasi yang sesuai dengan aturan, hal ini menyebabkan perijinan mempunyai pengaruh terhadap perubahan pemanfaatan ruang (fungsi dan luasan) karena dalam kenyataaanya masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan rekomendasi dari DTRK, hal tersebut berpotensi menimbulkan perubahan pemanfaatan ruang. Kinerja dalam penyusunan program dan pelaksanaan terhadap perubahan fungsi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini terjadi karena kinerja dalam hal ini telah berjalan baik. Namun perubahan fungsi ditingkat sedang mencapai 47% pengguna IPR, program-program pemanfaatan ruang oleh DTRK telah menjawab kebutuhan masyarakat pengguna ruang secara umumnya. Pogram telah disusun dengan baik, dan dalam pelaksanaan yang berupa pengawasan juga telah berjalan dengan baik. DTRK rutin melaksanakan dan menertibkan pelanggaran yang ada, namun saat melalui proses perijinan terdapat 11% yang tidak mendapatkan rekomendasi sehingga wajar jika masih terdapat perubahan sebesar 47% pengguna IPR. Begitu juga dengan perubahan luasan yang disebabkan oleh proses perijinan, kinerja DTRK dalam penyusunan program telah dilaksanakan dengan baik, telah memiliki jadwal dan tahap-tahap yang telah disusun dengan baik, dan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangnya telah dilaksanakan dengan baik pula dan hal itu dapat dilihat dari kinerja DTRK dalam penertiban sudah dilaksanakan dengan baik bahkan melibatkan masyarakat untuk membantu pengendalian pemanfaatan ruang, namun masih terdapat perubahan luasan (tidak ada kesesuaian) commit to user sebesar 6% pengguna IPR. V – 103


digilib.uns.ac.id

Sedangkan dalam perubahan teknis ketiga variabel perubahan pemanfaatan ruang tidak memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini ditunjukan dari kinerja DTRK yang cukup baik namun masih terjadi perubahan atau kesesuaian sedang sebesar 64%. Hal ini tidak menunjukan kinerja yang baik saat tetap terjadi perubahan, oleh sebab itu benar jika dikatakan bahwa kinerja DTRK dalam penyusunan program dan kegiatan, perijinan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena perubahan yang lebih besar dari kesesuaian tidak mendukung kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang yang telah berjalan cukup baik.

commit to user

V – 104


digilib.uns.ac.id

BAB VI PENUTUP

VI.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan : 1. Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Surakarta

yang dapat

dilihat

dalam

pelaksanaan

penyusunan

program

pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, pelaksanaan perijinan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dan pelaksanaan pembangunan dibidang pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta secara keseluruhan dinilai “baik” a. Kinerja DTRK dalam tahap penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai “baik” karena program yang disusun sesuai dengan kebutuhan kota Surakarta b. Kinerja DTRK dalam hal perijinan pemanfaatan ruang dinilai “cukup baik”, karena belum semua masyarkat pengguna IPR mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan aturan, masih terdapat 11 % masyarakat yang tidak mendapatkan rekomendasi c. Kinerja dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dinilai “cukup baik”, DTRK telah melakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan 2. Perubahan yang paling banyak terjadi di Kota Surakarta ini adalah perubahan fungsi, dan fungsi yang banyak berubah adalah fungsi perumahan menjadi fungsi perdagangan dan jasa. Perubahan luasan di dominasi oleh industri yang membutuhkan ruang yang cukup dalam mendukung kegiatan perindustriannya. Perubahan teknis bangunan didominasi oleh perubahan KDB yang cenderung memaksimalkan daerah terbangun dan fungsi yang paling banyak mengalami perubahan KDB adalah perdagangan dan jasa. 3. Berdasarkan analisis pengaruh kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap perubahan pemanfaatan ruang di Kota Surakarta yang diakibatkan oleh aktifitas perijinan, kinerja DTRK yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Surakarta adalah kinerja DTRK dalam user perijinan. Kinerja DTRK commit dalam toperijinan berpengaruh signifikan terhadap perubahan fungsi pemanfaatan dan perubahan luasan pemanfaatan ruang. VI - 105


digilib.uns.ac.id

VI.2. Saran Dari hasil kesimpulan diatas, dapat diambil beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Rekomendasi Umum -

Kinerja DTRK dalam pemanfaatan ruang sudah “baik” dalam penyusunan, perijinan

maupun

pelaksanaan

pemanfaatan

ruang,

namun

lebih

ditingkatkan dalam hal perijinannya, karena hal tersebut mampu menjadi filter terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Surakarta. -

Masyarakat pengaju ijin hendaknya benar-benar memperhatikan detail yang telah direkomendasikan oleh DTRK sehingga dapat memperkecil presentase perubahan pemanfaatan ruang baik itu dalam bentuk perubahan fungsi (tidak sesuai fungsi RTRW), perubahan luasan (tidak sesuai luasan yang disarankan dalam RTRW) dan perubahan teknis bangunan (KDB, KLB dan GSB) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis RTRW.

-

DTRK perlu meningkatkan kinerjanya dalam perijinan pemanfaatan ruang, supaya

dapat

memperkecil

kemungkinan

terjadinya

perubahan

pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh pelaku perijinan di Kota Surakarta. 2. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya Penelitian selanjutnya perlu meneliti faktor-faktor lain diluar kinerja DTRK yang mampu mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses perijinan.

commit to user

VI - 106

Pengaruh Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta yang diakibatkan oleh proses Perijinan IPR

Recommend Documents