Penerapan Sistem Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Muanas

Compentation System

27

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia E-Mail : [email protected]

Tri Marlina Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia E-Mail : [email protected]

Submitted: FEBRUARI 2013 Accepted: MARET 2013

ABSTRACT Wages payment accounting information system is needed in supporting internal control effectiveness of wages payment, to know the role of accounting information system in supporting internal control effectiveness of wages payment. The purpose of this research is to find out wages payment accounting system and wages payment system role in supporting internal control effectiveness of the company to the implementation of internal control activities of wages payment. To get data, the author made use of descriptive analysis method. It appears the company has implemented wages payment accounting information system well as expected by the company’s management. There are the facts that never delaying of wages payment to the employees and never deceiving, it means that the wages have been given based on the right calculation and the real data. Based on the research and the analysis of it, it can be concluded that the accounting information system of good wages payment supports internal control effectiveness of wages payment. Keywords:wages payment system; internal control PENDAHULUAN Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sarana bagi manajemen untuk melakukan pengendalian intern yang berkaitan dengan penggajian dan pengupahan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.Masalah penggajian merupakan masalah yang sangat penting, karena gaji merupakan suatu kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan karyawan. Dengan memperhatikan gaji, dapat merangsang karyawan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin dan akan mendorong karyawan untuk lebih giat dalam bekerja, terciptanya hubungan kerja yang aman, tenang dan harmonis. Besarnya gaji yang diperoleh dihitung berdasarkan jenjang pendapatan, prestasi kerja, masa kerja, atau ketentuan lain yang berlaku pada perusahaan (kebijakan perusahaan). Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang baik. Sistem informasi akuntansi merupakan keseluruhan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengolahnya, sehingga menjadi informasi yang diperlukan sebagai alat bantu pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan kerja. Dalam menjalankan suatu sistem dibutuhkan pengendalian dan prosedur yang jelas, seperti pemisahan fungsi dan tanggung jawab. Pemisahan fungsi sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat gaji merupakan hak bagi karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karenanya perusahaan harus berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan gaji yang seimbang bagi para karyawan sesuai dengan hasil kerja yang telah diberikan. Perusahaan harus memiliki sistem penggajian yang bai, sehingga gaji yang diterima karyawan dapat diberikan tepat waktu dengan jumlah yang benar.

JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 1 No. 1, 2013 pg. 27-34 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852

Compentation System

28

TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendukung penelitian ini adalah penggajian merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam mengolah pegawai (Marshall B Romney, 2005: 184). Sistem penggajian meliputi komponen yang diperlukan untuk menghitung gaji kotor pegawai, potongan, dan gaji bersih. Sistem Penggajian harus mematuhi aturan-aturan pemerintah tentang tenaga kerja seperti upah minimum, pajak dan lainnya, Sistem penggajian sangat dekat dengan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Ada perusahaan yang menyatukan keduanya dan ada yang memisahkannya. Transaksi utama dalam sistem penggajian adalah pegawai melakukan kerja dan berhak memperoleh imbalan, perusahaan membayar gaji dan upah pegawai dan perusahaan membayar pengeluaran untuk pajak dan lainnya, seperti : kesehatan, dana pensiun, dan lain-lain (Samiaji, 2009 : 21) Sistem penggajian atau kepegawaiian mencakup seluruh tahap pemrosesan penggajian dan pelaporan kepegawaian. Sistem menyajikan cara-cara kepegawaian secara memadai dan akurat, menghasilkan laporan-laporan penggajian yang diperlukan dan menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada manajemen. Sistem yang efisien diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara pegawai dan pemberi kerja (Amir Abadi Yusuf, 2000 : 285). Fungsi sistem informasi akuntansi manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah menyediakan pengendalian yang memadai agar semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar, semua transaksi penggajian dicatat valid, sesuai peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian, Manajemen Sumber Daya Manusia telah terpenuhi, aset (baik kas maupun data) dijaga dari kehilangan atau pencurian, aktivitas siklus manajemen Sumber Daya Manusia atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif (Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, 2005, 199). Dalam kaitannya dengan pengendalian intern (internel control) adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk : (1) mengamankan aktiva perusahaan, (2) mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, (3) meningkatkan efisiensi dan (4) mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi (Nugroho Widjajanto, 2001 : 18). Pengendalian intern sebagai suatu proses yang di desain untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001 : 319). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang baik merupakan kunci dalam manajemen perusahaan yang efektif. METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi deskriptif, yaitu untuk memperoleh data primer dan data sekunder agar dapat menjelaskan data-data sesuai dengan objek yang diamati berhubungan dengan variable penelitian yang akan dibahas. Jenis data yang digunakan adalah : (a) data subyek, dan (b) data dokumenter. Sedangkan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari : (1) data primer, dan (2) data sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data berasal dari : (a) riset kepustakaan (library research), dan (b) riset lapangan (field research), yaitu melalui : (1) pengamatan (observasi), dan (2) wawancara (interview). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskritif kualitatif yaitu mencari hubungan yang terjadi dari kedua variabel.

