PENGARUH ANTARA PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN (PGRI) TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU IPS DI KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA Oleh : Weni Indriyani, S.Pdi. dan R. Misriah Ariyani, SE.,MM. ABSTRAKSI Peran organisasi profesi keguruan (PGRI) diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para guru serta berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi guru dan kesejahteraannya, sesuai dengan fungsi PGRI dalam UUD Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 pasal 42, dan Sikdiknas pasal 10 ayat 1 dimana seorang guru harus memiliki 4 standar kompetensi guru sesuai dalam UUD Guru dan Dosen sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian angket kepada guru IPS dan melakukan wawancara kepada ketua PGRI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS yang menjadi anggota PGRI di Kec. Ligung Kab. Majalengka yang berjumlah 21 guru dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Peran PGRI korelasinya terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di kec.Ligung Kab.Majalengka dinilai tinggi/kuat sebesar r (xy) = 0,72, yakni ada korelasi yang positif dan kuat antara peran PGRI terhadap peningkatan kompetensi guru IPS. Sedangkan pengaruh peran yang dilakukan oleh organisasi profesi keguruan (PGRI) terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sebesar 0,52%, sedangkan sisanya 48% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. KATA KUNCI : Organisasi Profesi Keguruan (PGRI), Kompetensi, dan Guru IPS PENDAHULUAN Pendidikan merupakan proses mendidik, yaitu suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya (Sobry Sutikno, 2006:3). Pendidikan juga merupakan aset masa depan dalam membentuk SDM yang berkualitas. Setiap daerah dituntut menciptakan pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas SDM yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah. Namun, H a l a m a n | 58 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
peningkatan kualitas SDM perlu ditangani oleh sistem pendidikan yang baik, pengelola professional, tenaga guru yang bermutu, sarana belajar yang cukup, dan anggaran pendidikan yang cukup dan memadai (Sobry Sutikno, 2006:4). Sedangkan pendidikan itu sendiri merupakan kebutuhan sepanjang hayat. setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping itu memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Bertolak dari pentingnya pendidikan bagi manusia, persoalan pendidikan saat ini menjadi sangat kompleks. Sutjipto, Rektor Universitas Negeri Jakarta dalam sebuah laporan hasil penelitian menyebutkan kasuskasus yang menyebabkan pendidikan nasional terpuruk diantaranya adalah: (1) krisis nilai yang melanda peserta didik sehingga mereka mudah sekali untuk tawuran. (2) kualitas pendidikan cenderung merosot, hal ini ditandai dengan nilai ebtanas/ujian nasional yang menurun. (3) Angka drop-out yang cukup tinggi (4) ketidak jujuran orang- orang yang terlibat dalam pendidikan mulai dari peserta didik yang nyontek dan seneng tawuran, Guru/Dosen Plagiator sampai dengan Personalia di Depdiknas yang korup (Sobry Sutikno, 2006:27). Sementara itu, Toshiko Kinosiko mengemukakan bahwa SDM Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah sepenuhnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari awam hingga politisi dan pejabat pemerintah hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang (kompas, 2002:28). Guru merupakan ujung tombak keberhasilan suatu system pendidikan didalam penyenggaraan pendidikan. Bagaimanapun sistem pendidikannya, jika guru kurang siap melaksanakannya tetap saja hasilnya sama “jelek”. Dalam hal ini Guru menempati posisi yang penting dalam tersenggaranya pendidikan yang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas di negeri ini. Mengingat Guru merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu, maka sedapat mungkin pemerintah memperhatikan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, dengan bergabungnya Guru dalam organisasi profesi memungkinkan Guru memiliki kode etik sebagai standar perilaku ideal untuk memberi perlindungan dalam mewujudkan profesionalitas dan bekerja dalam suasana aman dan kondusif.
H a l a m a n | 59 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Sebagai komponen yang bertugas mengajar dan mendidik, guru akan melaksanakan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. untuk mencapai tujuan tersebut Olivia (1989 : 10) menegaskan bahwa “ guru harus memainkan fungsinya sebagai pembimbing, pembaharu, model/ contoh, penyelidik, konselor, pencipta yang mengetahui sesuatu, pengkait pandangan, pembawa cerita, dan seorang aktor”. kompetensi professional adalah penguasaan materi ilmu pengetahuan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi/mata pelajaran yang akan ditransformasikan kepada peserta didik dengan menggunakan system intruksional dan strategi pembelajaran yang tepat. Berdasarkan kompetensi di atas untuk keberhasilan melaksanakan tugasnya, seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, bahwa : “Kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang di peroleh melalui pendidikan propesi”. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI. Peran PGRI dari masa ke masa sangat penting, sebagai wadah pemersatu guru, sejauh mana pemerintah memberikan kesempatan dengan baik kepada PGRI. Tugas dan fungsi PGRI terkadang saling tumpang tindih dengan tugas-tugas institusi. PGRI merupakan organisasi yang sangat banyak mengambil peran dalam memperjuangkan banyak hal. Diantaranya profesionaliltas PGRI yang dikaitkan dengan kesejahteraan PGRI, dan lain-lain. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung kepada guru sebagai penggiat pendidikan yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Tugas utama guru adalah mengajar, maka ia harus mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan (kompetensi) professional dalam bidang mengajar dan pembelajaran. Tuntutan demikian selaras dengan tuntutan ajaran Islam, dimana setiap pekerjaan harus dilakukan secara professional, dalam arti H a l a m a n | 60 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
harus di lakukan secara benar. Indikator kualitas guru yang siap pakai adalah guru yang menguasai kompetensi keguruan. Guru yang berkualitas mandiri, dan guru yang selalu giat belajar berkesinambungan untuk menyempurnakan diri serta karyanya. Peran guru dalam pendidikan sekolah (pengajaran) hendaknya mampu membimbing siswa untuk belajar secara utuh (mencakup pembentukan kognitif, afektif, psikomotorik, dan konatif). Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat tergantung pada kompetensi yang di miliki oleh seorang guru. Kompetensi guru itu sendiri tidak terlepas dari peran PGRI sebagai organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. PGRI mewadahi guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi, warga Negara, dan pengemban profesi. Untuk itu PGRI mengupayakan penggalangan persatuan dan kesatuan para guru, dalam meningkatkan kualitas profesionalisme, dan secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru. Sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), kehadiran organisasi profesi (PGRI) mutlak di perlukan sesuai dengan pasal 41 (2) yaitu organisasi yang di butuhkan Guru untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat (Pikiran Rakyat, 2008:5). Guru termasuk ke dalam anggota organisasi profesi (PGRI) mempunyai aturan dalam etos kerja guru yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikannya. Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan di PGRI cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka di temukan sebuah permasalahan bahwa PGRI merupakan sebuah organisasi profesi keguruan yang menaungi seluruh guru yang ada, yang memiliki aturan/peran dalam etos kerja guru yang beriorentasi pada mutu pendidikan serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan dan melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek kesejahteraannya dan peningkatan kompetensi guru berdasarkan fungsi PGRI dalam UUD Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 pasal 42, dan Sikdiknas pasal 10 ayat 1 dimana seorang guru harus memiliki 4 standar kompetensi guru sesuai dalam UUD Guru dan Dosen. Namun dalam kenyataanya PGRI cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka kurang dapat berperan dalam peningkatan kompetensi guru tersebut, sehingga terdapat gejalagejala dalam kinerja guru yang masih sering berubah-ubah terkait dengan peran guru di sekolah yang mengalami pergeseran dan pola kerja guru yang tidak sesuai dengan professional, dimana masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar pendidikan yang ia peroleh. Serta masih terdapat guru kurang memiliki kompetensi yang baik. Berdasarkan asumsi dasar tersebut maka penulis tertarik untuk menelaah H a l a m a n | 61 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
lebih jauh mengenai permasalahan “Peran Organisasi Profesi Keguruan (PGRI) Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru IPS Di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka”. Perumusan Masalah 1. Bagaimana peran PGRI terhadap peningkatan kompetensi Guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka? 2. Bagaimana kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka? 3. Apakah ada pengaruh peran PGRI dalam kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka? Tujuan Penelitian Adapun dari tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peran yang di lakukan oleh PGRI terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. 2. Untuk mengetahui tingkat kompetensi yang di miliki guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. 3. Untuk mengetahui pengaruh antara peran PGRI dalam peningkatan kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Manfaat Hasil Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk mengetahui peran PGRI mengupayakan penggalangan persatuan dan kesatuan para guru, dalam meningkatkan kualitas profesionalisme, dan secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru dan guru terus berupaya terus meningkatkan kualitas guru yang siap pakai adalah guru yang menguasai kompetensi keguruan. TINJAUAN PUSTAKA Organisasi Profesi (PGRI) Pengertian Organisasi Profesi Organisasi Secara etimologi, organisasi berasal dari kata Organon (Yunani) yang berarti kelompok orang dalam suatu wadah untuk satu tujuan bersama. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum, Pertama, H a l a m a n | 62 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badanbadan pemerintah. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manager mengejar tujuan bersama (Surya Nusantara: 2007). Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Sekelompok orang 2. Interaksi dan kerjasama 3. Tujuan bersama Sedangkan manfaat dari organisasi itu antara lain: 1. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan 2. Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat 3. Organisasi menawarkan karier 4. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan (Surya Nusantara,2007). Berikut pendapat para ahli mengenai organisasi: Organisasi oleh Griffin (2002) yang di kutif dari Arin Muhammad (2009:126) adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi oleh Robbins (1991:4) kesatuan (entity) social yang di koordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, tersusun atas dua orang atau lebih, berfungsi atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Arin Muhammad 2009:126). Pendapat para ahli tersebut menunjukan bahwa organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat dan kerangka dasar tempat individuindividu dikoordinasi yang di dalamnya dilakukan pembagian kerja, karena adanya bidang kerja yang harus diselesaikan dan adanya orangorang yang wajib menunaikan tugas tertentu. Manfaat dari sebuah organisasi akan dapat dirasakan oleh anggota organisasi sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya apabila terjalin suatu interaksi dan kerjasama sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama serta tergabung dalam satu ikatan norma dan aturan organisasi berupaya untuk mencapai tujuan bersama.
H a l a m a n | 63 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Profesi Secara Etimologi, Profesi berasal dari kata bahasa latin “Profiteri” yang berarti “ikrar di muka umum”. Dari kata ini terbentuklah kata Professio yang berarti suatu kegiatan kerja yang dikerjakan atas dasar suatu ikrar pengabdian. Dari kata Professio ini kemudian menjadi istilah Profession yang berarti dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya berarti Profesi. Pembahasan tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesionalitas, professional, profesionalisasi, dan profesionalisme (Abin Syamsuddin Makmum,1999). Profesionalitas menunjuk pada kualitas dan sikap pribadi individu terhadap suatu pekerjaan. dalam konteks lainnya, profesionalitas menunjuk pada ukuran tingkatan atau jenjang kualifikasi suatu profesi. Profesional menunjuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjuk pada orangnya itu sendiri. Sedangkan dalam UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang di lakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadi seseorang sebagai professional. Sedangkan profesionalisme itu sendiri menunjuk pada (a) derajat penampilan seseorang sebagai professional; tinggi, rendah, sedang, dan (b) sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang paling ideal dari kode etik profesinya. Dalam pemahaman yang berbeda profesionalisme juga dapat dinikmati sebagai pandangan atau paham tentang keprofesian. Adapun Departemen pendidikan dan Kebudayaan (1980), mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan di dalam sains dan teknologi yang di gunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan berdasarkan basic sains dan teknologi tertentu untuk itu dalam mendapatkannya diperlukan pendidikan dan keahlian (skill) tertentu pula. Komisi Kebijaksanaan NEA Amerika Serikat, menyebutkan kriteria/ciri-ciri profesi dalam bidang pendidikan, sebagai berikut: H a l a m a n | 64 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
1. Profesi didasarkan atas sejumlah pengetahuan yang di khususkan 2. Profesi mengejar kemajuan dalam kemampuan para anggotanya 3. Profesi melayani kebutuhan para anggotanya (akan kesejahteraan dan pertumbuhan professional) 4. Profesi memiliki norma-norma etis 5. Profesi mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di bidangnya (mengenai perubahan-perubahan dalam kurikulum, struktur organisasi pendidikan, persiapan professional, dst) 6. Profesi memiliki solideritas kelompok profesi. Guru yang professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang di persyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi Pengetahuan, sikap, dan keterampilan professional, baik yang bersifat pribadi, social, maupun akademis. Dengan kata lain, pengartian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (kusnandar, 2007: 46). Organisasi Profesi Guru (PGRI) Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya (Abin Syamsuddin, 1999:95), yaitu dorongan yang menggerakan para professional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, cultural, dan falsafah tentang system nilai. Namun pada umumnya dilatarbelakangi oleh dua motif (Abin Syamsuddin, 1999:95), yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para professional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang di embannya. Sedangkan secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi, yang secara teoris sangat sulit di hadapi dan di selesaikan secara individual. Kesadaran atas realitas ini menyebabkan para professional membentuk organisasi profesi. Organisasi pendidikan merupakan wadah yang berfungsi menyelenggarakan proses pendidikan. Fungsi tersebut adalah warna dari makna pendidikan yang luas dan komperhensif. Organisasi pendidikan menurut model sisten pendidikan
