PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI. SOSIAL. BUDAYA (HESB) DI INDONESIA ERLINA B FakultasHukumUniversitas BandarLampung, JLZA Paga.AlamNo.26.LabuhanRatu,BandarLampung
Abstract Tllisstudl discussed theinfluenceofglobalizationtowardthederelopment ofhuman rightsin econonic,socialandculturein htdonesia.the inJluence ofglobalizationin Indonesiais ret) shong,thereis shili ofvaluesandnorns whichunderlieandcoilttul humanrightsin severaldiJletentcountries,becausethelinit ofthoselaluesbegan to disappearthereare valueswhichsurviveand thereare valueswhichshift. The right solutiotii"'to buildlav basedon Pancasilavalues in legislationotgantcandto implementPancasilain thestateandfiations life correctly. Kq,vord. Globalization, Hu a Rights
I. PENDAHULUAN menyebabkan kencangnya Globalisasi perkembanganyang terjadi dalam yang masyarakat, seiringdengankemajuan iiformasidan telahdicapaimelaluiteknologi komunikasitelahmenyebabkan duniadalam (sebuah posisibordery'ess duniatanpabatas menciptakan dunia atausekar). Globalisasi tanpasekatpembatas, menerobos dan menyatukan meniadakan aspekgeografis, belahandunia dalamsaturuang.Akibat globalisasimemberikanpengaruhyang l u a r b i a s ab a g i d i n a m i k ak e h i d u p a n mas)aralarI]yx.baik bidang ekonon)i. politik, sosial, peftahanan keamanan, budaya,tidak terkccualidalampengaturan tatanannilai (hukum)yangdiberlakukan untuk mewujudkanrasa tertib dalam masyarakat, dantidakterbantahkan adanya pengaruhdari kondisjketerbukaan dalam tatanan dunia.
Duniaranpabausrnilahyangdisebur globalisasr. dan globalisasi ini alhim)a menjadikatakunciyangmenjadipemicu, s e h i n g g an o r m a - n o r mdai b e rl a k u k a n terpengamh olehkckratandancengkeraman globalisasr. rak pclakbah$apengaruran tatanann'lar(hukumr puntakmengalami sekat,batasnilai-nilaidarinegarabaratdan timu{ semakinsedikit,yang secamnyata kekuaunnilai-nilaidarinegarabaratmulai menggeser bahkan merobohlan nilai-nilai negara timur. Globalisasiantarabangsadanantar negara tidakmungkindihindarkan lagi,bagi negaramaju,ekspansi usahanya kenegara larn.klru'usnya negara berkembang sudah mempakansyaratmutlak terkait dengan persaingan yangdemikian kerardi negara merekasendiriataudalamkelompoknegam - negara yangbersangkutan. sementara iru yang kcl.rangar dalam negaraberkembang modaldankeahliansangatmembutuhkan
Pengaruh Glohulisasi T.rhaddpPerkenbansan HAM Bi.tungEko oni, Sosidl (Erlind B)
103
kehadirannegaramaju untuk menggarap kekayaanalam yang dimiliki sekaligus transfer bermaksuduntuk memperoleh keahliandant€krologi. yangsedang berlangsung Globalisasi pengaruh yangluarbiasa,dalam membawa globalitu, kemampanar komplektifitas menjadigoyahdanterjadidinamikabaru dalamhubunganindividudanantarsistem masyarakatdunia,yang padagilirannya menciptakanfenomena- fenomenabaru yangmengubahkehidupanbedarakmenjadi yangbersatu. lnilahglobalisasi. kehidupan yang menghubr.lngkan, mengangkat, mengkooptasimanusiake dalam suatu pola kehidupan.Dalamprosesini sudah bamngtentu dantidak bisa dihindarkan sistemnilar terjadinya transformasi berbagai kepadamasyarakat dari suatumasyarakat lainnla" Pengaruhglobalisasidalambidang ekonomi,sosial,danbudayasangatkuat, inr tantanganIndonesiadi eraglobalisasi potensi pelanggaran hak terjadinya adalah ekonomi,sosial,dan budayayang besar, baik karena kesengajaan(crime by commissiotl),karcr\a pembiaran(cime by o m i s s i o)n. m a u p u nk a r e n ad i m e d i a s i (mediatedcrime), tindakansengajabisa terjadi jika pemerintahdan pemerintah d a e r a hd a l a mk e r a n gak d e . e n t r a l i s a s i (olonomi daerah) secara sengaja rakyatnyatidakmemperoleh membiarkan hak-hak dasarnyauntuk hidup dan kehidupansehinggatetap melangsungkan miskin,terbelakang, tidaksehat,dantidak berpendidikan (SuparmanMarzukt, 2010:466). Tindakan pembiaran (omission) terjadi apabilapemerintahpusatdandaerah tidak mengambiltindakanataudiamatas suatu keadaan,padahalbisa melakukan telahmelalekdr tindakantersebutPemerintah pelangaranhak asasimanusiakarena pembiaran,pendudukyang menderita, kelaparan, gizi buruk, atau tidak diamatasitu; berpendidikan, dal pemerintah 104
lebihlebih apabilanegan(pemerintah ) atau daerah(pemerintahdaerah)melalarkannya, makapemerintah telahmelalorkankejahatan atau kekensankarenapembrarar(crime/ violencebyon ission) (Suparman Marzuki. 20lO:467). Kebalikandariyiolerceby otrrission atav crime by omission adalahmediated violenceataumediatedcrime (kekerasan atau kejahatankarenadimediasi)adalah hasil dari intervensi manusia atau pemerintahsecarasengajaterhadap lingkungandam atausosialyangmembawa pengaruh secaratidak lengsung pada manusialain.Pengaruhnya tidak langsung akan segeradirasakan,eksploitasialam, penebanganhutan secaraliar misalnya adalahj enistindakan,?ediatedcrime(Jamtl Salmi,2005:5)yangdalamrentangwaktu tertentumendatangkan bahayaban;ir. bencana tanahlonsordandanbahaya-bahaya alamlainnya. Era globalisasi yang dapat permasalahan pelanggaranmenimbulkan pelanggaran hak ekonomi,sosial,dan budayadi atas tentu akanmenghambat tujuannegara,dalambidanghukumperlu pengaturan yanglebih tepatmengenaihak asasimanusiaeko[omi,sosialdanbudaya hukum hak asasi melaluipembangunan manusia yang lebih arif dan bijaksana. padapengaruh Kajian ini memfokuskan dansolusipembangunar hukumataupolitik hukum Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi,Sosial,danBudaya(HESB)di Indonesia. Berdasarkan latar belakangdi atas, permasalahan yangdiangkatdalamkajian ini adalah: pengaruhglobalisasiterhadap 1. Bagaimana perkembangan Hak AsasrManusia bidang ekonomi,sosial,budayadi Indorcsia? 2. Bagaimana konstrukihukurnHakAsasi Manusia bidangekonomi,sosial,dan b u d a y a ( H E S B ) d i I n d o n e s i ae r a globalisasi?
