Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008
ISSN : 1858-3695
PENGALIHAN RESIKO PROYEK KONSTRUKSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA Oleh : Apwiddhal Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Kampus Limau Manis Padang ABSTRAK Proyek konstruksi merupakan salah satu jenis proyek yang memiliki potensi resiko yang cukup tinggi karena sifatnya yang unik dan kompleks. Potensi resiko ini dimulai dari tahap konsep, desain, implementasi dan terminasi. Dewasa ini industri konstruksi semakin menyadari akan petingnya memperhatikan masalah resiko pada pekerjaan-pekerjaan yang ditanganinya, karena kesalahan dalam memperkirakan dan menangani resiko akan menimbulkan dampak pada proyek konstruksi. Potensi-potensi resiko semakin berkembang yang dipicu oleh beberapa kondisi antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya ukuran volume, nilai kontrak, dan kompleksitas proyek. Hal umum yang terjadi, pemilik sebagai pihak yang memiliki kepentingan paling besar pada suatu proyek konstruksi merasa perlu untuk mengalihkan resiko sebanyak-banyaknya kepada kontraktor. Kata Kunci: resiko, asuransi, jaminan
PENDAHULUAN
yang akan dihadapi pada suatu proyek penting
Resiko yang ditanggung oleh kontraktor
untuk dilakukan sedini mungkin. Pengetahuan
dalam suatu proyek konstruksi tidaklah kecil,
pihak-pihak
misalnya saja terjadi penyimpangan kualitas
mengenai analisis dan penanganan resikopun
hasil pekerjan, baik itu akibat perbuatan yang
juga dianggap penting (Rahayu, 2001).
disengaja
atau
tidak,
cara
yang
terlibat
dalam
proyek
memperbaiki
bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
Resiko Proyek Konstruksi
adalah
dan
Resiko pada proyek konstruksi adalah suatu
membangunnya kembali di tempat yang sama
kondisi dimana dampak dari terjadinya suatu
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
resiko dapat menyebabkan tidak tercapainya
Sedang di pihak lain hal tersebut tidak akan
tujuan
merubah biaya dan waktu pelaksanaan yang
penyelesaian, biaya, dan mutu yang disepakati.
telah
bahkan
Tujuan dilakukan manajemen resiko ini adalah
akan
untuk menganalisa kemungkinan resiko yang
dikenakan denda, dampak buruk lainnya adalah
akan dihadapi dalam suatu proyek agar dapat
turunnya reputasi kontraktor tersebut..
diketahui tindakan apa yang akan dilakukan
dengan
disepakati
nantinya
bila
membongkarnya
dalam
terjadi
kontrak,
keterlambatan
Dampak trend tersebut pada industri
suatu
proyek,
seperti
waktu
terhadap resiko tersebut. Dalam Rahayu (2001)
konstruksi adalah peningkatan konflik dan
dijelaskan
perselisihan,
kebutuhan dalam penanganannya, antara lain:
pengadilan,
penyelesaian keterlam-
perselisihan
batan
di
penyelesaian
resiko
diklasifikasikan
menurut
a. Resiko murni dan resiko spekulatif, resiko
pekerjaan, meningkatnya tuntutan (claim), dan
murni
perubahan-perubahan
ketidakpastian
yang
delay). Kondisi ini menempatkan kontraktor
adanya
luaran
sebagai pihak yang memiliki posisi sulit dan
kerugian
beresiko tinggi. Untuk itu penanganan resiko
kecelakaan kerja di proyek, kegagalan
pekerjaan
(schedule
dianggap satu
sebagai
suatu
dikaitkan
dengan
(outcome)
(Flanagan,1996),
yaitu
contohnya:
61
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 pengecoran
dan
lain-lain.
Sedangkan
resiko spekulatif mengandung dua luaran yaitu berupa kerugian atau keuntungan, resiko ini dikenal sebagai resiko dinamis, sebagai
contoh
perusahaan
asuransi
selaku pihak penjamin akan mendapatkan keuntungan dari jumlah uang premi yang dibayar kontraktor, bila resiko yang dijamin tidak terjadi, kalau resiko yang dijamin terjadi
maka
mengalami
pihak
kerugian,
asuransi
akan
karena
harus
membayar uang pertanggungan sebesar nilia kerugian yang terjadi.
