PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANJAR TAHUN 2004 - 2013
Oleh : HARI PRASETIO 113401004
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 2015 (Jl. Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya PO BOX 164)
ABSTRACT This study aimed to determine the effect of revenue sharing (DBH), general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK) to economic growth in Banjar City during of period 2004 – 2013. Analysis of the data in this study uses Multiple Linear Regression Method. Hypothesis test using partial test (t test) and simultaneous (F test). The data used in this study was revenue sharing (DBH), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK) and economic growth in Banjar City during period of 2004 – 2013. By using partial test (t test) which level of significant 5% is revenue sharing (DBH) has a positive effect and not significant to economic growth, general allocation fund (DAU) a positive effect and significant to economic growth, and special allocation fund (DAK) has negative effect and not significant to economic growth. Simultaneously (F test) revenue sharing (DBH), general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK) have significant on economic growth in Banjar City period 2004 – 2013. Keywords: balanced fund, revenue sharing (DBH), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK) and economic growth
ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan pengaruh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun
2004-2013. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Hipotesis ini menggunakan uji t parsial dan uji F simultan. Data yang digunakan adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dana alokasi khusus (DAK) dan pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2004-2013. Dengan menggunakan uji t pasial (uji t) dengan taraf nyata sebesar 5 % dana bagi hasil (DBH) menunjukan pengaruh positif dan tidak signikfikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum (DAU) menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatife dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan (uji F) dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 20042013. Kata kunci : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi
PENDAHULUAN Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Banjar Kota Aministratif segera ditingkatkan menjadi Pemerintahan Kota dimana hal ini pun sejalan dengan tuntutan dan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sisi lain Pemerintahan Kabupaten Ciamis bersama-sama Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pada akhirnya Banjar Patroman resmi menjadi Kota pada tanggal 21 Pebruari 2003. Dengan jadinya Banjar sebagai Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri.
Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar Tahun 2011-2013
LPE (%) Tahun Jawa Barat
Kota Banjar
2011
6,51
5,35
2012
6,28
5,26
2013
6,05
5,34
Sumber : BPS Kota Banjar dan BPS Nasional Dari Tabel diatas laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,09 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 0,08 %. Meskipun mampu tumbuh sebesar 5,35 % pada tahun 2011 namun pertumbuhan-nya belum mampu beranjak diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar 6,51 % pada tahun 2011. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar terlihat Fluktuaktif. Untuk itu pemerintah daerah Kota Banjar perlu melakukan sebuah tindakan agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal,swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian. Sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan adanya sumber- sumber pendapatan. Dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) yang didapat dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar, sumber pendapatan Kota Banjar memiliki tiga (3) sumber penerimaan yang meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan terbesar daerah kota banjar sebesar 620.917.335.500 rupiah pada tahun 2013. (2) Dana Transfer atau Dana Perimbangan sebesar 549.996.080.189 rupiah pada tahun 2013. (3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 296.119.919 rupiah pada tahun 2013. Abdullah dan Halim (2003) mengemukakan bahwa Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.
UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah membagi Dana Perimbangan menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berikut gambaran Dana Perimbangan Kota Banjar 3 (tiga) tahun terakhir : Tabel Data Dana Perimbangan Tahun 2009-2013 Kota Banjar
DANA PERIMBANGAN
Tahun
DBH
DAU
DAK
2011
Rp 51.741.910.993
Rp 235.862.566.000
Rp 20.664.300.000
Rp 308.268.776.993
2012
Rp 64.406.149.035
Rp 281.851.254.000
Rp 16.460.070.000
Rp 362.717.473.035
2013
Rp 59.213.959.891
Rp 317.122.023.000
Rp 19.192.147.000
Rp 395.528.129.891
Sumber : INDODAPOER Dilihat dari tabel 1.3 diatas Dana Perimbangan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami peningkatan. Melihat dari fenomena ini Dana Perimbangan diharapkan mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Namun kenyataan-nya seperti yang ditunjukan pada tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar sempat menurun sebesar 0,09 % pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan sebesar 0,08 % pada tahun 2013. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel penelitian melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik kemudian diambil intepretasi untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. (Azwar, 2001:91). Model Penelitian Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, secara umum berdasarkan pada kerangka berfikir maka digunakan model regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) dan secara umum di gambarkan dalam persamaan sebagai berikut :
LPE = β0 + β1ln DBH + β2ln DAU + β3ln DAK + e Di mana : LPE
= Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2009-2013 dalam persen
DBH