PRANATAHUKUM Volune6 Nomor2 Juli 20ll
II. PEMBAHASAN
saling terhubungkan semua aspek kehidupanmereka,baik dalam budaya, e k o n o m i ,p o l i t i k , t e k n o l o g im a u p u n
SistemGlobalisasi Globalisasi telahmeruntuhl
105
seluruh dunia bedalan.Merekapercaya bahwa negara- negaradan kebudayaan lokal akanhilangditerpakebudayaan dan ekonomiglobalyanghomogen. meskipun demikian,paraglobalistidak memiliki pendapatsamamengenaikonsekuensi prosestersebut;(l) Paraglobalis terhadap positif dan optimistismenanggapi dengan baik perkembangan semacamitu dan menyatakab n a h w ag l o b a l i s a sai k a n menghasilkan masyarakat duniayangtoleran jawab; danbertanggung (2) Paraglobalis pesimis berpendapatbahwagloba|sasr adalahsebuah fenomena negatifkarena hal tersebutsebenamya adalahbentukpenjajahal barat (terutamaAmerika Serikat)yang memaksasejumlahbentukbudayadan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagaisesuatu yangbenardipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentukkelompokuntuk menentang globalisasi (antiglobalisasi); Kedua, parutr adislonalistidakpercaya bahwaglobalisasitengahterjadi.Mereka berpendapat bahwafenomenaini adalah sebuahmitos semataatau,jika memang ada,terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujukbahwakapitalisme telahmenjadi sebuah fenomenaintemasionalselama ratusantahun.Apayangtengahkita alami dalt saat ini hanyalahmerupakan tahap lanjutan,atauevolusi,dari produksidan e. Hubungan transplanetari dan perdagangan suprateritoriali!a\ : Ani yangkelimaini kapital. berbeda ,(e/rga,Paratransformasionalis dengankeempat definisidiatas. berada Padaempatdefinisipertama,masing- di antaraparaglobalisdantradisionalis. masingnegaramasihmempertahankan Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasitelahsangatdi lebih- Iebihkan staftrs ontologinya. Padapengertian yang kelima, dunia global memiliki status olehparaglobalis.Namun,merelajuga ontologisendiri, bahwasangatbodoh.jikaklta bukansekadar gabungan berpendapat negam-negalzl. menyangkal keberadaan konsepini. Posrst teorilisini berpendapal DalampemalumanCochrane danPain bahwaglobalisasi menegaskan bahwadalamkaitannyadengan seharusnya dipahamisebagai "seperangkat globalisasi, hubungan yangsalingberkaitan terdapat tigaposisiteoritisyang denganmumi dapatdilihat,yaitu:Perlama, kekuatan, yangsebagian Paraglobahs melaluisebuah besar percayabahwag)obalisasi adalahsebuah tidak terjadisecaralangsung".Mereka kenyataan yangmemilikikonsekuensi bahwaprosesini bisadibalik, nyata menyatakan terhadapbagaimana terutama ketika orangdanlembaga haltersebutnegatil di terhadap yanglemah,telahmencurigainya sebagai bungkusbarudariimperialisme dan kolonialisme Dalam pandanganScholte,bahwa adabeberapadefinisiyang dimaksudkan denganglobalisasi (http://www. wikipedia. corrl/globalisasi/html, diunduhI Agustus 201l),yaitu a. I ternasionalisasi: globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan intemasional.Dalam hal ini masingmasingnegaratetapmempenahankan identitasnyamasing-masing,namun menjadisemakintergantung satusama lan; juga diartikan b. Liberalisasi:globalisasi dengan semakinditurunkankan batas antarnegara,misalnyahambatantarif eksporimpor,lalulintasdevisa,maupun migrasi; c. Universalisasi. globalisasi juga d i g a m b a r k a n s e b a gia s e m a k i n tersebamya hal material maupun imaterialke selunrhdunia.Pengalaman di satulokalitasdapatmenjadipengalaman seluruhdtmia; d. Westernisasl westemisasi adalahsalah satubentukdari universalisasi dengan semakin menyebamyapikiran dan budayadaribaratsehingga mengglobal;
106 PRANAT:A HUKIIM Volume6 Nonot 2 Juli 2011
(Martln Terdapat duaciri utamaglobalisasi ketentuanatauaturanuntuk melindungi Khor,2005:11-12)l warga negara dari kemungkinan a. Peningkatan konscntrasi danmonopoli p e n i n d a s a, p c m a s u n g a nd a n a t a u berbagaisumberdayadan kekuatan pembatasanruang gelak warga negara ekonomioleh perusahaan-perusahaanoleh negara.Artinya,ada pembatasanmaupunolehperusahaan- pembatasantertentuyang diberlakukan tmnsnasional perusahaan dandanaglobal.Jika dulu pada negaraagarhakwarganegarayang s e b u a hp e r u s a h a n m ! L l t i n a s i o n a l palinghakikiterlindungidarikesewenanglranyamendominasi sebuahproduk, wenangankekuasaan yangdilakukanoleh maka saatini sebuah perusahaan pemerintah (Suwandi, 2005:39). transnasionalyangbesarsecarakhusus Menurut Mahfud MD (2001)hak menrproduksi dan menjualberbagai asasimanusiaitu diartikansebagaihak macamproduk,pelayanan, danbidangyang melekatpada manabalmanusia yang makin Bahkan bidang beragam. sebagaimakhlukciptaanTuhan,dan hak di prediksijikaperusahaan transnasional tersebutdi bawa manusiasejaklahirke ini semakinberagamproduk yang muka bumi sehingga haktersebutbersifat padapemintaan fitri (kodrati),bukan merupakanpemberian dihasilkantergantung pasardi negaratenpat perusahaan manusiaatau negara.Dengandemikian beroperasi; dapat disimpulkan bahua hckasasi nranusia b . D a l a m k e b i j a k a nd a n m e k a n i s m e adalahhakdasaryangmelekatpadasetiap p e n l b u a t a n k e b i . j a k a nn a s i o n a l , individusejakdilahirkan kemukabumidan ( kebijakan-kebijaan nasional baik pemberian bukanmerupakan manusiaatau bidangekononi,politik,sosial,budaya, penguasa./ negarayangwajib dilindungitanpa