PENERIMAAN NEGARA Kelompok 4 Opissen Yudisyus Muhammad Nur Syamsi Desyana Enra Sari
LOGO
APBN Sumber-sumber Penerimaan Negara Jenis-jenis Penerimaan Negara
LOGO
Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya Utang Negara tahun 2011 Rp 1.768 Triliun Utang Negara tahun 2012 Rp 1.937 Triliun
LOGO
Pendapatan Negara dan Hibah, 2006-2011 (triliun rupiah)
Uraian
2006 Real.
2007 Real.
2008 Real.
2009 Real.
2010 Real.
2011 APBN-P
1.Penerimaan Dalam Negeri a.Penerimaan Perpajakan b.PNBP 2.Hibah
636.2 409.2 227.0 1.8
706.1 491.0 215.1 1.7
979.3 658.7 320.6 2.3
847.1 619.9 227.2 1.7
992.3 723.3 268.9 3.0
1.165.3 878.7 286.6 4.7
Jumlah
638.0
707.8
981.6
848.8
995.3
1.169.9
Penerimaan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 11.8 % dalam periode tahun 2006-2010. penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 69.4 % terhadap penerimaan dalam negeri, sedangkan PNBP sebesar 30.6 %
LOGO
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
LOGO
Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus. LOGO
Belanja Pemerintah Pusat, 2006-2011 (triliun rupiah)
Uraian
2006 LKPP.
2007 LKPP.
2008 LKPP.
2009 LKPP.
2010 LKPP.
2011 APBN-P
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
73.3 47.2 55.0 79.1 107.4 40.7 37.4
90.4 54.5 64.3 79.8 150.2 49.8 15.6
112.8 56.0 72.8 88.4 275.3 57.7 30.3
127.7 80.7 75.9 93.8 138.1 73.8 38.9
148.1 97.6 80.3 88.4 192.7 0,7 68.6 21.7
182.9 142.8 141.0 106.6 237.2 0.4 81.8 15.6
440.0
504.6
693.4
628.8
697.4
908.2
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembiayaan Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial\ Belanja Lain-lain
Total
LOGO
Dalam kurun waktu 2006-2010, realisasi belanja pegawai secara nominal mengalami peningkatan sebesar 20,1 % per tahun, sementara belanja barang mengalami peningkatan sebesar 24,8 % per tahun, dan realisasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 20,7 %, sedangkan pembayaran bunga utang secara nominal mengalami peningkatan sebesar 6,2 % per tahun namun porsinya cenderung menurun, sementara subsidi berfluktuasi, secara nominal mengalami peningkatan sebesar 17,2 % per tahun. Dalam kurun waktu 2006-2008 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran belanja hibah, tahun 2009 di anggarkan 31,6 miliar namun tidak terserap seluruhnya karena proses penerbitan dokumen pencairan tidak terealisasikan. Pada tahun 2010 terealisasi 70,0 miliar atau 28,8 % . Sementara bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar 15,0 %. Sedangkan belanja lain-lain pada tahun 2006 terealisasi sebesar 8,5 % dan turun1,7 % pada tahun 2011. LOGO
Transfer ke daerah, 2006-2011 (miliar rupiah)
Uraian
2006 LKPP.
2007 LKPP.
2008 LKPP.
2009 LKPP.
2010 LKPP.
2011 APBN-P
1.Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus
222.130,6 64.900,3 145.664,2 11.566,1
243.967,2 62.942,0 164.787,4 16.237,8
278.714,7 78.420,2 179.507,1 20.787,3
287.251,5 76.129,9 186.414,1 24.707,4
316.771,3 92.183,5 203,571,5 20.956,3
347.538,6 96.772,1 225.533,7 25.232,8
2. Dana Otsus dan penyesuaian a. Dana Otonomi khusus b. Dana Penyesuian
4.049,4 3.488,3 561,1
9.296,0 4.045,7 5.250,3
13.718,8 7.510,3 6.208,5
21.333,8 9.526,6 11.807,2
28.016,3 9.099,6 18.916,7
64.969,3 10.421,3 54.548,0
Jumlah
226.180,0
253.263,0
292.433,5
308.585,3
344.727,6
412.507,9
Secara keseluruhan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 11,5 % pertahun. Dan secara keseluruhan dana otonomi khusus dan penyesuaian mengalami peningkatan.
LOGO
Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.
Fungsi stabilisasi, yaitu APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur. Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, APBN berfungsi sebagai stabilisator LOGO
Penerimaan Dalam Negeri • • • • • • • •
Pajak Retribusi Keuntungan BUMN/BUMD Denda dan Sita Pencetakan Uang Pinjaman Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Penerimaan Luar Negeri Pinjaman program Pinajaman proyek
LOGO
Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia: • Pajak Pusat: – – – – –
Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dan lain-lain LOGO
Pajak Daerah: • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) • Pajak Hotel dan Restoran (PHR) • Pajak Reklame • Pajak Hiburan • Pajak Bahan Bakar
