PENGAMANANOBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN

Army Fuad H.: Pengamanan Obvitnas Oleh Ditpam Obvitnas.....221

PENGAMANANOBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN Army Fuad Helmy POLRI [email protected]

Abstract This research aims to: (1) Assess and evaluate the pattern containedsystem in the Securing of National Vital Objectsby Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan; and (2) Assess and evaluate the obstacles in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan. It can be concluded that: 1. The system pattern contained in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan not stated clearly and explicitly in the legislation pam obvitnas, but in the Presidential Decree No. 63 of 2004 on the Securing of National Vital Security Object there is described that pattern Sispamobvitnas, they are: (1) The main executor of the system Securing of National Vital Objek is obvitnas management authority, in this case the Police through Dirpamobvit; (2) Police are obliged to provide security assistance obvitnas; (3) priority preemptive and preventive activities; (4) in an integrated and simultaneous shared obvitnas managers implement security systems obvitnas; and (5) and against obvitnas is an organic part of or including the military, the security environment remain to be implemented, although the security environment outside Obvitnas or process interruption handling defense and security. 2. The obstacles in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan, they are: (1) Lack of quality personnel guard PT. Pertamina (Persero) BBM Terminal Banjarmasin due to lack of professional recruitment system; (2) Insufficient number of security officers compared to the vulnerability of the region; (3) Infrastructure security Obvit Of Polda Kalimantan Selatan are limited;(4) The lack of security coordination between Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan with regional security managers of the company, and the company's internal security guard at the Police Post. Keywords: Security, National Object Vital, Polda Kalimantan Selatan

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan mengevaluasi pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas olehDirektoratPengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan,dan(2)mengkaji dan mengevaluasi hambatan dalam pengamanan obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan. Hasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwa: 1. Pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas ada dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, Polri sendiri melalui Dirpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; (3) mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; (4) dan secara terpadu dan simultan bersama dengan pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan (5) obvitnasbagianorganikatautermasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, pengamanan diluar lingkungan Obvitnasdalam penanganan gangguan keamanan. 2. Hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan yang teridentifikasi yaitu: (1) kurangnya kualitas personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin akibat sistem rekrutmennya kurang profesional; (2) kurangnya jumlah petugas keamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan; (3) sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Kalimantan Selatan yang terbatas; (4) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan. Kata Kunci :Pengamanan, Objek Vital, Polda Kalimantan Selatan

222 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

dini dengan mengerahkan Tim Terpadu

PENDAHULUAN Dewasa ini masalah keamanan dan

Pamobvitnas

Polres

Tabalong

guna

ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat

pengamanan fasilitas penting milik negara

dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap

atau milikperusahaan dari aksi-aksi anarkis

keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu

warga yang kecewa dan marah kepada pihak

kian berkembang dengan beragam risiko dan

manajemen PT. Adaro Indonesia. Kapolres

dampaknya.Perkembangan ilmu pengetahuan

Tabalong mencoba memediasi warga Dayak

dan

meningkatnya

Haruai-Upau dengan manajemen PT. Adaro

kompleksitas persoalan masyarakat (social

Indonesia agar persoalan hak atas tanah ulayat

exclution)

ini dapat diselesaikan melalui musyawarah.

teknologi

serta

melahirkan

berbagai

bentuk

ancaman dan gangguan keamanan terhadap

Himbauan

objek

melunakan sikap anarkis warga dan bersedia

vital

bandara,

nasional

pelabuhan,

(Obvitnas), tempat

seperti

pengolahan,

membuka

Kapolres

blokade

atas

angkutan

batubara

daerah dapat bercermin pada aksi warga

penyelesaian dalam waktu 14 hari sesuai

Dayak Haruai-Upau Kabupaten Tabalong-

harapan

Kalimantan

upaya

Pamobvitnas telah dapat mencegah dan

menuntut hak tanah ulayat yang disinyalir

terjadinya aksi-aksi anarkis warga terutama

telah terpakai oleh PT. Adaro Indonesia,

yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian

dengan menutup jalur tambang di km. 97 PT.

bagi negara ataupun fasilitas umum lainnya.

yang

dalam

Kapolres

Adaro Indonesia. Aksi massa yang terlihat

Adaro

jalan

dapat

penyimpanan dan distribusi BBM, sistem 1 1 suplai air, dan sebagainya. Untuk skala

Selatan

PT.

Tabalong

Tabalong warga.2

Dalam

Indonesia memberi

Artinya

rangka obvitnas

setelah jaminan

keberadaan

memberikan maka

arah

garang dan tak bersahabat tersebut terjadi

pengamanan

karena ada pengerahan massa lengkap dengan

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004

persenjataan tradisional mulai menutup Haul

yang memberi kewenangan Polri untuk

Road PT. Adaro. Untuk mencegah aksi

melaksanakan

anarkis massa seperti merusak fasilitas umum

melakukan audit sistem pengamanan obvitnas

dan fasilitas perusahaan, Kapolres Tabalong

secara periodik. Namun hingga saat ini

AKBP Trijan Faisal melakukan pencegahan

penanggulangan

pengamanan

gangguan

diterbitkan

obvitnas

dan

keamanan

1

http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strate gi-pengamanan-objek-vital-nasional/ diakses pada tgl.05-02-2015. pukul 14.15 Wita.

2

http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vitalnegara-pt-adararo-harus.html. diakses pada tgl. 1505-2015. Pukul 15.32 Wita.


obvitnas, belum dikembangkan sebuah sistem

Berdasarkan

pada

latar

belakang

koordinasi yang mencakup peran dan tugas

masalah yang telah dikemukakan di atas,

masing-masing stakeholders. Padahal sistem

maka yang menjadi permasalahan dalam

koordinasi

penelitian hukum ini adalah bagaimana pola

tersebut

penanggulangan

dibutuhkan

gangguan

agar

keamanan

sistem

yang

terkandung

pengamanan

efektif sehingga mampu memperkecil dampak

Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan

keamanan

Selatan, dan bagaimana hambatan dalam

ditimbulkannya.

Atau

oleh

sistem

obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan

yang

Obvitnas

dalam

setidaknya memperkecil ancaman dan teror

pengamanan

terhadap keberadaan dan aktivitas obvitnas.3

Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan

Menyadari

dampak

gangguan

Obvitnas

oleh

Direktorat

Direktorat

Selatan?

keamanan obvitnas bersifat nasional, dan pengamanan obvitnas bukan hanya tanggung

PEMBAHASAN

jawab Polri tetapi pihak-pihak lain seperti

Pola SistemPelaksanaan Pengamanan Obvitnas oleh Ditpam Obvit Polda Kalsel

satuan keamanan internal. Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkan banyak pihak,maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan obvinas penanggulangan

gangguan

keamanan

obvitnas efektif dan efisien.Namun pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan

pengamanan

terhadap obvitnas yang dapat menyatukan misi

dan

visi

masing-masing

pelaku

pengamanan obvitnas dalam bentuk pola pengamanan

atau

suatuperaturan

perundangan.

Berdasarkan

Keputusan

Presiden

Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor tentang

Kepolisian

2

Tahun

Negara

2002

Republik

Indonesia bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,maka Polri melalui Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan telah menyusun pedoman

sistem

pengamanan

Obvitnas

(Pamobvitnas), yaitu PT. Pertamina (Persero) Terminal

BBM

penyimpanan

dan

Banjarmasin

(kawasan

pendistribusian

BBM

wilayah Kalimantan Selatan) sebagai bentuk suatu bantuan otoritas pengelola obvitnas.

3

Ditpamobvit PoldaKalsel.2014.Optimalisasi Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalsel Di Era Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mensukseskan Pemilu Tahun 2014. Lembar Kerja pada Pendidikan Perwira di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan.hlm.14.

Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan objek vital adalah


kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan

juga aset miliknya (harta benda, pekerjaan,

usaha yang bersifat strategis karena gangguan

dan data), ikatan keluarga, orang yang dicintai

terhadap

(afiksasi), dan kondisi lingkungan sosialnya.