ISSN : 1858-3695 proyek konstruksi yang ada dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Disain proyek (defective atau faulty design, incomplete design dan design built ability) Disain yang salah ata tidak lengkap akan menyulitkan pihak pelaksana (kontraktor), karena
bila
kontraktor
tersebut
melaksanakan disain yang salah, kontraktor akan mengalami kerugian biaya dan atau waktu. Kondisi ini menyulitkan kontraktor, karena bila disain tersebut tidak dilakukan, kontraktor harus menunggu disain baru, hal ini tentu saja akan merugikan kontraktor.
b. Resiko fundamental dan resiko khusus, dimana resiko fundamental adalah resiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir
sebagian
besar
anggota
masyarakat dan tidak dapat disalahkan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai penyebabnya, contohnya banjir, gempa bumi, angin topan, peperangan, kekacauan, inflasi, devaluasi. Sedangkan resiko
khusus
adalah
resiko
yang
bersumber dari peristiwa-peristiwa yang mandiri dimana sifat dari resiko ini adalah tidak
selalu
dikendalikan diasuransikan,
bersifat atau
bencana, umumnya
contohnya
rusak
2. Dokumen kontrak Persyaratan-persyaratan khusus,
volume
pekerjaan, addendum yang terdapat dalam dokumen kontrak dapat menjadi sumber resiko proyek konstruksi. Hal ini tersebut dapat terjadi, bila isi kontrak mengandung makna
ganda
menyebabkan
(ambiguity), perbedaan
yang
penafsiran
(misinterpretasi) pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 3. Kondisi alam. Kondisi alam di lokasi proyek
dapat
berpotensi untuk menimbulkan resiko bagi
atau
pekerjaan konstruksi, misalnya curah hujan yang sangat tinggi atau bahkan bencana alam,
proyek
daftar
dan
bisa
hilangnya barang.
Untuk
spesifikasi,
umum
konstruksi
resiko
dapat
bersumber dari dua hal, pertama bersumber
dapat menghambat pelaksanaan
pekerjaan
dan
mengakibatkan
kerugian/kerusakan.
dari keputusan yang diambil dan lingkup proyek (internal),
seperti
yang
berkaitan
dengan
masalah teknis, finansial, penjadwalan dan organisasi, kedua bersumber dari luar lingkup proyek (eksternal) yaitu alam dan lingkungan termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya dimana proyek dilaksanakan. Resiko
4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Kegiatan pada suatu proyek, konstruksi membutuhkan sumber daya yang besar, tingkat penguasaan teknologi, dan produk yang spesifik, karakteristik khusus dari proyek konstruksi ini mengandung potensi resiko
yang
tidak
kecil.
Pada
tahap
62
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 pelaksanaan,
resiko
dapat
ketidakpastian berhubungan erat dengan sifat
karena
faktor
possibilistik dan probabilistik (kemungkinan
ketidakpastian dalam tahapan ini bisa
terjadi) dari suatu peristiwa. Unsur-unsur ini
sangat besar, bila pelaksana tidak memiliki
mengindikasikan
kemampuan yang cukup dalam bidang
manusia dalam memprediksi potensi resiko
pekerjaan.
yang
muncul,
hal
berbagai
ISSN : 1858-3695
ini
timbul
Kondisi perekonomian yang tidak stabil menyulitkan/menghambat
kelangsungan
pelaksanaan
pekerjaan.
Ketidakstabilan perekonomian akan sangat mengganggu kegiatan proyek konstruksi, karena kegiatan ini sangat membutuhkan
terjadi
gangguan
pada
masalah
finansial, seluruh kegiatan konstruksi dapat terganggu, bahkan terhenti sama sekali. Misalnya
proyek
konstruksi
dikerjakan
berdasarkan harga kontrak dalam mata
menimbulkan
proyek konstruksi, maka semakin berkembang pula
dibutuhkan
peralatan
impor
yang harus dibeli dalam mata uang dolar, keadaan ini tentu saja akan menimbulkan
usaha-usaha
untuk
menangani
permasalahan resiko ini, salah satu upaya yang dilakukan
adalah
penerapan
manajemen
resiko. Pada dasarnya ada beberapa cara/metode dalam
manajemen
resiko
yang
dapat
dipergunakan untuk menangani resiko proyek konstruksi yaitu: a. Penghindaran resiko (risk avoidance) b. Pengurangan
resiko
(risk
reduction/mitigation)
uang rupiah, sedangkan dalam proses konstruksi,
dapat
dengan berkembangnya potensi-potensi resiko
dukungan finansial yang besar, sehingga bila
akhirnya
kemampuan
kerugian secara fisik maupun finansial. Seiring
5. Kondisi perekonomian dapat
pada
keterbatasan
c.
