PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA)

PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA)

TESIS

Oleh BATI 077017032/Akt

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Bati : Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA)

TESIS

Diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh BATI 077017032/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Bati : Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA) :Bati : 077017032 : Akuntansi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak) Ketua

Ketua Program Studi,

(Drs. Rasdianto, MA, Ak) Anggota

Direktur,

(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak) (Prof. Dr. Ir.T. Chairun Nisa B., M.Sc)

Tanggal lulus : 18 Juni 2009 Bati : Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Telah diuji pada Tanggal : 18 Juni 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak

Anggota

: 1. Drs. Rasdianto, MA, Ak 2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak 3. Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si,Ak 4. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak

Bati : Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang berjudul : “Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara). Adalah benar hasil kerja saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan, 08 April 2009

B a t i 077017032/Akt


ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera utara dengan jumlah sampel 17 (tujuh belas) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan dan parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera Utara. Kata Kunci:

Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi.


ABSTRACT

This research is aimed to know the Influences of Capital Expenditure and Regional Own Revenue to the Economic Growth in North Sumatera Regencies/Towns. The population of this research consists of 26 regencies/towns in North Sumatera by involving 17 samples from the year of 2004 up to 2007. This research uses two variables such as : Capital Expenditure and Regional Own Revenue used as independent variable where as The Economic Growth used as dependent variable. Hypothetic test is carried out by using multiple linear regressing analysis in which the classical assumption done first before the hypothetical test. The result of this research has proved that The Capital Expenditure and Regional Own Revenue influence the Economic Growth in North Sumatera Regencies/Town. Partially and simultaneously, besides partial Regional Own Revenue significantly influences the Economic Growth but, The Capital Expenditure unsignificantly influence it. Consequently, this research will be hopefully useful for Town/Regency Government to arrange their strategy and policy especially for stimulating the Economic Growth both effectively and efficiently in all of the region of North Sumatera Province. Keywords : Capital Expenditure, Regional Own Revenue, and Economic Growth.


KATA PENGANTAR Segala puji yang tidak terhingga kepada Allah SWT atas kurnia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan analisis tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera Utara, dengan periode penelitian 2004-2007 di Sumatera Utara yang dikaji dengan beberapa pendekatan/analisis sebagai aplikasi pengetahuan yang didapat oleh penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Prof.

Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A.(K), selaku Rektor Universitas

Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, Selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak, Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak, dan Drs. Rasdianto, MA,Ak selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak membantu/membimbing saya dalam penyelesaian Tesis ini.


5. Bapak/Ibu Dosen Penguji, Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak, Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, Ak, Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak. 6.

Iskandar Muda, SE, M.Si, Ak, Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si,Ak, yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak/Ibu Dosen mata kuliah metode penelitian, yang telah banyak memberikan ilmu dan sumbang saran dalam penulisan proposal ini. 8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberi pengetahuan pada Penulis selama Kuliah di Program Studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi kejenjang Program S2. 9. Bapak Rektor Universitas Asahan dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis. 10. Bapak Yayasan Universitas Asahan, yang telah membantu penulis dalam pembiayaan dalam pendidikan Program S2 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. 11. Bapak Dirjen Dikti yang telah memberikan Bea siswa kepada penulis melalui BPPS dalam penyelesaian Pendidikan Program S2 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. 12. Terkhusus kepada istri dan anak tercinta, yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta kesabaran maupun dukungan, semangat dan doa restu serta dorongan moril sehingga Penulis dapat menyesaikan Study pada Program Studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.


Dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf kepada Bapak/Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara maupun rekan-rekan, Semoga segala budi baik yang telah diberikan kepada Penulis, dapat diterima sebagai Amal Sholeh disisi Allah SWT. A m i n.

Medan, 13 April 2009

- B A T I-

RIWAYAT HIDUP


1. N a m a

:Bati

2. Tempat/tgl lahir

: Tanjung Balai, 04 Mei 1960

3. Pekerjaan

: Dosen FE-UNA

4. Agama

: Islam

5. Orang tua a. Ayah

:Misnan

b. Ibu

: Siti Ngatimah (almh)

6. Istri

: Setiawati

7. Anak

: 1. Edra Putri Ayuningtiaz : 2. Nanda Bagus Pratiktio : 3. Gizsya Resha Larastika : 3. Rangga Patra Pratiktio

8. Alamat

: Jl. Williem Iskandar Blok. U No. 17 A Kisaran

9. Pendidikan a. SD Negeri

: No. 2 Kecamatan Air Joman Kab. Asahan 1974

b. SMEP Negeri

: Kisaran Kab. Assahan 1977

c. SMEA Negeri

: Kisaran Kab. Asahan 1982

d. Fakultas

: Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Darma Agung Medan 1993

e. Sekolah Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Ilmu Ekonomi USU 2009.


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ......................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................ ii KATA PENGANTAR....................................................................................... iii RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... vi DAFTAR ISI..................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1. Latar Belakang Penelitian............................................................ 1

BAB II

1.2. Rumusan Masalah ......................................................................

9

1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................

10

1.4. Manfaat Penelitian ......................................................................

10

1.5. Originalitas ..................................................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................

12

2.1 Tinjauan Teoritis ..........................................................................

12

2.1.1. Peranan Belanja Modal Dalam Desentralisasi Fiskal ......

12

2.1.2. Arti Pertumbuhan Daerah Bagi Kemandirian Daerah .....

13

2.1.3. Belanja Modal .................................................................

16

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah ..................................................

17

2.1.5. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah .................................

19

2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ........................................

21

2.1.7. Hubungan Antara Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah ......................................................................

24

2.1.8. Hubungan Antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi ..........................................................................

24


2.1.9. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan ekonomi.....................................................

25

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu ...................................................

27

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS ..................................

31

3.1. Kerangka Konseptual ................................................................

31

3.2. Hipotesis Penelitian ....................................................................

34

BAB IV METODE PENELITIAN………………………………………….. 35 4.1. Jenis Penelitian .......................................................................... . 35 4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....................................................

36

4.3. Populasi dan Sampel...................................................................

37

4.3.1 Populasi Penelitian . ........................................................

37

4.3.2 Sampel Penelitian dan Teknik Sampel ............................

37

4.4. Metode Pengumpulan data ..........................................................

39

4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..........................

40

4.5.1. Belanja Modal ...................................................................

40

4.5.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ........................................

40

4.5.3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah .........................................