LOGO
Penerimaan Dalam Negeri, 2006-2010 (triliun rupiah) Uraian
2006 Real.
2007 Real.
2008 Real.
2009 Real.
2010 Real.
2010 APBN-P
1.Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i.Pajak Penghasilan a) Migas b)Nonmigas ii.Pajak Pertambahan Nilai iii.Pajak Bumi dan Bangunan iv.BPHTB v. Cukai vi. Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i.Bea Masuk ii. Bea Keluar
409.2 396.0 208.8 43.2 165.6 123.0 20.9 3.2 37.8 2.3 13.2 12.1 1.1
491.0 470.1 238.4 44.0 194.4 154.5 23.7 6.0 44.7 2.7 20.9 16.7 4.2
658.7 622.4 327.5 77.0 250.5 209.6 25.4 5.6 51.3 3.0 36.3 22.8 13.6
619.9 601.3 317.6 50.0 267.6 193.1 24.3 6.5 56.7 3.1 18.7 18.1 0.6
723.3 694.4 357.0 58.9 298.2 230.6 28.6 8.0 66.2 4.0 28.9 20.0 8.9
878.7 831.7 432.0 65.2 366.7 298.4 29.1 0.0 68.1 4.2 46.9 21.5 25.4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a.Penerimaan SDA i.Migas\ ii.Nonmigas b.Bagian Laba BUMN c.PNBP Lainnya d.Pendapatan Badan Layanan Umum
227.0 167.5 158.1 9.4 21.5 38.0 0.0
215.1 132.9 124.8 8.1 23.2 56.9 2.1
320.6 224.5 211.6 12.8 29.1 63.3 3.7
227.2 139.0 125.8 13.2 26.0 53.8 8.4
268.9 168.8 152.7 16.1 30.1 59.4 10.6
286.6 192.0 173.2 18.8 28.8 50.3 15.4
Total
636.2
706.1
979.3
847.1
992.2 LOGO 1.165.3
Dalam periode 2006-2010, Pph merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri sebesar 52,1 %. Sementara, PPN dan PPnBM sebagai penyumbang terbesar kedua sebesar 32,6 %. Sedangkan pajak perdagangan internasional sebesar 4,0 % terhdapa total penerimaan perpajakan dengan kontribusi bea masuk sebesar 3,1 % dan bea keluar sebesar 0,9 %
LOGO
• Retribusi – Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. – Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll
LOGO
• Keuntungan BUMN/BUMD – Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. – Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. – Selama periode 2006-2010, total aset BUMN tumbuh 14,5 %
LOGO
• Denda dan Sita – Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah – Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
LOGO
• Pencetakan Uang – Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. – Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi
LOGO
• Pinjaman – Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. – Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. – Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri – Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu
LOGO
• Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah – Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah – Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri – Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. – Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah
LOGO
• Penyelenggaraan Undian Berhadiah – Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara – Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. – Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).
LOGO
Penerimaan Luar Negeri berupa : Pinjaman Program, yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan . Pinjaman Proyek, yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya.
LOGO
Penerimaan Luar Negeri, 2006 – 2011 (Miliar Rupiah) Uraian
2006 LKPP.
2007 LKPP.
2008 LKPP.
2009 LKPP.
2010 LKPP.
2011 APBN-P
1.Pinjaman Program 2.Pinjaman Proyek
13.579,6 16.093,0
19.607,5 14.462,6
30.100,4 20.118,3
28.937,7 29.724,3
28.974,6 25.820,2
19.201,8 36.981,1
Total
29.672,6
34.070,1
50.218,7
58.662,0
54.794,8
56.182,9
LOGO
Secara rinci realisasi penarikan pinjaman proyek secara ratarata hanya mencapai 70,9 persen dari target, dan penarikan program secara rata-rata mencapai 102,6 persen. Secara nominal realisasi pinjaman proyek cenderung meningkat. selama periode 2006-2010 realisasi pinjaman program relatif sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam periode tahun 2007-2008, penarikan pinjaman program mengalami peningkatanyang terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan dalam mengantisipasi keterbatasanpenerbitan SBN akibat krisis global. Meskipun demikian, pada periode tahun 2009– 2011 terdapat kecenderungan menurun seiring dengan kebijakan pengadaan pinjaman yang diarahkan kepada pinjaman proyek. LOGO
• Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi: – Penerimaan Pemerintah Pusat – Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi – Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
LOGO
• Penerimaan Pemerintah Pusat – Penerimaan Pembiayaan • Pinjaman sektor Perbankan • Pinjaman luar negeri • Penjualan Obligasi Pemerintah • Privatisasi BUMN • Penjualan aset pemerintah – Penerimaan Negara dan Hibah • Penerimaan Dalam Negeri – Penerimaan perpajakan – Penerimaan bukan pajak (PNBP) – Bagian laba BUMN – Lain-lain penerimaan yang sah LOGO
• Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi – Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Bagian laba BUMD • PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. – Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari: • Bagian daerah dari PBB dan BPHTB ( Bea perolehan hak atas tanah & bangunan) • Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi • Bagian daerah dari Sumber daya alam • Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum • Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus LOGO
• Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi – Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari: • Pinjaman dari Pemerintah Pusat • Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya • Pinjaman dari BUMN/BUMD • Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank • Pinjaman dari Luar Negeri • Penjualan Aset Daerah • Penerbitan Obligasi Daerah
LOGO
• Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota – Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Bagian laba BUMD • PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. – Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari: • Bagian daerah dari PBB dan BPHTB • Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi • Bagian daerah dari Sumber daya alam • Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum • Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus LOGO
• Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota – Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari: • Pinjaman dari Pemerintah Pusat • Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya • Pinjaman dari BUMN/BUMD • Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank • Pinjaman dari Luar Negeri • Penjualan Aset Daerah • Penerbitan Obligasi Daerah
LOGO
Terima Kasih LOGO