Penahanan/pemikulan
resiko
(risk
retention) d. Pengalihan resiko (risk transfer)
kesulitan, karena bila alat-alat itu tidak mampu diimpor maka pekerjaan akan terhenti.
Keempat metode tersebut dapat diterapkan secara
6. Situasi sosial politik
terpisah
atau
dikombinasikan,
tergantung dari strategi yang diterapkan dalam
Situasi politik sangat mempengaruhi iklim
proyek konstruksi yang bersangkutan. Dari
usaha
keempat metode penanganan resiko diatas,
di
suatu
negara.
Bila
terjadi
instabilitas politik, maka terdapat keraguan
metode pengurangan resiko,
dari pihak investor untuk menanamkan
resiko,
modalnya, dan investor dapat menarik
melalui mekanisme pembiayaan resiko (risk
kembali modal yang telah ditanamnya, hal
financing)
ini tentu saja akan berdampak buruk pada kegiatan konstruksi.
penahanan
pengalihan resiko dapat
Pembiayaan
resiko
(risk
dilakukan
financing)
merupakan suatu mekanisme pengalokasian dana untuk menangani atau mengatasi resiko-
Penanganan Resiko Berdasarkan
resiko tertentu. Pada metode pengurangan dan
pengertian tentang resiko
terdapat dua unsur utama dari resiko yaitu ketidakpastian
dan
kerugian.
penahanan
resiko,
digunakan
untuk
pembiayaan membiayai
resiko, kegiatan
Unsur
63
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 pengurangan dan penahanan resiko, tanpa
ISSN : 1858-3695 a. Commercial General Liability Insurance
melibatkan pihak penjamin (misal dengan
(CGL
pelatihan
diasuransikan
dan
penyediaan
peralatan
K3).
Insurance): adalah
resiko
yang
tanggung
jawab
Sedangkan pada metode pengalihan resiko
hukum untuk ganti rugi terhadap pihak
(risk
proyek
ketiga akibat bodily injury dan property
konstruksi dimaksudkan untuk memberikan
damage yang disebabkan pelaksanaan
kompensasi secara finansial, kepada pihak
pekerjaan proyek.
transfer),
pembiayan
resiko
penjamin yang bersedia menanggung suatu
b. Operation and Premises Liability Insurance:
resiko.
resiko yang diasuransikan adalah tanggung jawab hukum untuk ganti rugi terhadap
Pembiayaan resiko (risk financing) pada metode
pengalihan
resiko
(risk
transfer),
memungkinkan kontraktor untuk mengalihkan
bodily injury
property
yang
damage
c.
Contractor’s Liability
(bond).
and
Alternatif
resiko (risk financing), dimana kontraktor atau bermaksud
untuk
atau mengurangi
tanggung
Resiko
Dari pengertian diatas terlihat bahwa asuransi
terhadap
premi
yang
diasuransikan
terlebih
dahulu
melakukan
manajemen resiko.
dirugikan
akibat
terjadi
setelah
adalah
tanggung
jawab
dirugikan akibat bodily injury dan property damage
dibayar
proses
yang
hukum untuk ganti rugi terhadap pihak yang yang
disebabkan
kelalaian
subkontraktor dan kontraktor.
sebagai konsekuensi penjaminan perlindungan
resiko,
pihak
e. Contractual Liability Insurance: resiko yang
secara
terhadap kerugian yang timbul akibat suatu
adalah
pembangunan proyek selesai.
keseluruhan, karena pihak asuransi dalam jumlah
diasuransikan
property damage yang
berkaitan erat dengan masalah resiko dan
menentukan
yang
tanggung jawab hukum untuk ganti rugi
tanggung jawab kepada perusahaan asuransi.
resiko
jawab
d. Comleted Operation Liability Insurance:
timbulnya suatu resiko dengan memindahkan
manajemen
tanggung
untuk kontraktor dan owner.
jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh
framework
yang
yang disebabkan pekerjaan subkontraktor
pengalihan resiko dengan cara pembiayaan
menghilangkan
resiko
ketiga bodily injury dan property damage
Asuransi merupakan salah satu sarana
(owner)
adalah
Protective
hukum untuk ganti rugi terhadap pihak
Pengalihan
Resiko Proyek Konstruksi Di Indonesia
pemilik
Owner’s
Insurance:
diasuransikan Sebagai
disebabkan
kontraktor.
pihak lain. Bentuk pengalihan resiko tersebut
Asuransi
dan
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
resiko-resiko yang tidak dapat diatasi sendiri ke dapat berupa asuransi (insurance) atau jaminan
pihak ketiga akibat
f.