H a l a m a n | 65 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
nasional Indonesia seperti tercantum dalam UUSPN Tahun 1989 sebagai berikut: 1. Berdasarkan jenjangnya, terdiri dari organisasi pendidikan pra sekolah/madrasah, pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah (SMP/MTs) dan pendidikan tinggi (Universitas). 2. Berdasarkan jalurnya, terdiri dari organisasi pendidikan sekolah/ madrasah, dan pendidikan luar sekolah; dan 3. 3.Berdasarkan jenisnya, Yaitu organisasi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional. Bentuk organisasi profesi kependidikan begitu bervariasi di pandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antara anggotanya (Abin Syamsuddin, 1999:98). Menurutnya ada empat bentuk organisasi profesi kependidikan yaitu: 1. Berbentuk persatuan (Union) 2. Berbentuk Federasi (Federation) 3. Berbentuk Aliansi (alliance) 4. Berbentuk Assosiasi (association) Ditinjau dari kategorisasi keanggotaannya, corak organisasi profesi kependidikan beragam pula. Corak organisasi profesi ini dapat di bedakan berdasarkan : (1) Jenjang pendidikan dimana mereka bertugas (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi); (2) Satuan penyelenggara kelembagaan pendidikan (Negeri, dan Swasta); (3) Bidang studi keahliannya; (4) Jender ( wanita dan pria); dan (5) Berdasarkan latar belakang etis. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas tiga kelompok, yaitu: (1) Organisasi profesi kependidikan yang bersifat local (kedaerahan/ kewilayahan); (2) Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional; dan (3) Organisasi kependidikan yang bersifat internasional. PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang berfokus pada bidang keguruan. PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun H a l a m a n | 66 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
internasional. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Adapun pengertian organisasi profesi guru itu sendiri adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang di dirikan dan di urus oleh guru untuk mengembangkan professionalitas guru. Dengan bergabungnya guru dalam suatu organisasi profesi guru di harapkan dapat membentuk guru yang professional yang memiliki moral dan akhlak yang mulia. Fungsi Organisasi Profesi (PGRI) Setiap organisasi yang didirikan memiliki fungsinya masingmasing. Adapun fungsi dari organisasi profesi berdasarkan UndangUndang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 Pasal 42 yaitu memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat (Afnil Guza, 2008 : 19). Salah satu karateristik dari sebuah pekerjaan professional yaitu adanya suatu orgaisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan. Dalam organisasi profesi itulah, para anggota profesi hidup dalam kebersamaan dan kesejawatan, bersatu padu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesi yang di gelutinya. Organisasi profesi pada umumnya berpegang pada apa yang di sebut Tridarma organisasi profesi, yaitu: (1) Ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi; (2) meningkatkan mutu pelayanan kepada sasaran layanan; (3) Menjaga kode etik profesi ( Wikipedia/2009/professional/14 tanggapan ke “menanti peran aktif organisasi profesi guru, konselor, dan pengawas sekolah”). Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa fungsi lain dari sebuah organisasi profesi antara lain: 1. Memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggotanya. 2. Secara continue mendorong dan memotivasi para paktisi profesi di lapangan 3. Menjaga wibawa dan martabat profesi 4. Melayani anggotanya dari sisi kesejahteraan kehidupan bersama dalam organisasi 5. Memberikan perlindungan hukum. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Adapun fungsi dari organisasi profesi kependidikan adalah sebagai berikut: H a l a m a n | 67 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
1. Fungsi Pemersatu Yaitu organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai potensi profesi dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat penguasa jasa kependidikan. Dengan mempersatukan kompetensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. 2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional Yaitu meningkatkan kemapuan professional para pengemban profesi kependidikan ini. Kemampuan yang di maksud dalam konteks ini adalah apa yang di sebut dengan istilah kompetensi yaitu kecakapan atau kemampuan mengerjakan pekerjaan kependidikan. Guru yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mengerjakan pekerjaan kependidikan disebut sebagai guru yang kompeten. Jabatan professional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru Indonesia, wadah ini telah ada yakni persatuan guru republic Indonesia (PGRI) yang didirikan di Surakarta tanggal 25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI bertujuan yakni mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesiserta meningkatkan kesejahteraan mereka (basnun, 1986). Dalam Pasal 7 AD/ART PGRI disebutkan bahwa PGRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila. 3. Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. 5. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional. 6. Membina dan bekerja sama dengan Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan atau bermitra dengan PGRI.
H a l a m a n | 68 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
7. Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional. 8. Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru. 9. Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sesuai peraturan organisasi. 10. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. 11. Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. 12. Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI. 13. Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama. 14. Memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI. Peran Organisasi Profesi Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi guru itu sendiri tidak terlepas dari peran PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi,dan organisasi ketenagakerjaan. PGRI mewadahi kaum guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi,warga Negara, dan pengemban profesi. Kinerja guru memang tidak terlepas dari system yang menjadi keputusan pemerintah dipusat maupun di daerah. Untuk itu organisasi guru (PGRI) diharapkan banyak berperan dalam membenahi kinerja guru sehingga bisa menghasilkan SDM yang berkualitas baik dari sisi penguasaan ilmu, budaya kerja, maupun sikap mental. Menurut ketua PGRI bapak H.Syaepudin, S.Ag menyatakan bahwa kemandirian guru sebagai salah satu syarat bagi terwujudnya kinerja pendidikan nasional dan itu merupakan kepedulian utama organisasi guru (PGRI). PGRI juga merupakan wadah rasa kesejawatan para guru untuk melakukan kegiatan bersama mencapai kepentingan dan tujuan bersama,kepentingan pendidikan nasional maupun profesionalisme guru.