PEMBAHASAN Prosedur Perhitungan gaji Perhitungan gaji dimulai dari absensi, keterangan absensi diperoleh dari mesin fingerscan yang telah diolah oleh pencatat waktu di bagian HRD. Keterangan dari mesin fingerscan yang diterima bagian pencatat waktu hadir atau absensi akan diproses untuk menentukan jumlah gaji pegawai berdasarkan jumlah kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Perhitungan absensi di PT Bogor Raya Development adalah sebagai berikut : 1. Tidak masuk tanpa keterangan atau alpa, tidak akan mengurangi gaji pokok namun akan mengurangi jumlah hak cuti karyawan, jika dalam satu tahun periode kerja jumlah hak cuti karyawan yakni 12 hari telah habis maka akan mengurangi hak cuti ditahun kerja berikutnya. 2. Tidak masuk dengan keterangan ijin atau sakit, tidak akan mengurangi gaji pokok dan tidak akan mempengaruhi jumlah hak cuti karyawan. 3. Ijin setengah hari, tidak akan mengurangi gaji pokok dan tidak akan mempengaruhi jumlah hak cuti karyawan. Untuk kepentingan perusahaan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang mendesak, pegawai dapat ditugaskan untuk bekerja lembur dan mendapat uang lembur. Kerja lembur adalah bekerja melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan. Pegawai yang bekerja lembur diwajibkan mendapat Surat Perintah Lembur (SPL) dari atasan langsung yang diserahkan kepada Bagian HRD. Bagian pegawai yang bekerja sebagai back office, tidak mendapatkan uang lembur, namun bagi pegawai yang bekerja sebagai front office mendapat uang lembur. Penghitungan lembur diproses dibagian HRD oleh bagian pencatat waktu hadir atau absensi akan dihitung perjam dari kelebihan jam kerja yang ditentukan. Proses pencatatan waktu kehadiran pegawai untuk pemasukan lemburan paling akhir pada tanggal 24 setiap bulan. Pegawai kontrak mendapatkan upah kontrak yang sudah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan jumlah Upah Minimum Regional (UMR). 1. Perhitungan untuk Tunjangan Perhitungan gaji terdiri atas : gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Perhitungan Tunjangan JAMSOSTEK diberikan 4.45% dari jumlah pembayaran JAMSOSTEK setiap karyawan. 2. Perhitungan Besarnya Potongan Selain gaji pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan status pekerja ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji, perhitungan gaji bersih harus dikurangi dengan potongan, yakni potongan pajak PPh pasal 21 tentang pajak penghasilan karyawan. Laporan rekap gaji yang telah selesai dibuat oleh bagian HRD harus diperiksa dan ditandatangani oleh Direksi. Setelah daftar gaji siap di cetak. Daftar gaji bersih yang diperoleh, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni kepala bagian HRD, kepala bagian akuntansi, bagian keuangan, manajer utama, dan direksi. Slip gaji yang telah dibuat oleh HRD diberikan kepada masing-masing manajer departemen untuk diberikan kepada para pegawai mulai dari pegawai kontrak dan pegawai tetap antara lain: Departemen MIS and Tax (Departmen manajemen Sistem Informasi dan pajak), Departemen Human Resourse Development (Departemen Sumber Daya Manusia), Departemen Accounting (departemen Akuntansi), dan Departemen Finance (departemen keuangan). Pembayaran gaji dilakukan bagian HRD yang besarnya sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat dengan perusahaan. Pembayaran gaji bersih yang telah ditransfer ke rekening masing-masing pegawai akan terekonsiliasi dari rekening bank milik perusahaan, sehingga apabila terjadi kesalahan akan terlihat dari laporan rekening koran bank yang digunakan untuk mentransfer gaji ke rekening masing-masing karyawan.