Obvitnas

tersebut

sangat

berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan

Kaitannyadengan tugas pengamanan

kepentingan nasional. Dampak gangguan dan

Obvitnas oleh Polri dapat diartikan bahwa

ancaman

dapat

Polri melalui Ditpamobvit Polda Kalimantan

bencana

Selatan harus bekerjasama dengan berbagai

hasil

pihak, seperti pengelola obvitnas, kementerian

kekacauan

lembaga non departemen terkait, Pemerintah

transportasi dan komunikasi, terganggunya

Daerah, TNI(AD, ALRI, dan AURI), satuan

pelaksanaan

dan

pengamanan internal, organisasi massa atau

ketatanegaraan, terancamnya keamanan dan

lembaga swadaya masyarakat, insan Pers, dan

pertahanan, dan sebagainya.4

masyarakat.

terhadap

mengakibatkan kemanusiaan

obvitnas

terjadinya dan

pembangunan

rusaknya

nasional,

pemerintahan

Keamanan tersebut dapat dipahami dari

arti

luas dan arti

sempit

seperti

Dasar

kebijakan

pengamanan

Obvitnas oleh Polri melalui Ditpamobvit

penjelasanHadiman bahwa keamanan dalam

Polda

arti luas adalah merupakan keamanan yang

termuat dalam Nota Kesepahaman antara PT.

berkaitan

negara,

Pertamina (Persero) dengan Polri diantaranya:

sedangkan keamanan dalam arti sempit adalah

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

merupakan keamanan yang berkaitan dengan

Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-

objek keamanan itu sendiri, seperti keamanan

Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab

kampung, keamanan sekolah, dan keamanan

Undang-Undang

5

industri.

dengan

Di

keamanan

samping

ada

yangjuga

Kalimantan

Selatan

Hukum

sebagaimana

Acara

(KUHAP); 4) Undang-Undang

Pidana

Nomor

22

mengartikan bahwa keamanan merupakan

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

keadaan

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

yang

memberikan

perlindungan

kepada seseorang dari segala ancaman, bebas

tentang

dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan

Indonesia; 6) Keputusan Presiden Nomor 63

ada perasaan kepastian dan keselamatan.

tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas; 7)

Cakupan keamanan itu sendiri tidak terbatas

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010

pada keamanan lahir dan batin saja, tetapi

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

4

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005. Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional. 5 Hadiman.Et.al. 2010.Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik.Jakarta: Program KIK UIAngkatan XIV.hlm.3.

Kepolisian

Negara

Republik

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 1762 K/07/MEM/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengamanan Obvitnas di


Sektor Energi dan Sumber Daya Minerral; 9)

(Persero) dalam upaya pengamanan obvitnas,

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/738/

khususnya aset operasional, produksi dan

X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan

distribusi BBM.7

Obvitnas; 10) Peraturan Kapolri Nomor 21

Dalam

skala

wilayah

Kalimantan

tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan

Selatan, PT. Pertamina (persero) Terminal

Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Markas

BBM Banjarmasin melaksanakan kesepakatan

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

bersama bantuan perkuatan pengamanan di

11) Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010

Lingkungan PT. Pertamina (persero) Terminal


BBM dengan Ditpamobvit Polda Kalsel

Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Daerah;

dengan Nomor: 023/F16433/2015-SO Nomor:


B/01/I/2015/Ditpamobvit tanggal 01 Januari


2015.

Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor;

(persero)


dijadikan kawasan obvitnas adalah karena

tentang

memiliki aset-aset strategis seperti aset-aset

Sistem

Organisasi,

PT.

Manajemen

Pengamanan

PERTAMINA

Yang

mendasari

Terminal

PT.

BBM

Pertamina Banjarmasin

(Persero)

hulu migas dan geothermal, kilang minyak

Pemasaran Kalimantan dan/atau Instansi/

(tanki timbun) yang berjumlah 17 unit dengan

6

Lembaga Pemerintah. Langkah

rincian 4 tanki timbun premium, 2 tanki obvitnas

timbun korosene, 6 tanki timbun solar, 2 tanki

strategis disektor energi yang dikelola PT.

timbun pertamax dan 3 tanki timbun avtur.

Pertamina (Persero) seperti aset hulu migas,

Kemudian terdapat Filling Shed berjumlah 13

geothermal, kilang minyak, terminal BBM,

unit dengan rincian 3 Filling Shed premium, 3

hingga

untuk

Filling Shed korosene, 5 Filling Shed solar, 1

nasional.

Filling Shed pertamax dan 1 Filling Shed

Dalam hal ini, baik TNI maupun Polri telah

avtur. Sedangkan dermaga untuk bersandar

melaksanakan

PT.

kapal tanker berjumlah 3 dermaga. Apabila

Pertamina (Persero), dimana penandatanganan

terjadi gangguan/ancaman keamanan maka

dilakukan antara Direktur Utama Pertamina

berpotensi menimbulkan dampak yang sangat

dengan Panglima TNI dan Kapolri. Nota

serius terhadap ketahanan energi di wilayah

kesepahaman ini dimaksudkan guna mengatur

Kalselteng sehingga menjadi pertimbangan

kerjasama antara TNI/Polri dan PT. Pertamina

yang mendasari PT. Pertamina (persero)

SPBU

menyalurkan

pengamanan

yang

kebutuhan

kerja-sama

dipakai BBM

dengan

6

Nota Kesepahaman Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09/C00000/2011-S0 Tanggal20 April 2011.

7

Ibid.


Terminal

BBM

Banjarmasin

dijadikan

kawasan Obvitnas.

pengamanan.

Pengamanan

berdasarkan

identifikasi dan potensi kerawanan dibagi:a)

Penting pengamanan PT. Pertamina

Pengamanan

secara

langsung

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin, bahwa

pemberian

keberadaan BBM sangat diperlukan oleh

kekuatan yang diminta secara fisik di

masyarakat

lapangan;

dan

pelaku

usaha

pabrikan

pengarahan

b)

dan

melalui

penggelaran

Pengamanan

secara

tidak

ataupun rumah tangga sebagai salah satu

langsungmelalui

kegiatan

pemantauan,

sumber energi utama untuk pengangkutan dan

pengawasan

laporan

perkembangan

distribusi

situasi keamanan.

barang/jasa

melalui

kendaraan

bermotor serta menjalankan mesin-mesin industri

yang

memakai

energi

dan

Kedua, metode pengamanan, terdiri

BBM.

atas: a) Pengamanan oleh manusia; b)

Gangguan keberadaan BBM dan kawasan

Pengamanan menggunakan konstruksi; c)

perusahaan ini bisa menyebabkan kelangkaan

Pengamanan

BBM dan kenaikan harga BBM, dan pada

elektronik;

akhirnya dapat menimbulkan kelangkaan

memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan;

BBM, permasalahan ekonomi, sosial, politik,

e) Pengamanan menggunakan satwa; f)

8

budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Dapat diketahui bahwa Pamobvitnas

menggunakan d)

peralatan

Pengamanan

dengan

Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya

Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas

menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak

:a)

diinginkan seperti rusak atau hilangnya aset

menggunakan upaya-upaya pre-emtif dan

perusahaan

produksi

penegakan hukum; b) Pengamanan tertutup

perusahaan. Ruang lingkup pengamanannya

dengan menggunakan atau mengutamakan

adalah lingkungan yang menjadi tanggung

upaya-upaya preventif.

jawab Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan,

Keempat,

serta

terganggunya

Pengamanan

terbuka,

sasaran

yaitu

dengan

pengamanan.

dalam hal ini pengamanan kawasan PT.

Berdasarkan identifiksi potensi kerawanan,

Pertamina

BBM

maka sasaran yang harus diamankan adalah

Banjarmasin. Dalam penjabarannya maka

manusia, fisik/benda/peralatan/material/hasil

pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat

produksi/gedung,

Keputusan

administrasi dan lainnya.

(Persero)

Kapolri

Terminal

Nomor

Pol:

Skep

dan

dokumen/informasi/

738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa

Kelima, wilayah pengamanan. Polri

hal pola pengamanan yaitu: Pertama, bentuk

(terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola

8

Ibid.

Obvitnas

menetapkan

wilayah

pengamanan, meliputi: a) Lingkungan dalam


area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasi

PT. Pertamina (persero) Region IV Terminal

produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat

BBM Banjarmasin mulai dari masuk dan

lainnya yang berada di lingkungan kawasan;

keluar jam operasional serta pengawalan

b) Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas

kegiatan pengecekkan di area terbatas seperti

bangunan dengan pagar terluar dan batas

area Kilang Minyak (Tanki Timbun BBM)

pemukiman penduduk.

dan Felling Sheed.

