PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL AD HOC IMT – NUREMBERG ‡ IMT – TOKYO ‡ ICTY ‡ ICTR ‡ SIERRA LEONE ‡ CAMBODIA ‡ TIMOR – TIMUR / INDONESIA ‡

IMT - NUREMBERG NOVEMBER 1945 – SEPTEMBER 1946 ‡ 22 TERDAKWA ‡ 11 DIPIDANA MATI ‡ CRIMES AGAINTS PEACE; CRIMES AGAINTS HUMANITY; WAR CRIMES ‡ ASAS RETROAKTIF ‡ PERTANGGUNG JAWABAN INDIVIDU ‡

IMTFE - TOKYO 1946-1948 ‡ 19 JAN 1946 – CHARTER OF IMTFE ‡ CRIMES AGAINTS PEACE ‡ CRIMES AGAINTS HUMANITY ‡ CONVENTIONAL WAR CRIMES ‡ 7 PIDANA MATI; 16 SEUMUR HIDUP; 2 PENJARA; 2 MENINGGAL DUNIA; 1 GILA ‡

ICTY ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

RESOLUSI DK 827, TGL 25 MEI 1993 PELAKU KEJAHATAN DI BOSNIA DAN KOSOVO BERKEDUDUKAN DI DEN HAAG KEJAHATAN PERANG; GENOSIDA; KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (SEJAK TH 1991) DIDASARKAN CHAPTER VII UN CHARTER MENGADILI 79 ORANG HUKUM ACARA – 14 MARET 1994 INDIVIDUAL RESPONSIBILITY COMAND RESPONSIBILITY

ICTY PENERAPAN DUA SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN CIVIL LAW ‡ ICTY TIDAK MEMILIKI YURISPRUDENSI DARI PENGADILAN SEBELUMNYA ‡ BAHASA INGGRIS, PERANCIS DAN BAHASA ASLI TERDAKWA ‡

ICTR ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

RESOLUSI DK 955 TAHUN 1994 PERTENTANGAN SUKU TUTSI DAN HUTU GENOSIDA; PELANGGARAN KONVENSI GENEVA; KTK (1 JAN – 31 DES 1994) PELAKU LAIN DI PENGADILAN NASIONAL RWANDA MENGADILI 1300 ORANG, 120 TERPIDANA MATI LOKASI ICTR DI ARUZA, TANZANIA DAPAT MENUNJUK KOTA LAIN BERDASARKAN RULE OF PROCEDURE & EVIDANCE

PERSAMAAN ICTY & ICTR ‡ ‡ ‡

‡

Keduanya dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Charter. Keduanya merupakan 'subsidiary organs‘ Dewan Keamanan. Keduanya terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Keduanya memiliki struktur yang sama.

PERBEDAAN ICTY & ICTR ICTY memiliki jurisdiksi terhadap pelbagai kejahatan baik di dalam 'international armed conflict' maupun 'internal armed conflict'. ICTR memlliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan dalam 'internal armed conflict'. ‡ ICTY memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan hanya apabila dilakukan di dalam suatu konflik bersenjata. ‡ ICTR mempunyai jurisdiksi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan hanya apabila dilakukan 'on national, political, ethnic;, racial or other religious ground'. Dengan demikian dilakukan dengan sengaja untuk melakukan diskriminasi. ‡ ICTY mempunyai jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah 'former Yugoslavia' sejak 1991. ICTR memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di Rwanda atau Negara-negara tetangga Rwanda antara 1 Januari 1994 – 31 Desember 1994; ‡

SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE ‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡

BENTUK HYBRID COURT RESOLUSI DK 1315 – 14 AGUSTUS 2000 KTK, PELANGGARAN PS.3 GENEVE CONVENTION (PROT.2); PELANGGARAN SERIUS THD HUKUM HUMANITER LAINNYA TRIAL CHAMBER 3 ORANG (1-SL; 2 DK) APPEAL CHAMBER 5 ORANG (2-SL; 3 DK) BAHASA INGGRIS

EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURT OF CAMBODIA ‡

DITUJUKAN THD KEJAHATAN YANG TERJADI DALAM KURUN WAKTU PEMERINTAHAN DEMOCRATIC OF KAMPUCHEA

ICC

LATAR BELAKANG KONSEP KEJAHATAN INTERNASIONAL ‡ PERISTIWA PD II (NAZI & JEPANG); SERBIA-BOSNIA; RWANDA, DLL ‡ UNIVERSAL JURISDICTION ‡ KEKHAWATIRAN MASYARAKAT DUNIA TERHADAP KETIDAKMAUAN (UNWILLING) DAN KETIDAKMAMPUAN (UNABLE) NEGARA UNTUK MENGADILI ‡

LATAR BELAKANG PRAKTEK IMPUNITY ‡ KEBERADAAN MAHKAMAH ADHOC YANG TIDAK EFEKTIF DAN EFISIEN ‡

HOC

VICTOR JUSTICE (NUREMBERG & TOKYO)-TIDAK MEWAKILI KEADILAN MASY INTERNASIONAL ‡ RETROAKTIVE vs LEGALITAS ‡ SELECTED JUSTICE (ICTY & ICTR) ‡ TIDAK PERMANENT ‡ MAHAL (ICTY & ICTR) ‡ PROSECUTOR & JUDGES BELUM MEWAKILI MASY INTERNASIONAL ‡

ICC DIDIRIKAN UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL YANG SUDAH ADA ‡ STATUTA ROMA 1998 ‡ PERMANENT ‡ KEADILAN UNIVERSAL ‡

‡ ‡ ‡ ‡ 1. 2. 3. ‡ 1. 2. 3.

PRINSIP KOMPLEMENTER JURISDIKSI MATERIAL : GENOCIDE; CAH; WAR CRIMES; AGRESSI JURISDIKSI TEMPORAL : ENTRY INTO FORCE – LEGALITAS JURISDIKSI TERITORIAL ; NEGARA PESERTA NEGARA YANG MENERIMA JURISDIKSI ICC PUTUSAN DK PBB JURISDIKSI PERSONAL : NEGARA PESERTA NEGARA YANG MENERIMA JURISDIKSI ICC PUTUSAN DK PBB

‡ 1.

NE BIS IN IDEM TERBATAS UNWILLING ¾ ¾ ¾

2.

UNABLE ¾

‡ ‡ ‡ ‡

PUTUSAN PENGADILAN NASIONAL DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI PELAKU ADA PENUNDAAN PROSES PENGADILAN YANG TIDAK BERALASAN PENGADILAN DILAKSANAKAN DENGAN MEMIHAK DAN TIDAK INDEPENDEN LEMBAGA PERADILAN DAN ORGAN-ORGAN DI DALAMNYA BENAR TIDAK MAMPU MENJALANKAN PROSES PERADILAN

INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY COMMANDER RESPONSIBILITY --- BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NON-IMPUNITY NON-IMMUNITY

NON-RETROACTIVE ‡ NO- CAPITAL PUNISHMENT ‡ NO- LIMITATION OF TIMES ‡ HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN ‡

„ „

PERSIDANGAN IN CAMERA PENGATURAN RESTITUSI, KOMPENSASI, REHABILITASI