teknologi)yang sekarangini berada alasanapapun. dalamlrurisdiksi suatu pemerintahan Padatahun1948,tepatnya ianggal10 dan masyarakat dalamsuatuwilayah D e s e m b e r1 9 4 8 t e r b e n t u k s u a t u negara bangsabergeserdi bawah kesepakatanumun1dari masyarakat pengaruhataudi prosesbadan- badan intemasional untuk menjamin dan internasional ataupcrusahaan bcsarserta m e l i n d u n g i H a k A s a s i M a n u s i a . p e l a L u e k o n o n l i d a n k e u a n g a n Kesepakatan umum itu adalahDeklamsr intemasional. UniversalHak AsasiManusia(DUHAM) atau disebutju9a UniversalDeclaration Hak Asasi\{anusia BidangEkonomi. of Hunan Rights(UDHR)yang memuat Sosial, Budaya(HESB) pasal- pasal yang berkaitandenganHak PasalI ayat(1)Undang-undang No.39 Asasi Manusiadan pada tahun 1966 Tahunl99g tentangHlk AsasiVanusia d i s e p a k a t ip u l a i n s t r u m e nh u k u m menyebutkan bahua "HakAsasiVanusia intemasional menyangkut Hak Asasr adalah seperangkat hak yang melekat Manusia,yakni: IntemasionalKovenan pada hakikat dan kcberadaan manusLa H a k - h a k S i p i l d a n P o l i t i k ( r r e sebagaimahklukTuhanYangMahaEsa Internalional Covenanton Civil and yangwajib dan mcrupakan imugeruh-Nya Political Rights),IntemasiorlalHak-hak dihormati. dijunjungtinggidandilindungi E k o n o m i , S o s i a l d a n B u d a y a ( t h e olehnegara,hukum, Penlerintah, dansetiap Interuational o Eco onic, Social and orangdemikehormatan sertaperlindungan Cultural Rights),danProtokolTambahan harkatdanmartabatn,)anusia. Hendarmln KovenanHak-hakSipil dan Politik(rre Ranadireksa renlehutlunbrhwah:Lkasasi OptionalProlocolon Civil und Political marusiapadahakckatnyaadalahseperangkat Rights). Pc|utttlt
t'lobali5a"t f,rh),1't, PL't,abary'u
H4.\l Rida\g FAundui. \asidt ttrlur
R'
107
Hakekonomidansosialitu merupakan hak asasimanusiayangsangatslralegis dandipenuhi,senada untukdiperjuangkan dalam pandanganini dikemukakanoleh "Ciri1 ard PoliticalRightmay Robertson: be fu damental, be they can not be enjoyed on an empty stot ach, talk to holocautssut'vivors,and they will tell you that racial discrimination,sla\iery and loss of liber4) were not the immediate c o n c e r n . . . . b ur a t t h e r a n a c h i n ga n d allenveloping hunget. Of course, wos in./lit teJ 4r 5tarvation co sequences o.f an inhuma facist policy, but it endangered their right to life morc directly than deplering them of ciril liberties " fceofrey Robertson,
2000:157). Pengaturan hak ekonomi,sosialdan budayadi Indonesiasudahdiatur dalam Undang-undang Dasar1945,misalnyahak pendidikansebagaisalah satuhakdasar diaturjuga manusia,selainhakpendidikan pekerjaan hak warga negaraatas dan penghidupanyang layakbagikemanusiaan, hak untuk hak untuk memiliki keturunan, imbalandan bekerjasertamendapatkan perlakuan yang adil dan layakdalam hubungankerja, hak memilihpekerjaan, hak hidup se.jahteralahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidupyangbaikdansehatserta lingkungan pelayanan kesehatan, berhakmemperoleh j a m i n a n s o s ial yang hak atas memungkinkanpengembangandirinya secara utuh sebagai manusia Yang hakbagifakir miskindananakbermartabat, anakterlantardipeliharaolehnegara,hak jaminansosialbagi mendaparlan srstem seluruh rakyat dan memberdayakan yanglemahdantidakmampu masyarakat hak sesuaidenganmartabatkemanusiaan, ataspenyediaanfasilitaspelayanankesehatandan fasilitaspelayananumum yanglayakdaripemeinfah.Namundalam hakekonomi,sosial dataranimplementasi, danbudayamasihbelummaksimal. lO8
PengaruhGlobalisasi TerhadapHakAsasi ManusiaBidangEkonomi,Sosial, Budaya (HESB)Di Indonesia Globalisasimerupakansebuahkeadaan konseLlensidaritransformasi global sebagai y a n gm e n j a d i k adnu n i ad a l a mk o n d i s i c a m p 4s t J s e r t a l e r j a d ii n t e n s i f i k a . i kesadaranterhadapdunia sebagaisuatu kesatuanyang utuh.Dampakyangpaling jelas muncul kepermukaanadalah pengaruhnilai liberalisasi yangbegitLr besar d a l a m m u a t a n y a n g d i a t u rm e l a l u i ketentuan hukum perundang-undangan, bahlon sedngkali globalisasibertentangan padahaldalam dengannilai-nilaiPancasila, kontekske Indonesiabahwa hak asasr manusia bidang ekonomi,sosial dan budayaharusmengacudanmerujuk pada Pancasila, laktanyahalini ditandaidengan memudamla implemenla
PRANATAHUKUM l/olune6 Namar2 Juli 201I
Keadaanterscbutyang sehat-usnya d i j a d i k a n " c e r n i n b e r b e n a hd i r i " penyelenggaraan hukum,dan setidaknya upayayang dilakukandalammerespon perubalraltpergeserannilai, sebabjika tidakdilakukan, makahukumltanyasekedar "teks-teks mati" yang tidak dapat