Menurut penulis, pola pengamanan

Menurut

Sadjijono,

pelaksanaan

yaitu bentuk pengamanan secara langsung

fungsi preventif dan represif dari kepolisian

berupa penempatan Anggota Ditpamobvit

dilakukan

Polda Kalsel mengenakan seragam dinas PDL

keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam

Sus (lengan panjang) berpangkat briptu

masyarakat, yang pada gilirannya dalam

sampai bripka menggunakan APD (alat

menjamin

pelindung diri) sesuai dengan aturan dalam

masyarakat itu sendiri.9 Sifat pengamanan itu

PT. Pertamina (persero) Terminal BBM

sendiri yaitu pengamanan terbuka dengan

Banjarmasin melaksanakan penjagaan pada

mengenakan seragam dinas Polri PDL Sus

Pos A (Pos Utama) di Depan Gerbang Keluar

(lengan panjang) menggunakan upaya-upaya

Masuk area perusahaan sebanyak 3 (tiga)

premtif seperti sosialisasi tentang bahaya

Personil. Sedangkan pola pengamanan secara

yang akan timbul di area obvitnas dan

tidak langsung berupa

pemantauan dan

keselamatan berlalu lintas di jalan tatap muka

pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua)

secara terbatas dan share kepada para sopir

Perwira

maupun

mobil tanki BBM. Upaya-upaya preventif

Pamen

yang dilakukan berupa patroli jalan kaki

(Perwira Menengah) di Kantor Ditpamobvit

sebanyak 2 (personil) Ditpamobvit Polda

Polda Kalsel dan Kantor Induk PT. Pertamina

Kalsel di area terbatas/terlarang.

Perwira

Pengawas/Pengendali Koordinator

(persero)

berpangkat

Terminal

dibuktikan

dengan

BBM surat

Banjarmasin perintah

yang

dalam

memelihara

kelangsungan,

Mengenai Ditpamobvit

rangka

audit Polda

kelestarian

sispamobvitnas, Kalsel

belum

dikeluarkan oleh Direktur Pamobvit Polda

melaksanakan karena belum adanya pelatihan/

Kalsel.

pendidikan kejuruan yang diadakan oleh Metode pengamanan yang dilakukan

Ditpamobvit

Polda

pengamanan

dan

Kalsel pengawasan

berupa

melaksanakan supervisi atau asistensi ke

serta

pihak obvit/obvitnas yang salah satunya ke

pemantauan terhadap pejabat-pejabat PT. Pertamina

(persero)

Terminal

Mabes Polri, Ditpamobvit Polda Kalsel hanya

PT.

Pertamina

(persero)

Terminal

BBM

Banjarmasin seperti Operasional Head (OH)

9Sadjijono. 2007. Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance. LaksBang Mediatama. Hal.23.


Banjarmasin. Kegiatan supervisi yang pernah

Obvitnas atau proses penanganan gangguan

dilakukan meliputi pembaharuan kerjasama

kriminalitas.10

(MoU) berupa penambahan isi kerjasama (addendum), pengecekkan kesiapan personil Ditpamobvit maupun satuan pengamanan

Standar Operasional Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit PoldaKalsel

(satpam), pengecekkan situasi kerawanan di area terbatas (tangki timbun dan Felling shed)

Polri dalam memberikan pelayanan

dan koordinasi sistem pengamanan yang

masyarakat sesuai dengan penjelasan Pasal 1

sudah berjalan.

Peraturan Kapolri Nomor1 Tahun 2009

Pola

terkandung

tentang

tidak

ada

Tindakan Kepolisian, bahwa Polri adalah alat

disebutkan secara tersuratdalam pasal-pasal

negara yang berperan memelihara keamanan

peraturan

perundangan

dan

pengamanan

Obvitnas,

dalam

pengamananyang

sistem

pamobvitnas

mengenai namun

dari

Penggunaan

ketertiban

hukum,

serta

Kekuatan

masyarakat, memberikan

menegakkan perlindungan,

pembahasan dan penjelasan dan berdasarkan

pengayoman

peraturan pelaksana yaitu Keputusan Presiden

masyarakat guna terpeliharanya keamanan

Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan

dalam negeri. Pengamanan dan tindakan

Objek Vital Nasional bahwa pola system

aparat Polri untuk penggunaan kekuatan

pengamanan Obvitnasitu sendiri ada secara

tindakan kepolisian berdasarkan prinsipnya

tersirat disebutkan yaitu : 1) Pelaksana utama

dapat digolongkan yaitu: 1) Legalitas (harus

pengamanan

sesuai hukum); 2) Nessesitas ( penggunaan

Obvitnas

adalah

otoritas

pengelola obvitnas, dalam hal ini Polri melalu

kekuatan

Direktorat

Proporsionalitas

Pengamanan

(Ditpamobvit);

Polri

Vital

memang

pelayanan

perlu

kepada

diambil);

(dilaksanakan

3)

seimbang

berkewajiban

antara ancaman dan tindakan); 4) Kewajiban

memberikan bantuan pengamanan obvitnas;

Umum (Petugas bertindak dengan penilaiaan

3) Mengutamakan kegiatan preemtif dan

sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang

preventif; 4) Secaraterpadu dan simultan

bertujuan

bersama pengelola obvitnas melaksanakan

Preventif (mengutamakan pencegahan); 6)

Sistem

2)

Objek

dan

dalam

Pengamanan

menciptakan

kamtibmas);

5)

Obvitnas

(Sispamobvitnas); 5) Terhadap obvitnas yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI, pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI dan Polri wajib membantu pengamanan diluar lingkungan

10

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 738 / X / 2005 Tanggal 13 Oktober 2005. Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.Banjarmasin: Ditpamobvit Polda Kalsel.


Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan

Banjarmasin dan sekitarnya terjadi gangguan

logis dari ancaman yang dihadapi).11

keamanan,

namun

langsung

atau

Dalam hal ini, situasi keamanan di

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal

operasional/kegiatan

BBM Banjarmasin terdiri dari kondisi aman,

distribusi BBM, dengan indikator sebagai

kondisi rawan dan kondisi sangat rawan, yang

berikut

sejalan dengan eskalasi situasi dinamis di

meningkatnya

tengah

perusahaan,

masyarakat.

Sebagai

landasan

:a)

penyimpanan

Terjadi

gangguan

kasus

dan

seperti

pencurian

penganiyaaan,

asset

perselisihan,

bertindak bagi unsur Ditpamobvit Polda

tuntutan karyawan dan atau masyarakat,

Kalimantan Selatan dan Satpam internal

ancaman

PT.Pertamina

(Persero)

kriminalitas;

b)

Banjarmasin,

maka

perusahaan

namun

Terminal indikator

BBM eskalasi

terror,

serta Terjadi

meningkatnya gangguan

operasional

atas masih

keamanan tersebut dapat dirumuskan sebagai

berjalan; c) Timbul keresahan, protes atau

berikut:12 Pertama, Situasi Aman (Situasi

mogok kerja pekerja atau non pekerja

Hijau). Situasi aman yaitu keadaan dimana

yangterkait

situasi kondisi di lingkungan PT. Pertamina

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin, aksi

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin dalam

protes masyarakat namun tidak menyebabkan

keadaan normal, tertib dan aman, dengan

terganggunya

indikator sebagai berikut : a) Gangguan

penyimpanan dan distribusi BBM.

kerja

denganPT.

Pertamina

operasional/

kegiatan

Kamtibmas yang terjadi dalam skala kecil dan

Ketiga, Situasi Sangat Rawan (Situasi

relatif tidak mengganggu Operasional; b)

Merah). Situasi sangat rawan adalah suatu

Operasional perusahaan berjalan normal dan

situasi atau keadaan di lingkungan

semua fungsi berjalan sesuai prosedur; c)

Pertamina

Kehidupan masyarakat di sekitar wilayah

Banjarmasin terjadi gangguan yang dapat

kerja PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM

berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat

Banjarmasin berjalan normal.

dan

Kedua, Situasi

memerlukan

Terminal

suatu

antisipasi

BBM

atau

(Situasi

tindakan cepat atau luar biasa karena dapat

Kuning). Situasi rawan adalah yaitu keadaan

mengakibatkan yang sangat membahayakan,

dimana situasi kondisi di lingkungan PT.

dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan

Pertamina

massal/korban jiwa dan asset perusahaan,

(Persero)

Rawan

(Persero)

PT.

