percepatan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
dalam
Tim Penulis LAN Editor : Kania Damayanti Hak Cipta © 2014 pada penulis
Layout : samiaji sampul : witra a.y Penerbit : Pusat Inovasi Pelayanan Publik-Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 Tlp. (021) 3868201-06 ext. 144, 145
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan Tim Penulis LAN Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien/Jakarta : PIPP-LAN, 2014 vi + 180 hlm, ; 15 x 24 Cm ISBN : 978—602-71620-1-3 I. Judul 1. Pelayanan Publik
mewujudkan
Bunga Rampai Administrasi Publik
Kata Pengantar
Berbagai upaya perubahan atau reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum serta bidang-bidang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah berlangsung selama ini ternyata masih belum mampu mendorong terjadinya reformasi birokrasi secara nyata. Bahkan dalam banyak hal ciri-ciri yang mencerminkan lemahnya birokrasi di Indonesia masih terindikasi, misalnya struktur kelembagaan pemerintah yang cenderung membesar, rumusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi yang seringkali overlapping, hubungan kerja yang tidak jelas, pegawai yang tidak profesional, tidak kreatif dan tidak inovatif, serta rendahnya kinerja pelayanan publik. Untuk mendorong upaya percepatan implementasi reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, para peneliti di Lembaga Administrasi menerbitkan sebuah buku Bunga Rampai Administrasi Publik dengan tema percepatan implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Penataan sistem kepegawaian negara melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditulis oleh Agustinus Sulistyo dan Benedicta Retna Cahyarini, Peneliti Madya dan Peneliti Pertama Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA, merupakan konsep pembaharuan terhadap nomenklatur sistem kepegawaian Negara selama ini yang diyakini dapat merubah sistem birokrasi kolonial menuju birokrasi merit sistem. Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai jenis atau status dari penyelenggara Negara, sehingga dapat diidentifikasi dan diklasifikasi siapa saja sesungguhnya penyelenggara Negara, serta peran strategis aparatur Negara atau aparatur sispil Negara dalam penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penulis juga menekankan bahwa konsep dan implementasi UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penataan sistem kepegawaian PNS perlu dilakukan. Penataan ulang ini bukan hanya menyangkut sistem manajemen kepegawaiannya saja, tetapi juga termasuk penataan pegawainya itu sendiri, mengingat adanya tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak harus dilakukan oleh PNS tetapi dapat dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
ii
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
Masih terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), Marsono, Peneliti Madya Pusat Inovasi Pelayanan Publik menyoroti permasalahan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pelayanan Publik Antisipasi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Percepatan pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, ditengerai hanya akan membuat Indonesia hebat dalam menjadi konsumen. Kondisi tersebut bukan tidak mungkin, mengingat kapasitas SDM aparatur saat ini termasuk di dalamnya SDM pelayanan publik yang relatif rendah dan tidak memiliki daya saing di lingkungan Negara-negara anggota ASEAN. Terkait dengan pengembangan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik sebagai antisipasi perberlakuan pasar bebas ASEAN, maka upaya mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik tersebut menjadi tanggung jawab penuh pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa sektor pelayanan yang mutlak harus mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat antara lain bidang kesehatan, pendidikan, industry, transportasi dan investasi, mengingat beberapa sektor tersebut membutuhkan SDM fungsional yang relatif lebih banyak dan adanya persaingan bebas di antara Negara-negara ASEAN. Masih terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, Suripto, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintah harus dimulai dengan pembangunan etos kerja dan profesionalme. Contoh kasus yang disampaikan adalah kondisi yang ada padad Pemerintah Kabupaten Nabire masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain kuantitas, profesionalitas yang masih rendah, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen SDM Aparatur yang masih lemah. Oleh karena itu perlu melakukan penataan kembali aparaturnya khususnya terkait dengan analisa beban kerja dan kebutuhan aparatur yang ideal untuk Pemerintah Kabupaten Nabire. Berdasarkan hasil pengkajian dari kondisi diaras, didapat kesimpulan bahwa Kabupaten Nabire dengan beban kerja saat ini membutuhkan aparatur sebanyak 3.106 orang atau masih memiliki kekurangan sebanyak 1.025 orang. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire dapat membuka formasi baru atau membuka penerimaan lolos butuh dari instansi pemerintah lainnya. Masih terkait dengan upaya percepatan reformasi bidang aparatur Negara atau aparatur sipil Negara, Samiaji, Peneliti Pusat Inovasi Pelayanan Publik lebih menyoroti mengenai open recruitment dalam pengisian jabatan struktural dengan mengambil contoh implementasi di DKI Jakarta dan Kota Samaranda. Tulisan ini membahas bahwa pengangkatan PNS kedalam jabatan struktural selama ini masih diwarnai praktek-praktek KKN, sehingga untuk mendapatkan orang yang tepat pada Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
iii
Bunga Rampai Administrasi Publik
