Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 7, Desember 2014, 01-10
1
Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Desi Handayani1 & Hesty Wulandari2 1
Politeknik Caltex Riau Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim
2
Abstrak Penelitian ini berusaha membuktikan apakah terdapat pengaruh kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan terhadap beban pajak perusahaan yang tercermin dari tarif pajak efektif perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009-2011. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel yang diambil dari website BEI dan ICMD. Pengolahan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis berupa program statistika eviews. Hasil pengolahan data dengan eviews diketahui bahwa kepemilikan pemerintah dan ukuran perusaaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Kepemilikan pemerintah menunjukkan pengaruh negatif signifikan. Berarti semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif signifikan. Berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Kata kunci: Tarif Pajak Efektif, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan.
Abstract The objective of this study is to examine the effect of government ownership and company size on effective tax rate. This study is conducted using samples consisted of 92 firms (276 firm years) from manufacturing sector that were listed in Indonesia Stock Exchange from 2009-2011. We use linier regression through Eviews program to analyze it. The result indicates that government ownership and company size have significant effect on effective tax rate. The negative coefficient value suggests that firms with higher government ownership tend to have lower effective tax rate. Meanwhile, the positive coefficient value suggests that firms with bigger size tend to have higher effective tax rate. Keywords: Effective Taxe Rate, Government Ownership, Size
1
Pendahuluan
Pemerintah merupakan pembuat kebijakan atas aktivitas perpajakan dalam suatu negara. Peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjaga pendapatan Negara. Pemerintah sangat berkepentingan atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan pemasukan bagi negara. Namun sebagaimana yang kita ketahui pemerintah selain sebagai pengawas dalam kegiatan bisnis, pemerintah juga pemilik atas suatu perusahaan. Permasalahan akan muncul ketika pemerintah berperan sebagai pemilik perusahaan. Ketika pemerintah menjadi pemegang saham terbesar pada sebuah perusahaan, maka terdapat hubungan yang sangat dekat antara pemerintah dan perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemerintah tentu akan berusaha untuk menaikkan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk menaikkan nilai perusahaan adalah dengan menaikkan laba dan menekan beban. Menekan beban pajak merupakan salah satu usaha untuk menaikkan nilai perusahaan. Di lain sisi, pemerintah memiliki tugas untuk memaksimalkan penghasilan pajak, mengurangi pengangguran, menjaga kestabilan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Guna menjalankan pelayanan bagi masyarakat, negara membutuhkan dana yang salah satunya bersumber dari pajak. Sehingga pemerintah akan membuat kebijakan dan peraturan perpajakan untuk mengelola dan memelihara pendapatan negara dari pajak.
2
Desi Handayani dan Hesty Wulandari
Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan tentang insentif atau status pajak perusahaan. Pemberian insentif kepada wajib pajak tentu saja memperhatikan berbagai hal, terutama kondisi dan kekhasan sektor usaha. Isu penting terkait kebijakan insentif adalah apakah insentif yang diberikan layak dan netral. Isu ini timbul ketika tarif pajak efektif antar perusahaan bervariasi. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak atas beban pajak perusahaan. Ketika pemerintah sebagai pemilik perusahaan, apakah pemerintah akan berusaha membuat kebijakan yang akan menguntungkan bagi perusahaan yang dimilikinya atau tetap bersikap netral? Adanya peran yang bertolak belakang pada pemerintah ini akan menimbulkan konflik kepentingan pada diri pemerintah itu sendiri. Campur tangan pemerintah dalam sebuah industry juga dikaitkan dengan ukuran atau size sebuah perusahaan. Perusahaan berskala besar biasanya memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu Negara. Karena posisinya yang signifikan dalam perekonomian, perusahaan ini tentu akan menjadi sorotan bagi pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga dalam pembuatan peraturan perpajakan, pemerintah akan menjadikan kondisi perusahaan berskala besar sebagai salah satu dasar kebijakan. Secara teori dan praktek, perusahaan berskala besar memiliki kekuatan politik yang dikenal dengan political power theory. Menurut Salamon dan Siegfried dalam Wu et al [22], perusahaan berskala besar memiliki kesempatan untuk melakukan lobi-lobi terhadap pemerintah sehingga beban pajak mereka jadi lebih rendah. Sedangkan Watts dan Zimmerman dalam Wu et al [22] menyatakan, berdasarkan teori biaya politik perusahaan besar membayar pajak lebih besar. Dalam iklim politik di Indonesia, kondisi lobi-lobi politik ini sangat mungkin sekali terjadi. Namun tidak jarang juga perusahaan-perusahaan besar harus membayar pajak tinggi. Apalagi dengan reformasi perpajakan yang sedang gencar dilakukan saat ini. Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dipaparkan, penelitian ini berusaha melihat pengaruh kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan terhadap beban pajak perusahaan yang diukur dari tarif pajak efektif perusahaan. Agar penelitian ini fokus, maka penulis membatasi lingkup penelitian ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009 sampai tahun 2011 pada sektor manufaktur. Agar sistematis, penelitian disusun atas lima bagian yaitu bagian pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan tujuan penelitian, landasan teoritis beserta kerangka penelitian, metode penelitian yang dijalankan, pembahasan serta bagian terakhir penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 2
Landasan Teoritis
2.1
Tarif Pajak Efektif
Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya, GAO [6]. Tarif pajak efektif membantu kita untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita bayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginal. Damodaran [5] mengatakan bahwa tarif pajak marginal sebagian besar perusahaan di Amerika nilainya hampir sama. Sedangkan tarif pajak efektif antar perusahaan memiliki perbedaan yang signifikan, GAO [6]. Hassett dan Mathur [8] mengatakan bahwa tarif pajak efektif dapat digunakan untuk membandingkan daya saing antar perusahaan dibandingkan dengan statutory tax rate. Hal ini disebabkan karena STR tidak memperhitungkan luasnya dasar pengenaan pajak. Nicodeme [14] menemukan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara STR dan ETR. STR tidak mencerminkan beban pajak perusahaan dengan sempurna sehingga para ahli ekonomi menawarkan pengukuran pajak dengan tarif pajak efektif. ETR merupakan hal yang sensitif bagi siklus bisnis, Nicodeme [14]. ETR penting karena berbagai alasan. Pertama ETR memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan aturan.
Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan...
3
Kedua, perbandingan ETR antar negara memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tapi berbeda lokasi. Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tarif pajak efektif antar perusahaan dan antar tahun dalam satu perusahaan dapat berbeda-beda. Perbedaan tarif pajak efektif bisa disebabkan karena adanya usaha wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi beban pajak. Menurut Gupta dan Newberry [7], Nicodeme [14], Janssen dan Buijink [11], serta Noor, Mastuki dan Bardai [15], variasi atau perbedaan dalam tarif pajak efektif telah menimbulkan isu ketidaklayakan dan ketidaknetralan dalam sistem pajak perusahaan. Salah satu bentuk ketidakadilan dan ketidaknetralan dalam sistem perpajakan karena adanya insentif dan perlakuan pajak khusus atas industri tertentu, Noor, Mastuki dan Bardai [15]. Adanya ketidakmerataan insentif dan provisi pajak yang diberikan pada berbagai sektor telah menyebabkan variasi dalam tarif pajak efektif. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan strategi kompetisi pajak. Kompetisi pajak dilakukan perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Mereka melakukan tindakan penghindaran pajak dengan berbagai cara. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang secara legal, Arnold dan McIntyre [1]. Kadang aktivitas penghindaran pajak telah beralih menjadi aktivitas penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal dan biasanya melibatkan kecurangan (fraud) atau sengaja menyembunyikan pendapatan, Arnold dan McIntyre [1]. Dalam usaha mengurangi beban pajak, perusahaan memanfaatkan berbagai faktor karakteristik perusahaan. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi penyebab perbedaan tarif pajak efektif perusahaan. Di antaranya yang sudah diteliti adalah ukuran perusahaan, leverage, ROA, capital intensity, inventory intensity, aktivitas luar negeri dan perusahaan multinasional, Stickney dan McGee [20], Gupta dan Newberry [7], Richardson dan Lanis [18], Noor, Mastuki dan Bardai [15], Ruba’i [19]. 2.2
Kepemilikan Pemerintah