Terminal

BBM

dengan indikator sebagai berikut :a) Intensitas 11

Mitra Bintibmas. 2000. Membangun Polisi Profesional. Jakarta: Bina Dharma Pemuda. hlm.14. 12 Wawancara dengan AKBP Guno Pitoyo, S.Ik selaku Kabag Binopsnal Ditpamobvit Polda Kalsel.Tanggal 05 Agustus 2015.

gangguan di (Persero)

lingkungan

Terminal

PT.

BBM

Pertamina

Banjarmasin

semakin meningkat sehingga operasional


perusahaan terhenti; b) Munculnya kasus

Pada situasi rawan (situasi kuning)

pencurian massal dan penjarahan dalam skala

seperti terjadinya gangguan distribusi BBM

besar sehingga menimbulkan kerugian yang

dan

sangat besar; c) Aksi mogok kerja secara

perkelahian

massal, berkepanjangan dan tidak ada solusi

penanganan keamanan dilakukan oleh Chief

menimbulkan

d)

Security, mempertemukan kedua belah pihak

Adanya aksi unjuk rasa baik pekerja/non

yang berselisih dan menemukan solusi yang

pekerja namun mempunyai hubungan kerja

tepat

dengan PT. Pertamina (Persero) Terminal

Ditpamobvit Polda Kalsel. Dan apabila tidak

BBM Banjarmasin maupun masyarakat dan

menemukan jalan keluarnya maka dilakukan

disertai dengan tindakan anarkis; e) Aksi

tindakan sesuai prosedur seperti pemberian

terror

surat peringatan (SP) sampai dilakukan

bom,

terhentinya

penculikan,

produksi;

penyanderaan/

pencurian

BBM

antar

skala

sopir

dengan

kecil

mobil

melibatkan

tanki,

Anggota

gangguan kemananan di lingkungan PT.

pemberhentian

Pertamina

BBM

diserahkan kepada Polsek/Polres setempat.

yang berpengaruh langsung

Dalam hal ini penanggungjawab keamanan

(Persero)

Banjarmasin terhadap

operasional

Terminal

perusahanan;

f)

Gangguan lain yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Dalam pengamanan

hal

kemudian

berada pada Operation Head (OH) melalui Chief Security. Sedangkan pada situasi sangat rawan

pelaksanaan

dimana

pekerjaan

serta

situasi

(situasi merah) dimana ekskalasi sudah sangat

hijau

membahayakan yang menimbulkan dampak

kondisi dan situasi keadaan berjalan dengan

yang luar biasa seperti terhentinya operasional

normal, pengamanan utama berada pada

distribusi BBM dari area obvitnas PT.

petugas

Pertamina

keamanan

pada

kegiatan

(security)

dengan

(persero)

Terminal

BBM

melaksanakan tugas sesuai dengan SOP

Banjarmasin. Sebagai contoh pengalaman

(standar operasional Prosedure) dengan tetap

yang pernah terjadi, demo secara besar-

berkoordinasi dengan Anggota Ditpamobvit

besaran di luar area PT. Pertamina (persero)

Polda Kalsel yang melaksanakan Back-up

Terminal BBM Banjarmasin. Penanganan

pengamanan di Pos A (Pos Keluar masuk

kegiatan

area) dan patroli jalan kaki di area PT.

dilaksanakan

Pertamina

BBM

(security) dan Anggota Ditpamobvit Polda

Banjarmasin. Pertanggungjawaban keamanan

Kalsel dalam hal mengamankan aset-aset

berada di Operation Head (OH) dalam

penting,

pelaksanaan tugasnya dikendalikan oleh Chief

Sedangkan

di

Security.

Pertamina

(persero)

(persero)

Terminal

pengamanan oleh

fasilitas luar

di

dalam

petugas

maupun area

area

keamanan

dokumen.

obvitnas

Terminal

PT. BBM


Banjarmasin ditangani oleh Anggota Polsek

menempatkan anggota sebanyak 5 Personil

Banjarmasin Barat, Polresta Banjarmasin,

masing-masing

Ditshabara Polda Kalsel, Ditbinmas Polda

melekat

Kalsel sampai menurunkan PHH (Pasukan

pimpinan (perwira pengendali di lapangan).

Huru Hara) Sat Brimob Polda Kalsel yang

Sebagai auditor pengamanan pada saat ini

secara berjenjang dan bertahap dilaksanakan

belum

tindakan kepolisian sesuai Protap (Prosedur

Ditpamobvit Polda Kalsel belum memiliki

Tetap). Dalam hal ini sebagai penanggung

sertifikat auditor yang diselenggarakan oleh

jawab keputusan berada di bawah kendali

Mabes Polri.Fungsi

Kapolda Kalimantan Selatan.

sebagai Pembina fungsi Satpamobvit belum

Pengamanan yang dilakukan anggota

dan

3 2

personil personil

dilakukan

pengamanan sebagai

dikarenakan

dilaksanakan karena

unsur

personil

yang terakhir yaitu

belum

terbentuknya

Pamobvitnas dan Satpam di lokasi dengan

Satpamobvit di Jajaran Polda Kalsel, yang ada

cara melalui pencegahan sejak dini, terutama

hanya Unit Pamobvit dibawah Sat Sabhara

yang menimbulkan gangguan keamanan.

Jajaran Polda Kalsel.

Sasaran

pengamanan

melakukan

Adapun cara bertindak di lapangan

pengawasan atas keluar-masuk orang, barang/

yang dilakukan adalah melakukan persiapan

kendaraan, pengamanan gedung, pengamanan

dan pelaksanaan. Tahap persiapan melakukan

sekitar

pengamanan

koordinasi dengan satuan pengamanan objek

dilakukan antaralain anggota pengamanan

vital serta pengelola objek vital untuk

melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID

menentukan lokasi yang perlu perkuatan

card dan dilarang membawa senjata api dan

pengamanan dan pembagian tugas. Dalam hal

barang-barang yang membahayakan.

ini pembagian tugasnya yaitu di Pos A

kawasan.

Fungsi

adalah

Prosedur

Ditpamobvit

Polda

Kalsel

ditempatkan

personil

Ditpamobvit

Polda

sendiri sebagai konsultan penyusunan dan

Kalsel sebanyak 3 personil dan 1 anggota

konfigurasi

satpam, Pos B ditempatkan 2 anggota satpam

dengan

pengamanan

pengelola

Pertamina

obvitnas

(persero)

bersama-sama seperti

Terminal

PT.

dan

Pos

Pelumas

2

anggota

satpam.

BBM

Kemudian mengecek dan mempersiapkan

Banjarmasin dalam penyusunan kesepakatan

alat-alat standar perorangan maupun sarana

bersama (MoU) Nomor : 023/F16433/2015-

dan prasarana yang digunakan.

SO Nomor : B/01/I/2015/Ditpamobvit yang

Tahap

selanjutnya

yaitu

tahap

diperbaharui setiap setahun sekali. Sebagai

pelaksanaan dengan melakukan pemeriksaan

pengamanan langsung Ditpamobvit Polda

di pintu masuk obyek vital bersama dengan

Kalsel melaksanakan pengamanan di PT.

satuan

Pertamina (persero) Terminal BBM dengan

menggunakan metal detector maupun mirror

pengamanan

internal

dengan


gate terhadap karyawan/pengunjung maupun

adalah

kendaraan yang masuk, memberi salam dan

namundalam hal back up pengamanan Polri

memberi penghormatan dengan sikap ramah

itu sendiri Direktorat Pengamanan Objek

dan humanis serta memeriksa barang bawaan

Vital

selain itu melakukan penjagaan di Pos A dan

seharusnya Polri melalui Biro Ops pada

Pos B yang dianggap rawan.

tingkat Polda sehingga memudahkan dalam

Menurut penulis, bahwa kawasan PT. Pertamina

(Persero)

Terminal

BBM

otoritas

pengelola

(Ditpamobvit),

obvitnas,

secara

terpusat

hal koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok serta

fungsinya.

Sedangkan

kegiatan

Banjarmasin tergolong tertutup untuk umum.

pengamanan mengutamakan pre-emtif dan

Artinya tidak semua orang bisa masuk

preventif namun apabila terjadi situasi dan

kekawasan ini secara bebas, kecuali mendapat

kondisi yang tingkatannya sudah berbahaya

persetujuan dari Kepala Keamanan PT.

dimasukkan

Pertamina

(represif).