peran tradisionalnyasebagaipenguasa t u n g g a l e k o n o m i d i p a n d a n ga k a n menghambat invcstasidan memiskinkan rakyatnya sendiri, inilah gambaran mediatedviolenceata! mediatedcrime (kekerasan atau kejahatan karena dimediasi). diimplenrenta,ikan denganbarl,.halinijela. BagiIndonesia, sangat tidakmungkin mcnjadipemasalahan bagipen,bangunan melawanarusglobalisasiyang tengah hukum ekonomi di Indonesiadi era berlangsung secar.a akseleratilhal ini globalisasi. Dalambahasa Anold Toynbee disebabkant 1) Indonesiaberada dalam bahwa telah te{adi ketimpangan sangat posisiyangkurangmenguntungkan yang besarantan saiisdanteknologi yangmelaju disebabkanoleh lemahnyasumberdaya sedemikianpesatdengankearifanmoral manusiadalampenguasaan teknologidan yangsamasekalitidakberkembang buruknyabirokrasiinvestasi;2) padasaat bangsa atau kalau boleh dikatakanjustru malah bersamaan setelahIndonesiameratifikasi (AnthonF.Susanto, WTO, maka perananpemerintahdalam mengal.mikemunduran 2010:1).Globalisasi yang sebagaimana kehidupanekonon'ri semakin tereduksi dikenrukakan oleh David C.Koftentelah secrua sigifikan. Meskiglobalisasi, yangpada menyebabkanperan politis pcmelintah dasamya merupakan proses perubahan yang menjadijauhberkurang, saatini yangjauh sangatcepatdi senualini kehidupandan lebih berkriasa adalah jaringan yang munculnyakompetisiyang sangatkejamj berpusatpada ekonomi global, yang teiahmenempatkan Indonesia padaposisi yangsangat didominasi oieh perdaganganantar lemah, tetapimasihadacelahperusahaan danhubungan antarpribadi. celah yang dapat digunakan untuk Pendapat David C. Kortentercebut menperkuat diri, yakni pcmerintah ada benamyanengingatindustrialisasi Indonesia harus dapat membangun teknologiinlomasisemakinmcnccngkemm, kekuatanintemalyangdimilikinya. l a.ydr!krn d a n k o n d i . i. o s i a m l lengalami
pergeserandari komunalistikkearah individualistik, dincnsi hak asasimanusia p u n t a k u b a h s a n a t e l a hm e n g a l a m i perg€scran! selainitu pemerintah pusatdan daerahmulai berpihakpadaglobalisasi (investasiasing,perusahaan asing) dan mengacuhkan perlindungan, penghormatan danpemcnuhan hakasasimanusiabidang ekononri, sosial, danbudaya. Seiringdengan ituperanpemedntah nasional prrt1 dandaerah menjadiberubahdari scmulasebagai pelindungrakyatda11 basissumberdaya manusia alan1 mereka dari ancaman ekstemal menjadi penjam in rakyatmereka harusdapatmenikmatiragampilihanyang luas diantara berbagaibarangdanjasa terbaikdan termuralidari seluruhdunia, karenanyapemcnntah yangterpiku nrenjalani
Dalam pandanganAnis lbrahin bahwa
pomerintahlndonesiaharusberupaya melakukanbarrier to entry yang bisa d i c i p t a k a nm e l a l u i t 1 ) m e m b a n g u n nasionalisme konsumen yarg tinggiuntuk mencintai produk daiam ncgeri; 2) mondorongdan menfasilitasl agarsumber dayamanusia yangdimilikidapatmenguasai teknologi;3) memperkuat asosiasi-asostasi ahli untukmelildungikepentingan profesi; 4) mempcrkuatmarket ekonomi dalam negeriuntuk memasarkan produk1okal;5) melakukanpembaharuan hukumyangdapat memproteksisemuaitu tanpamelanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia(Anis Ibrahim, 2007197-98). Dalampandangan penulis,hal di ataspentinguntuk dilaksanakanagar penrbangunan hukum hak asasimanusia
Pe,garuh Clabalisnsi Tefidddp Petkenbdnga H,4M Bidang Ekanani, Sasiat...(Erti.t B)
109
t I
I I bidangekonomi,sosialdanbudayadapat terealisasi denganbaik, logikaterbaliknyajika p e m e r i n t a hl n d o n e s i at i d a k n a m p u di atas, melaksanakansolusi sederhana hak tentu bukan hanya pembangunan manusia tetapi asasi sajayangterbengkalai. jugapelanggaran hakasasimanusiadalam Hairnr sosial,danbudaya. bidangekonomi, dapat terlihat semakinbertambahnya rendahnya kemiskinan, kelaparan, semakin sumberdaya manusiadiakibatkanbiaya pendidikan melangiq darlainnya. IIukum SolusiMelaluiPembangunan Pembanguna Hnu L u mH a k A s a s i Manusia(Hak Ekonomi, Sosial,dan B u d a y a )t e n t u t i d a k s e m u d a hy a n g diba)angkan.apalaginuansaglobalisasi y a n g b c r d i n t csni i n d i v r d u asl e n t a k i n m e n c e n g k e r adma n m u l a i m e r e d u k s l komunalitas masyarakat Indonesla. Beberapd a e l a d ed a n b a h k a ns a m p a i masyarakat masihterlihatpaling sekarang, yang nasih menyandarkan tidak ada (khususnya di hidupnyapadakomunalitas PulauJawa),nuansasaling membantu dalambidang ekonomimasihterlihat, mulaisedikit kaburakibat sudah sekalipun yangsemakin globalisasi memaksa manusra kebutuhan semakinegoisdalammemerluhi hidupnya. yangdulusebagai Komunalitas sandaran dalammenja)inkehidupanbermasyarakat dalambidangekonomi,sosialdanbudaya menghrlang ditedang badaiglobalisasi. seiring peke{aan hal ini harus menjadi Tentunya r u m a h b a g i p e m i m p i nn e g a r au n t u k kebutuhan dasardalam bidang mewujudkan ekonomi,sosialdan budayamasyarakat, dalamartibahwanegarahiuusmencmrhihak asasimanusiabidangekonomi,sosialdan baikdanterjamin. budayasecara Faktadi lapanganberkenaan dengan hak asasimanusia,lebihdidominasihak Irakckononli. politildan haksipil.scmenrard s o s i adl a nb u d a y al a n g b e r a n g k adta r i pemenuhankebutuhanseringdi abaikan ll0
oleh pemerintahdalam pelaksanaannya, lihat sajaberbagaikasusbusunglapar, jun,llah kelaparan dan bertambahnya pendudukmiskin di berbagaidaerahdi Indonesia. FaktainiberbedadenganCina, Singapura, dannegamTimur Tengahadalah contohnegarayang tidak demokratis. Di sisiainnegaratersebut sangatmemperhatikan hakekonomi,sosialdanbuday4terutanahak gkonomidansosial.Dominasipemenuhan freedonofu,ant(hak-haksipil danpolitik) daripad,a .freedonfron neecl(hak-hak ekononrr dansosial). merupakan konsekuensi yang menggunakan negarademokratis /ieedon of want dalam memperoleh .freedonfrom need. D e kl a r a s i u n i v e r s a lH a k A s a s i Manusia(Uriversal Declaration of HumanRights)sejakdiadopsitahun1948 telah mengafirnrasi penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasanbagi fiat\$ta, yaitr ficedom of want(hak-haksipil