Pengantar Prinsip Kemanusiaan
TUJUAN PEMBELAJARAN
• Mengenal Prinsip-prinsip Kemanusiaan • Memahami berbagai jenis standar dan akuntabilitas dalam tanggap darurat
Dari Mana Prinsip-prinsip Kemanusiaan Berasal?
Prinsip-prinsip kemanusiaan telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu – terutama dalam kurun waktu 30 - 40 tahun terakhir telah terjadi pengkristalan terhadap ide-ide kemanusiaan ini. Prinsip-prinsip kemanusiaan ini sangat dipengaruhi oleh prinsip Hak Asasi Manusia dan oleh gerakan Palang Merah
Prinsip Kemanusiaan Berdasarkan pada Hak Asasi Manusia Pengemban Tugas A k u n t a b i l i t a s
Menghormati, Melindungi dan Memenuhi hak
Memenuhi tanggung jawab terhadap
Hak Asasi Manusia: •Universal •Tidak dapat dicabut •Tidak terpisahkan
Pemegang Hak Menghormati, Melindungi hak orang lain Menjadi Pengemban Tugas
Menuntut langsung ke
P a r t i s i p a s i
Standar Respons Kemanusiaan Sebuah standar dapat dipahami sebagai pemberi deskripsi kualitas barang atau jasa. Standar cenderung didasarkan pada pembuktian berbasis teknis ataupun berbasis pengalaman sekaligus berbasis prinsip-prinsip. Standar dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Standar dapat mengikat secara hukum, menjadi sebuah tuntutan moral tetapi tetap secara sukarela, atau menjadi hak yang memiliki kekuatan melalui aplikasinya secara luas.
Standar Terdapat:
Standar Hukum
• • • •
Standar sukarela berdasarkan prinsip
• Kode Etik ICRC/ LSM • Piagam Kemanusiaan dan Standar Teknis – Proyek Sphere • Standar People in Aid • Standar akuntabilitas HAP • ALNAP • Panduan Cukup Baik – Proyek ECB
Deklarasi universal HAM Hukum HAM Internasional Hukum Humaniter Internasional Hukum Nasional/ Negara
Hukum HAM Internasional
• Hukum HAM Internasional adalah seperangkat aturan internasional yang ditetapkan berdasarkan pernjanjian atau kebiasaan, dengan dasar di mana individu dan kelompok dapat mengharapkan dan/ atau menuntut sikap tertentu atau manfaat tertentu dari pemerintah. • Hak asasi manusia adalah hak melekat yang dimiliki setiap orang. • Banyak prinsip yang tidak berdasarkan perjanjian dan pedoman (“hukum yang bersifat lunak”) yang juga termasuk dalam badan standar HAM internasional.
Hukum Kemanusiaan (Humaniter) Internasional Hukum kemanusiaan internasional atau hukum humaniter internasional (HHI) adalah seperangkat aturan yang berupaya, karena alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak konflik bersenjata. Hukum ini melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi cara dan metode peperangan. Hukum kemanusiaan internasional juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. HHI merupakan bagian dari hukum internasional, yaitu badan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional tercakup dalam perjanjian antar negara - perjanjian atau konvensi - dalam aturan kebiasaan, yang terdiri dari praktik negara yang dianggap mengikat secara hukum, dan prinsip-prinsip umum. HHI diterapkan bagi konflik bersenjata. Hukum ini tidak mengatur apakah sebuah negara bisa menggunakan kekuatan (perangnya); hal ini diatur oleh sebuah bagian penting - namun jelas - dari hukum internasional yang ditetapkan.
Dasar Hukum dari Respons Kemanusiaan
Konvensi Pengungsi Hukum Humanitarian Internasional
Hukum HAM Internasional Hukum Nasional/ Negara
Damai
Konflik
Pengertian Bantuan Kemanusiaan? Kode Etik* bagi Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta LSM yang bergerak di bidang Penanggulangan Bencana didasarkan pada prinsip Komite Internasional Palang Merah (ICRC);
“….semua aktivitas yang bertujuan untuk memastikan dihormatinya secara penuh semua hak individu yang sejalan dengan surat (legal) dan semangat batang tubuh hukum yang relevan, yaitu Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pengungsi Internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan harsu melaksanakan kegiatan ini secara berimbang (bukan atas dasar ras, asal usul kebangsaan atau etnis, bahasa ataupun gender)” Kode Etik ini didukung oleh UNICEF karena sesuai dengan Prinsip Kemanusiaan UNICEF (akan dijelaskan lebih lanjut di Sesi 5).
Piagam Kemanusiaan dan Standar Teknis – Proyek Sphere Proyek Sphere diluncurkan pada tahun 1997 oleh sekumpulan LSM dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sphere disusun berdasarkan atas dua keyakinan utama: • Bahwa semua langkah yang mungkin dilakukan harus diambil untuk mengurangi penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh bencana dan konflik • Bahwa mereka yang terkena dampak bencana memiliki hak untuk hidup bermartabat dan karena itu berhak untuk memperoleh bantuan. Sphere adalah tiga hal: • • •
buku pegangan sebuah proses kolaborasi yang luas, dan sebuah ekpresi dari komitmen terhadap kualitas dan akuntabilitas
Proyek Sphere sudah menghasilkan beberapa perangkat, namun yang utama adalah buku pegangan ini.
Piagam Kemanusiaan – Proyek Sphere…
Piagam Kemanusiaan
• Hak untuk hidup dengan penuh martabat • Hak untuk menerima bantuan kemanusiaan • Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan
Standar Minimum – Proyek Sphere… Pedoman Sphere sekarang diakui sebagai standar internasional. UNICEF merancang kegiatan respons berdasarkan indikator yang terdapat di Pedoman. Standar Minimum untuk: • Pasokan Air, Sanitasi dan Promosi Kebersihan (WASH) • Ketahanan Pangan dan Nutrisi • Hunian, Permukiman dan Bantuan Non-Pangan • Kesehatan
Standar Minimum – Proyek Sphere… Contoh dari indikator-indikator penting Kebutuhan air • Per individu • Pusat Kesehatan •
Sekolah
Kamar Kecil • Rumah Sakit •
Sekolah
Bantuan Pangan Bantuan Non –Pangan Ruang hunian individu
15 ltr/ orang/ hari 5 ltr/ pasien rawat jalan 40-60 ltr/ pasien rawat inap 3 ltr/ orang/ hari
1 bilik 1 bilik 1 bilik 1 bilik
per 20 tempat tidur per 50 pasien rawat jalan per 30 murid perempuan per 60 murid laki-laki
2100 kkal/ hari 250 gr sabun/ orang/ bulan 3,2 m2/ orang
Standar Minimum Lainnya Proyek Sphere juga mengakui standar minimum yang dikeluarkan oleh organisasi dan jaringan lain sebagai standar pendamping dan komplementer bagi standar minimum Sphere, yaitu: Standar Minimum Perlindungan Anak
Standar & Panduan Penanganan Ternak dalam Situasi Darurat
Standar Minimum Untuk Pendidikan
Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi
Standar untuk Akuntabilitas
Standar HAP 2010 dalam Akuntabilitas dan Manajemen Kualitas
Pengukuran Dampak dan Akuntabilitas dalam Situasi Darurat – Panduan Cukup Baik
UNICEF
Wisma Metropolitan II, 10-11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta, Indonesia Phone +62 21 2996 8000 Fax +62 21 571 1326 Website www.unicef.org