(Persero)

Terminal

BBM

upaya

penegakkan

hukum

Banjarmasin. Bagi yang diizinkan masuk harus mematuhi ketentuan bidang keamanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63

Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit Polda Kalsel

Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas,

Hasil pengkajian dan analisa dari Biro

Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007

Rena Polda Kalsel maupun DitpamobvitPolda

tentang

Pengamanan

Kalsel, pengusulan pembentukan Satpamobvit

Organisasi, Perusahaan atau Instansi/Lembaga

tingkat Polres/polresta dibagi ke dalam 3

Pemerintah, Peraturan Kapolri Nomor 1

prioritas usulan pembentukan, yaitu : Prioritas

Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan

1

dalam

Peraturan

Satpamobvit Polres Banjarbaru, Satpamobvit

Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Polres Tanah Laut, Satpamobvit Polres Tanah

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Bumbu, Satpamobvit Polres Kotabaru dan

Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan

Satpamobvit Polres Tabalong. Prioritas 2

Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Satpamobvit

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Polres Balangan dan Satpamobvit Polres

Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian

Batola.

Sektor, dan sebagainya.

Satpamobvit

Sistem

Tindakan

Manajemen

Kepolisian,

Satpamobvit

Polresta

Polres

Sedangkan Polres

Banjarmasin,

Banjar,

Prioritas Tapin,

Satpamobvit

3

yaitu

Satpamobvit

Dari kriteria yang terkandung di dalam

Polres Hulu Sungai Selatan, Satpamobvit


Polres Hulu Sungai Tengah dan Satpamobvit

yang secara normatif disebutkan bahwa

Polres Hulu Sungai Utara. Menurut penulis

pelaksana

sampai saat ini di sepanjang tahun 2015

utama

pengamanan

Obvitnas


belum ada tindak lanjut dari Mabes Polri

Pertamina

dalam

Banjarmasin yang dilaksanakan setiap 2 jam

pembentukan Satpamobvit

jajaran

Polda Kalsel, dalam hal koordinasi ke tingkat

Terminal

BBM

sekali secara bergantian.

wilayah masih berkoordinasi dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Kalsel.

(persero)

Secara

administrasi,

perjanjian

kerjasama antara Ditpamobvit Polda Kalsel

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda

dengan PT. Pertamina (persero) Terminal

Kalsel dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda

BBM melalui MoU. Kerjasama penyusunan

Kalsel mengenai permintaan data obyek

pembuatan MoU dilaksanakan setahun sekali

wisata, kawasan obvit dan obvitnas, lembaga

mengingat

negara, perwakilan asing, penerimaan dan

pengamanan

pengelolaan dana Non APBN dari pihak

diperpanjang

ketiga

laporan

pengamanan dilaksanakan setiap awal bulan

bulanan dan laporan penerimaan dana Non

dengan pergantian personil sebulan sekali.

APBN dilaporkan setiap awal bulan dengan

Kedua belah pihak wajib membuat laporan

kriteria tanggal 1 sampai dengan tanggal 5

hasil pelaksanaan tugas beserta dokomentasi

tepat, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10

kegiatan. Namun, dari hasil wawancara

terlambat dan lebih tanggal 10 menghambat

dengan

dalam pelaksanaan administrasi pelaporan.

pembuatan laporan mengalami keterlambatan

Menurut penulis, pelaporan setiap awal bulan

dikarenakan kualitas petugas pengamanan

sering mengalami keterlambatan sehingga

kurang menguasai teknologi seperti komputer.

evaluasi

dapat

Koordinasi berikutnya yaitu mengenai audit

menghambat pelaporan ke tingkat Mabes

sispamobvitnas. Hasil penelitian yang didapat,

Polri.

Ditpamobvit Polda Kalsel belum pernah

yang

dituangkan

administrasi

dalam

pelaporan

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Kalsel

dengan

PT.

Pertamina

(persero)

masa

berlaku

selama sistem

petugas

setahun

pelaksanaan dan

dapat

pelaporan

keamanan

hasil

sering

kali

melaksanakan audit sispamobvitnas di PT. Pertamina

(persero)

Terminal

Terminal BBM Banjarmasin berupa back-up

Banjarmasin

pengamanan. Pengamanan utamanya terletak

Ditpamobvit Polda Kalsel belum mempunyai

pada petugas keamanan (security internal)

sertifikat

yang melaksanakan penjagaan pada Pos A

melakukan kerjasama dilaksanakan supervisi

(Pos keluar masuk area) dan Pos B (keluar

ke pengelola obvitnas mengenai evaluasi

masuk pengisian mobil tanki). Anggota

pelaksanaan tugas pengamanan.

Ditpamobvit

Polda

Kalsel

sebagai

dikarenakan

BBM

auditor.

personil

Jadi

selama

melaksanakan

Koordinasi yang baik berpengaruh

pengamanan pada Pos A (Pos keluar masuk

terhadap pelaksanaan petugas keamanan.

area) dan patroli ke area obvitnas PT.

Hubungan yang baik adalah menjalin dan


membina hubungan antar berbagai pihak

Banjarmasin berasal dari Kodim/Koramil

seperti hubungan dan koordinasi antara

setempat dalam hal koordinasi pergantian

anggota

Ditpamobvit

Kalimantan

pengamanan kawasan obvitnas pada siang dan

Selatan

dengan

Pertamina

malam hari. Anggota Ditpamobvit Polda

Banjarmasin,

Kalsel melaksanakan pengamanan pada jam

dengan pospol sektor, masyarakat sekitar, dan

07.00 s/d 19.00 wita sedangkan Anggota TNI-

stakeholder lainnya. Hubungan koordinasi

AD melaksanakan pengamanan pada jam

antara PT. Pertamina (persero) dengan TNI

19.00 s/d 07.00 wita. Kedua instansi ini yang

secara terpusat dilaksanakan penandatanganan

melaksanakan back-up pengamanan pada PT.

MoU Dirut Pertamina dengan Panglima TNI

Pertamina

meliputi pengamanan pada kawasan obvitnas

Banjarmasin

strategis melalui pendekatan Bina Teritorial

kegiatan pengamanan pada masing-masing

yaitu pemberdayaan masyarakat di wilayah

pelaksanaan selama 1x12 jam. Hubungan

pelosok, terpencil dan miskin, mengamankan

koordinasi antara PT. Pertamina (persero)

aset-aset sektor energi yang berada di dalam

Terminal BBM Banjarmasin dengan Polsek

pengelolaan PT. Pertamina itu sendiri. Hasil

setempat

pengamatan yang didapat pada PT. Pertamina

gangguan

(persero)

mengakibatkan gangguan kamtibmas terjalin

(Persero)

Satpam

Terminal

Terminal

pelibatan TNI-AD Koramil

Polda

setempat

PT.

BBM

BBM berasal yang

Banjarmasin dari

Kodim/

melaksanakan

(persero)

Terminal

melakukan

mengenai

evaluasi

pelaporan

penanganan

BBM

kasus

hasil

adanya yang

koordinasi yang baik antara pihak pertamina dengan polsek setempat.

pengamanan pada malam hari yaitu pada jam

Berdasarkan hasil studi dokumen yang

19.00 s/d 07.00 wita sebanyak 2 (dua)

didapat di buku petunjuk lapangan antara PT.

personil TNI-AD pada penjagaan Pos A (Pos

Pertamina (persero) Pemasaran Kalimantan

Utama) dan kemudian melakukan pergantian

dengan

personil

dalam

Selatan nomor : 032/F36200/2013-SO nomor:

TNI-AD,

B-450/II/2013, dalam situasi aman koordinasi

sebulan

pelaksanaan

sekali.

pengamanan

Namun oleh

Kepolisian

Daerah

dengan

polres

Kalimantan

pengawasan kawasan obvitnas PT. Pertamina

bersama-sama

setempat

(persero) Terminal BBM Banjarmasin tetap

minimal sebulan sekali dan dengan polda

berada di bawah kendali Direktorat Pamobvit

paling sedikit 4 kali dalam setahun, namun

Polda Kalsel.