Compentation System

29

Compentation System

30

Penghitung pajak yang dibayarkan perusahaan Setiap pegawai akan dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan pemerintah yang akan dipotong langsung dan disetorkan oleh pihak perusahaan. Setiap karyawan diwajibkan memilki NPWP. Yang berkaitan dengan penentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah jumlah gaji pokok pegawai yang telah ditentukan berdasarkan status pegawai khususnya jumlah anggota keluarga, golongan kerja dan jumlah jam kerja masing-masing pegawai. Dalam perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21, unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan komponen gaji bersih adalah sebagai berikut ; gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan perumahan, tunjangan pelaksana, tunjangan jabatan, dan tunjangan fungsional. Selain tunjangan-tunjangan, premi asuransi, pembulatan, uang lembur, tunjangan natura atau daging, rapel, insentif, jasa produksi, tirtawarsa, pengganti uang lembur, menjadi penambah dari perhitungan PPh pasal 21. Sebagai pengurang dari perhitungan gaji dalam PPh pasal 21 yakni potongan atau premi asuransi, dan pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan memotong jumlah gaji bersih yang diterima setiap pegawai. Pemotongan untuk koperasi (seperti transaksi pengambilan barang atau pinjaman uang ke koperasi) akan dibayarkan oleh bagian SDM dari pemotongan gaji bersih pegawai yang terhutang dan akan langsung disetorkan ke bagian koperasi. Pembayaran Gaji Pembayaran gaji dilakukan pada setiap akhir bulan untuk karyawan tetap atau kontrak. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, sedangkan pegawai harian akan dibayarkan setiap hari oleh bagian keuangan dengan perhitungan perjam. Dalam pembayaran gaji terdapat juga pembayaran atas kerja lembur. Setiap karyawan yang melakukan kerja lembur mendapatkan tambahan pembayaran berdasarkan jam kerja lembur. Kerja lembur diberikan atas permintaan atasan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada kerja lembur adalah sebagai berikut : 1. Kerja Lembur Peraturan mengenai kerja lembur yang berlaku adalah sebagai berikut : a. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 minggu untuk 5 (lima) hari kerja. b. Kerja lembur dilakukan atas perintah atasan langsung karyawan yang bersangkutan. c. Kerja lembur ditentukan oleh kebutuhan operasi perusahaan dan dalam keadaan mendesak seperti :  Bilamana terdapat pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat jika tidak diselesaikan.  Dalam penyelesaian pekerjaan yang penting artinya bagi pembangunan Negara sesuai dari perintah atau petunjuk dari pemerintah.  Dalam penyelesaian pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan Negara dan/ataupun masyarakat jika tidak diutamakan.  Dalam keadaan darurat seperti misalnya kebakaran, peledakan, kebanjiran dan sebagainya. 2. Maksimum Jam Kerja Lembur Waktu kerja lembur yang ditetapkan, hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 3. Perhitungan Kerja Lembur Perhitungan kerja lembur memliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, upah lembur hanya berlaku bagi karyawan yang menduduki jabatan tertentu yang mana pekerjaannya menuntut untuk bekerja lembur. b. Pengertian jumlah jam kerja lembur : Adalah hasil penjumlahan angka-angka jam lembur setelah dikalikan dengan faktor-faktor pengkali yang ditetapkan oleh peraturan tenaga kerja yang berlaku.