40

4.5.4. Klasifikasi Variabel...........................................................

41

4.5.5. Metode Pengukuran Variabel............................................

41

4.6. Metode Analisis Data dan Uji Asumsi Klasik.............................

42

4.6.1. Uji Asumsi Klasik .............................................................

42

4.6.1.1. Uji Normalitas .....................................................

42

4.6.1.2. Uji Multikolinearitas............................................

42

4.6.1.3. Uji Heterokedasitas..............................................

43

4.6.1.4. Uji Autokorelasi ..................................................

43

4.6.2. Pengujian Hipotesis...........................................................

44

4.6.2.1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) ...............................

45

4.6.2.2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) ……………......

46


4.6.2.3. Uji Koefisien Determinasi (R2) ...........................

46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..............................

47

5.1. Deskripsi Data Penelitian ...........................................................

47

5.2. Analisis Data ..............................................................................

50

5.2.1. Uji Asumsi Klasik ............................................................

50

5.2.1.1. Uji Normalitas Data .............................................

50

5.2.1.2. Uji Multikolinieritas .............................................

52

5.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas .........................................

53

5.2.1.4. Uji Autokorelasi ...................................................

54

5.3. Hasil Analisis ..............................................................................

55

5.4. Model Uji Hipotesis ....................................................................

56

5.4.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).............................

56

5.4.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .................................

57

5.5. Pembahasan ................................................................................

59

KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................

66

6.1. Kesimpulan ..................................................................................

66

6.2. Keterbatasan Penelitian................................................................

67

6.3. Saran …………………………....................................................

67

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................

69

BAB VI


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

2.1

Review Penelitian Terdahulu..............................................

29

4.1

Daftar Populasi Dan Sampel Penelitian ……………….....

38

4.2

Operasionalisasi Variabel ………………………………..

41

5.1

Daftar Kabupaten/Kota Sampel……… ………………….

47

5.2

Statistik Deskriptif………………………………………..

48

5.3

Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test..

51

5.4

Uji Multikolinieritas ……………………………………..

52

5.5

Uji Park…………………………. ………………………

53

5.6

Uji Autokorelasi………………………………………….

54

5.7

Pengujian Kelayakan Model…………..…………………

55

5.8

Hasil Regresi Uji F……………………………………….

56

5.9

Uji t……………………………………………………….

57


DAFTAR GAMBAR Nomor

Judul

Halaman

3.1

Kerangka Konseptual………………………………

31

5.1

Grafik Normalitas Data…………………………….

50


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor 1

Judul

Halaman

Rekapitusi Data Penelitian Pengaruh Belanja Modal, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten /Kota Di Sumatera Utara ....................................................................

73

2

Hasil Uji Regresi Berganda.................................................................

75

3

Uji Park

78

...........................................................................................

4..................................................................................................... Crtitical Valoes Of The T Distribution α=05 And 01, TwoTailedTesr ............................................................................................................. 79


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, baik Tingkat I maupun Tingkat II. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi. (Scumpeter, 1961 dalam Budiono 1992:48) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output. Salah satu komponen yang mempengaruhi kenaikan output tersebut adalah pengeluaran pemerintah. (Syafrizal, 1997:27-38 dalam Adi 2006) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan).


Peran pemerintah dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi mulai di pandang sebagai suatu hal yang penting ketika mekanisme pasar sebagai motor pergerakan mengalami kegagalan. Mangkoesoebroto (1999:2) menyatakan dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu; 1) peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumbersumber ekonomi; 2) peranan distribusi, dan; 3) peranan stabilisasi. Pada kebanyakan negara berkembang pelaksanaan 3 peran pemerintah ini banyak menghadapi kendala dan permasalahan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama apabila dihadapkan pada masalah pembangunan daerah. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi regional tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah Belanja Modal. Keberadaan Anggaran Belanja Modal yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah, apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

12

Menyadari keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah guna memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka selain ekstensifikasi upaya pengajuan program kepada pemerintah pusat yang lebih penting lagi adalah intensifikasi dan ekstesifikasi penggalian potensi dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri. Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi. Pengembangan dan penggalian potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti jika terjadi

13

peningkatan PAD akan membawa kearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untuk membiayai jasa layanan yang bersifat murni publik (publik goods), sedangkan penerimaan retribusi umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik (semi public goods) di mana komponen manfaat individunya relatif lebih besar. Menurut Harits (1995:81 dalam Adi 2006) bahwa dalam mengoptimalkan PADS tingkat II, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaanya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Di samping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi kota, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

14

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari Tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah - daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembagunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat 15

investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponendana ini yang memberikankontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah msih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD (Adi, 2006) hal menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah usat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Brata, 2004). Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi sering di ukur 16

dengan mengunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur Pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004; Gaspersz dan Feonay, 2003). Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Melihat pertumbuhan ekonomi sebagaimana tergambar dalam PDRB Propinsi Sumatera Utara periode 2005-2007 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun tahun 2005 sebesar 5,48%, tahun 2006 sebesar 6,20% dan tahun 2007 sebesar 6,90% dan cederung mngalami kenaikan. Angka rata-rata pertumbuhan 6,19% selama periode 2005-2007 merupakan angka pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Angka 6,19 termasuk rendah apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di wilayah lain utamanya di wilayah Jawa. Sumatera Utara merupakan propinsi yang PDRB terbesar ketujuh yaitu 181,82 trilyun atau 5,16 % dari 33 propinsi di Indonesia.(BPS, 2008) Indikator PDRB lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dibandingkan indikator yang lain seperti jumlah ekspor ataupun tingkat inflasi dikarenakan PDRB lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertambahan penduduk. 17

Dari uraian dan data di atas tercermin suatu kondisi yang menggambarkan adanya indikasi perkembangan alokasi anggaran belanja yang cukup tinggi yang diiringi oleh pertumbuhan ekonomi/perkembangan PDRB yang sepadan, dengan kata lain optimisme pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal khususnya upaya peningkatan pengalokasian anggaran belanja modal yang selanjutnya untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Belanja modal di Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2004 – 2005 cenderung meningkat, tahun 2004 sebesar 321,68 milyar, tahun 2005 sebesar 3,46,21 milyar, dan tahun 2006 sebesar 754,80 miliyar. Peningkatan ini dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin naik. Penggunaan variabel Belanja Modal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alasan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan meliputi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan diberlakukannya system desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2004-2006 cenderung meningkat tahun 2004 sebesar 1.143,1 miliyar, tahun 2005 sebesar 1.361,8 miliyar, dan tahun 2006 sebesar 1502,6 milyar (BPS Sumut), kenaikan ini menunjukkan pemkab/pemko di Sumatera utara mampu menggali potensi yang ada didaerahnya masing-masing 18

walaupun masih ada dibeberapa pemkab/pemko yang belum mampu menaikan PADnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini akan mencoba menganalisis “Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, dengan melihat besaran koefisien detirminasinya sehingga dapat diukur seberapa besar variabel Anggaran Belanja Modal dan PAD mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara

simultan

dan

parsial

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

daerah

di

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ? ”.

19

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : a.

Sebagai bahan masukan bagi peneliti mengenai pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

b.

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

c.

Sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis, yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dampak dari kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stimulus pertumbuhan Ekonomi Daerah.

1.5. Originalitas Penelitian ini replikasi dari penelitian terdahulu yakni penelitian Adi, yang dilakukan di Kabupaten dan Kota se Jawa dan Bali pada tahun 2006 yang berjudul “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian tersebut menggunakan alat Uji Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Belanja Pembangunan 20

mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Beda dari penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dan menggunakan alat uji yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini menggunakan alat uji Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). Hipotesis yang dikembangkan adalah: 1.

Adanya pengaruh PAD, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

2.

Adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) Belanja Modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis 2.1.1. Peranan Belanja Modal Dalam Desentralisasi Fiskal Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Ekploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002). Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. 22

Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3% merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah. Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997). 2.1.2. Arti Pertumbuhan Daerah Bagi Kemandirian Daerah Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer dari permerintah pusat dari

31

tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini : 1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal. 2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %. Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya Kabupaten dan Kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

32

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan ekses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor imdustri ini (Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan restribusi) yang akan diterima. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD.

Sedangkan

propinsi

yang

lain

perubahan

PDRB-nya

tidak

cukup

mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut.

33

Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003; Bappenas, 2003). 2.1.3. Belanja Modal Menurut Halim (2004a:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

34

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita. 2.1.4. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurang mampuan daerah dalam mengelolah sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah." Menurut Halim dan Nasir (2006:44), "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

35

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri : 1.

Pajak Daerah

2.

Retribusi Daerah,

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, “Pendapatan Asli

Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

36

a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan, b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor. 2.1.5. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Abdul Halim (2007:96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan : a. Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota terdiri dari : 1) Pajak hotel 2) Pajak restoran 3) Pajak hiburan 4) Pajak reklame 5) Pajak penerangan jalan 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 7) Pajak Parkir b. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis Pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

37

c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD. 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. 2) Jasa giro. 3) Pendapatan bunga. 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari

penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah. 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

38

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 8) Pendapatan denda pajak. 9) Pendapatan denda retribusi. 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan. 11) Pendapatan dari pengembalian. 12) Fasilitas sosial dan umum. 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo,1994).

39

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Djojohakusumo,1994). Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangun-an ekonomi. Menurut Todaro (1998) dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik dan model pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan bertahap linier menekankan pada pemahaman bahwa proses pembangunan merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, dan juga menyoroti pembangunan sebagai perpaduan dari tabungan, penanaman modal dan bantuan asing. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahapan tinggal landas, yang ditandai dengan adanya pengerahan atau mobilisasi tabungan yang dijelaskan oleh model pertumbuhan Harrod-Domar. Model yang berkembang

selanjutnya

adalah

perubahan

struktural

dan

ketergantungan

internasional yang perbedaan diantara keduanya lebih pada perbedaan secara ideologis.

40

Model pertumbuhan yang berkembang pada tahapan berikutnya adalah model pertumbuhan neoklasik, dimana model pertumbuhan Solow menjadi pilarnya. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari halhal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independen (Todaro,1998). Kelemahan yang terdapat pada teori neo klasik adalah bahwa pengaruh teknologi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh faktor-faktor ekonomi, mengakibatkan munculnya model pertumbuhan yang baru yaitu pertumbuhan endogen. Model ini tetap berdasarkan pada model yang dikembangkan oleh kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neo klasik, model pertumbuhan endogen mengakui dan menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian. Blakely (1994) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

41

2.1.7. Hubungan Antara Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuh ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Abimanyu, 2005) 2.1.8. Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002).

42

Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pandapatan masyarakat. Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaratn daerah mi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifltas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. 2.1.9. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan petumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004).

43

PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinsisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

PAD

secara

berkelanjutan

akan

menyebabkan

peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006). Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalanii pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap

masyarakat

secara

berlebihan

tanpa

memperhatikan

peningkatan

produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

44

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Hanum (2004) meneliti diantara beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam menemukan bahwa pengeluaran Pemerintah pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NAD. Rahmansyah (2004) yang menganalisa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan sample pada beberapa Propinsi di Indonesia menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin memberikan pengaruh positif dan signifikan secara ststistik terhadap pertumbuhan ekonomi di 11 Propinsi. Metode yang digunakan Ordinary Least Square (OLS) dan General Least Square ( GLS). Data yang digunakan adalah data time series selama kurun waktu tahun 1975-2001. Variabel indevenden pada penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah daerah berupa pengeluaran pembangunan. Adi (2006) yang meneliti hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data yang digunakan adalah realisasi APBD pemerintah kabupaten dan kota sejawa-bali tahun 1998 – 2003. Metode yang digunakan analisis deskriptif dan analilisis jalur. Hasil penelitin adalah pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD dan Belanja Pembangunan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

45

Simanjuntak (2007)

meneliti Analisa Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, metode yang digunakan analisis deskriptif dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu. Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu. Saragih (2006) menganalisis poengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama periode 1986-2005. Metode yang digunakan analisis OLS. Variabel dependen yang digunakan PDRB berdasarkan harga berlaku sedangkan variable independen yaitu PAD, DBH, dan DAU. Kesimpulan yang diperoleh bahwa PAD berpengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, serta DAU berpengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun. Dengan demikian penelitian terdahulu dapat dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut :

46

Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Hanum 2004

Variabel Yang Digunakan Analisis Faktor- -Pengeluaran Faktor Yang Pemerintah Mempengaruh -Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam

2

Rahman syah 2004

Analisa Pengaruh -Pengeluaran Pengeluaran Pembangunan Pemerintah -Pengeluaran Daerah Terhadap Rutin Pertumbuhan -Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Propinsi-Propinsi di Indonesia.

3

Priyo Hari Adi 2006

Hubungan Antara -Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, -Belanja Pembangunan Belanja -Pendapatan Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah. (PAD)

No 1

Judul Penelitian

Hasil Penelitian -Bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki tanda koefisien regresi yang positip dan berdasarkan uji-t, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NAD. -Bahwa pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin memberikan pengaruh positif dan signifikan secara ststistik terhadap pertumbuhan ekonomi di 11 Propinsi dengan tingkat signifikan yang berbeda-beda. -Bahwa pertumbuhan Ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. -Belanja Pembangunan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

47

Lanjutan Tabel 2.1 4

Daslan Analisa Pengaruh -PAD dan DAU Simanjuntak PAD Terhadap -Pertumbuhan (2007) Pertumbuhan Enonomi Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu.

5

Jan Waner Saragih (2006)

Analisis Pengaruh -Pendapatan Keuangan Derah Asli Daerah Terhadap (PAD) Pertumbuhan -Dana Bagi Ekonomi Hasil (DBH) Kabupaten -Dana Alokasi Simalungun Umum (DAU) -Pertumbuhan Ekonomi Daerah

-PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu. -Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu. -Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tingkat kepercayaan 99%.

48

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual Berdasarkan

latar

belakang

penelitian,

tinjauan

pustaka

dan

pengembangan hipotesis, dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

BELANJA MODAL (X1)

PERTUMBUHAN EKONOMI (Y) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (X2)

Gambar : 3.1 Gambar Kerangka Konsptual Pengalokasian anggaran belanja modal yang tinggi dapat memacu pertumbuhan ekonomi/perkembangan PDRB yang sepadan melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan meliputi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor,

49

produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari penerimaan PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ketahun berikutnya yang dinyatakan dalam persentase. Jika terjadi perubahan positif (kenaikan) berarti terdapat pertumbuhan ekonomi yakni tingkat pertambahan penduduk masih dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya jika pertambahan pertumbuhan ekonomi dibawah pertambahan penduduk berarti pertumbuhan ekonomi menurun. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab. VIII Pasal 179 dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari 1 Januari s/d 31 Desember. Sumber pendapatan/penerimaan APBD ini berasal dari Penadapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dari Pusat, Pinjaman Daerah dan lain-lain yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan Daerah 35

yang bersumber dari pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi daerah. Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Disini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian daerah dalam bidang keuangan yang biasanya diukur dengan desentralisasi fiscal atau otonomi fiscal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD. Dana dari penerimaan APBD ini digunakan untuk belanja daerah, yakni untuk Belanja Modal/Pembangunan, belanja rutin dan belanja lainnya yang dibenarkjan

dalam

undang-undang.

Belanja

Modal/Pembangunan

seperti

Pembangunan infrastruktur, belanja investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dilakukan secara maksimal untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Menentukan skala prioritas belanja pembanguan daerah sangatlah penting,

agar

pengeluaran/belanja

modal

ini

dapat

benar-benar

menumbuhkan/mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah agar kemandirian daerah dapat dicapai.

36

3.2. Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

37

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Umar (2003: 30) penelitian asosiatif kausal adalah "penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain". Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Data ini merupakan data sekunder yaitu data yang informasinya diperoleh secara tidak langsung dari Internet dalam situs www.djpkpd.go.id dan dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara www.bps.go.id/sumut. Pada penelitian ini data sekunder didapat dalam bentuk dokumentasi yaitu data yang diterbitkan oleh pihak-pihak berkompeten yang rutin di anggarkan setiap tahunnya dalam bentuk APBD. Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan struktur teori untuk membangun satu atau lebih hipotesis yang membutuhkan pengujian secara kuantitatif dan statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian uji hipotesis yang mengambil sampel dari satu populasi dan menetapkan kreteria sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengukuran yang digunakan data pooling selama

38

3(tiga) tahun pada 17 Kabupaten di Sumatera Utara, yaitu data realisasi APBD dari tahun 2003 s/d 2006 dan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 s/d 2007.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini di Propinsi Sumatera Utara dengan mengambil sampel pada 17 Kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai dan Kota Padang Sidempuan. Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan dengan memusatkan pembahasan mengenai pengaruh balanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Utara yang diproxi dari PDRB. Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000. Waktu penelitian direncanakan pada awal bulan Nopember 2008 dan akan selesai pada bulan Maret 2009.

47

4.3. Populasi dan Sampel 4.3.1. Populasi Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) Pemerintah Daerah/Kota di Sumatera Utara dengan menggunakan data pooling selama 3 (tiga) tahun dari realisasi Belanja Modal dan PAD dari tahun 2004 s/d 2006 dan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 s/d 2007 yang dihubungkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan metode purposive sampling maka terpilih 17 (tujuh belas) Pemerintah Daerah/Kota di Sumatera Utara. Objek yang diteliti adalah pengaruh belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unit Analisis Organisasional, dimana focus utama adalah data organisasi pemerintahan sumatera utara mengenai belanja modal, PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah dari 17 Kabupaten. 4.3.2. Sampel Penelitian dan Teknik Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono,2004:73). Jumlah sampel yang peneliti pakai adalah sebanyak 17 (tujuh belas) pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (Judgement Sampling).

48

Adapun Pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan APBD dalam situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). 2. Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan APBDnya selama periode 2004-2006. 3. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang laporan APBDnya telah memakai format Kepmendagri 29/2002. Daftar Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1 Daftar Populasi Dan Sampel Penelitian

No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Nias Selatan Humbang Hasudutan Pakpak Bharat Samosir

Populas i

Sampel

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -

49

18 Serdang √ Lanjutan TabelBedagai 4.1 19 Batu Bara √ 20 Sibolga √ √ 21 Tanjung Balai √ √ 22 Pematang Siantar √ √ 23 Tebing Tinggi √ √ 24 M e d a n √ √ 25 Binjai √ √ 26 Padang Sidempuan √ √ Sumber : www.bps.go.id/sumut dan www.djpk.depkeu.go.id 4.4. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah : 1.

Teknik Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2.

Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan (Keraf, 2006:165). Metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dari sumber-sumber atau bahan pustaka serta situs penyedia data keuangan daerah yang diperlukan dari situs internet (www.djpk.depkeu.go.id). Prosedur pengambilan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

pooling berupa realisasi belanja modal, realisasi penerimaan PAD dan pertumbuhan ekonomi selama 3 Tahun dari 17 Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Melalui pengamatan, data diperoleh dari realisasai laporan APBD setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara melalui publikasi situs interet dan dari BPS Propinsi Sumatera Utara.

50

4.5. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 4.5.1. Belanja Modal Belanja Modal adalah Jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja modal ini meliputi belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja asset tetap lainnya. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio. 4.5.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari penerimaan PAD yang sah. Skala pengukuran yang digunakan adalan rasio. 4.5.3.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi daerah adalah Sebagai suatu ukuran kuantitatif yang

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu, apabila dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase, perubahan pendapatan daerah pada suatu tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya.

51

4.5.4.

Klasifikasi Variabel Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (X₁) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)/X₂. Sedangkan sebagai variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi daerah (Y). 4.5.5.