dari hasil wawancara dengan petugas di

Menurut penulis, hubungan antara

lapangan, koordinasi dengan polda sangat

Ditpamobvit Polda Kalsel dengan TNI-AD

jarang dilakukan, itupun kalau dilakukan pada

yang bertugas melaksanakan pengamanan di

saat perpanjangan kerjasama (MoU) yang

PT. Pertamina (persero) Terminal BBM

dilaksanakan setiap setahun sekali. Hal ini


jelas koordinasi dengan pihak kepolisian

Terminal BBM. Menurut penulis, pembuatan

dengan pengelola obvitnas dirasa masih

laporan secara rutin tidak terlalu sulit bahkan

belum optimal.

menyesuaikan format yang sudah ada, namun

Ditingkat pengawasan dalam situasi aman

dilakukan

menerus

dalam area mengalami kesulitan karena

terhadap kesiapan dan kesiagaan personil

barang elektronik dilarang masuk di area

satuan pengamanan (satpam) PT. Pertamina

terlarang yang akan mengakibatkan timbulnya

(persero) Terminal BBM, sedangkan ditingkat

percikan api yang dapat membahayakan

polda

keselamatan jiwa.

fungsi

secara

pengawasan

terus

dalam pengambilan dokumentasi kegiatan di

berada

pada

Karoops polda. Pada situasi rawan dan sangat

Berdasarkan studi dokumen yang ada

rawan terdiri dari tim pengawas dari polda/

bahwa faktor yang mempengaruhi sistem

polres dan satuan pengamanan (satpam)

keamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal

meliputi

pengamanan,

BBM Banjarmasin berdasarkan kajian Teori

pelaksanaan dan pengakhiran dari segala

SWOT sebagai berikut: Pertama, Strengths

kegiatan pengamanan. Dari fakta di lapangan

(kekuatan), berupa : a) Dukungan dan

yang didapat, koordinasi selama ini hanya

koordinasi dengan pihak pengelola keamanan

melalui Dirpamobvit Polda Kalsel, oleh

internal; b) Pembangunan pos di lingkungan

karena itu diperlukan koordinasi yang baik

kawasan menjadi 5 pos dengan jumlah 17

antara

personil; c) Selain didukung oleh aparat

perencanaan

Karoops

Polda

Kalsel

dengan

Dirpamobvit Polda Kalsel.

Ditpamobvit

Tahap koordinasi berikutnya yaitu tahap evaluasi

dan laporan.

Tahap ini

pengelola maupun pihak kepolisian wajib

Polda

Kalimantan

Selatan,

perusahaan juga memperkerjakan petugas keamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.

membuat laporan hasil kegiatan kemudian

Kedua, Weakness (kelemahan), terdiri:

dilaporkan secara berjenjang ke satuan atasan

a) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos

masing-masing.laporan ini berupa laporan

jaga yang ada di kawasan PT. Pertamina

rutin yang dibuat setiap sebulan sekali

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin sudah

dikarenakan pergantian anggota pengamanan

ada yang dilengkapi dengan sarana kamera

dari Ditpamobvit Polda Kalsel dilakukan

pengawas (CCTV). Penempatannya sesuai

sebulan sekali tiap awal bulan atau tanggal

dengan kegiatan keluar masuk distribusi

1.Laporan berikutnya yaitu laporan insidentil

BBM.Namun di sudut Dermaga III masih

yaitu dalam situasi rawan dan sangat rawan,

kurangnya

laporan dibuat sesuai perkembangan situasi di

memonitor lalu lalang kedatangan kapal

wilayah

tanker dari alur Sungai Barito; b) Hasil

kerja

PT.

Pertamina

(persero)

penempatan

CCTV

dalam


penelitian saat ini tidak ada dukungan mobil

komunikasi (HT/Telepon). Alat komunikasi

patroli namun ada mobil digunakan keperluan

berfungsi sebagai alat kendali operasional

operasional lain, maka untuk itu perlunya

pengamanan dan untuk menyampaikan suatu

pengadaan unit kendaraan patroli roda 2

pesan/informasi

maupun roda 4. Karena dengan kendaraan

pimpinan.

patroli tersebut mobilitas pengawasan akan

pergunakan antara lain HT dan telepon.

lebih efektif dan mudah terawasi; c) Jumlah

Mengingat tidak seluruh anggota keamanan

kekuatan anggota keamanan masih diperlukan

memiliki atau menggunakan alat tersebut; g)

mengingat kawasan yang vital dan memiliki

Alat

lokasi potensi rawan ancaman dan gangguan.

mirror/alat deteksi manual). Alat deteksi

Berdasarkan temuan bahwa anggota jaga

search mirror berfungsi sebagai alat deteksi

pengamanan

dari

manual dan sebagai alat mengetahui adanya

17anggota.Sistem penjagaan terdiri dari 4

bahaya/ancaman (seperti ada bom).Metal

regu, 1 regu terdiri 4 atau 5 anggota

detector berfungsi sebagai alat deteksi logam

keamanan. Jam kerja dibagi 4

(senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa

yang

terdiri

shift, yaitu

shift I dimulai dari jam 08.00 Wita sampai

secara

Alat

deteksi

cepat

komunikasi

(metal

kepada yang

detector,

di

search

oleh seseorang dan masuk ke kawasan.

dengan jam 16.00 Wita, kemudian shift II

Ketiga,

Opportunities

dimulai dari jam 16.00 Wita sampai jam

Kebijakan

24.00 Wita, selanjutnya shift III dari jam

pengamanan)

24.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita.

pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan

Shift IV melaksanakan istirahat menunggu

menetapkan komandan regu jaga.

tugas jaga berikut; d) Lampu penerangan.

pimpinan

(peluang).

dalam

Keempat,

(pengelola membangun

Threats

jasa sarana

(ancaman).

Lampu penerangan berfungsi sebagai alat

Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan

bantu saat melakukan pengawasan pada

pada umumnya memasuki kawasan sudah

malam hari serta menghindarkan seseorang

terbiasa. Kondisi tersebut ditakutkan ada

dari keinginan untuk melakukan penerobosan

orang

atau pencurian di area kawasan. Lampu

tersebut

penerangan yang ada disetiap sudut pagar

mengatasnamakan masyarakat sekitar.

namun tidak menutup kemungkinan adanya

yang

memanfaatkan

dengan

Faktor-faktor

menyusup

yang

dengan

mempengaruhi

bahaya dari masyarakat yang masuk lompat

pengamanan

jalur lainnya; e) Alat proteksi. Alat proteksi

Terminal BBM Banjarmasinyang berkaitan

yaitu pemasangan finger point dimaksud

dengan hambatan koordinatif berdasarkan

kendaraan yang masuk dapat terdeteksi secara

Teori SWOT yang telah dikemukakan di atas

aman

dapat diidentifikasi sebagai berikut : Pertama,

dan

terekam

datanya;

f)

Alat

PT.

kesempatan

Pertamina

(Persero)


Kekuatan: a) Dalam sistem pengamanan

Kedua, Kelemahan: a) Masih ada

adanya dukungan dan koordinasi antara pihak

beberapa personil Satpam PT. Pertamina

pengelola dengan Satuan Pengamanan dan

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang

Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan serta

kualitas

pihak keamanan eksternal seperti pospol

kualifikasi. Hal ini tercermin dari sistem

sektor, dan TNI. Selain itu berkoordinasi

rekrutmen personil yang kurang profesional,

dengan baik dengan pihak BIN. Dukungan

misalnya ada beberapa personil Satpam yang

selama ini sudah terjalin baik, terutama jika

direkrut karena koneksitas; b) Jumlah petugas

menghadapi ancaman dan gangguan bahaya

keamanan masih kurang menyerap tenaga

seperti

profesional dari komponen TNI/Polri yang

kebakaran,

isuteror

bom,

demo

SDM-nya

bawah

memang

pengerusakan sarana prasarana perusahaan; b)

obvitnas; c) Jumlah petugas keamanan masih

Rencana jangka pendek pengelolan kawasan

kurang mengingat lokasi yang tingkat bahaya

menambah personil Satpam semula 17orang

tinggi dan berpotensi rawan ancaman dan

menjadi 20 orang, dan tambahan dukungan

gangguan. Berdasarkan temuan diketahui

anggota

bahwa jumlah petugas keamanan yang terdiri

Polda

Kalimantan

17

Petugas keamanan kawasan PT. Pertamina

keamanan

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin, selain

bahayanya; d) Masih ada beberapa personil

direkrut dari Badan Usaha Jasa Pengamanan

Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal

(BUJP) melalui verifikasi tertentu, juga

BBM Banjarmasin yang kurang berkoordinasi

direkrut dari lingkungan masyarakat sekitar

dengan pihak keamanan eksternal seperti

dalam rangka menjaring aspirasi warga

TNI/Polri dalam mengatasi gangguandan

masyarakat, dan pensiunan Polri atau TNI

ancaman obvitnas. Hal ini tercermin dari

yang sudah memiliki pengalaman dan berjiwa

jarangnya komunikasi Satpam internal dengan

kepemimpinan.

aparat keamanan dari TNI/Polri yang bertugas

anggota

Satpam

internal perusahaan ini dikoordinator oleh seorang

anggota

Ditpamobvit

kurang

pengamanan

Selatan semula 5 orang menjadi 6-7 orang; c)

Seluruh

anggota

untuk

standar

karyawan/massa, pencurian, penggelapan, dan

Ditpamobvit

disiapkan

di

memenuhi

dibandingkan

standar

dengan

tingkat

dalam Pengamanan Obvitnas.