dan politik) dan Jieedonfron need(hakiak ekonomidan sosial), sementarafakta di lapangan menunjukan semenjak PerangDuniake ll, lebih banyakorangmeninggalakibat malnutrisi,kelaparan, wabahpenyakit jumlah gabungan keseluruhan ketimbang korban perangyang terjadi dan korban berbagai rezim represif yang secara melanggarhak-hak sipildanhaksistematis politik hak wargademi mempertahankan kekuasaan. Hakekonomidan sosialitu merupakan hak asasimanusiayangsangatstrategis dandipenuhi,senada untukdipeduangkan oleh dalampandanganini dikemr-rkakan "Civil dndPoliticalRightmay Robertson: be fundamentdl,be they can not be enjoyedon an enpty slomach, talk to holocuulssurvivors, and they will tell you that racial discri ination,slavery and losJo! liberty were not the immediate c o c e r . . . . b u tr a t h e r a n a c h i n ga n d allenvelopinghungerOJcourse,starvat@n was inlicted as a consequences of an
PRINATA HUKUM Voluntc6 Nontor2 Juli 2011
in humanracistpolicy, but it endangered their right to life mole directly thdn deplefingthemofciril liberties"(Geoftey Robertson, 2000:157). P e m b a n g u n ahnr k u m h a l a q ais manusiadalambidangekonomi,sosial,dan budayamerupalanjaminankeberlangsungan hidup umat manusia,tanpaitu sejatinya negaradan bangsalni sudahkehllangan "core value" dalantkehidupanbemegara, bukan sistemhukum ataupolitik yang terpuaskan,tetapi pencapaian kehidupan yangadil dan sejahtelabagi selutuhanak bang.a danpcnccparan keadilan .o..albagi seluruhmkyat Indonesiasebagaisebuah tujuanmuliapendirianbangsadannegara Indonesiatercintaini. Berkaitandengan pen]bangunan l]ukum hak asasimanusra (HESB),tentu harusmelihatpenormaan hukum yang besarnyatekananterhadap hukum yang lahir di luar energihukum dalam berbagai pembangunanhukum di lndonesiaakibat era globalisasiyang semakinmenggerogotisistemhukum Indonesia,misalnyaenergi ekonomi, individualisasi, danliberalisasi. Kondisi tersebutharusmengacupada argumenbahwahukumharusberdiridi atas sub-sub sislemrelma.uk 5ubsiilemekonomi, Esmi Warrasihmenyebutnyasebagai " s u p r e m a shi u k u m " ,j a d i y a n g l e b i h (diutamakan/ disupremasikan diunggulkan) adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena dalam "hukum"adalah kehidupan bermasyarakat kesepakatan bersama, t€rlebihkesepakatan bersamatersebutmenjadidasarlegitimasr hukum,tidakmudahmenetapkan legitimasl dan supremasihukumapabiladidasarkan padapandangan individualataukelon1pok yangbeibeda-beda. Dalampembangunan hukumHak Ekonomi,Sosial,danBuday4makaPancasila dilihat sebagaicita hukum(rcchtsidee) m e r u p a k abnr n t c n pg e m a n d up.o s r . ir n r pembentukanhukumhak mengharuskan asasimanusiabidangekonomi,sosialdan
budaya adalahuntuk nencapai ide-ide dalamPancasila(JimlyAsshiddiqiedanAli Safa'at,2006r23). Hal ini idealnya dilakukan denganmelakukalkonkitisasinilai-nilai Pancasiladalampenormaanperaturan perundang- undangan yang berkaitan denganpenrenuhanhal a.asimanusia bidangekonomi,sosialdanbudaya,sebab tidak dapatdipungkiri bahwaPancasila sebagaiideologi negaradan pandangan hidupbangsaseringmengalamipasangsurut perkembangan, tetapihal ini perludiingat bahwa pasang surut tcrsebut bukan disebabkan kelemahan nilai-nilaiPancasila, t e t a p li e b i hm e n g a r apha d ak o n s r s r e n s i inpiementasinilai- niiaidalamkehidupan b e rb a n g s ad a n b c l n e g a r 'l a ndonesia. t e r m a s u kd a l a m m e n a t ak e h i d u p a n perekonomian bangsadannegara(Endang Sutrisno, ,2007i96). penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak asasimanusiabidang ekonomi,sosial,danbudayayang tertuang dalam Undang-undangDasar 1945, Undang-undang No.39Tahun1999tentang Hak Asasi Manusia,dan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik lainnyadi eraglobalisasi akanlebihberat, sebab dalanrpenenasi ekonomiglobal,maka tidak bisa dihindarkanadanyaupaya menanamkanpengaruh ideologi dan suafu negara kepada negara lainnya, tentunya dalam konteks pembangunan hukumhak asasimanusiahans berpedoman teguhpadaPancasila, sebabPembangunan hukum sudah sewajarnya didudukan kembalipadatataranfilosofisnyayangluhur (M.ArifNasution,I 999:68-69). Pancasilasecarautuh harusdilihat sebrgdisudru"uotionalguikline, ..ebagai "nationa!standart,notm and principles "humanrightsand yangsekaligusmemuat human responsibl//ry " (Gunawan MuhammaddanMuamarRomadhan(ed), 2 0 0 6 : 1 0 2P) .a n c a s i l a j udgaap a t b e r f u n g s i sebagaimargin oJ op1rc,otton >ebagai batasataugaris tepi penghargaan terhadap
Pengaruh Ghbdlisdsi Tefiadap Pe*e,tlbangdn HAM Bi.lang Ekononi, Sasiul.. (Erlrta B)
ll1
hukum yang menyebarsebagaidampak globalisasi.Dalampandangan Muladibahwa k a r a k t e ri l m u h u k u m h a r u sm a m p u m e n d a y a g u n a L aPna n c aisl a s e b a g a i paradigma dan margin of apprecalioh hukum hak bahwadalam pembangunan ekonomi,sosial,danbudaya harusbertumpu padaetikaunivenalyarg terkandungdalam s i l a - s i l ad a l a mP a n c a s i l a(,G u n a w a n (ed), MuhammaddanMuamarRomadhan yaitu: 2006:102), denganprinsipa. Tidakbolehbertentangan prinsipKetuhananYang Mahaesayang menghormatiketertibanhidupberagama, rasakeagamaan. dan agamasebagai kepentingan besar; Manusia b. Menghormatr nJlai-nilar HakAsasi hak baikhak-haksipildanpolitikmaupun ekonomi,sosial,danbudaya,dandalam kerangkahubunganantarbangsaharus menghormati "the rights to developmenl". persatuan nasional c. Harusmendasarkan pada penghargaanterhadapkonsep "civic at[o alism'yang mengapresiasr pluralisme; indekatal]"coleralue d. Harusmenghormati 'audit of democracy" sebagaialat