Kerja lembur yang lamanya kurang dari ½ jam kerja tidak diperhitungkan sebagai jam kerja lembur. Karyawan bekerja lembur selama 4 jam terus menerus harus diadakan istirahat paling sedikit ½ jam, atau 8 jam terus menerus diadakan istirahat paling sedikit 1 jam. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian, antara lain : 1. Kartu Daftar hadir Dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi oleh mesin pencatat waktu (finger scan). 2. Daftar gaji 3. Amplop gaji 4. Bukti bank keluar 5. Bukti kas keluar 6. Jurnal umum Jurnal umum digunakan untuk pencatatan gaji berdasarkan bukti kas keluar. Yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Beban gaji xxx Potongan Jamsostek (6,54%) xxx PPH 21 xxx Kas xxx 7. Buku besar Buku besar digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal, menggolongkan data keuangan, dan sebagai informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Sistem dan prosedur penggajian yang diterapkan, masih sangat sederhana. Pada saat karyawan masuk kerja, karyawan harus absen terlebih dahulu dengan mengunakan fingerscan tanpa ada pengawasan dan diinput oleh HRD, hasil input diperiksa oleh manajer masing-masing departemen tiap akhir bulan. Setelah sesuai dan disetujui oleh masing-masing manajer departemen, hasil tersebut dikembalikan kepada HRD. Ketentuan ijin kerja karyawan masih kurang efisien, karena setiap karyawan yang tidak masuk tanpa ijin tidak mendapatkan potongan gaji, melainkan mendapat potongan hak cuti karyawan. Setiap tahunnya setiap karyawan diberikan hak cuti kerja selama 12 hari. Jika karyawan tidak masuk dengan keterangan ijin atau sakit, maka karyawan tidak mendapatkan potongan apapun baik gaji maupun hak cuti, dan karyawan yang ijin setengah hari pun tidak mendapat potongan apapun baik gaji maupun hak cuti. Pengendalian Intern Dalam Sistem Penggajian Pengendalian intern perusahaan merupakan suatu sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang baik, guna mengetahui bagaimana pergerakan keluar masuknya uang kas, sehingga kontrol terhadap pengeluaran kas dapat berlangsung dengan baik. Adanya control intern yang teratur terhadap posisi laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat meminimalkan kemungkinan adanya penyelewengan. Oleh karena itu dalam penggajian perlu adanya suatu pengendalian intern yang baik. Dalam pengendalian intern sistem penggajian terdapat empat unsur yaitu : Organisasi, Sistem otorisasi, Prosedur pencatatan, dan Praktik yang sehat. Dalam prakteknya pengendalian intern sistem penggajian, antara lain : 1. Organisasi a. Fungsi pembuatan daftar gaji dilaksanakan oleh personalia atau HRD b. Fungsi pencatatan waktu hadir dilakukan melalui fingerscan. 2. Sistem otorisasi a. Setiap karyawan yang namanya tercantum dalam daftar gaji, merupakan karyawan yang memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. b. Setiap potongan atas gaji karyawan, harus berdasarkan daftar gaji yang harus diotorisasi oleh HRD. c. Daftar hadir karyawan diotorisasi oleh HRD dengan cara menginput daftar hadir.