Polda

Ketiga, Peluang : a) Meningkatnya

Kalimantan Selatan; d) Dukungan peraturan

kesadaran sebagian besar karyawan PT.

perundang-undangan

Pertamina

yang

memberikan

(Persero)

Terminal

BBM

kewenangan kepada unsur organik negara

Banjarmasin akan pentingnya keamanan dan

seperti

ketertiban

TNI/Polri

mengamankan

dalam

obvitnas,

menjaga terutama

keadaan darurat dan mendesak.

dan dalam

kawasan

penyimpanan

dan

distribusi BBM; b) Kebijakan pimpinan (pengelola pengamanan) untuk menambah


personil Ditpamobvit, pengaturan jadwal jaga

pengamanan khusus maupun keadaan darurat

dan

(emergency management) dilakukan mengacu

menetapkan

komandan

regudari

Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan yang

pada

dianggap memang mampu dan profesional

sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam

menjalankan tugas tersebut.

peraturan perundangan terkait pengamanan

Keempat,

Ancaman:

a)

Jumlah

tindakan-tindakan

Kepolisian

dan keamanan nasional. Pengamanan oleh

Penduduk. Jumlah penduduk sekitar kawasan

aparat

PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM

berbagai masalah sosial yang terjadi dan

Banjarmasin bertambah banyak. Hal ini

dirasakan mengganggu, menghambat atau

berpotensi terjadinya kerawanan sosial, salah

mengancam kehidupan sosial masyarakat

satunya akibat pengangguran yang akan

yang berada di kawasan maupun diluar

berdampak

pelaksanaan

kawasan. Masalah atau ancaman di kawasan

pengamanan kawasan perusahaan; b) Budaya

obvitnas tentu sangat berbeda dari setiap

Masyarakat. Ancaman utama yang dihadapi

kawasan,

yaitu akses masuk pintu lain, dimana warga

bervariasi, misalnya mulai dari penanganan

yang tinggal disekitar kawasan terbiasa

kegiatan rutin, kegiatan khusus maupun

memasuki

penanganan masalah kontijensi

buruk

kawasan

bagi

lewat

akses

jalan

belakang yang ada pintu daruratnya. Hal ini

umumnya

sehingga

menangani

penanganannyapun

(keadaan

darurat).

dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyusup kawasan.

keamanan

Berdasarkan kajian analisa SWOT terhadap penyelenggaraan pengamanan PT. Pertamina

Hambatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Obvitnas oleh Ditpam Obvit Polda Kalsel

(Persero)

Banjarmasin

dapat

Terminal

BBM

dikemukakan

bahwa

meskipun telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang

Sistem pengamanan nasional berupa obvitnas,

kawasan

perusahaan

pedoman tata laksana sistem pengamanan

Negara atau swasta seperti PT. Pertamina

obyek vital nasional, namun implementasi

(Persero)

Banjarmasin

sistem pengamanan obvitnas masih belum

merupakan bagian dari managemen keamanan

optimal. Banyak aspek pengamanan kawasan

(security management) yang diterapkan di

PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM

Indonesia

sistem

Banjarmasinyang belum sesuai dengan SOP

pengamanan objek vital (Pam Obvit) oleh

pengamanan obvitnas yang ditetapkan, serta

Polri pada khususnya. Sistem pengamanan

rawan

yang umumnya mencakup pengamanan rutin,

keamanan,

Terminal

pada

industri,

Pengamanan Obyek Vital Nasional dan

BBM

umumnya

dan

terhadap seperti

ancaman ancaman

gangguan serangan


terorisme yang dapat berdampak serius

shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan

terhadap keamanan nasional. Selain itu,

jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan

anggota

istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.

Ditpamobvit

Polda

Kalimantan

Selatan dan Satpam internal perusahaan juga

Kedua, sarana prasarana pengamanan

masih dihadapkan pada beberapa hambatan

Obvit

dalam pengamanan PT. Pertamina (Persero)

terbatas atau belum tercukupi, diantaranya: a)

Terminal BBM Banjarmasin, antara lain:

Jumlah pos penjagaan masih kurang memadai

Pertama, dari segi jumlah petugas keamanan

jumlahnya, yaitu hanya ada 3 pos penjagaan

masih kurang apabila dibandingkan dengan

padahal sesuai identifikasi kebutuhan sekitar

tingkat bahayanya kawasan PT. Pertamina

5 pos penjagaan. Sesuai dengan Skep Kapolri

(Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang

nomor 738 tahun 2005 tentang Pedoman

dapat berpotensi timbulnya ancaman dan

Sispamobvitnas, Pos utama (Pos A) dengan

gangguan

pedoman

penempatan lokasi yang strategis di pintu

sispamobvitnas kekuatan minimal personil

masuk utama : bebas pandang, sebagai tempat

pengamanan adalah 4 (empat) regu yang

penyeleksian (front office), memiliki fasilitas

terdiri dari 7 sampai 11 orang dengan

MCK, memiliki ruang istirahat dan ibadah,

pelaksanaaan tugas sesuai penjadwalan waktu

dilengkapi perlengkapan tugas satpam, alat

yang dibagi ke dalam 3 kelompok masing-

komunikasi, sistem pemantauan (monitoring

masing selama 8 jam kerja. Berdasarkan

system) dan peralatan pertolongan kecelakaan.

temuan diketahui bahwa jumlah petugas

Dari hasil pengamatan ditemukan : kaca riben

keamanan

standar

warna gelap/hitam tidak tembus pandang,

pengamanan obvitnas yang terdiri dari 17

tidak memiliki ruang istirahat dan tempat

anggota

apabila

ibadah serta peralatan pertolongan kecelakaan

dibandingkan dengan tingkat bahaya kawasan

ada namun obat-obatan sudah tidak layak

yang harus diamankan. Dengan adanya

pakai (kadaluarsa); b) Jumlah pos jaga ada 3

pembagian tugas jaga menjadi 4 (empat) regu,

Pos yaitu Pos Utama (Pos A gerbang depan)

1 (satu) regu terdiri 4 sampai 5 anggota satuan

dan Pos B (Pos keluar masuk pengisian mobil

pengamanan.

petugas

tangki) sudah dilengkapi sarana kamera

keamanan harus bertanggung jawab akan

pengawas (CCTV), namun pada Pos Pelumas

keamanan. Pembagian jam kerja menjadi 4

belum dilengkapi sarana CCTV. Pada titik-

(empat) shift, yaitu shift I dimulai dari jam

titik rawan area terlarang seperti tangki

08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib,

timbun, Filling Shed dan Dermaga II dan III

kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib

sudah dilengkapi CCTV. Hasil pemantauan

sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya

ditemukan pada Dermaga I yang menghadap

keamanan.