= Dana Bagi Hasil Periode 2009 – 2013 dalam milyar rupiah
DAU
= Dana Alokasi Umum Periode 2009 – 2013 dalam milyar rupiah
DAK
= Dana Alokasi Khusus Periode 2009 – 2013 dalam milyar rupiah
β0
= Konstanta
β1 , β2 , β3
= Koefisien penjelas masing-masing input nilai parameter
ln
= logaritma normalitas
e
= error term
PEMBAHASAN Berikut ini adalah hasil pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah LPE = β0 + β1ln DBH + β2ln DAU + β3ln DAK + e Tabel Hasil Olah Data Dengan Metode OLS Dependent Variable: LPE Method: Least Squares Date: 05/26/15 Time: 21:16 Sample: 2004 2013 Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-9.660420
2.338337
-4.131321
0.0061
LOGDBH
0.322108
0.161908
1.989447
0.0938
LOGDAU
0.443089
0.146689
3.020601
0.0234
LOGDAK
-0.197759
0.086310
-2.291268
0.0618
R-squared
0.940145
F-statistic
31.41425
Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 6 Persamaan regresi linier berganda untuk tabel 4.1 diatas adalah LPE = -9,660420 + 0,322108 ln DBH + 0,443089 ln DAU – 0,197759 In DAK + e
Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa koefisien tiap variabel bebasnya adalah 0,322108 untuk variabel DBH 0,443089 untuk variabel DAU, dan - 0,197759 untuk variabel DAK. Yang menunjukan pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel tetap yaitu variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti dan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kenaikan DBH berpengaruh signifikan. Menurut penelitian dari Izatul (2011) yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan Pekerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009” diperoleh hasil bahwa seluruh variable independen yang di gunakan dalam penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian penulis, hasil penelitian penulis ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Tahun 2000, dimana bagian daerah dari PBB ditetapkan sebesar 90 % sedangkan sisanya sebesar 10 % yang merupakan bagian pemerintah pusat. Dari bagian daerah sebesar 90 % tersebut, 10 % merupakan upah pungut, sehingga ketika DBH naik maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat namun tidak terlalu besar pengaruhnya. Dengan demikian semakin meningkat DBH akan memberikan pengaruh yang tinggi pula terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Hal ini dikarenakan penerimaan anggaran dari pemerintahan pusat untuk daerah khususnya Kota Banjar penerimaannya itu sendiri dialokasikan kembali ke sektor-sektor yang produktif dan tidak produktif. Adapun penerimaan DBH yang di bagi hasilkan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Setiap penerimaan yang di bagi hasilkan masing-masing memiliki sektor-sektor yang produktif dan tidak produktif yang menyebabkan DBH tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Seluruh sektor dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPH orang pribadi merupakan sektor pruduktif yang berkontribusi besar sehingga mampu meningatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pnerimaan bukan pajak yang di bagi hasilkan ke dalam beberapa sektor yaitu sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor minyak bumi dan gas alam, dan sektor perikanan merupakan sektor yang tidak produktif atau tidak berdistribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar
Berdasarkan hasil regresi dengan level of significant 5 % diketahui bahwa variabel DAU di Kota Banjar yang diukur menggunakan persen memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti, kenaikan koefisien DAU sebanyak 1 persen akan menaikan rasio pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0234 % Hasil ini menunjukan pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar, ditunjuk dengan adanya hubungan yang positif dan signifikan dari hubungan DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin meningkat DAU akan memberikan pengaruh yang tinggi pula terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU
bersifat
“Block
Grant”
yang
berarti
penggunaannya
diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian dan penerimaan DAU di kota Banjar sesuai dengan data yang diperoleh dari DPPKA kota Banjar dan INDO-DAPOER, dimana DAU memiliki penerimaan terbesar dari komponen dana perimbangan. Hal ini didukung oleh adanya kriteria design DAU yang terbagi menjadi 3 (Tiga) bagian yaitu sumber dana, formula distribusi dan kondisionalitas, dimana pada bagian kondisionalitas disebutkan bahwa pembagian DAU sangat efektif digunakan sebagai sarana untuk mencapai sasaran diberbagai sektor tertentu yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Penerimaan DAU ini cukup efektif dalam rangka pemerataan standar di Kota Banjar, dapat dilihat dari segi pemerataan infrastuktur dasar seperti perbaikan jalan ditiap daerah mampu berkontribusi dalam pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa DAK memberikan korelasi negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti dan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kenaikan DAK berpengaruh signifikan. Menurut penelitian dari Izatul (2011) yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan Pekerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009” diperoleh hasil bahwa seluruh variable independen yang di gunakan dalam penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian penulis, hasil ini menunjukan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, hal itu sejalan dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Ditunjuk dengan adanya hubungan yang negatif dan tidak signifikan dari hubungan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di kota banjar, membuktikan bahwa pelaksanaan DAK yang digunakan untuk perbaikan sarana dan pra-sarana dibidang pendidikan belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar, karena dalam pelaksanaannya memerlukan jangka waktu yang cukup lama sehingga laju pertumbuhan ekonomi di kota banjar tidak signifikan. Selain itu, terdapat pula pengadaan sarana dan pra-sarana yang tidak efektif, yang dapat menyebabkan DAK tidak meningkat seperti kurangnya sarana seperti perpustakaan keliling, perpustakaan umum, dan tidak meratanya pengadaan fasilitas pendidikan sekolah di daerah pelosok. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar Berdasarkan Hasil regresi diketahui bahwa DBH, DAU dan DAK secara bersama sama memberikan pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar. Dari hasil perhitungan diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah 31,41425 dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf nyata 5% adalah 2,87. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat dilihat bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 31,41425 > 2,87 artinya bahwa pengaruh variabel DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar periode 2004-2013 secara bersama sama adalah signifikan. Hasil ini menunjukan bahwa dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan APBD, sehingga mampu mengindikasikan pelaksanaan otonomi di Kota Banjar yang penerimaannya masih tergantung dana dari pusat. Dana perimbangan terbagi menjadi tiga bagian yaitu : 1. Dana bagi hasil (DBH) 2. Dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK) . DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam (SDA), sedangkan DAU digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehingga penyelengaraan pelayanan kepada masyarakat terjamin. Sedangkan DAK yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan
dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional. Dapat disimpulkan bahwa selain dari sisi pengeluaran dan implikasi desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi, sisi penerimaan juga penting untuk dilihat. Dana perimbangan merupakan sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sesuai pendapat Bahl dan Oates (Hadi Sasana, 2009:106-107) yang mengemukakan bahwa peranan dana perimbangan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Khususnya dalam desentralisasi fiscal dana perimbangan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejaheraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih efesien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik.
PENUTUP Kesimpulan Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar tahun 2004-2013. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebgai berikut: 1. Setelah pengujian hipotesis secara parsial, variable DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Setelah pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota banjar. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan dana perimbangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran bagi berbagai pihak terkait. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut : 1. Pemerintahan Kota Banjar, khususnya DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) agar tetap mengoptimalkan
sumber-sumbernya yang telah ada sebelumnya, agar target di masing-masing bidang terus meningkat dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar juga dapat meningkat. 2. Dengan adanya pengaruh yang positif dan tidak signifikan pada variabel DBH, pemerintah Kota Banjar hendaknya lebih focus mengalokasikan penerimaan DBH ke sektor yang produktif agar pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar dapat berpengaruh signifikan. 3. Dengan adanya pengaruh yang negatif dan tidak siginifikan pada variabel DAK, pemerintah Kota Banjar agar tetap konsisten terhadap tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan inprastruktur secara baik agar terciptanya kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik. 4. Bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut . Selain itu juga pihak - pihak yang hendak melakukan penelitian lanjutan dari masalah tersebut diharapkan memasukan variabel lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar. Misalnya seperti memasukan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel tambahan bagi penelitian selanjutnya, penulis tidak menambahkan variabel PAD dikarenakan peneliti mengalami kesulitan dalam mencari data dan ketersediaan data pada tahun 2011-2012. 5. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas wilayah penelitian dan/atau memperpanjang periode waktu pengamatan penelitian agar bahasan yang diteliti menjadi lebih luas cakupannya.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Ajija, Shochrul R,2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta : Salemba Empat. Arsyad, Lincoln. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN. Bachrul Elmi. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta : UI Press Bangun, Ricky Andra Levi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Per Kapita : Universitas Sumatra Utara. Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada. DPPKA Kota Banjar. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20092013. Banjar Patroman. Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta : Erlangga.
Lubis, Ade Fatma, Arifin Akhmad, dan Firman Syarif. 2007. Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Soutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis. Medan : USU Press.
Oates. Wallace. 2006. An Easy Of Fiscal Federalism. Journal Of Economics Literature 37. Sukirno, Sadono. 1985. Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Sukirno, Sadono. 2004, Makro Ekonomi Modern. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Sukirno, Sadono. 2010. Teori Pengantar Makroekonomi, Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Todaro, Michael, P. 2000. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan. Jakarta : LP3ES Republik Indonesia. 1999. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. 2004. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Website Resmi Badan Pusat Statistika Jawa Barat. http://jabar.bps.go.id diakses tanggal 26 Maret 2014 Website Resmi Kota Banjar. http//banjar-jabar.go.id diakses tanggal 26 Maret 2014