padanilai-nilaiPancasila. berdasarkan Denganarah kebijakanini diharapkan politik hukumnya mampu mendukung tujuan berbangsadan bemegaradalam transformasiskalaglobal,intemasional, nasional, regional. Ikhtiaruntukmenterjemahkan nilainilai Pancasilake dalamproduk-produk hukumyang mengaturhak asasimanusia bidangekonomi,sosialdanbudayaharus diramu sedemikian rupa agar hak-hak tersebutdapatterwujud,dan tentunya ketenfuannormatifperaturanperundangundangan yang berlandaskanpada konstitusionalismeIndonesia yang berpatokanpadaUndang-undang Dasar 1945harusdijadikandasarpelaksanaan pembangunan hukum hak asasimanusla bidangekonomi,sosialdanbudayasecara tepat.Intinya pembangunan hukum hak asasimanusiabidangekonomi,sosialdan budaya dalam rangka mewujudkan t e r j a m i n n y ah a k a s a s m i anusia di era globalisasi harus berpedomanpada Pancasila danLLrD 1945.DalamUndangundangDasar, telah diakomodirsecara baik dalam Pasal28 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, maka seluruhperaturanperundang-undangan e. Harus menempatkan"legal justice" yangdibuatolehpemerintahbaik dalam justice" "social kerangka dan dalam bentuk undang-undang, peraturan dalam hubunganantarbangsaberupa pemerintahpenggantiundang-undang, "globaljustice". prinsip-prinsip pemturanpemerintah, dan lainnyadalam Pancasila sebagai sumberdarisegala kategoti freedo l from need harus sumber hukum yang menggambarkan berpedoman dantidakbolehbertentangan g a g a s a nH a n s K e l s e nt e n t a n gR e l r e denganketentuan tersebut. pru gn RechtsIehrc, Groundnonn, Uns n orm DalamUndang-undang Dasar1945 (AnthonF. Susanto, 2010:294).Sehingga diatur beberapahak ekonomi, sosial m e l a l u i p e m b a n g u n ahnu k u m y a n g dan budaya,misaJnyahak pendidikan berdasarkanPancasilaterdapatharapan sebagaisalahsatuhak dasarmanusia, politik hukum nasionaluntuk merubah selainhak pendidikan diatur juga hak konstruksi yang selama ini dilakukan warga negara atas pekerjaan dan dengantidakmemasukan Pancasila dalam penghidupan yanglayakbagikemanusiaan, pembentukan penturanp€nudang-undangan hak untuk memiliki keturunan,hak bidanghakasasimanusia bidangekonomi. untukbekerjasertamendapatkan imbalan sosial dan budaya,dalam arti bahwa dan perlakuan yang adil dan layak pembangunan hul-umnasionalharus dalamhubungan kedepan Leia-hakmemilihpekerjaan. ll2
PRANAT:A HUKUM fotune6 Nonol 2 Juli 2011
hak hidup sejahteralahir dan batin, kebijakan pembangunan beserta bertempattinggal dan meidapatkan priositasnya kepadakonstituen mereka, yang lingkunganhidup baik dan sehat yaitunasyarakat.Hal ini berafiirennasuK serta bethak memperolehpeiayanan melakukanreview terhadaplegislasi kesehatan, hak atasjaminansosialyang dan praktik administratif,mendorong memungkinkanpengembangan dirinya pendidikan publikdanprograminformasi, y a n g s e c a r au t u h s e b a g a im a n u s i a m e l a k u k a np e n y e l i d i k a na t a ss e g a l a bermartabat, hak bagi fakir miskin dan pengaduantentangpelanggaranyang anak-anak terlantardipelihanolehnegara. terjadi,seftamelakukandenganpendapat hak mendapatkan sistemjaminansosial demi tercapainya penenuhan hak bagi seluruhrakyatdan memberdayakan ekonomi dan sosial diseluruh wilayah yanglemahdantidakmampu negaraataupunpaling tidak dibeberapa masyarakat sesuaidenganmartabatkemanusiaan,hakwilayahDrioriras. kesehatan lirsilitaspelayanan ataspenyediaan Mengupayakan te{aninnyahakuntuk dan fasilitaspelayananumumyanglayak memper.oleh keseiahteraan ekonomidalam daripemerintah. , r n ' a ny d n gl u a s y. . r n gm e l r p ujrui g ap r a SupamanMazuki kondisiyangsosialdan Dalampandang;m kulturalnya, ncgara ( 2 0 1 0 : , 1 6 6u)r g e n s ip e m e n u h a rd a n b e s e r t ap e j a b a tt i d a k l a g i b e r p e r a n perlindr.rngan Hak Ekonomi, Sosial,dan wacthdogd,anhatds oJf policysebagai Budayamencakup tigahal,yailruPenama, nya. Negara besertapejabatnyaharus Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sanggupbertindakpositif,untuk secara mencakup berbagai masalahpaling pr.oaktifmenginten ensiproscs, sedemikian utama yang dialamimanusiasehari- rupasehingga sifuasrkehidupan menjadi hari: makananyang cukup,pelayanan cukupkondusif bagisetiap manusia warga kesehatanyang baik, dan perumahan negara/ masyarakat untuk dapat yang merupakan kebutuhan pokok mengupayakanhrk nyamenurut ketentuan (basic necesities)bagi seluruhumat yansada. konstitusidan kovenan manusia.Realitasnya banyaknanusra K e d u aH , a k e k o n o m is, o s i a d l an di seluruh penjuru dunia yang tidak budayatldak bisa dipisahkandengan mempunyaiaksesterhadapkcbutuhan hak asasi manusia yang lainnya, jangankan pokokmereka, mempengaruhi interdeDendensihak asasi manusia penguasatentang kebijakan suNivalmoreka adalahrealitasyans tidak bisa dihindari sehadhari. saatini, hakuntukmemilihdankebebasan penghormatan Perlindungan, dan mengeluarkan pendapat, misalnyatidak pemenuhan Hak Ekonomi,Sosial,dan akan banyak artinya bagi mereka pcnerintahdan Budayamembutuhkan yang berpendidikan rendah karena