Motode Pengukuran Variabel Adapun pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Operasionalisasi Variabel Variabel

Defenisi Variabel

Jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan Belanja seperti infrastruktur, Modal investasi baik belanja (X1) langsung maupun belanja tidak langsung. Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil Pendapatan pajak daerah, retribusi Asli Daerah daerah, hasil pengeloaan (PAD) kekayaan daerah yang (X2) dipisahkan dan lain-lain dari penerimaan PAD yang sah. Ukuran kuantitatif yang menggambarkan Pertumbuhan perkembangan suatu Ekonomi perekonomian daerah (Y) dalam suatu tahun tertentu, apabila dibanding dengan tahun

Pengukuran Realisasi Belanja modal tahun 20042006 dari APBD

Realisasi PAD tahun 2004-2006 dari APBD

PDRB Konstan Dasar 2000 dari Tahun 2007

harga Tahun

Skala Pengukuran Rasio

Rasio

Rasio

2005-

52

sebelumnya.

4.6. Metode Analisis Data dan Uji Asumsi Klasik Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS for Windows. Penggunaan metode analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak. 4.6.1. Uji Asumsi Klasik 4.6.1.1. Uji normalitas Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2005:111) adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Tujuan uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, distribusi data dikatakan normal jika signifikansi > 0,05. 4.6.1.2. multikolinearitas Menurut Ghozali (2005:111) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan dengan adanya korelasi diantara variabel independen. Suatu model regresi yang baik tidak ditemukannya hubungan atau korelasi di antara variabel independen. Dalam pengujian multikolinearitas penulis

53

menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF). Metode ini menjelaskan hubungan variabel independen yang mana yang menjelaskan variabel independen yang lain. Nilai cut off yang dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah VIF>10. 4.6.1.3. Uji heterokedasitas Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Secara statistik Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan melakukan transformasi logaritma terhadap residual (Ghozali, 2005 : 107). 4.6.1.4. Uji autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan ada periode t-1 atau sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

54

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan dengan Uji Durbin Watson, karena uji ini yang umum digunakan. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama (first order autokorelasi) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi. Menurut Santoso (2002) pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 3) Angka D-W di atas + berarti ada autokorelasi negatif. 4.6.2. Pengujian Hipotesis Setelah Uji Asumsi Klasik, penulis menganalisis data dengan metode analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Model bentuk regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) dengan metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut : Y = α+ β1X1 + β2X2 +ε Keterangan : Y

= Pertumbuhan Ekonomi daerah

α

= Konstanta

β₁

= Koefisien dari belanja modal

55

β₂

= Koefisien dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₁

= Belanja Modal

X₂

= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ε

= Error (kesalahan penggangu/variabel penggangu) Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda karena

subvariabel dalam penelitian ini lebih dari satu. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu belanja modal, PAD secara simultan atau parsial terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. 4.6.2.1. Uji signifikan parsial (Uji – t) Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi individual. Uji ini menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. a. Bentuk pengujiannya adalah : Ho : b1 = 0,

artinya Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Ha : b1 ≠ 0, artinya Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. b. Kriteria pengambilan keputusan : Jika probabilitas < 0.05, maka Ho diterima

56

Jika probabilitas > 0.05, maka Ho ditolak

4.6.2.2. Uji signifikan simultan (Uji – F) Uji ini pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya : Ho : b1=b2= 0, artinya Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ha : b1, b2 ≠ 0, artinya Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kriteria pengambilan keputusan : Jika probabilitas < 0.05, maka Ha diterima Jika probabilitas > 0.05, maka Ha ditolak 4.6.2.3. Koefisien determinasi (R²) Pengujian koefisien determinan (R²) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R² ≤ 1). Hal ini berarti bila R² = 0 menunjukan tidak adanya pengaruh antara variabel dependen, bila R² semakin besar mendekati 1 menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R² semakin kecil

57

mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Data Penelitian Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih dahulu memperhatikan data Kabupaten/Kota yang telah ditentukan sebagai sampel. Adapun Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 17 (tujuh belas) sampel. Kabupaten/Kota yang dimaksud terdapat pada Tabel 5.1 : Tabel 5.1. Daftar Kabupaten/ Kota Sampel No. Kabupaten/Kota 1. Mandailing Natal 2. Tapanuli Utara 3. Toba Samosir 4. Labuhan Batu 5. Asahan 6. Simalungun 7. Karo 8. Deli Serdang 9. Langkat 10. Humbang Hasudutan 11. Kota Sibolga 12. Kota Tanjung Balai 13. Kota Pematang Siantar 14. Kota Tebing Tinggi 15. Kota M e d a n 16. Kota Binjai 17. Kota Padang Sidempuan Sumber : www.djpk.depkeu.go.id. 2009.

59

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka deskripsi statistik dari data penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut : Tabel 5.2 : Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N

Minimum Maximum Belj_Modal_X1 51 14.08 215.67 PAD_X2 51 2.76 312.86 PDRB_Y 51 2.63 7.78 Valid N (listwise) 51 Sumber : Lampiran 2 (data diolah SPSS).

Mean Std. Deviation 64.2937 45.91278 31.1457 65.47867 5.1929 1.07747

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 51, dimana rata-rata jumlah Belanja Modal Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 64.2937 Milyar Rupiah dengan jumlah Belanja Modal terendah 14.08 Milyar Rupiah dan tertinggi sebanyak 215.67 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 45.91 dari rata - rata. Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

66

Rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 31.1457 Milyar Rupiah dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah sebesar 2.76 Milyar Rupiah dan tertinggi sebanyak 312.86 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 65.47867 dari rata - rata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan Pemda/Pemko menggali potensi yang yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Propinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah secara pesat. Untuk pertumbuhan ekonomi yang diproxikan dengan PDRB harga Konstan rata – rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7.78 Milyar Rupiah dengan jumlah pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2.63 Milyar Rupiah dan tertinggi sebesar 7.78 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 1.077 dari rata – rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan PDRB pada suatu daerah maka dapat memberikan suatu gambaran bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh daerah tersebut.

67

5.2. Analisis Data 5.2.1. Uji Asumsi Klasik Pengujian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis meliputi : 5.2.1.1 Pengujian normalitas data Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui 2 cara yaitu Analisis Grafik dan analisis statistik (uji One sample Kolmogorov Smirnov). a. Analisis Grafik

Gambar 5.1 : Grafik Normalitas Data

68

Berdasarkan pada Gambar 5.1 tersebut Gozali (2005) menyatakan jika distribusi data adalah normal, maka terdapat titik titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Hasil grafik tersebut terlihat bahwa titik titik yang menyebar disekitar garis diagonalnya maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. b. Uji Statistik Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Untuk itu dilakukan uji one sample Kolmogorov Smirnov Test. Adapun hasil pengujian terdapat pada Tabel 5.3 berikut : Tabel 5.3 Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test

N Normal Parametersa

Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. Sumber : Lampiran 2. Hasil Output SPSS 16.

Unstandardized Residual 51 .0000000 .91190970 .141 .058 -.141 1.006 .263

Kreteria : Ho : Data residual Berdistribusi normal HA: Data residual tidak berdistribusi normal

69

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 5.3 tersebut terlihat besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 1.006 dan signifikansinya pada 0.263 dan nilainya jauh diatas α = 0.05. Suatu model dikatakan berdistribusi normal, jika nilai signifikan dari Kolmogorov- Smirnov lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu model ini dikatakan berdistribusi normal. 5.2.1.2. Uji multikolinearitas Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Santoso (2002), pada umumnya jika VIF > 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Tabel 5.4 Uji Multikolinieritas Model

Collinearity Statistics Tolerance VIF

(Constant) Belj_Modal_X1 .495 2.021 PAD_X2 .495 2.021 Dependent Variabel : PDRB_Y Sumber : Lampiran 2 Hasil Output SPSS 16.

70

Dari Tabel 5.4 diatas, terlihat bahwa variabel independen yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai angka Variance Inflation Factor (VIF) dibawah angka 10 (Ghozali, 2005 : 93). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ke 2 (dua) variabel independent diatas tidak terdapat persoalan multikolinieritas. 5.2.1.3. Uji heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2005 : 107) model regresi yang baik adalah model yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskedastitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dengan Uji Park. Asumsi utama Uji Park yaitu dengan melakukan transformasi logaritma terhadap residual (Ghozali, 2005 : 107). Adapun hasil pengujian Uji Park terdapat pada Tabel 5.5 berikut : Tabel 5.5 : Uji Park Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta

Model 1

(Constant)

-.811

.343

Belj_Modal_X .001 .006 1 PAD_X2 -.004 .004 a. Dependent Variable: Ln_Res Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran 3).

t

Sig.

-2.364

.026

.046

.160

.874

-.318

-1.104

.279

Jika koefesien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi Homoskesdatisitas pada data model tersebut

71

tidak dapat ditolak. Hasil yang terlihat pada Tabel 5.5 menunjukkan koefesien parameter untuk variabel independent tidak ada yang signifikan (Belanja Modal dengan tingkat signifikansi 0.874 dan PAD dengan tingkat signifikansi 0.279). Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. 5.2.1.4. Uji autokorelasi Gejala Autokorelasi diditeksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Menurut Santoso (2002 : 241), untuk mendeteksi ada tidaknya auto korelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). Nilai d tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai dtabel dengan tingkat signifikansi 5% dengan df = n-k-1. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson, dengan kriteria menurut Santoso (2005 : 242) dengan cara melihat besaran Durbin-Watson sebagai berikut : 1. Angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 3. Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif. Dari hasil pengujian terlihat bahwa nilai DW sebesar 1,567, berarti data tidak terkena autokorelasi. Tabel 5.6 Uji Autokorelasi

Model

R

R Square

Durbin-Watson

a

1 .533 .284 a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 b. Dependent Variable: PDRB_Y

1.567

Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran 2). 72

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 1,567, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif (masih dalam kisaran angka D-W -2 dan +2).

5.3. Hasil Analisis Hipotesis dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat diterima. Pengujian goodness of fit dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu model regresi, karena variabel penelitian lebih dari dua variabel maka kelayakan tersebut dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 5.7 di bawah ini : Tabel 5.7. Pengujian Kelayakan Model Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a 1 .533 .284 .254 .93071 a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 b. b. Dependent Variable: PDRB_Y Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran 2). Nilai Adjusted R Square pada Tabel 5.7 diatas sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa 25,4 % variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisanya sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil uji

73

hipotesis, selanjutnya dilakukan uji signifikan. Uji signifikan dibedakan atas uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji t) dengan taraf signifikan α = 5%.

5.4. Model Uji Hipotesis 5.4.1. Uji Signifikan Simultan (Uji F) Secara simultan variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Indikator signifikansi parameter koefesien Adjusted R2 signifikan atau tidak maka dapat dilakukan pengujian dengan bantuan alat uji statistik metode Fisher (Uji F) dengan tingkat keyakinan (confident level) sebesar 95 %. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak; dan apabila Fhitung ≤ Ftabel maka Ho dapat diterima. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel 5.8 dibawah ini : Tabel 5.8 Hasil Regresi Uji F ANOVAb Sum of Mean Model Squares df Square 1 Regression 16.468 2 8.234 Residual 41.579 48 .866 Total 58.047 50 a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 b. Dependent Variable: PDRB_Y Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran 2).

F 9.505

Sig. .000a

74

Dari Tabel 5.8 diperoleh nilai Fhitung sebesar 9,505 sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) adalah 6,07. Hal ini berarti bahwa nilai Fhitung>Ftabel (9,505>6,07). Hal ini memberikan arti bahwa variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera ditolak (Ho ditolak sedangkan H1 diterima). 5.4.2. Uji Signifikan Parsial (Uji t) Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat diterima ditunjukkan pada Tabel 5.9 berikut : Tabel 5.9 : Uji t

Model 1

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients t B Std. Error Beta 4.817 .246 19.600

(Constant) Belj_Modal_ .002 .004 X1 PAD_X2 .008 .003 a. Dependent Variable: PDRB_Y Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran 2).

Sig. .000

.091

.526

.601

.464

2.671

.010

75

Dari Tabel 5.9 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda berikut : Y = 4,817 + 0,002X1 + 0,008X2 + e Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna : 1. Nilai konstanta sebesar 4.817 artinya apabila nilai variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai nol, maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 4.817 satuan. 2. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.002, artinya setiap pertambahan 1 satuan Belanja Modal maka akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.002 satuan. 3. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.008, artinya setiap pertambahan 1 satuan variabel PAD akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.008 satuan. Tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa variabel independen Belanja Modal/X1 (0,526<2,000) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Sumatera Utara dimana nilai thitung < ttabel. Dengan demikian menolak H1 dan menerima Ho. Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) dengan arah positif (2,671>2,000) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Sumatera Utara dengan nilai thitung > ttabel.