Keterlibatan pemerintah atas perusahaan sudah mulai menjadi perdebatan sejak intervensi luas pemerintah pada saat terjadinya krisis keuangan. Keterlibatan pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Keterlibatan pemerintah terutama pada bisnis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti perbankan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan manufaktur. Pemerintah biasanya menjadi pemegang saham terbesar untuk industri-industri yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut sehingga bisa mengontrol perusahaan tersebut. Kepemilikan pemerintah atas perusahaan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas tata kelola perusahaan, Borisova et al [4]. Borisova et al melakukan penelitian pada 373 perusahaan yang berada pada empat belas negara Uni eropa. Temuannya mengatakan intervensi pemerintah berkorelasi negatif terhadap kualitas tata kelola perusahaan pada negara hukum sipil (civil lawcountry) dan berkorelasi positif di negara hukum adat atau hukum kasus (common law country). Namun kepemilikan pemerintah juga membawa dampak kinerja yang lebih baik pada perusahaan setelah adanya kontrol pemerintah pada karakteristik tertentu di Malaysia. Razak, Ahmad dan Aliahmed menguji pada perusahaan dengan karakteristik tertentu yang mendapatkan kontrol oleh pemerintah meliputi ukuran perusahaan, non duality, leverage dan pertumbuhan. Perusahaan yang mendapatkan kontrol ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang terkait hajat hidup masayarakt luas, seperti listrik, telekomunikasi, jasa pos, penerbangan, bandara, transportasi umum, air dan pengelolaan limbah, bank dan jasa keuangan, Razak, Ahmad dan Aliahmed [17]. Wu et al [22] menyatakan bahwa tingginya kepemilikan pemerintah akan menyebabkan adanya konflik kepentingan pada diri pemerintah sebagai pemilik perusahaan dan sebagai penyelenggara kegiatan sosial bagi masyarakat.
4
2.3
Desi Handayani dan Hesty Wulandari
Ukuran Perusahaan
Perusahaan berukuran besar biasanya dilingkupi oleh banyak kepentingan karena perusahaan besar memiliki cakupan yang luas dalam berbagai aspek. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan besar biasanya akan memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap perekonomian negara dan kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berukuran besar akan lebih menarik bagi investor dari sisi return investasi dan bagi pemerintah atas aliran kas masuk ke negara dalam bentuk pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain, Muliati [13]. Ukuran perusahaan biasanya dikategorikan atas perusahaan besar, menengah dan kecil. Penilaian atas ukuran perusahaan ini berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing penilai. Besar kecilnya ukuran perusahaan ini tidak hanya dilihat dari nilai nominal uang, tapi bisa juga dari jumlah karyawan, teknologi yang digunakan, pangsa pasar, dan sebagainya. 2.4
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Ketika perusahaan dimiliki oleh pemerintah maka akan terdapat hubungan yang sangat dekat antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah berkepentingan atas perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi atas perusahaan tersebut. Sehingga pemerintah selaku pemilik memiliki kepentingan terkait peningkatan nilai perusahaan. Di lain sisi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial, meningkatkan kesejahteraan warga negara dan mendapatkan sumber penghasilan bagi negara untuk menyelenggarakan kewajiban sosialnya tersebut. Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah melalui pajak dari perusahaan-perusahaan selaku wajib pajak. Ketika berperan sebagai penyelenggara kegiatan masyarakat, maka pemerintah akan menjalankan fungsi kontrol dengan membuat kebijakan dan aturan guna mengamankan pendapatan negara melalui pajak. Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah memperhatikan unsur keadilan dan persamaan ketika pemerintah bertindak sebagai pemilik perusahaan? Berdasarkan dua kondisi atau dua peran tersebut, akan muncul konflik pada diri pemerintah itu sendiri, yaitu dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan perannya sebagai penyelenggara kegiatan sosial masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu : H01 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Zimmerman [23] mengatakan bahwa perusahaan besar di US membayar pajak lebih besar karena lebih mendapat perhatian dari pemerintah dan public. Perusahaan besar akan menjadi perhatian utama pemerintah sebab perusahaan-perusahaan besar memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perekonomian. Apalagi jika perusahaan tersebut menghasilkan output yang bersifat vital dalam masyarakat. Sehingga akan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait perekonomian dan sasaran utama untuk diawasi. Sedangkan di negara sedang berkembang, hubungan antara tarif pajak efektif dan ukuran perusahaan kemungkinan dipengaruhi faktor lain yang berbeda dibandingkan dengan negara maju, Kim dan Limpaphayom [12]. Berdasarkan pemikiran ini maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu : H02 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. 3
Metode Penelitian
3.1
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria penarikan sampel adalah sebagai berikut :
Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan...