Professional Liability Insurance: resiko yang diasuransikan
adalah
tanggung
jawab
hukum untuk ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat financial losses, bodily injury
Dalam proyek konstruksi terdapat beberapa jenis asuransi yang digunakan yaitu (Palmer,
dan
property
damage
yang
disebabkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan desainer atau engineer.
1996 dan Hinze 1995 dalam Rahayu, 2001)
64
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 g. Dan
banyak
lagi
bentuk
asuransi
sehubungan dengan pelaksanaan proyek seperti
asuransi
pemakaian
ISSN : 1858-3695 didalammnya adalah beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
kendaraan
2. Nilai kontrak tersebut Pasal 4 ayat (1)
proyek, asuransi kerusakan dan kehilangan
diatas didasarkan atas harga satuan tetap
peralatan dan material saat pengangkutan
(fixed
dan lain-lain.
tercantum pada Daftar Kuantitas dan Harga
unit
price)
yang
perinciannya
dalam Dokumen Kontrak Jenis asuransi yang dinilai cukup komprehensif dalam
industri
konstruksi
adalah asuransi
Contractor’s All Risk (CAR), asuransi ini memungkinkan kontraktor memperoleh nilai pertanggungan dari perusahaan asuransi untuk berbagai jenis resiko sekaligus dalam satu
3. Nilai Kontrak tersebut
Pasal 4 ayat (1)
diatas selain sudah termasuk beban PPN juga sudah termasuk beban Pajak Daerah dan pungutan lainnya yang syah/resmi seperti PPh, Pajak Bahan Galian Golongan C,
Asuransi
JAMSOSTEK
dan
SP3
(Sumbangan Pihak ketiga Pada Pemerintah
paket polis.
Daerah Kabupaten Purbalingga) dan IMB Pengertian All Ris’ pada jenis asuransi ini tidak berarti semua jenis resiko proyek konstruksi akan dijamin, karena luas jaminan dari resikoresiko tersebut dapat dibatasi atau diperluas dengan
penerapan
klausula
tambahan
(endorsement). Untuk perluasan jaminan, pihak tertanggung dikenakan tambahan premi.
4. Segala
resiko
akibat
kenaikan
harga
material/bahan, peralatan dan upah tenaga selama dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
ini
sepenuhnya
menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim dalam
bentuk
apapun
kepada
PIHAK
KESATU Tinjauan Kontrak di Indonesia Pada peninjauan kontak konstruksi
di
Indonesia disini digunakan kontrak konstruksi yang dilaksanakan di daerah. Pemilihan kontrak
Pasal tentang Jaminan Pekerjaan, berbunyi 1. PIHAK
KEDUA
harus
di daerah dilakukan karena tugas yang akan
jaminan
dijalani
KESATU sebesar 5% (lima persen) dari
nanti
adalah
di
daerah
kabupaten dan kota. Dalam
terutama
Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) yang terdiri dari pasalpasal, dan
berdasarkan pasal-pasal yang
mencantumkan dengan
hal-hal
yang
nilai
pelaksanaan
menyerahkan
kontrak
pada
kepada
saat
PIHAK
dilakukan
penandatanganan Kontrak 2. Jaminan
Pelaksanaan
berupa
Surat
berhubungan
Jaminan dari Bank Umum atau berupa
resiko, jaminan dan atau asuransi
Surety Bond dari perusahaan Asuransi
adalah sebagai berikut
Kerugian / Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah 3. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan
Pasal tentang Nilai Kontrak, berbunyi
sedikit-dikitnya sama dengan jangan waktu 1. Nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan ditetapkan
dan
sudah
termasuk
pelaksanaan pekerjaan 4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh
PIHAK
KESATU
kepada
PIHAK
65
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 KEDUA
apabila
jangka
waktu
masa
pemeliharaan telah berakhir dan telah dilaksanakan Serah Terima Kedua (FHO) 5. PIHAK
KEDUA
pekerjaannya
harus sebagai
menjamin Jaminan
ISSN : 1858-3695 Pasal
tentang Resiko Pemberi Pekerjaan,
berbunyi Pemberi Pekerjaan akan bertanggung jawab terhadap resiko-resiko yang tidak diharapkan yaitu:
Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai transaksi pembayaran dalam bentuk
pemotongan
pembayaran
setiap dilakukan transaksi
pada
pembayaran
prestasi pekerjaan/pembayaran angsuran
(a). Sepanjang secara langsung berakibat terhadap pelaksanaan pekerjaan di wilayah pemberi
6. Jaminan Pemeliharaan akan dibayarkan seluruhnya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila jangka waktu masa pemeliharaan telah berakhir dan telah dilaksanakan Serah Terima Kedua (FHO)
resiko
peperangan,
permusuhan, invasi, tindakan dari musuh luar negeri,
(termyn)
pekerjaan,
pemberon-takan,
revolusi,
pemberontakan oleh militer atau perampasan kekuasaan perang sipil, kerusuhan, huru-hara atau
kekacauan
(kecuali
dilarang
untuk
pegawai-pegawai kontraktor), dan kontaminasi dari setiap bahan bakar nuklir atau sisa-sisa nuklir atau bahan peledak toxid radio aktif, atau
Pasal tentang Pembayaran Pekerjaan berbunyi
(b). Sesuatu alasan yang disebabkan karena desain dari pekerjaan, selain dari desain yang
1. Nilai Jaminan Uang Muka sedikit-dikitnya
dibuat oleh kontraktor.