H a l a m a n | 69 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional. Kepada anggotanya PGRI berperan dan bertanggungjawab untuk memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hakhak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesional dan kesejahteraannya. Untuk itu PGRI mengupayakan penggalangan persatuan dan kesatuan para guru, meningkatkan kualitas profesionalisme, dan secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru. http://kafeguru.blogspot.com/2007/12/peran-pgri-dalam-meningkatkan.html Sebagai mitra pemerintah dan masyrakat, PGRI berperan untuk mensukseskan terwujudnya pendidikan nasional yang efektif. PGRI memberikan masukan, evaluasi, koreksi secara konseptual kepada pemerintah dan masyarakat. PGRI sebagai organisasi kesejahteraan merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja terutama dalam kaitannya terwujudnya kesejaheraan disamping pengembangan profesionalisme. Guru sebagai kelompok tenaga kerja professional juga memerlukan jaminan pasti yang menyangkut hukum. Sebagai organisasi profesi, PGRI mempunyai kewenangan untuk: 1) Memetapkan dan menegakkan kode etik guru, 2) Memberikan bantuan hukum kepada guru, 3) Memberikan perlindunagn profesi guru, 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru , 5) Memajukan pendidikan nasional (UUGD, Pasal 42). Dengan adanya organisasi profesi, setiap anggota mendapat perlindungan dalam mewujudkan profesionalitasnya secara lebih terarah dan efektif dalam suasana rasa aman dan kondusif. PGRI juga berperan untuk mengkuatkan kesadaran baru, dengan membekali para anggotanya sebagai profesionalis sejati. Adapun kesadaran akan profesionalis sejati ini terdiri dari, yakni sebagai berikut : • Expertise (keahlian) Tuntutan keahlian digambarkan sebagai kemampuan personal yang memiliki daya ganda, yakni disamping memiliki keunggulan kompetitif (competitive adventage), sisi lain juga mempunyai keunggulan komparatif (comparative adventage). Keunggulan kompetitif ini menuntut profesional untuk menguasai kompetensi inti (core competence). Dalam dunia pendidikan yang disyaratkan sebagai kompetensi inti adalah segenap kemampuan yang meliputi : 1. Keunggulan dalam penguasaan materi ajaran (subject materi) 2. Keunggulan dalam penguasaan metodologi pengajaran (teaching method).
H a l a m a n | 70 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Resposibility (tanggung jawab) Tanggung jawab profesi pendidik disamping tuntutan bidang akademik dengan perannya sebagai alih pengetahuan (transfer of knowledge) secara bersamaan guru membawa beban moral, sebagai pendidik moral. • Corparateness (kesejawatan-jiwa korsa) Profesionalisme selalu membutuhkan wahana untuk mempererat persaudaraan sesama- profesi, yang dapat pula difungsikan sebagai sarana sosialisasi pemikiran ataupun sebagai alat kontrol profesi. Jiwa korsa dapat dijadikan wahana untuk membangun perlindungan profesi. Sebuah realitas yang sulit dipungkir jika dalam menjalankan aktivitas profesinnya mendapatkan gangguan, maka sebuah solidaritas akan membantu. Terkait dengan ini, maka peran perlindungan terhadap anggota organisasi dapat terealisasi. •
Kompetensi Guru Pengertian Kompetensi Guru Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni “Competence means fitness or ability” yang berarti kemampuan atau kecakapan. Depdikbud (1982:51) menyebutkan kompetensi merujuk kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang di peroleh melalui pendidikan atau latihan. Dalam hubungannya dengan tenaga professional kependidikan, kompetensi merujuk kepada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Majid (2005:6) kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan mewujudkan kualitas guru mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesioanl dalam menjalankan pungsinya sebagai seorang guru. Diyakin Robotham (1996:27) kompetensi yang di perlukan oleh seeorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal amaupun pengalaman. Depdiknas (2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direflekskan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang pendidikan. Guru juga diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) H a l a m a n | 71 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
dinyatakan bahwa “ Guru adalah pendidik professional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Kompetensi guru adalah suatu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Selain itu juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu. Kompetensi guru profesional menurut pakar pendidikan seperti Soediarto menurut dirinya sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mendiagnosis, dan memprognosis situasi pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi professional perlu menguasai antara lain: a. b. c. d. e. f. g.
Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran Bahan ajar yang di ajarkan Pengetahuan tentang karateristik siswa Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran Pengetahuan terhadap penilaian,dan mampu merencankan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.
Menurut Nana Sudjana (1989 :18) membagi kompetensi guru dalam tiga bagian, yakni sebagai berikut: 1. Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual, seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentangadministrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan, serta pengetahuan umum lainnya. 2. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapa dan kesediaan guru terhadap berbagai hal berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap
H a l a m a n | 72 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
menghargai pekerjaannya dan mencintai serta memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang di ajarkannya. 3. Kompetensi prilaku/performance, artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/ berprilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai,menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa, dll. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10, bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang di peroleh melalui pendidikan profesi.Menurut Suharsimi (1993: 239) yang di kutip oleh Suwardi (2007:6) macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, antara lain: 1. Kompetensi professional, artinya guru yang harus memiliki pengetahuan yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar. 2. Kompetensi personal, artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang di kemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu: “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. 3. Kompetensi social, artinya guru harus menunjukan atau mampu berinteraksi social, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesame guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. 4. Kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai-nilai saial dan nilai material. Dalam kegiatan profesionalnya, guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan program pembelajaran dan kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran. APKG merupakan alat pengukur kemampuan guru dalam bentuk kompetensi yang bersifat generic essentials maka dalam hal ini APKG hanya mengatur kompetensi yang dimiki atau dapat diasumsikan oleh guru. Adapun penyusunan Alat Pengukuran Kemampuan Guru, meliputi: a. Kemampuan membuat perencanaan pengajaran yang meliputi: 1. Perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran 2. Perencanaan pengolahan kegiatan belajar mengajar 3. Perencanaan pengelolaan kelas 4. Perencanaan penggunaan media dan sumber belajar 5. Perencanaan penilaian hasil belajar H a l a m a n | 73 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