5
1. 2. 3. 4.
Sudah terdaftar di BEI per 31 Desember 2008 dan tetap listing hingga 31 Desember 2011. Mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009 – 2011. Tahun pembukuan berakhir 31 Desember Tidak memiliki laba sebelum bunga dan pajak yang bernilai negative dan tidak mengalami ekuitas defisit. Berdasarkan kriteria sampel yang telah diuraikan, diperoleh 92 perusahaan yang menjadi sampel. Tahun amatan selama tiga tahun, sehingga jumlah amatan menjadi 276 firm years. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Data panel merupakan data yang bersifat time series dan cross section. Baltagi [2] mengatakan bahwa data panel merujuk pada sekumpulan observasi yang berupa cross section yang diamati dalam urutan waktu tertentu. Data-data yang akan dikumpulkan adalah data item-item dalam laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel dalam rentang waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2009-2011. Data bersumber dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan diambil langsung dari situs BEI yaitu http://www.idx.co.id. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Model regresi dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut : ETRit = α + β1GOVit + β2SIZEit + e (1) ETRit = Tarif Pajak Efektif perusahaan i pada periode t GOVit = Kepemilikan pemerintah di perusahaan i pada periode t SIZE = Ukuran Perusahaan I pada periode t α = Konstanta β1,2, = Koefisien variabel 1,2, e = Error 3.2 3.2.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tarif Pajak Efektif
Tarif pajak efektif adalah besarnya beban pajak penghasilan yang terutang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak, PWC [16]. Beban pajak pengasilan terutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan pada satu periode. Jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode disebut juga sebagai beban pajak kini, IAI [10]. Wibowo [21] menggunakan beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum bunga dan pajak untuk menghitung tarif pajak efektif. Merujuk pada rumus tarif pajak efektif yang digunakan oleh Wibowo, maka tarif pajak efektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tarif Pajak Efektif = (2) 3.2.2
Kepemilikan Pemerintah
Biasanya pengendalian kepemilikan pada perusahaan diperoleh secara langsung dengan memperoleh hak mayoritas (lebih dari 50%) atas saham berhak suara, Beams, Brozovsky dan Shoulders [3]. Kepemilikan pemerintah berarti pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas atas sebuah perusahaan. Kepemilikan mayoritas jika pemerintah memiliki saham atas perusahaan >50%. Untuk mengoperasikan variabel ini maka digunakan angka dummy. Jika pemilikan pemerintah atas sebuah perusahaan >50%, maka ditandai dengan angka 1. Sedangkan jika pemilikan pemerintah atas saham perusahaan ≤ 50% maka diberi tanda 0. 3.2.3
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan dinilai dari total asset perusahaan. Berdasarkan Richardson dan Lanis [18], Damodaran [5], dan Ruba’i [19], ukuran perusahaan yang digunakan adalah nilai ln dari total asset perusahaan. Sehingga jika dirumuskan maka ukuran perusahaan dituliskan sebagai berikut : Ukuran perusahaan = ln(total asset) (3)
6
3.2.4
Desi Handayani dan Hesty Wulandari
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji t dan uji F. Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Penentuan penerimaan hipotesis dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Apabila nilai thitung> ttabel, maka H0 ditolak. Dengan penentuan tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau menyeluruh. Dikatakan terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan ketika nilai Fhitung> Ftabel, dengan tingkat signifikansi 5%.Dalam menilai pengaruh secara menyeluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dilihat juga nilai koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Dalam penggunaan regresi berganda digunakan adjusted R2 (koefisien determinasi disesuaikan). Adjusted R2 menilai sejauh mana kemampuan model dapat menerangkan variabel terikat apabila ada penambahan variabel bebas. 4
Pembahasan