aktor-aktornon negarayangberpengaruh pendapatan mercka tidak cukup lainnyauntuk menastikann'lasyarakat untuk membiayai sekolah, apalagi mempunyaiaksespadakebutuhanpokok bagi masyarakatmiskin yang mengpangan, layanan kesehalal1 dan bahan gantungkanhidupnya pada stsa-srsa pemmallan,dan memastikanmekanisme sampah globalisasi. fedgd, Hakekonomi, d e m o k r a t i kd i m a n am a s y a r a k abt i s a sosial, dan budaya mengubah pendapat padapembuatan kebutuhanmenjadihak, sepertjyang menyampaikan kebijakan yangmempengamhi sudahdiulasdi atas,atasdasarkeadilan atauterhadap kehidupanmerekayangjuga diibutuhkan dan martabat manusia,hak ekonomi, adalahsistemhukumyangmemungkinkai sosial,budayamemungkinkan masyarakat aparat negara mempeftanggungjawabkan orcnjadikan pokok kcbutuhan mereksebagai PenqatuhGlobulisasiTe,hadap Pe enbo'tsanHAM RmansEkonooti,Sosial..(Erlind B)
113
hak yang harusdiklaim (rightsto clain) yang di dapat dan bukannyasumbangan
memberikan dampak bagi hak-hak yang tercantumdalam kovenan Hak (charity to recieve). Ekonomi.SosialdanBudava.khususunhrk Pembangunanhukum hak asasi memenuhi pengaturanprinsip nonmanusiaekonomi,sosial dan budaya diskriminasi dalam kovenan, maka penerapanaturanhukum tidak bisa dan kedepanadalahmenterjemahkannilainilai Pancasila,imperatif-imperatif tidakharus dilakukan; kedua,perlindungan konstitusi ke dalam undang-undang atasHak Ekonomi,Sosial,dan Budaya organik di satu sisi, serta menjadikan harussetaradan menjadibagianintegral hak ekonomi,sosialdanbudayamemiliki dari upayaperlindunganatas hak asasi kekuatanhukum untuk digugatpeme- manusiadalambidangpolitik; Ketiga, nuhannya.Komite Ecosoc PBB tahun komitemengusulkan agarprinsip-prinsip 1998 telah mengeluarkanbeberapa hak ekonomi,sosial,budayayang terkomentarumum(gereralcomment)yat\g cantum dalamkovenan,diadopsidalam secaralangsungmemberikanbahasan sistemhukum nasional,baik melalui terhadap isustatus hukum(juslictbility) seia ratifikasi maupunabsorbsike dalamperperlunyapengaturan penyelesaian secara aturanperundang-undangan yang sudah hukum atas pelanggaranhak ekonomi, berlaku,tujuannyaagar individu menghak gunakannya sosial,danbudayamelaluipengaturan dalamlitigasi di pengadilan asasimanusiayang lebih baikdalamsebuah unrukmemperoleh keadilan. perafuranperundang-undangan. Dalamimplementasi pembangunan Dalam general comment No.9 hukum tentu membutuhkanperanan Hak Ekonomi,Sosial seluruhpihak bangsadan negara,jadi tentangpenerapan pendapat tidak hanya menjadi kewenanganatau danBudaya,Komitemenyanggah yang menyatakan bahwahak ckonomi, perananpenuhlembaganegara,tetapi sosialdan budaya secaftinherenttdak membutuhkansinergitasantaralembaga cocok untuk diterapkanmelalul law or negaradenganmasyarakat.Pemerintah judicial en./brcemerl,dan sekaligus danDewanPerwakilan Rakyatyangberm e n g e s a h k asnu a t u s t a n d a rd i m a n a p e r a n d a l a m b i d a n g l e g i s l a s ih a r u s negara/ pemerintah dipersyaratkan kemudianmenciptakanpembangunan untuk menyediakan mekanisme penhukumhakasasimanusia dibidang ekonomi, yelesaian hukumdaiamdua cara,yaitu: sosial,dan budayayang berdasarkan yangkonsisten melaluiinterpretasi dari padanilai-nilaiPancasila dan Undanghukum agarsesuaistandarkovenanHak undangDasar 1945. pemenulran Ekonomi,Sosialdan Budaya,khususnya Pemerintah melaksanakan dannondiskiminasi, hak asasimanusia, dalamhalkesetaraan danDewanPerwakilan peraturanyang Rakyatmemberikan pengawasan sertamelalui pengesahan terhadap membentuk mekanismepenyelesaian jalannyahak asasimanusia.Selainitu huLumyangterjadi. misalnyalembagayang mengawaldan K o m i t e k e m u d i a nm e n g e s a h k a n b e r k o n t r i b u s i t e r h a d a p p e m b a n g u n a n tiga prinsip dasarpemenuhanberdasar- hukumhakasasimanusia bidangekonomi, k a n k e s e p a k a t atne n t a n gt a n g g u n g - s o s i a l d a n b u d a y aa d a l a hl e m b a g a jawab negarauntuk menyediakanme(terutamaMahkamah kekuasaankehakiman kanisme hukum atas pelanggaranHak Konstihrsi). MahkamahKonstitusisebagai pengawal ekonomi, sosial dan brLdaya,yaitu: konstitusionalisme danlembaga pertama, l^ngkahapapunyangdilakukan yangmemberikan perlindungan hak asasi negara haruslah cukup untuk suatu manusia darikerugian-kemgian konstitusional 114 PRANATAHUKUM volune6 Nonor 2 Juli 2011
yang diakibatkanoleh lahimya undangundangyangmelanggar ataubertentangan denganhak asasimanusiayang berlaku universaldan dijamin oleh Pancasila, contohkonkit adalahpembatalan Undangundang KomisiKebenaran danRekonsiliasi yang dinilai oleh MahkamahKonstirusi Dasar benentangan dengan Undang-undang 7945 yang di dalamnyamengandung ketidakpastian hukum. T n t i n y ab a h ra T n d o n c s si ae b a g a i negarahukum demokratisdan negara demokasiberdasarkan hukummenjadikan hukum sebagaithe suprene (pand\tan tertinggi),sebagaiperwujudan tersebut lembaga-lembaganegaradengansistem check:and balancesmampumengemban p e n g a k u adna np e r l i n d u n g ahna ka s a s i manusia bidangekonomi, sosial, danbudaya. juga yang terpentingadalah Selainitu p a r t i s i p a s im a s y a r a k ast e c a r am e n yelumh,pemerintah dal1masyarakat harus sinergisdan menjalinkemiteraan komprehensifuntuk mewujudkanpengakuan, perlindungan hak asasi dan pemenuhan manusia bidangekonomi, sosial, danbudaya.