Compentation System

31

Compentation System

32

d. Daftar gaji diotorisasi oleh HRD 3. Prosedur pencatatan a. Jumlah gaji yang akan diterima karyawan diverifikasi oleh fungsi akuntansi. b. Pengeluaran pembayaran gaji dicatat oleh fungsi akuntansi. 4. Praktek yang sehat a. Kartu daftar hadir dibandingkan dengan daftar absensi sebelum kartu daftar hadir dipakai sebagai dasar rekap dan perhitungan gaji. b. Pemasukan jam hadir kedalam mesin pencatat waktu dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. c. Pembuatan daftar gaji diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh HRD sebelum dilakukan pembayaran. d. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan masing-masing. e. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh bagian akuntansi. Perusahaan dalam kaitannya dengan efektifitas pengendalian intern dalam sistem penggajian yaitu proses disaat rekap dan penghitungan gaji, daftar penggajian, laporan penggajian, saat pembayaran kepada karyawan dan, pencatatannya. Penjelasan atas pengendalian yang dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pengendalian pada saat rekap dan perhitungan gaji. Daftar absensi berisi mengenai jumlah hari karyawan masuk kerja atau tidaknya, keterangan lain seperti keterlambatan jam datang, ijin pada saat jam operasional perusahaan. Sedangkan daftar hadir berisi tentang waktu kehadiran (jam datang) dan pada saat jam pulang kerja, keterangan lainnya seperti berapa kali karyawan yang bersangkutan sakit, ijin atau alpha, dan berapa kali karyawan yang bersangkutan datang terlambat. HRD menjamin keakuratan dan ketelitian dalam penghitungan gaji yang akan diterima oleh karyawan. 2. Daftar penggajian Daftar penggajian berisi mengenai jumlah bruto yang diterima oleh karyawan beserta potongan yang menjadi beban karyawan yang bersangkutan, daftar penggajian diotorisasi oleh HRD. 3. Laporan Penggajian Laporan penggajian merupakan jumlah uang secara keseluruhan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan, pengendalian pada peroses ini memastikan bahwa secara keseluruhan uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sudah benar, yang diotorisasi oleh keuangan untuk selanjutnya dibukakan cek sebesar jumlah total nominal yang telah dibuat pada laporan penggajian. Cek tersebut diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan mendapatkan persetujuan dari direktur utama untuk ditandatangan. 4. Pembayaran kepada karyawan Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang melalui bank. Namun slip gaji atau perhitungan gaji untuk karyawan diberikan secara langsung kepada karyawan. 5. Pencatatan Pencatatan diotorisasi oleh fungsi akuntansi, pencatatan dilakukan pada saat pembayaran gaji pada karyawan. Pada saat pembayaran gaji dibuatkan bukti kas keluar dan dicatat kedalam ayat jurnal, diposting kedalam buku besar sesuai nama akunnya. Pengendalian ini untuk memastikan bahwa jumlah nominal uang telah dibukukan dengan benar dan dicatat sesuai dengan nama akunnya, dan telah diposting dengan benar dan tepat pada buku besar akun yang bersangkutan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Untuk menunjang kegiatan operasional, perusahaan menetapkan peraturan yang harus ditaati oleh setiap karyawan, peraturan ini merupakan pendukung atas prosedur penggajian yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya peraturan tersebut dijalankan oleh setiap karyawan.

2. Prosedur yang terdapat dalam sistem penggajian yang ditetapkan oleh perusahaan telah dilaksanakan oleh pihak manajemen dan dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, sesuai yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan. 3. Ijin kerja karyawan masih sangat kurang efisien. 4. Pengabsenan dengan menggunakan fingerscan, cukup baik untuk perusahaan karena dengan adanya mesin fingerscan perusahaan tidak perlu mengawasi absen karyawan setiap harinya. Karena data yang dihasilkan dari mesin fingerscan sudah cukup akurat. Saran Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah agar perusahaan lebih meningkatkan efisiensi jam hadir karyawan. Dalam hal ini perusahaan harus lebih memperketat peraturan mengenai ijin kerja yang berlaku. Agar karyawan tidak seenaknya dalam mengambil ijin kerja. DAFTAR PUSTAKA Amir Abadi Yusuf, Rudi M. Tambunan. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta. Amin Widjaja Tunggal. 2000. COSO – Based Auditing. Harvarindo. Jakarta. Amin Widjaja Tunggal. 2009. Intisari Akuntansi. Harvarindo. Jakarta Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. 2000. Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi). Diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, Deddy Jacobus. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta. Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 8, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Edhy Sutanta S. T. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Edisi 1, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hall, James A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta. Hall, James A. 2009. Accounting Information Systems. Edisi 4, Alih Bahasa : Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kway, Salemba Empat, Jakarta. Hongren, Harrison, Bamber. 2006. Akuntansi. Jilid 1. Edisi 6. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta. Narko. 2002. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta. Nugroho Widjajanto. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Erlangga. Jakarta. Romney, B. Marshall dan Paul Steinbart. 2005. Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi). Diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari, Deny Amos Kwary. Salemba Empat. Romney, B. Marshall dan Paul Steinbart. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta. Sarosa Samiaji. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. PT Gramedia Wida Sarana Indonesia. Jakarta Sukrisno Agoes. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik). Jilid 1. Edisi 3. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Zaki Baridwan. 2005. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi VII. BPEE. Yogyakarta.

Compentation System

33

Compentation System

34