sama dengan nilai uang muka yang diminta dan jangka waktu masa berlakunya jaminan uang muka sedikit-sedikitnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Pasal tentang Asuransi, berbunyi 1. Tanpa mengurangi pertanggung jawaban
2. Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan
kontraktor, perlindungan asuransi berikut ini
dari Bank Umum atau Surety Bond dari
harus
Perusahaan Asuransi Kerugian / Lembaga
kontraktor dalam nama bersama antara
Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh
Pemberi Pekerjaan dan Kontraktor untuk
Pemerintah
jangka waktu dari tanggal mulai dan
disediakan
berakhirnya
dan
dipelihara
Penyampaian
oleh
Periode
Kerusakan atau sampai dengan tanggal
Pasal tentang Resiko Kontraktor, berbunyi
terakhir Periode Perbaikan Pekerjaan yang Kontraktor harus bertanggung jawab untuk semua
resiko
terhadap
kehilangan
kerugian dari phisik barang-barang hak milik dan luka atau meninggal seseorang yang terjadi selama dan sebagai konsekuensi dari tanggung proyek.
jawabnya
didalam
mana yang lebih akhir
atau
pelaksanaan
(a) Tanggung jawab pihak ketiga dalam satu jumlah yang tidak kurang dari jumlah yang dicantumkan didalam Data Kontrak, untuk setiap klaim atau satu seri klaim yang timbul dari setiap kecelakaan atau kejadian (b) Kompensasi kerja yang wajar dan/atau asuransi dari Pemberi Pekerjaan yang
66
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 sesuai dengan perundang-undangan yang
pekerjaan-pekerjaan oleh kontraktor atau
berlaku
oleh sub-kontraknya.
(c)
Pertanggung
terhadap
jawaban
kendaraan
yang
dan
wajar
asuransi
PENANGANAN
KEMUNGKINAN
RESIKO
DALAM KONTRAK
kerusakan harta milik tak bergerak dan (d) Perlindungan terhadap kerusakan dari Pekerjaan dan material-material selama konstruksi. 2.
ISSN : 1858-3695
Berdasarkan Pasal Nilai Kontrak Dari pasal ini disebutkan bahwa nilai kontrak dengan
harga satuan tetap. Apabila
harus
dalam pelaksanaan biaya yang dibutuhkan
diserahkan oleh kontraktor kepada pemberi
melebihi dari yang ditetapkan maka resiko ini
pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan
harus ditanggung oleh kontraktor kecuali ada
sebelum
tanggal
yang
perubahan volume pekerjaan karena yang tetap
tercantum
didalam
dan
disini adalah harga satuan. Selain itu kontraktor
sesudahnya jika diminta oleh Pemberi
juga harus menyetorkan pajak PPN, Pajak
Pekerjaan.
Daerah, PPh, Pajak Galian Golongan C, SP3
Polis
atau
sertifikat
asuransi
dimulainya Data
Kontrak
3. Pemberi Pekerjaan harus diberitahu 30 hari sebelumnya jika terjadi pembatalan atau perubahan
dari
satu
bagian
atau
keseluruhan dari polis asuransi tersebut.
dan IMB, yang sudah dimasukkan ke harga total kontrak. Untuk Pajak Galian Golongan C, beban biayanya sudah dibebankan kedalam harga material golongan C tersebut, sehingga kontraktor hanya menyetorkan kembali saja. Asuransi yang diwajibkan pada pasal ini
Pasal tentang Penggantian Kerugian, berbunyi 1. Setiap pihak harus bertanggung jawab terhadap dan mengganti kerugian kepada pihak
lainnya
terhadap
kehilangan,
pengeluaran-pengeluaran, dan klaim untuk kehilangan atau kerusakan atas hak milik tidak bergerak, orang yang luka, dan
adalah Asuransi Jamsostek yaitu untuk
jaminan
sosial
asuransi
tenaga
kerja,
Permasalahannya adalah mengenai tenaga kerja
yang
digunakan
oleh
kontraktor.