b. Untuk kemampuan mengajar dalam kelas meliputi: 1. Menggunakan metode, media, dan bahan latihan 2. Berinteraksi dengan siswa 3. Mendemontrasikan khazanah metode mengajar 4. Mendorong dan mengalahkan ketertiban siswa dalam kelas 5. Mendemontrasikan penguasaan mata pelajaran 6. Mengorganisasikan waktu, ruang, bahan perlengkapan 7. Melakukan evaluasi hasil belajar c. Kemampuan mengadakan hubungan antara pribadi siswa meliputi: 1. Membantu mengembangkan sikap positif dapa diri siswa 2. Bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain 3. Menampilkan kegairahan dan kesanggupan dalam kegiatan belajar mengajar serta dalam peajaran yang di ajarkan. Ada beberapa indikator yang di jadikan karekteristik guru yang di nilai kompeten secara professional, yakni: 1. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik 2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat 3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah 4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas Gary dan Margeret (Mulyasa.2008:21) mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara professional memiliki karakteristik, sebagai berikut: 1. Memiliki memampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif 2. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran 3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feed back) dan penguatan (reintorcement) 4. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri . Komponen dan Indikator Standar Kompetensi Sebagai acuan dalam mengukur pencapaian standar kompetensi guru, Direktorat Ketenagaan Ditjen Depdiknas dalam Suwardi (2007:4) telah merumuskan komponen dan indikator standar kompetensi guru. Menurut rumusan tersebut, standar kompetensi guru memiliki tiga komponen yaitu :1) Komponen pengelolaan pembelajaran, 2) Komponen pengembangan potensi, 3) Komponen penguasaan akademik. Masing-masing kompetensi mencakup seperangkat pengetahuan. Selain ketiga komponen kompetensi tersebut, guru sebagai pribadi yang utuh harus juga memiliki sikap dan kepribadian yang
H a l a m a n | 74 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
positif, dimana sikap dan kepribadian tersebut senantiasa mendasari dan melekat pada setiap komponen kompetensi yang menunjang profesi guru. Secara rinci masing-masing komponen tersebut diuraikan Suwardi (2007:10) memiliki kompetensi sebagai berikut : 1. Komponen pengelolaan pembelajaran memiliki kompetensi; a. Penyusunan rencana pembelajaran b. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar c. Penilaian prestasi belajar peserta didik d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik 2. Komponen pengembangan potensi memiliki kompetensi pengembangan profesi 3. Komponen penguasaan akademik mengandung kompetensi terdiri atas ; a. Pemahaman wawasan kependidikan b. Penguasaan bahan kajian akademik Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mendeskripsikan keempat kompetesi guru tersebut antara lain: 1. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurannya meliputi: a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan b. Pemahaman tentang peserta didik c. Pengembangan kurikulum atau silabus d. Perancangan pembelajaran e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran g. Evaluasi hasil belajar h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 2. Kompetensi kepribaian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian: a. Beriman dan bertakwa b. Berakhlak mulia c. Arif dan bijaksana d. Demokratis e. Mantap f. Berwibawa g. Stabil, dewasa, jujur, sportif H a l a m a n | 75 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat i. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri j. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan 3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagaian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: a. Berkomunikasi lisan, tertulis / isyarat secara santun b. Menggunakan teknologi komunikasi dan impormasi secara fungsional c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali sisiwa d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma-norma dan nilai yang berlaku e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangan kebersamaan 4. Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni budaya yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran. b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, seara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran. Khusus dalam perumusan standar komptensi guru terlebih dahulu perlu dikaji, dianalisis dan dibahas secara mendalam semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi guru. Tim Penyusun Standar Kompetensi Guru Pemula (SKGP) merumuskan kompetensi guru dalam 4 (empat) rumpun yaitu: (1) Penguasaan Bidang Studi; (2) Pemahaman tentang Peserta Didik; (3) Penguasaan Pembelajaran yang mendidik; dan (4) Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan. Kompetensi Guru IPS Kompetensi profesional guru dalam melakukan pembelajaran khususnya bidang studi IPS diharapkan dapat berdampak positif pada pengembangan prilaku siswa dalam proses belajar mengajar yang meliputi berbagai aspek baik kognitif, afektif dan psikomotorik, untuk itu peran seorang guru sangat penting sekali dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan optimal sehingga dapat membentuk prilaku siswa kearah lebih H a l a m a n | 76 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
baik dan tidak melakukan penyimpangan prilaku khususnya dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran IPS siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangannya. Dan diharapkan selanjutnya mereka kelak mampu bertindak dan berprilaku secara rasional dalam memecahkan masalahmasalah social yang di hadapinya karena IPS memusatkan perhatiannya pada hubungan antara manusia dan pemahaman sosial. Menurut Aris Suherman dkk (2007:115), tujuan-tujuan pendidikan IPS antar lain ialah untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan-keterampilan dan mengembangkan sikap-sikap dan nilai-nilai pada siswa-siswa, kesemuanya adalah tujuan pendidikan yang esensinya adalah aspek kognitif dan efektif. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Numan (2001:263), mengatakan tujuan pembelajaran IPS yang di klasifikasikan dalam tujuan instruksional bahwa mempelajari IPS diharapkan dapat terjadi perubahan prilaku yang akan dicapai yang beriorentasi pada apa yang akan di capai atau prilaku apa yang dirumuskan dalam taksonomi tujuan pendidikan dari Benjamin Bloom. Menurut Aris Suherman (2004:6), bahwa manfaat mempelajari IPS adalah: a. Supaya para siswa dapat mensistemtisasikan bahan, informasi dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna b. Supaya para siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah social secara rasional dan bertanggung jawab. c. Supaya para siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antara manusia. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dengan mempelajari IPS dapat memperolah pengatahuan, keterampilan dan sikap yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu berdasarkan uraian di atas jelas bahwa melalui pengajaran IPS disertai guru yang kompeten dalam bidangnya diharapkan dapat mengembangkan prilaku belajar siswa baik kognitif, afektif, psikomotorik. Hal ini merupakan tugas guru professional yang merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran yang efektif sehingga menciptakan lingkungan belajar yang baik, pemberian materi pembelajaran lebih baik sehingga di H a l a m a n | 77 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
harapkan dapat mencegah masalah prilaku yang dialami murid dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini kompetensi guru IPS dapat ditinjau dari empat aspek, antara lain: 1. Merencanakan program pembelajaran Kemampuan merencanakan program pembelajaran merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemehaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran Kemampuan dalam merencanakan program pembelajaran dapat di lihat dari kemampuan a. Merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran b. Merencanakan pengolahan kegiatan pembelajaran c. Merencanakan pengelolaan kelas d. Merencanakan penggunaan media dan sumber pembelajaran e. Merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pembelajaran (Depdikbud, 1985:87) 2. Melaksanakan proses pembelajaran Pada tahap ini selain memerlukan pengetahuan tentang pembelajaran juga memerlukan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran, keterampilan mendorong keterlibatan sisiwa dalam proses pembelajaran. Menurut Hasibuan, dkk (1988:121-125) kemampuan membuka pelajaran meliputi: kemampuan menarik perhatian siswa dan kemampuan menumbuhkan motivasi siswa. Kemampuan menaik perhatian siswa dapat dilakukan dengan gaya mengajar guru yang bervariatif, member acuan dan membuat kaitan antara pokok bahasan yang akan dipelajari dengan pengetahuan maupun pengalaman yang telah dimiliki siswa serta dengan mengadakan pre-test . sedangkan untuk menutup pelajaran dapat dilakukan dengan mengadakan post-test maupun dengan merangkum kembali bahan pelajaran yang baru dipelajari. 3. Menilai kemajuan proses pembelajaran Kemampuan melaksanakan penilaian kemajuan proses pembelajaran dapat dilihat dari: kemampuan melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, baik secara lisan, tertulis maupun dengan pengamatan, kemapuan memilih alat evaluasi yang tepat, kemampuan menyusun alat evaluasi yang bervariatif. H a l a m a n | 78 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
