Penetapan Lokasi IUPHHK-RE di Tengah Arus Perubahan Kebijakan Perizinan Hariadi Kartodihardjo 27 Maret 2014
Kawasan Hutan ≠ Kws Htn Negara UU No 41/1999: • Kawasan hutan = kawasan hutan tetap/Ps1(3) = hutan negara + (hutan hak + hutan adat)/Kpts MK35; • Semua hutan mempunyai fungsi; fungsi dan status hutan ditetapkan Pemerintah/Ps5, Ps6; • Lokasi izin oleh Pemerintah/Pemda berada dalam kawasan hutan negara yang sudah dan/ atau segera ditetapkan (waktu dibatasi)/Kpts MK45;
PERENCANAAN KEHUTANAN Data dan informasi (NSDH; PDB KH)
Inventarisasi Hutan Kawasan Hutan
Pengukuhan Kawasan Hutan Hutan Adat
PENGELOLAAN HUTAN
Hutan Negara
Hutan Hak
Penatagunaan Kawasan Hutan
Pembentukan Wilayah Hutan
Penyusunan Rencana Sumber: Dirplan, 2014
PERENCANAAN KEHUTANAN Hutan Negara Hutan Hak Hutan Adat
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
INVENTARISASI dalam rangka PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PENUNJUKKAN, PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN
Perubahan Kawasan Hutan
KAWASAN HUTAN TETAP
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN PENETAPAN FUNGSI DAN ARAH PENGGUNAANNYA
INVENTARISASI
TINGKAT NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/ DAS/PULAU/KPH
PEMBENTUKAN WILAYAH KAWASAN
(NSDH, PDB KH, KH)
NASIONAL/PROVINSI/K ABUPATEN/KPH
RENCANA KAWASAN
Sumber: Dirplan, 2014
Wilayah KPH
RENCANA PEMBANGUNAN
NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/KPH
Realisasi
KPHP/KPHL/KPHK
PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN
DATA DAN INFORMASI
NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/KPH
PENGELOLAAN HUTAN
TATA HUTAN DAN RP, PEMANFAATAN, REHABILITASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI
Syarat Lokasi Izin Revisi P 5040/13 perlu mempertimbangkan: • Kawasan hutan negara yang sudah dan/atau segera ditetapkan (legal dan legitimate/P 32/13)—hak-hak pihak ketiga diselesaikan (P43/13); • Pemetapan lokasi izin (Hkm, HTR, HD) perlu mempertimbangkan lokasi desa; • Penata-batasan lokasi izin diselenggarakan Pemerintah (dilaksanakan pemegang izin), meminimumkan COI & biaya transaksi.
• Peta indikatif arahan pemanfaatan hutan (skala 1:100.000?/P5040-13), rekom Gub/Bup menjadi skala 1:50.000 dng catatan lokasi pihak-3 yang akan diselesaikan dng P43/13; • Semua izin menjadi skala 1:50.000 /25.000 sesuai pertimbangan teknis Gub/Bub (setara skala HGU); • KPHP/L yg RPJnya sdh disahkan, lokasi izin sesuai RJP KPH dan tidak lagi diperlukan rekomendasi.
ARENA PERUBAHAN KONDISI
• Hutan produksi multi fungsi: – Kayu, hhbk, jasa lingkungan, habitat, kehati, air, dlsb.
• Mewarisi masalah IUPHHK:
– Konflik sosial – Ekonomi biaya tinggi
• Struktur finansial • Sumber pembiayaan
DOGMA
• Kultur hutan/silvikultur kayu • Sustained yield principle lupa stock • Income = tangible • Fungsi publik ke private kayu lagi • < 5% dari luas HP
Strategi Transformasi ?
Strategi Transformasi: Logging to Landscape Management Hutan sebagai tegakan kayu
Hutan sebagai ekosistem hutan
• penghasil kayu • manajemen logging/ekstraksi • kelestarian hasil hutan/kayu
FILOSOFIS—KONSEPTUAL Sumber: Asmui/2014, materi diskusi Kebijakan RE
• penghasil multi manfaat hutan • manajemen ruang (optimalisasi pemanfaatan ruang) • kelestarian multi manfaat hutan
Hutan sebagai ekosistem bentang alam ekologis • penghasil jasa ekosistem dan nilai sosial • manajemen hutan berbasis ekosistem • kelestarian ekosistem dan nilai sosial
ISU PRAKTIS
Counter Discource • DAS/Bentang Alam: definisi fisik ke interaksi sosial, contoh:
– Ruang dan sumberdaya private, kumunitas dan publik yang saling tergantung dan secara dinamis menjadi ajang transaksi bagi kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dan tidak dibatasi oleh batas-batas wilayahnya.
• • • •
Silvikultur: teknik kelola hutan—pola ruang Model usaha yang kontekstual—kondisi lapangan Karakter investasi terkait tolok ukur kinerja Pemerintah hanya masuk ke informasi aset dan dampak bagi publik.
Agenda Revisi Peraturan-Perundangan dapat Dikaitkan Agenda NKB-KPK PELAKSANAAN PERIZINAN • Pencadangan kawasan hutan (SK 5040/2013) • Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11) • Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)— rekomendasi Gub/Bup. • Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012) • Pengalihan Saham
PERENCANAAN HUTAN • Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11) • Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)— menetapkan jatah produksi • Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13) • IHMB (P 33/2009) Sumber: Kemenhut, 2013
PRODUKSI HASIL HUTAN
TERKAIT KWS HUTAN
PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN
KEBIJAKAN LAIN
• Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) • Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12) • Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009). • Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)
• Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009) • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) • Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)
• Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) • Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012) • Monitoring dan pengawasan rutin • Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)
Peran forum ini dalam IUPHK-RE policy review? Terimakasih