Umumnya kontraktor di Indonesia tenaga kerja yang digunakan ada dua jenis, yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas.
kematian yang disebabkan oleh tindakan-
Tenaga kerja yang di didaftarkan dan di
tindakan atau kelalaiannya sendiri.
asuransikan adalah tenaga kerja tetap yaitu
2. Walaupun terdapat pasal diatas, kontraktor harus
tetap
bertanggung
mengganti
kerugian
terjadinya
klaim
pekerjaan,
pertanggung
biaya-biaya
dari
jawab
dan
mencegah
terhadap
pemberi
jawaban
tindakan
dan
dan
sehubungan
dengan terjadi luka-lukanya seseorang atau kematian seseorang selama pelaksanaan
karyawan
tetap
perusahaan
kontraktor
sedangkan tenaga kerja lepas yaitu dari pekerja, tukang, kepala tukang dan mandor merupakan karyawan temporer yang direkrut pada saat proyek akan dilaksanakan. Tenaga kerja lepas ini biasanya tidak didaftarkan sebagai peserta Asuransi Jamsostek, padahal mereka yang memiliki kemungkinan besar mengalami resiko kecelakaan kerja. Hal ini
67
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008
ISSN : 1858-3695
perlu menjadi perhatian bagi pemilik (owner)
memperhitungkannya. Sebenarnya ini dapat
dan
dibebankan
menjadi
kewajiban
kontraktor
untuk
mengasuransikan.
Asuransi
Perubahan harga material/bahan, peralatan dan upah tenaga kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (kontraktor). Untuk mengantisipasi hal ini, kontraktor dalam menetapkan harga satuan material, bahan, peralatan
dan
upah
tenaga
kerja
harus
melakukan kajian untuk jangka waktu selama masa
pelaksanaan
proyek.
Hal
ini
perlu
dilaksanakan agar proyek dapat dilaksanakan
kepada
yang
perusahaan
dapat
asuransi.
digunakan
adalah
Commercial General Liability Insurance (CGL Insurance) Liability
dan
Operation
Insurance
tanggung
jawab
yaitu
hukum
and
Premises
mengasuransikan untuk
ganti
rugi
terhadap pihak ketiga akibat bodily injury dan property
damage
yang
disebabkan
pelaksanaan pekerjaan proyek. Juga dapat digunakan
asuransi
Contractual
Liability
Insurance.
dengan biaya sesuai kontrak sehingga dapat dicapai waktu dan mutu yang direncanakan. Antisipasi perubahan harga satuan ini dapat
Berdasarkan Pasal Jaminan Uang Muka Sama halnya dengan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka berupa surat jaminan dari
dimasukkan pada biaya kontingensi.
Bank Umum atau dari perusahaan asuransi Berdasarkan Pasal Jaminan Pelaksanaan Ada dua jaminan yang disyaratkan yaitu jaminan
pelaksanaan
dan
jaminan
pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan berupa surat jaminan dari Bank Umum atau dari perusahaan
asuransi
kerugian.
Dalam
pengurusan surat jaminan merupakan beban biaya bagi kontraktor. Sedangkan jaminan pemeliharaan yang diberikan kontraktor adalah berupa uang yang seharusnya diterima pada periode pembayaran tertentu ditahan atau dipotong sebesar yang disyaratkan pemilik (pihak kesatu). Jumlah nilai uang yang ditahan akan diberikan atau dikembalikan setelah
kerugian. Dalam pengurusan surat jaminan ini juga merupakan beban biaya bagi kontraktor Untuk biaya yang lebih murah, kini kontraktor lebih banyak memakai Surety Bond yaitu suatu jenis jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi bukan bank dan oleh karenanya tidak tunduk kepada peraturan-peraturan
Bank
Indonesia,
pemberian Surety Bond tidak kena pembatasan Legal Lending Limit maupun Capital Adequacy Ratio. Resiko yang dijamin dari Surety Bond tidak ditahan
sendiri
oleh
si
penjamin,
tetapi
diasuransikan sendiri oleh si penjamin, tetapi diasuransikan kembali kepada Perusahaan
penyerahan kedua dilaksanakan. Dari hal diatas, kontraktor memikul dua beban yaitu biaya yang dikeluarkan dalam
Reasuransi seperti halnya yang diumumkan berlaku pada bisnis asuransi.