76

5.5. Pembahasan Hipotesis dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat diterima. Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Hal ini disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar. Investasi pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam belanja modal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Dana tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Dana pembangunan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari–harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada

77

periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005). Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Belanja pembangunan tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Perlu diklasifikasikan dengan jelas, jenis belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah daerah, apakah belanja modal yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut memang murni belanja modal untuk pelayanan publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian–penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi (2006) dan Saragih (2003) dan Ismerdekaningsih & Rahayu (2002). Temuan ini 78

juga konsisten dengan hasil penelitian. Bila dicermati dengan melihat perkembangan data belanja modal mengalami kenaikan, dan sebaliknya PDRB juga mengalami peningkatan. Hal ini paling tidak memberikan indikasi adanya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, tetapi berbagai fasilitas yang disediakan dapat dioptimalkan kemanfaatannya, sehingga memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap PDRB. Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya PDRB sangat ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena dalam BAPPENAS (2003) pertumbuhan ekonomi diukur dengan mengunakan PDRB dan Pendapatan Per Kapita. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan penelitian oleh Tambunan (2006) yang menyatakan Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Saragih (2007) menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tingkat kepercayaan 99%. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, 79

efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

80

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah berupaya melakukan perbaikan terhadap formulasi DAU dengan tujuan untuk lebih memenuhi rasa keadilan, pemerataan serta merangsang kapasitas dan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam era otonomi, PAD idealnya menjadi komponen utama pembiayaan daerah. Transfer pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan daerah untuk menggali berbagai potensi lokal yang dimiliki untuk peningkatan PAD. Hasil penelitian Adi (2007) menunjukkan fakta empirik yang menarik, yaitu selama era otonomi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan periode sebelum otonomi, namun demikian kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah justru mengalami penurunan yang berarti. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya peningkatan pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. 81

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan perekonomian. Transfer dapat meningkatkan belanja daerah yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Holtz-Eakin et al (1994) dalam Adi (2006) menyatakan ada keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Maimunah (2006) juga membuktikan bahwa besarnya nilai DAU berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan Adi (2006) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan dampak yang positif terhadap PAD. Hal ini membuktikan bahwa PAD dan transfer pemerintah dalam bentuk DAU memiliki peran yang penting di dalam perekonomian suatu daerah. Dalam APBD belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Sedangkan belanja pembangunan digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik.

82

Variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara

simultan

dan

parsial

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

daerah

di

Kabupaten/Kota di Sumatera, dengan demikian hipotesis yang dukemukan dimuka diterima. Gambaran ini mengemukakan bahwa belanja modal dan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah (2004) Bahwa pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin memberikan pengaruh positif dan signifikan secara ststistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, penelitian Adi (2006) Belanja Pembangunan/modal mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi, Simanjuntak (2007) PAD dan Dau berpengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu dan penelitian Saragih (2006) menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positip dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

83

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Berdasarkan pada analisis data dan uji hipotesis penelitian serta pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Adi (2006) Bahwa pertumbuhan Ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Belanja Pembangunan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

2.

Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel Belanja Modal tidak berpengaruh dengan tingkat alpha 5 % terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Brata (2004), Simanjuntak (2007) Adi (2006) dan Saragih (2006).

84

6.2. Keterbatasan Penelitian Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang ada dalam penelitian ini yaitu : 1. Periode pengamatan yang relatif pendek (3 tahun), yaitu periode 2004 sampai dengan 2006 sehingga diperoleh sampel dalam jumlah yang relatif kecil. 2. Populasi penelitian ini hanya difokuskan pada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasilnya tidak dapat digeneraliasi secara umum misalnya mengambil sampel Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 3. Pertumbuhan ekonomi diproksikan hanya dengan PDRB harga dasar Konstan sehingga tidak diketahui pengaruh inflasi dan perkembangan harga. 6.3. Saran Terkait temuan analisis dan keterbatasan penelitian di atas, dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut : 1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan secara general. Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel daerah di luar pulau Jawa dan Bali atau seluruh Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang. 2. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Belanja Modal manakah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Oleh

69

karena itu perlu dilakukan analisis sektoral untuk memastikan sektor belanja manakah yang meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya. 3. Penelitian hanya dilakukan pada era desentralisasi fiskal yaitu data tahun 2004 – 2006, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang lebih komperhensif terkait dengan pertumbuhan perekonomian. Penelitian dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan dampak dari kebijakan desentralisasi yang lebih nyata. 4. Peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah misalnya besarnya transfer pemerintah berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bagi Hasil.

70

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu. Jakarta. Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentraliasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. ………………………., 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Akuntansi Sektor Publik, SNA VI Padang. ................................., 2007. Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta. Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Davey, K.J, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press, Jakarta. Devas, Nick, Brian Bunder, Anne Booth, Kenneth Devay. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Terjemahan Masri Maris, UI-Press, Jakarta. Elmi, Bachrul. 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI-Press, Jakarta. Ghozali, Imam dan Fuad. 2005. Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54). Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

71

72

Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159. Hanum, Nurlila, 2004, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan USU. Medan. Ismerdekaningsih, Herlina & Endah Sri Rahayu. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). ITB Central Library. Jones, Bernard. 1996. Financial Management In The Public Sector, Mc Graw Hill Companies, England. Keraf, Gorys, 2006, Komposisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Koswara, E, 2001, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan PARIBA, Jakarta. Kuncoro, Mudrajat, 2000, Ekonomi Pembangunan–Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Lewis, Blane D. 2003. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper. Majidi,N. 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah. Prisma. LP3ES. Jakarta. Mangkoesoebroto, Guritno, 1999. Ekonomi Publik Edisi 3, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

73

Mardiasmodan Ahmad Akhmad Makhfaih, 2000, Perhitungan Pajak dan Restribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhr Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, (tidak di publikasikan). Nugroho, Bhuono Agung, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS, Penerbit Andi, Yogyakarta. Rahmansyah, Amin, 2004, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi di Indonesia, Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan, Medan. Samuelson, Paul, 1997. Mikroekonomi, Edisi Keempat Belas (terjemahan), Erlangga, Jakarta. Saragih, Jan Waner, 2006, Analisis Pengaruh Keuangan, Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan USU, Medan. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Schwalle, Daniel P. 1999. The Impact of Intergovernmental Grants on The Aggregate Public Sector. Southern Economic Journal. Hal : 57 – 58. Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Simanjuntak,Daslan, 2007, Analisis Pengaruh PAD, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan USU, Medan. Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response ti Federal Aid Symetrical ? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment. National Tax Journal 47 No. 4. Hal : 799 – 816. Sugiono, 2004. Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV Alfabeta, Bandung. Syamsi, Ibnu, 1994. Dasar Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Reneka Cipta, Jakarta. Umar, Husein, 2003. Riset Akuntansi:Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiyah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

74

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. www.bps.go.id/sumut dan www.djpk.depkeu.go.id

73

Lampiran 1 Rekapitulasi Data Penelitian Pengaruh Belanja Modal, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota di sumatera utara REKAPITULASI DATA PENELITIAN PENGARUH BELANJA MODAL, PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA NO

NAMA KABUPATEN/KOTA

BELANJA MODAL 2004 2005 2006

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2004 2005 2006

PERTUMBUHAN EKONOMI 2005 2006 2007

1

Mandailing Natal

55.72

45.53

104.00

9.11

5.80

8.25

5.87

6.12

6.46

2

Tapanuli Utara

15.67

77.92

84.68

5.98

9.29

6.72

5.04

5.44

6.03

3

Toba Samosir

25.63

17.48

134.89

12.01

6.28

10.38

4.95

4.17

5.77

4

Labuhan Batu

104.71

59.67

84.49

46.03

25.45

32.14

4.14

5.33

6.71

5

Asahan

76.21

64.16

143.89

22.88

23.10

23.88

2.63

4.17

4.89

6

Simalungun

38.61

38.56

104.07

14.58

18.82

20.95

3.11

4.76

5.31

7

Karo

33.68

21.82

62.05

9.15

12.75

15.19

4.70

4.96

5.13

8

Deli Serdang

23.43

31.42

159.72

46.17

59.15

62.10

4.97

5.45

5.74

9

Langkat

70.47

84.88

99.64

9.67

16.83

20.66

3.47

2.88

4.91

10

Humbang Hasudutan

17.31

30.02

95.10

2.76

3.09

3.51

5.56

5.77

6.05

73

74

Lanjutan Lampiran 1 11 Sibolga

33.71

35.75

40.31

5.19

6.06

7.51

4.01

5.22

5.53

12

Tanjung Balai

42.65

44.23

67.63

8.84

9.57

10.84

4.11

3.54

4.01

13

Pematang Siantar

47.41

35.62

64.39

13.48

14.92

16.26

5.77

5.96

5.12

14

Tebing Tinggi

30.47

39.27

62.26

9.97

6.89

8.76

4.39

5.33

5.98

15

Medan

140.79

194.50

215.67

257.99

282.23

312.86

6.98

7.76

7.78

16

Binjai

14.08

24.04

49.14 11.51

13.00

13.81

5.28

5.32

5.68

17

Padang Sidempuan

30.00

24.77

36.86 5.24

4.68

6.14

4.91

5.49

6.18

Sumber diolah dari : www.bps.go.id/sumut dan www.djpk.depkeu.go.id

75

Lampiran 2 : Hasil Uji Regresi Berganda Descriptive Statistics N

Minimum

Belj_Modal_X1 PAD_X2 PDRB_Y Valid N (listwise)

51 51 51

Maximum

14.08 2.76 2.63

Mean

215.67 312.86 7.78

Std. Deviation

64.2937 31.1457 5.1929

45.91278 65.47867 1.07747

51

Variables Entered/Removedb Model

Variables Entered

1

PAD_X2, Belj_Modal_X1a

Variables Removed

Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: PDRB_Y Model Summaryb Model

R

R Square .533a

1

Adjusted R Square

.284

Change Statistics

Std. Error of the Estimate

.254

R Square Change

.93071

F Change

.284

9.505

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 b. Dependent Variable: PDRB_Y ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

16.468

2

8.234

Residual

41.579

48

.866

Total

58.047

50

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 b. Dependent Variable: PDRB_Y

F

Sig. 9.505

.000a

df1

df2 2

Sig. F Change 48

.000

Durbin-Watson 1.567

76

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

95% Confidence Interval for B t

Beta

4.817

.246

Belj_Modal_X1

.002

.004

PAD_X2

.008

.003

Sig.

Lower Bound Upper Bound Zero-order

Covariances

.091

.526

.601

-.006

.010

.421

.076

.064

.495

2.021

.464

2.671

.010

.002

.013

.529

.360

.326

.495

2.021

Belj_Modal_X1

1.000

-.711

Belj_Modal_X1

-.711

1.000

8.165E-6

-8.276E-6

-8.276E-6

1.661E-5

Belj_Modal_X1 a. Dependent Variable: PDRB_Y

Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std. Residual Stud. Residual Deleted Residual Stud. Deleted Residual Mahal. Distance Cook's Distance Centered Leverage Value

Maximum

VIF

5.312

PAD_X2 PAD_X2

Tolerance

4.323

PAD_X2 Correlations

Part

.000

Coefficient Correlationsa 1

Partial

Collinearity Statistics

19.600

a. Dependent Variable: PDRB_Y

Model

Correlations

Mean

Std. Deviation

N

4.8756 -.553

7.6676 4.312

5.1929 .000

.57389 1.000

51 51

.131

.583

.203

.100

51

4.8441 -2.52539 -2.713 -2.748 -2.58976 -2.962 .011 .000 .000

7.5950 1.46619 1.575 1.597 1.50696 1.624 18.626 .074 .373

5.1866 .00000 .000 .003 .00632 -.006 1.961 .012 .039

.56071 .91191 .980 .997 .94549 1.024 3.784 .017 .076

51 51 51 51 51 51 51 51 51

77 Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std. Residual Stud. Residual Deleted Residual Stud. Deleted Residual Mahal. Distance Cook's Distance Centered Leverage Value a. Dependent Variable: PDRB_Y

Charts

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

4.8756 -.553

7.6676 4.312

5.1929 .000

.57389 1.000

51 51

.131

.583

.203

.100

51

4.8441 -2.52539 -2.713 -2.748 -2.58976 -2.962 .011 .000 .000

7.5950 1.46619 1.575 1.597 1.50696 1.624 18.626 .074 .373

5.1866 .00000 .000 .003 .00632 -.006 1.961 .012 .039

.56071 .91191 .980 .997 .94549 1.024 3.784 .017 .076

51 51 51 51 51 51 51 51 51

78

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal.

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

51 .0000000 .91190970 .141 .058 -.141 1.006 .263

79

Lampiran 3 : Uji Park Variables Entered/Removedb Model

Variables Entered

1

PAD_X2, Belj_Modal_X1a

Variables Removed

Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Ln_Res Model Summary Model

R

R Square .284a

1

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

.081

.012

.98146

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 ANOVAb Model 1

Sum of Squares Regression

df

Mean Square

2.279

2

1.139

Residual

26.008

27

.963

Total

28.287

29

F

Sig. .322a

1.183

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1 b. Dependent Variable: Ln_Res

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant) Belj_Modal_X1 PAD_X2

a. Dependent Variable: Ln_Res

Std. Error -.811

.343

.001

.006

-.004

.004

Standardized Coefficients t

Beta

Sig.

-2.364

.026

.046

.160

.874

-.318

-1.104

.279

PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA)

Recommend Documents