jabatan yang tepat belum dapat diwujudkan. Dengan mengangkat praltik open recruitment dalam pengisian jabatan struktural di DKI Jakarta dan Kota Samaranda diharapkan dapat menjadi model dan percontohan bagi daerah-daerah lain, sehingga implementasi reformasi birokrasi benarbenar dapat segera terwujud. Selanjutnya terkait dengan reformasi pengelolaan fiskal di daerah, Suryanto, Peneliti Madya Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara lebih menyoroti mengenai implementasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal. Terkait dengan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih otonom/mandiri. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika didukung factor-faktor sebagai berikut: a) pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement; b) SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat; c) keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Masih terkait dengan pemerintahan daerah, Indra Mudrawan, Peneliti Muda Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA menyoroti masalah implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai perwujudan Kinerja Pemerintah Daerah. Tulisan ini mengupas mengenai kebijkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan berbagai kreterianya. Disamping itu, juga dibahas berbagai permasalahan dalam implementasi SPM selama ini serta strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar implementasi dan capaian SPM benarbenar merupakan salah satu wujud peningkatan kinerja pemerintah daerah. Masih terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Renny Savitri, Peneliti Pertama Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah lebih menyoroti mengenai praktik penyusunan strategi pencapaian SPM Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Samosir. SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi layanan: (1) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (3) rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (4) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (5) pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tulisan ini berusaha untuk mendiskripsikan proses perencanaan tingkat indicator capaian SPM, strategi pencapaian,
iv
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
mengidentifikasi permasalahan serta perbaikan indikator SPM Pemerintah Kabupaten Samosir.
di
Terkait dengan pelayanan publik, Abdul Muis, peneliti Madya Pusat Inovasi Tata Pemerintahan menyoroti tentang transformasi sistem penilaian kinerja pelayanan publik di daerah. Dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang, perlu dirumuskan strategi dasar yang berkaitan dengan sistem penilaian kinerja pelayanan publik, baik dilihat dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia maupun aspek ketatalaksanaan Masih berkaitan dengan reformasi pelayanan publik di daerah, Witra Apdhi Yohanitas dan Teguh Henry Prayitno, Peneliti Pertama dan Calon Peneliti pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik menyoroti mengenai sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebuah pembelajaran dari Kota Bekasi. Dalam tulisan ini, penulis menekankan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melakukan pengelolaan pengaduan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan. Tulisan ini juga mendiskripsikan sistem pengelolaan pengaduan yang telah dibangun Kota Bekasi dan proses pengelolaan pengaduan yang selama ini telah dilaksanakan serta pelajaran yang dapat diambil dari pola pengelolaan pengaduan Kota Bekasi. Jakarta,
November 2014
Editor Kania Damayanti
Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
v
Bunga Rampai Administrasi Publik
Daftar Isi
Kata Pengantar …………………………………………………………………………….
ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………...
vi
Agustinus Sulistyo TP, SE, M.Si dan Benedicta Retna Cahyarini, S.Sos Pokok-Pokok Penataan Sistem Kepegawaian Negara dalam Kerangka Penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (perkembangan konsep-konsep dalam RUU ASN) ...............................
1
Marsono, SE, MM Pengembangan Kapasitas SDM Pelayanan Publik di Daerah : Antisipasi Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015 ..............
15
Suripto, S.Sos, M.AP Analisa Kebutuhan Pegawai Kabupaten Nabire ...................................
31
Samiaji, S.Sos Open Recruitment Pengisian Jabatan Struktural : Pengalaman Empiris Provinsi DKI Jakarta dan Kota Samarinda ...............................
51
Suryanto, S.Sos,M.Si Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Daerah untuk Memperkuat Desentralisasi Fiskal ..............................................................................
73
Indra Mudrawan, S.Sos, M.Si Impelemtasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal : Perwujudan Kinerja Pemerintah Daerah ....................................................................
99
Renny Savitri, S.IP Penyusunan Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Samosir ................................................................................
119
vi
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
Abdul Muis, S.Sos, MM Transformasi Sistem Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di Daerah.......................................................................................................
147
Witra Apdhi Yohanitas, S.Kom dan Teguh Henry Prayitno, S.IAN Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (sebuah pembelajaran dari Kota Bekasi).....................................................................................
169
Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
vii