pengurusan jaminan dan nilai manfaat uang yang belum dapat digunakan karena ditahan sampai penyerahan terakhir. Jika kedua ini dijumlahkan juga cukup besar nilai uang yang menjadi beban kontraktor. Beban ini biasanya kontraktor
di
daerah
kurang
Berdasarkan Pasal Resiko Kehilangan Pada pasal ini ditetapkan secara jelas tanggung jawab kontraktor terhadap resiko terhadap kehilangan atau kerugian dari phisik barang-barang
hak
milik
dan
luka
atau
68
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008
ISSN : 1858-3695
meninggal seseorang yang terjadi selama dan
konstruksi akan dijamin, tetapi dibatasi dengan
sebagai konsekuensi dari tanggung jawabnya
penerapan klausa tambahan.
didalam pelaksanaan proyek. Dalam memperhitungkan besar resiko ini
Berdasarkan Pasal Keadaan Memaksa
dapat didasarkan atas keadaan lokasi proyek
Untuk pasal ini kontraktor tidak dibebankan
terhadap keamaan, tingkat kesulitan dari setiap
atas resiko yang akan terjadi, karena pemberi
item pekerjaan. Jika kondisi ini berpotensi akan
pekerjaan akan bertanggung jawab terhadap
menimbulkan
resiko-resiko
resiko
sebaiknya
mengambil
kontraktor
yang
tidak
diharapkan
ini.
langkah-langkah
Pemberi pekerjaan akan menganggap suatu
penanggulangannya. Lokasi proyek jalan yang
keadaan memaksa (kahar, force majeure) bila
panjang
dilakukan
hal-hal yang dijelaskan pada pasal ini terjadi.
pemagaran seperti halnya proyek gedung.
Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi
Untuk itu kontraktor menyiapkan suatu lokasi
diluar kehendak kedua belah pihak selama
yang
kegiatan
dalam pelaksanaan pekerjaan. Apabila terjadi
pengendalian proyek dilakukan, penyimpanan
salah satu dari keadaan kahar, pihak kedua
material, tempat peralatan dan lain-lain. Lokasi
harus segera mengambil tindakan pencegahan
ini dapat dipagar dan dijaga dengan petugas
sesuai dengan batas kemampuannya dan
keamanan.
yang
segera memberitahukan secara tertulis kepada
memiliki resiko kecelakaan kerja yang besar,
pihak kesatu tentang terjadinya keadaan kahar
kontraktor
alat-alat
dimaksud serta tindakan-tindakan pencegahan
keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan
yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua. Hal
seperti sabuk keselamatan, masker, sepatu
ini diatur pada pasal 14 dalam dokumen
kerja, helm dan lain-lain.
kontrak ini.
tidak
mungkin
dijadikan
kehilangan berharga
diatas
sehingga
dapat
jika
menanggung
barang, dan
pekerjaan
menyiapkan
resiko
tidak
semua
bagian
harus
diasuransikan, kontraktor
tempat
Untuk
Kedua
untuk
material,
biaya
juga
terjadi
juga
lagi
biaya
peralatan
kecelakaan
akibat
pekerjaan. Tentu hal ini dapat dilakukan apabila syarat-syarat
keamanan
dan
Berdasarkan Pasal Asuransi Pada pasal ini kontraktor diberi kewajiban untuk mengasuransikan dalam hal-hal sebagai berikut a. Tanggung jawab pihak ketiga dalam satu jumlah yang tidak kurang dari jumlah yang
keselamatan
dicantumkan didalam Data Kontrak, untuk
sudah dipenuhi sesuai dengan persyaratan
setiap klaim atau satu seri klaim yang
yang ada pada polis asuransi yang digunakan.
timbul dari setiap kecelakaan atau kejadian
Asuransi jenis Builder’s (Contractor’s) All Risk Insurance karena asuransi ini memungkinkan
b. Kompensasi kerja yang wajar dan/atau asuransi dari Pemberi Pekerjaan yang
kontraktor memperoleh nilai pertanggungan
sesuai dengan perundang-undangan yang
dari perusahaan asuransi untuk berbagai jenis resiko sekaligus dalam
satu paket
Pengertian “All Risk” pada jenis asuransi ini tidak
berarti
semua
jenis
resiko
berlaku
polis. proyek
c.