4. Menguasai bahan pelajaran Guru yang professional harus menguasai bahan pelajaran yang akan diajararkannya. Penguasaan bahan pelajaran akan member pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa. Seperti dikemukakan oleh Peters (Nana Sudjana, 2001:22) bahwa: “proses dan hasil belajar sisiwa tergantung pada penguasaan guru atas mata pelajaran yang diampunya dan keterampilan mengajarnya”. Penelitian dalam bidang pendidikan kependudukan di Indonesia menunjukan bahwa 32,58% dari hasil belajar siswa dipengaruhi oleh penguasaan guru dalam hal materi pelajaran ( Dedi Supriadi, 2002:22-23). Menurut Bloom yang di kutip dari Martinis Yamin (2007:5) hasil pendidikan berupa perubahan prilaku atau tingkah laku meliputi bentuk kemampuan yang diklasifikasikan dalam tiga aspek terutama dalam bidang studi IPS yakni sebagai berikut: 1. Kognitif Dalam aspek ini yakni merangsang kemampuan berpikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, kemampuan yang berkaitan dengan perolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, penentuan dam penalaran yang berkaitan dengan pengetahuan sosial. a. Pengetahuan Siswa dituntut untuk mampu mengingat informasi yang telah diterima seperti: fakta, terminology,rumus, strategi pemecahan masalah yang di hadapi dalam masalahmasalah sosial. b. Pemahaman Pada tahap ininberhubungan dengan kompetensi yang menjelaskan pengetahuan yang telah diketahui, dalam hal ini diharapkan siswa untuk menyebut kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri khususnya materi bidang studi IPS c. Penerapan Merupakan kompetensi dalam penerapan informasi berkaitan dengan IPS yang telah dipelajari kedalam situasi atau konteks yang lain atau baru d. Analisis Dalam hal ini siswa dapat menunjukan hubungan diantara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan
H a l a m a n | 79 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. e. Sintesis Siswa mampu mengkombinasikan bagaian atau elemen kedalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar. f. Evaluasi Siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, benda dengan menggunakan kriteria tertentu dalam IPS. 2. Afektif Kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, drajat, penerimaan atau penolakan terhadap suatu subjek a. Pengenalan Siswa mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus. Pembelajaran yang dilakukan pada tingkat ini merupakan perlakuan terhadap siswa untuk bersikap psif,sekedar mendengar dan memperhatikan saja. b. Pemberian respon Reaksi terhadap suatu gagasan, benda atau system nilai. Siswa diharapkan mampu menunjukan prilaku yang diminta seperti berpartisipasi, patuh dan memberikan tanggapan secara sukarela bila diminta. c. Penghargaan terhadap nilai Siswa diharapkan mampu berprilaku secara konsisten sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain yang meminta atau menghapuskan. d. Pengorganisasian Siswa diharapkan mampu untuk mengorganisasi nilai yang dipilihnya kedalam suatu nilai dan menentukan hubungan diantara nilai tersebut. e. Pengalaman Siswa bukan saja telah mencapai prilaku pada tingkat lebih rendah, tetapi telah mengintegrasikan nilai tersebut kedalam filsafat yang lengkap dan meyakinkan, dan prilakunya akan selalu konsisten dengan filsafat hidupnya. 3. Psikomotorik Kemampuan melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan yang berkaitan dengan gerakan fisik seperti : kegiatan praktik, demontrasi dari sebuah materi pelajaran khususnya bidang studi IPS
H a l a m a n | 80 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
a. Meniru Siswa apat meniru prilaku yang dilihatnya. b. Manipulasi Siswa diarapkan dapat melakukan suatu prilaku tanpa bantuan visual, dalam hal ini prilaku tersebut masih dilakukan secara kaku. c. Ketetapan gerakan Siswa diharapkan mampu melakukan suatu prilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya denga lancer, tepat, seimbang dan akurat. d. Naturalisasi Siswa diharapkan mampu melakukan gerakan secara spontan dan otomatis. Pelajar melakuakn ini tanpa berfikir lag dan teratur secara berurutan. METODOLOGI PENELITIAN Waktu dan Lokasi Penelitian Waktu penelitian Waktu penelitian di laksanakan selama 6 bulan, yakni mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Oktober 2012. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian bertempat di kantor PGRI Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, yang berada di Jalan Raya Ligung No 28 Kecamatan Ligung – Majalengka 45456. Populasi Dan Sampel Penelitian Populasi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Suharsimi Arikunto (1998 : 15). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Guru yang menjadi anggota PGRI khususnya guru IPS di kecamatan Ligung kabupaten Majalengka yang berjumlah 21 Guru.
H a l a m a n | 81 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Sampel Sampel penelitian adalah “sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dapat mewakili seluruh populasi” (Suharsimi Arikunto, 1998 : 117). Pengambilan sampel ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1989 : 107) menyatakan bahwa : “…Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi, yakni 21 Guru. Jika subjeknya lebih dari 100 maka di ambil antara 10-15% atau20-25 %. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis ke lokasi penelitian atau objek penelitian di kantor PGRI kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka untuk memperoleh gambaran secara umum tentang peran yang di lakukan oleh PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru anggota PGRI khususnya guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. b. Wawancara Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan ketua PGRI di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka mengenai peran PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru PGRI khususnya guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. c. Angket Sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai peran yang di lakukan PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru. Angket ini disebarkan kepada guru anggota PGRI khususnya guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten majalengka yang berjumlah 21 Guru. Tabel 1 Bobot skor masing-masing alternatif jawaban angket (Amirul Hadi dan Haryono, 1998 :99) No Alternatif Jawaban 1. A 2. B 3. C
Bobot Skor 3 2 1
H a l a m a n | 82 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 2 Interpretasi skor angket (Riduan & Akdon, 2006 : 18) Skor
Interpretasi
0% - 20%
Sangat lemah
21% - 40%
Lemah
41% - 60%
Cukup
61% - 80%
Tinggi
81% - 100%
Sangat Tinggi Jumlah
d. Studi Kepustakaan Pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, baik melalui penelusuran kepustakaan dan penelaahannya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah di kemukakan oleh para ahli mengenai masalah yang di teliti. Teknik Analisa Data Setelah data terkumpul maka data tersebut dikelompokan menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. a. Data kualitatif ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan logika, atau untuk menganalisis data yang berhubungan dengan kategorisasi atau sifat sesuatu. b. Data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adaah regresi parsial dengan bantuan program microsoft office excel 2007. Metode ini digunakan untuk menguji kekuatan peran organisasi profesi keguruan (PGRI) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa regresi linier parsial. Analisa regresi linier parsial, adalah sebagai berikut: Y = a + bX Y = Peningkatan kompetensi guru IPS. X = Peran organisasi profesi keguruan (PGRI). a = Konstanta. b = Koefisien regresi.
H a l a m a n | 83 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Uji Korelasi Uji koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui berapa besar hubungan variabel independen pada model regresi dalam menjelaskan variabel dependen ®. Dimana rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y yang dikorelasikan, besarnya koefisien korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2007 : 69). a. Antara 0,80 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi b. Antara 0,60 sampai dengan 0,80 = tinggi c. Antara 0,40 sampai dengan 0,60 = cukup d. Antara 0,20 sampai dengan 0,40 = rendah e. Antara 0,00 sampai dengan 0,20 = sangat rendah. Uji Determinasi Dalam perhitungan statistik koefisien determinasi untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel independen pada model regresi terhadap variabel dependen R2. Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis sebagai langkah terakhir dalam perhitungan analisis data dengan menghitung besarnya nilai thitung dengan ttabel, maka dilakukan uji signifikasi korelasi terhadap variabel dependen dengan independen dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut: Ho diterima bila thitung ≤ ttabel Ho diterima bila thitung ≥ ttabel Uji Validitas Perhitungan Validitas Item Soal Uji Coba Variabel X Hasil perhitungan validitas untuk soal nomor selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:
H a l a m a n | 84 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 3 Hasil Perhitungan Validitas Item Soal rxy 0.625 0.757 0.843 0.441 0.502 0.509 0.721 0.721 0.447 0.778
No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rtabel 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Perhitungan Validitas Item Soal Uji Coba Variabel Y Tabel 4 Hasil Perhitungan Validitas Item Soal rxy 0.669 0.607 0.741 0.790 0.849 0.784 0.741 0.671 0.604 0.620
No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rtabel 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Uji Realibilitas Uji realibilitas dilakukan dengan metoda genap ganjil dengan cara memilah butir pertanyaan menjadi dua bagian genap dan ganjil dan dihitung korelasinya.
H a l a m a n | 85 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 5 Uji Realibilitas variabel X No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
No 1 2 3 4
2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
1 2 3 3 3
3 2 2 3 3
Butir Genap 6 8 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
10 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Butir Ganjil 5 7 2 2 2 3 3 3 2 3
9 2 3 3 3
Y 10 14 14 15 13 14 15 11 12 13 14 12 14 15 15 10 13 11 14 15 13
Y 10 13 15 14
H a l a m a n | 86 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2
R xy
0.7298
R gg
0.8438
2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2
3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
13 15 14 10 13 14 15 11 15 14 14 11 15 14 15 14 12
Dengan demikian rgg adalah rgg = 2 x r dengan nilai 0,8438 dengan 1+r nilai r 5% r tabel (5%, 21) sebesar 0,433 maka 0,8438 > 0,433 maka handal. Tabel 6 Uji Realibilitas variabel Y
No 1 2 3
2 3 3 3
4 3 2 3
Butir Genap 6 8 3 3 3 3 3 3
10 2 3 3
Y 14 14 15
H a l a m a n | 87 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
15 15 12 15 11 13 15 15 12 15 15 15 11 15 14 15 15 15
Butir Ganjil 5 7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2
9 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2
X 14 15 15 15 14 12 15 10 12 14 15 11 H a l a m a n | 88
JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 3 3 2 3 2 3 2 2
3 2 3 2 3 2 3 3 3
3 3 3 2 2 2 3 3 2
3 3 2 2 3 2 3 3 3
15 14 14 10 14 11 15 14 13
R xy 0.8685 Rgg
0.9296
Rtabel Lihat tabel r Dengan demikian rgg adalah rgg = 2 x r dengan nilai 0,9296 dengan 1+r nilai r 5% r tabel (5%, 21) sebesar 0,433 maka 0,9296 > 0,433 maka handal. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Sampel Penelitian. PGRI Cabang Kecamatan Ligung terletak di wilayah kecamatan Ligung tepatnya di sebelah gedung Sekolah Dasar (SD) 1 Negeri Ligung kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. PGRI Cabang Ligung. Sejarah berdirinya PGRI Cabang Kecamatan Ligung tidak tertulis secara tersurat dalam sebuah dokumen. Sejarah berdirinya PGRI Cabang Kecamatan Ligung disetarakan dengan berdirinya Organisasi Keguruan PGRI secara nasional dan perkembangannya pun sangat pesat dilihat dari jumlah anggota PGRI yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi sosial budaya PGRI yaitu sangat akrab, solid, dan saling membantu dalam segala hal baik dalam hal organisasi maupun kedinasan.