Pembangunan hul-umdapatdilalekan d e n g a nm e n g i m p l e m e n t a s i knainl a i n i l a i P a n c a s i l ad a n U n d a n g - u n d a n g Dasar 1945dalamperaturanperundangu n d a n g a no r g a n i k , s e h i n g g ad a p a t di implementasikan secara langsung . elainitu, dalam o l e h p e m e r i n t a hS p e m b a n g u n a nh u k u m h a k a s a s i manusiabidang ekonomi,sosial,dan pemenuhan budayaperluadamekanisme a t a up e n u n l u t ahna kj i k a h a k e k o n o m i , sosialdan budayatidak dipenuhioleh negara, terkait dengan pemenuhan diperlukanupayasinergisantarIembaga negaradanmasyarakat.
DAFTARPUSTAKA
Buku : AnisIbrahim,MerekontrulsiKeilmuanllmu Hukun Dan Hukum Milenium Ket$a, lntransdanSTIH Lumajang, Malang,2007. AnthonF.Susanto,llaktm clariConsilience Menuju Para.ligma Hukum K onsI r ukt if- Trahsgresl, Refika C. PENUTUP Aditama,Bandung, 2007. -, Ilnu Hukum Non Sistematik: Pengaruhglobalisasi terhadap Fondasi Filsafat Pengembangan perkembangan hak asasimanusiabidang Ilmu Hukum, Genta Publishing, ekonomi,sosialdan budayasangatkuat, Yogyakarta, 2010. nilai dan normayang terjadi pergeseran melandasi danmengalur hakasasr manusia BarbaraParker,EvolutionandRevolution diberbagainegara,namundenganadanya fron InlernasionalBusinessto Clobalization,in Hand Book of g l o b a l i s a ssie k a tp e m b a r ansi l ai - ni l a i Organi,,alion Srudies. London. 1997. tersebutmenjadihilang,adanilai yang Budi Winarno, Globalisasi l|tujud tetapsurvivedan ada nilai-nilai yang ImperialismeBaru Peran Negara kemudian Solusiyangtepatadalah bergeserDalan Pembungunun TajiduPress. nu k u mh a k m e l a k u k a np e m b a n g u n h Yogyaka.ta, 2004. asasimanusia dalambidangekonomi, sosial, danbudaya(HfSB) merupakan hakasasi Collin Hines,,4GlobalLook to theLocal, Repleacing EconomicGlobalization yang harusdi lindungi,dihormatidan WiIh Deno, racyLo,aI ization. terj. d i p e n u h io l e h p e m e r i r l t a ph u s a td a n RoemTopatimasang,Insist Press, pemerintahdaerah otonomi ft'cnyelenggara Yogyakarta, 2005. daerah. PetryaruhGbbalisasiTefiddapPe*enbanganHAM BidansEkononi,Sosial...(Erlina B)
ll5
MenggagasHukum Progresif DavidM.Trubek,et.all, GlobalRestrucning Indonesia, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, nad The Law: The Inter 2006 Legal Fields and nationalizationo./ SaafroedinBaha\ Hak Asasi Manusiu, theCredtiotrof TrdnsnalionalArenas, AnalisisKomisiNasionalHakAsasr Universityofwincosin, 1993. Manusia dan Jajaran Hankam/ EndangSutrisno,BungaRampaiHuku/n Angkat Berse jata Republik dan Globalisasi, Genta Pres", Indanesia,PustakaSinarHarapan, Yogyakarta, 2007. Jakafia,199'7 FX Adjie Samekto, Kapitalisme, Modernisasi, dd Kerusakan SupannanMarzuki, f/agedi Politik Hukum Hak Asasi Ma usia, Pushafi Li ngkungan, GentaPrcss,Yogyakafia, UniversitasIslam Indonesiadan 2008. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Gunawan Muhammad dan Muamar Romadhan(ed),MenggagasHukum Makalah: P/ogrcsif Indonesia, P\\staka Adnan Buyung Nasution, "Sefaralr Pelajar,IAIN Walisongo, danPDIH PeldebatanHAM Di Indonesia' Universitas DipoDegoro, Yogyakafta dalamE. ShobirinNadj. & Naning dan Semarang, 2006. (Ed.), Disenindsi Hak Mardiniah Salmi, Violence a d Democratic Jamil A'ati Vonttsia.Pctspck ttf danAksi. Society. Holigo isme da Ma\tarakat Demokrasi, Pilat CESDA-LP3ES, Jakarta, 2000. Arief Hidayat,BahanKullah Pembaharuan Yogyakarta, 2005. Humania, HukumNasional,padaPDIH KPK Teori Hans JimlyAsshiddiqie danAli Safa'at, UndipUnila.Sabru KelsenTentangHukum,Seketariat 30 Januari20l I Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Kual PuJiPrayilno.Pan,asilaSebagai BtutangPemandu(Leitstern) 2006. Dalam KonstitusiRI, Jakarta, PembinaatlLembagddan Pranata KenichiOhmae,TheEnd ofNatian State: Hukundi lndone,ia,JurnalMedia The RiseofRegionalEconomic,The Hukum,Vol. 14 No. 3 November FreePress,NewYork,1995. 2007,FakultasHukum Universitas Martin Khor, GlobalisasiPerangkap Muhammadiyah Yogyakarta, Cindelaras Negara-negara,S€/atan, Yog/akarta. PustakaRakyatCerdas,Yogyakafta, l'4uladt,"Denokra'i. Hrk A'asi Manusia 2002. clanReformasiHukumdi Indonesia", Moh. Mahfud MD, Ddsar & Stt'uktur J u r n a lD e m o k r a s& i Hak Asasi Ketatanegaraan Indonesia, P'ineka Manusia, TheHabibicCentre, Jakarta, Cipta,Jakarta,200l 2002 M]j]adj,(Ed.),Hak AsasiManusia,Hakikat, Konsep dan ImplikasinyaDalam PerspektifHukum dan Masyarakat, RefikaAditama, Bandung, 2005. danMigrast M.Arif Nasution,G/obalisasi Antar egara,Alumni, Bandung, t999 SatjiptoRahardjo,Znr Hukulx "Pencalia , Pembebasan, ddn Pencerohon, UnivercitasMuharmadiyahSurakafi a Press,Surakada,2004 116
PRANATAHUKUM l/olume6 Nonor 2 Juli 20ll