Pertanggung jawaban yang wajar terhadap kendaraan dan asuransi kerusakan harta milik tak bergerak dan
69
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008 d. Perlindungan
terhadap
kerusakan
dari
Pekerjaan dan material-material selama
ISSN : 1858-3695 perusahaan asuransi untuk berbagai jenis resiko sekaligus dalam satu paket polis.
konstruksi. KESIMPULAN Asuransi ini dengan masa pertanggungnya dari tanggal mulai dan berakhirnya penyampaian periode kerusakan atau sampai dengan tanggal terakhir periode perbaikan pekerjaan yang
Dengan
melihat
kontrak
proyek
Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Karangduren-Bobotsari Dana APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2003 dengan Nomor: 602.601/2003 dan tertanggal:
mana yang lebih akhir:
10 Mei 2003, dapat disimpulkan Polis
atau
sertifikat
asuransi
harus
diserahkan oleh kontraktor kepada pemberi pekerjaan
untuk
mendapatkan
persetujuan
sebelum tanggal dimulainya yang tercantum didalam data kontrak dan sesudahnya jika diminta
oleh
kontraktor
pemberi
harus
pekerjaan.
memberi
tahu
Juga
pemberi
pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya jika terjadi pembatalan atau perubahan dari satu bagian atau keseluruhan dari polis asuransi tersebut. Asuransi jenis Builder’s (Contractor’s) All
Risk
Insurance
karena
asuransi
ini
memungkinkan kontraktor memperoleh nilai pertanggungan dari perusahaan asuransi untuk berbagai jenis resiko sekaligus dalam satu paket polis.
1. Penentuan jenis asuransi yang digunakan tidak ditetapkan secara tegas kecuali untuk Asuransi Jamsostek. 2. Kontraktor tidak dibebankan atas resiko yang
akan
terjadi,
karena
pekerjaan
akan
terhadap
resiko-resiko
pemberi
bertanggung
jawab
yang
tidak
diharapkan ini. Pemberi pekerjaan akan menganggap suatu keadaan memaksa (kahar, force majeure) bila hal-hal yang dijelaskan pada pasal ini terjadi. 3. Jenis asuransi Builder’s (Contractor’s) All Risk
Insurance
dapat
dipilih
karena
asuransi jenis ini memungkinkan kontraktor memperoleh
nilai
pertanggungan
dari
perusahaan asuransi untuk berbagai jenis resiko sekaligus dalam satu paket polis.
Berdasarkan Pasal Penggantian Kerugian Ditegaskan
bahwa
kontraktor
harus
bertanggung jawab terhadap dan mengganti kerugian
kepada
kehilangan,
pihak
lainnya
terhadap
pengeluaran-pengeluaran,
dan
klaim untuk kehilangan atau kerusakan atas hak milik tidak bergerak, orang yang luka, dan kematian yang disebabkan oleh tindakantindakan atau kelalaiannya sendiri. Dari pasal ini jenis asuransi Builder’s (Contractor’s) asuransi
ini
memperoleh
All
Risk
Insurance
memungkinkan nilai
karena
kontraktor
pertanggungan
dari
70
Rekayasa Sipil Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008
ISSN : 1858-3695
DAFTAR PUSTAKA
Bey M, Mewaspadai Bentuk-Bentuk Jaminan Dalam Kontrak-Kontrak Konstruksi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perbankan, Seminar Nasional
Manajemen
Konstruksi
2001,
Bandung, 2001. Flanagan R., & Norman G, Risk Management and Construction, Blacwell Science, 1993. Heins R.M. & Williams C.A, Risk Management and Insurance, Mc Graw-Hill, Singapore, 1989. Munich Re Standard, Underwriting and Rating Directives, Munich, 1988. Prawoto, Agus, S.H,MA, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusa-haan Asuransi, Penerbit BPFE Yogyakarta, 1995. Rahayu, H.P, Asuransi CAR Sebagai Alternatif Pengalihan
Risiko
Proyek
Konstruksi
Indonesia,
Dalam
Seminar
Industri Nasional
Manajemen Konstruksi 2001, Bandung, 2001. Silaban
S.
&
Budiartha
W.M,
Metode
Pengalihan Risiko Proyek Konstruksi Melalui Kontrak Asuransi CAR, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil ITB, 1998. Suprapto,
Pengembangan
Model
Cakupan
Risiko (Risk Coverage) Asuransi Contractor’s All Risk di Indonesia, Tesis Magister, Jurusan Teknik Sipil ITB, 1999. Zulnaidi & Sudama T.W, Pengembangan Model Asuransi CAR untuk proyek konstruksi di Bandung, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil ITB, 1998.
71