H a l a m a n | 89 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Keadaan Anggota dan Pengurus Anggota PGRI Cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka propinsi Jawa Barat berjumlah 180 orang. Adapun kepengurus PGRI Cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka masa bakti 2010-2015 terdiri dari dewan penasehat, pengurus harian dan sekertaris bidang. Sarana dan Fasilitas Sarana dan fasilitas yang terdapat di PGRI Cabang kecamatan Ligung cukup memadai. Kegiatan Pembinaan Kompetensi Guru PGRI cabang Ligung Kabupaten Majalengka, dalam melakukan perannya sebagai organisasi keguruan yakni pembinaan kompetensi guru hanya sebagai fasilitator saja. Sedangkan yang melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan kompetensi guru PGM (persatuan guru madrasah) dan MGMP Adapun kegiatan-kegiatan yang di lakukan PGRI meliputi: • Pertemuan dengan seluruh pengurus PGRI diadakan setiap 2 bulan sekali secara rutin • Mengadakan sosialisasi kesetiap sekolah,setiap tahunnya. • Menyelenggarakan peringatan HUT PGRI di kecamatan yang di hadiri seluruh anggota PGRI. Kompetensi Guru Kompetensi guru PGRI di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka perkembangannya sangat signifikan dengan melihat pendidikan guru IPS, sebagai berikut: • Pendidikan PGA/SPG sekitar 5% • Pendidikan D2 sekitar 25% • Pendidikan S1 sekitar 50% • Pendidikan S2 sekitar 10% Analisa Data Regresi Linier Parsial Menentukan hubungan antara peran organisasi profesi keguruan (PGRI) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dengan menggunakan program microsoft office excel 2007. H a l a m a n | 90 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 7 Perhitungan Koefisien Korelasi Antara Peran Organisasi Profesi Keguruan (PGRI) Korelasinya Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru IPS
SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.722077 R Square 0.521395 Adjusted R Square 0.496205 Standard Error 2.148423 Observations 21 ANOVA df Regression Residual Total
SS 1
95.53937
19 20
87.69873 183.2381
Coefficient s
Standard Error
MS 95.5393 7 4.61572 3
F 20.6986 8
t Stat
P-value
Intercept
8.538422
4.19925
2.03332 1
X Variable 1
0.714504
0.157048
4.54958
Significanc eF 0.0002191 1
Lower 95% 0.2507097 7 0.05623 0.00021 0.3857979 9 6
R/Multiple R = 0,72 R2/R Square = 0,52 Berdasarkan tabel di atas dapat di buat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 8.538422 + 0.714504 X1
H a l a m a n | 91 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Nilai konstanta sebesar 8.538422 berarti variabel Kompetensi Guru IPS adalah sebesar 8.538422 satuan dengan asumsi variabel peran organisasi keguruan (PGRI) adalah sebesar nol. Koefisien nilai X1 sebesar 0.714504 berarti jika terjadi kenaikkan variabel peran organisasi keguruan (PGRI) sebesar satu satuan maka akan menaikkan variabel Kompetensi Guru IPS sebesar 0.714504 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen. Analisa Koefisien Korelasi Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar R/Multiple R = 0,72 artinya hubungan variabel peran organisasi keguruan (PGRI) dengan variabel Kompetensi Guru IPS tinggi/ kuat dan positif. Analisa Koefisien Determinasi Dari perhitungan diatas ternyata R2/R Square = 0,52 artinya pengaruh antara variabel X (peran organisasi keguruan (PGRI)) terhadap variabel Y (Kompetensi guru IPS) sebesar 52%, sedangkan sisanya 48% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Uji Hipotesis Untuk menguji hipotesis sebagai langkah terakhir dalam perhitungan analisa data, maka dilakukan uji signifikasi korelasi dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai thitung = 13,528 dengan derajat kebebasan (dk) 21, dk = n-2 atau 21-2 dan ttabel dengan taraf nyata 0,05 = 2,86 karena thitung > ttabel ( 13,528 > 2,86 ) , maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya hasil hipotesa yang dihasilkan ada hubungan yang signifikan antara peran PGRI dengan Kompetensi Guru IPS. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran organisasi profesi keguruan (PGRI) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Kompetensi guru PGRI di kecamatan
H a l a m a n | 92 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Ligung Kabupaten Majalengka perkembangannya sangat signifikan dengan melihat pendidikan guru IPS, sebagai berikut: • Pendidikan PGA/SPG sekitar 5% • Pendidikan D2 sekitar 25% • Pendidikan S1 sekitar 50% • Pendidikan S2 sekitar 10% 2. Hubungan variabel peran organisasi keguruan (PGRI) dengan variabel Kompetensi Guru IPS signifikan karena thitung > ttabel (13,528 > 2,86 ) , maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya hasil hipotesa yang dihasilkan ada hubungan yang signifikan antara peran PGRI dengan Kompetensi Guru IPS. 3. Pengaruh antara variabel peran organisasi keguruan (PGRI)) terhadap variabel kompetensi guru IPS sebesar 79%, sedangkan sisanya 21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Saran-Saran 1. Untuk PGRI sebagai oranisasi profesi guru yang menaungi seluruh guru, hendaknya melaksanakan fungsinya sesuai dengan fungsi PGRI yang tertera dalam UUD Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 Pasal 42 dalam peningkatan kompetensi guru, bukan hanya sebagai fasilitator tetapi sebagai pelaksana, sehingga fungsi PGRI dapat terlaksana dan guru memiliki 4 standar kompetensi yakni kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. 2. Untuk pihak yang berminat melakukan penelitian ulang terhadap penelitian ini, sebaiknya tidak hanya mengukur peran PGRI tetapi juga perlu adanya pengukuran terhadap MGMP. Karena dalam peningkatan kompetansi guru PGRI hanya sebagai fasilitator. DAFTAR PUSTAKA Amirul, Hadi dan Haryono, 1998, Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung : CV Pustaka Setia. Arikunto, Suharsimi, 2007, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara. ------------------------ , 1998, Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
H a l a m a n | 93 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Bafadal, Ibrahim, 2003, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. Jakarta: PT Bumi Aksara. B.Uno, Hamzah, 2011, Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Depdikbud. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989. Engkoswara dan Husna Asmara, 1995, Pendidikan dan Prospeknya Terhadap Pembangunan Bangsa Dalam PJP (Ilmu dan Organisasi Profesi Kependidikan). Jakarta : ISPI. E.Mulyasa, 2008, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Majid, Abdul, 2006, Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhammad, Arin, 2009, Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Nurdin,Syafuddin, 2003, Basyiruddin Usman. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press. Nusantara, Surya, 2007, Definisi dan Manfaat Organisasi. Posted by Darwis. Riduan & Akdon, 2006, Rumus dan Data dalam Aflikasi Statistik. Bandung : Alfabeta. Samana, A., 1994, Profesionalisme Keguruan. Yogyakarta : Kanisius. Suherman, Aris, dkk., 2007, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS). Cirebon:Pangger Press. Sobary Sutikno, 2006, Pendidikan Sekarang dan Masa Depan “Suatu Refleksi Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermakna”. Nusa Tenggara Barat: NTP Press. Sudijono, Anas, 2003, Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono, 2006, Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
H a l a m a n | 94 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Syamsuddin, Abin dan Nanang Budiman, 1999, Profesi Keguruan 2. Jakarta Universitas Terbuka. Trianto, 2010, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Yamin, Martinis, 2006, Sertifikasi Jakarta: Gaung Persada Press.
Profesi
Keguruan
di
Indonesia.
………….., Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada Press. 2006.
http://sitimasruroh.blogspot.com/2009/11/kompetensi-guru.html http://rastodio.com/pendidikan/pengertian-kompetensi-guru.htm http://www.pgri.or.id/Sejarah.html http://tunas63.wordpress.com/2008/11/28/sejarah-singkat-lahir-pgripersatuan-guru-republik-indonesia/ http://search.4shared.com/q/BBQD/1/books_office/+PGRI+MENINGKATK AN+KOMPETENSI+GURU# http://kangnas.info/profesionalisme-guru-dan-peran-pgri/
H a l a m a n | 95 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012