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh rata-rata ETR manufaktur per kelompok industri sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut: Tabel 1: Rata-rata ETRPer Kelompok Industri(dalam %) Kelompok Industri 2009 2010 Food and Beverages 21,57 20,31 Tobacco Manufactures 29,42 26,05 Textile Mill Products 6,85 5,03 Apparel and Other Textile Products 22,53 36,61 Paper and Allied Products 20,86 29,98 Chemical and Allied Products 27,14 22,90 Adhesive 32,85 26,06 Plastics and Glass Products 21,84 28,25 Cement 26,30 24,28 Metal and Allied Products 25,66 21,73 Fabricated Metal 28,02 31,68 Stone, Clay, Glass and Concrete Products 29,78 27,67 Cables 23,82 31,44 Electronic and Office Equipment 23,88 20,78 Automotive and Allied Products 26,92 26,59 Photographic Equipment 28,36 29,46 Pharmaceuticals 33,75 29,53 Consumer Goods 28,22 24,41 Sumber : Data Olah
perusahaan
2011 24,12 26,46 7,27 28,88 19,19 27,06 28,31 27,12 25,60 20,62 27,56 26,47 25,41 28,22 25,07 23,45 27,06 26,32
Berdasarkan distribusi ETR pada tabel 1 di atas, untuk ETR tertinggi pada tahun 2009 ada pada kelompok farmasi yaitu 33,75%. ETR tertinggi tahun 2010 ada pada kelompok apparel and other textile product yaitu 36,61%. Sedangkan ETR tertinggi pada tahun 2011 juga pada kelompok apparel and other textile product yaitu 28,88%. Apparel and other textile product menempati posisi tertinggi karena ada pengaruh dari faktor tingginya impor oleh perusahaan textile, investasi dan nilai tukar rupiah, Hermawan [9]. Distribusi nilai ETR juga dapat disajikan berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry [7]. Mereka mengkategorikan pajak pada tiga kelas seperti yang disajikan pada tabel 2 berikut ini.
Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan...
7
Tabel 2: Distribusi ETR Berdasarkan Gupta dan Newberry ETR 2009 2010 2011 Low 14,13% 10,87% 3,26% Normal 47,83% 38,04% 53,26% High 38,04% 51,09% 43,48% Sumber : Data olah Gupta dan Newberry mengelompokkan ETR atas low yang berarti ETR berada pada nilai kurang dari 10% (<10%). Normal adalah untuk ETR antara 10% hingga batas atas STR. High untuk ETR di atas batas atas STR. STR yang berlaku di Indonesia tahun 2009 adalah 28% dan sejak 2010 berlaku STR 25%. Sehingga batas atas untuk tahun 2009 adalah 28% dan 2010 adalah 25%. Jika merujuk pada penyebaran ETR yang dilakukan Gupta dan Newberry maka pada tahun 2009, sebanyak 47,83% perusahaan manufaktur memiliki ETR pada level normal, dan hanya 14,13% dari seluruh perusahaan manufaktur yang ETR nya berada di bawah 10%. Sisanya berada pada level high atau di atas STR. Pada tahun 2010, jumlah perusahaan yang memiliki ETR di atas STR (high) meningkat yaitu sebanyak 51,09% dari seluruh perusahaan manufaktur. Hal ini bisa diakibatkan karena terjadinya perubahan tarif STR dari 28% menjadi 25%, sehingga perusahaan yang awalnya masih berada pada level normal, masuk menjadi kategori level high. Kondisi ini kembali mengalami normalisasi pada tahun 2011. Sebanyak 53,26% dari perusahaan manufaktur pada tahun 2011 memiliki ETR dalam batas normal yaitu antara 10% - 25%. 4.1
Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil pengolahan dengan eviews, diperoleh statistik deskriptif variabel penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut. Tabel 3: Statistic Descriptive ETR SIZE GOV Mean 23,01174 0,032258 0,265002 Median 25,81845 0,000000 0,257496 Maximum 30,21702 1,00000 0,589574 Minimum 11,94159 0,000000 0,000000 Std. Dev 5,43582 0,177002 0,117382 Frekuensi 3 Observations 276 276 276 Cross Sections 92 92 92 Sumber : Data Olahan Rata-rata ETR untuk data yang diolah selama tiga tahun amatan adalah sebesar 23,01%. Nilai ETR ini lebih rendah dari STR yang berlaku saat ini. Standar deviasi 5,435, nilai ini jauh di bawah rata-rata, berarti data tidak terlalu bervariasi. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, rata-rata nilai size (ukuran perusahaan) 0,0322 dan standar deviasi bernilai 0,1770. Lebih tingginya standar deviasi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu bagus atau tidak normal. Untuk kepemilikan pemerintah (GOV) dari 92 perusahaan yang menjadi sampel, hanya tiga perusahaan yang merupakan perusahaan milik pemerintah (BUMN). 4.2
Pengujian Hipotesis
Setelah dilakukan pengujian hipotesis regresi linier berganda dengan menggunakan fixed effect method diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4 berikut.
8
Desi Handayani dan Hesty Wulandari
Tabel 4: Analisis Regresi Dependent Variable: ETR? Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) Date: 10/09/13 Time: 21:17 Sample: 2009 2011 Included observations: 3 Cross-sections included: 93 Total pool (balanced) observations: 279 Linear estimation after one-step weighting matrix Cross sections without valid observations dropped Variable C SIZE? GOV? Sumber: Data olahan
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
23.34151 7.796785 -2.193486
0.156530 0.190351 0.588744
149.1187 40.96014 -3.725704
0.0000 0.0000 0.0003
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 4, maka dapat dibuat persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: ETRit = 23,341 + 7,796GOVit - 2,193SIZEit + e (5) Nilai koefisien kepemilikan pemerintah adalah 7,796 dan bernilai positif. Ini berarti bahwa kepemilikan pemerintah mempunyai hubungan positif atau berbanding lurus terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Sedangkan koefisien ukuran perusahaan (size) bernilai 2,193 dan bernilai negatif. Ini berarti bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif atau berbanding terbalik terhadap tarif pajak efektif perusahaan. 4.3
Uji t
Uji t dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel) dan signifikansi > 0,05. Nilai t tabel adalah sebesar 1,968 dimana k=2 dan n=276. Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa t hitung untuk variabel kepemilikan pemerintah sebesar -3,7257 dengan signifikansi 0.0003. Nilai t hitung tersebut lebih besar dari t tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini berarti kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Tanda minus menunjukkan bahwa pengaruhnya negatif. Semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini berarti hipotesis H01 diterima. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Wibowo [21] dimana justru kepemilikan publik atas perusahaan yang menjadi sampel penelitiannya berpengaruh negatif. Perbedaan ini terkait sampel yang digunakan Wibowo adalah perusahaan pada 7 sektor, tidak hanya perusahaan manufaktur saja. Variabel ukuran perusahaan (size) memiliki nilai t hitung sebesar 40,9601 dan signifikansi 0.0000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Tanda positif menunjukkan bahwa pengaruhnya positif berarti semakin tinggi atau semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini berarti hipotesis H02 diterima. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perusahaan berukuran besar biasanya memegang peranan besar dalam perekonomian negara. Apalagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur biasanya merupakan perusahaan yang padat modal, padat teknologi dan juga padat karya (menyerap tenaga kerja dalam jumlah tinggi). Oleh karena peranan perusahaan ini di perekonomian, maka perusahaan ini akan menjadi objek perhatian pemerintah. Sehingga kebijakan-kebijakan dan objek pajak atas perusahaan ini beragam.
Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan...
4.4
9
Uji F dan Koefisien Determinasi
Uji F ditujukan untuk melihat pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan. Berdasarkan pengolahan data dengan eviews diperoleh hasil sebagaimana yang disajikan pada tabel 5 berikut: Tabel 5: Weighted Statistic R-squared 0.994256 Mean dependent var 130.7658 Adjusted R-squared 0.991321 S.D. dependent var 171.4758 S.E. of regression 4.725148 Sum squared resid 4108.173 F-statistic 338.8165 Durbin-Watson stat 2.430424 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber : Data olah Pada tabel 5, nilai F hitung sebesar 338,8165 dan signifikansi 0,0000. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,0287 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Nilai koefisien determinasi R-Squared menunjukkan nilai 99.42% dan adjusted Rsquared sebesar 99.13%. R-Squared menunjukkan bajwa variabel independen (Size dan Gov) dapat menjelaskan variabel dependen (ETR) sebesar 99.42% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan Adjusted R-squared menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan variabel maka pengaruh variabel independen secara simultan dapat menjelaskan sebesar 99.13%. 5
Kesimpulan dan Saran
5.1
Kesimpulan 1. Semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan 2. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan
5.2
Saran 1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga belum mewakili untuk seluruh perusahaan di Indonesia, sehingga sebaiknya untuk penelitian selanjutnya mengujikan variabel penelitian ini pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 2. Ukuran perusahaan yang digunakan adalah berdasarkan total asset dan tidak ada pengelompokan perusahaan berdasarkan skala ekonomi. Sebaiknya penelitian berikutnya menguji dengan mengelompokkan skala ekonomi. Skala ekonomi yang digunakan bisa merujuk pada papan utama dan papan pengembang yang ada di BEI 3. Masih banyak variabel lain yang bisa diujikan terhadap tarif pajak efektif, seperti adanya pemberian insentif, hubungan istimewa, profitabilitas perusahaan, asset mix, dan lain-lain. Sehingga sebaiknya penelitian berikutnya menambahkan variabel-variabel tersebut.
DAFTAR PUSTAKA [1]Arnold, Brian J. And Michael J. McIntyre. International tax Primer. 2nd ed. Kluwer Law International. 2002. [2]Baltagi, Badi H. Econometric Analysis of Panel Data. Edisi 3. John Wiley & Sons, Ltd. 2005. [3]Beams, Floyd A., John A Brozovsky, dan Craig D Shoulders. Akuntansi Lanjutan. Edisi Tujuh. Jilid 1. Penterjemah : Kaharudin. Jakarta : PT Prenhallindo. 2002.
10
Desi Handayani dan Hesty Wulandari
[4]Borisova et al. Government Ownership and Corporate Governance : Evidence from The EU. http://ssrn.com/abstract=1533854. 2012. [5]Damodaran, Aswath. More on Effective Tax Rate. Stern School of Business at New York University. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/taxrate.htm diunduh tanggal 11 September 2012 pukul 2:36 PM. (t.t) [6]Government Accountability Office. U.S Multinational Corporations : Effective Tax Rate are Correlated with Where Income Is Reported. United States Government Accountability Office. Report to The Committee on Finance, U.S Senate. 2008. [7]Gupta, Sanjay dan Kaye Newberry. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates : Evidence from Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy. Vl 16, Issues 1, pages 1-34. 1997. [8]Hassett, Kevin A dan Aparna Mathur. Report Card on Effective Corporate Tax Rates. United States Gets an F. American Enterprise Institute. 2011. [9]Hermawan, Iwan. Analisis Damapak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Textile dan Produk Textile Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol 13. No. 4. May 2011. Diunduh dari http://www.scribd.com/doc/71131536/IwanHermawan tanggal 3 Juni 2013 pukul 10.49 wib. 2011. [10]Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Per 1 Juli 2009. Jakarta : Salemba Empat. 2009. [11]Janssen, Boudewijn dan Willem Buijink. Determinants of The Variability of Corporate Effective Tax Rates (ETRs) : Evidence for The Netherlands. MARC Working Paper MARC-WP/3/2000-08. 2000. [12]Kim, Kenneth A. dan Piman Limpaphayom. Taxes and Firm Size in Pasific-Basin Emerging Economies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 7(1) : 47-68. 1998. [13]Muliati, Ni Ketut. Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan pada Praktik Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis. Universitas Udayana. Bali. 2011. [14]Nicodeme, Gaetan. Computing Effective Corporate Tax Rates : Comparisons and Results. Economic Papers No 153 and MPRA Paper No. 3808. 2001. [15]Noor, Rohaya Md., Nor’Azam Mastuki, dan Barjoyai Bardai. Corporate Effective Tax Rate : A Study on Malaysian Public Listed Companies. Malaysian Accounting Review, 7, 1. 2008. [16]Price Water House Cooper. Global Effective Tax Rates. Price Water House Cooper. 2011 [17]Razak, Nazrul Hisyam Ab., Rubi Ahmad dan Huson Joher Aliahmed. Government Ownership and Performance : Analysis of Listed Companies in Malaysia. http://ssrn.com/abstract=12520772. 2007. [18]Richardson, Grant and Roman Lanis. Determinants of The Variability in Corporate Effetive Tax Rate and Tax Reform : Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy 26 (2007) – 689-704. 2007. [19]Ruba’i, Ahmad. Pengaruh Kecakapan Manajerial dan Set Kesempatan Investasi (IOS) Terhadap Tarif Pajak Efektif. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. 2009. [20]Stickney, Clyde P dan Victor E. McGee. Effective Corporate Tax Rates The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage, and Other Factors. Journal of Accounting and Public Policy, vol 1, issue 2, pages 125-152. 1982. [21]Wibowo, Adi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia). Tesis. Universitas Gadjah Mada. 2012 [22]Wu, Liansheng, et al. State Ownership, Tax Status, and Size Effect of Effective Tax Rate in China. Accounting and Business Research, Vol. 42, Issue 2, 2012. [23]Zimmerman, Jerold L. Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics, Vol. 5.1983.