belum

satuan

Sesuai

memenuhi

pengamanan

Maka

otomatis

Polda

Kalimantan

Selatan

masih


sungai barito belum termonitor terhadap

penerangan yang dapat menghambat petugas

keluar masuk kapal/kelotok yang sering

keamanan saat melaksanakan pengawasan dan

dilewati aktivitas masyarakat yang berbatasan

pemeriksaan kawasan pada malam hari. Hasil

dengan pagar PT. Pertamina. Untuk itu

temuan di lapangan diketahui tidak semua

penambahan

titik-titik

yang

lampu penerangan yang terdapat di setiap

gangguan

dan

sudut pagar berfungsi dengan sempurna

ancaman keamanan yang dimaksud.Selain itu

sehingga tidak menutup kemungkinan adanya

belum disediakannya ruang khusus untuk

bahaya dari masyarakat yang masuk lompat

memonitor aktivitas keluar masuk pengisian

jalur lain; f) Kurang layaknya alat komunikasi

mobil tanki melalui ruang kontrol CCTV dan

seperti handy talky (HT), telepon kabel, dan

petugas yang khusus di ruang tersebut. Dari

Handphone. Hasil pengamatan yang didapat

hasil pantauan di Kantor Pemasaran atau

di Pos A dan Pos B handy talky(HT)

utama, tidak ada ruang khusus untuk ruang

mengalami drop baterai karena sering diisi

monitor CCTV, yang memantau adalah

semalaman

ruangan terbuka dari Ruang Chief Security

kembung, telepon kabel pada Pos A tidak

bergabung dengan karyawan lainnya dan

bisa digunakan karena sambungannya diputus

ruang kerja Operation Head; c) Tidak adanya

sehingga

menara untuk memantau (monitoring system)

operasional

yang dapat memantau dari ketinggian tentang

menyampaikan pesan/informasi secara cepat

aktivitas keluar masuk mobil tanki BBM dari

kepada pimpinan dan komunikasi antar

Pos A menuju area parkir mobil tanki

personel

kemudian masuk ke Pos B menuju Filling

difungsikannya alat deteksi (metal detector,

Shed (pengisian BBM) dan keluar menuju

search mirror/alat deteksi manual) dan portal

pendistribusian yang dituju; d) Tidak adanya

otomatis. Dari pantauan Pos A search

unit mobil patroli, kendaraan roda dua

mirrorterlepas antara ganggang pegangan

maupun

standar

dengan cermin deteksi dan berdebu, artinya

sispamobvitnas diperlukan mobil minimal

jarang sekali digunakan alat tersebut.Metal

1unit mobil untuk kegiatan operasional.Oleh

detector baterainya lemah dan perlu diganti

karena itu diperlukan mobil patroli sehingga

dengan yang baru serta berdebu. Portal

dapat mendukung pelaksanaan patroli petugas

otomatis yang dikendalikan dari dalam Pos

keamanan dalam rangka memantau dan

Auntuk jalur masuk berfungsi dengan baik,

memeriksa situasi dan kondisi kawasan.Di

namun pada jalur keluar tidak dapat berfungsi

samping itu perlu difasilitasi dengan bahan

dengan baik sehingga dibiarkan terbuka. Pada

bakar yang cukup; e) Masih kurangnya lampu

pelaksanaan

dianggap

CCTV

lokasi

di

rawan

sepeda.

Sesuai

mengakibatkan

dapat

menghambat

pengamanan

Satpam

tugas

baterai

internal;

dapat

dan

g)

jadi

kendali untuk

Tidak

menghambat


mendeteksi

dini adanya

bahaya/ancaman

tentang Pengamanan Obvitnas

dijelaskan

(seperti ada bom, logam berupa senjata

bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1)

tajam/api,

berbahaya

Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas

lainnya; h) Belum dimanfaatkannya teknologi

pengelola obvitnas, Polri sendiri melalui

modern/canggih dalam sistem pengamanan,

Ditpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi

misalnya sistem pengamanan keluar masuk

bantuan

ruangan menggunakan ID Card digital.Hasil

mengutamakan

kegiatan

pengamatan di Kantor Pemasaran atau utama

preventif;

secara

tidak ada ruangan yang menggunakan sistem

pengelola

pengamanan

Sispamobvitnas; dan obvitnas bagian organik

dan

bahan-bahan

pintu

keluar

masuk

pengamanan

dan

obvitnas; preemtif

terpadu

obvitnas

termasuk

dan

bersama

melaksanakan

menggunakan ID card digital tersebut; i)

atau

lingkungan

Pagar keliling kondisinya sudah tidak layak.

pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI,

Hasil pemantauan yang didapat, pagar keliling

Polri

untuk area sepanjang jalan Cerucuk (dari

lingkungan

jembatan Kalindo-Soto Kuin) sudah sesuai

gangguan keamanan.

yaitu setinggi 4 meter terbuat dari beton dan

Kedua,

melakukan

TNI

pengamanan

Obvitnas

dalam

maka

diluar

penanganan

hambatan

pengamanan

di atasnya dibuat kawat berduri serta kokoh

Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital

(tidak

area

Polda Kalimantan Selatan yang teridentifikasi

perbatasan dengan Sungai Kalindo menuju

yaitu (1) kurangnya koordinasi pengamanan

Sungai Barito kondisi pagar sudah tidak layak

antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan

disebabkan pagarnya yang sudah lama atau

dengan

tua dan agak miring sewaktu-waktu dapat

perusahaan; (2) kurangnya jumlah petugas

roboh akibat tergerus sungai atau sebab

satuan pengamanan dibandingkan tingkat

lainnya (angin kencang dan pohon tumbang).

kerawanan

retak).Namun

dilihat

dari

pengelola

kawasan

keamanan

sehingga

kawasan

berpotensi

timbul ancaman/gangguan keamanan; (3) sarana prasarana pengamanan terbatas seperti:

PENUTUP Dari pembahasan tersebut di atas

jumlah pos penjagaan, kamera pengawas

dapat ditarik kesimpulan: Pertama, bahwa

(CCTV),

pola system yang terkandung dalam sistem

penerangan kawasan, alat komunikasi, dan

pengamanan Obvitnasoleh Ditpamobvit Polda

alat deteksi (metal detector/search mirror/alat

Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara

deteksi manual);

jelas

dan

tersurat

dalam

peraturan

unit

mobil

patroli,

lampu

Dari kesimpulan tersebut hal-hal yang

perundangan pamobvitnas, namun dalam

disarankan

adalah

pola


terkandung

dalam

sistem

sistem

yang

pengamanan


Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara jelas dan tersurat

dalam

peraturan

perundangan

pamobvitnas sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap Dan

kawasan Obvitnas.

berdasarkan

hasil

temuan

bahwahubungan kordinasi antara pengelola obvitnas dengan aparat keamanan perlu ditingkatkan

dan

sarana

prasarana

pengamanan di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin relatif terbatas

seperti: jumlah

pos

penjagaan,

kamera pengawas (CCTV), menara pantau, mobil patroli maupun kendaraan patroli roda dua, lampu penerangan, alat komunikasi, alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual), pagar keliling kawasan dan teknologi sistem keamanan. Oleh karena itu setiap komponen tersebut perlu dilengkapidan diperbaiki sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA Hardiman, et.al. 2003. Materi Mata Kuliah Pelatihan Sekurity Fisik. Jakarta: Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Haryadi, Harry. 2013. Mengupas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan TANDEF. Gunawan, Budi. 2005. Membangun Kompetensi Polri, Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Profesi. Jakarta: Yayasan

Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Kelana, Momo.1998. Memahami Undangundang Kepolisian. PTIK-Jakarta : Jakarta. Sadjijono. 2007. Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance. Yogyakarta. LaksBang Mediatama. Dokumen Ditpamobvit Polda Kalsel.Pelaksanaan Kegiatan Kerja Satker Dit Pamobvit Polda Kalsel TA. 2015. Paparan Ditpamobvit. Polisi Daerah Kalimantan Selatan.2011.Standar OperasionalProsedur (SOP)PengamananObjek Vital. Banjarmasin: Direktorat Pam Obvit Polda Kalsel. Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengamanan Terminal BBM Banjarmasin. 2015. Nota Kesepahaman Antara PT PERTAMINA (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09/C00000/2011-S0 Tanggal 20 April 2011. Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengamanan Terminal BBM Banjarmasin. 2015. Laporan Bulanan Ditpamobvit Polda Kalsel Bulan Oktober 2015. Tanggal 2 Oktober 2015. Situs Internet http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strat egi-pengamanan-objek-vital-nasional/ diakses tgl.05-02-2015. http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vitalnegara-pt-adararo-harus.html. diakses pada tgl.15-05-2015. http://id.wikipedia.org/w/index.php?search=P engertian%20objek; search=Pengertian %20 vital; search=Pengertian%20negara. diakses tgl. 11-04-2015.

PENGAMANANOBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents